161

VIII MODEL DINAMIK PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN

DI DAS CILIWUNG HULU

8.1. Pendahuluan

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung hulu merupakan bagian dari

kawasan wisata Puncak-Cianjur, mempunyai daya tarik bagi masyarakat sekitar

Bogor dan luar Bogor untuk mendirikan rumah peristirahatan (villa, bungalow),

hotel, restoran dan tempat rekreasi. Saat ini perkembangan permukiman di DAS

Ciliwung hulu pesat dan cenderung kurang terkendali. Perkembangan permukiman

merambah ke kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman, sehingga menjadi

penyebab terjadinya degradasi lingkungan DAS Ciliwung hulu.

Permasalahan permukiman di DAS Ciliwung hulu merupakan suatu

rangkaian persoalan yang kompleks. Persoalan timbul karena koordinasi antar

instansi dan penegakan hukum yang lemah (Karyana 2005) serta tingkat persepsi

masyarakat terhadap fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu yang rendah sampai

sedang (Sabri 2004). Ketiga faktor tersebut menyebabkan perkembangan

permukiman di DAS Ciliwung hulu tidak terkendali dan menyimpang dari rencana

tata ruang.

Sistem dinamik adalah suatu cara berpikir menyeluruh dan terpadu, mampu

menyederhanakan persoalan yang rumit tanpa kehilangan hal penting yang

menjadi perhatian (Muhammadi et al. 2001). Sistem dinamik dapat menganalisis

struktur dan pola perilaku sistem yang rumit, berubah cepat dan mengandung

ketidakpastian (Muhammadi et al. 2001), demikian pula perubahan struktural yang

terjadi pada salah satu bagian dari sistem yang akan berdampak pada perilaku

sistem secara keseluruhan dapat dianalisis dengan cepat (Martin 1997). Proses

analisis kebijakan menggunakan sistem dinamik dilakukan melalui simulasi

model, sehingga lebih cepat, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan

(Forester 1976; Muhammadi et al. 2001; Meadows et al. 2004).

Dalam rangka menyelesaikan persoalan kebutuhan permukiman yang terus

meningkat, koordinasi yang kurang lancar, dan fungsi ekologi DAS yang terus

162

menurun, digunakan model dinamik melalui berbagai skenario untuk melakukan

perubahan yang sistemik kearah yang diinginkan melalui berbagai percobaan

menggunakan simulasi model.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian adalah :

a. Merancang model dinamik

b. Menyusun alternatif kebijakan pengelolaan permukiman menggunakan

simulasi model.

8.2 Data Sistem Dinamis

8.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan sekunder Sumber

data primer adalah pejabat Pemda Kabupaten Bogor dan lokasi studi. Sumber data

sekunder adalah: Bapeda Kabupaten Bogor, Kantor statistik Kabupaten Bogor,

Dinas Kependudukan dan KB kabupaten Bogor, Dinas Cipta Karya Bagian Tata

Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, UPT BP Sumberdaya Air Wilayah

Sungai Ciliwung-Cisadane, BP DAS Citarum-Ciliwung, Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Bogor, Perpustakaan, dan media elektronik.

8.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui diskusi dengan pejabat dari Bapeda kabupaten

Bogor, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Bagian Tata Bangunan dan

Permukiman. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, literatur,

mengunduh dari media elektronik dan hasil analisis bab V dan VII (Tabel 45).

Tabel 45 Data Model Dinamik, Sumber dan Kegunaan

Data Model Dinamik Sumber Kegunaan

Jumlah Penduduk1997-2007

Kantor Statistik Kab. Bogor Perkiraan jumlah danperkembangan penduduk

Curah hujan . UPT B P Sumberdaya Air WilayahSungai Ciliwung-Cisadane.

perkiraan air limpasan

IMB Cisarua, Ciawi,Megamendung.

Dinas Cipta Karya Kab. Bogor analisis kelembagaan

KDB Rumah, sarana- Peraturan Bupati Kab. Bogor No perkiraan kebutuhan lahan

163

Data Model Dinamik Sumber Kegunaan

prasarana. 2/2006 permukiman

Kebutuhan Ruang Sarana-prasarana, rumah, jalan

Kep Men PU No 20/KPTS/1986 perkiraan kebutuhan lahanpermukiman

Koefisien Run off(permukiman, lahan basah,ladang, hutan perkebunan)

Dokumen hasil penelitian KadarTahun 2003

perkiraan volume airlimpasan

Sampah Kep Men PU No 20/KPTS/1986;Bapeda kab Bogor

perkiraan timbulan sampahkawasan permukiman

Kepadatan penduduk Dokumen dari media elektronik . jmlh penduduk yg dptdidukung kws permukiman

Koordinasi Dokumen hasil penelitian KaryanaTahun 2005; analisis sub 7.3

analisis kelembagaan

Indeks PembangunanManusia (IPM)

Media elektronik Portal KabupatenBogor[ http://www.bogor_kab.go.id

analisis kelembagaan

Konsistensi Hasil analisis sub 5.3; 7.3 analisis kelembagaanTutupan Lahan Hasil analisis sub 5.3. alokasi permukiman

8.3. Metode Analisis

8.3.1. Parameter dan Indikator Kinerja Model

Model dinamik pengelolaan kawasan permukiman menggunakan 4 sub-

model, yaitu: sub-model penduduk, sub-model kebutuhan lahan permukiman, sub-

model pengendalian dan kelembagaan, serta sub-model fisik lingkungan. Masing-

masing sub-model mempunyai parameter dan indikator. Parameter dapat diwakili

oleh flow atau auxiliary sedangkan indikator kinerja diwakili oleh level (Tabel 46).

Tabel 46 Sub-model, Parameter dan Indikator Kinerja Model

Sub-model Parameter Indikator Kinerja Model

1. Penduduk Laju kelahiran & migrasi masuk; lajukematian & migrasi keluar.

Jumlah Penduduk

2. Kebutuhan Ruang permukiman

Pertambahan luas rumah; pertambahanluas sarpras; daya tarik permukiman

Kebutuhan Ruang Permukiman

3.Pengendaliandankelembagaan

Tambahan permukiman kepermukiman; tambahan permukiman keBudidaya non permukiman; tambahanpermukiman ke lindung; partisipasimasyarakat; koordinasi; konsistensi.

Luas permukiman di kws sesuaipermukiman; luas permukiman dikws tidak sesuai permukiman( zona budidaya non permukiman dan zona lindung); pengaturan tata ruang

4. Fisiklingkungan

Laju limpasan dari zona budidaya nonpermukiman ; laju limpasan zona

Volume air limpasan kws permukiman; volume air limpasan kws

164

Sub-model Parameter Indikator Kinerja Model

lindung; laju limpasan permukiman;permukiman, laju sampah, kualitaslingkungan.

non permukiman (zona budidayanon permukiman dan zonalindung); volume sampah

8.3.2. Metode dan Tahap Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis sistem menggunakan model

dinamik (Forester 1976; Muhammadi et al. 2001). Tahap permodelan sistem

dinamik (Eriyatno 1999; Muhammadi et al. 2001) adalah:

(1) Analisis Kebutuhan

Secara umum stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kawasan

permukiman di DAS Ciliwung hulu terdiri atas berbagai instansi pemerintah pusat

maupun daerah (Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor), pengusaha

(pengembang perumahan, perkebunan, perdagangan, hotel, restoran) serta

masyarakat (pendatang dan penduduk lokal). Berdasarkan hasil pengumpulan data

primer maupun sekunder, kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan

permukiman adalah : kualitas lingkungan meningkat, koordinasi antar instansi

yang terkait pengelolaan permukiman; konsistensi dalam penerapan peraturan;

rencana tata ruang yang operasional; sistem informasi berkaitan dengan

permukiman; pedoman teknis pembangunan permukiman; peraturan insentif dan

disinsentif yang berkaitan dengan pembangunan permukiman; informasi

mekanisme dan prosedur perizinan pembangunan perumahan/permukiman; lokasi

kawasan yang diperbolehkan untuk pembangunan perumahan/permukiman;

Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan; dan ketentuan teknis

pembangunan perumahan/permukiman di DAS Ciliwung hulu.

(2) Perumusan Permasalahan

Untuk meningkatkan fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu, pengendalian

perkembangan permukiman membutuhkan konsistensi dalam menerapkan

peraturan dan koordinasi antar instansi sehingga permukiman hanya berlokasi di

kawasan yang sesuai/diperbolehkan untuk permukiman. Pengendalian perkembang

an permukiman membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan

165

meningkat apabila masyarakat mengetahui prosedur dan mekanisme perizinan

pembangunan permukiman, lokasi kawasan yang diperbolehkan untuk

membangun permukiman, KDB yang diizinkan serta ketentuan teknis

pembangunan permukiman.

Selain masalah koordinasi, konsistensi dan partisipasi masyarakat,

pengendalian permukiman juga memerlukan pengendalian jumlah penduduk,

karena laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat akan semakin

meningkatkan kebutuhan lahan permukiman. Oleh karena luas kawasan yang

sesuai untuk digunakan permukiman terbatas, maka kebutuhan lahan permukiman

yang besar dan meningkat pesat tidak tertampung. Akibatnya kawasan yang tidak

sesuai untuk permukiman (kawasan lindung dan budidaya non permukiman)

dirambah oleh kawasan permukiman.

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalahnya adalah seberapa besar

dampak dari pengendalian penduduk terhadap kinerja DAS Ciliwung hulu;

seberapa besar dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan

partisipasi dapat meningkatkan kinerja DAS Ciliwung hulu; seberapa besar

dampak dari penguatan kelembagaan pemerintah melalui peningkatan koordinasi

dan konsistensi terhadap kinerja DAS Ciliwung hulu; dan seberapa besar dampak

dari pengendalian penduduk, pemberdayaan masyarakat dan penguatan

kelembagaan pemerintah apabila dilakukan secara bersama-sama, terhadap kinerja

DAS Ciliwung hulu.

