Click here to load reader
Upload
hatuyen
View
270
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2016,
merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah secara utuh sepanjang tahun 2016, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016–2021 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016.
L
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 juga merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan dalam pasal 71 ayat
KATA PENGANTAR
(2) bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bandung para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bandung yang penuh ikhlas disertai kesadaran tinggi telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung.
Akhirnya, semoga Alloh SWT senantiasa meridhoi seluruh upaya dan kinerja yang dilakukan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung. Amiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Soreang, Maret 2017BUPATI BANDUNG
H. DADANG M. NASER, SH.,S.Ip. M.I.Pol
DAFTAR ISIHalaman
Kata Pengantar I
Daftar Isi iii
Daftar Tabel vi
DaftarGrafik Xii
BAB I PENDAHULUAN I –1
A. LATAR BELAKANG I – 1
B. DASAR HUKUM I – 2
C. GAMBARAN UMUM DAERAH I – 5
1. Kondisi Geografis Daerah I – 5
2. Kondisi Demografis Daerah I – 6
3. Kondisi Ekonomi I – 7
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH II – 1
A. VISI DAN MISI DAERAH II – 1
1.
Visi Daerah II – 1
2.
Misi Daerah II – 3
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH II – 9
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH II – 40
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III – 1
A. PENDAPATAN DAERAH III – 1
1. Kebijakan Pendapatan Daerah III – 2
2. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah III – 4
3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah III – 5
B. BELANJA DAERAH III – 26
1. Kebijakan Belanja Daerah III – 26
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah III – 29
C. PEMBIAYAAN DAERAH III – 33
1. Kebijakan Pembiayaan Daerah III – 33
2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah III – 34
D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) III – 36
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV – 1
4. URUSAN WAJIB IV – 2
4.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR IV – 2
4.1.1 URUSAN PENDIDIKAN IV – 4
4.1.2 URUSAN KESEHATAN IV – 20
4.1.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG IV – 35
4.1.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT IV – 46
4.1.5 URUSAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
IV – 59
4.1.6 URUSAN SOSIAL IV – 77
4.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR IV – 82
4.2.1 URUSAN KETENAGAKERJAAN IV – 82
4.2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
IV – 86
4.2.3 URUSAN PANGAN IV – 91
4.2.4 URUSAN PERTANAHAN IV – 94
4.2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP IV – 95
4.2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
IV – 109
4.2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA IV – 116
4.2.8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
IV – 126
4.2.9 URUSAN PERHUBUNGAN IV – 133
4.2.10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI IV – 141
4.2.11 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH IV – 144
4.2.12 URUSAN PENANAMAN MODAL IV – 151
4.2.13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA IV – 156
4.2.14 URUSAN STATISTIK IV – 166
4.2.15 URUSAN KEBUDAYAAN IV – 168
4.2.16 URUSAN PERPUSTAKAAN IV – 174
4.2.17 URUSAN KEARSIPAN IV – 176
4.3 URUSAN PILIHAN IV – 180
4.3.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN IV – 180
4.3.2 URUSAN PARIWISATA IV – 184
4.3.3 URUSAN PERTANIAN IV – 186
4.3.4 URUSAN KEHUTANAN IV – 209
4.3.5 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IV – 212
4.3.6 URUSAN PERDAGANGAN IV – 216
4.3.7 URUSAN INDUSTRI IV – 222
4.3.8 URUSAN KETRANSMIGRASIAN IV – 226
4.4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM IV – 228
4.4.1 PERENCANANAAN PEMBANGUNAN IV – 228
4.4.2 PENGAWASAN PEMBANGUNAN IV – 238
4.4.3 KEUANGAN DAERAH IV – 242
4.4.4 KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT IV – 247
4.4.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IV – 251
4.5 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN IV – 252
4.5.1 SEKRETARIAT DAERAH IV – 253
4.5.2 SEKRETARIAT DPRD IV – 257
4.6 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN IV – 260
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN V – 1
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA V – 1
1. Dasar Hukum V – 1
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan V – 4
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima V – 4
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
V – 4
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN VI – 1
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH VI – 1
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA VI – 2
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH VI – 4
D. PEMBINAAN BATAS DAERAH VI – 7
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA VI – 8
F. PENYELENGGARAAN KETRENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM VI – 13
BAB VII PENUTUP VII – 1
DAFTAR TABEL
No. Judul TabelHal
1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016
I - 6
1.2 Capaian Indikator Makro Di Kabupaten Bandung 2015 – 2016
I - 7
1.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2015 – 2016 (Juta Rupiah)
I - 8
2.1 Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi II - 2
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021
II - 25
3.1 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2016
III - 6
3.2 Anggaran dan Realisasi PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016
III - 7
3.3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak Tahun Anggaran 2016
III - 8
3.4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Menurut Jenis Retribusi Tahun Anggaran 2016
III - 10
3.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2016 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
III - 17
3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2016
III - 17
3.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun III - 19
No. Judul TabelHal
Anggaran 2016
3.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016
III - 20
3.9 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016
III - 21
3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016
III - 21
3.11 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016
III - 22
3.12 Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016
III - 24
3.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2016
III - 25
3.14 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2016
III - 25
3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
III - 30
3.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016
III - 31
3.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2016 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah
III - 31
3.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016
III - 32
3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016
Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
III - 33
3.20 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 III - 35
No. Judul TabelHal
4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2016
IV - 5
4.2 Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2016
IV - 19
4.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2016
IV - 20
4.4 Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2016
IV - 34
4.5 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2016
IV - 35
4.6 Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Berasarkan Kondisi Tahun 2015–2016
IV - 41
4.7 Proporsi Jembatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2016
IV - 42
4.8 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun Anggaran 2016
IV - 43
4.9 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
IV - 47
4.10 Persentase Luas Permukiman Yang Tertata di Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2016
IV - 52
4.11 Jumlah Permukiman Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2016
IV - 52
4.12 Jumlah Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Bersih (Cakupan Pelayanan Air Bersih)di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2016
IV - 53
4.13 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja) di Kabupaten Bandung Tahun 2015–2016
IV - 53
No. Judul TabelHal
4.14 Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung Per Satuan Penduduk Tahun 2015 dan 2016
IV - 54
4.15 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung Tahun 2015–2016
IV - 56
4.16 Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
IV - 56
4.17 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2016
IV - 59
4.18 Permasalahan dan Solusi Urusan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2016
IV - 76
4.19 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2016
IV - 78
4.20 Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial Tahun Anggaran 2016
IV – 82
4.21 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016
IV - 82
4.22 Permasalahan dan Solusi Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016
IV - 85
4.23 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016
IV - 86
4.24 Permasalahan dan Solusi Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016
IV - 91
4.25 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pangan Tahun Anggaran 2016
IV - 91
4.26 Permasalahan dan Solusi Urusan Pangan Tahun Anggaraan 2016
IV - 93
4.27 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2016
IV - 95
4.28 Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2016
IV - 95
No. Judul TabelHal
4.29 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016
IV - 96
4.30 Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2016
IV – 104
4.31 Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016
IV - 104
4.32 Rincian Program/Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2016
IV - 109
4.33 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah di Kabupaten Bandung Tahun 2015 s.d 2016
IV - 114
4.34 Permasalahan dan Solusi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016
IV - 115
4.35 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Angaran 2016
IV - 117
4.36 Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016
IV - 125
4.37 Rincian Program/Kegiatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016
IV - 126
4.38 Kondisi Umum Capaian Kegiatan Di Lini Lapangan Di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 128
4.39 Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 128
4.40 Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 129
4.41 Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (FIK KRR/PIKR)Di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 130
4.42 Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif Di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 131
4.43 Permasalahan dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016
IV - 131
No. Judul TabelHal
4.44 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2016
IV - 134
4.45 Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Perlengkapan Jalan
IV - 136
4.46 Ekspektasi Moda Share di Kabupaten Bandung terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum
IV - 138
4.47 Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bandung Tahun 2015 s.d. 2016
IV - 139
4.48 Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2016
IV - 140
4.49 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2016
IV - 141
4.50 Permasalahan dan Solusi Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2016
IV - 144
4.51 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2016
IV - 144
4.52 Permasalahan dan Solusi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2016
IV - 149
4.53 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016
IV - 151
4.54 Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016
IV - 156
4.55 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2016
IV - 157
4.56 Permasalahan dan Solusi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2016
IV - 165
4.57 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2016
IV - 167
4.58 Permasalahan dan Solusi Urusan Statistik Tahun Anggaran IV - 167
No. Judul TabelHal
2016
4.59 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016
IV - 168
4.60 Permasalahan dan Solusi Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016
IV - 173
4.61 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2016
IV - 174
4.62 Permasalahan dan Solusi Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2016
IV - 175
4.63 Rincian Program/Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2016 IV - 176
4.64 Permasalahandan Solusi Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2016
IV - 178
4.65 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016
IV - 180
4.66 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2016
IV - 183
4.67 Permasalahan dan Solusi Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016
IV – 183
4.68 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2016
IV - 184
4.69 Permasalahan dan Solusi Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2016
IV - 186
4.70 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2016
IV - 186
4.71 Produksi Padi dan Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 200
4.72 Produksi Sayuran (Hortikultura) di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 201
4.73 Perbandingan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 205
No. Judul TabelHal
4.74 Realisasi Penyaluran Pupuk di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 206
4.75 Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2016
IV - 206
4.76 Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2016 IV - 207
4.77 Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2016
IV - 208
4.78 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2016
IV - 209
4.79 Luas Penanaman pada Lahan Kritis Di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2016
IV - 211
4.80 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016
IV - 213
4.81 Permasalahan dan Solusi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016
IV - 214
4.82 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2016
IV - 216
4.83 Permasalahan dan Solusi Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2016
IV - 220
4.84 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2016
IV - 223
4.85 Permasalahan dan Solusi Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2016
IV - 226
4.86 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2016
IV - 227
4.87 Permasalahan dan Solusi Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2016
IV - 228
4.88 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016
IV - 228
No. Judul TabelHal
4.89 Permasalahan dan Solusi Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016
IV - 237
4.90 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Pengawasan PembangunanTahun Anggaran 2016
IV - 239
4.91 Permasalahan dan Solusi Penunjang Urusan Pemerintahan
Pengawasan Pembangunan Tahun Anggaran 2016
IV - 241
4.92 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016
IV - 243
4.93 Permasalahan dan solusi kegiatan urusan Penunjang Pemerintahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016
IV - 246
4.94 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2016
IV - 247
4.95 Permasalahan dan solusi kegiatan urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016
IV - 250
4.96 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016
IV - 251
4.97 Permasalahan dan solusi kegiatan urusan Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016
IV - 252
4.98 Rincian Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016
IV - 252
4.99 Permasalahan dan Solusi Pendukung Urusan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016
IV - 257
4.100 Rincian Program/Kegiatan Pendukung Pemerintahan Umum
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2016
IV - 257
4.101 Permasalahan dan Solusi Pendukung Pemerintahan Umum Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2016
IV - 259
4.102 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum IV - 260
No. Judul TabelHal
Kewilayahan Tahun Anggaran 2016
4.103 Permasalahan dan Solusi Pendukung Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Tahun Anggaran 2016
IV - 271
5.1 Rincian Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diterima Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016
V - 5
5.2 Rincian Program/Kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2016
V - 8
5.3 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2016
V - 10
5.4 Rincian Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2016
V - 10
5.5 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dari Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2016
V - 11
5.6 Rincian Program/Kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2016
V - 12
A. LATAR BELAKANG
Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan
BAB IPENDAHULUAN
keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang di atas, yang selanjutnya juga diatur lebih rinci dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
Dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian progress hasil kinerja pemerintahan kepada DPRD ini dimaksudkan untuk merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan Sepanjang tahun 2016. Kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang
LKPJ Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021. LKPJ Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran 2016 merupakan pertanggungjawaban Gubernur untuk tahun pertama RPJMD periode Tahun 2016-2021.
B. DASAR HUKUM
Peraturan perundangan - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11.Peraturan Dearah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Tahun 2016–2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 13);
15.Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
16.Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7);
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 25);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 48);
19.Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 58);
C. GAMBARAN UMUM DAERAH
Gambaran umum daerah meliputi paparan tentang kondisi geografis, demografis dan kondisi ekonomi Kabupaten Bandung yang secara rinci dapat dipaparkan sebagai berikut :
1. Kondisi Geografis Daerah
Secara geografis wilayah Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 1070 22’ – 1080 50’ Bujur Timur dan 60 41’ – 70 19’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 500 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut, luas wilayah 176.238,67 Ha, yang terbagi ke dalam 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan.
Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240
C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.
2. Kondisi Demografis Daerah
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2016 sebesar 3.596.623 jiwa terdiri atas : Laki-laki 1.823.708 jiwa (50,71 %) dan perempuan 1.772.915 jiwa (49,29 %). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2016 sebesar 1,77%, menurun dibandingkan dengan LPP Tahun 2015 sebesar 1,84%. Walaupun dari segi laju pertumbuhan penduduk menurun namun dari jumlah penduduk masih meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk harus ditangani dengan baik dan komprehensif diiringi dengan upaya pengendalian jumlah penduduk
secara terpadu dan berkesinambungan serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dengan pertambahan jumlah penduduk, akan menimbulkan permasalahan bagi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain : fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, kesehatan dan sebagainya.
Tabel 1.1Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2016 *)
Kelompok Umur Jumlah (jiwa)
0-4 370.686
5-9 358.641
10-14 335.499
15-19 330.705
20-24 307.994
25-29 311.425
30-34 316.185
35-39 287.433
40-44 247.351
45-49 204.499
50-54 162.035
55-59 128.134
60-64 836.50
65+ 152.387
Jumlah Penduduk 3.596.623
*) : Sumber perkiraan / estimasi analisis tim LKPJ
3. Kondisi Ekonomi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan , indeks kesehatan dan indeks daya beli. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, dan indeks daya beli dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.
Tabel 1.2
Capaian Indikator Makro Di Kabupaten Bandung 2015 – 2016
No Indikator 2015 2016*)
1. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.534.114 3.596.623
2. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,84% 1,77
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,89% 5,33
4. Inflasi PDRB 6,09 % 4,15
5. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) 85.793.090,4 94.114.297,2
6. PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) 64.696.966,1 68,144,362,0
7. Pendapatan per Kapita per Tahun 24.275.700 26.167.407
8. IPM 70,05 70,98
9. Indeks Pendidikan 61,73 63,21
10. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,41 8,49
11. Harapan Lama Sekolah 12,13 12,56
12. Indeks Kesehatan 81,65 81,81
13. Angka Harapan Hidup (tahun) 73,07 73,18
14. Indeks Daya Beli 68,17 69,15
15. Daya Beli 9.375 9.882
*) : Sumber perkiraan / estimasi relisasi capaian tahun 2016 hasil analisis tim LKPJ
Berdasarkan perhitungan, IPM Kabupaten Bandung pada Tahun 2016 mecapai 70,98*) point yaitu kontribusi dari Indeks Pendidikan 63,21; Indeks Kesehatan 81,81 dan Indeks Daya Beli 69,15,34. IPM Tahun 2016 ini meningkat 0,93 point dibandingkan IPM Tahun 2015 yang mecapai 70,05 point, Perhitungan IPM tahun 2016 sudah menggunakan metode perhitungan baru.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (value added) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.
Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukan secara makro kinerja perekonomian Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yang mencapai Rp. 94,14 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016 mencapai Rp. 68,14 triliun.
Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2015 – 2016
(Juta Rupiah)
Lapangan UsahaHarga Berlaku Harga Konstan
2015 2016*) 2015 2016*)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
6,809,055.3 6,877,987.2 4,863,228.2 4,908,147.2
2. Pertambangan dan Penggalian
1,867,979.0 1,911,176.9 1,513,034.9 1,533,702.8
3. Industri Pengolahan 44,659,612.9 49,645,656.8 32,992,837.8 34,950,188.9
4. Pengadaan Listrik dan Gas
85,047.8 91,354.6 85,404.2 86,536.2
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah
24,870.8 25,869.4 22,439.6 22,965.3
6. Konstruksi 4,962,557.4 5,465,372.0 4,129,003.4 4,389,648.6
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
12,071,738.5 13,437,480.3 9,138,154.3 9,616,220.0
8. Transportasi dan Pergudangan
3,367,494.9 3,681,165.4 2,405,115.0 2,554,269.2
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
2,084,038.1 2,257,335.5 1,559,534.9 1,637,733.9
10. Informasi dan Komunikasi
1,214,306.8 1,351,711.2 1,273,177.5 1,393,130.4
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
566,854.5 591,236.3 460,141.0 470,729.9
12. Real Estate 920,298.0 990,739.0 767,129.0 801,047.0
13. Jasa Perusahaan 361,052.6 383,854.8 291,563.5 304,145.6
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
1,987,417.0 2,192,449.7 1,459,064.2 1,536,708.6
15. Jasa Pendidikan 2,508,549.9 2,750,505.7 1,980,966.9 2,124,058.7
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
651,253.0 700,269.3 478,769.9 495,150.2
17. Jasa Lainnya 1,650,963.9 1,760,133.1 1,277,402.0 1,319,979.5
KABUPATEN BANDUNG 85,793,090.4 94,144,297.2 64,696,966.1 68,144,362.0
*) Sumber Perkiraan/estimasi realisasi Capaian Tahun 2016 hasil analisis Tim LKPJ
Dari Tabel 1.3 menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,531 triliun atau meningkat sebesar 0,91 % dari tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan mempunyai nilai tambah terbesar tahun ini yaitu
mencapai Rp. 49,64 triliun, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil sebesar Rp. 13,43 triliun, sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 6,87 triliun, sektor Konstruksi sebesar 5,46 triliun, sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 3,68 Triliun, Sektor jasa pendidikan sebesar 2,75 Triliun, Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 2,25 Triliun, Sektor administrasi Pertanahan sebesar 2,19 Triliun, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,53 Triliun, Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1,39 Triliun, Sektor Jasa lainnya sebesar 1,39 Triliun, Sektor Real Estate sebesar 0,80 Triliun, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,49 Triliun, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 0,47 Triliun, Sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,30 Triliun, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08 Triliun, dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan terakhir sector Daur Ulang sebesar 0,02 Triliun.
Hal yang sama untuk nilai tambah bruto adalah konstan (2010) dimana terdapat penambahan beberapa sector yang semula 9 sektor menjadi 17 sektor, menduduki peringkat pertama sector Industri Pengolahan sebesar 34,95 Triliun, diikuti sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,6 Triliun, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,90 Triliun, Sektor Konstruksi sebesar 4,38 Triliun, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,55 Triliun, Sektor Jasa Pendidikan sebesar 2,12 Triliun, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,63 Triliun, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,53 Triliun, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,53 Triliun, Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1,39 Triliun, Sektor Jasa lainnya sebesar 1,39 Triliun, Sektor Real Estate sebesar 0,80 Triliun, sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,49 Trilliun, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,47 Triliun, Sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,30 Triliun, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08 Triliun, dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang sebesar 0,02 Triliun.
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.VISI DAN MISI DAERAH1. Visi Daerah
Tahun 2016 merupakan tahun Pertama kepemimpinan Bupati Bandung pada periode 2016-2021, dengan rencana kerja tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Periode ini merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025. Pada tahap ini perlu perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.
Isu utama yang dihadapi Kabupaten Bandung antara lain : Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrasrturtur wilayah dan tata tuang, Lingkungan Hidup, Masalah Pendidikan, Kesehatan, Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Ketahanan Pangan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.
Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021, yang hendak dicapai adalah “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang dengan harapan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.1
Pokok-Pokok Dan Penjelasan Visi
VisiPokok- Pokok
Visi Penjelasan Pokok- Pokok Visi
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
Maju Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.
Mandiri Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.
Berdayasaing Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik
Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama- sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan utama, yaitu pemerintah, swasta dan masayrakat, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
Sinergi Pembangunan
Perdesaan
Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai aspek pembangunan, dengan memperhatikan
VisiPokok- Pokok
Visi Penjelasan Pokok- Pokok Visi
peningkatkan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Religius Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.
Kultural Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang memiliki nilai- nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masayrakat secara proporsional.
Berwawasan Lingkungan
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
2. Misi DaerahDengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang
maju, mandiri dan mampu bersaing tersebut, maka dirumuskan 9 (sembilan) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2016 – 2021, sebagai berikut :
MisiPertama: “Meningkatkankualitasdancakupanlayananpendidikan”
Misi peningkatan kualitas dan cakupan layan pendidikan sejalan dengan visi Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.Perbaikan dalam sektor pendidikan menjadi misi pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan sektor pendidikan sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya aspek ini dalam pembangunan Kabupaten Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bandung perlu memiliki kapasitas dan daya saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung.
Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas maka diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan, terutama fasilitas sekolah menengah atas yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pada fasilitas- fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa melalui penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.
Misi Kedua: “Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan”
Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan “Sumber Daya Manusiayang Berkualitas”. Dalam hal ini drajat kesehatan penduduk menjadi fokus yang ingin dicapai melalui misi ini. Drajat kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa didukung oleh drajat kesehatan penduduk yang tinggi.
Untuk mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan. Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas puskesmasdan rumah sakit, menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Misi Ketiga: “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tataruangwilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”
Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan ruang.
Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencan. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan menggangu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi pelu pula untuk
diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kelentingan terhadap bencana.
Misi Keempat: “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan secara tidak langsung menciptakan stabilitas kemanan wilayah. Beberapa upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan partisipasi masayrakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.
Misi Kelima: “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”
Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, idustri, pariwisata, koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.
Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada kondisi eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal.
Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan upaya- upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.
Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan competitive advantage sektor ekonomi Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek wisata.
Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan insentif bagi industri yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam hal produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.
Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dna peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan.
Misi Keenam: “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan
sektor ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang memacu perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.
Misi Ketujuh: “Meningkatkan Kemandirian Desa”
Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan tidak semata- mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, lebih dari itu pembangunan perdesaan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan desa. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa yang jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung pembangunan Kabupaten Bandung.
Misi meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan upaya pencapaian pokok visi menciptakan “sumber daya manusia yang berkualitas” serta “ekonomi yang berdaya saing”. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian desa antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perdesaan.
Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan yang Lestari”, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Bandung.
Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.
