HUKUM

BAB XX

H U K U M

A. PENDAHULUAN

Kebijaksanaan umum dari pembangunan di bidang hukum dalam Repelita IV ditujukan untuk meningkatkan usaha guna memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan serta mampu mengayomi masyarakat, sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap. Untuk itu di-tingkatkan langkah-langkah pembaharuan hukum, di samping pem-binaan aparatur penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya serta usaha pembinaan kesadaran hukum ma-syarakat pada umumnya. Usaha-usaha tersebut diharapkan sema-kin mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat, mening-katkan kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dan pelaksanaan pembangunan.

KEBIJAKBANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Pembangunan hukum dalam Repelita IV sebagaimana digaris-kan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dilaksanakan mela-lui serangkaian kebijaksanaan pokok dan langkah-langkah yang meliputi pembinaan hukum nasional, penegakan hukum, pembinaan peradilan, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan keimigrasian, pelayanan jasa hukum, penyuluhan hukum, konsultasi dan bantu-an hukum serta pendidikan dan latihan tenaga hukum.

Dalam tahun 1985/86 sebagai tahun ke-2 Repelita IV, ber-bagai kebijaksanaan dan langkah yang dimaksud telah makin di-mantapkan dan/atau ditingkatkan pelaksanaannya.

1. Pembinaan Hukum Nasional

Dalam rangka pembaharuan hukum, pembinaan hukum yang di-lakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan mem-peroleh prioritas utama. Langkah-langkah yang telah dilaksa-nakan adalah dengan meningkatkan penyusunan rencana kegiatan

XX/3

legislatif nasional untuk lebih memantapkan keterpaduan dalam penyusunan perundang-undangan. Rencana kegiatan legislatif nasional meliputi baik usaha kodifikasi hukum-hukum pokok ya-itu,hukum pidana, hukum acara perdata, hukum dagang, hukum perdata dan hukum perdata internasional maupun hukum yang se-cara khusus mengatur bidang-bidang tertentu.

Di samping itu dilaksanakan pula peningkatan kegiatan yang menunjang rencana kegiatan legislatif nasional yang me-liputi pengkajian hukum, penelitian hukum, pertemuan ilmiah (melalui simposium, seminar maupun lokakarya), penulisan kar-ya ilmiah, penyusunan naskah akademis rancangan Undang-undang/ rancangan Peraturan Pemerintah, pengembangan jaringan doku-mentasi dan. informasi hukum serta publikasi hukum. Berbagai kegiatan tersebut diusahakan penanganannya secara terus mene-rus, terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi de-ngan mengikutsertakan kalangan universitas dan organisasi profesi hukum. Di samping itu keterampilan tenaga perancang perundang-undangan makin ditingkatkan.

Demikian pula makin ditingkatkan penyusunan dan inventa-risasi putusan pengadilan sebagai sumber pembentukan hukum melalui peradilan. Dengan demikian diharapkan kepastian hukum dan unifikasi hukum akan juga terselenggara melalui badan-badan peradilan.

Perekaman kesepakatan dan pendapat para ahli hukum Indo-nesia tentang berbagai pokok masalah hukum terus dilanjutkan, yang diharapkan akan membantu pengembangan suatu ilmu hukum yang benar-benar bersifat nasional dan berjiwa Pancasila.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk kelancaran jalannya pem-bangunan, memelihara kelangsungan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam ma-syarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan usaha-usaha yang mengarah kepada pembinaan sikap perilaku, kemam-puan dan kewibawaan aparat negara serta penegak dan pelaksana hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing khu-susnya antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman/Peradilan.

Dalam rangka menunjang keberhasilan upaya dan kegiatan penegakan hukum maka makin ditingkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang dilandasi dengan semangat keterpaduan,

XX/14

kebersamaan, keterbukaan dan keakraban untuk mencapai keber-hasilan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Usaha memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan pene-gak hukum dilakukan dalam kaitannya dengan pembinaan, pening-katan dan penyempurnaan aparatur penegak hukum agar dalam me-laksanakan fungsi dan wewenangnya mampu menjadi alat yang efisien, efektif dan berwibawa. Dalam usaha mengamankan dan memberikan dukungan kepada upaya pembangunan, kebijaksanaan dan langkah penegak hukum dilanjutkan dan ditingkatkan berupa penindakan terhadap perbuatan tindak pidana subversi, korup-si, penyelundupan, pelanggaran wilayah dan tindak pidana khu-sus lainnya yang dapat menghambat jalannya pembangunan.

Usaha pembinaan tenaga penegak hukum lebih dimantapkan dan ditingkatkan agar supaya aparat penegak hukum dapat memi-liki integritas moral yang tangguh serta mempunyai kemampuan profesional yang tanggap yang disertai dengan kematangan in-telektual yang berwibawa.

Untuk menjamin terciptanya stabilitas nasional, pengawas-an terhadap lalulintas orang asing ke dan dari luar negeri semakin ditingkatkan. Sementara itu pendataan orang-orang asing di Indonesia juga dilaksanakan, dalam rangka tugas ke-imigrasian untuk turut serta menjamin ketenteraman dan kea-manan nasional.

Untuk menunjang usaha penegakan hukum makin ditingkatkan pula pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan antara lain berupa pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung kantor Kejaksanaan Tinggi/Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Asrama Tahanan Imigrasi dan Kantor Imigrasi, serta pembangunan dan pendayagunaan pos-pos imigrasi di daerah-daerah perbatasan. Pelaksanaan pembangunan tempat berdiam sementara bagi imigran gelap yang belum dapat dipulangkan ke negeri asalnya akan tetap dilanjutkan.

3. Pembinaan Peradilan

Dalam rangka pembinaan peradilan telah dipertegas bahwa badan-badan pengadilan itu harus makin mampu menjalankan ke-kuasaan kehakiman (yustisial/peradilan) yang babas, yang ter-lepas dari pengaruh kekuasaan luar. Dengan kebebasan yang de-mikian itu hakim dapat memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan dan rasa keadil-annya.

XX/5

Proses peradilan terus diusahakan supaya lebih cepat, mu-rah dan efisien sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan dari seluruh lapisan masyarakat. Telah di-tingkatkan pula penyempurnaan administrasi peradilan terutama yang meliputi arsip putusan pengadilan, tatacara dan manaje-men badan pengadilan.

Dalam hubungan ini telah dilanjutkan berbagai usaha pe-nyediaan prasarana dan sarana peradilan yang pada dasarnya bersifat menunjang penegakan kewibawaan pengadilan serta sekaligus dapat meningkatkan produktivitas pengadilan dalam arti mempercepat proses penyelesaian perkara, khususnya mengatasi tunggakan perkara.