(3) Diagram Input-Output

Sistem pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan di DAS Ciliwung

hulu tersebut, digambarkan dalam diagram input-output, yang terdiri dari input

terkontrol, input tidak terkontrol, output dikehendaki dan output tidak dikehendaki.

Melalui mekanisme pengelolaan kawasan permukiman output yang tidak

dikehendaki dirubah menjadi input terkontrol yang masuk ke dalam Sistem

Pengelolaan Kawasan Permukiman Berkelanjutan (Gambar 43).

166

INPUT LINGKUNGAN

Letak geografis, iklim

Gambar 43 Diagram Input-Output Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS Ciliwung Hulu

(4) Identifikasi Sistem

Pertambahan jumlah penduduk terjadi karena kelahiran dan migrasi masuk

serta kematian dan migrasi keluar. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan

kebutuhan lahan permukiman meningkat. Komitmen pemerintah dan partisipasi

masyarakat yang lemah menyebabkan perkembangan kawasan permukiman tidak

terkendali sehingga merambah kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman

(kawasan lindung dan pertanian). Hasil analisis menunjukkan permukiman

eksisting yang berada di kawasan yang tidak sesuai permukiman seluas 1.737,33

ha, tersebar di zona budidaya non permukiman 41,21% dan zona lindung 16,70%.

Peningkatan kebutuhan lahan permukiman menambah luas lahan yang tidak

kedap air (Weng 2002; Mustafa et al. 2005), sehingga air limpasan dari kawasan

permukiman semakin besar. Disisi lain semakin besar jumlah penduduk, maka

167

kepadatan penduduk, kepadatan permukiman dan jumlah sampah semakin besar

pula. Akibat dari kepadatan penduduk dan kebutuhan ruang permukiman yang

semakin besar, serta volume air limpasan dan sampah yang semakin besar, terjadi

penurunan kualitas lingkungan DAS, yang berdampak pada laju kelahiran dan

kematian penduduk.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan komitmen pemerintah dalam

bentuk koordinasi antar-lembaga dan konsistensi dalam melaksanakan undang-

undang, serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan

hidup. Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan berpengaruh

terhadap perubahan lahan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya menjadi

kawasan pemukiman, demikian pula permukiman yang berlokasi di kawasan yang

tidak sesuai dapat dikurangi, diatur dan dibatasi perkembangannya. Berdasarkan

hal tersebut, pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan di DAS Ciliwung

hulu diharapkan dapat mengendalikan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan

untuk permukiman, menurunkan luas permukiman di kawasan yang tidak sesuai,

menurunkan volume air limpasan dan sampah permukiman. Hubungan keterkaitan

antar elemen dalam sistem diperlihatkan Gambar 44.

Gambar 44 Diagram Sebab Akibat Pengelolaan Permukiman DAS Ciliwung Hulu

168

(5) Penyusunan Model:

Model dinamik dibuat dengan menggunakan perangkat lunak powersim 2.5d

constructor. Penyusunan model dinamik pengelolaan kawasan permukiman

menggunakan asumsi yaitu :

(a) Kawasan permukiman dibatasi sesuai alokasinya (2.958,93ha).

(b) Kawasan kawasan budidaya non permukiman dibatasi sesuai alokasinya

(3.369,82 ha).

(c) Kawasan lindung dibatasi sesuai alokasinya (8.547,62ha).

(d) Nilai lahan di lokasi tidak sesuai permukiman dan dilokasi sesuai dan agak

sesuai permukiman dianggap sama, sehingga relokasi permukiman dari

kawasan tidak sesuai permukiman ke kawasan sesuai dan agak sesuai

permukiman dapat dilakukan.

(e) Pertambahan penduduk dihitung berdasarkan lahir dan migrasi masuk per

tahun dan serta kematian dan migrasi keluar per tahun.

(f) Laju pengurangan penduduk karena kematian dan migrasi keluar diperkirakan

sebesar 0,7% per tahun. Laju migrasi masuk diperkirakan 60% dari laju

pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk DAS Ciliwung hulu

selama 1997-2006 sebesar 3,14%/tahun, maka laju migrasi masuk diperkirakan

1,88%/tahun. Dengan menggunakan rumus pertambahan penduduk (r) =

Kelahiran – Kematian + Migrasi masuk – Migrasi keluar, maka laju kelahiran

diperkirakan sebesar 1.96%/tahun. Dengan demikian laju Kelahiran ditambah

migrasi masuk adalah 3.84%/tahun.

(g) Pertumbuhan permukiman disebabkan oleh pertambahan penduduk dan daya

tarik kawasan DAS Ciliwung hulu( Kawasan Puncak) sebagai kawasan

peristirahatan dan wisata.

(h) Komitmen pemerintah diperhitungkan berdasarkan konsistensi terhadap

penerapan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang (RTRW) dan

koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.

(i) Partisipasi masyarakat diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Bogor.

169

(j) Asumsi lain berkaitan dengan penyusunan model dinamik dapat diperiksa pada

Lampiran 11.

(6) Validasi Model

Uji validitas model dilakukan dengan cara membandingkan output model

dengan data empiris, menggunakan teknik statistik (Muhammadi et al. 2001) :

(a) Absolute Means Error (AME): menjelaskan seberapa besar penyimpangan

nilai rata-rata simulasi terhadap aktual. Batas penyimpangan yang dapat

ditolerir adalah 10 % (0,1).

(b) Absolute Variation Error (AVE): menjelaskan seberapa besar

penyimpangan nilai variasi simulasi terhadap aktual. Batas penyimpangan

yang dapat ditolerir adalah 10% (0,1)

(c) Kalman Filter (KF): menjelaskan kesesuaian (fitting) antara simulasi

dengan aktual. Batas kesesuaian antara 47,5 -52% (0,475 -0,525)

(d) Durbin Watson (DW): menjelaskan pola fluktuasi (tajam atau landai)

antara hasil simulasi dengan aktual. Batas fluktuasi yang dapat diterima

adalah 2 (Tabel 47).

Tabel 47 Rumus Perhitungan Uji Statistik Validitas Kinerja.

Uji Statistik Rumus KeteranganAbsolute

Means Error

(AME)

AME = (Si – Ai)/ Ai

Si = Si N ; Ai = Ai N

A = nilai aktual;N = interval waktu pengamatanS = nilai simulasiBatas penyimpangan 5-10%

Absolute

Variation

Error(AVE)

AVE = (Ss – Sa)/ Sa Ss = deviasi nilai simulasiSa = deviasi nilai aktualBatas penyimpangan 5-10%

Kalman Filter KF= Vs/(Vs-Va) Va= variansi nilai aktualVs= variansi nilai simulasiTingkat kecocokan (fitting) 4,75-52,50%

Durbin–Watson

DW= {Ai- Si}t –{Ai-Si}t-1}2

/{{Ai – Si}t}2

t= waktu sekarangt-1= waktu lampauPola fluktuasi hasil simulasi terhadapaktual yg dapat diterima adalah0<DW<2 Bila DW>2 tajam sekali,DW<2 kurang tajam.

170

(7) Verifikasi Struktur Model

Struktur model diverifikasi melalui uji validitas konstruksi menggunakan

teori Limit to growth (Meadows et al. 2004). Selanjutnya untuk menguji kestabilan

struktur model dilakukan simulasi dengan menggunakan skenario untuk jangka

jangka waktu 20 tahun sesuai dengan ketentuan jangka waktu perencanaan dalam

UU PR No 26/2007.

(8) Uji Sensitivitas Model

Uji sensitivitas model dilakukan dengan memberi perlakuan (stimulus) pada

beberapa parameter model yaitu laju kelahiran dan migrasi masuk, koordinasi,

konsistensi dan partisipasi masyarakat (Tabel 48). Parameter-parameter model

tersebut diintervensi dengan pertimbangan:

(a) Parameter partisipasi masyarakat, koordinasi dan konsistensi diintervensi

karena berdasarkan hasil analisis kelembagaan, merupakan elemen kunci yang

menjadi penggerak perubahan dalam pengelolaan permukiman di DAS

Ciliwung hulu.

(b) Parameter laju kelahiran dan migrasi masuk diintervensi karena pertambahan

lahan permukiman dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi masuk.

Tabel 48 Nilai Intervensi pada Uji Sensitivitas Model

No Parameter Tanpaintervensi (%)

SetelahIntervensi(%)

1 Laju kelahiran dan migrasi masuk 3,84 2

2 Koordinasi 86,90 100

3 Konsistensi 46,86 100

4 Partisipasi masyarakat 67,90 80

Efek pemberian perlakuan diamati melalui perubahan nilai rujukan,

(reference mode). Nilai rujukan diwakili oleh level (Muhammadi et al. 2001).

Dalam penelitian ini perlakuan berupa intervensi yang diberikan terhadap

parameter model, bersifat fungsional. Menggunakan fungsi step yang terdapat

dalam perangkat lunak Powersim 2.5 d. Penggunaan fungsi step didasarkan pada

antisipasi perubahan parameter yang mungkin terjadi dalam kondisi nyata.

171

(9) Simulasi Model

Simulasi model digunakan untuk membuat skenario pengelolaan kawasan

permukiman di DAS Ciliwung hulu. Simulasi dilakukan untuk jangka waktu 20

tahun ke depan yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2030. Simulasi dilakukan

melalui model tetap, dan nilai parameter yang telah diuji sensitivitasnya

diintervensi. Selanjutnya hasil simulasi terhadap kombinasi parameter ditafsirkan

dalam kebijakan nyata.