Misi Kesembilan: “Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah”Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen
keamanan dan ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Bandung, maka penetapan misi meningkatkan keamanan dan ketetiban wilayah mutlak diperlukan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara lain dengan meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan penegakan peraturan daerah, serta Meningkatkan peran serta masayrakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
B.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAHUntuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi serta dijabarkan
dengan beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun (2016 – 2021) Kabupaten Bandung, nampak keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di masing – masing misi.
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikanPendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia
sebagai sumberdaya pembangunan yang merupakan titik sentral pembangunan. Peran pendidikan sebagai engine of growth atau penggerak pembangunan dituntut untuk menghasilkan manusia-manusia unggul yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Pendidikan diselenggarakan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
Adapun definisi pendidikan dalam hal ini yaitu mengacu pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana lingkup pendidikan tidak hanya meliputi pendidikan formal, tetapi juga meliputi pendidikan nonformal seperti pendidikan anak usia dini serta pendidikan informal seperti kursus dan pelatihan.
Pengembangan budaya serta pemberdayaan pemuda merupakan faktor yang tidak terkecuali dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.Kebudayaan daerah merupakan hasil kreativitas dan pemikiran yang memiliki nilai luhur serta merupakan warisan bagi generasi saat ini.Kebudayaan daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dipahami dan dilestarikan oleh masyrakat sehingga pengembangan aspek kebudayaan ini erat kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Demikian pula halnya dengan pemuda, Pemerintah Kabupaten Bandung menempatkan pendidikan dan pemberdayaan pemuda sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan.
Berdasarkan hasil penurunan strategi pembangunan Kabupaten Bandung yang telah ditampilkan dalam subbab sebelumnya, beberapa arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut:
1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal;
2. Optimalisasi daya tampung pada sarana pendidikan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan kapasitas yang memadai;
4. Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja;
5. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;6. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A;7. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh
masyarkat dan dunia usaha;8. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah
dasar;
9. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah menengah;
10.Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat;
11.Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah menengah;
12.Peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional;
13.Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus;
14.Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
15.Penyelenggaraan pendidikan bahasan dan budaya sunda pada setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah);
16.Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan;17.Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;18.Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olah raga bagi kelompok
disabilitas;19.Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;20.Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada fasilitas
pendidikan di setiap kecamatan;21.Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di setiap
kecamatan;22.Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang
pembangunan;23.Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek
huruf;24.Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;25.Peningkatan kesadaran masayrakat untuk menerapkan minat membaca.
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatanPendidikan dan kesehatan merupakan dua komponen dasar yang
pelayanannya bersifat wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kualitas kesehatan penduduk berkorelasi positif dengan produktivitas penduduk. Secara
agergat dalam satu kota/ kabupaten secara tidak langsung aspek kesehatan penduduk akan berpengaruh terhadap perekonomian wilayah.
Selain mencakup upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pengembangan aspek kesehatan juga sejalan dengan upaya pengembangan keluarga berencanan dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan keluarga. Kesehatan berkaitan erat dengan perilaku hidup bersih yang diterapkan oleh setiap keluarga, sehingga berdasarkan hal tersebut upaya pembangunan kesehatan perlu dimulai dari level terbawah yaitu keluarga.
Beberapa kebijakan terkait misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan keseahatan di Kabupaten Bandung untuk rentang tahun 2016 - 2021 yaitu sebagai berikut:
1. Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap kecamatan;
2. Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;3. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana
kesehatan;4. Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;5. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di
setiap kecamatan;6. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang
terdistribusi di seluruh wilayah Kabupaten;7. Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular dan tidak
menular secara periodik;8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk kriteria
prasejahtera;10.Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;11.Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia di
fasilitas- fasilitas kesehatan masyarakat;12.Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;13.Peningkatan emansipasi perempuan di sektor pemerintahan;14.Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang PHBS;
15.Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
16.Penginisiasian desa siaga aktif.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan
a. Sektor Transportasi dan PerhubunganPergerakan atau perpindahan manusia dan barang dari suatu
tempat ke tempat lain dalam rangka untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial merupakan salah satu hal penting yang perlu diakomodasi oleh pemerintah daerah. Implikasi dari pergerakan yang dilakukan secara massal dan bersamaan dalam kurun waktu tertentu akan membentuk suatu aliran (flow).
Dengan adanya aliran pergerakan ini diperlukan rekayasa transportasi untuk menjamin terselenggaranya pergerakan yang cepat, mudah, nyaman, aman, ekonomis dan selaras dengan lingkungan. Dalam merekayasa transportasi, tentunya perlu mempertimbangkan sistem transportasi wilayah yang didalamnya mengatur pergerakan manusia dan barang antara lokasi asal dan lokasi tujuan dalam wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan berbagai prasarana dan sarana atau moda.
Rencana sistem prasarana transportasi untuk Kabupaten Bandung berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Dalam konteks transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, maka demand pergerakan eksisting yang mengarah ke Bandung dan Cimahi sebagai kota inti perlu ditanggulangi dengan segera. Konsep transportasi yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan transportasi yang direncanakan di Kabupaten Bandung, antara lain:
1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
2. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;3. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat memicu
kemacetan lalu lintas;4. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;5. Pengembangan dan penataan terhadap simpul- simpul transportasi;6. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;7. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan berkala
mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;8. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya peningkatan
layanan transportasi publik;9. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);10.Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.
b. Sektor Sumber Daya AirDalam sektor sumber daya air, pengembangan diarahkan pada
upaya untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Mengacu pada tujuan tersebut, pengembangan ditekankan pada tiga aspek yang meliputi, penyediaan serta peningkatan akses terhadap air bersih dan air baku, pengendalian banjir yang kerap melanda serta pengembangan infrastruktur drainase perkotaan. Secara detail arah kebijakan pembangunan sektor sumber daya air di Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
2. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;3. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;4. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya.
c. Sektor PermukimanUntuk sektor permukiman, arah kebijakan lebih ditekankan pada
upaya yang sejalan dengan strategi mengembangkan serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Beberapa arah kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat Berpenghasilan
Rendah
d. Sektor Telekomunikasi dan InformatikaSebagai upaya mengoptimalkan sistem telekomunikasi dan
informatika di Kabupaten Bandung, beberapa arah kebijakan dalam sektor telekomunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut:
1. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang perhubungan;2. Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah terhadap
publik.
e. Sektor Listrik dan EnergiUntuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya
peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan
f. Sektor Tata RuangPenataan ruang merupakan komponen krusial yang penanganannya
bersifat mutlak diperlukan dalam menjamin keberlangsungan pembangunan. Pada dasarnya pengembangan tata ruang di Kabupaten Bandung diarahkan pada tiga komponen yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sehubungan hal tersebut, maka arah kebijakan dalam sektor tata ruang pun sejalan dengan upaya penyelenggaraan ketiga komponen tersebut.
Selain dari pada itu, dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang yang komprehensif mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan, penyelenggaraan tata ruang Kabupaten Bandung juga akan diarahkan pada penyelenggaraan tata ruang yang terpadu dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
Terkait dengan aspek kebencanaan, mengacu pada hasil Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) kabupaten Bandung, terdapat
beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa rekomendasi antara lain:
1. Relokasi penduduk dari daerah rawan bencana, misal memindahkan penduduk yang berada dipinggir tebing yang mudah longsor;
2. Pelatihan- pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di sebuah daerah;
3. Pengkondisian rumah atau sarana umum yang tanggap bencana;4. Penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan.
Rekomendasi di atas turut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan sektor tata ruang. Secara detail, arahan kebijakan dalam sektor tata ruang Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;3. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang dalam
lingkup pemerintah;4. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung
terhadap upaya penertiban pengendalian pemanfaatan ruang;5. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak
bencana;6. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;7. Pembangunan polder dan kolam retensi;8. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial MasyarakatSalah satu faktor penting yang mendukung kondusifnya
pembangunan wilayah yaitu aspek kesejahteraan sosial masayrakat. Kesejahteraan Sosial akan berpengaruh luas terhadap berbagai aspek pembangunan, terutama terhadap keamanan dan ketertiban umum wilayah. Didasari pertimbangan tersebut, maka dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung periode 2016 – 2021 ditetapkan misi yang secara khusus bertujuan sebagai upaya meningkatkan
kesejahteraan sosial masayrakat. Beberapa kebijakan terkait misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain sebagai berikut:1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan
Masalah Kesejahteraan Sosial;3. Peningkatan lapangan pekerjaan;4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenag kerja.
5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
Untuk membangun perekonomian Kabupaten Bandung yang berdaya saing, beberapa sektor yang menjadi prioritas pengembangan antar lain meliputi sektor perdagangan dan jasa, sektor industri, sektor agrobisnis, sektor pariwisata, sektor koperasi dan UMKM serta sektor investasi. Arah kebijakan untuk setiap sektor tersebut dijabarkan sebagai berikut.
a. Sektor Perdagangan dan JasaPembangunan ekonomi secara umum dipahami sebagai usaha-
usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil, juga untuk meningkatkan produktivitas.Hal ini berfungsi untuk mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Dalam RPJPD tertuang tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja 2025 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya yang terukur untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, sasaran pokok pembangunan di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu:
1. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing, dengan ditandai oleh hal-hal berikut:a) Terwujudnya industri manufaktur berbasis potensi lokal dicirikan
oleh meningkatnya jumlah penggunaan bahan baku lokal sebagai pendorong kegiatan industri manufaktur sehingga mampu menjadi basis ekonomi masyarakat, serta memberi kontribusi bagi peningkatan PDRB;
b) Terwujudnya pusat-pusat perdagangan produk unggulan lokal dicirikan oleh meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan, meluasnya jangkauan pasar ke tingkat internasional serta meningkatnya prasarana pendukung fasilitas pusat perdagangan produk unggulan;
c) Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing dicirikan dengan ketahanan pangan mandiri melalui pendorongan diversifikasi usaha tani ke arah pengembangan agrobisnis dan agroindustri dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita petani;
d) Meningkatnya penataan dan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata dicirikan dengan meningkatnya pangsa pasar pariwisata lokal di tingkat internasional, berkembangnya keragaman objek-objek wisata, serta ditandai oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pariwisata;
e) Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti dicirikan oleh meningkatnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Bandung;
f) Mewujudkan penyediaan infrastruktur wilayah baik kuantitas maupun kualitas secara memadai dicirikan oleh meningkatnya kondisi dan kinerja jaringan jalan dan jembatan, terpenuhinya listrik
di setiap kecamatan, tercapainya cakupan pelayanan dan kualitas air minum, serta terpenuhinya debit andalan air baku di setiap Daerah Irigasi (DI).
Arah pembangunan 2005-2025 dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing diarahkan pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Tantangan dalam membangun perekonomian di Kabupaten Bandung hendaknya dapat memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif dengan memaksimalkan ketersediaan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Kabupaten Bandung.
Sektor-sektor yang selama ini memberikan sumbangan terbesar bagi nilai PDRB meliputi sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian. Ketiga sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 67,7%. Upaya untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing dilakukan melalui penguatan dan pengembangan industri manufaktur yang berbasis potensi sumber daya lokal, pengembangan sentra-sentra perdagangan produk unggulan lokal, pengembangan agropolitan, pengembangan kepariwisataan, pengembangan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah.
Sasaran pembangunan dibidang ekonomi pada tahun 2025 mendatang hendaknya mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp45.029.300/tahun atau setara dengan US$4.502 (asumsi kurs US$ sebesar Rp10.000). Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan, diantaranya:1. Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor
perdagangan, hotel dan restoran;2. Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;3. Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong
perkembangan iklim usaha perdagangan;4. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;5. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan
pasar rakyat;6. Penataan dan pemberdayaan PKL;
7. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
8. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting;
9. Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan kemitraan produsen dengan pedagang pasar;
10.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;11.Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk;12.Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;13.Pengembangan E-Commerce;14.Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;15.Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri;16.Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan Pemasaran
dalam wadah Bussiness Development Center.
b. Sektor Usaha AgrobisnisSebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Bandung, sektor
pertanian menjadi salah satu prioritas pengembangan yang sejalan dalam mendukung pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung. Beberapa araha kebijakan terkait pengembangan sektor usaha agribisnis antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;2. Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra pemasaran
produk pertanian, peternakan dan perikanan;3. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian, peternakan dan
perikanan; serta4. Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.
c. Sektor Pariwisata
sektor perdagangan/ jasa, industri dan agrobisnis, sektor lain yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Bandung yaitu sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini, arah kebijakan meliputi:
1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung;2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan
ekowisata;3. Peningkatan promosi pariwisata;4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata
serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;5. Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang memadai menuju
kawasan objek wisata.
d. Sektor Koperasi dan UMKMDalam sektor koperasi dan UMKM, kebijkaan di arahkan pada upaya
tercapainya sasaran untuk emningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM. Beberapa arah kebijakan terkait hal tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan klaster UMKM;
2. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;3. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;5. Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi;6. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;7. Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian, perdagangan
dan usaha kecil menengah;8. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi pengolahan
limbah dalam sektor industri;9. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan dunia
usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan;10.Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk unggulan yang
mampu bersaing di pasar internasional; 11.Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM / IKM;
12.Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses produksi UMKM dan IKM;
13.Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM;14.Pegembangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM dan IKM;15.Pengembangan Legailitas Hak Cipta;16.Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan
ciri khas / keunikan produk;17.Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang pertumbuhan
industri olahan berbasis masyarakat;18.Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan industri olahan
berbasis masyarakat.
e. Sektor Investasi/ Penanaman ModalDalam sektor investasi/ penanaman modal, kebijakan akan
diarahkan pada upaya meningkatkan investasi, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif. Beberapa arah kebijakan terkait hal tersebut antara lain:
1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi;
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan HidupLingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupannya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya.
Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung sudah perlu mendapatkan perhatian khusus karena jika tidak ditangani secepatnya dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk jangka panjang. Pembuangan limbah padat yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan, pembuangan limbah cair yang tidak melalui proses
pengolahan terlebih dahulu juga akan mencemari sungai yang pada akhirnya akan merusak biota di dalam ekosistem sungai, sementara polusi udara yang ditimbulkan dari proses pembuangan residu ke udara tanpa disaring terlebih dahulu akan menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Mengacu pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD yang telah disusun oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, rekomendasi bentuk mitigasi terhadap lingkungan hidup yang terkait dengan pencemaran udara antara lain:
1. Memasang filter pada cerobong asap pabrik/ industry;2. Pembangunan RTH pada kawasan industri dan jalur hijau sekitar pabrik;3. Pembangunan jalur hijau di kanan kiri jalan;4. Vegetasi disetiap pembangunan perumahan baru.
Adapun rekomendasi terhadap kerusakan lingkungan hidup, khusus terkait lahan kritis antara lain:
1. Memberikan penyuluhan kepada petani ladang berpindah untuk mengubah sistem pertanian dari ladang berpindah menjadi ladang menetap;
2. Melarang penebangan hutan liar tanpa izin dari pemerintah, dalam hal ini dinas kehutanan;
3. Memberikan sanksi tegas kepada pembalak sehingga memberi efek jera;4. Memberikan pengarahan tentang penebangan hutan secara selektif, artinya
pohon yang ditebang harus benar- benar pohon yang layak untuk ditebang dan tidak dilakukan secara bersamaan untuk jenis hutan produksi (penataan jadwal);
5. Melakukan penghijauan, yaitu penanam tanaman di luar kawasan hutan, khususnya lahan- lahan kritis;
6. Untuk mitigasi lahan kritis akibat erosi, bentuk mitigasi antara lain menerapkan sistem terasering (membuat teras- teras bertingkat pada tanah pertanian yang letaknya miring), countur plowing (membajak menurut garis kontur), dan crop rotation (pergantian jenis tanaman supaya tana tidak
kehabisan salah satu unsur hara aibat penyerapan secara terus menerus oleh satu jenis tanaman).
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan serta mempertimbangkan rekomendasi KLHS, maka kebijakan lingkungan hidup yang direncanakan di Kabupaten Bandung, antara lain:
1. Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat;
2. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi lingkungan;
4. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan;
5. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan;
7. Peningkatan pelestarian sumber daya hutan;8. Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;9. Peningkatan penangananlahankritis;10.Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;11.Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam secara intensif
antara pemerintah dan masyarakat;12.Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha;13.Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan
bukan umum;14.Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan
hidup;15.Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.
7. Meningkatkan Kemandirian DesaPengembangan perdesaan menjadi salah satu perhatian pemerintah
Kabupaten Bandung. Penetapan misi meningkatkan kemandirian desa sejalan untuk mendukung gerakan pembangunan desa semesta (Gerakan Desa) sebagaimana arahan dalam Surat Keputusan Menko PMK No 2 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Penguatan Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian desa yang diharapkan dapat mendorong perkembangan Kabupaten Bandung secara keseluruhan.Terlebih lagi mengingat luas wilayah Kabupaten Bandung yang sebagian besar merupakan wilayah perdesaan. Dalam rangka pengembangan perdesaan tersebut, maka kebijakan diarahkan pada:
1. Pengembangan desa mandiri percontohan;2. Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.
8. Meningkatkan Reformasi BirokrasiPeran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat memperoleh
pelayanan yang baik dapat dilihat dari kinerja pelayanan publik. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, maka akan semakin baik pula kehidupan masyarakat dari segi ketertiban administrasi, ketertiban bermasyarakat, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pelayanan publik di Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Beberapa kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik yang direncanakan, diantaranya:1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
pemerintah;2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP;3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah;4. Penataan Kelembagaan;5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;
6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur kearsipan;
7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo ;
8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;9. Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;10.Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan
Pemkab Bandung;11.Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;12.Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK);13.Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi;14.Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan
pendapatan daerah;15.Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;16.Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan yang
dianggarkan;
9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum WilayahPenyelenggaraan tujuh misi yang telah dipaparkan sebelumnya tidak
dapat dilepaskan dari aspek keamanan dan ketertiban wilayah. Keberhasilan pencapaian pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan terwujud tanpa didukung oleh stabilitas kemanan wilayah. Beberapa kebijakan terkait misi meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara lain sebagai berikut:1. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;2. Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam masyarakat;3. Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam mengamankan
wilayah;4. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi
dini;5. Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi tentang
wawasan kebangsaan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;7. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat;8. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2021
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
Misi 1 :Meingkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
1 Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan
1.1. Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.
1.1.1. Meningkatkan efisiensi sekolah
1.1.1.1.Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
1.1.1.2.Optimalisasi daya tampung pada sarana pendidikan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal
1.1.2. Meningkatkanjumlah ruang kelas belajar
1.1.2.1.Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan kapasitas yang memadai
1.1.3. Meningkatkan jumlah sekolah menengah atas kejuruan
1.1.3.1.Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
1.1.4. Menginisiasi pengembangan kawasan pendidikan terpadu
1.1.4.1.Pengembangan kawasan pendidikan terpadu
1.1.5. Meningkatkan mutu pelayanan sarana pendidikan
1.1.5.1.Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A
1.2. Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah
1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan usia dini
1.2.1.1.Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarkat dan dunia usaha
1.2.2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah tingkat sekolah dasar dan sederajat
1.2.2.1.Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah dasar serta
1.2.3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah
1.2.3.1.Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah menengah
1.2.4. Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan ke sekolah menengah atas
1.2.4.1.Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat
1.2.3.2.Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah menengah
1.2.5. Mendorong peningkatan jumlah siswa SMK
1.2.5.1.Peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional
1.2.6. Menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang berkebutuhan
1.2.5.2.Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
khusus berkebutuhan khusus.