Dalam penyelenggaraan peradilan telah ditingkatkan lang-kah-langkah pembinaan mental dan keterampilan para hakim dan panitera, khususnya para calon hakim. Pembinaan lembaga pena-sehat hukum/pengacara telah pula dimantapkan sehingga dapat diharapkan benar-benar menjadi lembaga yang didukung oleh suatu profesi yang tangguh, mandiri dan berdisiplin serta me-miliki dan mentaati kode profesi yang makin kokoh. Dengan de-mikian diharapkan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan peranan serta fungsinya sebagai bagian perangkat masyarakat dalam upaya pembinaan dan penegakan hukum.

4. Pembinaan Pemasyarakatan

Tujuan pokok pembinaan pemasyarakatan ialah meningkatkan penyempurnaan usaha pembinaan narapidana dan anak didik seca-ra edukatif, sehingga setelah selesai menjalankan hukumannya mereka lebih mudah dapat menyesuaikan diri dan diterima kem-bali dalam masyarakat secara wajar.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pemberian ke-terampilan dalam kegiatan pendidikan dan latihan baik di da-lam maupun di luar pemasyarakatan telah dilanjutkan dan di-tingkatkan. Kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan bimbingan lanjutan setelah na-rapidana tersebut lepas dari lembaga pemasyarakatan tetap di-lanjutkan. Sementara itu makin ditingkatkan pula kuantitas dan kualitas tenaga teknis pemasyarakatan dan tenaga satuan pengaman terutama dalam segi mental dan pengenalan mengenai fungsi dan tugas-tugas pokok pemasyarakatan.

Demikian pula telah dilanjutkan pembangunan/rehabilitasi/ perluasan gedung-gedung Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan

XX/6

Negara (RUTAN), Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentas-an Anak (BISPA), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUP-BASAN) serta penyediaan kendaraan tahanan/narapidana dan alat-alat pengamanan lainnya.

5. Pelayanan Jasa Hukum dan Keimigrasian

Pelayanan jasa hukum makin ditingkatkan melalui penyeder-hanaan prosedur, penyempurnaan organisasi dan peningkatan ke-mampuan serta keterampilan tenaga sehingga dapat dicapai pe-layanan yang cepat, tepat, dan cermat. Peningkatan pelayanan dan penyederhanaan prosedur tersebut meliputi pemberian ke-warganegaraan, perizinan, pengesahan badan hukum, pendaftaran merek, patent dan hak cipta, serta pelayanan lain-lain kebu-tuhan hukum dalam masyarakat.

Pelayanan jasa hukum di bidang keimigrasian makin disem-purnakan terutama dalam rangka menunjang kebijaksanaan peme-rintah untuk melancarkan arus wisatawan asing, penanaman mo-dal dan alih teknologi tanpa mengabaikan segi pengawasan da-lam rangka keamanan nasional.

6. Pendidikan/Latihan Tenaga Hukum

Pendidikan dan latihan tenaga hukum telah lebih diinten-sifkan dengan memberikan bimbingan tehnis kepada para pegawai dalam pendidikan hukum yang berkelanjutan selama dalam tugas dan jabatannya. Dalam rangka ini ditingkatkan pula sistem dan metoda pendidikan dan latihan yang terus berlanjut dan berke-sinambungan, agar supaya setiap tugas dan kegiatan pembinaan hukum akan dapat dilaksanakan secara terampil (tangkas) dan peka (tanggap) dengan penuh wibawa (ketangguhan jiwa, sikap dan perilaku). Kemampuan dan keterampilan para perencana, pe-rancang, penegak, pelaksana dan penyuluh hukum akan tercermin dalam kepekaan mereka terhadap perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta keahlian dan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Untuk lebih menyerasikan antara pendidikan tinggi hukum dengan pendidikan keterampilan/kedinasan maka pendidikan tinggi ilmu hukum telah lebih diarahkan pada pengembangan ilmu hukum nasional yang benar-benar mampu mencari penyele-saian bagi masalah-masalah hukum yang terus bertambah dan berubah. Selain itu, pendidikan tinggi tersebut juga diarah-

XX/7

kan agar para lulusannya sebagai sarjana hukum siap dan mampu melaksanakan tugasnya di dalam masyarakat.

7. Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum

Dalam rangka meningkatkan pemerataan keadilan dan per-lindungan hukum maka penyelenggaraan pemberian bantuan bagi anggota masyarakat terutama yang kurang mampu telah lebih di-mantapkan. Pemantapan dilaksanakan dalam hal perkara pidana dan perdata melalui pengadilan negeri dan dalam bentuk konsul-tasi hukum melalui fakultas-fakultas hukum negeri dan swasta, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kadar kesadaran hu-kum dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat me-nyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warganegara dan warga masyarakat, telah lebih digalakkan upaya penyuluhan hukum yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan terutama melalui kegiatan Jak-sa Masuk Desa dan Hakim Masuk Desa, di samping bentuk-bentuk penyuluhan lainnya. Pelaksanaan berbagai kegiatan penyuluhan hukum terutama di daerah telah diusahakan secara lebih terpa-du dengan mewujudkan kerjasama diantara para penegak hukum dan dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan di laut sesuai dengan Wawasan Nusantara maka pengamanan dan penegakan hukum di laut makin ditingkatkan dengan berlandaskan pada peraturan perun-dang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penyuluhan hukum ditujukan terutama kepada aparat penegak hukum yang mempunyai kegiatan di laut. Upaya tersebut dilakukan antara lain mela- lui kegiatan Jaksa Masuk Laut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Pembinaan Hukum Nasional

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, dalam tahun 1985/86 kegiatan perancangan perundang-undangan tetap diberikan prio-ritas, demikian pula berbagai kegiatan penunjangnya seperti pengkajian hukum dan penelitian hukum, penulisan naskah aka-demis, pertemuan ilmiah dan lain sebagainya.

XX/8

Dibandingkan dengan jumlah Rancangan Undang-undang yang telah disahkan menjadi Undang-undang dalam tahun 1983/84 dan 1984/85, yaitu berturut-turut 7 dan 12 buah, maka dalam tahun 1985/86 terdapat peningkatan lagi jumlah Undang-undang yang dihasilkan yaitu 14 buah (Tabel XX-1), sebagai berikut:

(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/82.

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1984/85.

(3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Ke-masyarakatan.

(4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.(5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang PembentukanDaerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

(6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang PengesahanKonvensi Telekomunikasi International (InternationalTelecommunication Convention) Nairobi tahun 1982.