8.4. Hasil dan Pembahasan

8.4.1. Hasil

Model dinamik Pengelolaan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu dibagi

menjadi 4 submodel yaitu : Submodel Penduduk, Submodel Kebutuhan Ruang

Permukiman, Submodel Pengendalian dan Kelembagaan, serta Submodel Fisik

Lingkungan.

8.4.1.1. Model Dinamik Pengelolaan Kawasan Permukiman

1) Submodel Penduduk

Jumlah Penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi keluar dan

migrasi masuk, sehingga pertambahan penduduk merupakan selisih antara

kelahiran ditambah migrasi masuk dengan kematian ditambah migrasi keluar.

Hubungan antara laju pertambahan penduduk dengan jumlah penduduk

membentuk loop positif (reinforcing) saling menguatkan karena semakin tinggi

laju pertambahan penduduk maka jumlah penduduk akan semakin bertambah.

Sebaliknya hubungan antara laju pengurangan penduduk dengan jumlah penduduk

membentuk loop negatif (balancing), karena semakin tinggi laju pengurangan

penduduk maka jumlah penduduk akan menurun. Kualitas lingkungan akan

berpengaruh terhadap tingkat fertilitas penduduk dan dan tingkat mortalitas

sehingga kualitas lingkungan yang meningkat akan meningkatkan laju kelahiran

dan menurunkan laju kematian (Gambar 45, dan 46 ).

172

Gambar 45 Diagram Sebab Akibat Sub-model Penduduk

Gambar 46 Model DinamikPenduduk

2) Sub-model Kebutuhan Ruang Permukiman:

Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan perumahan, fasilitas

sosial-ekonomi dan sarana prasarana permukiman. Hubungan antara pertambahan

jumlah penduduk dengan pertambahan perumahan berikut fasilitas dan sarana

prasarana adalah positif artinya semakin besar pertambahan penduduk maka

pertambahan perumahan berikut fasilitas sosial-ekonomi dan sarana prasarana

akan meningkat pula. Sebagai kawasan tempat peristirahatan dan pariwisata,

meningkatnya rumah berikut fasilitas sosial-ekonomi dan sarana prasarana akan

semakin meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Daya tarik kawasan dan

pertambahan perumahan beserta fasilitas sosial ekonomi dan sarana prasarana

akan meningkatkan kebutuhan ruang permukiman. Di lain pihak meningkatnya

komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan

pertambahan permukiman di kawasan yang tidak sesuai permukiman akan

mengurangi daya tarik kawasan. Berdasarkan hal itu untuk mengendalikan

pertumbuhan ruang permukiman, maka komitmen pemerintah dan partisipasi

masyarakat harus semakin ditingkatkan agar masyarakat tidak tertarik untuk

membangun permukiman di kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman

(Gambar 47 dan 48).

173

Gambar 47 Diagram Sebab Akibat Sub-model Kebutuhan Ruang Permukiman

Gambar 48 Model Dinamik Kebutuhan Ruang Permukiman

3) Sub-model Kelembagaan dan Pengendalian Permukiman:

Komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya dukung lingkungan

diharapkan akan mengendalikan pembangunan permukiman di DAS Ciliwung

hulu. Komitmen pemerintah dicerminkan oleh koordinasi antar instansi terkait

dan konsistensi dalam hal pelaksanaan Hubungan tersebut mempunyai makna

bahwa komitmen pemerintah yang tinggi akan meningkatkan koordinasi antar

instansi dan koordinasi yang tinggi akan meningkatkan konsistensi pemerintah

terhadap peraturan, sebaliknya semakin tinggi konsistensi pemerintah terhadap

peraturan yang dibuatnya akan makin menunjukkan komitmen pemerintah yang

174

tinggi pula, hal ini akan makin memperkokoh koordinasi antar instansi. Hubungan

antara ketiga variabel tersebut membentuk loop positif yang berarti hubungan

antar variabel adalah saling memperkuat (reinforcing). Komitmen pemerintah

harus disertai partisipasi masyarakat, agar pengelolaan permukiman berhasil.

Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang meningkat, diharapkan

akan mengurangi pertumbuhan luas lahan permukiman, dengan cara permukiman

yang berada di kawasan yang tidak sesuai dibatasi dan diatur, sedangkan yang

berada dikawasan lindung direlokasi dan dilarang (Gambar 49 dan 50).

Gambar 49 Diagram Sebab Akibat Sub-model Kelembagaandan Pengendalian Permukiman

Gambar 50 Model Dinamik Kelembagaan dan Pengendalian Permukiman

175

4) Sub-model Fisik Lingkungan

Jumlah penduduk yang terus bertambah akan berdampak pada peningkatan

kebutuhan ruang permukiman, peningkatan kepadatan penduduk di kawasan

permukiman dan peningkatan volume sampah. Kepadatan penduduk yang terus

meningkat akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Volume

sampah yang semakin besar disertai terbatasnya kemampuan Pemda dalam

mengelola sampah dan partisipasi masyarakat yang rendah akan berdampak pada

menurunnya kualitas lingkungan. Kebutuhan ruang permukiman yang meningkat

disertai komitmen pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan peraturan

berdampak pada pembangunan permukiman yang kurang terkendali sehingga tidak

hanya dibangun di kawasan yang sesuai permukiman tetapi juga dikawasan yang

tidak sesuai untuk permukiman. Semakin luas kawasan permukiman yang

dibangun, akan meningkatkan volume air limpasan, karena pembangunan

permukiman menyebabkan kawasan kedap air semakin luas. Kebutuhan ruang

permukiman yang meningkat tidak sebanding dengan luas lahan yang sesuai untuk

permukiman, sehingga kepadatan permukiman meningkat dan berpengaruh

terhadap kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya dampak dari kualitas lingkungan

hidup yang menurun berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk, karena

kualitas lingkungan yang buruk akan menurunkan fertilitas penduduk dan

meningkatkan mortalitas (Gambar 51 dan 52 ).

Gambar 51 Diagram Sebab Akibat Sub-model Fisik Lingkungan

176

Gambar 52 Model Dinamik Fisik Lingkungan

8.4.1.2.Validasi Model

Uji validitas kinerja menggunakan metoda statistik AME, AVE, KF dan

Durbin Watson dilakukan terhadap elemen jumlah penduduk. Hasil pengujian

terhadap validitas kinerja untuk elemen jumlah penduduk menunjukkan bahwa

antara model dengan data empirik terdapat kesesuaian dalam ambang batas yang

diperbolehkan. Nilai rata-rata (AME) dan nilai variasi (AVE) adalah

0,0051(sesuai) artinya model dapat diterima demikian pula untuk nilai KF yaitu

0,501 (sesuai) dan nilai DW= 1,51(pola fluktuasi kurang tajam)(Gambar 53).

177

Gambar 53 Uji Validitas Elemen Jumlah Penduduk dengan MetodaAME,AVE, Kalman Filter dan Durbin Watson

8.4.1.3.Verifikasi Model

Struktur model diverifikasi melalui uji validitas konstruksi menggunakan

Konsep Limit to growth (Meadows et al. 2004). Verifikasi model pengelolaan

permukiman DAS Ciliwung Hulu, dilakukan melalui model disagregat yaitu: sub-

model penduduk. Hal tersebut dilakukan karena model agregat maupun disagregat

apabila disimulasikan pola perilakunya pasti serupa (Muhammadi et al. 2001).

Hasil simulasi menunjukkan elemen jumlah penduduk mempunyai bentuk kurva

asimtotik pada tahap akhir. Elemen jumlah penduduk pada awalnya menunjukkan

pertumbuhan akibat proses reinforcing oleh struktur loop positif, akan tetapi

dengan semakin bertambahnya waktu, terjadi proses balancing oleh struktur loop

negatif sehingga diperoleh keseimbangan. Pola perkembangan jumlah penduduk

tersebut mengikuti konsep Limit to Growth (Meadows et al. 2004) dengan faktor

pembatas daya tampung permukiman yang semakin terbatas.

Hasil verifikasi terhadap sub-model penduduk, menunjukkan bahwa

perlakuan dengan cara menurunkan laju kelahiran dan migrasi masuk, tidak

mengubah pola perilaku model yang tetap membentuk kurva S dengan asimtot di

tahap akhir (Gambar 54). Berdasarkan bentuk dan strukturnya, model dinamik

178

pengelolaan permukiman di DAS Ciliwung hulu menunjukkan pola dasar

(archetype) batas kesuksesan (Limit to Success) seperti yang dikemukakan oleh

Kim dan Anderson (1998) dan Tasrif (2006). Pola perilaku limit to success ini

pun terjadi pula pada sub-model Kebutuhan ruang permukiman, Kelembagaan dan

pengendalian serta Fisik lingkungan (Gambar 55 ,56 dan 57).

Gambar 54 Jumlah Penduduk pada Submodel Penduduk

Gambar 55 Kebutuhan Ruang Permukiman pada Submodel

Kebutuhan Ruang Permukiman

Gambar 56 Luas Permukiman di Kawasan Permukiman pada Submodel

Kelembagaan dan Pengendalian

Gambar 57 Volume sampah padaSubmodel Fisik Lingkungan

8.4.1.4. Sensitivitas Model

Hasil simulasi dengan cara mengintervensi beberapa parameter model

menunjukkan respon sebagai berikut :

(a) Parameter laju kelahiran dan migrasi masuk diturunkan dari kondisi awal

3,8%/tahun menjadi 2%/tahun, maka pada tahun 2030 terjadi penurunan

kebutuhan ruang permukiman sebesar 18,53%, penurunan kawasan

permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman sebesar 18,54% dan

179

penurunan volume air limpasan dari permukiman 5,19 % dari kondisi tanpa

intervensi (Tabel 49).

(b) Parameter partisipasi masyarakat ditingkatkan dari 67,90% menjadi 80%,

maka pada tahun 2030 terjadi penurunan kebutuhan ruang permukiman

6,62 %, penurunan luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk

permukiman 7,63 %, dan penurunan volume air limpasan dari permukiman

34,11% dari kondisi tanpa intervensi (Tabel 49).

