Aktualisasi Perwujudan Wawasan Nusantara

Memperkokoh Ketahanan Nasional dalam

Pembangunan Menghadapi Era Globalisasi

BAB I.  PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan dalam segala hal, dari aneka budaya, pariwisata, keindahan alam,

dari sabang sampai merauke, Indonesia kaya akan banyak hal tidak hanyan dalam suber daya

alam dan potensi alamnay sakja ayang kaya . Namun jika kita tidak memiliki Wawasan

Nusantara maka kita tidak akan tahu, dan tidak akan menyadari betapa kayanya Negri kita ini.

Maka dari itu saya akan memberi tahu apa itu Wawasan Nusantara dan bagaimana kita dapat

mengaktualisasikannya agar dapat membangun ketahanan nasional untuk Negri kita tercinta ini.

Karena Wawasan Nusantara sangat penting untuk melestraikan budaya Indonesia yang sedikit –

demi sedikit sudah banyak diakui oleh Negara lain.

Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki rasa Nasional yang tinggi. Harus punya

rasa peduli terhadap Negaranya, jangan hanya bisa menghancurkan tapi harus bisa menciptakan

Negara yang aman dan memperkenalkan ke Negara lain dengan Wawasan Nusantara yang kita

miliki, maka dari itu pentingnya kita mengetahui apa saja yang ada di Indonesia.      

Setiap Negara pasti memiliki cita-cita atau keinginnan yang sama ingin berkembang dan maju.

Keinginan tersebut sebut saja sebagai Tujuan Nasional. Dalam upaya untuk mencapai Tujuan

Nasional, setiap bangsa dan negara melakukan pembangunan dan pengembengan disetiap

bidang. Dan yang pasti tetap ada rasa Persatuan Nasional. Tetapi dalam setiap kelakuan atau

perwujudan tersebut pasti ada sesuatu yang menghalangi. Baik dari dalam maupun luar. Terlebih

lagi sekarang sudah memasuki era globalisasi. Maka dari itulah bangsa dan negara tersebut harus

bekerjasama melawan rintangan sekecil apapun dan sebesar apapun. Karena dari kerjasama

itulah suatu Persatuan Nasional akan terlihat.

Suatu bangsa yang telah menegara mempunyai cita-cita yang luhur dilandasi falsafah hidup

bangsa dan ideologinya. Dalam upaya mencapai tujuan nasional, setiap bangsa melakukan 

kegiatan pembangunan disegala bidang dengan berpedoman kepada wawasan nusantara yang

memandang negara dan bangsanya sebagai satu kesatuan yang utuh.   

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk

menyelengarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan

hidup, keutuhan wilayah serta jadi diri bangsa

Dalam melakukan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung selalu akan

menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, untuk itu suatu bangsa perlu memiliki

ketahanan, daya tahan, keuletan, dan ketangguhan guna menghadapi tantangan di era globalisasi

seperti saat ini sehingga program pembangunan nasional dapat dilaksanakan dalam mencapai

tujuan nasional.                                                                                                                         

Disamping itu kita harus dapat mengaktualisasikan diri dari perwujudan wawasan nusantara dari

berbagai aspek diantaranya:

Aspek Ideologi 

Aspek Politik

Aspek Ekonomi 

Aspek Sosial Budaya 

 Aspek Pertahanan Keamanan.

II. Maksud Dan Tujuan Penulisan

Maksud dan Tujuan penulisan  makalah yang berjudul ”Aktualisasi Perwujudan Wawasan

Nusantara Memperkokoh Ketahanan Nasional dalam Pembangunan Menghadapi Era

Globalisasi” selain ditujukan untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan,

penulisan ini juga dapat sebagai acuan bagi pembaca yang ingin memahami tentang wawasan

nusantara, ketahanan nasional serta aktualisasi perwujudan wawasan nusantara dalam aspek

ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, serta aspek pertahanan dan

keamanan untuk menghadapi berbagai pembangunan di era globalisasi.           

III. Ruang Lingkup

 

Dalam penulisan makalah ini penulis akan memberikan batasan masalah pada “Aktualisasi

Perwujudan Wawasan Nusantara Memperkokoh Ketahanan Nasional dalam Pembangunan

Menghadapi Era Globalisasi” yang mencakupi hal – hal penting dari segala aspek kehidupan

antara lain:

1.     Aspek Ideologi

2. Aspek Politik

3. Aspek Ekonomi

4. Aspek Sosial Budaya

5. Aspek Pertahanan dan Keamanan.

 

BAB II.  Aktualisasi Perwujudan Wawasan Nusantara

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Kata wawasan berasal dari kata “wawas” ( bahasa Jawa ) yang berarti melihat atau memandang.

Jika ditambah dengan akhiran –an maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, cara

pandang.

Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuno yakni nusa yang

berarti pulau, dan antara artinya lain.

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang

pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu

wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan Wawasan Nusantara.

Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang

merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945adalah

cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan

kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya,

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai  cita-cita Patih Gajah Mada dalam sumpahnya ( dikenal dengan   Sumpah Palapa )  yang

berbunyi “ Saya  tidak akan  pernah makan  buah Palapa sebelum saya  dapat menyatukan

Nusantara dalam Kerajaan  Majapahit “. Dari semboyan tersebut  di atas, memiliki makna  dan

tekad dari seorang Patih Gajah Mada, yang akan berbuat dengan sekuat tenaga mempersatukan

wilayah Nusantara. Dari Sumpah Palapa tersebut maka ada satu kesamaan yang dapat menjadi

pelajaran bagi bangsa Indonesia yaitu wujud Nusantara yang terdiri dari 17.508 buah pulau yang

tersebar dan terpisah namun dapat dipersatukan oleh lautan, sehingga menjadi cikal bakal Negara

Kepulauan Indonesia yang terletak pada posisi geografis antar dua benua dan dua samudera,

sesuai dengan kondisi geografis tersebut maka Kepulauan Indonesia disebut juga dengan istilah

Kenusaan dan juga disebut dengan nama Nusantara. Hal tersebut kemudian dikenal dengan

istilah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia, dan sebutan tersebut tidak

cukup hanya dipahami saja tetapi harus dihayati baik sebagai konsep kewilayahan maupun

konsep ketatanegaraan.

Sebenarnya Wawasan Kebangsaan Indonesia  sudah dicetuskan oleh seluruh Pemuda Indonesia

dalam suatu tekad pada tahun 1928 yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda yang intinya

bertekad untuk bersatu dan merdeka dalam wadah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seharusnya untuk menghadapi keadaan Negara yang serba sulit sekarang ini kita bangsa

Indonesia bangkit bersatu mengatasi masalah bangsa secara bersama-sama.

Dihadapkan kepada kondisi bangsa Indonesia saat ini maka sudah mulai terjadi pengingkaran

terhadap cita-cita Patih Gajah Mada sebagai nenek moyang bangsa Indonesia yang telah

mempersatukan Nusantara melalui sumpahnya.  Bukti nyata yang sudah terjadi adalah lepasnya

pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, sedangkan bukti sejarah jelas-jelas menyatakan

bahwa pulau Sipadan dan pulau Ligitan adalah bagian dari wilayah Nusantara dan merupakan

bagian dari wilayah Kerajaan Bulungan di Kalimantan Timur.  Masih ada kemungkinan ancaman

lain dari luar yang dapat merugikan Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI,

kondisi faktual diantaranya klaim Malaysia terhadap blok Ambalat di kalimantan Timur, klaim

batas wilayah laut oleh Singapura dan batas-batas Negara Indonesia di daratan pulau

Kalimantan, pulau Irian jaya dan pulau Timor.

Sedangkan di dalam negeri sendiri masih ada isu disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh

kelompok tertentu seperti diwilayah propinsi Irian jaya (Papua) yang mengarah kepada konflik

vertikal dan kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa daerah yang mengarah kepada konflik

horizontal apabila dibiarkan terus berkembang maka dapat mengancam kemungkinan terjadinya

disintegrasi bangsa. Sehingga perlu adanya pemahaman terhadap wawasan Nusantara sebagai

wawasan kebangsaan Indonesia dan menjadi nilai dasar Ketahanan Nasional Indonesia,

sebagaimana dikatakan oleh pakar ketahanan nasional Sayidiman Suryohadiprojo, Wawasan

Nusantara adalah  cara pandang bangsa Indonesia terhadap eksistensi dirinya ditengah-tengah

masyarakat Internasional. Secara prinsip, Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan

Pancasila. Sedangkan keanekaragaman ras, suku, agama dan bahasa daerah merupakan khasanah

budaya yang dapat menjadi unsur pemersatu bangsa. Dengan demikian apa yang sudah dirintis

oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit perlu

dipertahankan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI dengan

sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Wawasan Nusantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wawasan

Nusantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa

harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat

jika ada pembangunan yang meningkat, dalam koridor wawasan Nusantara. Adapun pengertian

wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Darat, Laut dan Udara diatasnya sebagai

satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Dengan demikian

apabila dihadapkan pada kondisi pemahaman kesadaran berbangsa dan berbegara, maka untuk

membangun kesadaran dan kemampuan bela Negara dikalangan bangsa Indonesia sebagai dasar

untuk membangun kekuatan pertahanan negara dengan wawasan Nusantara harus dilaksanakan

secara sistematis melalui proses yang berkelanjutan secara berjenjang dimulai secara dini dari

anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia mengenal dirinya sebagai anak Indonesia

sampai dengan akhir hayatnya sebagai bangsa Indonesia. Adapun cara yang dilakukan untuk

membangun kesadaran dan kemampuan bela negara dikalangan bangsa Indonesia sebagai dasar

untuk membangun kekuatan pertahanan Negara dengan Wawasan Nusantara dilakukan secara

formal dalam lingkungan pendidikan sekolah maupun secara informal dalam lingkungan

bermasyarakat secara nyata belum dapat diwujudkan. Sebagai penyebab utamanya adalah

rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pemahaman Wawasan Nusantara sebagai

perwujudan Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Dihadapkan kepada kondisi

pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara, maka masalah pokok yang perlu dipecahkan

bersama adalah bagaimana membangun kesadaran dan kemampuan Bela Negara dikalangan

bangsa Indonesia sebagai dasar pemahaman wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan

bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun ketahanan nasional ?

B. Isi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :

a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti :

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

C. Aktualisasi dalam Wawasan Nusantara

Memang Indonesia adalah satu kenyataan dan diteguhkan oleh ridho Illahi dalam wujud kehidupan bangsa merdeka yang pada tahun 1995 telah berlangsung 50 tahun. Kenyataan itu semua menolak segala kesangsian, baik yang bersifat ilmiah maupun politik, bahwa Indonesia hanya mungkin ada karena dan kalau dijajah. Dalam 50 tahun bangsa Indonesia berhasil mengatasi segala usaha pihak lain yang hendak merontohkan Indonesia, dari luar maupun dari dalam. Bangsa Indonesia pun berhasil memperoleh pengakuan eksistensinya dari semua bangsa di dunia, termasuk dari bekas penjajahnya. Selain itu bangsa Indonesia berhasil memperoleh pengakuan bahwa wilayah Republik Indonesia yang meliputi Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan geografi. Dunia internasional mengakui eksistensi satu Benua Maritim Indonesia.

Namun demikian bangsa Indonesia sepenuhnya pula sadar bahwa bangsa Indonesia terdiri dari sekian banyak suku dan golongan, masing-masing dengan kebudayaannya sendiri. Demikian pula adanya kemungkinan bahwa rakyatnya melihat perairan yang ada antara pulau-pulau bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah pulau satu dengan yang lain. Sebab itu bangsa Indonesia mengambil sebagai semboyan nasionalnya Bhinneka Tunggal Eka atau Kesatuan dalam Perbedaan. Timbul pula kesadaran bahwa dapat timbul kerawanan nasional kalau tidak ada pendekatan secara tepat. Pihak lain yang tidak mau melihat bangsa Indonesia maju pasti akan memanfaatkan kerawanan demikian.

Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan Wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan dan

ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Agar bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangannya, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Wawasan Nusantara harus diaktualisasikan dan tidak tinggal sebagai semboyan atau potensi belaka.

Untuk memperoleh aktualisasi Wawasan Nusantara ada tiga kendala utama, yaitu :

Satu, Indonesia belum menjalankan manajemen nasional yang memungkinkan perkembangan seluruh bagian dari Benua Maritim itu. Meskipun pada tahun 1945 para Pendiri Negara telah mewanti-wanti agar Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan otonomi luas kepada daerah agar dapat berkembang sesuai dengan sifatnya, namun dalam kenyataan selama 50 tahun merdeka Indonesia menjalankan pemerintahan sentralisme yang ketat. Akibatnya adalah bahwa pulau Jawa dan lebih-lebih lagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia, mengalami kemajuan jauh lebih banyak dan pesat ketimbang bagian lain Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia. Kalau sikap demikian tidak segera berubah maka tidak mustahil kerawanan nasional seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat menjadi kenyataan yang menyedihkan. Rakyat yang tinggal di luar Jawa kurang berkembang maju dan merasa tidak puas dengan statusnya. Apalagi melihat kondisi dunia yang sedang bergulat dalam persaingan ekonomi dan menggunakan segala cara untuk unggul dan memenangkan persaingan itu.

Dua, meskipun segala perairan yang ada di Benua Maritim Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, namun dalam kenyataan mayoritas bangsa Indonesia lebih berorientasi kepada daratan saja dan kurang dekat kepada lautan. Itu dapat dilihat pada rakyat di pulau Jawa yang merupakan lebih dari 70 persen penduduk Indonesia. Tidak ada titik di pulau Jawa yang melebihi 100 kilometer dari lautan. Dalam zaman dulu sampai masa kerajaan Majapahit dan Demak mayoritas rakyat Jawa adalah pelaut. Akan tetapi sejak sirnanya kerajaan Majapahit dan Demak rakyat Jawa telah menjadi manusia daratan belaka yang mengabaikan lautan yang ada di sekitar pulaunya. Titik berat kehidupan adalah sebagai petani tanpa ada perimbangan sebagai pelaut. Juga dalam konsumsi makanannya ikan dan hasil laut lainnya tidak mempunyai peran penting. Gambaran rakyat Jawa itu juga terlihat pada keseluruhan rakyat Indonesia, yaitu orientasi ke daratan jauh lebih besar ketimbang ke lautan. Untung sekali masih ada perkecualian, yaitu rakyat Bugis, Buton dan Madura dan beberapa yang lain, yang dapat memberikan perhatian sama besar kepada daratan dan lautan. Menghasilkan tidak saja petani tetapi juga pelaut yang tangguh. Gambaran keadaan umum rakyat Indonesia amat bertentangan dengan kenyataan bahwa luas daratan nasional adalah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan wilayah perairan adalah sekitar 3 juta kilometer persegi. Apalagi kalau ditambah dengan zone ekonomi eksklusif yang masuk wewenang Indonesia. Selama pandangan mayoritas rakyat Indonesia terhadap lautan belum berubah, bagian amat besar dari potensi nasional tidak terjamah dan karena itu kurang sekali berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Malahan yang lebih banyak memanfaatkan adalah bangsa lain yang memasuki wilayah lautan Indonesia untuk mengambil kekayaannya.

Tiga, kurangnya pemanfaatan ruang angkasa di atas wilayah Nusantara untuk kepentingan nasional, khususnya pemantapan kebudayaan nasional. Mayoritas rakyat Indonesia belum cukup menyadari perubahan besar yang terjadi dalam umat manusia sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan besar itu terutama menyangkut teknologi angkutan dan komunikasi. Khususnya komunikasi elektronika sekarang memungkinkan manusia berhubungan dengan cepat dan tepat melalui telpon, televisi, komputer yang menghasilkan E-Mail dan Internet. Letak kepulauan Nusantara sepanjang khatulistiwa amat menguntungkan untuk penempatan satelit yang memungkinkan komunikasi yang makin canggih dengan memanfaatkan ruang angkasa yang terbentang di atas wilayah Nusantara.. Ini sangat penting untuk pembangunan dan pemantapan kebudayaan nasional, khususnya melalui televisi. Namun untuk itu diperlukan biaya yang memadai.

ASPEK – ASPEK DALAM WAWASAN NUSANTARA

1.     Aspek  Ideologi

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea berasal

dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai

hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu

pengetahuan atau teori, sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara.

Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 - 1836),

ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dapat

disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang

terumus di dalam pikiran.

Menurut saya, ada dua jenis aspek ideologi yang kita kenal saat ini yaitu Ideologi Dunia dan

Ideologi Pancasila. 

A.    Ideologi Dunia

1.         Liberalisme

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pemikiran ini mengajarkan bahwa

negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua individu dalam

masyarakat itu (kontrak sosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada

manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk penguasa kecuali

atas persetujuan yang bersangkutan. Paham Liberalisme mempunyai dasar-dasar kebabasan dan

kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar

kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materil yang melimpah dan dicapai dengan bebas.

  

2.         Komunisme

Aliran pikiran golongan (class theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin pada

mulanya merupakan kritik Kark Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal

revolusi industri. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan

(kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah.

Golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Karena itu Marx menganjurkan

agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari golongan

kaya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Sesuai

dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme.

3.         Faham Agama

Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius. Bersumber pada

falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam

kehidupan dunia.

B.     Ideologi Pancasila 

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan

agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu

meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti

ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila

bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama.

Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan

rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan

bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara

bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri

negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke

generasi.

Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI). Pancasila yang

merupakan "way of life" bangsa Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, bukan saja

orang enggan bicara tentang Pancasila, tetapi justru nilai-nilai yang terkandung didalamnya

nyaris tidak lagi dihayati dan diamalkan. Mungkin hal ini adalah akibat dan sikap traumatis dari

pengalaman masa lalu, atau dapat pula karena terlahir generasi baru yang telah menganggap

bahwa Pancasila sudah tidak bermakna lagi.

Distorsi pemahaman dan implementasi yang terjadi saat ini, dapat kita amati fenomenanya antara

lain :

Terjadinya kemerosotan (dekadensi) moral, watak, mental dan perilaku/ etika hidup

bermasyarakat dan berbangsa terutama pada generasi muda.

Gaya hidup yang Hedonistik, materialistik konsumtif dan cenderung melahirkan sifat

ketamakan atau keserakahan, serta mengarah pada sifat dan sikap individualistik.

Timbulnya gejala politik yang berorientasi kepada kekuatan, kekuasaan dan kekerasan,

sehingga hukum sulit ditegakkan.

Persepsi yang dangkal, wawasan yang sempit, beda pendapat yang berujung bermusuhan,

anti terhadap kritik serta sulit menerima perubahan yang pada akhirnya cenderung

anarkhis.

Birokrasi pemerintahan terlihat semakin arogan berlebihan, cenderung KKN dan sukar

menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Pemberan-tasan korupsi yang berakar

pada birokrasi ini yang terasakan amat sulit karena telah membudaya.

 2.     Aspek Politik

            Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi

dan identitas nasional.

            A. Pengertian Politik Secara Umum

Politik secara umum berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan

(pemerintahan) dan atau politik yang berarti kebijaksanaan. Di Indonesia, kita tidak memisahkan

politik dari policik. Hubungan ini tercermin pada pemerintahan negara yang berfungsi sebagai

penentu kebijaksanaan dan ingin mewujudkan aspirasi semi tuntutan masyarakat. Karena itu,

kebijaksanaan pemerintahan negana tersebut harus serasi dan selaras dengan keinginan dan

aspirasi masyarakat.

B.  Politik di Indonesia

Politik di Indonesia, yang harus dilihat dalam konteks Ketahanan Nasional, meliputi dua bagian

utama, yairu Politik dalam negeri dan Politik luar negeri.

           1.         Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD

1945 yang mampu menyerap aspirsi, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu

sistem.

Unsur - unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik,

dan partisipasi politik.

- Struktur Politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan

sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional.

- Proses Politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang

berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional

dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara

dalam Pemilu.

- Budaya Politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan

secara dasar dan rasional melalui pendidikan politik maupun kegiatan politik yang

sesuai dengan disiplin nasional.

- Komunikasi Politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanan rakyat merupakan sumber

aspirasi dan sumber pimpinan nasional.

2.            Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepantingan nasional dalam pergaulan

antarbangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial,

serta anti penjajahan karena tidak sesuai dcngan perikemanusiaan dan perikeadilan.

- Sebagai Bagian Integral dari Strategi Nasional

Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa.

Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila se bagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri

Indonesia di tujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan nasional. Dengan

demikian, politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara

keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional.

- Garis Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Pengertian bebas adalah bahwa Indonesia

tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Sedangkan pengertian aktif  merupakan peran Indonesia dalam percaturan internasional tidak

bersifat reaktif dan lndonesia tidak menjadi obyek percaturan internasional.

      

3.     Aspek Ekonomi

            Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan

pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut :

1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat

meliputi :.produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang

jasa                                                        

2.      Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok,

serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap

kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal dengan

orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sebaliknya

sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah

kurang peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.Perekonomian Indonesia tercantum dalam

UUD 1945 Pasal 33.

Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan

kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk

mensejahterakan bangsa.

Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni baik oleh

pemerintah/swasta. Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem

perekonomian kerakyatan.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang

mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian

ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan

merata.

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal

yaitu antara lain :

a)      Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemaknmuran dan

kesejahtaeraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

b)      Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan sistem free fight liberalism, etatisme dan

monopolistis.

c)      Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam

keterpaduan antar sektor pertanian, industri serta jasa.

d)     Pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

e)      Pemerataan pembangunan dan pemanfaataan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan

dengan cita-cita  keadilan sosial.

f)       Kemampuan bersaing dalam segala hal yang berhubungan dengan

ekonomi.                                                   .                    

4.     Aspek Sosial dan Budaya

A.    Perubahan Aspek Sosial dan Budaya Terhadap Perkembangan Masyarakat.

Kebudayaan merupakan suatu sistem. Artinya, bagian-bagian dari kebudh itu saling berkaitan

satu dengan lainnya. Perubahan satu unsur kebudayaan akan mempengaruhi unsur-unsur yang

lainnya. Hal ini bisa kita lihat contohnya ketika program listrik masuk desa mula-mula

dijalankan. Masuknya listrik ke pedesaan yang sebelumnya tidak ada listrik, membawa

perubahan besar dalam kehidupan penduduk desa yang sebagian besar bermata pencaharian

sebagai petani atau pengrajin tradisional. Dari kenyataan ini, perubahan-perubahan lainnya akan

semakin terbuka dan berlangsung secara beruntun. Menurut Gillin dan Koenig, perubahan

kebudayaan disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal sebagai berikut : 

 

1.            Faktor Internal

Adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku di

masyarakat.

Adanya individu yang menyimpang dari sistem sosial yang berlaku. Apabila hal ini

dibiarkan, maka akan diikuti oleh individu-individu lainnya sehingga mendorong perubahan.

Adanya perubahan dalam jumlah dan komposisi penduduk. Pertumbuhan penduduk akan

menyebabkan terjadinya perubahan unsur penduduk lainnya, seperti rasio jenis kelamin dan

beban tanggungan hidup. Banyaknya pendatang dari etnis dan budaya lain juga akan

merubah struktur sosial karena penduduk menjadi lebih heterogen. 

2.            Faktor Eksternal

Bencana alam antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, atau tsunami. Bencana alam

dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan fisik sehingga menuntut manusia

melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang telah berubah tersebut. Biasanya untuk

bertahan ataupun mengalami suatu bencana alam, manusia terkadang terlupa atau mungkin

terpaksa melanggar nilai-nilai dan norma sosial yang telah ada. Hal ini dilakukan semata-

mata untuk tetap bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan akibat bencana alam

tersebut.

Peperangan selalu berdampak pada tingginya angka kematian, rusaknya berbagai sarana dan

prasarana kebutuhan hidup sehari-hari, terjadinya kekacauan ekonomi dan sosial, serta

tergoncangnya mental penduduk sehingga merasa frustasi dan tidak berdaya. Dalam

kenyataan yang lebih memprihatinkan, peperangan seringkali diakhiri dengan penaklukan

yang diikuti pemaksaan ideologi dan kebudayaan oleh pihak atau negara yang menang.

Semua ini akan mengubah kehidupan masyarakat dan kebudayaannya.

Kontak dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaannya. Kontak dapat terjadi antar

etnis di dalam suatu kawasan atau yang berasal dari tempat yang berjauhan. Interaksi antara

orang atau kelompok yang berbeda etnis dan kebudayaan yang tinggi akan memperluas

pengetahuan dan wawasan tentang budaya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan

sikap toleransi dan penyesuaian diri terhadap budaya lain tersebut. Sikap toleransi dan

penyesuaian diri ini pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan kebudayaan. 

B.     Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Perubahan Aspek Sosial dan Budaya Dalam

Masyarakat

Perubahan sosial dan budaya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang

mempengaruhi perubahan kebudayaan terdiri dari faktor yang mendorong dan faktor yang

menghambat terjadinya perubahan sosial budaya seperti telah dijelaskan pada bagian

sebelumnya. Faktor-faktor itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat. Berikut

diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Diantara berbagai faktor

yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya :

1.Kontak dengan kebudayaan lain

2.Sistem pendidikan formal yang maju.

3.Toleransi.

4.Sistem stratifikasi terbuka.

5.Penduduk yang heterogen.

6.Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan.

7.Orientasi ke masa depan.

8.Pandangan bahwa manusia harus senantiasa berusaha  untuk memperbaiki hidupnya.

5.     Aspek Pertahanan Keamanan

            Pertahanan Keamanan di Indonesia merupakan kesemestaan daya upaya seluruh rakyat

Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan

mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara RI.

Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan

seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional

secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungi utama

dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan

keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

            Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi

kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas

pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan

hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala

bentuk ancaman.

Gejolak dalam negeri harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan mengundang

campur tangan asing (link up) dengan alasan-alasan:

Menegakkan HAM

Demokrasi

Penegakan hukum

Lingkungan hidup

Mengingat keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan keamanan kita

mengacu pada negara-negara lain yang membangun kekuatan pertahanan keamanan melalui

pendekatan misi yaitu untuk melindungi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi, yang

terbagi menjadi sebagai berikut :

1.       Perlawanan bersenjata = TNI, Polri, Ratih (rakyat terlatih) sebagai fungsi perlawanan rakyat.

2.       Perlawanan tidak bersenjata = Ratih sebagai fungsi dari TIBUM, KAMRA, LINMAS

3.      Komponen pendukung sumber daya nasional sarana dan prasarana serta perlindungan

masyarakat terhadap bencana perang.

A.    Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan.

1.   Pokok-pokok Pengetahuan Pertahanan dan Keamanan.

2.   Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia

dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara

kesatuan republik Indonesia.

3.   Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan.

4.   Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Ketahanan Pertahanan dan Keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang

dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat.

5.   Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia.

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. dan pertahanan keamanan.

 

B.     Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

1.   Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara

2.   Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan

3.   Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk

menjamin pertahanan dan stabilitas keamanan

4.   Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala

ancaman dan gangguan

5.   Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan

pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri,

pengadaan dari luar negeri dilakukan karena terpaksa dimana indutri dalam negeri masih terbatas

kemampuannya.

Dengan demikian, Ketahanan Pertahanan dan Keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya

tangkal bangsa dilandasi oleh kesadaran bela Negara seluruh rakyat dan mengandung

kemampuan memelihara stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

BAB III .  Penutup

KESIMPULAN & SARAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, wawasan nusantara adalah cara pandang dan

sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam aspek budaya kehidupan bermasyarakat terdiri atas sejumlah besar “lingkar masyarakat”

yang berada di seluruh pelosok Tanah Air. Kesadaran itu berlandaskan kehidupan warga yang

melekat pada lingkungan terdekat: suku, agama, adat, daerah. Kesadaran ‘berwarga masyarakat’

mencakup kehidupan bersuku, beragama, berbahasa, berdaerah dan beradat yang berbeda-beda.

Pegangan hidup warga-masyarakat diwariskan oleh lingkungan sekelilingnya yang paling akrab:

keluarga, puak, adat, bahasa ibu, agama. Ketaatan pada kehidupan berwarga masyarakat

umumnya terbentuk atas dasar keterikatan batin yang diciptakan oleh lingkungan budaya yang

terdekat. Sedangkan kesadaran bermasyarakat Indonesia mencakup pandangan hidup yang lebih

luas daripada sekedar kesadaran berwarga lingkarannya yang terdekat, sekalipun setiap orang

menilai penting lingkungan suku, adat, bahasa, ras dan agama darimana ia berasal. Kehidupan

bermasyarakat adalah lingkar pertama dari perluasan jatidiri orang seorang dalam menuju

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi, marilah kita sadarkan diri kita masing – masing untuk membangun Indonesia yang kita

cintai menjadi negara yang bermartabat dan memiliki moral yang baik di hadapan negara lain.

Serta sudah saatnya kita sebagai rakyat Indonesia sadar untuk mematuhi semua peraturan –

peraturan yang diberlakukan di mana saja. Karena majunya sebuah bangsa dan negara tergantung

oleh rakyatnya masing – masing.

Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia.

Sayidiman Suryohadiprojo, Let.Jen.TNI (Purn)

http ://www.wikipedia.com

www. Fharyhadiyan.wordpress.com

www.evaoktaviagunawan.woerdpress.com