1.3. Meningkatnya jumlah guru profesional
1.1.1. Menyelenggarakanan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
1.1.1.1.Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
1.4. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal
1.1.2. Meningkatkan pengenalan serta menanamkan budaya sunda sejak dini
1.1.2.1.Penyelenggaraan pendidikan bahasan dan budaya sunda pada setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah)
1.1.3. Melestarikan kebudayaan daerah
1.1.3.1.Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan
1.1.4. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi, olah raga rekreasi, olah raga bagi disabilitas dan oleh raga aparatur sipil negara
1.1.4.1.Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA
1.1.4.2.Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olah raga bagi kelompok disabilitas
1.1.4.3.Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur
1.1.5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga
1.1.5.1.Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada fasilitas pendidikan di setiap kecamatan
1.1.5.2.Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
1.1.6. Menyelenggarakan pendidikan non-formal
1.1.6.1.Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek huruf
1.1.7. Menyelenggarakan pendidikan non-formal
1.1.7.1.Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek huruf
1.1.7.2.Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C
1.5. Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung
1.5.1. Meningkatkan minat baca masyarakat
1.1.7.3.Peningkatan kesadaran masayrakat untuk menerapkan minat membaca
2 Misi 2 : Menoptimalkan kuantitas dan kulaitas pelayanan kesehatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat
2.1. Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah
2.1.1. Meningkatkan efektivitas ketersediaan sarana kesehatan
2.1.1.1.Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap kecamatan
2.1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada sarana kesehatan
2.1.2.1.Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public
2.1.2.2.Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana kesehatan
2.1.2.3.Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah
2.1.3. Mengoptimalkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
2.1.3.1.Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di setiap kecamatan
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
2.1.4. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dalam penyediaan atau peningkatan kualitas tenaga kesehatan
2.1.4.1.Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang terdistribusi diseluruh wilayah kabupaten
2.2. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera
2.2.1. Menurunkan Angka Kesakitan
2.2.1.1.Peningkatan kualitas kesehatan siswa sekolah dasar
2.2.1.2.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan
2.2.2. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk
2.2.2.1.Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat
2.2.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera
2.2.3.1.Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan pasien yang masuk kriteria prasejahtera
2.2.4. Mengendalikan kelahiran serta mengurangi persentase pernikahan usia dini
2.2.4.1.Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
2.2.5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja dan lansia
2.2.5.1.Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia di fasilitas- fasilitas kesehatan masyarakat
2.2.6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan keluarga
2.2.6.1.Peningkatan peran fungsi wanitas dalam pembinaan keluarga
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
2.2.6.2.Peningkatan emansipasi perempuan di sectorpemerintahan
2.3. Meningkatnya kesadaran penduduk untukmenerapkan perilaku hidup bersih
2.3.1. Meningkatkan promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program
2.3.1.1.Peningkatan penyebarluasan infornmasi/ kampanye tentang PHBS
2.3.1.2.Penginisiasian desa siaga aktif
3 Misi 3 :Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tataruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan
Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah
3.1. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)
3.1.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan
3.1.1.1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung
3.1.2. Memperbaiki kondisi lalu lintas, mengurangi hambatan samping jalan dan meningkatkan tingkat keamanan lalu lintas
3.1.2.1. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan
3.1.2.2. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat memicu kemacetan lalu lintas
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
3.1.2.3. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas
3.1.2.4. Pengembangan dan penataan terhadap simpul- simpul transportasi
3.1.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik
3.1.3.1. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu
3.1.3.2. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum
3.1.4. Pengembangan Sistem Transportasi Umum Masal
3.1.4.1. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya peningkatan layanan transportasi publik
3.1.4.2. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT)
3.1.5. Menyusun data base dan rencana transportasi yang terintegrasi
3.1.5.1. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi
3.2. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air
3.2.1. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih
3.2.1.1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung
3.2.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi
3.2.1.1. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
3.2.2. Meningkatkan ketersediaan air baku
3.2.2.1. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku
3.2.2.2. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya
3.3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung
3.3.1 Meningkatkan penataan infrastruktur kawasan ibu kota Kabupaten Bandung
3.3.1.1 Pengembangan sistem jaringan jalan dan drainaseKawasan Perkotaan Soreang
3.3.1.2. Penataan Kawasan Perkotaan Soreang
3.4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
3.4.1. Meningkatkan kualitas permukiman penduduk
3.4.1.2. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3.4.1.3. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat Berpenghasilan Rendah
3.4.2. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan/data dan informasi bidang keciptakaryaan
3.4.2.2. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan /data dan informasi bidang keciptakaryaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sektor Cipta Karya
3.5. Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi
3.5.1. Meningkatkan keterpaduan sistem informasi perhubungan
3.5.1.2. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang perhubungan
3.5.2. Meningkatkan ketersampaian informasi
3.5.2.2. Peningkatan alternatif media komunikasi
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
pemerintah kepada masyarakat
pemerintah terhadap publik
3.6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah
3.6.1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jairngan listrik
3.6.1.1 Peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan
3.7. Meningkatnya efiektivitas perencanaan tata ruang
3.7.1. Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang
3.7.1.1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
3.7.2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang antar wilayah
3.7.2.1. Intensifikasi kerjasama penyelenggaraan perencanaan tata ruang dengan kabupaten/kota yang berbatasan
3.8. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah
3.8.1. Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang
3.8.1.1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang
3.8.2. Meningkatkan sinergitas pemanfaatan ruang dalam lingkup internal
3.8.2.1. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang dalam lingkup pemerintah
3.9. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
3.9.1. Meningkatkan kontrol terhadap pemanfaatan ruang
3.9.1.1. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian pemanfaatan ruang
3.10. Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi
3.10.1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi
3.10.1.1. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
sanitasi lingkungan
3.10.1.2. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan
3.10.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
3.10.2.1. Peningkatan kesadaran serta jumlah komunitas masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan permukiman
3.11. Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana
3.11.1. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana
3.11.1.1. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana
3.12. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir
3.12.1 Meningkatkan infrastruktur rawan banjir
3.12.1.1. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir
3.12.2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
3.12.2.1. Pembangunan polder dan kolam retensi
3.12.2.2. Pengelolaan system jaringan drainase
4 Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten
4.1. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
4.1.1. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS
4.1.1.1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4.1.1.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial
4.2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan
4.2.1. Meningkatkan kesempatan kerja
4.2.1.1. Peningkatan lapangan pekerjaan
4.2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja
4.2.2.1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
5 Misi 5 : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif
5.1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan
5.1.1. Meningkatkan ketahanan pangan
5.1.1.1.Pemantapan dan kemandirian pangan
5.2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
5.2.1. Memperluas jangkauan pemasaran komoditas pertanian unggulan
5.2.1.1.Peningkatan pemasaran produk pertanian unggulan
5.3. Meningkatnya kesejahteraan petani
5.3.1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani
5.3.1.1.Peningkatan keberpihakan kepada petani
5.3.2. Meningkatkan intensitas penyuluhan petani
5.3.2.1.Peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian
5.4. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung
5.4.1. Meningkatkan jumlah objek pajak dan pengawasan pajak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran
5.4.1.1.Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor perdagangan, hotel dan restoran
5.4.2. Mengembangkan aglomerasi perdagangan
5.4.2.1.Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
5.4.2.2.Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat
5.4.2.3.Penataan dan pemberdayaan PKL
5.4.3. Meningkatkan Efisiensi Distribusi Dan Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri
5.4.3.1.Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan
5.4.3.2.Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting
5.4.3.3.Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan kemitraan produsen dengan pedagang pasar
5.4.3.4.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN
5.4.3.5.Peningkatan Perlindungan konsumen
5.4.4. Meningkatkan Pangsa Pasar dan Memperluas Pemasaran Barang dan Jasa
5.4.4.1.Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk
5.4.4.2.Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata
5.4.4.3.Pengembangan E-Commerce
5.4.4.4.Peningkatan ekspor produk barang dan jasa
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
5.4.4.5.Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5.4.4.6.Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan Pemasaran dalam wadah Bussiness Development Center
5.5. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan
5.5.2. Mengembangkan sentra dan klaster pengembangan UMKM unggulan berbasis eknomi kreatif
5.5.2.1.Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan klaster UMKM
5.5.2.2.Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix
5.5.2.3.Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan
5.5.2.4.Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran
5.5.3. Meningkatkan akumulasi, aksesibilitas dan kemampuan permodalan
5.5.3.1.Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi
5.5.3.2.Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal
5.5.3.3.Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian, perdagangan dan usaha kecil menengah
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
5.5.4. Meningkatkan SDM, Sarana Prasarana dan Implementasi Teknologi Serta Pengembangan Sistem inovasi di bidang produksi dan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional;
5.5.4.1.Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi pengolahan limbah dalam sektor industri
5.5.4.2.Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan
5.5.4.3.Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional;
5.5.5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM / IKM
5.5.5.1.Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM / IKM
5.5.6. Meningkatkan mutu, sertifikasi maupun standarisasi mutu proses, produksi dan produk KUKM-IKM
5.5.6.1.Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses produksi UMKM dan IKM
5.5.6.2.Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM
5.5.6.3.Pegembangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM dan IKM
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
5.5.6.4.Pengembangan Legailitas Hak Cipta
5.5.7. Pengembangan ciri khas/ keunikan produk
5.5.7.1.Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan ciri khas / keunikan produk
5.5.8. Mengembangkan Agroindustri
5.5.8.1.Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat.
5.5.8.2.Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat.
5.6. Meningkatnya destinasi wisata
5.6.2. Meningkatkan jumlah destinasi wisata
5.6.2.1.Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung
5.6.2.2.Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata
5.6.3. Meningkatkan jumlah wisatawan
5.6.3.1.Peningkatan promosi pariwisata
5.6.4. Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata
5.6.4.1.Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
5.6.5. Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata
5.6.5.1.Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang memadai menuju kawasan objek
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
wisata5.7. Meningkatnya
investasi5.7.1. Meningkatkan
investasi/ penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri
5.7.1.1.Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah
5.7.1.2.Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi
5.7.2. Menyederhanakan prosedur investasi
5.7.2.1.Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi
6 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan
6.1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
6.1.1. Mengembangkan sistem informasi lingkungan
6.1.1.1.Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat
6.1.2. Membina dan mengawasi usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan
6.1.2.1.Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
6.1.2.2.Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi lingkungan
6.1.2.3.Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan
6.1.3. Meningkatkan kesadaran masayrakat untuk berpartisipasi langsung dalam
6.1.3.1.Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan
lingkungan hidup
6.2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam
6.2.1. Mengendalikan kerusakan hutan dan lahan
6.2.1.1.Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan
6.2.1.2.Peningkatan pelestarian sumber daya hutan
6.2.2. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau
6.2.2.1.Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat
6.2.3. Mengurangi tingkat kerusakan hutan
6.2.3.1.Peningkatan penanganan lahan kritis
6.2.4. Memelihara dan meningkatkan ketersediaan air tanah
6.2.4.1.Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah
6.2.5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya alam
6.2.5.1.Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam secara intensif antara pemerintah dan masyarakat
6.2.6. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau
6.2.6.1.Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
6.2.7. Meningkatkan kualitas sarana prasarana TPU
6.2.7.1.Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan bukan umum
6.3. Terselenggaranya adaptasi perubahan iklim
6.3.1. Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim di masayrakat
6.3.1.1.Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah
7 Misi 7 : Meningkatkan Kemandirian Desa
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah
7.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan
7.1.1. Membangun desa percontohan
7.1.1.1.Pengembangan desa mandiri percontohan
7.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
7.2.1. Meningkatkan swadaya masyarakat bagi pembangunan desa
7.2.1.1.Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa
8 Misi 8 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik
8.1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah
8.1.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah
8.1.1.1.Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah
8.1.2. Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward and punishment
8.1.2.1.Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP
8.1.2.2.Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
8.2. Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi kelembagaan
8.2.1. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah
8.2.1.1.Penataan Kelembagaan
8.3. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah
8.3.1. Inventarisasi potensi daerah
8.3.1.1.Penyusunan data potensi wilayah kecamatan
8.4. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik
8.4.1. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah
8.4.1.1.Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
kearsipan8.4.2. Meningkatkan
transparansi informasi dan pelayanan publik
8.4.2.1.Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo
8.4.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
8.4.3.1.Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan
8.4.4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
8.4.4.1.Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat
8.5. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
8.5.1. Menyelenggarakan E-Government di lingkungan Pemkab Bandung
8.5.1.1.Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Pemkab Bandung
8.5.1.2.Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government
8.5.1.3.Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
8.6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
8.6.1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
8.6.1.1.Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi
8.6.2. Meningkatkan efiktivitas manjemen aset daerah
8.6.2.1.Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
8.7. Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah
8.7.1. Meningkatnya kepastian hukum terhadap
8.7.1.1.Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Tujuan Misi Sasaran Misi
Strategi dan Arah Kebijakan Strategis
untuk Mencapai Sasaran Misi
Strategi Arah kebijakan Misi
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
8.8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
8.8.1. Optimalisasi akurasi dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan
8.8.1.1.Mengoptimalkan kesesuai program yang direncanakan dengan yang dianggarkan
9 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah
Menciptakan stabilitas keamanan wilayah dalam mendukung pembangunan wilayah
9.1. Meningkatnya kemanan dan ketertiban masyarakat
9.1.1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat
9.1.1.1.Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah
9.1.1.2.Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam masyarakat
9.1.2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah
9.1.2.1.Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam mengamankan wilayah
9.1.2.2.Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHIndikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah
Pemerintah Kabupaten Bandung berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:
1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;5. Penanggulangan banjir dan kekeringan;6. Reformasi birokrasi;7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;9. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan;10.Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH;11.Pemantapan stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat.
A. PENDAPATAN DAERAH
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
BAB IIIKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
Kebijakan keuangan dalam hal ini adalah menyangkut kebijakan pengelolaan APBD meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2016, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang disepakati antara Bupati Bandung dengan Pimpinan DPRD Kabupaten
Bandung melalui Nota Kesepakatan Nomor 910 /1747/DPPK903 /1803 /PSD tanggal 06 Oktober
2015 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 dan Nota Kesepakatan Nomor 910 /1748/DPPK903 /1804 /PSD tanggal 06 Oktober
2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 yang disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
Nomor910 /1867/DPPK903 /2001/PSD
tanggal 23 September 2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
Nomor910 /1868/DPPK903 /2002/PSD
tanggal 23 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 direncanakan meningkat baik dari PAD maupun dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sedangkan Dana Perimbangan mengalami penurunan. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):
a. Pajak Daerah
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan Pajak Daerah direncanakan meningkat terutama dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan, dan untuk Pajak Reklame dan Pajak Parkir tidak mengalami perubahan.
b. Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan dari yang diproyeksikan terutama dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Sewa Alat-Alat Berat pada Kecamatan, sedangkan Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Dispertasih, Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa alat-alat berat dan sewa laboratorium), Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Kecamatan dan Retribusi Ijin Gangguan pada Kecamatan direncanakan meningkat. Adapun Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Ijin Usaha Perikanan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan,
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi IMTA, dan Retribusi Ijin Gangguan tidak mengalami perubahan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 mengalami penurunan dari yang diproyeksikan, terutama dari dividen Bank BJB. Hal ini didasarkan pada hasil RUPS Bank BJB. Sedangkan dari PDAM, PT. BPR Kertaraharja dan PT. CBS tidak mengalami perubahan.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2016 meningkat terutama dari Jasa Giro, penerimaan BLUD RSUD Majalaya, dan penerimaan BLUD RSUD Cicalengka. Sedangkan penerimaan dari penghapusan barang milik daerah, Penerimaan Dari Distanbunhut, Penerimaan dari Penjualan Hasil Peternakan, Penerimaan BLUD RSUD Soreang, Penerimaan dari BPJS/Kapitasi (UPTD Yankes), dan Penerimaan dari BLUD Puskesmas tidak mengalami perubahan.
2) Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami penurunan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami penurunan
sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Dana Desa tidak mengalami perubahan.
2. Strategi Pencapaian Target Pendapatan DaerahPencapaian target proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran
2016 akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :a. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam
rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.b. Intensifikasi penerimaan PAD baik dari sektor pajak maupun retribusi
daerah termasuk didalamnya penataan dan pembenahan manajemen data penerimaan PAD;
c. Melakukan evaluasi/revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian masyarakat.
d. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dalam rangka mengurangi kesenjangan terhadap Perekonomian Daerah;
e. Optimalisasi pemungutan piutang Pajak Daerah melalui penagihan aktif;f. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja langsung SKPD agar dapat
mendorong peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama pembentuk PAD;
g. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan akses kepada masyarakat dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
h. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
i. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Dinas dalam pelaksanaan kegiatan operasional lapangan;
j. Mengoptimalkan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
k. Melaksanakan Pemeriksaan Pajak secara maksimal kepada para wajib pajak yang belum melaksanakan ketentuan serta menerapkan sanksi yang tegas bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan DaerahPada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bandung menganggarkan
pendapatan sebesar Rp4.569.928.291.034,78 dan terealisasi sebesar Rp4.607.669.372.893,37 atau 100,83%.
Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar Rp3.809.165.183.290,10 dan terealisasi sebesar Rp3.751.155.128.639,00 atau 98,48% memberikan kontribusi sebesar 81,41% sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp760.763.107.744,68 dan terealisasi sebesar Rp856.514.244.254,37 atau 112,59% baru dapat memberikan kontribusi sebesar 18,59%. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dianggarkan dan tidak terealisasi atau 0,00%.
Meskipun ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih tinggi namun kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah meningkat cukup signifikan 5 (Lima) tahun terakhir. Berdasarkan data realisasi PAD Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: Tahun 2012 sebesar 12,62%, Tahun 2013 sebesar 15,06%, Tahun 2014 sebesar 17,38, Tahun 2015 sebesar 17,52% dan pada Tahun 2016 sebesar 18,59%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 PENDAPATAN
KODE REKENING
Sumber : Laporan Keuangan SKPD dan DPPK Kabupaten Bandung 2016
1.12.13.1 Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2
URAIAN
4 PENDAPATAN
KODE REKENING
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli DaerahMenurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 . 1 Pendapatan Asli Daerah4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total Anggaran PAD Tahun 2016 sebesar Rp 760.763.107.744,68 dan terealisasi sebesar Rp 856.514.244.254,37 atau 112,59%. Dari empat komponen PAD tersebut di atas, pendapatan pajak daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 44,88%, sedangkan yang paling kecil adalah pendapatan retribusi daerah yang memberikan kontribusi sebesar 3,14%. Rincian capaian kinerja PAD dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :
1233.1
3.1.1 Pendapatan Pajak DaerahPendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2016 dianggarkan
sebesar Rp334.229.109.236,00 dan terealisasi sebesar Rp 384.495.956.018,00 atau 115,04%. Dari 10 (Sepuluh) jenis pajak yang dipungut, seluruhnya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Kontribusi yang paling besar untuk jenis pajak daerah kabupaten bandung didominasi oleh 3 jenis pajak, yaitu Pajak Penerangan Jalan PLN yang memberikan kontribusi sebesar Rp131.591.826.182,00 atau 34,22%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang memberikan kontribusi sebesar Rp125.795.268.885,00 atau 32,72% dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang memberikan kontribusi sebesar Rp93.198.190.759,00 atau 24,24%. Sedangkan kontribusi yang paling kecil
adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp151.490.752,00 atau 0,04% dan Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp520.316.508,00 atau 0,14%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.3Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah
Menurut Jenis Pajak Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan4 . 1 . 1 . 06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
Dari tabel 3.3 tersebut dapat dilihat bahwa pajak daerah secara keseluruhan realisasinya mencapai 115,04%. Keberhasilan pencapaian target pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut :1. Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp4.204.098.463,00 atau 140,14%. Keberhasilan ini dicapai dengan mengoptimalkan sosialisasi secara simultan, upaya penagihan aktif dan adanya potensi baru.
2. Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp9.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp12.774.005.471,00 atau 134,46%. Capaian tersebut karena adanya potensi baru, perluasan basis pungutan dari jasa catering dan upaya penagihan aktif yang dilakukan secara intens terhadap Para Wajib Pajak yang menunggak.
3. Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.773.066.735,00 atau 126,65%. Capaian tersebut seiring dengan adanya penambahan jumlah pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat oleh PANPEL PERSIB Bandung.
4. Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp2.850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.239.576.910,00 atau 113,67%. Keberhasilan tersebut adanya upaya penagihan aktif dan penerapan sanksi terhadap Para Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak reklame melalui penertiban atau pembongkaran reklame yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pajak Daerah.
5. Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp127.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp131.591.826.182,00 atau 103,62%. Keberhasilan ini karena meningkatnya jumlah pemasangan baru.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp151.490.752,00 atau 100,99%. Capaian ini ditunjang oleh pelaksanaan Intensifikasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap obyek yang ada.
7. Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp520.316.508,00 atau 104,06%. Keberhasilan ini dicapai dengan upaya-upaya Intensifikasi pemungutan Pajak parkir dan adanya potensi baru.
8. Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp10.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.248.115.353,00 atau 107,12%. Capaian ini diperoleh dengan peningkatan jumlah pemakaian air, adanya potensi baru dan upaya penagihan aktif.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan dianggarkan sebesar Rp82.829.109.236,00 terealisasi sebesar Rp93.198.190.759,00 atau 112,52%. Capaian ini diperoleh dengan pelaksanaan Intensifikasi objek dan subjek PBB-P2, sosialisasi kepada wajib pajak, dan pemutakhiran data piutang melalui sensus piutang PBB-P2 secara bertahap.
10.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp96.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp125.795.268.885,00 atau 130,36%. Capaian ini diperoleh seiring meningkatnya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Bandung.
3.1.2 Pendapatan Retribusi DaerahPenerimaan Retribusi Daerah Tahun 2016 terbagi menjadi 3 (tiga)
kolompok Retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu dari anggaran sebesar Rp26.449.348.063,00
terealisasi sebesar Rp26.937.588.476,00 atau 101,85% dengan kontribusi terbesar diperoleh dari Retribusi Perizinan Tertentu yaitu 51,76%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retibusi Jasa Usaha yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14,32% terhadap retribusi daerah. Anggaran dan realisasi peerimaan Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:
Tabel 3.4Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Menurut Jenis Retribusi Tahun Anggaran 2016
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada Retribusi Daerah yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target. Adapun Penjelasan Retribusi yang mencapai target sebagai berikut:1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dianggarkan
sebesar Rp11.500.000,00 terealisasi sebesar Rp13.175.000,00 atau 114,57%. Keberhasilan ini adanya pemakaman baru, perpanjangan makam per dua tahun, penembokan/ tanda nisan, pemindahan
KODE REKENING URAIAN
4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum
rangka/jenasah tanah makam akibat adanya pembebasan tanah untuk jalan Tol Seroja, dan penarikan retribusi dari penggunaan Ambulance.
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan- Labkes dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp363.225.500,00 atau 181,61% merupakan pendapatan dari retribusi daerah yaitu pendapatan dari laboratorium. Pencapaian ini karena adanya pelayanan UPTD Laboratorium yang terus mengalami peningkatan seiring dengan keberadaan UPTD Laboratorium yang sudah dikenal oleh masyarakat dan meningkatnya mutu layanan UPTD Laboratorium, peralatan pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan juga lebih lengkap.
3. Retribusi Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp277.400.000,00 terealisasi sebesar Rp278.960.000,00 atau 100,56%. Pencapaian target ini dikarenakan stabilnya pemotongan di RPH Pemerintah dengan rata-rata pemotongan 20 ekor/hari sedangkan untuk RPH swasta 5 ekor/hari.
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp580.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp926.550.000,00 atau 159,75% terdiri dari retribusi pelayanan tempat olahraga Stadion Si Jalak Harupat sebesar Rp861.400.000,00, retribusi tempat pariwisata Objek Wisata Situ Cileunca sebesar Rp65.150.000,00. Keberhasilan ini dengan digelarnya pertandingan laga piala presiden dan event PON yang ke XIX di Stadion Si Jalak Harupat dan penambahan jumlah pengunjung ke tempat Objek Wisata,
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp113.027.500,00 terealisasi sebesar Rp118.100.000,00 atau 104,49%. Pencapaian target ini karena dalam proses produksi pembenihan ikan berjalan dengan baik, tidak ada gangguan cuaca dan suhu normal.
6. Retribusi tempat khusus parkir dianggarkan sebesar Rp75.004.000,00 terealisasi sebesar Rp111.040.000,00 atau 148,04%.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp7.631.578.112,00 terealisasi sebesar Rp8.890.817.444,00 atau 116,50%. Pencapaian ini berasal dari sektor Perumahan, Pembangunan komplek pergudangan, Mall/ Pusat perdagangan hasil industri Kabupaten Bandung dan terkoordinirnya pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh petugas lapangan.
8. Retribusi Ijin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan Orang Pribadi dianggarkan sebesar Rp2.094.425.341,00 dan terealisasi sebesar Rp2.815.906.812,00 atau 134,45%. Pencapaian target ini disebabkan:
- Adanya sosialisasi kepada pengusaha/perusahaan dengan surat pemberitahuan Ijin Gangguan bagi perusahaan yang belum mempunyai Ijin Gangguan dan yang telah habis masa berlakunya ijin (wajib heregistrasi).