(c) Parameter konsistensi ditingkatkan dari 46,86% menjadi 100% maka pada

tahun 2030 terjadi penurunan kebutuhan ruang permukiman 17,67%,

penurunan luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman

sebesar 36,83%, dan penurunan volume air limpasan dari permukiman

32,23% dari kondisi tanpa intervensi (Tabel 49).

(d) Parameter koordinasi ditingkatkan dari 86,197% menjadi 100% maka pada

tahun 2030 terjadi penurunan kebutuhan ruang permukiman 17,67%,

penurunan permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman 36,83% dan

penurunan volume air limpasan dari permukiman 32,21% dari kondisi tanpa

intervensi (Tabel 49).

Berdasarkan uji sensitivitas, dapat disimpulkan bahwa parameter koordinasi,

dan konsistensi, merupakan parameter dengan sensitivitas tinggi terhadap elemen

luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, elemen volume air

limpasan dari permukiman dan elemen kebutuhan ruang permukiman. Parameter

laju kelahiran dan migrasi masuk mempunyai sensitivitas tinggi terhadap elemen

jumlah penduduk dan elemen kebutuhan ruang permukiman, sedangkan parameter

partisipasi masyarakat mempunyai sensitivitas tinggi terhadap elemen volume air

limpasan dari permukiman (Tabel 49). Dengan demikian, maka pada pengelolaan

kawasan permukiman, keempat parameter tersebut perlu disinergikan untuk

meningkatkan kinerja DAS Ciliwung hulu.

180

Tabel 49 Uji Sensitivitas Parameter Model Pengelolaan Permukiman Di DAS Ciliwung Hulu

Sensitivity (%)Parameter

A B C Da. Laju Kelahiran dan migrasi masuk(2%) 16,64 18,53 18,54 5,19b. Partisipasi Masyarakat (80 %) 5,43 6,62 7,63 34,11c. Konsistensi (100%) 5,81 17,67 36,83 32,23d. Koordinasi (100%) 5,81 17,67 36,83 32,21

Sumber: Hasil analisis sensitivitas.Keterangan : A = Elemen jumlah penduduk; B = elemen kebutuhan ruang permukiman; C= Elemenpermukiman di kawasan tidak sesuai permukiman; D = elemen volume air limpasan

8.4.1.5. Simulasi Skenario Model Pengelolaan Kawasan Permukiman

Pengembangan alternatif kebijakan dilakukan secara fungsional yaitu model

tetap, parameter dari fungsi-fungsi dalam model dirubah, dengan asumsi

lingkungan sistem relatif tetap. Menggunakan hasil uji sensitivitas secara garis

besar dibuat 2 macam skenario model, yaitu: skenario tanpa intervensi (TI) dan

skenario menggunakan intervensi. Skenario dengan intervensi terdiri atas :a)

Skenario pengendalian Penduduk (PP); Skenario pemberdayaan masyarakat (PM);

Skenario penguatan kelembagaan pemerintah (PK); dan e) Skenario kolaborasi

pemerintah dan masyarakat (KPM). Pengembangan skenario PP, PK, dan PM

sejalan dengan hasil analisis status keberlanjutan kawasan permukiman di DAS

Ciliwung hulu, yang menunjukkan indeks status keberlanjutan untuk dimensi

sosial dan kelembagaan saat ini termasuk kategori kurang berkelanjutan.

1) Skenario Tanpa Intervensi (TI)

Pada skenario tanpa intervensi, perkembangan permukiman dibiarkan

seperti kondisi saat ini (tahun 2006). Hasil simulasi sampai tahun 2030

menunjukkan hal berikut:

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 sebesar 523.356 orang, terjadi

peningkatan 110,02% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan lahan

permukiman tahun 2030 sebesar 7.198,72 ha atau 243,29% dari alokasi

lahan untuk permukiman (Tabel 50; Gambar 58 dan 59).

(b) Alokasi kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu akan habis terisi

permukiman pada tahun 2024 dan terjadi peningkatan permukiman di

181

kawasan tidak sesuai permukiman sebesar 133,59% pada tahun 2030

(Tabel 50; Gambar 60 dan 61 ).

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu tahun 2030 diperlihatkan oleh volume air

limpasan permukiman meningkat sebesar 66,64%, dan volume sampah

permukiman meningkat 124,66 % dari tahun 2006 (Tabel 50; Gambar 62

dan 63).

Menggunakan skenario TI, pada tahun 2030 kualitas lingkungan hidup DAS

Ciliwung hulu diperkirakan semakin menurun. Hal tersebut tentu tidak diharapkan

karena tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan permukiman yaitu

menyesuaikan pembangunan permukiman dengan daya dukung kawasan

permukiman di DAS Ciliwung hulu.

2) Skenario Pengendalian Penduduk (PP)

Pada skenario PP dilakukan intervensi terhadap parameter laju kelahiran dan

migrasi masuk, hasil simulasi sampai tahun 2030 menunjukkan hal berikut:

(a) Jumlah penduduk tahun 2030 diperkirakan 436.275 orang, terjadi

peningkatan sebesar 75,07% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan ruang

permukiman sebesar tahun 2030 sebesar 198,21 % dari alokasi lahan untuk

permukiman. (Tabel 50; Gambar 58 dan 59).

(b) Walaupun pengurangan jumlah penduduk karena diintervensi menyebabkan

kebutuhan lahan permukiman berkurang, akan tetapi pada tahun 2030

diperkirakan terjadi peningkatan permukiman di zona tidak sesuai permukim

an sebesar 94,96% dari kondisi tahun 2006 (Tabel 50; Gambar 61).

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu mengalami perbaikan, diperlihatkan oleh

peningkatan volume air limpasan permukiman dan volume sampah

permukiman yang relatif lebih kecil dibandingkan skenario tanpa intervensi

(Gambar 62 dan 63).

3) Sekenario Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Pada skenario PM dilakukan intervensi terhadap parameter partisipasi

masyarakat, hasil simulasi menunjukkan hal sebagai berikut :

182

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 adalah 494.935 orang, terjadi

peningkatan 98,61% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan ruang permukiman

sebesar 227,17% dari alokasi lahan untuk permukiman (Tabel 50; Gambar 58

dan 59).

(b) Pada tahun 2030, walaupun kawasan sesuai untuk permukiman belum terisi

penuh, akan tetapi diperkirakan perkembangan permukiman di kawasan yang

tidak sesuai untuk permukiman masih tetap terjadi (Gambar 60 dan 61)

(c) Partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperbaiki kinerja DAS

Ciliwung hulu. Perbaikan kinerja diperlihatkan oleh peningkatan volume air

limpasan dari permukiman dan sampah yang dihasilkan permukiman, yang

relatif lebih kecil dibandingkan skenario PP (Gambar 62 dan 63).

4) Skenario Penguatan Kelembagaan Pemerintah (PK)

Pada skenario PK dilakukan intervensi terhadap parameter koordinasi dan

konsistensi, simulasi dilakukan sampai tahun 2030. Hasil simulasi menunjukkan

hal sebagai berikut :

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 adalah 492.974 orang, terjadi

peningkatan sebesar 97,82% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan ruang

permukiman sebesar 200,29% dari alokasi lahan untuk permukiman (Tabel

50; Gambar 58 dan 59).

(b) Koordinasi dan konsistensi terhadap peraturan diharapkan dapat

memperlambat pertumbuhan permukiman di zona tidak sesuai permukiman

pada tahun 2030. Kenaikan luas permukiman di kawasan tidak sesuai

permukiman relatif lebih kecil dibandingkan pada skenario PP dan PM

(Gambar 61)

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu mengalami perbaikan seperti diperlihatkan oleh

peningkatan volume air limpasan dari permukiman dan sampah yang

dihasilkan permukiman, yang relatif lebih kecil dibandingkan skenario PP

(Gambar 62, dan 63).

183

5) Skenario Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat (KPM)

Pada skenario KPM dilakukan intervensi terhadap parameter laju

pertambahan penduduk, koordinasi, konsistensi dan partisipasi masyarakat.

Skenario KPM merupakan gabungan dari skenario PP, PM dan PK. Hasil simulasi

sampai tahun 2030 menunjukkan hal berikut:

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 adalah 387.436 orang terjadi

peningkatan 55,47% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan lahan permukiman

sebesar 156,59% dari alokasi lahan untuk permukiman (Tabel 50 ; Gambar

58 dan 59).

(b) Pada tahun 2030, walaupun kawasan sesuai permukiman belum terisi penuh,

akan tetapi masih ada permukiman di kawasan tidak sesuai untuk

permukiman yaitu di zona lindung dan dan zona budaya non permukiman

sebesar 11,09%. (Tabel 50; Gambar 60 dan 61).

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu mengalami perbaikan yang lebih besar seperti

diperlihatkan oleh peningkatan volume air limpasan dan volume sampah

dari permukiman yang relatif lebih kecil dibandingkan skenario PM dan PK

(Gambar 62 dan 63).

Tabel 50 Skenario Model Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS Ciliwung Hulu Tahun 2030

Skenario Tahun 2030N

o

Indikator

Pengelolaan

Permukiman

Tahun

2006TI PP PM PK KPM

1 Jml penduduk (org) 249.199 523.356 436.275 494.935 492.974 387.435

2 Keb Ruang Pmk (ha) 2.999,88 7.198,72 5.865,03 6.721,85 5.926,47 4.633,28

3 Pmk di Kws tdksesuai Pmk (ha)

1.737,33 4.158,25 3.387,14 3.840,90 2.626,32 1.930,02

4 Pmk di Pmk (ha) 1. 262,54 3040,46 2477,88 2.880,57 3.299,86 2.703,26

5 Vol. air limpasan Pmk(m3/dt)

286,06 476,70 451,94 314,11 323,08 304,80

6 Vol. sampah Pmk(m3/thn)

109.149 245.209,69 201.992,56 148.265,47 203.609,56 130.023,29

Sumber: Hasil analisis model dinamik Keterangan : Pmk= permukiman. Alokasi kawasan untuk permukiman2.958,93 ha; I = tanpa intervensi; PP = pengendalian penduduk; PM = partisipasi masyarakat; PK =Penguatan kelembagaan pemerintah; KPM = Kolaborasi pemerintah-masyarakat.

