25
ABSTRAK Tulisan ini yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten BadungLatar belakang dari penulisan ini adalah dimana semakin berkembangnya pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP), namunmemilikibeberapakejaidanwanprestasi yang terjadi terhadap perjanjian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengangkat permasalahan untuk mengetahui (1) faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan (2) upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaandi PT. Federal International FinanceGroup (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini merupakan faktor internal yang terjadi yaituparatimcreditsales yang sedangdikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap staff bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis antara credit sales dan credit auditor mengenai seorang calon debitur, kurangnya kehati-hatian dari tim credit, baik credit sales maupun credit auditor terhadap analisa kredit dari calon debitur dan lemahnya analisa dari credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatankreditdanpenyelesainkredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Kuta tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur. Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Fidusia, Wanprestasi.

yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

ABSTRAK

Tulisan ini yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan

Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di

Kabupaten Badung” Latar belakang dari penulisan ini adalah dimana semakin berkembangnya

pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Group (FIF

GROUP), namunmemilikibeberapakejaidanwanprestasi yang terjadi terhadap perjanjian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mengangkat permasalahan untuk mengetahui (1) faktor-faktor apa

sajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran

dan (2) upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam

pelaksanaan perjanjian pembiayaandi PT. Federal International FinanceGroup (FIF GROUP)

Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan

menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini merupakan faktor internal yang terjadi

yaituparatimcreditsales yang sedangdikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara

debitur terhadap staff bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis antara credit sales dan

credit auditor mengenai seorang calon debitur, kurangnya kehati-hatian dari tim credit, baik

credit sales maupun credit auditor terhadap analisa kredit dari calon debitur dan lemahnya analisa

dari credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi

yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, masalah yang terjadi pada sumber keuangan

debitur, niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan

dengan cara berpindah ke daerah lain, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan

kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan untuk

penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal

International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung adalah

terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu

penyelamatankreditdanpenyelesainkredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana PT. Federal

International Finance (FIF GROUP) Cabang Kuta tetap mempertahankan perjanjian kredit,

namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak

debitur.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Fidusia, Wanprestasi.

Page 2: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

ABSTRACT

This paper, entitled "Default in Implementing Credit Agreement With Fiduciary PT.

Group Federal International Finance (FIF GROUP) Branch Raya Kuta in Badung "The

background of this paper is where the development of credit financing with fiduciary guarantee

in PT. Group Federal International Finance (FIF GROUP), but has some default Demo incident

that occurred on such an agreement. The purpose of this study is to raise the issue to determine

(1) what are the factors that cause a default in the payment installments and (2) legal efforts are

being made to the settlement if the event of default in the implementation of the financing

agreement in PT. Group Federal International Finance (FIF GROUP) Branch Raya Kuta in

Badung. This type of research in this paper is using empirical jurisdiction. The results of this

study are internal factors that occur are the team creditsales being pursued quota targets loan

funds, the kinship between the debtor of the staff audit section of credit, poor coordination

synergy between credit sales and credit the auditor of a prospective borrower, lack of prudence

on the team credit, both credit sales and credit auditors of the credit analysis of potential

borrowers and weak credit analysis of the auditor regarding the credibility of prospective

borrowers. While external factors that occurred falsification of data performed by the debtor, the

problems that occurred on the financial resources of the debtor, bad intention of the debtor to

escape from responsibility in the payment of installments by transferring to other areas, natural

disasters that occur in certain areas and kesulitan in search the funds of the debtor. Legal efforts

for the settlement in case of default in the implementation of the financing agreement in PT.

Group Federal International Finance (FIF GROUP) Branch Raya Kuta in Badung is for debtors

who are in default based on the two main solutions, namely a rescue loan and credit completion.

The rescue loan is the way in which the PT. Federal International Finance (FIF GROUP)

Branch Kuta retaining the credit agreement, but there are some adjustments associated with

defaults that have been made by the debtor.