- Terbitnya IMB baru dan atau Perluasan Bangunan sehingga bisa ditindak lanjuti IG/HO baru dan atau perluasan.
- Sesuai data perusahaan yang telah habisnya masa berlaku IG/HO, sehingga banyak pemohon/perusahaan melaksanakan heregistrasi.
9. Retribusi Pemberian Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp104.400.000,00 terealisasi sebesar Rp112.000.000,00 atau 107,28%. Pencapaian ini karena:- Potensi kendaraan penumpang umum Kabupaten Bandung yang jatuh
tempo pada tahun 2016 sebanyak 261 kendaraan telah mencukupi target retribusi Izin Trayek, realisasi sampai tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 280 kendaraan.
- Menghimbau kendaraan yang sudah tua untuk segera diremajakan jumlah peremajaan pada tahun 2016 sebanyak 21%.
- Penempelan stiker register pada kendaraan yang izin trayeknya telah diregistrasi/diperpanjang.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bekerja sama dengan instansi terkait telah melakukan penyuluhan terhadap awak kendaraan umum (AKUT) sebagai forum untuk mensosialisasikan Peraturan tentang Lalu lintas.
- Memberikan Surat Himbauan maupun Surat Peringatan terhadap para pengusaha angkutan penumpang umum yang melakukan daftar ulang Izin Trayek.
- Dalam rangka memberikan pelayanan prima khususnya Bidang Angkutan telah melaksanakan pelayanan langsung ke daerah-daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak DPC Organda,KKU serta Korwil pada masing- masing wilayah lintasan trayek se Kabupaten Bandung.
10. Retribusi Ijin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp19.572.500,00 dan terealisasi sebesar Rp19.600.000,00 atau 100,14%. Pencapaian ini dikarenakan adanya perluasan kolam sehingga pengenaan retribusi bertambah.
11. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dianggarkan sebesar Rp2.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.094.359.200,00 atau 102,16%. Pencapaian ini karena jumlah tenaga kerja asing bertambah dari jumlah sebelumnya.
12. Retribusi Ijin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.196.320,00 atau 114,95%. Pencapaian ini karena adanya optimalisasi pemungutan retribusi HO melalui jemput bola ke Perusahaan- Perusahaan yang telah jatuh tempo (Heregistrasi) dan adanya optimalisasi melalui potensi sumber PAD untuk retribusi HO dari IMB yang telah terbit.
Adapun Retribusi Daerah Yang Tidak Mencapai Target adalah Sebagai Berikut:1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan
sebesar Rp 2.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.269.527.500,00 atau 78,26%. Hal ini disebabkan : Meningkatnya volume sampah terutama di sekitar fasos/
fasum dan juga protokol, yang menyebabkan kendaraan operasional pengangkutan sampah digunakan sebagai fungsi sosial sehingga mengurangi pelayanan pengangkutan sampah dalam rangka peningkatan PAD.
Sering terjadinya demo masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menuntut untuk segera ditutupnya TPA atau tidak difungsikan lagi sebagai TPA, sehingga pelayanan pengangkutan sampah terhambat.
Adanya pembatasan jumlah Truk pengangkut sampah yang masuk dan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA oleh masyarakat sekitar terutama pada hari Libur/ Hari Besar.
2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp759.996.000,00 dan terealisasi sebesar Rp729.124.700,00 atau 95,94%. Hal ini disebabkan: Kurang bertambahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung akan
adanya Nomor 11 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2012, Perda Nomor 12 Tahun 2012 mengenai perparkiran untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Bandung melalui PAD dari Retribusi Parkir;
Bertambahnya masyarakat atau perseorangan yang memungut Retribusi Parkir di wilayah-wilayah tertentu;
Berkurangnya kendaraan (obyek potensi retribusi parkir yang dapat dipungut retribusinya, terutama kendaraan roda dua)Optimalisasi pendapatan dari tempat khusus parkir seperti pasar, kantor-kantor pemerintah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung;
Kurangnya pemberdayaan masyarakat khususnya juru parkir melalui pembinaan, sosialisasi peraturan dan teknis perparkiran sehingga penyetoran retribusi parkir menjadi lebih meningkat.
3. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp4.380.550.000,00 terealisasi sebesar Rp3.547.142.000,00 atau 80,97%. Hal ini disebabkan karena: Adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1996
tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten daerah Tingkat II Bandung menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2012tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan bahwa besaran pungutan retribusi pasar dikelompokan berdasarkan ukuran sluas kios dan jenis dagangan, dan ini merupakan hal yang baru bagi para pedagang dan belum dapat diterima sepenuhnya walaupun para kepala UPTD telah melakukan Sosialisasi;
Sulitnya penerapan tarif yang bervariasi karena kios dan lapak yang ada belum ditata dan dikelompokan sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana isi Perda dimaksud;
Adanya kios yang buka tutup dan tutup; Adanya sarana dan prasarana di beberapa pasar yang kurang
refresentatif untuk aktifitas berjualan seperti lokasi berjualan yang kena banjir;
Kurang berfungsinya Terminal sebagai titik sentral untuk menujang konsumen datang ke Pasar khususnya Pasar Baleendah;
Terjadi musibah kebakaran Pasar Soreang pada bulan Agustus 2015 yang menghanguskan 8 Kios dan Pasar Sayati pada bulan Desember 2015 sebanyak 13 Kios.
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.216.603.500,00 atau 92,36%. Hal ini disebabkan karena: Penetapan target tidak seimbang dengan nilai target sebesar
Rp2.400.000.000,00 dengan jumlah potensi KWU sebanyak 47.640 kendaraan pada Tahun 2016 sehingga terjadi kekurangan pada pencapaian target;
Masih belum adanya kendaraan wajib uji yang belum KIR, disebabkan kendaraan tersebut diluar daerah, rusak tidak berjalan dengan tidak memberitahu;
Perlu adanya penegakan hukum dalam bentuk operasi dan pengawasan dijalan;
Ada beberapa kendaraan yang tidak melakukan registrasi KIR yang disebabkan masalah ekonomi;
Sebagian kendaraan melakukan mutasi ke tempat lain atau pindah domisili;
Kurangnya kesadaran hukum bagi pemilik kendaraan/pengusaha.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.216.394.610,00 terealisasi sebesar Rp1.012.680.000,00 atau 83,25%. Hal ini disebabkan: Penambahan PAD untuk Stoomwalls di Kecamatan tidak tercapai dikarenakan berkurangnya penggunaan Stoomwalls dengan adanya pembangunan jalan Beton.
6. Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp1.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.399.230.500,00 atau 87,45%. Tidak tercapaian ini dikarenakan respon Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Semula target retribusi terminal ditetapkan berdasarkan potensi pengguna layanan terminal, menindaklanjuti Perpres tersebut, pemungutan retribusi dimaksud dilaksanakan berdasarkan kemampuan Pemkab Bandung dalam memberikan layana, tingkat ketersediaan ruang operasional terminal baru 53,79%.
7. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.350.000,00 atau 37,64%. Hal ini disebabkan: Untuk setiap pelayanan penyedotan tinja di lingkungan rumah
tangga/pemukiman mempunyai tenggang waktu cukup lama kurang lebih 3 sampai 4 tahun;
Belum adanya data akurat sasaran pelayanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung;
Belum adanya tindaklanjut pengalihan pelayanan jasa sedot tinja kepada swasta dan aturan teknis yang jelas terkait kewajiabn, hak dan perijinan yang harus dilakukan oleh Badan Usaha yang memberikan layanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung;
Adanya persaingan Pihak Swasta yang melakukan usaha Penyedotan tinja secara door to door.
3.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu Perusahaan Air Minum (PDAM), Bank Jabar, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta PT Citra Bangun Selaras (CBS), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp62.757.495.249,00 dan terealisasi sebesar Rp62.792.013.347,00 atau 100,06%. Kontribusi terbesar untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah dari Bank Jabar yaitu sebesar Rp57.740.910.802,00 atau 91,96% dan kontribusi terkecil adalah
dari PT Citra Bangun Selaras (CBS) sebesar Rp45.000.000,00 atau 0,07%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.5Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan Tahun 2016 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
3.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang SahLain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, merupakan pendapatan
asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp337.327.155.196,68 terealisasi sebesar Rp382.288.686.413,37 atau 113,33%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan BLUD sebesar Rp320.241.323.925,37 atau 83,74%, sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp123.105.800,00 atau 0,03%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:
Tabel 3.6Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2016
URAIAN4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 337,327,155,196.68 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 105,000,000.00
4 . 1 . 4 . 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya 139,510,800.00 4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Jasa Giro 7,682,910,926.68 4 . 1 . 4 . 04 Pendapatan Bunga 25,000,000,000.00 4 . 1 . 4 . 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0.00
KODE REKENING
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:1. Penjualan Hasil Peternakan dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00
terealisasi sebesar Rp123.105.800,00 atau 117,24%;2. Penjualan Hasil Pertanian dianggarkan sebesar Rp139.510.800,00
terealisasi sebesar Rp654.040.386,00 atau 468,81%;3. Penerimaan Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp7.682.910.926,68 terealisasi
sebesar Rp13.928.561.887,00 atau 181,29%;- Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp.7.682.910.926,68
terealisasi sebesar Rp13.537.746.022,00.- Jasa Giro Bendahara terealisasi sebesar Rp390.815.865,00.
4. Penerimaan Bunga Deposito pada BJB Cabang Soreang dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 28.186.647.793,00 atau 112,75%;
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) tidak dianggarkan, terealisasi sebesar Rp. 52.597.500,00;
6. Penerimaan Pendapatan atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dianggarkan, terealisasi sebesar Rp. 466.694.937,00;
7. Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp. 36.572.848,00, terdiri dari :- Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar
Rp8.460.164,00.- Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi
sebesar Rp12.193.893,00.- Pendapatan Denda Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp326.136,00.- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah terealisasi sebesar
Rp15.592.655,00.8. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar
Rp323.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp520.221.670,00 atau 160,86%;
9. Penerimaan dari Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp304.076.333.470,00 terealisasi sebesar Rp320.241.323.925,37 atau 105,32%, terdiri dari :yaitu dari- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD terealisasi sebesar
Rp205.202.717.088,58;
- Pendapatan Lain-lain BLUD terealisasi sebesar Rp104.491.130,00;- Pendapatan Jasa Giro BLUD terealisasi sebesar Rp2.338.766.129,79;- Pendapatan Kapitasi sebesar Rp112.595.349.577,00.
10.Penerimaan Lain-lain terealisasi sebesar Rp18.078.919.667,00 terdiri dari :- Taspen terealisasi sebesar Rp102.795.500,00;- Pendapatan dari Pengembalian Belanja terealisasi sebesar
Rp17.874.414.064,00;- Pendapatan dari Pengembalian BBM terealisasi sebesar Rp5.780.000,00;- Pendapatan dari Pengembalian BPLH terealisasi sebesar
Rp85.423.125,00;- Pendapatan dari Angsuran Penjualan Aset Daerah terealisasi sebesar
Rp10.506.978,00.
3.2 Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :
Tabel 3.7Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER
4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerntah Pusat
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung, Tahun 2016
3.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah PusatPendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari
Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Tabel 3.8Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung, Tahun 2016
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan baik Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) didasarkan pada Peraturan Presiden.
Adapun Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut:
3.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 dianggarkan sebesar
Rp129.732.129.000,00 dan terealisasi sebesar Rp122.598.021.996,00 atau 94,50%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini:
Tabel 3.9Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016
KODE REKENING URAIAN
4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak
4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2016
3.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun 2016 dianggarkan sebesar
Rp89.815.626.000,00 dan terealisasi sebesar Rp127.864.485.604,00 atau 142,36%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi terealisasi sebesar Rp105.003.510.739,00 atau 154,54% dengan kontribusi 82,12%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:
Tabel 3.10Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam)Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)4 . 2 . 1 . 02 . 04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)4 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti)4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
Pada tahun 2016 Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp2.096.677.101.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.096.677.101.000,00 atau 100% dengan kontribusi 70,07% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp724.321.739.400,00 dan terealisasi sebesar Rp645.086.445.696,00 atau 89,06% dengan kontribusi 21,56%. Adapun Rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :
Tabel 3.11Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
KhususTahun Anggaran 2016
URAIAN REALISASI 2015
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,957,538,845,000.00 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 1,957,538,845,000.00 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum 1,957,538,845,000.00
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
3.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2016.
Dana Alokasi Umum merupakan kontribusi terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan, memberikan kontribusi sebesar 70,07% dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai dan program kegiatan SKPD.
3.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)Dana Alokasi Khusus didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
Pada Tahun 2016 Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membiayai kegiatan Fisik dan Non Fisik. Kegiatan Fisik di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 meliputi 12 bidang yaitu:1) DAK Bidang Pendidikan 2) DAK Bidang Kesehatan3) DAK Bidang Infrastruktur Jalan4) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi5) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum6) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan7) DAK Bidang Pertanian8) DAK Bidang Keluarga Berencana9) DAK Bidang Kehutanan10) DAK Bidang Perdagangan11) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat12) DAK Bidang Infrastruktur Publik DaerahKegiatan Non Fisik meliputi :- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD- Tunjangan Profesi Guru- Tambahan Penghasilan Guru- Bantuan Operasional Kesehatan- Jaminan Persalinan- Bantuan Operasional Keluarga Berencana- Proyek Pemerintah dan Desentralisasi (P2D2).
3.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LainnyaPendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
Pada tahun 2016 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp195.728.743.000,00 terealisasi sebesar Rp195.728.743.000,00 atau 100% dialokasikan untuk Bantuan Dana Desa dari Pusat. Adapun Rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:
Tabel 3.12Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2016
KODE REKENING URAIAN REALISASI 2015
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 734,583,731,000.00 4 . 3 . 4 . 01 Dana penyesuaian 734,583,731,000.00 4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 647,450,106,000.00 Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2016
3.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LainnyaPendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya didasarkan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 19 Oktober Tahun 2016 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 40 tanggal 20 Oktober Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016.
1) Pendapatan Dana Bagi Hasil PajakPada tahun 2016 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dianggarkan sebesar Rp385.407.627.140,10 dan terealisasi sebesar Rp381.354.984.993,00 atau 98,95%.
2) Pendapatan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi
Pada tahun 2016 Pendapatan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi tidak dianggarkan dan tidak terealisasi.
Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 3 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor (PBBKB)4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
KODE REKENING
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung 2016
3.2.4 Bantuan KeuanganBantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 5 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Realisasi bantuan keuangan sebesar Rp181.845.346.350,00 atau 96,99% dari jumlah anggaran sebesar Rp187.482.217.750,00. Kontribusi pendapatan ini dari total pendapatan transfer sebesar 6,08%.
3.3 Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang SahPada Tahun 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak
dianggarkan dan tidak terealisasi atau 0,00%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:
Tabel 3.14Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2016
URAIAN
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
B. BELANJA DAERAH1. Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM yang tertuang dalam Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam RPJMD. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.
Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif dan produktif.
Kebijakan Perubahan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 meliputi:
1.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung :
a. Mengalokasikan kekurangan belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perhitungan yang cermat;
b. Pengurangan Belanja Pegawai sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-579/PK/2016 perihal Penyampaian Informasi Kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016.
c. Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Peningkatan belanja tidak langsung terkait pengalihan DAK Non Fisik BOP PAUD dan peningkatan manajemen pengelolaan air WISP II-LOAN yang semula dianggarkan pada belanja langsung dialihkan ke belanja tidak langsung (hibah) sesuai dengan peraturan teknis Kementerian terkait.
1.2 Kebijakan Belanja Langsung Kebijakan Belanja Langsung dilakukan melalui penyesuaian alokasi
terhadap belanja langsung setiap SKPD dan belanja langsung urusan, diantaranya :
a. Belanja Langsung menurut Urusan
Belanja langsung urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah, kebijakan belanja langsung urusan sebagai berikut: Percepatan peningkatan Kondisi menuju jalan mantap jalan 85%;
Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman (Raksa) :
1. R, Rumah; Program perbaikan permukiman Rumah Tidak Layak Huni;
2. A, Air; Program penyediaan sanitasi air bersih;
3. K, Kakus; Program penyediaan sarana MCK;
4. S, Sampah; Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
5. A, Alam; Program perbaikan alam dan lingkungan;
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta pelayanan dasar, yang diwujudkan dalam bentuk percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM);
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar wilayah, diantaranya terminal, pasar dan sebagainya;
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang serta penanganan kebencanaan;
Peningkatan upaya penanganan banjir dan sampah;
Penyediaan anggaran tipping fee sampah ke TPA Sarimukti;
Peningkatan kemudahan bagi pengembangan Koperasi dan UMKM;
Pemantapan Kemandirian Pangan dan SPM Ketahanan Pangan;
Peningkatan akses pelayanan pendidikan;
Mendorong program-program pada kantong-kantong kemiskinan;
Peningkatan kualitas tenaga kerja (skill);
Peningkatan Sumber Daya aparatur dalam pelayanan publik;
Peningkatan kerjasama dalam rangka stabilitas keamanan daerah;
Peningkatan pelayanan kesehatan;
Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
Insentif Linmas;
Pelaksanaan Operasi Ketupat;
Pelaksanaan Distribusi Raskin;
Pelaksanaan Pekerjaan Umum;
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran;
Pengembangan Program Ruang Tebuka Hijau.
b. Belanja Langsung SKPD
Penyesuaian alokasi belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggungjawabnya, dengan mempertimbangkan target kinerja yang dicapai;
Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), pemenuhan standar pelayanan Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
1.3 Kebijakan Pembiayaan 1.3.1 Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan Penerimaan kembali investasi dana bergulir.
1.3.2 Pengeluaran pembiayaanPengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.
Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 meliputi :
a) Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.
b) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang) tidak mengalami perubahan.anggaran tahun berjalan.
2. Anggaran dan Realisasi BelanjaMenurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah menurut jenis belanja, terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.
b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 sebesar Rp5.090.337.098.276,41 dan terealisasi sebesar Rp4.640.330.375.107,49 atau 91,16%, Proporsi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 57,87% dan untuk Belanja Langsung sebesar 42,13%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut:
Tabel 3.15Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016
URAIAN
5 BELANJA5 . 1 Belanja Tidak Langsung5 . 1 . 1 Belanja Pegawai5 . 1 . 2 Belanja Hibah5 . 1 . 3 Belanja Bantuan Sosial5 . 1 . 4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa5 . 1 . 6 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 Belanja Langsung5 . 2 . 1 Belanja Pegawai5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa5 . 2 . 3 Belanja Modal
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung, Tahun 2016
2.1 Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung Tahun 2016 dianggarkan sebesar
Rp2.943.607.843.422,31 dan terealisasi sebesar Rp2.685.314.082.415,00 atau 91,23%. Alokasi terbesar Belanja Tidak Langsung masih digunakan untuk Belanja Pegawai yang mempunyai proporsi 78,62% dan terealisasi sebesar Rp2.111.118.233.447,00.
Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut :
Tabel 3.16Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2016
URAIAN
5 . 1 Belanja Tidak Langsung5 . 1 . 1 Belanja Pegawai5 . 1 . 2 Belanja Hibah5 . 1 . 3 Belanja Bantuan Sosial5 . 1 . 4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
KODE REKENING
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut:
Tabel 3.17Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2016 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah
NO URAIAN ANGGARAN
(Rp)1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 1,708,940,387,978.002 Dinas Kesehatan 127,872,885,038.003 Rumah Sakit Majaya 22,231,269,744.004 Rumah Sakit Soreang 25,200,297,143.005 Rumah Sakit Cicalengka 9,436,751,683.006 Dinas Binamarga 20,223,236,350.007 Dinas Perumahan, Penataan Ruang & Kebersihan 27,392,742,260.008 Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah 6,558,978,308.009 Dinas Perhubungan 22,451,422,607.00
10 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 6,751,203,400.0011 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 5,412,358,800.0012 Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan 23,643,637,467.0014 Dinas Sosial 5,321,332,400.0015 Dinas Tenaga Kerja 7,822,841,800.0016 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan 29,586,852,182.5017 Badan Penanaman Modal & Perijinan 5,794,222,475.0018 Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata 5,929,374,841.5819 Badan Kesbang, Politik & Linmas 3,519,399,200.0020 Satuan Polisi Pamong Praja 6,662,599,400.0021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,687,486,800.0022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17,039,066,888.0023 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 757,119,080.0024 Sekretariat Daerah 24,444,103,877.0025 Sekretariat DPRD 6,084,422,100.0026 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 583,757,964,461.6627 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) 34,407,777,271.0328 Inspektorat 7,114,428,400.0029 Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan 48,117,724,787.0032 Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan 17,111,302,279.00
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
2.2 Belanja LangsungBelanja Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
dan Belanja Modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2016 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp2.146.729.254.854,10 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp66.803.856.551,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.318.658.566.812,99 dan Belanja Modal sebesar Rp569.467.789.003,50. Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp1.954.930.212.367,49 atau 91,07%.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut :
Tabel 3.18Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2016
URAIAN REALISASI 2015
5 . 2 Belanja Langsung 2,061,079,243,360.81 2,146,729,254,854.10 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,412,198,523.00 66,544,144,715.00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,300,202,518,140.81 1,457,464,273,363.10 5 . 2 . 3 Belanja Modal 708,464,526,697.00 622,720,836,776.00
KODE REKENING
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung , Tahun 2016
Alokasi Anggaran Belanja Langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Bina Marga sebesar Rp579.306.226.890,00 dan terealisasi sebesar Rp564.492.954.366,00 atau 97,44%, dengan proporsi sebesar 28,88%, Sedangkan anggaran terkecil pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan yaitu anggaran sebesar Rp5.963.200.000,00 dan realisasinya sebesar Rp5.669.362.789,00 atau 95,07%, dengan proporsi sebesar 0,29%.
Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.18 dan 3.20 berikut:
Tabel 3.19Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016
Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
NO URAIANANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp)1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 195,137,143,450.00 181,717,298,298.002 Dinas Kesehatan 309,300,162,055.00 228,731,434,312.493 Rumah Sakit Majaya 150,449,952,337.00 143,738,875,389.004 Rumah Sakit Soreang 118,184,290,801.44 99,286,432,646.005 Rumah Sakit Cicalengka 48,502,062,425.00 39,355,161,332.006 Dinas Binamarga 579,306,226,890.00 564,492,954,366.007 Dinas Perumahan, Penataan Ruang & Kebersihan 106,141,071,190.00 99,563,405,118.008 Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah 10,287,569,000.00 9,584,571,172.009 Dinas Perhubungan 17,282,764,600.00 17,080,397,915.00
10 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 11,228,399,200.00 10,616,620,376.0011 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 13,802,600,450.00 12,935,918,952.0012 Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan 15,055,075,461.00 14,301,391,121.0014 Dinas Sosial 21,465,409,660.00 20,278,639,250.0015 Dinas Tenaga Kerja 30,293,112,726.00 29,919,974,748.0016 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan 18,179,594,557.00 13,484,240,224.0017 Badan Penanaman Modal & Perijinan 5,963,200,000.00 5,669,362,789.0018 Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata 131,936,426,025.00 126,801,009,059.0019 Badan Kesbang, Politik & Linmas 6,191,259,600.00 6,156,534,099.0020 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 24,934,301,000.00 24,716,089,950.0021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10,156,494,772.00 8,953,370,625.0022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00 0.0023 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0.00 0.0024 Sekretariat Daerah 59,441,208,389.00 51,628,001,549.0025 Sekretariat DPRD 32,437,068,090.00 28,523,561,617.0026 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 0.00 0.0027 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) 21,139,337,834.66 18,954,313,068.0028 Inspektorat 7,743,017,000.00 6,752,913,813.00
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung 2016
C. PEMBIAYAAN DAERAH1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen yaitu :
1.1 Penerimaan PembiayaanPenerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan
dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan Penerimaan kembali investasi dana bergulir.
1.2 Pengeluaran pembiayaanPengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.
Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 meliputi :
1.2.1 Penerimaan PembiayaanPenerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.
1.2.2 Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang) tidak mengalami perubahan.
2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan DaerahRealisasi pembiayaan netto sebesar
Rp520.580.122.611,48 atau 100,03% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp520.408.807.241,63. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2015), terjadi penurunan sebesar (Rp135.845.978.912,36) atau (20,69%).
Adapun ikhtisar pembiayaan adalah sebagai berikut :Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi PembiayaanTahun Anggaran 2016
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2016
2.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun SebelumnyaSisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
dianggarkan sebesar Rp525.908.807.241,63 dan terealisasi sebesar
Rp525.908.303.877,48 atau 100% yaitu terdiri dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya terealisasi
sebesar Rp515.573.842.439,63, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
BLUD terealisasi sebesar Rp10.334.964.802,00 dan Koreksi SiLPA
sebesar Rp(503.364,15).
2. Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan tidak dianggarkan dan tidak terealisasi di
Tahun Anggaran 2016.
3. Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Piutang Daerah Tidak dianggarkan dan terealisasi
sebesar Rp48.425.168,00 merupakan piutang PD BPR kurang bayar
atas bagian laba Pemda Kabupaten Bandung sejak Tahun 2012.
4. Penerimaan Kembali Penyertaan ModalPenemaan kembali penyertaan modal terealisasi sebesar
Rp123.393.566,00 merupakan penerimaan kembali penyertaan
URAIAN6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan6 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah
KODE REKENING
modal PD. BPR sebesar Rp114.893.566,00, penerimaan kembali
penyertaan modal Diskoperindag sebesar Rp6.000.000,00 dan
penerimaan kembali penyertaan modal koperasi KRRKR sebesar Rp
2.500.000,00
2.2 Pengeluaran Pembiayaan DaerahPembentukan Dana Cadangan
1. Pembentukan Dana Cadangan tidak dianggarkan dan tidak terealisasi di Tahun 2016.
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerntah Daerah.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100% Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja (PDAM).
3. Pembayaran Pokok UtangPembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100%, yaitu merupakan pembayaran utang bagian lancar jangka panjang berupa dana talangan Bank Indonesia (BI) untuk BPR Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.493-Perek/2016 tanggal 14 Juni Tahun 2016 tentang Rincian Peruntukan Pembayaran Kewajiban Dana Talangan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016.
D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2016 sebagaimana
tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp488.056.779.022,36.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Adapun pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi:
4. URUSAN WAJIB
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan
Komunikasi dan Informasi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olah Raga
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Pepustakaan
Kearsipan
Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Pariwisata
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
Penunjang Urusan Pemerintahan Umum
Perencanaan
Pengawasan
Keuangan
Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
Penelitian dan Pengembangan
Pendukung Urusan Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Pemerintahan Umum Kewilayahan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelayanan Publik
Perbedayaan Masyakat dan Desa
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Urusan wajib Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti :
Urusan Pendidikan;
Urusan Kesehatan;
Urusan Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang;
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan Kemanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
Urusan Sosial;
Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seyogyanya berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Semenjak ditetapkannya UU nomor 23 tahun 2014 pasal 18 ayat 2 “Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat“, namun hingga akhir tahun 2016 belum terbit peraturan tersebut. Pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016 masih menggunakan ketentuan standar pelayanan minimal yang sebelumnya. Hal ini terkait dengan keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia namun tetap berupaya untuk terus meningkatkannya.
Berikut ini adalah rincian upaya-upaya, hasil/capaian serta permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2016.
Urusan Pendidikan
Urusan pendidikan merupakan urusan strategis menyangkut pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan didalam pembangunan dibidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya serta bidang-bidang lainnya.
Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui program dan kegiatan pada urusan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta 26 SKPD Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp.173.174.802.200,00,- dan terealisasi sebesar Rp.162.856.863.867,00,- atau 94,04%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 154 kegiatan yang di fokuskan pada 3 target sasaran utama yaitu : Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah dan Meningkatnya jumlah guru profesional, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
4.286.021.912
4.244.720.787
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
41,15% 48,67% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.041.080.000
1.020.885.000
Terlaksananya pengadaan alat Praktek dan Peraga Siswa dan kegiatan Sosialisasi untuk hibah barang
90 paket APE dan 1 kegiatan Sosialisasi
90 paket APE dan 1 kegiatan Sosialisasi
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.19
Pengadaan mebeleur
75.000.000
74.520.000
Tersedia mebeluer PAUD
12 Lembaga dan 250 set Meja, kursi anak
12 Lembaga dan 250 set Meja, kursi anak
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.20
Pengadaan perlengkapan sekolah
198.600.000
195.099.000
Tersedianya perlengkapan sekolah/
lembaga PAUD
20 Set 20 Set DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.57
Pelatihan kompetensi tenaga
856.000.000
845.943.925
Terlaksanya Pelatihan Kompetensi
330 orang PTK
330 orang PTK
DINAS PENDIDIKAN DAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pendidik Tenaga Pendidik
PAUD PAUD KEBUDAYAAN
1.01.15.59
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.400.074.300
1.395.103.250
Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dan Sosialisasi DAK PAUD non Fisik
137 PTK PAUD, dan 1.313 Pengelola PAUD
137 PTK PAUD, dan 1.313 Pengelola PAUD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.62
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
153.860.000
153.860.000
Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD
300 orang
300 orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
52.120.000
52.120.000
Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Kerjasama PAUD
217 Orang Anak
217 Orang Anak
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.70
Apresiasi bunda PAUD dan gugus PAUD
151.475.112
151.475.112
Terlaksananya Kegiatan Apresiasi Gugus PAUD dan Pendidik
93 Orang 93 Orang DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
PAUD
1.01.15.74
Pengadaan alat olahraga bagi PAUD
200.000.000
199.132.000
Tersedianya alat Olah Raga
40 lembaga
40 lembaga
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.75
Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (DAK non fisik)
48.000.000
48.000.000
Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik)
1.311 lembaga pindah ke BTL, 2 lembaga di BL
1.311 lembaga pindah ke BTL, 2 lembaga di BL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.15.65
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
35.562.500
34.362.500
Terselenggaranya sosialisasi pembinaan kepada masyarakat peduli pendidikan sehingga terbentuknya forum masyarakat katapang yang peduli akan pendidikan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CILEUNYI
1.01.15.65
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
14.000.000
13.970.000
Terselenggaranya sosialisasi pembinaan PAUD
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.01.15.6 Publikasi dan Terlaksanan 2 2 KECAMATA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
5 sosialisasi pendidikan anak usia dini
60.250.000 60.250.000 ya bimbingan teknis untuk tenaga pengajar PAUD dan lomba-lomba.
Kegiatan Kegiatan N PANGALENGAN
1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
98.213.260.276
89.071.522.611
APK SD dan sederajat
APM SD dan sederajat
APK SMP dan sederajat
APM SMP dan sederajat
105,39%
94,69%
97,78%
82,87%
105,39%
96,48%
97,73%
87,14%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.01
Pembangunan gedung sekolah
1.999.700.000
1.868.749.810
Terlaksananya pembangunan Unit Sekolah Baru
2 Sekolah Negeri
2 Sekolah Negeri
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.03
Penambahan ruang kelas sekolah
4.164.981.000
4.093.621.000
Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru
29 Lokal 29 Lokal DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.04
Penambahan ruang guru sekolah
5.256.744.801
5.235.286.500
Terlaksananya pembangunan ruang
32 SD Negeri
32 SD Negeri
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
guru beserta mebelairnnya
AN
1.01.16.07
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
164.625.000
153.789.700
Terlaksananya pembangunan sarana prasarana bermain peserta didik
14 Unit 14 Unit DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.971.571.000
1.957.636.600
Terlaksananya pembangunan pemagaran halaman SD dan pemasangan pavingblok
29 SD Negeri dan1 SD Swasta
29 SD Negeri dan1 SD Swasta
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.105
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (SMP)
1.377.000.000
1.260.607.800
Terlaksananya Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP
12 Sekolah SMP Negeri
12 Sekolah SMP Negeri
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.119
Pembangunan ruang laboratorium SMP
1.763.000.000
1.526.609.000
Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
7 Sekolah 7 Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
SMP
1.01.16.12
Pembangunan perpustakaan sekolah
921.862.434
882.382.500
Terlaksananya Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah SD beserta perabot perpustakaan
5 SD Negeri
5 SD Negeri
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.120
Pembangunan laboratorium IPA SMP
2.000.000.000
1.825.725.750
Terlaksananya Pembangunan Laboratorium IPA SMP
6 sekolah 6 sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.122
Pengadaan buku pengayaan dan referensi SD
-
-
Tersedianya Buku pengayaan dan Referensi SD
- - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.01.16.136
DAK bidang SD 8.182.485.500
7.858.584.158
Adanya Sarana prasarana Sekolah
Rehab 45 SD,Rehab perpustakaan 21 sekolah, RKB 6 sekolah, TIK 17 sekolah, buku 29 sekolah,Alat olah raga 30 sekolah
Rehab 45 SD,Rehab perpustakaan 21 sekolah, RKB 6 sekolah, TIK 17 sekolah, buku 29 sekolah,Alat olah raga 30 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
5.826.889.500
5.805.399.450
Terlaksananya pembangunan/pengadaan sarana air bersih
129 SD Negeri
129 SD Negeri
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.140
Pentas pendidikan agama islam (PAI) (SMP)
149.476.000
149.476.000
Terpeliharanya siswa berprestasi dalam pendidikan agama islam
90 siswa dan siswi
90 siswa dan siswi
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.141
Bintek pengelola Lab IPA (SMP)
90.350.000
90.175.000
Terlaksananya Bintek Pengelola Laboratorium IPA
150 Sekolah
150 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.142
Lomba pertolongan pertama dan lomba ketangkasan
190.056.000
188.646.700
Terlaksananya lomba ketangkasan dan lomba pertolongan
48 sekolah
48 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
PMR (SMP) pertama siswa/siswi SMP
AN
1.01.16.143
Bimbingan teknis PKS kurikulum (SMP)
115.541.000
115.541.000
Terlaksananya Bimtek PKS Kurikulum SMP
293 PKS 293 PKS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.144
LPIR (Lomba penelitian ilmiah remaja) (SMP)
46.822.000
46.822.000
Terpilihnya sejumlah karya ilmiah terbaik hasil penelitian Ilmiah Remaja
56 Siswa/siswi SMP
56 Siswa/siswi SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.145
Monitoring ujian nasional, ujian sekolah dan pengelolaan data PIP (SMP)
160.340.000
160.340.000
Terlaksananya monitoring ujian nasional dan ujian sekolah,Terdatanya siswa miskin sekolah pertama penerima PIP
306 sekolah
306 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.146
Lomba duta sanitasi (SMP)
115.413.000
115.413.000
Terlaksananya Lomba Duta Sanitasi SMP
293 Sekolah
293 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.147
Pengadaan buku pelajaran
2.499.600.0
2.419.347.3
Adanya buku
485 SD Negeri
485 SD Negeri
DINAS PENDIDIKA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
bahasa sunda untuk SD
00 00 pelajaran bahasa sunda untuk SD
N DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.148
Pengadaan buku penunjang pembelajaran/perpustakaan untuk SD
2.699.400.000
2.456.889.100
Adanya buku penunjang pembelajaran/
perpustakaan SD
53 SD 53 SD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.149
Penyelenggaraan pembinaan/lomba gugus, perpustakaan dan budaya mutu jenjang sekolah dasar
150.653.446
150.653.446
Juara lomba sekolah dasar berbudaya mutu
31 SD berbudaya mutu
31 SD berbudaya mutu
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.181.060.000
980.968.010
Tersedianya buku Raport SD
75.614 Eksemplar
75.614 Eksemplar
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.150
Pengadaan buku pelajaran bahasa sunda untuk SMP
2.500.000.000
2.233.791.000
Terwujudnya pengadaan buku pelajaran bahasa sunda untuk SMP
89.100 buku
89.100 buku
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.151
Pengadaan buku penunjang
2.300.000.0
2.197.295.0
Terwujudnya pengadaan
296 sekolah
296 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pembelajaran/perpustakaan untuk SMP
00 00 buku pembelajaran/
perpustakaan untuk SMP
SMP SMP KEBUDAYAAN
1.01.16.152
Olimpiade sains guru (OSG) (SMP)
128.434.000
128.434.000
Tersedianya guru yang memiliki kemampuan sains
586 Guru 586 Guru
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.153
Penyediaan alat peraga IPS eksplorasi bumi untuk tingkat SMP (Bangub)
1.500.000.000
1.442.200.000
Tersedianya alat Peraga IPS Eksplorasi Bumi untuk Tingkat SMP
10 sekolah, antara lain 6 SMP Negeri dan 4 SMP Swasta
10 sekolah, antara lain 6 SMP Negeri dan 4 SMP Swasta
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.154
Teacher development profesional (Bangub)
4.000.000.000
3.903.179.928
Terbinanya guru-guru SMP dalam mencapai kompetensi yang optimal
39 guru SMP
38 guru SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.155
Pengembangan potensi sosial guru melalui outdor activity (Bangub)
4.000.000.000
-
Terbinanya guru SMP dalam mencapai kompetensi yang optimal
820 guru SMP
- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.1 Pembangunan Terlaksanan 10 5 sekolah DINAS
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
56 ruang kelas baru SMP Negeri/MTS negeri (Bangub)
3.170.250.000
1.443.600.000
ya pembangunan ruang kelas baru SMP
sekolah PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.603.150.000
1.403.555.000
Tersedianya peralatan Pendidikan
49 SD Negeri
49 SD Negeri
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.19
Pengadaan mebeleur sekolah
5.937.347.231
5.909.216.300
Adanya mebeleir ruang kelas sekolah dasar yang tersedia
343 lokal 343 lokal DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
904.400.000
895.580.850
Terlaksananya perbaikan rumah dinas kepala sekolah ,guru dan penjaga sekolah
17 SD 17 SD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.580.474.000
1.566.738.550
Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD
13 SD 13 SD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.46
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
648.000.000
648.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat
7 sekolah 7 sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Laboratorium dan Praktikum Sekolah
1.01.16.58
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
99.217.000
99.217.000
Terpilihnya siswa berprestasi tingkat Kabupaten
1.172 siswa SMP
1.172 siswa SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.63
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP
13.818.192.250
13.801.438.050
Terselenggaranya bantuan operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
708.391 siswa tingkat SD,m 152.852 siswa tingkat SMP
708.391 siswa tingkat SD,m 152.852 siswa tingkat SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.67
Penyelenggaraan paket A setara SD
174.416.000
174.416.000
Terlaksananya kegiatan pembelajaran pada program paket A di 20 Kelompok
400 orang
400 orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.68
Penyelenggaraan paket B
1.675.000.0
1.675.000.0
Terselenggaranya
3.340 warga
3.340 warga
DINAS PENDIDIKA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
setara SMP 00 00 program paket B di 31 Kecamatan
belajar belajar N DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.69
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
649.477.000
646.368.400
Terselenggaranya Kegiatan Leadership Training Kepala Sekolah, Pembinaan charakter Building PKS Kesiswaan, Dan PKS Kurikulum
879 Orang
879 Orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.70
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
728.638.054
727.963.054
Terselenggaranya Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD
93 peserta calistung, 1.550 peserta O2SN, 434 peserta FLS2N, 372 peserta OSN, 217 peserta IMTAQ
93 peserta calistung, 1.550 peserta O2SN, 434 peserta FLS2N, 372 peserta OSN, 217 peserta IMTAQ
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.80
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala
250.000.000
250.000.000
Terlaksananya kegiatan minat, bakat dan kreatifitas siswa yang
600 peserta
600 peserta
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
terdiri dari 3 Lomba (Lomba dongeng, lukis, cerita gambar dan sosiodrama)
1.01.16.82
Ujian SD/Madrasah, pembinaan gugus dan perpustakaan, bantuan siswa miskin, Bintek pelajaran muatan lokal bahasa sunda
554.674.500
535.592.000
Terwujudnya lulusan sekolah dasar/
madrasah Ibtidaiyah
67.300 siswa SD/MI
67.300 siswa SD/MI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.87
Pengadaan mebeleur sekolah (SMP)
2.288.544.560
2.247.364.535
Tersedianya mebeulair
153 Ruang
153 Ruang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.88
Pengadaan tanah SD
2.706.725.000
2.166.630.620
Terlaksananya Pengadaan Tanah SD
3 Sekolah Dasar
3 Sekolah Dasar
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.91
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitasi parkir SMP
2.474.750.000
2.474.750.000
Terlaksananya Rehabillitasi sedang/berat taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas
32 Sekolah
32 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Parkir SMP
1.01.16.92
Festival lomba seni dan olimpiade olahraga siswa nasional
734.000.000
733.998.000
Terlaksananya kegiatan O2SN dan FLS2N
11 cabor , 234 Juara O2SN dan FLS2N
11 cabor , 234 Juara O2SN dan FLS2N
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.94
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
635.000.000
554.902.500
Terlaksananya Pengadaan buku raport SMP
49.750 Buku
49.750 Buku
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.16.97
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP
2.125.000.000
1.869.628.000
Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP
12 Lokal 12 Lokal DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17 Program Pendidikan Menengah
52.512.636.220
51.758.319.003
APK SMA/SMK
APM SMA / SMK dan sederajat
57%
42,17%
59,01%
47,94%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.03
Penambahan ruang kelas sekolah
60 - Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru bagi SMA/SMK dan perabotnya
14 ruang dan perabotnya
- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.05
Pembangunan laboratorium
Tersedianya Laboratoriu
1 1 DINAS PENDIDIKA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
205.000.000 201.485.000 m IPA Sekolah
Sekolah Sekolah N DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
2.050.000.000
2.042.341.000
Terlaksananya pembangunan taman, lapang upacara dan fasilitas bagi sekolah SMA/SMK
7 SMA dan 3 SMK
7 SMA dan 3 SMK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.10
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
161.900.000
161.116.000
Tersedianya unit kesehatan sekolah
1 sekolah
1 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.107
Pengadaan peningkatan pembelajaran dan peragaan senior high saint fisik untuk SMA (Bangub)
1.920.000.000
1.864.800.000
Tersedianya peralatan peningkatan pembelajaran dan peragaan senior high sainfisik
16 paket , 16 sekolah
16 paket , 16 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.108
Penyediaan alat pendidikan bidang fisika terintegrasi untuk SMK (Bangub)
1.820.000.000
1.770.351.000
Tersedianya pengadaan media pendidikan bidang fisika terintegrasi
14 paket, 14 sekolah
14 paket, 14 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
untuk SMK
1.01.17.109
Pengadaan alat pengajaran demo bentuk isi untuk pelajaran geografi SMA (Bangub)
1.884.000.000
1.832.159.000
Tersedianya alat pengajaran demo bentuk isi bumi pelajaran geografi SMA
12 paket, 12 sekolah
12 paket, 12 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.110
Pendidikan menengah universitas (PMU) SMA/SMK (Bangub)
6.864.800.000
6.864.800.000
Terlaksananya dan terpenuhinya biaya operasional sekolah SMA dan SMK Negeri Kabupaten Bandung
30 sekolah, 19 SMA Negeri dan 11 SMK (2 semester)
30 sekolah, 19 SMA Negeri dan 11 SMK (2 semester)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.12
Pembangunan perpustakaan sekolah
217.000.000
216.169.000
Tersedianya ruang perpustakaan sekolah
1 sekolah 1 sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
2.235.655.700
2.225.235.700
Tersedianya sarana air bersih/sanitary sekolah SMA/SMK
23 SMA, 12 SMK ( 41 paket Sanitary
23 SMA, 12 SMK ( 41 paket Sanitary
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
715.000.000
676.840.400
Terserdianya buku hasil belajar siswa (raport)
42.715 buku raport siswa
42.715 buku raport siswa
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.01.17.18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
302.500.000
295.831.000
Tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa
6 Sekolah 6 Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.19
Pengadaan mebeleur sekolah
30.000.000
29.920.000
Tersedianya meubeler SMA/SMK
1 sekolah 1 sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.20