(7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan.

(8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.(9) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.(10) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalis-

trikan.(11) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.(12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

United Nations Convention on the Law of the Sea (Konven-si Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).

(1.3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Penda-patan dan Belanja Negara Tahun 1986/87.

(14) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam rangka pembaharuan hukum, maka sebagai hasil yang secara khusus patut dicatat dalam tahun 1985/86 ini adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mah-kamah Agung serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang mempunyai implikasi adanya perubahan yang mendasar baik di bidang susunan organisasi, pola pembinaan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang bersifat tehnis justisial.

Sementara itu dalam usaha menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, sedang disempurnakan kembali Ran-cangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang akan

XX/9

disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tahun 1986/87 dengan harapan untuk dapat disahkan menjadi Undang-undang dalam waktu dekat.

Dalam pada itu jika dalam tahun 1983/84 dan tahun 1984/85 telah dihasilkan berturut-turut sejumlah 44 dan 47 buah Pera-turan Pemerintah, maka dalam tahun 1985/86Rancangan Peratur-an Pemerintah yang telah disahkan sebagai Peraturan Pemerin-tah berjumlah 41 buah (Tabel XX-1), yaitu:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Peru-bahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Peru-bahan Peraturan Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Peru-bahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.(5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusa-

haan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi.(6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlin-

dungan Hutan.(7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus

Ekonomi.(8) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1985 tentang Perusa-

haan Umum (Perum) Percetakan Uang RI.(9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Pena-

rikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam dalam Modal Perusahaan (Perum) Angkasa Pura.

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1985 tentang Penyer-taan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa.

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pembe-rian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia.

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelak-sanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemi-lihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwa-kilan Rakyat.

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelak-sanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

XX/10

(15)Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penye-lenggaraan Pos.

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewe- nangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Pemin- dahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/85 kepada Tahun Anggaran 1985/86.

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang Tun- jangan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indo-nesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan berupa Gaji, Honorarium, Uang Pensiun dan Tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara.

(19) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1985 tentang Penga-lihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

(20) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelak-sanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

(21) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Peru- bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 ten-tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ten-tang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawarat-an/Perwakilan Rakyat.

(22) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusa-haan Umum (Perum) Sang Hyang Seri.

(23) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

(24) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Pene- tapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pa-jak Bumi dan Bangunan.

(25) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pemba- gian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pe-merintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(26) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985 tentang Penga-lihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.

(27) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penam- bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke da- lam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Lep- pin.

(28) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pemin-dahan Ibukota Kabupaten DATI II Bandung dari Wilayah Ko-tamadya DATI II Bandung ke Soreang di Wilayah Kabupaten DATI II Bandung.

XX/11

(29) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyer-taan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Usaha Kawas-an Industri Cilacap.

(30) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyer-taan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang.

(31) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penca-butan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

(32) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peru-bahan Batas Wilayah Kotamadya DATI II Jambi dan Kabupa- ten DATI II Batanghari.

(33) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubah-an Batas Wilayah Kotamadya DATI II Tegal dan Kabupaten DATI II Tegal.

(34) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pemben-tukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

(35) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peru-bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 ten-tang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Industri Kertas Terpadu.

(36) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Peru-bahan Batas Wilayah Kotamadya DATI II Binjai, Kabupaten DATI II Langkat dan Kabupaten DATI II Deli Serdang.

(37) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Obli- gasi Perusahaan Umum Telekomunikasi.

(38) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelak-sanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma.

(39) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Penga-lihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Per-seroan terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco).

(40) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

(41) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Peru- bahan Batas Wilayah Kotamadya DATI II Pematang Siantar dan Kabupaten DATI II Simalungun.

Sementara itu Keputusan Presiden yang dihasilkan dalam tahun 1983/84 dan tahun 1984/85 adalah berturut-turut sejum-lah 72 dan 90 buah, dibandingkan dengan tahun 1985/86 yang

XX/12

berjumlah 55 buah (Tabel XX-1), antara lain sebagai berikut :

(1) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pe-ngendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.

(2) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di De-partemen/Lembaga.

(3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksa-naan Tugas Pelayanan di daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Utama.

(4) Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1985 tentang Penang-guhan Pelaksanaan beberapa ketentuan yang diatur dalam Ordonansi Bea-Bea dan Reglemen A.

(5) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penang-guhan Berlakunya Beberapa Ketentuan mengenai Pungutan Uang Kesyahbandaran (PUK).

(6) Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

(7) Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pelaksa-naan Tugas Pelayanan di Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng.

(8) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1985 tentang Perubahan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakar- ta Cengkareng.

(9) Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

(10) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1985 tentang Pene- tapan nama "Bandar Udara Internasional Jakarta Soe- karno Hatta" untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng.

(11) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal.

(12) Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1985 tentang Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas, Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah sehubungan dengan Pema-sukan Barang-barang dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pem-bangunan Milik Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Ban-tuan/Pinjaman Luar Negeri.

(13) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pendidik-an dan Latihan Ahli Multi Media.

(14) Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

XX/13

(15) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1985 tentang Menghenti-kan Pemberian Premi kepada Kelompok Tani Peserta INSUS yang Menjual Gabah hasil Para Anggotanya kepada Pemerin-tah terhitung sejak Musim Tanam 1983/84.

(16) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1985 tentang Tatacara Penelitian dan Penilaian terhadap warga negara RI yang terlibat G.30.S/PKI yang dapat dipertimbangkan Pengguna- an Hak Memilihnya dalam Pemilihan Umum.

(17) Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

(18) Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1985 tentang Pengesah- an International Sugar Agreement 1984.

(19) Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1985 tentang Pengesah- an Protocol on the Extension of the Cooperation Agreement Between Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore and Thailand as Member Countries of the Association of the South East Asian Nations and the European Economic Community to Brunei Darussalam.

(20) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1985 tentang Ratifica-tion Arrangement Establishing the International Textiles and Clothing Bureau.

(21) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

(22) Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pejabat Ne-gara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.

(23) Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1985 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1985/86.

(24) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1985 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1985/86.

(25) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1985 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1985/86.

(26) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengena- an, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

(27) Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1985 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara me-ngenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(28) Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak.

XX/14

(29) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksa-naan Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I Timor Timur.

(30) Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta Susunan, Tugas, dan Wewenang Panitia Peme-riksaan.

(31) Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional (Batan).

(32) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

(33) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba dan Pulau Timor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Asal Transmigrasi.

(34) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengesahan Protocol on Intelsat Privileges, Exemptions and Immuni-ties.