Keywords: Agreements, Loans, Fiduciary, Breach of Contract

Page 3: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM .............................................................................. i

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .................................... iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ................................. iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................... v

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi

ABSTRAK ................................................................................................................. ix

ABSTRACT ............................................................................................................... x

DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 7

1.3 Ruang Lingkup Masalah ........................................................................ 7

1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................................ 8

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................... 9

1.5.1 Tujuan umum ............................................................................. 9

1.5.2 Tujuan khusus .......................................................................... 10

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................... 11

1.6.1 Manfaat teoritis ........................................................................ 11

Page 4: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

1.6.2 Manfaat praktis ........................................................................ 11

1.7 Landasan Teoritis ................................................................................ 11

1.8 Metode Penelitian ................................................................................ 13

1.8.1 Jenis penelitian (Empiris) ........................................................ 13

1.8.2 Sifat penelitian ......................................................................... 14

1.8.3 Data dan sumber data .............................................................. 14

1.8.4 Teknik pengumpulan data ....................................................... 16

1.8.5 Teknik analisis ......................................................................... 17

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA

DAN WANPRESTASI

2.1 Perjanjian Kredit .................................................................................. 19

2.1.1 Pengertian dan syarat sahnya perjanjian kredit ....................... 19

2.1.2 Prestasi dan wanprestasi .......................................................... 20

2.1.3 Pengertian perjanjian kredit ..................................................... 23

2.2 Jaminan Fidusia ................................................................................... 24

2.2.1 Sifat-sifat dari jaminan fidusia ................................................ 26

2.2.2 Pendaftaran jaminan fidusia .................................................... 27

2.2.3 Akibat hukum tidak didaftarkan jaminan fidusia .................... 28

2.3 Lembaga Pembiayaan .......................................................................... 29

2.3.1 Bidang usaha lembaga pembiayaan ......................................... 29

2.3.2 Pembiayaan konsumen ............................................................ 32

Page 5: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADI WANPRESTASI DI

DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGSURAN DI PT.

Federal International Finance Group (FIFGROUP) CABANG KUTA

RAYA DI KABUPATEN BADUNG

3.1 Syarat dan Prosedur Memperoleh Pembiayaan Konsumen ................. 36

3.2 Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pembayaran Terjadi Di PT. Federal

International Finance Group (FIFGROUP) Cabang Kuta Raya di

Kabupaten Badung .............................................................................. 46

BAB IV UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN UNTUK PENYELESAIAN

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN

PEMBIAYAAN DI PT.Federal International Finance Group

(FIFGROUP) CABANG KUTA RAYA DI KABUPATEN BADUNG

4.1 Prosedur Penagihan Hutang Kredit Di PT. Federal International

Finance Group (FIF GROUP) CabangKuta Raya di Kabupaten

Badung ................................................................................................. 49

4.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Penyelesaian Wanprestasi Dalam

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Di PT. Federal International

Finance Group(FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten

Badung ................................................................................................. 59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 65

5.2 Saran .................................................................................................... 66

Page 6: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 67

DAFTAR INFORMAN ............................................................................................ 70

LAMPIRAN .............................................................................................................. 75

Page 7: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan hal yang sangat sering terjadi dalam setiap hal-hal

penting pada keseharian individu maupun organisasi. Perjanjian menurut

ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : “Perjanjian

adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikat

dirinya terhadap satu orang atau lebih”.1Perjanjian tersebut seringkali menyangkut

kegiatan finansial, dimana dibutuhkan sebuah perjanjian yang sah untuk

memperkuat unsur hukum dalam kegiatan finansial tersebut. Salah satu kegiatan

finansial dewasa ini yang banyak ditemukan di masyarakat adalah kegiatan

pembiayaan atau kredit.

Perjanjian memiliki sebuah unsur, dimana dalam perjanjian pasti minimal

terdiri dari dua pihak yang berbeda dan memiliki sebuah prestasi atau kewajiban

yang harus dilaksanakan2. Prestasi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan apa

yang tertera dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak tidak dapat

melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan isi perjanjian, maka akan terjadi

sebuah wanprestasi. Merujuk pendapat menurut Wirjono Prodjodikoro,

wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu

hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali didalam

1 Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, 2004, “Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”. PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.91 2Ibid, hal. 102

Page 8: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan

ketiadaan pelaksaaannya janji untuk wanprestasi”.3

Macam-macam wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa saja yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak

sebagaimana yang diperjanjikan.

3. Melakukan apa saja yang telah diperjanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat

dilakukan.