Pengadaan perlengkapan sekolah
100.000.000
99.475.000
Tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa
1 sekolah 1 sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.22
Pengadaan sarana mobilitas sekolah
-
-
Tersedianya sarana mobilitas sekolah
7 unit 7 unit DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
300.000.000
300.000.000
Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan sekolah
6 sekolah
6 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
450.000.000
445.135.750
Tersedianya ruang kelas yang memadai
2 sekolah 2 sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.58
Pelatihan penyusunan kurikulum
411.738.800
411.738.800
Tercapainya penyusunan silabus tiap mata
207 SMA/SMK dengan 10
207 SMA/SMK dengan 10
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pelajaran pada 207 SMA/ SMK dan tersusun standar kisi-kisi pada bank soal dalam menyusun pengujian SMA/SMK dan meningkatnya kualitas komputer kompetisi keahlian SMK tingkat kabupaten
kegiatan kegiatan AN
1.01.17.62
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
133.194.000
108.930.000
Terpenuhinya penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu SMA/SMK
5.000 siswa
5.000 siswa
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
2.355.000.000
2.259.000.000
Terselenggaranya program paket C di 31 kecamatan
4.200 warga belajar
4.200 warga belajar
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.6 Pembinaan Tercapainya 3 3 DINAS
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
4 kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
486.994.561 471.644.561 pembinaan SMA/SMK dalam rangka Meningkatkan kualitas dan tercapainya standar kompetensin lulusan
Kegiatan Kegiatan PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.68
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
46.642.200
46.642.200
Peningkatan status sekolah baik negeri maupun swasta
244 orang dari SMA/SMK dibina persiapan penilaian akreditas
244 orang dari SMA/SMK dibina persiapan penilaian akreditas
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.70
Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
605.000.000
605.000.000
Terbinanya siswa SMA/SMK yang memiliki prestasi dibidang akademik maupun non Akademik
1.880 siswa
1.880 siswa
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.77
Penyediaan dana untuk pengembangan SMA/SMK
500.000.000
487.620.000
Pengembangan operasional pembelajaran bagi siswa SMA/SMK di
100 sekolah SMA/SMK
100 sekolah SMA/SMK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
8 kecamatan
1.01.17.85
BOS SMA/SMK 23.982.259.250
23.668.429.250
Terpenuhinya kebutuhan operasional SMA/SMK
40.086 siswa, pembebasan biaya SPP bagi 5 sekolah unggulan penambahan anggaran untuk semester 2
40.086 siswa, pembebasan biaya SPP bagi 5 sekolah unggulan (penambahan anggaran untuk semester 2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.88
Pembinaan anggota paskibraka
707.274.000
706.074.000
Terpilihnya siswa /siswi berprestasi di bidang Paskibra tingkat Kabupaten Bandung
34 orang 34 orang DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.91
Pengadaan peralatan laboratorium kimia, fisika dan biologi SMA
1.000.000.000
968.368.000
Tersedianya Peralatan laboraturium SMA
10 Paket 10 Paket DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.95
Pengadaan tanah SMA/SMK
41.211.000
40.711.000
Tersedianya tanah untuk SMA Negeri 1 katapang, SMK Negeri 1 Arjasari dan SMKN 1
3 Lokasi 3 Lokasi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Rancabali
1.01.17.99
Alat peraga siswa SMK
2.067.262.899
2.052.172.299
Tersedianya peralatan praktek siswa SMK
20 Paket 20 Paket DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
35.000.000
35.000.000
Terlaksananya kegiatan Pembinaan kepada forum Masyarakat peduli pendidikan meliputi seluruh stekholder Pembangunan ( 6 desa )
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CILENGKRANG
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
42.500.000
42.500.000
Terselenggaranya fasilitasi pembinaan di bidang pendidikan menengah
2 Kegiatan
1 x kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
50.000.000
50.000.000
Jumlah peserta didik yang difasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah/sederajat
200 orang
200 orang
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
(orang)
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
14.600.000
14.600.000
Terselenggaranya sosialisasi pembinaan kepada masyarakat peduli pendidikan sehingga terbentuknya forum masyarakat katapang yang peduli akan pendidikan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
48.310.000
46.009.500
Terselenggaranya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
79.900.000
79.900.000
Jumlah peserta didik difasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah
1 x kegiatan
1 x kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.01.17.70
Penyuluhan dan sosialisasi
Terlaksananya
1 x 1 x KECAMATAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
berbagai informasi pendidikan menengah
26.693.750 26.693.750 Sosialisasi Pembinaan Kepada Masyarakat peduli pendidikan
kegiatan kegiatan BANJARAN
1.01.17.70
Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
50.000.000
49.532.818
Teselenggaranya sosialisasi informasi pendidikan menengah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
35.000.000
35.000.000
Terselenggaranya fasilitasi pembinaan di bidang pendidikan menengah
120 PESERTA
120 PESERTA
KECAMATAN RANCAEKEK
1.01.17.82
Peningkatan mutu pendidikan
48.900.000
48.900.000
Jumlah peserta didik difassilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah (orang)
240 Orang
240 Orang
KECAMATAN CIKANCUNG
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
51.500.000
51.500.000
Terlaksananya wajib belajar 12 Tahun
100 orang
100 orang
KECAMATAN NAGREG
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
9.000.000
9.000.000
Terselenggaranya sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
20.000.000
18.444.000
Rata-rata angka partispasi murni jenjang SMA/Sederajat Tk. Kecamatan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
36.000.000
35.980.000
Jumlah kegiatan pembinaan kepada forum masyarakat peduli pendidikan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
69.300.000
69.300.000
Jumlah kegiatan pembinaan kepada forum masyarakat peduli pendidikan
1 tahun 1 tahun KECAMATAN IBUN
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
70.000.000
61.145.000
Jumlah pembinaan forum masyarakat peduli
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASEH
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Pendidikan
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
50.000.000
50.000.000
Jumlah pembinaan forum masyarakat peduli Pendidikan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
36.800.000
36.800.000
Tercapainya pendidikan menengah
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.01.17.59
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
48.480.000
48.480.000
Terlaksananya pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
50.000.000
49.324.975
Jumlah Siswa yang mengikuti sosialisasi
50 Siswa 50 siswa KECAMATAN SOREANG
1.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
48.220.000
48.220.000
Terselenggaranya sosialisasi pendidikan menengah
100 orang
100 orang
KECAMATAN KUTAWARINGIN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.01.18 Program Pendidikan Non Formal
9.693.642.911
9.536.675.386
APK paket A
APK paket B
APK paket C
0,59%
3,78%
2,3%
0,18%
2,58%
2,7%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.01
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
802.900.000
801.415.000
Tersedianya tenaga Pendidik non formal
390 org 390 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.02
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
765.000.000
685.052.200
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dalam rangka pemberian bantuan operasional PNF
76 org, 38 lembaga PNF
76 org, 38 lembaga PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
624.866.348
624.866.348
Terlaksanya pengembangan pendidikan kursus dan kelembagaaan
36 lembaga
36 lembaga
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
4.733.000.000
4.724.758.000
Terlaksananya program KF, KUM dan bintek tutor PNF
8.005 org
8.005 org
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
411.910.000
411.909.975
Terlaksananya program pendidikan kecakapan
25 lembaga
25 lembaga
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
hidup melalui kegiatan kursus-kursus
AN
1.01.18.06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
760.000.000
694.309.000
Terujudnya pembangunan 2 ruang belajar konstruksi bertingkat
2 ruang 2 ruang DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.07
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
95.915.500
95.915.500
Tersedianya data dan informasi pendidikan non formal
434 org 434 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
194.497.263
194.147.463
Tersedianya Kurikulum Bahan ajar dan Model pembelajaran pendidikan non formal
95 org 95 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.12
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
86.685.750
86.685.750
Terlaksananya kegiatan pameran dan publikasi lembaga kursus
90 org 90 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.14
Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di
110.000.000
110.000.000
Terselengaranya Pengembangan dan
2 model 2 model DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
UPTD SKB Kab. Bandung
pembuatan media belajar PAUDNI
AN
1.01.18.15
Peningkatan mutu pendidikan non formal dan informal
320.000.000
319.445.600
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu PTK PNF
144 org 144 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.17
Pendidikan inklusif
489.600.000
488.902.500
Terlaksananya kegiatan pendidikan inklusif
93 org 93 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.20
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan inklusif
144.500.000
144.500.000
Terlaksananya kegiatan sosialisasi teknis pendidik dan tenaga kependidikan inklusif
550 org 550 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.18.24
Apresiasi PTK PNF
154.768.050
154.768.050
Terlaksananya kegiatan apresiasi PTK PNF
36 org 36 org DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.181.715.881
5.990.831.775
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1
tingkat SD, tingkat SMP, tingkat
77,43%
83,51%
81,65%
80,74%
90,88%
93,75%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
SMA/SMK
1.01.20.01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
96.122.675
96.122.650
Terlaksananya Sertifikasi Guru dalam Jabatan
310 guru 310 guru DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.04
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
168.300.000
168.300.000
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kependidikan
155 Pengurus KKG
155 Pengurus KKG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
546.000.000
505.304.175
Terpilihnya Guru, Kepsek, Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi, Guru MIPA, dan Karya Ilmiah serta Meningkatnya Profesionalisme
266 Guru TK dan SD, Pengawas TK/SD dan Guru SD
266 Guru TK dan SD, Pengawas TK/SD dan Guru SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.14
Pengembangan manajemen guru dan kepala sekolah
700.000.000
699.025.250
Terlaksananya Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Guru dan Kepala
303 Sekolah
303 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Sekolah
1.01.20.15
Lesson study SMP
330.000.000
330.000.000
Terlaksananya Kegiatan Lesson Study SMP
4 Guru Mata Pelajaran
4 Guru Mata Pelajaran
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.16
Pelaksanaan sertifikasi pendidikan SMA/SMK
46.296.750
46.296.750
Terlaksananya Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
360 Guru Yang Mengikuti Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
360 Guru Yang Mengikuti Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.17
Pelaksanaan sertifikasi pendidikan SMP
110.000.000
110.000.000
Terlaksananya Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
110 Orang Guru Yang Mengikuti Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
110 Orang Guru Yang Mengikuti Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.18
Penilaian kinerja guru (PKG) dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) SD
350.000.000
349.756.400
Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Pendidik
408 antara lain 217 SD, 31 Kecamatan dan 160 Pengawas TK/SD
408 antara lain 217 SD, 31 Kecamatan dan 160 Pengawas TK/SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.19
Penilaian kinerja guru
113.269.000
113.269.000
Terlaksananya Kegiatan
108 Orang
108 Orang
DINAS PENDIDIKA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
(PKG) dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) SMP
Penilaian Kinerja Guru
Guru SMP
Guru SMP
N DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.20
Penilaian kinerja guru (PKG) dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) SMA/SMK
119.934.500
119.934.500
Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik
200 Guru dan 60 Kepala Sekolah
200 Guru dan 60 Kepala Sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.21
Seleksi kepala, pengawas dan guru berprestasi SMA/SMK
111.894.500
99.960.500
Lahirnya Guru, Kepsek,
Pengawas, Yang Berprestasi dan Berdedikasi dan Seleksi Olimpiade Sain Guru SMA
126 Peserta
126 Peserta
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.30
Diklat calon kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK
1.368.500.000
1.297.886.350
Terlaksananya Peningkatan Kemampuan dan Profesional Guru dan Kepala Sekolah
166 Kepala Sekolah SD
166 Kepala Sekolah SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.3 Habit reading Terselengga 400 400 DINAS
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2 500.000.000 499.629.000 ranya Habit Reading
Siswa/Siswi
Siswa/Siswi
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.33
Kesemaptaan Disdikbud
263.810.000
263.628.750
Terlaksananya Kesamaptaan Disdikbud Kab.Bandung
120 Orang
120 Orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.34
Seleksi kepala sekolah SD
360.000.000
359.930.000
Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Terseleksinya Calon Kepala SD
243 Antara Lain 150 Orang Calon Seleksi Kepala SD dan 93 Orang Peserta BIMTEK
243 Antara Lain 150 Orang Calon Seleksi Kepala SD dan 93 Orang Peserta BIMTEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.36
Sosialisasi PPDB SD (Penerimaan peserta didik baru)
85.000.000
85.000.000
Terlaksananya Sosialisasi PPDB SD
350 Orang
350 Orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.37
Sosialisasi PPDB SMP (Penerimaan peserta didik baru)
175.000.000
119.200.000
Terlaksananya Sosialisasi PPDB SMP
350 Orang
350 Orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.38
Sosialisasi PPDB SMA/SMK (Penerimaan
49.033.456
49.033.450
Terlaksananya Sosialisasi PPDB
350 Orang
350 Orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
peserta didik baru)
SMA/SMK AN
1.01.20.39
Hadiah tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi tingkat kabupaten
238.555.000
228.555.000
Terpenuhinya hadiah untuk guru berprestasi
12 Orang 12 Orang DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.20.40
Peningkatan kesejahteraan guru non PNS (Bangub)
450.000.000
450.000.000
Meningkatnya Kesejahteraan Guru Non PNS
75 Orang 75 Orang DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.287.525.000
2.254.794.305
Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A tahun berkenaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.22.01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
309.422.000
309.422.000
Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program/
kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Tahun Anggaran
21 dokumen
21 dokumen
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2016
1.01.22.04
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan
254.800.000
254.800.000
Terlaksananya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintahan di bidang pendidikan
140 orang sosialisasi dan Penyusunan SPM 4 kegiatan
140 orang sosialisasi dan Penyusunan SPM 4 kegiatan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.22.07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
500.000.000
478.592.400
Terlaksananya kegiatan bimtek verifikasi guru dan tenaga kependidikan
119 Orang
119 Orang
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.22.10
Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan
406.200.000
403.100.000
Terlaksananya sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan
10 jenis kegiatan
10 jenis kegiatan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.22.11
Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana
218.500.000
215.076.955
Terlaksana validasi data sarana dan prasarana sekolah dasar
1.414 sekolah
1.414 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.22.14
Sanitasi Award 77.060.000
77.059.950
Terwujudnya sekolah pemenang
75 sekolah
75 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN
KODERING
PROGRAM/ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
sanitary award
KEBUDAYAAN
1.01.22.16
Pengolahan data pendidikan
470.000.000
465.200.000
Terlaksananya pendataan mulai dari penyebaran instrumen pendataan, perangkuman data, analisis data, dan 1 aplikasi profile Disdikbud Kabupaten Bandung
3.171 sekolah
3.171 sekolah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.22.17
Rapat koordinasi pendidikan dan kebudayaan
51.543.000
51.543.000
Terlaksananya rakor bidang pendidikan dan kebudayaan
115
peserta rakor
115 peserta rakor
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah 173.174.802.200
162.856.863.867
Sumber : Disdikbud dan SKPD KecamatanKab. Bandung, Tahun2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Dinas Pedidikan dan Kebudayaan memiliki 185 kegiatan dari beberapa yang terdiri dari Belanja SKPD sebanyak 25 kegiatan dan Belanja Program sebanyak 160 kegiatan.
Dari 160 kegiatan memiliki sumber dana yang berbeda , dengan rincian sebagai berikut :
Bersumber dari dana APBD sebanyak 150 kegiatan
Bersumber dari dana APBD Propinsi/Bangub sebanyak 9 kegiatan
Bersumber dari dana APBN sebanyak 1 kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 2 Urusan yaitu :
Urusan Pendidikan memiliki 130 kegiatan
Urusan Kebudayaan memiliki 30 kegiatan
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap 100 % diantaranya :
Urusan Pendidikan yang bersumber dari APBD
Kegiatan yang tidak terserap yaitu : Kegiatan Hadiah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi Tingkat Kabupaten terealisasi ,adapun sisa 10.000.000 berasal dari sewa tenda yang tidak terpakai karena dilakukan di gedong Budaya sehingga di kembalikan ke Kasda.
Urusan Pendidikan yang bersumber dari APBD Propinsi/BANGUB
Teacher Development Profesional (BANGUB) SMP, Kegiatan ini adalah memberangkatkan guru ke Australia terdapat sisa anggaran sebanyak 96.820.072,- disebabkan satu orang peserta tidak ikut karena keterlambatan penerbitan visa
Pengembangan Potensi Sosial Guru melalui Outdoor Activity (BANGUB) SMP tidak terealisasi karena keterlambatan penerbitan SP2D Propinsi.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri/MTS Negeri (BANGUB), Kegiatan ini memberikan Bantuan kepada 10 sekolah, terealisasi 5 sekolah sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 1.726.650.000,- disebabkan tidak siap lahan.
Urusan Pendidikan yang bersumber dari APBN
DAK Bidang SD. Pada kegiatan ini target kinerja terealisasi 100% adapun sisa anggaran sebesar Rp. 323.901.342,- karena sisa lelang.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.2
Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1 terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya nya tidak terserap 100 % dikarenakan anggaran terdapat beberapa masalah teknis dan waktu pelaksanaan yang tidak cukup
Pelaksanaan kegiatan diupayakan tepat sesuai perencanaan
Sumber : Disdikbud Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN KESEHATAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (DINKES), RSD Soreang, RSD Majalaya, RSD Cicalengka dan Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.617.711.816.298,00,- dan terealisasi sebesar Rp.503.177.582.996,00,-. atau 81,46%. Dalam RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Urusan Kesehatan menempati Prioritas 2 dan 4. Pelaksanaan Kegiatan tersebut digunakan untuk melaksanakan 14 program yang terdiri dari 92 kegiatan dengan fokus sasaran Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah, Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.3
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.15 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
9.777.739.900
9.562.547.374
Rata-rata belanja obat yang bermutu per kapita
4630 Rp./Kapita
2767 Rp./Kapita
DINAS KESEHATAN
1.02.15.01
Pengadaan obat dan
Rata-rata belanja obat
4630 Rp./Kapit
2767 Rp./Kapi
DINAS KESEHA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
perbekalan kesehatan (DAK)
8.245.395.400 8.175.672.649 yang bermutu per kapita
a ta TAN
1.02.15.02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
450.000.000
426.581.625
Terjaminnya pemerataan dan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekkes
80% 80% DINAS KESEHATAN
1.02.15.04
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.082.344.500
960.293.100
Terwujudnya 64% penggunaan obat rasional, 45% pelayanan kefarmasian sesuai standar, 50% sarana farmasi berizin dan pembangunan sarana P4TO
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
462.872.722.231
366.897.218.411
Umur Harapan Hidup
71.23 tahun
71.03 tahun
DINAS KESEHATAN
1.02.16.01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
70.860.000
69.360.000
Terlayaninya masyarakat miskin dengan kasus penyakit kronis dan resiko tinggi sebanyak 2199 orang
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16.0 Pemeliharaan Terkendalinya 40 40 DINAS
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2 dan pemulihan kesehatan
78.430.000 66.029.875 faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
fasyankes
fasyankes
KESEHATAN
1.02.16.03
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Fisik)
3.171.930.000
2.580.938.036
Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang puskesmas
5 paket 4 paket DINAS KESEHATAN
1.02.16.09
Peningkatan kesehatan masyarakat
84.105.000
75.205.000
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16.10
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
152.217.500
121.317.500
Tertanganinya pelayanan kesehatan matra bencana
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16.11
Peningkatan pelayanan dan penaggulangan masalah kesehatan
400.034.500
390.363.695
Tertanganinya pelayanan kesehatan calon jemaah haji masyrakat kabupaten bandung
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16.12
Penyediaan biaya
3.939.080.468
3.309.243.750
Terpenuhinya biaya
100% 100% DINAS KESEHA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
operasional dan pemeliharaan
operasional dan pemeliharaan di 62 PKM dan 1 UPTD laboratorium
TAN
1.02.16.13
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
652.281.000
645.860.230
Meningkatnya jumlah kawasan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat
31 Forum Kecamatan Sehat
31 Forum kecamatan Sehat
DINAS KESEHATAN
1.02.16.16
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (PON)
817.911.630
580.862.990
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan PON XIX
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16.32
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (BLUD)
182.828.142.567
121.674.183.612
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di UPTD
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16.65
Biaya operasional kesehatan (DAK non fisik)
16.244.930.000
11.030.513.626
Terlaksananya kegiatan BOK di Puskesmas
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
106.091.572.204
104.755.326.557
Tersedianya alat pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan
56 Jenis 56 Jenis RSD MAJALAYA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kesehatan
1.02.16.16
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT)
1.721.466.530
1.721.466.530
Tersedianya bangunan rumah sakit yang memadai
1
Bangunan
1 Bangunan
RSD MAJALAYA
1.02.16.33
DAK P3K2 bidang kesehatan
6.916.960.000
6.120.237.320
Jumlah ketersediaan alat kesehatan
32 Jenis 32 Jenis RSD MAJALAYA
1.02.16.66
Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)
7.855.081.000
6.733.786.326
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
4 Paket 4 Paket RSD MAJALAYA
1.02.16.32
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
91.673.117.567
75.201.331.776
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan
17 unit 17 unit RSD SOREANG
1.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (BLUD)
35.335.105.677
27.190.421.638
Prosentase terpenuhinya Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (BLUD) dalam 1 tahun
12 bulan 12 bulan
RSD CICALENGKA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.16.16
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT)
1.680.000.000
1.675.125.000
Terlaksananya pembangunan IPAL di RSUD Cicalengka
1 paket 1 paket RSD CICALENGKA
1.02.16.33
DAK/P3K2 bidang kesehatan
3.089.496.588
2.886.876.450
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan RS
18 Unit 29 Unit RSD CICALENGKA
1.02.16.01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
50.000.000
50.000.000
Sosialisasi kesehatan kepada penduduk miskin
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC
MARGAASIH
1.02.16.09
Peningkatan kesehatan masyarakat
20.000.000
18.768.500
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hidup Sehat
3 kegiatan
3 kegiatan
KEC.