(35) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayar oleh Pemerintah untuk Penyerahan Ba-rang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

(36) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawa- rah Pimpinan Daerah.

Jumlah Instruksi Presiden yang ditetapkan dalam tahun-tahun 1983/84, 1984/85 dan 1985/86 adalah berturut-turut 17, 11 dan 9 buah (Tabel XX-1). Adapun ke 9 buah Instruksi Presi-den yang ditetapkan dalam tahun 1985/86 adalah sebagai berikut:

(1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijak-sanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

(2) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pemanfaat- an Gudang-gudang dan Lapangan Penimbunan di Proyek Per-gudangan Pemerintah di Cakung.

(3) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986.

(4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyeleng-garaan Peringatan Ulang Tahun Keempatpuluh Perserikatan Bangsa-bangsa.

(5) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pedoman Belajar di Luar Negeri bagi Pelajar, Mahasiswa dan Sar-jana Indonesia.

XX/15

(6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indo- nesia - Cina.Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1985 tentang Peminjam- an Pesawat Terbang kepada Pemerintah Filipina.Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembang- an Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.

Untuk menunjang kegiatan perancangan perundang-undangan, telah dilanjutkan kerjasama dengan kalangan universitas maupun lembaga-lembaga ilmiah lainnya dan profesi keahlian dalam ber-bagai bidang hukum yaitu dalam bentuk berbagai kegiatan ilmiah antara lain sebagai berikut :

a) Penelitian Hukum

Dalam tahun 1985/86 penelitian hukum yang telah dilaksa-nakan adalah 12 buah (Tabel XX-1) (11 buah dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan sebuah oleh Kejaksaan Agung RI), yaitu tentang :

1. Aspek-aspek Hukum Masalah Kontrak;2. Hak Milik atas Tanah;3. Kepailitan;4. Perjanjian Khusus;5. Hukum Perusahaan;6. Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat di Kalimantan

Barat;7. Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat di Kalimantan

Timur;8. Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat di Sulawesi

Tengah;9. Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat di Irian Jaya;

Hukum Adat dan lembaga-lembaga Hukum Adat di Maluku Tengah;

10. Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat di Nusa Teng-gara Barat;

11. Pengaruh Penyuluhan Hukum dalam rangka Program Jaksa Masuk Desa, terhadap Tinggi Rendahnya Tingkat Kriminali-tas (di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur).

b) Pertemuan Ilmiah

Dalam tahun 1985/86 telah dilaksanakan 8 kali pertemuan

(7)

(8)

(9)

XX/16

ilmiah dalam bentuk seminar dan lokakarya (7 kali dilaksana- kan oleh Departemen Kehakiman dan satu kali oleh Kejaksaan Agung RI) diberbagai bidang hukum (Tabel XX-1), yaitu: (1) Kodifikasi Hukum Dagang Nasional; (2) Kodifikasi Hukum Pidana Nasional; (3) Kodifikasi Hukum Perdata Nasional; (4) Kodifi-kasi Hukum Perdata Internasional; (5) Kodifikasi Hukum Acara; (6) Kerjasama Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Narapi-dana; (7) Kesadaran Hukum Generasi Muda; dan (8) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dikaitkan dengan Program Jaksa Ma-suk Desa.

c) Pengkajian Hukum

Dalam tahun 1985/86 pengkajian hukum telah meningkat ca-kupannya menjadi 20 bidang hukum yaitu (1) Hukum Perdata; (2) Hukum Pidana; (3) Hukum Acara Pidana; (4) Hukum Perdata In-ternasional; (5) Hukum Adat; (6) Teknik Perundang-undangan; (7) Bahasa Hukum; (8) Hukum Islam; (9) Hukum Tata Negara; (10) Sistem peradilan Pidana; (11) Hukum Tanah; (12) Hukum Laut; (13) Hukum Udara dan Angkasa; (14) Hukum Masyarakat; (15) Hukum dan Wanita; (16) Hukum Ekonomi Pembangunan; (17) Hukum dan Tenaga Kerja; (18) Hukum Lingkungan; (19) Hukum Ke-dokteran; dan (20) Hukum Dagang.

d) Penyusunan Naskah Akademis

Dalam rangka usaha kodifikasi, dalam tahun 1985/86 telah diselesaikan penyusunan 11 buah naskah Akademis (Tabel XX-1), yaitu 5 buah sebagai persiapan berbagai bidang rancangan per-undang-undangan dalam Hukum Dagang (bidang Asuransi Jiwa, Asuransi Kebakaran, Asuransi Hutang, Asuransi Varia dan Hukum Pengangkutan pada umumnya) dan 6 naskah akademis lainnya yang mencakup usaha kodifikasi Hukum Perdata (Pokok-pokok Badan Hukum, Hukum Waris, Persekutuan (dalam arti sempit), Hukum Keluarga (dalam arti sempit), Pemilikan, Privelege & Reten- si.

Kegiatan penunjang lainnya dalam rangka penyusunan kodi-fikasi hukum nasional, khususnya sebagai usaha pengembangan bahasa hukum adalah penyusunan 2 naskah Pembakuan Istilah Hu- kum dan Penyusunan Kamus Hukum.

XX/17

TABEL XX - 1PELAKSANAAN KEGIATAN PE1BINAAN HUKUM,

1983/84 - 1985/86(buah)

XX/18

No. U r a i a n

1983/84

Repelita IV 1984/85 1985/86

1. Rancangan Undang-undang (RUU) yang telah disahkan sebagai Undang-undang (UU) 7 12 14

2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah disahkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

3. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah disahkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP)

4. Penetapan Keputusan Presiden

5. Penetapan Ins t ruks i Presiden

6. Pene l i t i an Hukum *)

7. Pertemuan Ilmiah *)

8. Pengkajian Hukum

9. Penyusunan Naskah Akademis

10. Penulisan Karya Ilmiah

*) Dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung RI.