Dari uraian diatas yang dimaksud dari wanprestasi itu, bahwa seorang

dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama

sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut

ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Semakin hari perkembangan Perusahaan Pembiayaan semakin besar,

semakin banyak munculnya perusahaan-perusahaan financial yang focus terhadap

kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu

model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial disamping leasing,

factoring, kartu kredit dan lain sebagainya.4Dalam Lembaga pembiayaan kredit

memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga, terutama di tingkat suku bunga

yang menetap bukan menurun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan, memberikan pengertian yaitu padaPasal 1 angka 1 dengan bunyi

3 Wirjono Prodjodikoro, 2001, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, hal.17.

4 Munir Fuady, 1999, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra

Aditya Bakti, andung, hal.161.

Page 9: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Selain itu disebutkan juga

pada pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha

yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Pembiayaan Konsumen dan/atau usaha Kartu Kredit”. Terbentuknya Lembaga

Pembiayaan Konsumen ini, mempunyai perananan penting bagi masyarakat dalam

bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk menunjang pertumbuhan

perekonomian bagi masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor

yang umum di alami, yaitu faktor pemodalan.

Calon konsumen yang ingin melakukan transaksi secara kredit, melakukan

suatu perjanjian beserta memenuhi syarat-syarat yang ada didalam perjanjian

kredit terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen. Di dalam memberikan kredit,

pada pihak pembiayaan kredit juga memiliki prosedur-prosedur kredit yang akan

menjadi pedoman didalam memberikan suatu kredit. Proses pemberian kredit

membutuhkan pertimbangan dan analisis dari pihak manajemen kredit

berdasarkan peraturan dan kebijakan lembaga pembiayaan konsumen dalam

pengajuan kredit.

Secara yuridis berdasarkan perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia No 7 tahun 1992 sebagaimana dirubah menjadi Undang – Undang No

10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bahwa Kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

Page 10: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga.

Di Indonesia sendiri terdapat suatu Perusahaan Pembiayaan Konsumen

kendaraan bermotor yang disebut PT. Federal International Finance Group

(FIFGROUP) yang selanjutnya disebut dengan PT. FIF GROUP.Perusahaan ini

mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk. Perusahaan ini

tahun demi tahun mengalami peningkatan dan kemajuan, sehingga dapat

dikatakan sebagai perusahaan pembiayaan konsumen terbaik nomor satu di

Indonesia dan terpercaya di industrinya.

Ada beberapa usaha yang terdapat dalam PT. FIF GROUP adalah:

1. Pembiayaan sewa guna usaha/leasing,

2. Anjak piutang,

3. Kartu kredit dan

4. Pembiayaan konsumen terutama konsumen kendaraan bermotor.

Sampai pada tahun 2016, PT. FIF GROUP Indonesia memiliki total 73

kantor cabang dan 195 point layanan. Salah satu kantor cabang PT. FIF GROUP

adalah kantor cabang Kuta Raya Badung. Setelah sudah terjadinya suatu

kesepakatan atau perjanjian pembelian kendaraan bermotor, maka PT. FIF

GROUP akan segera mendaftarkan fidusia secara online, untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan saat terjadinya suatu wanprestasi.Berdasarkan data dari

PT. FIF Group cabang Raya Kuta, terdapat sekitar 5% kejadian wanprestasi yang

terjadi selama rentang periode Januari – Desember 2016. Wanprestasi yang terjadi

dikarenakan dari pihak debitur untuk membayar angsuran kredit secara berkala.

Page 11: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak debt collector PT. FIF Group, maka

mayoritas faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kegagalan dari usaha

yang para debitur jalankan.

Kerugian yang dialami pihak debitur membuat pihak debitur tidak dapat

membayar angsuran kredit secara berkala. Disamping faktor kegagalan bisnis,

terdapat juga faktor yang menyatakan bahwa pihak debitur memang sengaja

menghilang keluar kota untuk menghindari dalam membayar hutang. PT. FIF

GROUP saat ini sudah menerapkan pendaftaran fidusia secara online dan

Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor yang pertama kali

melaksanakan Fidusia secara online dibandingankan dengan pesaing lainnya.

Pembiayaan konsumen pada PT. FIF GROUP ini menyediakan barang

bergerak yang diminta konsumen (semisalnya motor/mesin industri) kemudian

diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara

fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia

kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana

dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang mempunyai barang mengajukan

pembiayaan kepada kreditur lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan

jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.

Secara garis besar, terdapat dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan

perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah fidusia.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam jaminan atas benda bergerak, jaminan

Page 12: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.5 Jaminan Fidusia digunakan

dalam perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan yang disebut Fidusia adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

pemilik benda.