KERTASARI
1.02.17 Program Pengawasan Obat Dan Makanan
185.273.000
185.273.000
Persentase Produk Olahan makanan dan minuman yang telah tersertifikasi layak edar
40% 64,80% DINAS KESEHATAN
1.02.17.02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
185.273.000
185.273.000
Terlaksananya penyebarluasan informasi obat,kosmetik dan makanan
6 kegiatan
6 kegiatan
DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
berbahaya minuman,terlaksananya SPP-IRTP,pembinaan dan heregistrasi IRTP,penyuluhan pedagang jajanan makanan,operasi pasar dan pertemuan lintas sektor
1.02.19 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
1.047.145.500
974.829.500
Persentase PHBS pada Rumah Tangga
43,70% 43,70% DINAS KESEHATAN
1.02.19.01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
599.325.500
545.129.500
Terlaksananya kegiatan kesrak PKK KB Kes,Pameran Pembangunan,Penguatan Desa Aktif,Penguatan Pemberdayaan Masyarakat,Pendataan kebutuhan media informasi dan peringatan hari HKN
6 kegiatan
6 kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.02.19.03
Peningkatan pemanfaatan
396.390.000
378.270.000
Terlaksananya kegiatan
20 20 DINAS KESEHA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
sarana kesehatan
seminar PHBS,Pelatihan fasilitator therapis rokok,penguatan pimpinan SBH kec, dan pengiriman peserta ke PERTINAS 2016
kegiatan kegiatan TAN
1.02.19.04
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
51.430.000
51.430.000
Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi program promosi kesehatan dan rapat kerja pimpinan SBH
10
kegiatan
10 kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
866.752.600
840.445.100
Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.20.01
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
463.077.600
450.527.600
Prevalensi balita stunting pada anak baduta (bawah dua tahun)
12,00% 10% DINAS KESEHATAN
1.02.20.02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
284.585.000
270.827.500
Pemberian makanan tambahan balita kurang gizi, ibu hamil KEK dan MP-ASI
230 orang
230 orang
DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.20.03
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
119.090.000
119.090.000
Tersedianya data prevalensi anemia pada remaja putri
60 sekolah
60 sekolah
DINAS KESEHATAN
1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
926.149.000
922.566.000
Universal akses 100,0,100 di tahun 2019
80% 75,88% DINAS KESEHATAN
1.02.21.01
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
594.540.000
590.957.000
Terlaksananya study EHRA dan pelatihan enumerator
31 kecamatan
31 kecamatan
DINAS KESEHATAN
1.02.21.02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
243.984.000
243.984.000
Persentase tempat-tempat umum sehat
52% 52% DINAS KESEHATAN
1.02.21.02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
44.000.000 44.000.000 Terlenggaranya kegiatan penyuluhan lingkungan sehat
1 kali 1 kali KEC.
CIMENYAN
1.02.21.02
Penyuluhan menciptakan
24.600.000
24.600.000
Terlaksananya penyuluhan
1 Kegiatan
1 Kegiata
KEC.
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
lingkungan sehat
penciptaan lingkungan sehat di wilayah kecamatan katapang
n KATAPANG
1.02.21.02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
19.025.000
19.025.000
Terciptanya Lingkungan Bersih
80% 80% KEC.
KUTAWARI-
NGIN
1.02.22 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
3.629.797.650
3.219.575.473
Persentase indikator pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target
100% 14,29% DINAS KESEHATAN
1.02.22.01
Penyemprotan fogging sarang nyamuk
362.000.000
362.000.000
Tersedianya bahan bakar mesin fooging
16000 ltr 16000 ltr
DINAS KESEHATAN
1.02.22.02
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
322.304.200
313.131.500
Tersedianya bahan larvasida,insektisida dan bacterisida bahan fooging
400 liter 400 liter DINAS KESEHATAN
1.02.22.04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
56.992.000
47.017.000
Terlaksananya kegiatan bulan Imunisasi anak sekolah
1540 SD/MI
1540 SD/MI
DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
campak dan DT & TD
1.02.22.05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
907.790.450
891.840.600
Pelayanan Kesehatan orang dengan TB
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
452.522.000
431.494.250
Terlaksananya kegiatan pengendalian penyakit zoonosis, HIV, filariasis dan kusta
9 kegiatan
9 kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.02.22.08
Peningkatan imunisasi
1.307.869.500
983.733.798
Terlaksananya PIN POLIO,Pelatihan teknis program imunisasi,supervisi ke BPS/RS,sweeping peningkatan UCI Desa,konsultasi program imunisasi dan pertemuan pokja KIPI
6 kegiatan
6 kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.02.22.09
Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulan
220.319.500
190.358.325
Terlaksananya penanggulangan KLB penyakit penular dan
6 kegiatan
6 kegiatan
DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
gan wabah bencana, surveilans pengamatan penyakit PD31 dan penyakit potensi wabah (SARS)
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.569.667.250
1.549.065.783
Persentase pelayanan kesehatan di puskesmas yang memenuhi standar
100% 16% DINAS KESEHATAN
1.02.23.01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
122.311.250
121.711.250
Tersedianya 3 PERBUP/produk hukum dan tersosialisasikannya perbup perizinan bidang kesehatan
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
177.250.000
171.678.774
Terselenggaranya lokakarya akreditasi puskesmas
10 puskesmas
10 puskesmas
DINAS KESEHATAN
1.02.23.03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
281.470.500
277.470.500
Tersusunnya 4 dokumen yaitu data inventori, buku saku kesehatan,perda SKD dan dokumen master plan
100% 100% DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.23.06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
988.635.500
978.205.259
Tersedianya 3 paket profil , laptah, pengembangan simpus, informasi publik dan call center
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
64.953.488.303
60.038.887.730
Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.24.11
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
23.766.327.000
23.408.841.797
Terpenuhinya pembayaran premi peserta PBI jaminan kesehatan daerah
116.092 Orang
116.092 Orang
DINAS KESEHATAN
1.02.24.12
Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi jawa barat (Bangub Parsial)
11.770.957.475
10.059.395.000
Cakupan pelayanan rujukan masyarakat miskin
46.437
Jiwa
46.437 Jiwa
DINAS KESEHATAN
1.02.24.11
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
14.884.348.028
14.884.347.293
Terlayaninya jumlah pasien masyarakat miskin
Rajal :
3000 Org Ranap : 2.000 Org
Rajal :4707 Org Ranap : 3.109Org
RSD MAJALAYA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.24.11
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
11.531.855.800
9.216.475.240
Terlayaninya masyarakat miskin yang berobat dengan menggunakan SKTM
1 Kegiatan (SKTM)
1 Kegiatan (SKTM)
RSD SOREANG
1.02.24.11
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
3.000.000.000
2.469.828.400
Terlayaninya masyarakat miskin yang berobat dengan menggunakan SKTM
720 Orang
304 Orang
RSD CICALENGKA
1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
28.478.182.500
24.667.098.435
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar
100% 58,25% DINAS KESEHATAN
1.02.25.01
Pembangunan puskesmas
10.676.547.500
9.451.899.480
Terlaksananya 6 pembangunan puskesmas, 9 rehab puskesmas, 3 pembangunan rumdin medis dan paramedis serta 2 pengadaan
100% 100% DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
tanah puskesmas
1.02.25.02
Pembangunan puskesmas pembantu
1.575.270.000
1.322.607.000
Terlaksananya pengadaan 4 pembangunan poskesdes
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.25.06
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
235.830.000
232.489.455
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana 4 poskesdes
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.25.24
Pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas (DAK)
15.990.535.000
13.660.102.500
Terlaksananya 13 rehab pembangunan puskesmas
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
26.973.370.974
23.629.839.596
DINAS KESEHATAN
1.02.26.01
Pembangunan rumah sakit
-
-
RSD MAJALAYA
1.02.26.04
Penambahan ruang rawat inap rumah
7.642.909.000
4.445.469.505
Penambahan jumlah sarana dan prasarana
1 1 Bangun
RSD MAJALA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) DAK
rumah sakit Bangunan
an YA
1.02.26.30
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.115.901.974
1.062.842.136
Jumlah ketersediaan alat kesehatan rumah sakit
2 JENIS 2 JENIS RSD MAJALAYA
1.02.26.01
Pembangunan rumah sakit
11.610.000.000
11.548.409.200
Tersedianya bangunan Rumah Sakit yang memadai
2 paket 2 paket RSD SOREANG
1.02.26.27
Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
1.710.000.000
1.693.893.247
Jumlah sarana dan prasarnaa Rumah Sakit
10 Unit 10 Unit RSD SOREANG
1.02.26.30
Pengadaan alat-alat rumah sakit
1.550.000.000
1.547.449.155
Jumlah sarana dan prasarnaa Rumah Sakit
4 Jenis 4 Jenis RSD SOREANG
1.02.26.18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
600.000.000
599.945.000
Tersedianya alat kedokteran
16 Unit 16 Unit RSD CICALENGKA
1.02.26.27
Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
2.744.560.000
2.731.831.353
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit
6 Unit 8 Unit RSD CICALENGKA
1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
8.720.510.000
7.758.652.106
Meningkatnya kualitas SDM kesehatan
37,60% 36,46% DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.28.05
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
8.720.510.000
7.758.652.106
Tersedianya 125 orang tenaga kesehatan untuk penanganan cedera OR PON, dan tersedianya 115 orang dokter, dokter gigi dan bidan ptt
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
52.700.000
52.400.000
Cakupan puskesmas santun lansia
18% 24% DINAS KESEHATAN
1.02.30.04
Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
52.700.000
52.400.000
Terselenggaranya 3 kegiatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia
100% 100% DINAS KESEHATAN
1.02.32 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak
7.658.317.390
2.879.184.488
Angka Kematian Bayi (AKB)
33.62/1000
33.64/1000
DINAS KESEHATAN
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
2.320.820.000
1.752.420.588
Terselenggaranya pembinaan petugas
50
kegiatan
50 kegiatan
DINAS KESEHATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kurang mampu
puskesmas,pembinaan PKPR, kegiatan AMP, pendampingan ibu hamil, pengadaan buku KIA dan format KIA
1.02.32.04
Jampersial (DAK non fisik)
4.193.849.940
-
Terbayarnya klaim puskesmas untuk kegiatan RTK
100 0 DINAS KESEHATAN
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
35.000.000
35.000.000
Terfasilitasinya Penyuluhan bagi Ibu hamil dan menyusui bagi keluarga kurang mampu
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KEC.
CILENGKRANG
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
20.000.000
18.956.000
Kegiatan Sosialisasi (Rata-rata persentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KEC.
BOJONG-
SOANG
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
48.800.000
45.800.000
Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan bagi
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KEC.
MARGAHAYU
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kurang mampu
ibu hamil
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
50.000.000
50.000.000
Jumlah Sosialisasi untuk ibu hamil tentang persalinan oleh tenaga kesehatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC, DAYEUH
KOLOT
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
21.225.000
21.225.000
Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk mengikuti sosialisasi tentang persalinan oleh tenaga kesehatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC.
KATAPANG
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
29.020.000
29.020.000
Terselanggaranya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC.
PAMEUNG-
PEUK
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
31.474.950
31.474.900
Jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada ibu hamil dari keluarga kurang mampu
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KEC.
ARJASARI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan ibu hamil dan keluarga kurang mampu
79.900.000
79.900.000
Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC.
CIMAUNG
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
26.107.500
26.107.500
Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Hamil dari keluarga Kurang mampu
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC.
BANJARAN
1.02.32.03
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
50.000.000
45.500.000
Terselenggaranya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC.
CICALENG-KA
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
69.500.000
69.440.000
Peningkatan pengetahuan tentang keselamatan ibu melahirkan
2 kegiatan
2 kegiatan
KEC.
RANCAEKEK
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
48.900.000
48.900.000
Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk mengikuti sosialisasi tentang persalinan oleh tenaga kesehatan
250 Orang
250 Orang
KEC.
CIKANCUNG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
48.560.000
48.560.000
Terwujudnya ibu hamil yang sehat
150 Orang
150 Orang
KEC. NAGREG
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
50.000.000
50.000.000
Terwujudnya kesehatan bagi ibu melahirkan dan anak
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC. PACET
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
20.000.000
19.500.500
Jumlah kegiatan sosialisasi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala kecamatan
3 kegiatan
3 kegiatan
KEC. KERTASARI
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
60.350.000
60.350.000
Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu
4 kegiatan
4 kegiatan
KEC. CIPARAY
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
57.200.000
57.200.000
Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu
3 kegiatan
3 kegiatan
KEC.
IBUN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
70.000.000
68.600.000
Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC.
PASEH
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
80.940.000
79.560.000
Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)
3 Kegiatan
3 Kegiatan
KEC. SOLOKAN JERUK
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
50.000.000
47.500.000
Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk mengikuti sosialisasi tentang persalinan oleh tenaga kesehatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KEC.
PASIR JAMBU
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
47.900.000
47.900.000
Sosialisasi tentang persalinan oleh tenaga kesehatan
2 kegiatan
2 kegiatan
KEC. CIWIDEY
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
48.500.000
48.500.000
Terselenggaranya penyuluhan kesehatan bagi
150 orang
150 orang
KEC.RANCABALI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kurang mampu
ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
51.600.000
49.100.000
Jumlah peserta sosialisasi tentang persalinan oleh tenaga kesehatan
50 Orang 50 Orang
KEC. SOREANG
1.02.32.01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
48.670.000
48.670.000
Persentase Persalinan yang ditolong oleh tenaga Kesehatan yang berkopeten skala Kecamatan
50% 50% KEC. KUTAWARI-NGIN
Jumlah617.711.816.298
503.177.582.996
Sumber : Dinkes, RSD Majalaya, RSD Cicalengka dan RSD Soreang Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Dinas Kesehatan (DINKES) Kab. Bandung, adalah sebagai berikut :
Indeks Kesehatan di Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebesar 76,72 poin dan Tahun 2016 diproyeksikan mencapai 81,81 poin meningkat 5,09 poin, namun angka indeks kesehatan di Kabupaten Bandung di tahun 2016 ini adalah angka perkiraan hasil tim analisis LKPJ yang di dampingi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dan perhitungannya menggunakan metode pengukuran yang baru.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang kesehatan di Kabupaten Bandung yang diukur oleh salah satu indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) pada Tahun 2015 adalah 71,03 tahun dan pada
Tahun 2016 adalah 73,18 tahun (meningkat 2,15 Tahun), adapun AHH ini juga merupakan hasil perkiraan tim analisis LKPJ yang didampingi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Interprestasinya dari angka harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 mempunyai harapan untuk hidup selama 73,18 tahun ke depan;
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung tahun 2015 sebesar 33,64 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan di tahun 2016 angka kematian bayi belum dirilis. Namun kami punya target AKB tahun 2016 sebesar 33,62 per 1000 kelahiran hidup.
Jumlah balita gizi buruk tahun 2015 sebanyak 66 dan tahun 2016 sebanyak 107 orang, ada peningkatan sebanyak 51 balita dan seluruhnya telah mendapatkan perawatan dan penanganan dan ditahun 2016 Prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) mencapai 7,98% artinya angka prevalensi ini masih cukup baik dari yang ditargetkan 12%. Prevalensi balita stunting pada anak baduta ini didapatkan dari hasil bulan penimbangan balita dengan membandingkan tinggi badan menurut umur (TB/U).
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar 100% dan mencapai target, dengan jumlah masyarakat miskin yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yaitu sebesar 634.461 jiwa angka ini didapat dari frekuensi masyarakat miskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas & jaringannya) terlayani seluruhnya dari kunjungan masyarakat miskin.
Salah satu indikator pelayanan kesehatan dapat terlihat dari capaian dari Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan di Puskesmas. Adapun capaian pada Tahun 2015 sebesar 75,90 poin dan Tahun 2016 mencapai 77,04 poin, mengalami peningkatan sekitar 1,14 poin. Dari data tersebut secara umum memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung semakin membaik.
Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada Rumah Tangga pada Tahun 2016 mencapai 53,2% sedangkan pada Tahun 2015 cakupan PHBS pada Rumah Tangga 43,7% mengalami kenaikan sekitar 9,5%. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa PHBS pada Rumah Tangga semakin membaik.
RSD Soreang, adalah sebagai berikut :
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara rutin dan berkala di RSUD Soreang sebanyak 17 unit kendaraan
Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) selama 12 bulan
Terealisasinya pembangunan rumah sakit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebanyak dua paket yaitu pekerjaan pematangan lahan RSUD Soreang di reloksi dan pekerjaan infra struktur yaitu pekerjaan DPT, pagar dan saluran
Terealisasinya pengadaan 10 unit alat-alat rumah sakit dan 4 unit alat-alat kesehatan rumah sakit
Tercapainya sasaran strategis rumah sakit untuk tahun 2016 antara lain
IKM
Kunjungan Rawat Inap dan Rawat Jalan
BOR, LOS, TOI yang ideal
RSD Majalaya, adalah sebagai berikut :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, diselenggarakan sebagai Program RSUD Majalaya yang diharapkan dapat menunjang terhadap peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Program ini dapat diselenggarakan melalui kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, dengan hasil capaian pada program ini adalah :
Dengan BOR (Bed Occupation Rate) sebesar 78.26 %, LOS (Length Of Stay) sebesar 3.82 dan TOI (Turn Over Interval) sebesar 0.82 , nasional yaitu BOR sebesar 60 – 85%, LOS sebesar 6-9 hari dan TOI sebesar 1-3 hari.
Dengan capaian nilai IKM dengan target sebesar 75 Point, tercapai 77,16 Point. Nilai IKM unit pelayanan kesehatan RSUD Majalaya diperoleh angka 77,16, yang mana nilai IKM ini dapat dari hasil survey yang dilakukan sendiri dalam rangka mendukung proses peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan kita dapat berpedoman pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemarintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin pengguna yang memiliki jaminan kesehatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). HAsil capaian kinerja RSUD MAjalaya pada program ini ditujukan dengan capaian nilai cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100%.
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata. Program ini diselenggarakan melalui dua kegiatan yaitu penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III) bersumber dari DAK dan Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan bersumber APBD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan rumah sakit dengan indicator kinerja yaitu:
Persentase Peningkatan Pelayanan jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap RS yang mendapatkan capaian 119,13% dengan jumlah kunjungan pasien RSUD Majalaya memiliki trand meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan tahun 2016 yaitu 173.284 orang (19,19%) artinya rawat jalan mampu meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya hingga mencapai persentase 119,19% dari jumlah kunjungan tahun 2015 naik menjadi 21.251 orang atau 18,60% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 17.918 orang.
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2016 berada pada angka 77,16 melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu pada angka 75. Hal ini menunjukan adanya eningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kelas B Majalaya. Dan data serta informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalaya ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat.
RSD Cicalengka, adalah sebagai berikut :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan RSUD Cicalengka bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. Program ini diselenggarakan melalui kegiatan :
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBHCHT)
Pengadaan Alat Kedokteran (DAK P3K2 Bidang Kesehatan)
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Dengan hasil capaian kegiatan berupa BOR (Bed Occupation Rate) sebesar 59,6 %, LOS (Length Of Stay) sebesar 2,7 dan TOI (Turn Over Interval) sebesar 2,1. Jumlah kunjungan pasien pelayanan Rawat Jalan di RSUD Cicalengka pada tahun 2016 adalah sebesar 43.836 orang meningkat 1.755 orang dibanding kunjungan tahun 2015 sebesar 42.081 orang, meningkat 4,17 %. Jumlah kunjungan pasien pelayanan Rawat Inap di RSUD Cicalengka pada tahun 2016 adalah sebesar 7.868 orang meningkat sekian 1.174 orang dibanding kunjungan tahun 2015 sebesar 6.694 orang, meningkat 17,5 %.
Adapun kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dilaksanakan melalui pembangunan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang bertujuan untuk menghasilkan air yang sesuai dengan persyaratan baku mutu dan aman.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin sebagai pengguna Jaminan Kesehatan Daerah/SKTM. Hasil capaian kinerja pelaksanaan program kesehatan penduduk miskin merupakan satu kesatuan pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD Cicalengka dengan hasil kegiatan berupa BOR (Bed Occupation Rate) sebesar 59,6 %, LOS (Length Of Stay) sebesar 2,7 dan TOI (Turn Over Interval) sebesar 2,1. Jumlah kunjungan pasien pelayanan Rawat Jalan pengguna SKTM di RSUD Cicalengka pada tahun 2016 adalah sebesar 620 orang menurun185 orang dibanding kunjungan tahun 2015 sebesar 805 orang, menurun 29,8 %.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata melalui kegiatan :
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK/Pendamping).
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit . Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, RSUD Cicalengka berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan standar kamar operasi dan penyediaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan bedah, rawat inap, IGD, dan ruang rawat serta ruang pelayanan lainnya. Jumlah kunjungan pasien pelayanan Rawat Jalan di RSUD Cicalengka pada tahun 2016 adalah sebesar 43.836 orang meningkat 1.755 orang dibanding kunjungan tahun 2015 sebesar 42.081 orang, meningkat 4,17 %. Jumlah kunjungan pasien pelayanan Rawat Inap di RSUD Cicalengka pada tahun 2016 adalah sebesar 7.868 orang meningkat sekian 1.174 orang dibanding kunjungan tahun 2015 sebesar 6.694 orang, meningkat 17,5 %.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.4
Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
Moratorium pengangkatan PNS dan banyaknya pegawai yang pensiun membuat makin kurangnya pemenuhan tenaga kesehatan dikarenakan adanya karakteristik kompetensi tenaga kesehatan yang tidak bisa digantikan oleh profesi lainnya
Advokasi kepada Menpan RB melalui koordinasi dengan BKPP dan Dinas Kesehatan Provinsi serta Rekrutmen Tenaga Memalui BLUD UPTD Yankes.
Belum Optimalnya sumber daya tenaga Optimalisasi sumber daya yang ada dan
No. Permasalahan Solusi
pelaksana yang memadai dan kompeten dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan
mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan, melalui bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan yang berjenjang
3. Peningkatan dan pengembangan jumlah serta jenis pelayanan di RSUD Cicalengka membutuhkan tenaga pelaksana,sarana prasarana (gedung, alat kesehatan dan lain-lain) yang memadai baik jumlah, jenis maupun kompetensi dan sertifikasinya.
Optimalisasi sumber daya manusia yang ada, bimbingan teknis, pelatihan berjenjang, pemenuhan tenaga pelaksana pelayanan dilakukan secara bertahap, penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan terstandar.
4.
Sulitnya RSUD Soreang untuk memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat dengan kondisi RSUD Soreang yang ada sekarang
Mengoptimalkan pelayanan yang ada di RSUD Soreang dengan segala kemampuan yang ada sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang kurang baik di RSUD Soreang
Berusaha memperbaiki tata kelola RSUD Soreang yaitu dengan melakukan atau menyelenggarakan akreditasi Rumah Sakit dengan harapan bisa mengurangi keluhan masyarakat
6. Jumlah anggaran untuk relokasi pembangunan RSUD Soreang masih banyak kekurangannya jika ingin segera mewujudkan RSUD Soreang yang lebih representatif
Berusaha mencari sumber dana yang lainnya dengan banyak mengusulkan kepada pihak-pihak yang dirasa bisa membantu
7. Kunjungan pelayanan kesehatan yang dirawat di kelas III terdapat peningkatan, dimana pasien kelas III ini merupakan golongan ekonomi menengah kebawah atau pasien tidak mampu
Perlu penambahan ruangan perawatan terutama untuk kelas III (tiga) (RSDMajalaya)
Sarana lahan Parkir RSD Majalaya tidak memadai karena belum memiliki lahan khusus untuk parkir, apalagi dengan adanya peningkatan kunjungan Pasien yang signifikan.
