PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INSPEKTORATJ1. Dipayuda No. 10 Telp. (0286) 591459, 591084 Fax. (0286) 591459

BANJARNEGARA 53415

Inspektorat Kabupaten BanjarnegaraPIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intem yang selanjutnya disebut pengawasan intem adalahkegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian

keyakinan (~surance activities) dan konsultansi tconsultinq activities),yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkanoperasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantuorganisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakanpendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai danmeningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol

(pengendalian),dan tata kelola(sektorpublik);2. tnspektorat Kl3.bUpl3.t~fiBl3.fijl3.ffiegl3.fl3.anatah APl3.fl3.tpefigawa~fi Intern

Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasanintem di lingkungan PemerintahKabupaten rsanjarnegara;

3. Jabatan FungsionalTertentu Aparat PengawasanIntern Pemerintah (JFT

APIP) adalah jabatan fungsional di bidang pengawasan intern

pemerintah yang terdiri dari Auditordan PengawasPemerintahan;4. Inspektorat Kabupaten Banjamegara memiliki kewenangan untuk

mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup PemerintahKabupaten Banjamegara yang diperlukan sehubungan dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan serta kewenangan lain

sebagaimana tercantum dalam lampiran piagamini;5. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

LingkunganPengendalianyang baik melalui:

1) Penegakanintegritas dan nilai etika;2) Komitmenterhadap kompetensi;3) Kepemimpinan yang kendusif;4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

5) Pendelegasianwewenangdan tanggungjawab yang tepat;

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

PiagamAudit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. PiagamAudit

Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat

kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan

danfatau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik­praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkunganorganisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas danfungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagiBupati Banjarnegara untuk mengevaluasikegiatanAPIP.

Ditetapkan di : BanjarnegaraPada Tanggal: '2 Nope.mbe'" 2018

INSPEKTURKABUPATENBANJARNEGARA

==---~-+--(-ACHMAn, S.Sos., M.Si.

Disahkan

BUPATIBANJARNEGARA

-BUDHI SARWONO

Lampiran : PIAGAM AUDIT INTERN

Tanggal : 12 Nopember 2018

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

a. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen

formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab

kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah.

b. Piagam Audit Intem merupakan penegasan komitmen dari para

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya

fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi

pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan

intern di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah,

yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat /unit

pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat

Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, lnspektorat/unitpengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan

Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupateu/Kota, dan unit

pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN

BANJARNEGARAa. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara merupakan unit kerja yang

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan

bertanggungjawab langsung kepada Bupati Banjarnegara.

b. Struktur dan kedudukan Unit APIPadalah sebagai berikut:

1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan

untuk melaksanakan beban kerja.2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit

APIP.

3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat

pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang­

undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.

4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati

Banjamegara.

5) JFT APIPyang duduk dalam Unit APIPbertanggung jawab secara

langsung kepada Kepala Unit APIP.

3. VISI DAN MISI

Visi dan Misi sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Banjamegara Tahun 2017 - 2022, yaitu Visi dan Misi PemerintahKabupaten Banjamegara Tahun 2017 - 2022 dengan uraian sebagai

berikut:a. Visi

"Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"(Peningkatan martabat masyarakat Banjamegara melalui

pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat Banjarnegara secara adil dan merata).

b. Misi1). Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman,

damai dan demokratis;2). Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan konsep tata kelolayang baik;3). Mewujudkanpembangunan daerah yang berkesinambungan dan

berbasis pada pengembanganekonomikerakyatan;4). Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif,

efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga

profesional;5). Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat

melaluipeningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Tugas Inspektorat Kabupaten Banjarnegara adalah membantu Bupatidalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh

Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:.

a. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan tahunan,

termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit

kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta datal dokumen yangdiperlukan;

b. Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikanbahwa semua prosedurIarea yang diaudit telah sesuai denganperaturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;

c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan

sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;

d. Melakukan audit kinerja atas 3E (ekonomis, efisiensi danefektivitas/ value for money audit) untuk memastikan efisiensi,efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis danoperasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional,

sumber daya manusta, pemasaran, teknologi informasi dan

kegiatan lainnya, serta evaluasi program dan evaluasi kebijakan

pemerintah;

e. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggungjawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviupengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dankinerja;

f. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang

kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

~. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikanlaporan tersebut kepada Bupati Banjarnegara dan auditi;

h. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjutperbaikan yang telah disarankan;

1. Menyusun program untuk mengevaluasimutu kegiatan pengawasan

intern yang dilakukannya;

J. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.k. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Daiam . . .melaksanakan tugas

... .. .i>. ..