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No 21 Tahun 2015, dimana sebelumnya dicantumkan pada

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal 6

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

d. Nilai penjamin; dan

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan

beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan

yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan

5 Tan Kamelo, 2004, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni

Bandung, hal.2.

Page 13: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International

Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan di dalam latarbelakang, maka

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di

dalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International

Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian apabila

terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT.

Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di

Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah membahas

faktor-faktor penyebab terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran

angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP)Cabang Kuta

Raya di Kabupaten Badung, dan selanjutnya membahas upaya hukum yang

dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan

perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP)

Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung.

Page 14: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

1.4 Orisinalitas Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini memiliki ruang lingkup yang difokuskan

mengenai sistem cara dan pelaksanaan perkreditan disebuah lembaga pembiayaan

kredit yang menimbulkan sebuah perjanjian yang mengikat antara dua belah

pihak. Untuk pembahasan khusus mengenai lembaga pembiayaan kredit akibat

hukum yang ditimbulkan belum terdapat pembahasan secara spesifik, namun ada

beberapa penelitian yang memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini antara

lain sebagai berikut :

JUDUL

PENELITIAN TAHUN

NAMA

PENELITI DAN

TEMPAT

RUMUSAN

MASALAH

Penyelesaian

Wanprestasi Dalam

Perjanjian Kredit

Kendaraan

Bermotor Dengan

Jaminan Fidusia

(Studi Kasus Di PT.

Mandiri Tunas

Finance)

2011

Apriya

Rukmalasari.

Fak. Hukum

Univesitas

Muhammadiyah

Surakarta

1. Bagaimana bentuk dan isi

perjanjian kredit kendaraan

bermotor dengan jaminan

fidusia di PT. Mandiri

Tunas Finance?

2. Bagaimana cara

penyelesaian wanprestasi

dalam perjanjian kredit

kendaraan bermotor

dengan jaminan fidusia di

PT. Mandiri Tunas

Finance?

Perjanjian

Pembiayaan

Konsumen Sepeda

Motor Pada PT.

Adira Finance

2011

Yulian Fridayani.

Fak. Hukum

Universitas

Andalas Padang

1. Apa saja kendala dalam

pelaksanaan pembiayaan

konsumen pada PT. Adira

Finance Padang?

2. Bagaimana jika terjadi

Page 15: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

Cabang Padang kelalaian atau wanprestasi

dalam pelunasan angsuran

dan akibatnya terhadap

pelaksaan perjanjian

pembiayaan kendaraan

bermotor pada PT. Adira

Finance cabang Padang?

Keabsahan

Pendaftaran Fidusia

Kendaraan Bemotor

Secara Online Oleh

PT. Federal

International

Finance Group

(PT. FIF GROUP)

2010

Erland Veda

Siringoringo

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana

1. Bagaiman keabasahan

suatu fidusia yang

didaftarkan secara online?

2. Bagaimana langkah-

langkah PT. Federal

Internationa Finance Group

FIF GROUP selaku

Perusahaan Pembiayaan

Konsumen kendaraan

bermotor mendaftarkan

fidusia-nya secara online?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut

1.5.1 Tujuan umum

Penulisan sebuah karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari tujuan

penelitian itu sendiri sebagai bentuk kemanfaatan dan pertanggung jawaban,

adanya tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini yaitu :

Page 16: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

1) Untuk mengetahui Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia pada PT. Federal International Finance Group (FIF

GROUP)Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung;

2) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang

penelitian;

3) Untuk mengembangkan dan mengekspresikan ilmu yang telah

dipelajari selama masa perkuliahan;

4) Melatih kemampuan dan nalar mahasiswa dalam menuangkan

pemikiran-pemikiran ilmiah secara tertulis;

5) Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana

Strata 1 (satu) pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

1.5.2 Tujuan hhusus

Tujuan hhusus dari penelitian karyailmiah ini meliputi :

1) Untuk memahamifaktor-faktor penyebab terjadi wanprestasi di dalam

pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International

Finance Group(FIFGROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung.

2) Untuk mendalami berbagaiupaya hukum yang dilakukan untuk

penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian

pembiayaan di PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP)

Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung.