184

Gambar 58 Perkembangan JumlahPenduduk

Gambar 59 Perkembangan LuasKebutuhan RuangPermukiman

Gambar 60 Perkembangan Permukiman di kawasan Sesuai untuk

Permukiman

Gambar 61 Perkembangan Permukimandi Kawasan Tidak SesuaiPermukiman

Gambar 62 Perkembangan Volume SampahPermukiman

Gambar 63 Perkembangan Volume AirLimpasan KawasanPermukiman

8.4.2 Pembahasan

Faktor pembatas pengembangan permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah

luas lahan yang dapat digunakan untuk permukiman. Faktor pembatas tersebut

185

membentuk pola perilaku dasar limit to succes ( Kim dan Anderson 1998; Tasrif

2006). Pada awalnya pertumbuhan permukiman di DAS Ciliwung hulu meningkat

pesat, akan tetapi karena luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai

permukiman terbatas , maka pada suatu saat pertumbuhan mengalami perlambatan

Parameter koordinasi mempunyai sensitivitas yang tinggi, sehingga

parameter tersebut merupakan faktor pengungkit (leverage factor) yang paling

berperan terhadap kinerja model. Simulasi dengan mengintervensi parameter

tersebut, menghasilkan perbaikan kinerja DAS Ciliwung hulu. Hal tersebut

memperkuat hasil analisis kelembagaan (Bab VII) yang menyimpulkan bahwa

koordinasi merupakan elemen kunci yang menjadi penggerak keberhasilan

pengelolaan permukiman di DAS Ciliwung hulu. Demikian pula halnya hasil

penelitian Karyana (2005) yang pernah di lakukan di DAS Ciliwung hulu,

menyimpulkan masalah kelembagaan di DAS Ciliwung adalah koordinasi. Selain

parameter koordinasi, parameter konsistensi dan partisipasi masyarakat juga

merupakan dua parameter dengan tingkat sensitivitas yang tinggi, dan berpengaruh

terhadap perbaikan kinerja DAS Ciliwung hulu.

Koordinasi, konsistensi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor

kelembagaan yang berkaitan dengan penataan ruang, simulasi dengan

menginervensi ke tiga parameter tersebut, besar pengaruhnya terhadap perbaikan

fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu yang ditunjukkan oleh terjadinya pengurangan

air limpasan permukiman dan volume sampah dari permukiman. Penguatan faktor

kelembagaan yang berkaitan dengan penataan ruang, akan menjadikan penataan

ruang sebagai alat koordinasi (Wirojanagud et al. 2005) dan alat untuk

mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Brackhahn dan Kärkkäinen. 2001).

Hasil analisis terhadap empat skenario model pengelolaan kawasan

permukiman di DAS Ciliwung hulu yaitu pengendalian penduduk (PP);

pemberdayaan masyarakat (PM); penguatan kelembagaan pemerintah (PK); dan

kolaborasi pemerintah–masyarakat (KPM), menunjukkan dampak pengelolaan

kawasan permukiman terhadap indikator pengelolaan kawasan permukiman di

186

DAS Ciliwung hulu yang paling besar adalah berkurangnya luas lahan

permukiman di kawasan yang tidak sesuai yaitu antara 7,63-53,59% (Tabel 51).

Tabel 51 Dampak Pengelolaan Kawasan Permukiman Berdasarkan Skenario Model Pengelolaan Kawasan Permukiman

Skenario Model Pengelolaan KawasanPermukiman

No Indikator Pengelolaan KawasanPermukiman

(PP)(%) (PM) (%) (PK) ( %) (KPM (%)

1 Jumlah Pddk 16,64 5,43 5,81 25,97

2 Keb. Ruang Permukiman 18,53 6,62 17,67 35,643 Permukiman di Kws Tidak sesuai 18,54 7,63 36,83 53,594 Vol Air limpasan permukiman 5,19 34,11 32,23 36,065 Vol sampah permukiman 17,62 39,54 16,97 46,97

6 Urutan skenario dampak terbesar 4 3 2 1Sumber: Hasil analisis model dinamikKeterangan :KPM = Kolaborasi pemerintah-masyarakat; PK= penguatan kelembagaan pemerintah;PM= pemberdayaan masyarakat; PP= pengendalian penduduk.

8.4.2.1 Skenario Pengendalian Penduduk (PP)

Pertambahan jumlah penduduk DAS Ciliwung hulu disebabkan oleh dua hal

yaitu pertambahan alamiah (kelahiran), dan migrasi masuk. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor 2005-2025

menyebutkan pertumbuhan penduduk kabupaten Bogor tahun 2000-2007 cukup

besar antara 2-4% per tahun. Di DAS Ciliwung hulu, laju pertumbuhan penduduk

tahun 1997-2006 adalah 3,14%/tahun.

Permasalahan pertumbuhan penduduk karena kelahiran yang terjadi di

Kabupaten Bogor adalah : a) Rata-rata usia menikah wanita pada tahun 2007

adalah 17,8 tahun b) Pasangan usia subur yang menikah dibawah usia 20 tahun

mencapai 5,8% dari kelompok usia tersebut; c) Angka total fertility rate (TFR)

adalah 2,51 artinya rata-rata wanita punya anak 2,51.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor selain disebabkan oleh

kelahiran, juga oleh migrasi masuk. Laju migrasi masuk ke kabupaten Bogor

diperkirakan 60% dari laju pertumbuhan penduduk. Sebagai bagian dari kawasan

pariwisata Puncak dengan aksesibilitas tinggi menuju kota besar seperti Jakarta

dan Bandung, migrasi masuk ke DAS Ciliwung hulu diperkirakan sebesar + 60 %

pula. Hal tersebut, secara tidak langsung, terlihat dari data pemohon IMB selama

187

kurun waktu 1998-2007 yang berasal dari luar DAS Ciliwung hulu meningkat dari

23,53% menjadi 51,43%. atau meningkat 2 kali lipat. Berdasarkan hal tersebut

untuk mengurangi migrasi masuk ke DAS Ciliwung hulu, diperlukan alternatif

pengembangan kawasan wisata lain untuk mengimbangi kegiatan wisata di DAS

Ciliwung hulu tersebut.

Skenario PP tidak hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk, akan

tetapi juga untuk mengurangi luas lahan permukiman, dan dampak yang

ditimbulkan oleh peningkatan luas lahan permukiman yaitu masalah volume air

limpasan dan volume sampah dari permukiman yang semakin besar. Dari segi

model, skenario PP dapat dilakukan dengan cara mengintervensi parameter laju

kelahiran dan migrasi masuk melalui fungsi step. Hasil simulasi dengan cara

menurunkan parameter laju kelahiran dan migrasi masuk menjadi 2 % berdampak

terhadap jumlah penduduk, kebutuhan lahan permukiman, volume air limpasan

permukiman dan volume sampah dari permukiman. Dalam implementasinya

skenario PP dapat dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

1) Kebijakan Keluarga Berencana (KB) :

Kebijakan KB merupakan satu solusi untuk mengendalikan pertumbuhan

alamiah penduduk setempat. Kebijakan KB mengacu pada UU No 10/1992

tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera diperbaharui UU No 52/2009

tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sasaran makro program KB

di Kabupaten Bogor adalah mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan

Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan KB

diharapkan dapat mengurangi pertambahan alamiah penduduk (kelahiran),

sehingga laju pertumbuhan jumlah penduduk mengecil dan pertambahan

kebutuhan ruang permukiman juga mengecil (Tabel 52).

Kebijakan KB dapat dilakukan melalui beberapa program yaitu: a)

Kegiatan advokasi KB dengan pendekatan sosio-kultural dan keagamaan; b)

Kegiatan peningkatan peran Pos KB yang sudah ada di masyarakat; c)

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB; d) pendewasaan usia perkawinan

(PUP) dengan sasaran meningkatkan rata-rata usia perkawinan wanita dari 17,97

188

tahun (2007) menjadi 20 tahun (2030). Kebijakan KB tersebut layak untuk

dilakukan mengingat perbandingan antara target dengan realisasi untuk peserta

KB aktif tahun 2008 lebih dari 100% yaitu Kecamatan Ciawi 115,95%;

Kecamatan Cisarua 119,96% dan Kecamatan Megamendung 103,24%, artinya

sasaran program KB dapat tercapai. Pencapaian tersebut diperlihatkan pula oleh

nilai total fertility rate (TFR) Kabupaten Bogor terus menurun selama kurun waktu

1970-2007 yaitu dari 6,74 (1970) menjadi 2,51 (2007). Pada tahun 2008

pendewasaan usia perkawinan (PUP) Kabupaten Bogor adalah 18,05 atau

meningkat 0,08 dari tahun 2007, dengan asumsi pertumbuhan PUP konstan, maka

pada tahun 2030 pendewasaan usia menikah menjadi 20 tahun akan dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan KB selain diinginkan juga layak untuk

dilakukan.

2) Kebijakan pengembangan kawasan wisata alam di luar kawasanPuncak.

DAS Ciliwung hulu merupakan bagian dari kawasan wisata alam Puncak

yang menarik migrasi masuk cukup besar. Perkiraan migrasi masuk ke Kabupaten

Bogor dalam Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025

adalah 60 % dari laju pertumbuhan penduduknya. Kabupaten Bogor mempunyai

beragam kawasan wisata alam potensial yang tersebar di beberapa kecamatan,

demikian pula halnya dengan wilayah sekitar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-

Bekasi (Jabodetabek) yang mempunyai beragam kawasan wisata alam.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025, terdapat beberapa

kawasan wisata alam di luar kawasan Puncak yang dapat dikembangkan yaitu di

Kecamatan Taman Sari (air terjun, bumi perkemahan dan panorama alam);

Kecamatan Pamijahan( air terjun, situ, kawah, air panas, panorama alam, dan bumi

perkemahan); Kecamatan Jasinga(air panas, situ, air terjun, dan panorama alam),

dan Kecamatan Leuwiliang (arung jeram dan panorama alam). Pengembangan

kawasan wisata di luar kawasan Puncak diharapkan dapat mengurangi migrasi

masuk ke DAS Ciliwung hulu, sehingga memperkecil pertambahan kebutuhan

ruang permukiman, volume air limpasan dan sampah permukiman (Tabel 52).

189

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan wisata lain

di luar kawasan Puncak adalah sebagai berikut :

a) Kawasan wisata puncak akan tetap dikembangkan karena dalam PP No

26/2008 tentang RTRWN, kawasan Puncak merupakan salah satu kawasan

andalan di Provinsi Jawa Barat dengan sektor pengembangan pariwisata,

demikian pula indikasi program pembangunan dalam RTRW Kabupaten Bogor

2005-2025, pengembangan kawasan wisata Puncak direncanakan pada tahun

2016-2025.

b) Kebijakan ini membutuhkan waktu cukup lama karena memerlukan studi

tentang potensi dan kelayakan kawasan wisata dalam lingkup Jabodetabek

yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan kawasan wisata di luar

kawasan Puncak.

c) Kebijakan ini membutuhkan waktu cukup lama karena memerlukan kerjasama

dengan wilayah (kabupaten/kota) lain, dan penyediaan infrastruktur, serta

perizinan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pengembangan kawasan wisata di luar

kawasan Puncak merupakan kebijakan yang diinginkan, akan tetapi waktu yang

diperlukan diperkirakan lebih dari 20 tahun.

Tabel 52 Simulasi Skenario Pengendalian Penduduk (PP)

Indikator Pengelolaan KawasanPermukiman DAS Ciliwung hulu

Tanpaintervensi

SkenarioPP

PengaruhSkenario PP (%)

Jumlah penduduk (orang) 523.356 436.275 16,64

Kebutuhan ruang permukiman (ha) 7.198,72 5.865,03 18,53Vol.air limpasan permukiman (m3/dtk) 476,70 451,94 5,19Vol. sampah permukiman (m3/thn) 245.209,89 201.992,56 17,62Sumber: Hasil analisis model dinamik

8.4.2.2 Skenario Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu memerlukan

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan

publik merupakan salah satu instrumen kebijakan pengelolaan sumberdaya alam

(Sterner 2003), yang dapat dipakai untuk mengendalikan pembangunan

190

permukiman di DAS Ciliwung hulu. Hasil analisis ISM menunjukkan partisipasi

masyarakat merupakan salah satu dari tiga elemen kunci perubahan yang

diharapkan dari pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu. selain

koordinasi dan konsistensi. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan

pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan publik harus merupakan kebijakan

yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan permukiman.

Dari segi model, intervensi yang dapat dilakukan pada skenario PM adalah

meningkatkan parameter partisipasi masyarakat melalui fungsi step. Hasil simulasi

dengan cara meningkatkan parameter partisipasi masyarakat dari 67,9 % menjadi

80%, berdampak terhadap luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk

permukiman, volume air limpasan dan volume sampah permukiman.

Dari segi praktis, penerapan skenario PM dapat dilakukan dengan berbagai

kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu.

Degradasi DAS Ciliwung hulu diperlihatkan oleh i) indikator kondisi hidrologis

yaitu nisbah debit sungai maksimum terhadap debit sungai minimum, air limpasan

(direct run off), laju erosi dan sedimentasi; ii) kualitas air permukaan; iii) tanah

longsor; iv) lahan kritis; dan volume sampah. Berdasarkan hal itu ada 3 kebijakan

yang dapat dilakukan yaitu:

(1) Kebijakan peningkatan kualitas masyarakat :

Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat mampu memahami fungsi dan

manfaat DAS Ciliwung hulu sebagai kawasan resapan air, serta daya dukung dan

daya tampung DAS Ciliwung hulu sebagai kawasan permukiman. Hal tersebut

sesuai dengan pendapat Etzioni(1961), bahwa peningkatan kualitas masyarakat

akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap

fungsi dan manfaat DAS Ciliwung hulu tersebut tergantung pada kondisi sosial-

ekonomi masyarakat. Sebagai gambaran tahun 2006, rata-rata jumlah penduduk

miskin 24,76%. Tahun 2007 tingkat pendidikan penduduk didominasi oleh

tamatan SD (57, 21 %), dan mata pencaharian penduduk didominasi oleh kegiatan

perdagangan dan jasa.

191

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan peningkatan kualitas masyarakat

harus dilakukan melalui beberapa program yaitu: a) peningkatan pendidikan

masyarakat baik secara formal melalui jenjang pendidikan (SD sampai perguruan

tinggi) maupun non formal di lingkungan tempat tinggal warga (RT/RW,

Posyandu, Pos KB, masjid/pengajian) dan organisasi kemasyarakatan; b)

peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan

dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan agama; c) peningkatan ekonomi

masyarakat melalui upaya penumbuhan dan pengembangan minat serta

peningkatan keterampilan di bidang usaha; promosi dan pemasaran hasil usaha

masyarakat; serta kemitraan dan permodalan. Kebijakan peningkatan kualitas

masyarakat ini layak untuk dilakukan mengingat Pemda Kabupaten Bogor telah

melakukan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Selain itu secara khusus telah dilakukan pula program

peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2007 program peningkatan

kualitas lingkungan hidup dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas

masyarakat antara lain: a) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup; b) Program peningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi SDA; c) Program peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; d) Program pembinaan penerapan

Amdal dan UKL/UPL. Keberhasilan kebijakan peningkatan kualitas masyarakat

akan mencegah pembangunan permukiman di kawasan tidak sesuai untuk

permukiman di zona lindung (Tabel 53).

(2) Kebijakan pelibatan masyarakat pada kegiatan rehabilitasi danrevitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu.

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH)

No 32/2009 telah menjadikan partisipasi masyarakat sebagai salah satu azasnya.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pelibatan masyarakat pada kegiatan

perbaikan lingkungan akan efektif apabila mempertimbangkan motivasi moral dan

keuntungan ekonomi (Etzioni 1961; Parsons 2005). Oleh karena itu pelibatan

masyarakat pada rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS harus

192

memberikan keuntungan bagi masyarakat secara ekonomi. Berdasarkan hal

tersebut, maka pelibatan masyarakat dilakukan dengan cara:

a. Mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan penghijauan pada sempadan

sungai/lahan rusak dan perbaikan tebing-tebing yang berpotensi longsor

disekitar permukiman. Untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah dapat

menyediakan bibit pohon berkualitas yang bernilai konservasi dan ekonomi

tinggi dan penyuluhan tentang tata cara menanam pohon di lereng curam serta

pemeliharaan pohon yang ditanam agar tetap hidup dan dapat bermanfaat

secara ekologi dan ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan ini layak untuk

dilakukan karena pada tahun 2007 telah difasilitasi oleh KLH kebun bibit desa

berbasis masyarakat di Kecamatan Cisarua seluas 0,5 ha.

b. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam hal usaha penyerapan air hujan

melalui pembuatan sumur resapan, lubang biopori, dan dam parit dalam rangka

meresapkan sebanyak mungkin air hujan yang jatuh di DAS Ciliwung hulu.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah adalah:

menyelenggarakan pelatihan teknis pembuatan sumur resapan atau biopori

agar air yang masuk ke dalam tanah terjaga kuantitas dan kualitasnya; kredit

usaha jasa pembuatan sumur resapan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat lokal, serta membantu penyediaan bahan dan peralatan sumur

resapan atau biopori yang berkualitas. Kegiatan ini layak untuk dilakukan oleh

masyarakat mengingat di DAS Ciliwung hulu dibutuhkan 7.247 buah sumur

resapan yang tersebar di Kecamatan Ciawi 378 sumur, Kecamatan Cisarua

4.201 sumur dan Kecamatan Megamendung 2.668 sumur (BP DAS, 2008).

Selain itu data indeks konservasi alami menunjukkan DAS Ciliwung hulu

sebagian besar mempunyai kemampuan meresapkan air tinggi dan sangat

tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volume air limpasan dari

permukiman (Tabel 53).

c. Memfasilitasi pengendalian dan pemanfaatan sampah oleh masyarakat melalui

reduce, reuse, recycle dan recovery (4R). Pemberdayaan masyarakat dilakukan

pemerintah melalui fasilitasi pelatihan pembuatan kompos dari sampah

193

permukiman; mengurangi volume sampah dengan cara membuat berbagai

macam barang kerajinan berbahan baku sampah; bantuan pemasaran produksi

kompos dan kerajinan berbahan sampah; fasilitas kredit usaha untuk produksi

kompos dan barang kerajinan berbahan sampah; penyuluhan tentang

pengelolaan TPS yang sehat. Kebijakan ini layak untuk dilakukan karena saat

ini sudah ada kegiatan pembuatan kompos dari sampah di Kecamatan Cisarua

yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dari Danamon Peduli.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah dari permukiman

(Tabel 53).