44

72

17

23

12

16

3

47 41

90 55

11 9

23 12

11 8

16 20

- 11

6 -

1

TABEL XX - 2

PERKEMBANGAN KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA HUKUM,1983/84 - 1985/86

(gedung)

No. U r a i a n Repelita IV

1983/84 1984/85 1985/86

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Perluasan Pengadilan Negeri/ 26 126 74 Tinggia. Pembangunan Pengadilan Negeri 7 13b. Perluasan/Rehabilitasi

Pengadilan Negeri 16 98 74c. Pembangunan Pengadilan Tinggid. Perluasan/Rehabilitasi

Pengadilan Tinggi 3 15 -

2. Pembangunan Tempat Sidang 45 28 9

3. Pembangunan/Rehabilitasi/PerluasanLembaga Pemasyarakatan/Rumah TahananNegara/Balai Bimbingan Kemasyarakat-an dan Pengentasan Anak (BISPA) 124 160 58a. Pembangunan/Pembangunan kembali

Lembaga Pemasyarakatan 22 7*)

b. Rehabilitasi LembagaPemasyarakatan 24 25 20

c. Pembangunan Rumah Tahanan Negara - 13 -d. Rehabilitasi Rumah Tahanan Negara - 48 37e. Renovasi Lembaga Pemasyarakatan

menjadi Rumah Tahanan Negara 73 65f. Pembangunan Balai Bimbingan

Kemasyarakatan dan PengentasanAnak (BISPA) 5 2

g. Rehabilitasi/Perluasan BalaiBimbingan Kemasyarakatan danPengentasan Anak (BISPA) - - 1

4. Pembangunan/RehabilitasiKantor Keimigrasian 31 l0 2 a. Pembangunan Kantor Imigrasi 8 5 -b. Rehabilitasi Kantor Imigrasi 12 - 1c. Pembangunan Pos Imigrasi 11 3 1d. Pembangunan Asrama Tahanan

Imigrasi 2

5. Pembangunan/Rehabilitasi/Perluasan_ _ _

Kantor Kejaksaan 90 150 98

a. Pembangunan Kantor KejaksaanTinggi

53 114 56b. Perluasan Kantor Kejaksaan

Tinggi/Negeric. Pembangunan Kantor Kejaksaan

Negeri 11 6 2d. Rehabilitasi Kantor Kejaksaan

Tinggi/Negeri 26 28 40e. Pembangunan Kantor Cabang

Kejaksaan Negeri - 2 -

*) Angka diperbaiki

2. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum

a. Pembinaan Peradilan

Dalam tahun 1985/86 kegiatan pembinaan para pejabat/ca-lon pejabat peradilan dari segi teknis dan sikap mental telah makin ditingkatkan. Dalam rangka pembinaan personil peradilan maka untuk menjamin objektivitas dan pembinaan karier hakim telah dilaksanakan pemutasian hakim baik secara regional mau-pun nasional di samping diselenggarakannya penataran khusus bagi para hakim dan calon hakim.

Sejalan dengan peningkatan pembinaan karier tenaga hakim dan calon hakim, maka telah pula diprioritaskan pemenuhan ke-butuhan akan tenaga hakim. Dalam tahun 1985/86 telah diangkat 217 tenaga hakim baru dibandingkan dengan pengangkatan 90 te-naga hakim baru dalam tahun 1984/85 dan 110 hakim dalam tahun 1983/84. Dengan demikian jumlah hakim sampai dengan tahun 1985/86 adalah 2.477 orang; panitera kepala/panitera penggan-ti berjumlah 3.596 orang; dan jurusita berjumlah 116 orang.

Sesuai dengan kebutuhan, dalam tahun 1985/86 telah di-laksanakan rehabilitasi/perluasan 74 buah gedung Pengadilan Negeri, di samping pembangunan 9 buah Tempat Sidang yaitu di Dolok Sanggul (PN Tarutung), Padang Ratu (PN Metro), Talang IV (PN Argamakmur), Suwana (PN Gorontalo), Moutong (PN Palu), Ogutua (PN Toll Told), Pakue (PN Kolaka), Rantepao (PN Maka- le) dan Lembang (PN Pinrang) (Tabel XX-2).

Dalam rangka persiapan pembentukan badan peradilan tata usaha negara, maka dilingkungan Mahkamah Agung RI telah di-lanjutkan inventarisasi perkara perdata yang melibatkan tugas pemerintahan, khususnya dalam arti pemerintah pusat atau pe-merintah daerah digugat oleh seseorang atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap diri seseorang.

Di samping itu, bekerjasama dengan badan-badan pengadi-lan agama dan militer, dalam tahun 1985/86 Mahkamah Agung telah melaksanakan pembinaan keterampilan teknis yustisial untuk 216 hakim peradilan agama dan peradilan militer. Telah dilaksanakan pula pengolahan yurisprudensi sebanyak 1.000 perkara dalam rangka persiapan komputerisasi perkara. Semen-tara itu dalam tahun 1985/86 pembangunan gedung baru Mahkamah Agung telah dilanjutkan.

XX/20

Sebagai hasil kelanjutan perbaikan administrasi peradilan dilingkungan peradilan umum, maka dalam tahun 1985/86 produk-tivitas penyelesaian perkara khususnya di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menunjukkan adanya keman-tapan dan bahkan peningkatan.

Jumlah-jumlah perkara yang ada/masuk pada Pengadilan Ne-geri di seluruh Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari hampir 767.000 perkara dalam tahun 1983/84, menja-di lebih dari 1,4 juta perkara dalam tahun 1984/85, dan me-ningkat lagi mencapai lebih dari 1,9 juta perkara dalam tahun 1985/86 (Tabel XX-3), yang berarti kenaikan jumlah perkara masing-masing dengan 93% pada tahun 1984/85 dan 30% dalam ta-hun 1985/86. Kenaikan jumlah perkara ini diikuti pula oleh peningkatan persentase penyelesaian perkara, yaitu dari 97,5% pada tahun 1983/84 menjadi 97,9% pada tahun 1984/85, dan 99,1% pada tahun 1985/86. Selanjutnya pada Pengadilan Tinggi jumlah perkara yang ada/masuk mendekati jumlah 7.300 perkara dalam tahun 1983/84, meningkat mencapai lebih dari 10.600 perkara dalam tahun 1984/85 dan lebih dari 10.300 perkara da-lam tahun 1985/86 (Tabel XX-3), yang berarti kenaikan sebesar 45% dalam tahun 1984/85, penurunan sedikit dengan 3% dalam tahun 1985/86. Dalam pada itu persentase penyelesaian perkara tetap mantap yaitu masing-masing 71% dalam tahun 1983/84 dan tahun 1984/85, kemudian meningkat menjadi 75,5% dalam tahun 1985/86 (Tabel XX-3).

Dalam pada itu persentase penyelesaian perkara pada ting-kat Mahkamah Agung adalah 52,4% dalam tahun 1983/84, 47,3% pada tahun 1984/85 dan 38,6% dalam tahun 1985/86.

b. Penegakan Hukum

Dalam tahun 1985/86 telah dilaksanakan penyusunan pedoman tuntutan pidana terhadap tindak pidana tertentu, dengan pene-tapan kebijaksanaan untuk memperberat tuntutan pidana terha-dap tindak pidana subversi, korupsi, penyelundupan, penyalah-gunaan narkotika, perkosaan dan pembunuhan sadis.

Telah pula ditingkatkan pelaksanaan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian ke-uangan bagi negara khususnya, misalnya terhadap kasus-kasus penyelundupan, manipulasi pajak, korupsi, narkotika, pelang-garan territorial, dan lain sebagainya.

Sementara itu pengendalian dan pemantapan profesionalisme

XX/21

TABEL XX - 3

PENYELESAIAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN,1983/84 - 1985/86

Repelita IV

No. U r a i a n 1983/84

1984/85 1985/86

1. Pengadilan Negeri:

a. Jumlah perkara yang ada 766.880

1.482.624

1.931.338

b. Jumlah Perkara yang diselesaikan 747.705

1.451.932 1.915.033

c . Persentase b terhadap a 79,50% 97,92% 99,15%

2. Pengadilan Tinggi:

a. Jumlah perkara yang ada 7.297 10.617 10.315

b. Jumlah perkara yang diselesaikan 5.184 7.646 7.793

c . Persentase b terhadap a 71,04% 71,01% 75,55%

3. Mahkamah Agung

a. Jumlah perkara yang ads 14.746 14.307 14.559

b. Jumlah perkara yang diselesaikan 7.729 6.762 5.616

c . Persentase b terhadap a 52,41% 47,26% 38,57%

aparat penuntut umum dilaksanakan dengan melaksanakan eksami-nasi perkara yaitu pengujian berupa penelitian/penelaahan dan

XX/20

XX/23

pemeriksaan disemua tingkat penanganan perkara-perkara yang telah diselesaikan oleh para Jaksa. Dalam tahun 1985/86 telah dilaksanakan eksaminasi di 22 Kejaksaan Tinggi yang meliputi hasil penyelesaian perkara pidana 1.770 Jaksa, dengan cakupan sebanyak 3.288 perkara tindak pidana umum dan 133. perkara tindak pidana khusus.

Produktivitas dan efektivitas penyelesaian perkara pada Kejaksaan tetap dapat dipertahankan secara mantap. Dalam tahun 1985/86 tercatat perkara yang diterima oleh Kejaksaan Agung RI sebanyak lebih dari 1,6 juta perkara (Tabel XX-4) termasuk di dalamnya 951 perkara tindak pidana khusus, yang terdiri dari 412 perkara ekonomi, 441 perkara korupsi, 77 perkara subversi, 21 perkara pelanggaran wilayah perairan territorial. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak lebih dari 1,6 juta perkara (termasuk 844 perkara tindak pidana khusus), sehingga dengan demikian persentase perkara yang telah dapat diselesaikan dalam tahun tersebut mencapai lebih dari 99% (Tabel XX-4). Hal ini berarti pula bahwa walaupun jumlah-jumlah perkara yang masuk semakin me-ningkat dari tahun ke tahun yaitu lebih dari 703.000 perkara pada tahun 1983/84 menjadi 1,2 juta lebih perkara dalam tahun 1984/85 (kenaikan 71%) dan meningkat lagi melebihi 1,6 juta dalam tahun 1985/86 (kenaikan 35%), namun penyelesaian per-kara tetap menunjukkan persentase yang tinggi pula yaitu ber-kisar pada angka 99% setiap tahunnya (Tabel XX-4).

Selanjutnya dalam tahun 1985/86, lalu lintas baik orang asing maupun orang Indonesia dari dan/atau ke luar negeri te-lah sangat meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun 1984/85 dan 1983/84, sehubungan dengan antara lain pelaksanaan kebi-jaksanaan penanaman modal, kepariwisataan dan ketenagakerjaan yang lebih mantap.

Dalam tahun 1985/86 sebanyak hampir 1,17 juta orang (348.663 orang Indonesia dan 818.878 orang asing) telah da-tang (dan/atau kembali) dari luar negeri, dibandingkan dengan kurang dari 1,03 juta orang (302.225 orang Indonesia dan 726.811 orang asing) dalam tahun 1984/85 dan lebih dari 1,01 juta orang (286.030 orang Indonesia da^ 725.349 orang asing) pada tahun 1983/84 (Tabel XX-5). Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam tahun 1985/86 terdapat kenaikan ter-hadap tahun sebelumnya sebanyak 13,5% (15,4% bagi orang Indo-nesia dan 12,7% bagi orang asing), sedangkan untuk tahun

TABEL XX - 4PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN,

1983/84 - 1985/86

Repelita IVNo. U r a i a n 1983/84 1984/85 1985/86

1. Jumlah perkara yang ada/masuk 703.042 1.200.389 1.622.232

2 Jumlah perkara yang diselesaikan 698.336 1.179.043 1.607.092

3. Persentase 2 terhadap 1 99,33% 98,22% 99,06%

XX/24

1984/85 kenaikannya adalah hanya 1,8% (5,7% bagi orang Indo-nesia dan 0,2% bagi orang asing).

Demikian pula, dalam tahun 1985/86 jumlah yang berangkat (dan/atau kembali) keluar negeri mencapai lebih kurang 1,15 juta orang (379.505 orang Indonesia dan 774.563 orang asing), dibandingkan dengan sekitar 1,07 juta orang pada tahun 1984/85 (334.645 orang Indonesia dan 739.211 orang asing), sedangkan pada tahun 1983/84 adalah lebih dari 1,03 juta orang (323.666 orang Indonesia dan 711.047 orang asing) (Tabel XX-5). Hal ini berarti bahwa kenaikan dalam tahun 1985/86 terhadap tahun 1984/85 adalah 7,5% untuk keseluruhan-nya (13,4% bagi orang Indonesia dan 4,8% bagi orang asing), sedangkan kenaikan pada tahun 1984/85 terhadap tahun 1983/84 adalah hanya 3,8% (kenaikan 3,4% bagi orang Indonesia dan 4,0% bagi orang asing).

Sementara itu, pengawasan lalu lintas orang di daerah-daerah perbatasan telah dilaksanakan sesuai dengan persetuju-an-persetujuan lintas batas yang berlaku dengan masing-masing negara tetangga yang bersangkutan.

Selanjutnya sedang dilaksanakan pendataan orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan untuk ikut serta menjamin ketentraman dan keamanan nasional. Dalam hu-bungan ini, dalam rangka pembatasan tenaga kerja asing panda-tang telah dilaksanakan kebijaksanaan meningkatkan kewaspada-an dan seleksi yang seksama sewaktu mereka mengajukan permo-honan perpanjangan ijin tinggal di Indonesia.

Dalam rangka menunjang usaha pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum telah dilaksanakan dalam tahun 1985/86 pembangunan 2 buah gedung kantor Kejaksaan Negeri di Janthoi dan Siantar, sedang sebelumnya dalam tahun 1984/85 dan 1983/84 berturut-turut dibangun 6 dan 11 buah gedung kantor Kejaksaan Negeri di berbagai Ibukota Kabupaten/Kotama-dya. Di samping itu dalam tahun 1985/86 telah ditingkatkan rehabilitasi gedung Kejaksaan Tinggi/Negeri menjadi 40 buah dibandingkan dengan tahun 1984/85 dan 1983/84 masing-masing sebanyak 28 dan 26 buah gedung. Dalam tahun 1985/86 telah di-laksanakan pula perluasan 56 gedung Kejaksaan Tinggi/Negeri dibandingkan dengan tahun 1984/85 dan 1983/84 berturut-turut sebanyak 114 dan 53 gedung (Tabel XX-2). Selanjutnya dalam tahun 1985/86 telah dilaksanakan pembangunan satu buah pos Imigrasi di Lembar, dengan sebelumnya dalam tahun-tahun

XX/25

TABEL XX - 5

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN/ATAU KE LUAR NEGERI,1983/84 - 1985/86

(buah)

Repelita IVNo. U r a i a n 1983/84 1984/85 1985/86

1. Datang dari Luar Negeri : 1.011.379 1.029.036 *) 1.167.541

Orang Indonesia 286.030 302.225*) 348.663

Orang Asing 725.349 726.811 818.878

2. Berangkat ke Luar Negeri : 1.034.713 1.073.856 *) 1.154.068

Orang Indonesia 323.666 334.645*) 379.505

Orang Asing 711.047 739.211 774.563

*) Angka diperbaiki

XX/26

1984/85 dan 1983/84 pembangunan berturut-turut 3 dan 11 buah pos imigrasi. Dalam tahun 1985/86 telah pula dilaksanakan rehabilitasi/perluasan gedung kantor Imigrasi Ngurah Rai.

c. Pembinaan Pemasyarakatan

Sebagai hasil penataan kembali kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dewasa ini terdapat 148 Lembaga Pemasyarakatan dan 218 Rumah Tahanan Negara.

Dalam tahun 1983/84 terdapat 27.465 orang narapidana/ta-hanan, dalam tahun 1984/85 sebanyak 28.360 orang dan pada ta-hun 1985/86 sebanyak 30.240 orang (Tabel XX-6).

Dalam rangka pembinaan narapidana ini telah makin dikem-bangkan bimbingan kerja melalui "unit produktif" untuk usaha-usaha kerajinan, perbengkelan dan pertanian. Di samping itu pada Lembaga-lembaga Pemasyarakatan tertentu telah pula di-kembangkan berbagai jenis bengkel kerja khusus, antara lain percetakan di LP Sukamiskin, pertenunan di LP Cirebon, pence-lupan di LP Kuningan, pembuatan sepatu kulit di LP Wirogunan Yogyakarta, pengelasan dan pertukangan kayu di LP Kalisosok Surabaya. Dalam berbagai usaha pembinaan keterampilan ini te-lah dimantapkan kerjasama antar instansi yaitu antara Depar-temen Kehakiman, Departemen Sosial dan Departemen Tenagakerja.

Sebagai pelaksanaan program pendidikan generasi muda khususnya bagi mereka yang berada di dalam 16 Lembaga Pemasya-rakatan/Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara, maka dalam rangka pembinaan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, te- lah ditingkatkan pendidikan di sekolah, pendidikan keagamaan, pembinaan kepramukaan, keterampilan bertani, berternak serta berwiraswasta.

Dalam rangka menunjang sistem pemasyarakatan, maka dalam tahun 1985/86 telah dilaksanakan rehabilitasi/penyempurnaan 20 gedung Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan dengan dalam tahun 1984/85 dan 1983/84 berturut-turut sebanyak 25 dan 24 gedung. Di samping itu dalam tahun 1985/86 telah pula dilak-sanakan rehabilitasi 37 gedung Rumah Tahanan Negara, diban-dingkan dengan tahun 1984/85 sebanyak 48 gedung. Sementara itu dilaksanakan pula dalam tahun 1985/86 perluasan Balai Bim-bingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) di Mataram. Dengan demikian, peningkatan (pembangunan/rehabilitasi) berba-gai prasarana penunjang pembinaan pemasyarakatan keseluruhan-

XX/27

TABEL XX - 6

JUMLAH LEMBACA PEMASYARAKATAN/TAHANANDAN NARAPIDANA/TAHANAN,

1983/84 - 1985/86

No. Wilayah Jumlah LP/RUTAN Jumlah Narapidana/Tahanan

(1985/86) Repelita IV1983/84 1984/85 1985/86

1. D.I. Aceh 19 2.583 3.221 947

2. Sumatera Utara 35 3.010

3. Sumatera Barat 17 609 1.221 741

4. Riau 15 943

5. Jambi 7 641

6. Sumatera Selatan 18 1.568

7. Lampung 8 3.443 3.440 779

8. Bengkulu 4 2929. DKI Jakarta 9 3.560 3.267 2.742

10. Kalimantan Barat 9 49311. Jawa Barat 23 2.225 2.397 2.567

12. Jawa Tengah 37 3.415 3.343 3.007

13. D.I. Yogyakarta 4 266

14. Jawa Timur 34 4.944 4.982 4.581

15. Bali 9 46316. N.T.B. 6 1.986 2.078 498

17. N.T.T./Tim-Tim 14 1.278

18. Kalimantan Selatan 10 654

19. Kalimantan Tengah 6 1.280 1.131 278

20. Kalimantan Timur 6 60121. Sulawesi Selatan 25 2.015 1.864 1.848

22. Sulawesi Tenggara 4 194

23. Sulawesi Utara 12 768 781 765

24. Sulawesi Tengah 9 309

25. Maluku 16 322 320 353

26. Irian Jaya 10 315 315 422

Jumlah 366*) 27.465 28.360 30.240

*) Angka diperbaiki

XX/28

nya berjumlah 58 gedung dalam tahun 1985/86, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan serupa sebanyak 160 gedung pada tahun 1984/85 dan 124 gedung pada tahun 1983/84, (Tabel XX-2).

Di samping sarana penunjang dalam bentuk fisik bangunan, telah diusahakan pula pemenuhan kebutuhan jumlah serta pe-ningkatan berbagai tenaga pemasyarakatan dalam berbagai fung- si dan tingkatnya.

d. Pembinaan Pelayanan Jasa Hukum

Dalam rangka usaha meningkatkan administrasi pelayanan jasa hukum maka dalam tahun 1985/86 telah diusahakan pening-katan penyelesaian pelayanan jasa hukum, antara lain terhadap pendaftaran merek sebanyak 10.195 buah, pengesahan Badan Hu-kum sebanyak 8.647 buah, kewarganegaraan sebanyak 84.283 buah, permohonan grasi 1.280 buah serta pengesahan perubahan nama keluarga sebanyak 3.516 buah. Di samping itu juga telah dilanjutkan publikasi berbagai himpunan antara lain Himpunan Keputusan tentang Grasi, Himpunan Keputusan tentang Amnesti dan Abolisi serta Himpunan tentang Pelaksanaan KUHAP.

Di bidang keimigrasian telah dilaksanakan penelaahan ke-mungkinan ditingkatkannya fasilitas pelayanan, antara lain penyempurnaan sistem keimigrasian, serta pendayagunaan kurang lebih 20 pos-pos Imigrasi di daerah perbatasan, pengembangan program pencegahan dan penangkalan dan interaktif serta pe-nyempurnaan sistem informasi manajemen tehnis keimigrasian.

e. Pendidikan/Latihan Tenaga Hukum

Dalam tahun 1985/86 telah dilaksanakan penataran bagi 5.622 tenaga hukum (5.053 orang tenaga Kehakiman dan 569 orang tenaga Kejaksaan). Dari tahun ke tahun telah terlihat adanya usaha peningkatan penataran/pendidikan dalam jumlah di samping diusahakan pula peningkatan dalam kualitasnya. Jumlah peserta penataran/pendidikan dalam tahun 1985/86 menunjukkan kenaikan 34% terhadap tahun 1984/85 (5.622 peserta dibanding-kan 4.196 peserta dalam tahun 1984/85) dan untuk tahun 1984/85 kenaikan 31% (dibandingkan dengan 3.212 orang dalam tahun 1983/84) (Tabel XX-7).

Di samping itu telah pula dilaksanakan peningkatan pra-sarana dan sarana pendidikan dan latihan guna menunjang ter-selenggaranya penataran/pendidikan tersebut di atas.

XX/29

TABEL XX - 7

PENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUMDAN TENAGA TEKNIS LAINNYA,

1983/84 - 1985/86(orang)

Lembaga dan Jenis Repelita IV

1983/84 1984/85 1985/86Pendidikan/Latihan

KEHAKIMAN 2 .259 3 .846 5 .053

1. Penataran dan Latihan Hakim 60 60 602. Penataran Calon Hakim 210 2803. Penataran dan Latihan Panitera 105 150 1154. Penataran Juru Sita 105 30 905. Penataran Tenaga Pemasyarakatan

(termasuk RUTAN, RUPBASAN danBISPA) 240 390 290

6. Penataran Tenaga Keimigrasian 55 170 2407. Penataran Tenaga Administrasi

Kehakiman 1.359 1.980 3.5708. Pendidikan Staf Pimpinan

Administrasi (SESPA, SEPADYA,SEPALA) 90 120 108

9. Penataran Pimpro dan Bendaharawan 260 9010. Penataran Tehnis Pengawasan 35 30 3011. Penataran Tehnis Hukum

(Perancang Perundang-undangan,Penelitian Hukum, Penyuluh Hukum,Transaksi Internasional, danDokumentasi Hukum) 180 360 180

12. Penataran Kewaspadaan Nasionaldan Wawasan Nusantara 30 86 -

KEJAKSAAN AGUNG RI 953 350 *) 569

1. Pembentukan Jaksa-

*) P072. Penataran Jaksa 192 160 503. Pendidikan Staf Pimpinan

Administrasi 38 404. Penataran Asisten Intelijen 85 80 405. Penataran Asisten Pengawas 120 406. Pendidikan Tenaga Kriminalistik 307. Penataran Keterampilan 295 - -8. Penataran Penyuluhan Hukum 183 - -9. Penataran Penelitian Hukum 40 - -

10. Penjenjangan Karier 272

Jumlah : 3.212 4.196 5.622

*) Angka diperbaiki

XX/30

f. Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum 1)

Penyuluhan Hukum

Sebagaimana telah dilakukan dalam tahun-tahun sebelum- nya, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan ditingkat kabupa-ten/kodya di seluruh Indonesia. Penyuluhan pada masyarakat tersebut diberikan melalui ceramah dan temu wicara dengan organisasi masyarakat, wanita, mahasiswa dan seniman, pameran dan fragmen/sandiwara di televisi, siaran radio dan publikasi dalam media cetak lainnya.

Di samping kegiatan tersebut telah pula dilanjutkan ke-giatan Hakim Masuk Desa, yaitu penyuluhan hukum oleh Hakim yang sekaligus bertugas mengadakan persidangan di Tempat-tem-pat Sidang di daerah terpencil. Kegiatan ini merupakan upaya dan kesempatan bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan lebih memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. De-rigan demikian hakim dapat memberikan putusan lebih sesuai de-ngan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Demikian pula di lingkungan Kejaksaan, penyuluhan hukum dan penerangan hukum telah dilanjutkan melalui kegiatan Jaksa Masuk Desa dengan sasaran masyarakat pedesaan. Penyuluhan ini di samping bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum ma-syarakat agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran bermasyarakat, berpemerintah dan bernegara. Adapun materi penyuluhan hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam tahun 1985/86 kegiatan penyuluhan hukum tersebut telah dapat dilaksanakan di 3.766 buah desa yang meliputi 158 kelurahan. Kegiatan Jaksa Masuk Desa ini, kemudian diperluas wawasannya dengan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Laut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan penampilan para aparat penegak hukum di laut seperti para perwira angkatan laut yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh berbagai pihak tersebut di atas tetap dilaksanakan dengan mem-perhatikan semangat keterpaduan dan kebersamaan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

XX/31

2) Bantuan Hukum

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, kepada masyarakat terutama untuk golongan pencari keadilan yang kurang/tidak mampu disediakan bantuan hukum sehingga proses pencarian keadilan dapat berjalan sebagaimana yang di-harapkan. Dalam tahun 1985/86 pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini telah dimanfaatkan melalui Pengadilan Negeri di 26 Propinsi dalam 401 perkara baik pidana maupun perdata dan da-lam bentuk konsultasi hukum yang dilakukan oleh 25 Fakultas Hukum Negeri/Swasta untuk 11.910 kasus pidana dan/atau per-data.