Page 17: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

1.6 Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini terdapat adanya manfaat penelitian dibagi menjadi

dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai

berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum umumnya, serta dapat

digunakan sebagai acuan oleh pihak/pihak yang ingin melakukan penelitian lebih

mendalam terhadap permasalahan yang ada khususnya pada hukum pembiayaan

dan hukum perjanjian.

1.6.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan terhadap perusahaan dalam melaksanakan kredit

atau penagihan disetiap bulannya bagi pekerja agar meningkat menjadi lebih baik

dari sebelumnya. Serta memberikan informasi tambahan akan pentingnya

membaca dengan teliti prosedur-prosedur yang ada dalam pengajuan kredit

sehingga nanti tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak karena dengan adanya

perjanjian ini kedus belah pihak sudah terikat secara hukum.

1.7 Landasan Teoritis

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: “Suatu

Page 18: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, menyatakan bahwa untuk sahnya suatu

perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri,

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang halal.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda

“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah

ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan

yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena

undang-undang.Istilah mengenai wanprestasi ini terdaspat di berbagai istilah

yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia, pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Fidusia adalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

yang hak kepemikikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda. Pengertian Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan.

Page 19: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak

terpisahkan dari perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit atau dapat

dikatakan antara pihak debitur dan kreditur. Hal ini memberikan bukti bahwa

perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu

perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau

perjanjian induknya. Pada hakekatnya suatuperjanjian merupakan suatu perbuatan

hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak

berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan

sesuatu hal.6

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud

dengan kredit adalah sebagai berikut :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

1.8 Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitain yang digunakan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian

hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat

6 Wirdjono Prodjodkiro, 2001, Asas Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, h.12.

Page 20: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

diamati di kehidupan nyata.7 Empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi

hukum berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.8 Dalam hal ini

penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada di dalam Kantor PT.

Federal International Finance Group (FIFGROUP) Cabang Kuta Raya yang

beralamat di JL. Raya Kuta No.29 A. Penelitian ini tetap menunjang nilai-nilai

normatif yang ada.

1.8.2 Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, dipergunakan penelitian yang bersifat deskriptif

(menggambarkan) yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan secara tepat

mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala

lainnya dalam masyarakat.9

1.8.3 Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam

penelitian ini meliputi :

7 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas

Udayana, Denpasar Bali, hal.67 8 H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal.30 9 Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h.8.

Page 21: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari

responden maupun dari informan. Data ini diperoleh dari informan

yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang

dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi berupa

kata-kata pada peneliti.10

Dalam penelitian ini, akan dilakukan sesi

Tanya jawab atau wawancara dari pihak PT. Federal International

Finance Group (FIFGROUP) Cabang Kuta yang beralamat di JL. Raya

Kuta No.29 A.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian

kepustakaan untuk melengkapi data primer, yaitu data yang diperoleh

tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber

dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan

hukum. Adapun data sekundernya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer :

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Prof. R, Subekti, R.

Tjirosudibio)

2) Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia.

10 Lexy J. Moleong, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan Pertama, Rosdakarya, Bandung,

h.112.

Page 22: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

Tentang Lembaga Pembiayaan.

4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 86 Tahun 2000

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan-bahan yang didapat dari beberapa pustaka yang ada,

memiliki kaitan yang erat dan mempunyai hubungan dengan bahan

hukum primer yang berisikan informasi, sebagai alat bantu dalam

menganalisa, yaitu buku-buku ilmiah, makalah-makalah hukum,

artikel-artikel serta dokumen yang relevan lainnya, yang kemudia

akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupum penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam

penelitian ini digunakan kamus hukum, kamus Indonesia, dan

kamus ilmiah.

Page 23: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penulisan Ujian Penelitian

ini, maka teknik penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik studi dokumen.

Teknik studi dokumenyaitu teknik awal yang digunakan dalam

setiap penelitian ilmu hukum, baik dari penelitian hukum normatif

maupun dalam penelitian hukum empiris.

2. Teknik wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan

paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam

kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedarbertanya pada

seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara

nantinya memiliki nilai validilitas dan reabilitas, dalam berwawancara

peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview

guide.

Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang

bersifat deskriptif, namun dapatdigunakan dalam penelitian eksploratif

dan eksplanatoris yang digabung dengan teknik pengambilan data

lainnya.

Page 24: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

1.8.5 Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data

sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,

diklasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya.

Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara

deskriptif, kulitatif dan sistematis.

Page 25: yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian ... · ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut : ... “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang