PERATURAN BUPATI MAMUJUNOMOR 18 TAHUN 2017.

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIFPEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;

b. bahwa berdasarkan pasal 171 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 22);

3

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 23);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 24);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 25);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 27);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 32);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 33);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 34);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 35);

4

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 36);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 37);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 38);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 42);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

35. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 47 Tahun 2016 tentang Keududukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 562).

5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mamuju;

4. Bupati adalah Bupati Mamuju;5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah OPD

yang diberi kewenangan memungut dan mengelola Pajak Daerah;8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD

yang berwenang memungut dan mengelola pajak daerah dan/atau retribusi daerah;

9. Pihak lain adalah pihak yang membantu OPD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah;

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah;

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

6

14. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;

15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju;

BAB IIASAS PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2Peraturan Bupati Mamuju ini mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pelaksana pemungut lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju.

BAB IIIPRINSIP PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 3(1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

(2) OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan di masing-masing OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk, antara lain:a. Meningkatkan kinerja OPD;b. Meningkatkan semangat kerja bagi Pejabat dan/atau Pegawai Negeri

Sipil di masing-masing OPD;c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IVPENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4(1) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan

kepada OPD pelaksana pemungut.(2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara

proporsional kepada, antara lain :a. Bupati Mamuju sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan

Daerah;b. Wakil Bupati Mamuju sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan

Keuangan Daerah;c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

7

d. OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain :1. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil OPD Pelaksana pemungut pajak

daerah dan retribusi daerah;2. Camat dalam rangka membantu OPD pelaksana pemungut Pajak

Bumi Bangunan dimasing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Mamuju; dan

3. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju khusus dalam rangka membantu OPD pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

(3) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku khusus kepada masing-masing OPD pelaksana pemungut yang telah mempunyai target Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5(1) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d butir 2 dalam melaksanakan tugasnya wajib diusulkan kepada Bupati Mamuju melalui kepala OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diterbitkan Surat Tugas dalam rangka membantu OPD pelaksana pemungut;

(2) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d butir 3 dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang per desa oleh Camat masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Mamuju kepada Kepala OPD pelaksana pemungut untuk diterbitkan Surat Tugas dalam rangka membantu OPD pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB VPEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 6(1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya untuk tahun berkenaan.

(2) Target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(3) Target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(4) Realisasi pemberian Insentif terkait target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai sehingga terdapat sisa lebih anggaran, wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan.

(5) Dalam hal pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamuju berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, maka pemberian Insentif wajib sesuai dengan realisasi pencapaian target untuk masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan persentase pemberian sebagai berikut :

8

a. Berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk :1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas

perseratus)2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh

perseratus)3. Sampai dengan triwulan III : 75% (lima belas perseratus)4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (lima belas perseratus)

b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.

c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan III.

e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang 40% (empat puluh perseratus), Insentif diberikan untuk realisasi capaian triwulan I yang belum dibayarkan sesuai persentase pada awal triwulan III dan insentif tidak diberikan untuk triwulan II.

f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk realisasi capaian triwulan I dan II yang belum dibayarkan sesuai persentase pada awal triwulan IV.

g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan I tahun berikutnya.

i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk realisasi capaian triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sesuai persentase.

Pasal 7Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9

BAB VIBESARAN INSENTIF

Pasal 8(1) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan.

(2) Besarnya Insentif yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagai Leading Sector Pendapatan Asli Daerah paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing OPD pelaksana pemungut dengan menggunakan formulasi menjadi 100% (seratus perseratus) dari 5% (lima perseratus).

(3) Besarnya insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja dengan menggunakan formulasi 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan, dengan susunan penerima dan besaran persentase Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:a. Bupati Mamuju, Wakil Bupati Mamuju dan Sekretaris Daerah selaku

Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelola Keuangan diberikan 9,90 % (Sepuluh koma sembilan puluh perseratus) atau dengan pembagian sebagai berikut :1. Bupati 4,95 % 2. Wakil Bupati 2,97 % 3. Sekretaris Daerah 1,98 %

b. OPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebesar 80,10 % (delapan puluh koma sepuluh perseratus)1. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil OPD Pelaksana Pemungut Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah,2. Camat dalam rangka membantu OPD Pelaksana pemungut Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dimasing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Mamuju; dan

3. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Lurah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju khusus dalam rangka membantu OPD sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

c. Pihak Terkait yang membantu Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebesar 10,00 % (sepuluh perseratus)

(4) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Pembagian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibayarkan per triwulan .

(5) Besarnya insentif yang dibayarkan secara proporsional khusus kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/Lurah

10

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d butir 3, besaran pembayaran insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif pertriwulan berdasarkan realisasi penerimaan.

BAB VIIPENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9(1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju wajib menyusun

Pengganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap tahun anggaran.

(2) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah wajib akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu OPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah mengusulkan kepada Bupati Mamuju dengan mempedomani proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun berkenaan.

Pasal 10Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masing-masing OPD pelaksana pemungut dalam pembayaran wajib dilengkapi dengan Daftar Target dan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja masing-masing OPD pelaksana pemungut yang dibuktikan dengan hasil rekonsiliasi antara OPD pelaksana pemungut, Badan Pendapatan Kabupaten Mamuju dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju serta print out rekening koran setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing OPD pelaksana pemungut ke Kas Daerah Kabupaten Mamuju yang diterbitkan oleh Bank Sulselbar sebagai penampungan setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 11Pada saat Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku Peraturan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

11

Pasal 12Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal 3 April 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamuju ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di MamujuPada Tanggal 19 Juni 2017

BUPATI MAMUJUttd

H. HABSI WAHIB

Diundangkan di MamujuPada Tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU Ttd H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 560

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD YANI, SH. M.SiPangkat : Pembina Tk. INip : 19740915 199903 1 007

12

BUPATI MAMUJUPROVINSI SULAWESI BARAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 560

PERATURAN BUPATI MAMUJUNOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIFPEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

13