(3) Kebijakan pelibatan (partisipasi) masyarakat pada perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian rencana rinci tata ruang dan peraturanzonasi:

Selain pemerintah, masayarakat adalah salah satu aktor penting dalam

penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)(Argo 2004).

Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan penataan ruang (termasuk permukiman)

adalah belum ditempatkannya masyarakat pada posisi yang kuat dan partispatif

dalam menciptakan penataan ruang (termasuk permukiman) yang adil dan setara

(Argo 2004).

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (termasuk permukiman)

menurut UUPR No 26/2007 pasal 65 dilakukan melalui :a) partisipasi dalam

penyusunan rencana tata ruang; b) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; c)

partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. UUPR No 26/2007 tersebut

ditindaklanjuti oleh Perpres No 58/2008. Perpres No 58/2008 pada pasal 65

menyebutkan partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat

setempat dan ketentuan perundang-undangan. Perpres No 58/2008 tersebut

ditindaklanjuti oleh Perda Kabupaten Bogor No 19/2008. Perda No 19/2008 pasal

102–105 menyebutkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk yaitu :a)

memberi bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penertiban

pemanfaatan ruang; b) menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai RTRW

dan peraturan perundangan yang berlaku; c) memberi informasi atau laporan

mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang; d) kegiatan menjaga, memelihara, serta

194

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat tersebut

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pelibatan (partisipasi) masyarakat pada

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana rinci tata ruang dan peraturan

zonasi, layak untuk dilakukan karena sudah diatur baik di tingkat pusat maupun

daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi luas permukiman di kawasan

yang tidak sesuai untuk permukiman (Tabel 53).

Tabel 53 Simulasi Skenario Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Indikator Pengelolaan KawasanPermukiman DAS Ciliwung hulu

TanpaIntervensi

SkenarioPM

PengaruhSkenario PM(%)

Permukiman di kws tidak sesuai (ha) 4.158,25 3.840,90 7,63Vol. air limpasan permukiman (m3/dtk) 476,70 314,11 34,11Vol total air limpasan (m3/dtk) 925,65 707,86 23,53Vol. sampah permukiman( m3) 245.209,89 148.265,47 39,54 Sumber: Hasil analisis model dinamik

8.4.2.3. Skenario Penguatan Kelembagaan Pemerintah (PK) :

Skenario PK merupakan kombinasi dari peningkatan koordinasi dan

konsistensi dalam pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu. Dari

segi model, intervensi pada skenario PK dapat dilakukan melalui fungsi step

terhadap parameter koordinasi dan konsistensi. Hasil uji sensitivitas terhadap

parameter koordinasi dan konsistensi menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi

dan konsistensi sampai 100%, berperan menurunkan jumlah penduduk, kebutuhan

lahan permukiman dan penurunan luas permukiman di kawasan tidak sesuai

permukiman.

Pelaksanaan intervensi dapat dilakukan melalui berbagai alternatif kebijakan.

Berbagai alternatif kebijakan tersebut, didasarkan pada hasil analisis bab V dan

bab VII sebagai berikut: a) permukiman eksisting yang berlokasi di kawasan tidak

sesuai untuk permukiman sebesar 36,69% di zona budidaya non permukiman dan

5,86% di zona lindung; b) ketidakselarasan lokasi antara permukiman eksisting

dengan RTRW Kabupaten Bogor tahun 2000-2010 sebesar 0,25% di zona lindung

dan 20,22% di zona budidaya non permukiman; c) elemen kunci dari kendala

195

yang dihadapi dalam pengelolaan permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah

koordinasi, dan konsistensi terhadap peraturan. Berdasarkan hal tersebut, ada 4

kebijakan untuk meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam rangka

memperkuat kelembagaan pemerintah yaitu:

(1) Kebijakan operasionalisasi RTRW :

RTRW perlu dioperasionalisasikan menjadi rencana rinci tata ruang dan

peraturan zonasi, agar RTRW dapat diimplementasi sebagai alat koordinasi dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang (Wirojanagud et al. 2006).

Kegiatan opersionalisasi RTRW terdiri dari penyusunan rencana rinci tata ruang

dan peraturan zonasi. Rencana rinci dan peraturan zonasi akan menjadi dasar

dalam memberikan izin pembangunan permukiman. Kebijakan ini diharapkan

dapat: a) mencegah pembangunan permukiman di kawasan tidak sesuai

permukiman b) mengendalikan izin pembangunan permukiman sesuai ketentuan

zonasi. Kebijakan ini layak dilakukan karena : a) sesuai UUPR No 26/2007 pasal

14 ayat 3 dan 6 dan pasal 78 ayat 4(c) diperlukan penjabaran RTRW dalam

rencana rinci/rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; b) amanat UUPR No

26/2007 tersebut telah ditindaklanjuti melalui Perpres No 58/2008, RPJPD

Kabupaten Bogor 2005-2025 dan Perda Kabupaten Bogor No 19/2008, yang

memperioritaskan pembuatan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi secara

bertahap; c) saat ini Perda Kabupaten Bogor No 75 tahun 2008 tentang pedoman

operasional pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk pengendalian dan

pengawasan pembangunan di Kabupaten Bogor belum mencantumkan ketentuan

tentang peraturan amplop ruang( KDB, KLB, KDH, GSB) secara lengkap seperti

tertuang dalan UUPR No 26/2007. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan

operasionalisasi RTRW selain diinginkan juga layak untuk dilakukan karena sudah

merupakan kebijakan dari tingkat pusat sampai daerah.

(2) Kebijakan audit tata ruang :

Audit tata ruang adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan

penanggung jawab (instansi pemberi izin) yang berkaitan dengan tata ruang

terhadap persyaratan hukum dan kebijakan tata ruang yang ditetapkan oleh

196

pemerintah. Audit tata ruang, khususnya pada kawasan permukiman di DAS

Ciliwung hulu dimaksudkan untuk mengevaluasi : a) perencanaan tata ruang

apakah sudah sesuai standar dan pedoman serta peraturan yang berlaku; b)

pelaksanaan tata ruang berkaitan dengan perizinan yang diberikan seperti izin

lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan IMB; c) pengendalian tata

ruang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pengawasan pembangunan.

Audit tata ruang ini sudah menjadi wacana ditingkat pusat, khususnya di

Ditjen Penataan Ruang Dep PU2, akan tetapi belum tersedia pedoman baku

tentang audit tata ruang dan belum diatur secara jelas oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian kebijakan audit tata ruang merupakan kebijakan yang

diinginkan, karena dapat mencegah dan mengurangi pembangunan permukiman di

kawasan tidak sesuai permukiman terutama di zona lindung yang berfungsi

sebagai hutan konservasi dan hutan lindung (Tabel 54). Namun kebijakan ini

belum layak karena peraturan pemerintah tentang hal tersebut belum ada

(3) Kebijakan disinsentif bagi permukiman di zona tidak sesuai untukpermukiman.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi kebijakan operasionalisasi

RTRW melalui rencana rinci dan peraturan zonasi. Disinsentif dikenakan pada

permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, dalam bentuk:

a) Pengenaan nilai pajak bangunan yang tinggi disesuaikan dengan besarnya

biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat

pembangunan permukiman;

b) Pembatasan penyediaan infrastruktur terutama jaringan jalan dan utilitas dan

tidak diterbitkannya izin pembangunan ( IPPT/izin lokasi dan IMB).

Kebijakan ini diharapkan akan mengurangi keinginan masyarakat dari luar DAS

Ciliwung hulu untuk membangun permukiman di DAS Ciliwung hulu sehingga

perkembangan kebutuhan ruang untuk permukiman berkurang. Selain itu

2 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dep. PU. 2008. Audit Tata Ruang Dalam Rangka Mitigasi Bencana di Indonesia. Disampaikan pada

Temu Wartawan. Jakarta 17 Januari 2008. www. dep pu.go.id. [ 6 Okt 2008]

197

kebijakan ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi perkembangan

permukiman dikawasan tidak sesuai untuk permukiman (Tabel 54).

Kebijakan disinsentif walaupun sudah diamanatkan dalam UUPR No

26/2007 pasal 38, maupun dalam Perda Kabupaten Bogor No 19/2008, akan tetapi

belum diatur dalam bentuk peraturan pemerintah maupun perda Kabupaten Bogor.

Selain itu untuk menghadapi penolakan dari masyarakat, kebijakan disinsentif ini

memerlukan sosialisasi tentang ketentuan disinsentif bagi permukiman di zona

tidak sesuai permukiman. Dengan demikian kebijakan disinsentif merupakan

kebijakan yang diinginkan, akan tetapi belum layak karena belum diatur secara

jelas oleh pemerintah pusat maupun daerah.

(4) Kebijakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dalammelaksanakan RTRW :

Kebijakan ini merupakan kebijakan non teknis yang perlu dilakukan

dilingkungan pemda Kabupaten Bogor dalam rangka memperkuat posisi rencana

tata ruang (RTRW) melalui pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance). Pemerintah merupakan salah satu aktor utama, selain

masyarakat dalam pelaksanaan good governance (Argo 2004). Dari 10 aspek

pelaksanaan good governance (CUI-ITB 2004) paling tidak terdapat 4 aspek

penting berkaitan dengan kualitas aparatur pemerintah daerah, yaitu daya tanggap

(responsiveness), wawasan ke depan (strategic vision), profesionalisme, dan

berorientasi pada konsensus (concensus orientation).

Kebijakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah berupa peningkatan

daya tanggap, wawasan ke depan, profesionalisme dan beroentasi pada konsensus

dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan lanjutan, kursus,

pelatihan, lokakarya, dan seminar maupun studi banding, dengan tujuan untuk

meningkatkan kinerja aparat khususnya berkaitan dengan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian tata ruang dan permukiman. Kebijakan ini

diharapkan menjadi modal bagi aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan

RTRW dan audit tata ruang.

