BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan negara-negara lain, yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Letak geografis NKRI diapit oleh dua Benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia). Indonesia terletak diantara 60 LU-110 LS dan 950BT-1410 BT. Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.Sebagai Negara yang memiliki wilayah luas, Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku. Suku-suku tersebut, sebagian masih tinggal di pedalaman dan sebagian lagi sudah tinggal di perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa NKRI disebut Negara Multikultural yaitu negara yang memiliki banyak suku, yang mempunyai berbagai bahasa, adat, keyakinan bahkan kesenian. Sehingga hal inipun yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mempunyai mata pencaharian dan cara berpikir yang berbeda-beda. Karena hal-hal tersebutlah membuat rakyat Indonesia harus mempelajari Wawasan Nusantara sebagai bukti cinta kepada tanah air.Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang idiologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar inilah yang harusnya dipahami.

BAB IIPEMBAHASAN WAWASAN NASIONAL

A. Ajaran Wawasan Nasional IndonesiaSebelum membahas Wawasan Nusantara, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang Wawasan Nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II, 1994) Wawasan berasal dari kata mawas atau mewawas yang memiliki arti meneliti, meninjau, mengamati dan memandang. Dengan adanya imbuhan an secara harfiah Wawasan berarti cara penglihatan, cara tinjau ataupun cara pandang. Sedangkan yang dimaksud Nasional adalah berkenaan dengan suatu bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan Nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional serta global.Sementara itu, Wawasan Nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori Wawasan Nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan paham Geopolitik.1. Paham Kekuasaan Bangsa IndonesiaWawasan Nasional Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran Wawasan Nasional Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik Nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi (keadaan dan tatanan) geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan Nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan Negaranya ditengah-tengah perkembangan dunia.2. Geopolitik IndonesiaNegara Indonesia menganut paham Negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas Archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman Archipelago di negar-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah menurut paham barat laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah penghubung, sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut negara kepulauan.

B. Latar Belakang Filosofis Wawasan NusantaraWawasan adalah cara pandang. Sedangkan Nusantara terdiri dari dua kata yaitu Nusa yang artinya Negara kepulauan dan Antara yang berarti pembatas. Berikut filosofis yang melatarbelakangi Wawasan Nusantara, yaitu:1. Pemikiran Berdasarkan Falsafah PancasilaBerdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Berdasarkan yang dipengaruhi oleh lingkungannya manusia Indonesia memiliki motivasi antara lain untuk menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan serta menyelenggarakan keteraturan dalam membina hubungan antarsesama.Atas dasar nilai-nilai Pancasila nampak bahwa Wawasan Nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia merupakan pancaran dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Wawasan Nasional Indonesia menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan tanpa menghilangkan ciri, sifat, dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis, golongan atau daerah itu sendiri).2. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan NusantaraKondisi obyektif sebagai modal dalam pembentukkan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat Sumber Daya Alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijaksanaan politik Negara tersebut. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara fungsi maupun pengaruh geografi terhadap sikap dan tata laku negara yang bersangkutan merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan. Demikian pula sebaliknya, dampak sikap dan tata laku negara terhadap kondisi geografis sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah lingkungannya perlu diperhitungkan.Kondisi obyektif geografi nusantara merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Deklarasi Djuanda yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri.3. Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial BudayaSosial Budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional disamping politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik masyarakat terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial diantara anggotanya.Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan beragam yang muncul karena pengaruh ruang lingkungan berupa kepulauan dimana ciri alamiah tiap-tiap pulau berbeda-beda. Perbedaan karakter masyarakatnya sangat mencolok, perbedaan dalam ras dan etnik. Faktor alamiah itu membentuk perbedaan khas kebudayaan masyarakat di tiap-tiap daerah sekaligus perbedaan daya tanggap inderawi serta pola kehidupan baik dalam hubungan vertikal maupun hosizontal. Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen tersebut sama-sama mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut:a. Sistem religi dan upacara keagamaanb. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatanc. Sistem pengetahuand. Bahasae. Keserasian (budaya dalam arti sempit)f. Sistem mata pencahariang. Sistem teknologi dan peralatanDari tinjauan sosial budaya, pada akhirnya dapat dipahami bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama yang harmonis. Dengan adanya kesamaan persepsi ini Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh keinginan untuk menumbuh suburkan faktor-faktor positif, mewujudkan persatuan dan kesatuan dan mengurangi atau kalau bisa menghilangkan pengaruh negatif dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.4. Pemikiran Berdasarkan Aspek KesejarahanPerjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya tubuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Wilayah NKRI merupakan warisan kolonial hindia belanda dimana batas wilayah perairan ditentukan dan diakui berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939. Berdasarkan TZMKO, laut teritorial adalah selebar 3 mil laut dari garis pangkal masing-masing pulau.Konsepsi Nusantara merupakan hasil Deklarasi Djuanda, yang berlandaskan semangat kekompakan dan mengacu pada konstelasi geografi RI sebagai Negara kepulauan dikukuhkan menjadi UU No. 4/Prp tahun 1960, yaitu:a. Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.b. Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut 12 mil laut.c. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terulangnya perpecahan dalam lingkungan bahasa dan Negara Indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.

C. Hakikat dan Implementasi Wawasan NusantaraAdapun hakikat dan implementasinya, yaitu:1. Hakikat Wawasan NusantaraHakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyerluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur Negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.2. Implementasi Wawasan NusantaraImplementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, sebagai berikut:a. Dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis.b. Dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.c. Dalam kehidupan sosial budaya dapat menciptakan sikap bathiniyah danLahiriyah yang mengakui kebhinekaan sebagai kenyataan hidup dan karunia Sang Pencipta.d. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa sehingga akan membentuk sikap bela Negara pada setiap warga Negara Indonesia.Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional yang dijelaskan diatas, Implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata diseluruh wilayah Negara. Wawasan Nusantara juga dapat di implementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di msayarakat dalam nuansa kebhinekaan sehingga mendinamisasikan kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleransi, hormat dan taat hukum.

D. Landasan Wawasan NusantaraBerikut merupakan Landasan Wawasan Nusantara, yaitu:1. Landasan Idiil (Pancasila)Pancasila telah diakui sebagai sebagai ideologi dan dasar Negara yang terumuskan dalam pembukaan UUD`45. Pada hakikatnya, Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Perpaduan nilai-nilai tersebut mampu mewadahai kebhinekaan seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber motivasi bagi perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam tekadnya untuk menata kehidupan didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berdaulat dan mandiri. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, para pimpinan pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan idiil dan dasar Negara sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan UUD`45. Oleh karena itu, Pancasila sudah seharusnya serta sewajarnya menjadi Landasan Idiil Wawasan Nusantara.2. Landasan Konstitusional (UUD`45)UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Oleh karena itu, negara mengatasi segala paham golongan, kelompok dan perseorangan serta menghendaki persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional. Artinya, kepentingan negara dalam segala aspek dan perwujudannya lebih diutamakan diatas kepentingan golongan, kelompok dan peseorangan berdasarkan aturan, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku memperhatikan HAM, aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini.Dengan demikian, UUD`45 seharusnya dan sewajarnya menjadi landasan konstitusional dari Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan NusantaraBerikut ini merupakan Kedudukan, Fungsi dan Tujuan dari Wawasan Nusantara, yaitu:1. Kedudukan Wawasan Nusantaraa. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.b. Wawasan Nusantara dalam paradigm nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut: Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar Negara berkedudukan sebagai landasan idiil. UUD`45 sebagai landasan konstitutsi Negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.2. Fungsi Wawasan NusantaraWawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.3. Tujuan Wawasan NusantaraWawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi, selam tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

F. Pemasyarakatan/Sosialisasi Wawasan NusantaraPemasyarakatan/Sosialisasi Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut:1. Menurut Sifat atau Cara Penyampaiannyaa. Langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.b. Tidak Langsung, yang terdiri dari media elektronik, media cetak.2. Menurut Metode Penyampaiannyaa. Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi, pendidikan karir disemua strata dan bidang profesi, penataran atau kursus-kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non formal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan organisasi kemasyarakatan.c. Komunikasi, tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi Wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri dan tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang Wawasan Nusantara.d. Integrasi, tujuan yang ingin dicapai dari Pemasyarakatan atau Sosialisasi Wawasan Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Pengertian serta pemahaman tentang Wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik didalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun dimasa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita serta tujuan nasional.

BAB IIIPEMBAHASAN KETAHANAN NASIONAL

A. Pengertian Ketahanan Nasional IndonesiaKondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD45 dan Wasantara Kesejahteraan = Kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani. Keamanan = Kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

B. Hakekat Ketahanan Nasional dan Konsepsi Ketahanan Nasional IndonesiaHakekat Ketahanan Nasional Indonesia = Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan Negara.Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia = Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

C. Asas-asas Ketahanan NasionalAsas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2000: 99 11).1. Asas Kesejahteraan dan KeamananAsas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.

2. Asas Komprehensif/Menyeluruh TerpaduArtinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.3. Asas KekeluargaanAsas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

D. Sifat-sifat Ketahanan Indonesia1. Mandiri = Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian. Kemandirian merupakan prasyarat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.2. Dinamis = Berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategis.3. Wibawa = Pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain.4. Konsultasi dan Kerjasama = Sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

E. Kedududukan dan Fungsi Ketahanan NasionalKetahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter regional (wilayah), inter sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

F. Beberapa Ancaman Ketahanan Nasional Dalam Dan Luar NegeriBeberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Ancaman sparatis dawasa ini ditunjukan dengan banyaknya wilayah atau propinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari Indonesia, begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadinya berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis dan agama dan gangguan dari luar adalah gangguan dari negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil yang masih berada di didalam wilayah NKRI namun dekat dengan wilayah negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka UtamaZubaidi, H. Achmad, dkk. 2002. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Yogyakarta: ParadigmaProf. Drs. S. Pamudji, MPA. 1985. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional, Suatu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan. Jakarta: PT. BinaAksara.21