sebagaimana dimaksud, InspektoratKabupaten Banjarnegara menyelenggarakanfungsi:a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan;

c. pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, bidang aparatur

dan kesejahteraan rakyat, bidang pembangunan, serta bidangekonomi dan keuangan;

d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuanganmelalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya serta penanganan kasus-kasus pengaduanmasyarakat;

e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanBupati;

f. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengawasan;g. penyusunan laporan hasil pengawasan;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;1. pelaksanaan fungsikesekretariatan Inspektorat;danj. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping itu supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif,APIPharus menjalankan fungsi:a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugasdan fungsi Instansi Pemerintah;

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitasmanajemen risiko dalam penyelenggaraantugas dan fungsi InstansiPemerintah;dan

c. Memeliharadan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGANINSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intem secaramemadai, Inspektorat Kabupaten Banjamegara memiliki kewenanganuntuk:

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan,dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungandengan pelaksanaan fungsi pengawasanintern;

b. Melakukankomunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuankerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

c. Memilikiwewenanguntuk menyampaikan laporan dan melakukankonsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinanlainnya.

d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditoreksternal.

e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Banjamegara

serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intem;

f. Menerapkan teknik-teknikyang diperlukan untuk memenuhi tujuanpengawasan intern;

g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/ atau asistensi yangdiperlukan, baik yang berasal dari intemal maupun eksternalPemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasanintem.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intem, InspektoratKabupatenBanjamegara bertanggungjawab untuk:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkanprofesionalismeauditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas

hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yangberlaku;

b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja

Pengawasan Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalamhal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intemdengan mempertimbangkanketersediaan sumber daya pengawasan,termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit

kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta datal dokumen yangdiperlukan;

c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehinggadapat menyelenggarakanfungsipengawasan intem secara optimal;

d. Melakukanpemantauan tindak lanjut hasil pengawanintem;

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan intem dan laporan

berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intem kepadaBupati Banjarnegara.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

KABUPATENBANJARNEGARA

Tujuan penyelenggaraanpengawasan intern oleh Inspektorat KabupatenBanjarnegara adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaiantujuan dan sasaran, yaitu:

a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjamegara.

c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi yang

bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intem tersebut di

atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjamegara

sekurang- kurangnya melipu ti:

a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk

memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja/

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan PemerintahKabupaten Banjamegaran telah sesuai ketentuan;

b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja/Ol'D

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang mencakupaudit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja

atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja/OPD di lingkunganPemerintah Kabupaten Banjarnegara;

c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja/OPDdilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjamegara, seperti reviu atas

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja

Unit Kerja/OPDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjamegara;d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit KerjayOf'D di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, seperti evaluasiatas Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP)dan evaluasi atas

penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa

asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugasdan fungsi Unit Kerja/Of'D di lingkungan Pemerintah KabupatenBanjarnegara

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIPPiagam Audit Intem mensyaratkan bahwa JFT APIP dalammelaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada StandarAudit Intem Pemerintah Indonesia dan KodeEtik yang dikeluarkan oleh

organisasi profesi (AAIPI).

. - - - --------------------

9. PERSYARATAN JFT APIP YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan JFTAPIP.yangduduk dalam Unit APIPsekurang-kurangnyameliputi:a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor danfatau

sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah sertapersyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang­undangan;

b. Memilikiintegritas dan perilaku yang profesional,independen,jujur,dan obyektifdalam pelaksanaan tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis auditdan disiplin ilmu lain yang relevandengan bidang tugasnya;

d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intem PemerintahIndonesia;

e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaantugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkanberdasarkan peraturan perundang-undangan;

f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola orgamsasr yang baik,pengendalian intem pemerintah, dan manajemen risiko;serta

g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuanprofesionalismenyasecara terus-menerus.

10.LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN JFT APIP

a. JFT APIPtidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasionalkegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapatmengganggu penilaian independensi dan obyektivitasAuditor/Pengawas Pemerintahan.

b. JFTAPIPtidak bolehmerangkapjabatan sebagaipejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASIUntuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsipengawasan intem, Inspektorat KabupatenBanjamegara perlu menjalinkerjasama dan koordinasi dengan koordinasi dengan auditi, APIPlainnya, Aparat PenegakHukum (APH),dan pihak terkait lainnya sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparatpengawasan ekstem pemerintah.

a. INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN AUDITI1). Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intem, maka

hubungan antara Inspektorat Kabupaten Banjamegara denganauditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditiatau antara konsultan dengan penerimajasa.

2). Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupunconsulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasiyang relevandengan ruang lingkuppenugasan.

3). Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasanintern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegaradan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiaprekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat KabupatenBanjarnegara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN APIP

LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK

TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG­UNDANGANYANGBERLAKU

1). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara wajib menggunakan

kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yangdikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan

arah kebijakan dan program pengawasan intern InspektoratKabupatenBanjarnegara;

2). Berpartisipasi dalam Rapat KoordinasiPengawasan (Rakorwas)yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang gunamenyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasannasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangitumpang tindih pelaksanaan pengawasan;

3). Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodikmaupun laporan hasil pengawasan.

c. INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menjadi mitra kerja bagi

BPKP selaku instansi pembina penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangkamembangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintahyan~meliputi:

a). penerapan pedoman teknis penyelenggaraanSPIP;b). sosialisasi SPIP;

c). pendidikan dan pelatihan SPIP;d). pembimbingandan konsultansi SPIP;dane). peningkatan kompetensiauditor APIP.

2). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara harus menggunakan

peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang

dikeluarkan oleh BPKP selaku Instan si Pembina Jabatan

Fungsional Auditor.

d. INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGER!

1). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara berpartisipasi aktifmengikuti kegiatan Rapat KoordinasiPengawasan;

2). Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan KementerianDalam Negeri ke dalam arah kebiiakan dan mekanisme keriaoperasional pengawasan di daerah;

3). Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;4). Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas

pengawasan;5). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menggunakan peraturan­

peraturan di bidang Jabatan Fungsional PengawasPemerintahan yang dikeluarkan oleh KementerianDalamNegeriselaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas

Pemerintahan.

e. INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

1). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara melakukan sinkronisasipenyusunan ProgramKerjaPengawasanTahunan;

2). Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat KoordinasiPemutakhiran Data TindakLanjut Hasil Pengawasan;

3). Melakukan kerja sama, pendampingan pengembangan SDMpengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah;4). Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas

pengawasan.

f. INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA DAN APARAT

PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH1). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menjadimitra pendamping

bagi aparat pengawasan ekstem selama pelaksanaanpenugasan, baik sebagai penyedia datal informasi maupunseoagrumicra audlti paoa saat pemoanasan temUan aUdit;

2). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dapat berkoordinasi

dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk

mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan InspektoratKementerian / Lembaga/ Daerah;

3). Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang

disampaikan aparat pengawasan ekstem pemerintah

merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat KabupatenBanjarnegara terhadap penyelenggaran tugas dan fungsiinstansi;

4). Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menyampaikan laporan

hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengeiolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

12. PENILAIAN BERKALA

a. Pimpinan Unit APIPsecara berkala harus menilai apakah tujuan,wewenang,dan tanggung jawab yang didefinisikandalam Piagaminitetap memadai dalam kegiatan pengawasan Intern sehingga dapatmencapai tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikankepada BupatiBanjarnegara.

c. Aktivitas pengawasan dan pemberian dukungan terhadap APIPdilakukan oleh manajemen pemerintah daerah yang merupakanPengawasandan Dukungan oleh Manajementerhadap KegiatanAPIP(Management oversightj.

d. Praktik pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadapkegiatan APIPini dilakukan oleh Tim Pengawasanyang dibentuksecara formal sesuai kebutuhan Bupati.

e. Tim Pengawasan oleh pihak manajemen terhadap APIP harusindependendan bertindak obyektifdalammelaksanakan tugasnya.

f. Tujuan Management Oversight adalah untuk membangun prosesdalam Organisasi Pemerintah Daerah yang melibatkan PimpinanDaerah untuk mengawasi,memberikan saran dan mereviuhasil-hasilkegiatan APIP guna menguatkan independensi dan meningkatkandukungan terhadap APIP serta memperluas ruang lingkuppengawasanintern.

g. Tim Pengawasan dari jajaran manajemen terse but mempunyai tugas:

L) melakukan koordinasi dengan APIPmaupun Bupati;

2) mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan

APIP;

3) menyusun dan mengkomunikasikan Laporan Hasil

Pengawasan Manajemen atas Kegiatan APIPkepada Bupati.

h. Bupati memberikan arahan kepada APIP.

1. Tim Pengawasan Manajemen melakukan monitoring tindak lanjutatas hasil pengawasan terhadap kegiatan APIP.

13.PENUTUP

PiagamAudit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

diperlukan maka akan dilakukan perubahan danjatau penyempumaan

guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidangpengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan

praktik-praktik penyelenggaraantugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Banjamegara

: 12 Noper"l\be.r 2018

Disahkan INSPEKTUR

KABUPATENBANJARNEGARABUPATIBANJARNEGARA

... :: __ c:__ ::-:::._~l____BUDHI 8ARWONO ACHMAD, 8.80s., M.8i.