198

Kebijakan ini selain diharapkan dapat mencegah pembangunan permukiman

di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, juga layak dilakukan karena dalam

RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025 peningkatan kualitas aparatur pemda

merupakan salah satu prioritas yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Tabel 54 Simulasi Skenario Penguatan Kelembagaan Pemerintah(PK)

Indikator Pengelolaan KawasanPermukiman DAS Ciliwung hulu

TanpaIntervensi

SkenarioPK

PengaruhSkenario PK(%)

Kebutuhan ruang permukiman (ha) 7.198,72 5.926,47 17,67Luas permukiman di kws tdk sesuai (ha) 4.158,25 2.626,60 36,83Vol. air limpasan permukiman(m3/dtk) 476,70 323,08 32,23Vol. sampah permukiman ( m3) 245.209,89 203.609,56 16,97

Sumber: hasil analisis model dinamik

8.4.2.4. Skenario Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat (KPM):

Skenario KPM merupakan skenario yang berkaitan dengan koordinasi,

konsistensi, partisipasi masyarakat, dan pengendalian penduduk, sehingga dari

segi model intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai

parameter koordinasi konsistensi dan partisipasi masyarakat, dan menurunkan

nilai laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran dan migrasi masuk. Intervensi

dilakukan melalui fungsi step. Hasil uji sensitivitas menunjukkan intervensi yang

dilakukan berdampak terhadap penurunan lahan permukiman di kawasan tidak

sesuai untuk permukiman, penurunan kebutuhan lahan permukiman, penurunan

jumlah penduduk, penurunan volume sampah dari permukiman dan penurunan

volume air limpasan.

Skenario KPM dalam prakteknya dilakukan melalui berbagai kebijakan

yaitu:

(1) Kebijakan pengendalian permukiman di zona lindung.

Kebijakan ini dilakukan untuk melengkapi kebijakan operasionalisasi

RTRW, kebijakan audit tata ruang, kebijakan disinsentif, kebijakan pelibatan

masyarakat dalam pelaksanaan rencana rinci dan peraturan zonasi serta kebijakan

pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS

199

Ciliwung hulu. Permukiman yang berada di zona lindung disarankan untuk

dikendalikan karena :

(a) Berdasarkan analisis lokasi permukiman eksisting terhadap kemungkinan

longsor, permukiman eksisting di zona lindung sebesar 48,90% berada pada

zona longsor dengan klasifikasi bahaya.

(b) Berdasarkan analisis lokasi permukiman eksisting terhadap kemampuan ideal

kawasan untuk konservasi air (IKa), sebagian besar kawasan permukiman

eksisting di zona lindung (78,75%) dan Zona budidaya non permukiman

(85,03%) berada di lokasi dengan klasifikasi IKa tinggi, artinya kawasan

permukiman eksisting tersebut berada pada kawasan yang mempunyai

kemampuan meresapkan air tinggi (Tabel 55).

Tabel 55 Tutupan Lahan Permukiman Eksisting (2006) di Zona Tidak Sesuai Permukiman Berdasarkan Indeks konservasi Alami (IKa)

Permukiman Eksisting di Zona Tidak Sesuai PermukimanZona Budidaya Non Permukiman Zona Lindung

Indeks KonservasiAlami (IKa)

ha % ha %1. Sedang 92,38 7,47 70,12 13,99

2. Tinggi 1.051,13 85,03 394,55 78,75

3. Sangat Tinggi 30,30 2,46 27,99 5,574. Tidak ada data 62,33 5,04 8,47 1,69

Jumlah 1.236,21 100 501,12 100Sumber : hasil analisis peta tutupan lahan eksisting(2006), dengan peta kesesuaian kawasan untuk permukiman dan peta

indeks konservasi alami (IKa).

Kebijakan pengendalian permukiman perlu dilakukan secara bertahap,

melibatkan masyarakat dan diprioritaskan terlebih dahulu pada zona lindung

dengan status lahan negara, zona lindung yang rentan mengalami longsor, serta

zona lindung dengan kemampuan meresapkan air tinggi dan sangat tinggi.

Kebijakan ini diharapkan mengurangi luas kawasan permukiman di kawasan tidak

sesuai untuk permukiman terutama di zona lindung, dan mengurangi volume total

air limpasan (Tabel 56).

Dalam implementasinya kebijakan ini membutuhkan: a) tata batas hutan

yang jelas dan pengukuhan kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan

hutan konservasi; b)partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerbitan izin

200

pembangunan permukiman dan pembangunan tanpa izin atau tidak sesuai izin di

kawasan hutan lindung dan hutan konservasi; c) inventarisasi dan evaluasi

perizinan permukiman di zona lindung; d)persiapan menghadapi gugatan

masyarakat; e) relokasi permukiman dari zona lindung dan alternatif lokasi

permukiman hasil relokasi.

Kebijakan pengendalian permukiman pada tataran praktek bukanlah

kegiatan yang mudah dilakukan. Kebijakan ini akan menghadapi kendala berupa:

penolakan dari masyarakat, status kepemilikan lahan (hak milik), kemampuan

masyarakat membangun kembali, kemampuan pemerintah mensubsidi

pembangunan, dan biaya lain yang berkaitan dengan teknis lapangan. Berdasarkan

hal itu, kebijakan pengendalian permukiman di zona lindung belum layak

dilakukan karena memerlukan waktu cukup panjang dan persiapan yang lengkap.

(2) Kebijakan kerjasama antar daerah (Kabupaten dan Kota)

Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan

konsistensi dalam implementasi tata ruang. Kerjasama dilakukan antar kabupaten

Bogor dengan kabupaten/kota yang berbatasan seperti dengan Kota Bogor,

Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur. Kerjasama antar daerah

dilakukan dibidang penataan ruang, pembangunan permukiman, kependudukan

dan jasa lingkungan. Kebijakan ini akan melengkapi kebijakan pengendalian

permukiman di zona lindung, kebijakan audit tata ruang dan kebijakan

pengembangan kawasan wisata alam di luar kawasan puncak. Melalui kebijakan

ini diharapkan pertumbuhan permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman,

volume air limpasan dan volume sampah mengecil (Tabel 56).

Kebijakan kerjasama antar daerah sudah diamanatkan dalam UU Pemda No

34/2004; UU PR NO 26/2007 dan UUPPLH No 34/2009, ditindaklanjuti PP No 50

/2007 tentang kerjasama antar daerah dan Perpres No 58/2007 demikian pula

dalam Perda No 19/2008. Dalam implementasinya kebijakan ini memerlukan :

a)koordinasi dengan Pemda yang akan diajak bekerjasama; b) studi kelayakan; c)

penyusunan dan penandatanganan Mou antar Pemda; d) penyusunan action plan

dan pembentukan badan kerjasama.

201

Kebijakan kerjasama antar daerah pada tataran praktek memerlukan kesiapan

pemda yang akan bekerjasama serta dukungan pemerintah pusat, terutama dalam

hal perencanaan dan implementasinya. Kesiapan Pemda kabupaten Bogor dapat

dilihat dari indikasi program RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025. Dalam indikasi

program RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025, kerjasama antar daerah hanya

dalam bentuk rapat koordinasi dengan wilayah yang berbatasan. Beradasarkan hal

tersebut kebijakan ini walaupun layak untuk dilakukan tetapi belum diinginkan.

(3) Kebijakan berkaitan dengan pengendalian penduduk, pemberdayaanmasyarakat dan penguatan kelembagaan pemerintah

a. Kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk yaitu: KB, dan

pengembangan kawasan wisata di luar kawasan Puncak.

b. Kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu :

peningkatan kualitas masyarakat; pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan

rencana rinci dan peraturan zonasi; dan pelibatan masyarakat dalam

rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu.

c. Kebijakan yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan pemerintah yaitu:

operasionalisasi RTRW, audit tata ruang, disinsentif bagi permukiman di

zona tidak sesuai untuk permukiman, dan peningkatan kualitas aparatur

Pemda.

Menggunakan skenario KPM, diharapkan jumlah penduduk, kebutuhan

ruang permukiman, luas permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman,

volume air limpasan, dan volume sampah menurun (Tabel 56).

Tabel 56 Simulasi Skenario Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat/(KPM)Indikator Pengelolaan Kawasan

PermukimanTanpa

intervensiSkenario

KPMPengaruhSkenarioKPM(%)

Jumlah penduduk (orang) 523.356 387.435 25,97Kebutuhan ruang permukiman (ha) 7.198,72 4.633,28 35,64Permukiman di kws tidak sesuai (ha) 4.158,25 1.930,02 53,59Vol.air limpasan permukiman (m3/dtk) 476,70 304,80 36,06Vol total air limpasan (m3/dtk) 925,65 696,20 24,79Vol. sampah permukiman( m3) 245.209,89 130.023,29 46,97

Sumber: hasil analisis model dinamik

202

8.5. Kesimpulan

Pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu menggunakan

model dinamik menghasilkan lima skenario yaitu: tanpa intervensi (TI),

pengendalian permukiman (PP), pemberdayaan masyarakat (PM), penguatan

kelembagaan pemerintah (PK), dan kolaborasi pemerintah-masyarakat (KPM).

Untuk mempertahankan fungsi DAS Ciliwung hulu sebagai kawasan pemasok air

tanah dan air permukaan serta pengendali banjir, maka skenario yang tepat untuk

digunakan dalam pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah

Skenario KPM. Pada skenario KPM dari 11 kebijakan yang tersebut, 6 kebijakan

diinginkan dan layak untuk diimplementasikan. Keenam kebijakan itu adalah:

Keluarga berencana; Peningkatan kualitas masyarakat; Pelibatan masyarakat

dalam kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu;

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana

rinci tata ruang dan peraturan zonasi: Operasionalisasi RTRW; dan Peningkatan

kualitas aparatur Pemda.