Perlu dilakukan pengadaan penigkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit , khususnya penambahan atau pengadaan tanah untuk lahan parkir RSD Majalaya.
No. Permasalahan Solusi
Akses jalan menuju Rumah Sakit Perlu dibenahi.
Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait
Sumber : Dinkes Kab Bandung, RSD Majalaya, RSD Cicalengka dan RSD Soreang Tahun 2016
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE), Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih), Badan Perencanaan Pembangunan, Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Majalaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.560.966.041.647,00,- dan terealisasi sebesar Rp.545.242.587.627,00,- atau 97,20%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program yang terdiri dari 49 kegiatan dengan fokus sasaran : Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%),Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air, Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung, Meningkatnya efiektivitas perencanaan tata ruang, Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah, Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.5
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2016
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.03.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
49.769.386.525
43.329.284.095
Terbangunnya jalan dan jembatan baru di Kabupaten Bandung
Jembatan baru 1 buah
Jembatan baru 1 Buah
BINA MARGA
1.03.15.01 Perencanaan pembangunan jalan
1.883.155.000
1.817.863.100
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembanguna
27 Dokumen
27 Dokumen
BINA MARGA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
n Jalan
1.03.15.03 Pembangunan jalan 1.094.733.02
5692.044.025
Tersedianya Dokumen Pengawasan Jalan
2 Dokumen
2 Dokumen
BINA MARGA
1.03.15.05 Pembangunan jembatan
3.808.732.500
3.653.175.800
Terbangunnya Jembatan Baru
1 Buah 1 BuahBINA MARGA
1.03.15.07 Pembebasan lahan untuk jalan
7.982.766.000
3.489.359.670
Tersedianya Lahan untuk Jalan
6 Lokasi 3 LokasiBINA MARGA
1.03.15.10 Pembangunan akses jalan tol (Bangub)
35.000.000.000
33.676.841.787
Terbangunnya Akses Jalan Tol
4,212 Km
0,812 Km
BINA MARGA
1.03.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
20.846.891.000
20.648.885.500
Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong
55 Km33,31 Km
BINA MARGA
1.03.16.01 Perencanaan pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
1.816.425.000
1.771.285.500
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
23 Dokumen
23 Dokumen
BINA MARGA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
103.16.03 Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
17.791.796.000
17.644.012.000
Terbangunan saluran drainase/gorong-gorong
171 Lokasi
171 Lokasi
BINA MARGA
1.03.16.05 Pembangunan drainase (Bangub)
1.155.500.000
1.154.408.000
Terbangunnya Drainase/Gorong-gorong
2,31 Km 2,31 KmBINA MARGA
1.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
83.170.000 79.180.000
Terselenggaranya pemeliharaan drainase/ saluran air di wilayah kecamatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Kec. Margahayu
1.03.17 Program Pembangunan Turap/Talud/
Bronjong
54.346.581.100
53.115.574.850
Terbangunnya turap/talud/
Bronjong
75 Km21,24 Km
BINA MARGA
1.03.17.01 Perencanaan turap/talud/
bronjong2.338.170.000
2.292.061.850
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan turap/talud/
Bronjong
46 Dokumen
46 Dokumen
BINA MARGA
1.03.17.03 Pembangunan turap/talud/
52.008.411.100
50.823.513.000
Terbangunya turap/talud/
Bronjong
336 Lokasi
336 Lokasi
BINA MARGA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
bronjong
1.03.18 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
335.224.013.322
331.040.258.437
- Persentase
Kondisi Jalan
Mantap- Prosentase
Kondisi
Jembatan Baik
- 84,63%- 83,54 %
- 85,22 %- 88,45 %
BINA MARGA
1.03.18.01 Perencanaan rehabilitasi/
pemeliharaan jalan
3.768.232.500
3.751.202.500
Tersedianya Dokumen Perencanaan rehabilitasi/
pemliharaan jalan
45 Dokumen
45 Dokumen
BINA MARGA
1.03.18.02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
2.498.635.000
2.402.295.600
Tersedianya Dokumen Perencanaan rehabilitasi/
pemeliharaan Jembatan
44 Dokumen
44 Dokumen
BINA MARGA
1.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
194.576.206.822
191.833.971.355
Terpeliharanya jalan
776 Lokasi
776 Lokasi
BINA MARGA
1.03.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
21.679.469.000
20.674.913.300
Terpeliharanya Jembatan
104 Lokasi
104 Lokasi
BINA MARGA
1.03.18.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
526.660.000 511.065.000 Tersedianya dokumen evaluasi jalan
4 kegiatan
4 kegiatan
BINA MARGA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
secara digital
1.03.18.06 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)
102.598.810.000
102.310.151.682
Terpeliharanya jalan
33 Lokasi
33 Lokasi
BINA MARGA
1.03.18.07 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Bangub)
9.406.000.000
9.387.929.000
Terpeliharanya Jalan
51 Lokasi
51 Lokasi
BINA MARGA
1.03.18.03 Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan
170.000.000 168.730.000
Terlaksananya rehab/pemeliharaan jalan
1 Paket 1 PaketKec.
Majalaya
1.03.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
663.635.000 642.199.961
Prosentase tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan
100% 100%BINA MARGA
1.03.20.01 Inspeksi kondisi jalan
663.635.000 642.199.961
Tersedianya dokumen Inspeksi kondisi Jalan
7 Dokumen
7 Dokumen
BINA MARGA
1.03.22 Program Pembangunan Sistem Informasi/
Database Jalan Dan Jembatan
375.000.000 371.178.550
Prosentase ketersediaan data kondisi sarana dan prasarana transportasi
100% 100%BINA MARGA
1.03.22.01 Penyusunan sistem informasi/database
375.000.000 371.178.550 Tersedianya dokumen Sistem Informasi
3 Dok 3 Dok BINA MARGA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
jalan Data base jalan
1.03.23 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
3.805.628.500
3.597.323.500
Prosentase ketersediaan alat berat untuk menunjang kegiatan kebinamargaan
100% 100%BINA MARGA
1.03.23.02 Pembangunan gedung workshop
771.855.000 745.419.000Terbangunnya gedung workshop
3 bangunan
3 bangunan
BINA MARGA
1.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat
1.825.047.500
1.656.597.500
Tersedianya alat-alat berat
4 Unit 4 UnitBINA MARGA
1.03.23.05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
112.726.000 112.055.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1 Paket 1 PaketBINA MARGA
1.03.23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
250.000.000 249.449.000
Tersedianya alat-alat laboratorium kebinamargaan
4 Jenis 4 JenisBINA MARGA
1.03.23.10 Rehabilitasi/
pemeliharaan alat-alat
846.000.000 833.803.000 Terpeliharanya alat-alat berat
4 Paket 4 Paket BINA MARGA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
berat
1.03.24 Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
19.598.791.000
18.095.423.325
Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi pada tahun pertama RPJMD 2016 – 2021
62,55% 62,60% SDAPE
1.03.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
800.000.000 771.695.480
tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan inventarisasi kondisi jaringan irigasi
8 Dokumen
8 Dokumen
SDAPE
1.03.24.10 Rehabilitasi/
pemeliharaan jaringan irigasi
8.573.833.000
7.949.299.311
terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
53 D.I 53 D.I SDAPE
1.03.24.15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.963.139.000
1.790.423.000
terpeliharanya fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun
4 UPTD 4 UPTD SDAPE
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.03.24.16 Pemberdayaan petani pemakai air 906.628.000 765.669.534
terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air irigasi (PPSIP)
20 Lembaga
20 Lembaga
SDAPE
1.03.24.18 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)
6.650.000.000
6.132.456.000
terlaksananya rehab jaringan irigasi
18 DI 18 DI SDAPE
1.03.24.24 P2D2 irigasi (P2D2 DAK Non Fisik)
705.191.000 685.880.000
Tersedianya kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan peralatan dinas
7 unit 7 unit SDAPE
1.03.26 Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
219.350.000 201.720.221
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan drainase skala kawasan dan skala kota
100% 100% SDAPE
1.03.26.09 Master plan sumber daya air
219.350.000 201.720.221 Tersedianya dokumen prioritas penanganan sistem jaringan drainase perkotaan dan dokumen fs polder
2 Dokumen
2 Dokumen
SDAPE
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
cipariuk
1.03.28 Program Pengendalian Banjir
9.977.290.700
9.221.532.760
Terlaksananya penanganan drainase skala kawasan dan skala kota
8,36 7,74% SDAPE
1.03.28.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
6.910.940.700
6.325.682.500
kondisi tanggul dan bataran baik
25 sungai/
Saluranpembuang
25 sungai/
Saluran pembuang
SDAPE
1.03.28.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
624.500.000 589.653.000
Tersedianya bahan banjiran (penanggulangan sementara) dan implementasi rencana aksi
2 kegiatan
2 kegiatan
SDAPE
1.03.28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.440.000.000
1.426.945.260
Terlaksananya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
8 lokasi 8 lokasi SDAPE
1.03.28.22 Pembangunan kolam retensi 1.850.000 1.850.000
Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai/saluran pembuang
1 kegiatan
- SDAPE
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.03.28.23 Normalisasi sungai/saluran pembuang
1.000.000.000
877.402.000
Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai / saluran pembuang
1 sungai / saluran pembuang
1 sungai / saluran pembuang
SDAPE
1.03.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
8.134.460.000
7.505.783.300
Panjang trotoar yang terbangun dijalan perkotaan (kolektor sekunder)
2,8 Km 2,6 KmBINA MARGA
1.03.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur
651.000.000 640.019.300
Tersedianya Dokumen Penataan Infrastruktur Perkotaan dan Trotoar
14 Dokumen
12 Dokumen
BINA MARGA
1.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
7.483.460.000
6.865.764.000
Tertatanya Infrastruktur Perkotaan dan Trotoar
17 Lokasi
17 Lokasi
BINA MARGA
1.03.33 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
54.717.619.000
54.231.763.900
Prosentase terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong
100% 98,24%BINA MARGA
1.03.33.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran
54.615.524.000
54.129.953.900
Terpeliharanya Saluran Drainase/
456 Lokasi
448 Lokasi
BINA MARGA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
drainase gorong-gorong
Gorong-gorong
1.03.33.01 Rehabilitasi/
Pemeliharaan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
102.095.000 101.810.000
Terlaksananya rehab/
pemeliharaan drainase/gorong-gorong di wilayah kecamatan Majalaya
1 Paket 1 PaketKec
Majalaya
1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang
1.995.085.000
1.975.461.841
Prosentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
41,94% 0%
DISPER-TASIH
1.05.15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1.525.425.000
1.507.305.400
Dokumen RDTRK dan Zoning Regulation
2 Paket1.03 Paket
DISPER-TASIH
1.05.15.21 Koordinasi perencanaan tata ruang
469.660.000 468.156.441 Jumlah Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Bandung dan Jumlah Pengembang
2 Paket 1 Paket BAPPEDA
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
an Sistem Informasi Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur
1.05.16 Program Pemanfaatan Ruang
584.387.500 570.536.500
Prosentase rencana tapak yang disahkan
100% 0%DISPER-TASIH
1.05.16.01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
523.050.000 509.274.000 Dokumen masterplan kawasan perkotaan Kutawaringin, Website dan Dokumen pemanfaatan ruang
3 Kegiatan
2.33 Kegiatan
DISPER-TASIH
1.05.16.13 Implementasi pelaksanaan kerja badan koordinasi pengendalian ruang daerah
61.337.500 61.262.500
Terlaksananya ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang
1 Kegiatan
0.4 Kegiatan
DISPER- TASIH
1.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
707.923.000 695.660.600Prosentase bangunan ber IMB
8% 0%DISPER-TASIH
1.05.17.02 Penyusunan prosedur dan manual
58.773.000 58.383.000 Tersusunnya prosedur dan manual
1 Dokumen
0.04 Dokumen
DISPER-TASIH
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan ruang DED Kampung Sunda
1.0517.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
69.100.000 62.460.000
Tersedianya dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kab. Bandung
1 Dokumen
0.4 Dokumen
DISPER-TASIH
1.0517.12 Pengawasan dan pengendalian ruang
580.050.000 574.817.600
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan pemanfaatan ruang
4 Paket
1.52 Paket, 2 Kegiatan
DISPER-TASIH
TOTAL560.966.041.647
545.242.587.627
Sumber : Dinas Bina Marga, Dinas SDAPE dan Kecamatan di Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Bina Marga
Terbebasnya lahan untuk pembangunan jalan
Terbangunnya saluran drainase jalan
Terbangunnya turap/talud/bronjong
Terlaksananya rehab/pemeliharaan jalan
Terlaksananya rehab/pemeliharaan jembatan
Terlaksananya inspeksi kondisi jalan
Tersedianya data base jalan
Tersedianya alat penunjang kegiatan kebinamargaan
Terlaksananya penataan trotoar
Terlaksananya rehab/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan : jalan kondisi baik, rusak sedang dan rusak berat. Pada tahun 2016, kondisi jalan berdasarkan kategori tersebut hampir seluruhnya mengalami perkembangan yang cukup baik, kecuali panjang jalan kondisi rusak. Panjang jalan kondisi rusak ringan mengalami kenaikan sebesar 1,15%. Dimana pada tahun 2015 panjang jalan kondisi rusak ringan mencapai 101,659 km dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 100,490 km, sedangkan panjang jalan kondisi rusak berat mengalami penurunan sebesar 42,18% dimana pada tahun 2015 panjang jalan kondisi rusak berat mencapai 121,523 km dan pada tahun 2016 menurun menjadi 70,270 km. Hal ini berpengaruh terhadap proporsinya, dimana pada tahun 2015 proporsi jalan kondisi rusak sebesar 8,80 % dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 8,70% atau panjang jalan kondisi rusak mengalami peningkatan sebesar 1,15%.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai proporsi dan panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2015-2016.
Tabel 4.6
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung
Berasarkan Kondisi Tahun 2015–2016
No. UraianPanjang Jalan (km)
2015 2016 Perkembangan (%)
1. Kondisi Baik 661,162 734,222 11,05
2. Kondisi Rusak Sedang 271,001 250,363 7,62
3. Kondisi Rusak 101,659 100,490 1,15
4. Kondisi Rusak Berat 121,523 70,270 42,18
5. Jalan Kabupaten secara keseluruhan 1.155,34 1.155,345 -
6. Poporsi Kondisi Baik (%) 57,23 63,55 11,04
7. Poporsi Kondisi Rusak Sedang (%) 23,46 21,67 7,63
8. Poporsi Kondisi Rusak (%) 8,80 8,70 1,14
9. Poporsi Kondisi Rusak Berat (%) 10,52 6,08 42,21
Sumber : Bidang Jalan Dinas BINA MARGA Kab. Bandung, Tahun2016.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai proporsi jembatan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2015-2016.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 sebanyak 104 jembatan dan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan di 7 Wilayah UPTD jumlah ini meningkat 18,9% dibandingkan tahun 2015, di mana pada Tahun 2015 jumlah jembatan yang di rehab/pelihara sebanyak 146 jembatan.
Jumlah jembatan berdasarkan kondisi pada tahun 2016 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini diketahui bahwa jumlah jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 sebanyak 781 buah, jumlah ini meningkat sebesar 11,10 % dibandingkan tahun 2015, di mana pada tahun 2015 jumlah jembatan kondisi baik sebanyak 703 buah. Dikarenakan adanya penambahan jumlah jembatan maka untuk kondisi rusak mengalami kenaikan. Kondisi jembatan rusak menurun sebesar 37,80%
Proporsi jembatan kondisi baik naik 88,45%, kondisi rusak meningkat 11,55%. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai proporsi dan jumlah jembatan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2015–2016;
Tabel 4.7
Proporsi Jembatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi
Tahun 2015-2016
No. UraianJumlah Jembatan (buah)
2015 2016 Perkembangan (%)
1. Kondisi Baik 703 781 11,10
2. Kondisi Rusak 164 102 37,80
3. Jumlah Jembatan secara keseluruhan
867 883 1,85
4. Poporsi Kondisi Baik (%) 81,08 88,45 9,09
No. UraianJumlah Jembatan (buah)
2015 2016 Perkembangan (%)
5. Poporsi Kondisi Rusak (%) 18,92 11,55 38,95
Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Bandung, Tahun 2016
Pembangunan saluran drainase pada tahun 2016 sebanyak 586 ruas jalan, sepanjang 33,31 km. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015, di mana pada tahun 2015 jumlah saluran drainase yang dibangun sebanyak 449 ruas jalan, sepanjang 20,56 km. Pembangunan TPT pada tahun 2016 sebanyak 336 TPT, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 514 TPT.
Dispertasih
Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan penataan ruang,
Tersedianya peta digital dan peta garis yang berbasis pada foto udara;
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang;
Tersedianya Dokumen panduan pengembangan kawasan strategis di margaasih,animasi perencanaan pengembangan kasiba Kutawaringin berikut kajian kelembagaan dan terselenggaranya sosialisasi perencanaan pembangunan kasiba Kutawaringin serta terindentifikasinya data RKPPP Dayeuhkolot;
Tertibnya bangunan perumahan;
Ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.8
Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
Anggaran yang tersedia belum memenuhi kebutuhan ideal bidang kebinamargaan
Mengupayakan dan mengoptimalkan sumber – sumber anggaran diluar APBD Kabupaten
No. Permasalahan Solusi
1. Bandung seperti Bantuan Gubernur (Bnagub), Dana Alokasi Khusu (DAK), Partisipasi Masyarakat (CSR) dan sumber anggaran lain sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
2. Belum seimbangnya rasio anggaran dengan beban tugas yang harus dilaksanakan
Pengupayakan maksimal mengenai rasio anggaran agar sesuai dengan beban tugas/volume pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas
3. Belum diperdakannya/legalisasi RDTR yang telah disusun sehingga tidak bisa dipakai sebagai acuan
Melaksanakan proses legalisasi terhadap Perda RDTR
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB sebagai penyelenggaraan tata bangunan
Meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam melakukan pengurusan IMB melalui sosialisasi dan melakukan panggilan/pemberitahuan/teguran-teguran kepada masyarakat yang sedang membangun sebagai bahan potensi IMB
5.
Kurangnya tertib bangunan sesuai tata ruang dan tata lingkungan yang sehat dan serasi
Pengendalian dan pengawasan bangunan lebih intensif di lapangan
6. Masih rendahnya sebagian masyarakat dalam meningkatkan mutu bangunan yang fungsional yang handal sesuai dengan persyaratan teknis
Sosialisasi peraturan perundangan tentang teknis bangunan
Memberikan pelayanan di bidang tata bangunan yang prima
7. Belum diperdakannya/legalisasi RDTR yang telah disusun sehingga tidak bisa dipakai sebagai acuan
Melaksanakan proses legalisasi terhadap Perda RDTR
8. Keppres No 12 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, yang antara lain menetapkan Sungai Citarum Sebagai Sungai Strategis Nasional, masih terbatasnya kewenangan Kabupaten Bandung dalam pengelolaan S. Citarum dan
Meningkatkan koordinasi guna mendorong Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jendral Sumber Daya Air-Dept. Pekerjaan Umum, untuk segera menetapkan Keputusan Menteri tentang pendelegasian kewenangan untuk mengelola anak-anak sungai Citarum
No. Permasalahan Solusi
anak-anak sungainya, sehingga kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan/normalisasi sungai baru dapat dilaksanakan pada lokasi yang bersifat situasional yaitu penanggulangan pasca bencana (atas usulan masyarakat melalui Musrenbang), tidak menyeluruh dari hulu ke hilir sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008.
orde 3 dan orde 4 (Sub DAS).
9. Kondisi sungai sudah menunjukkan dampak ketidakseimbangan pada bagian hulu sungai, yang telah mengalami degradasi dan longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal.
Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Jawa Barat serta DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan upaya pemeliharaan sungai di Kabupaten Bandung dan penataan Dranaise lintas Kab/Kota;
Melakukan upaya pencegahan terhadap penggunaan sarana dan prasarana sumber air (sungai dan saluan pembuang) melalui pemberian rekomendasi teknis atau peil banjir,
Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat di sekitar wilayah sungai untukmeningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sungai,
Mengawal usulan pada saat Musrenbang Kecamatan agar anggaran sesuai dengan kebutuhan ,
10. Keterbatasan kemampuan anggaran dalam rangka penanganan banjir.
Untuk sungai yang sudah tersedia perencanaan teknisnya diupayakan melalui pola sharing pembiayaan dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi
11. Masih banyaknya masyarakat yang belum peduli terhadap lingkungan seperti membuang sampah/material ke saluran,
Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini dea, kecamatan, dan masyarakat agar
No. Permasalahan Solusi
menyebabkan ruang palung sungai/saluran dan masih sulitnya birokrasi pelaksanaan kegiatan di lapangan karena terbatas oleh kewenangan lintas kewilayahan dan sedang dipengaruhi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami sulit untuk melaksanakan kegiatan penataan/pelaksanaan yang sudah direncanakan oleh dinas.
bisa bekerja sama dan penataan kegiatan pekerjaan tersebut dengan lancar,
Melakukan upaya koordinasi dan pengarahan kepada masyarakat untuk kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan dan berupaya untuk merasakan saling memiliki.
12. Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi dilaksanakan secara parsial.
Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh.
13. Faktor kerusakan jaringan irigasi setiap tahunnya lebih besar salah satunya akibat bencana alam, sedangkan biaya pemeliharaan jaringan irigasi sangat terbatas.
Memenuhi keterbatasan anggaran penanganan jaringan irigasi diupayakan melalui sumber dana lain.
Penanggulangan jaringan irigasi akibat bencana sebaiknya dilaksanakan harus cepat tanggap dan tepat waktu.
Dilakukan AKNOP ( Angka kebutuhan nyata operasional dan pemeliharaan) di setiap DI agar diketahui kebutuhan nyata untuk OP
Dilakukan inventarisasi kondisi baik jaringan maupun bangunan pelengkap dan bangunan utama agar kegiatan OP di fungsikan kembali untuk operasional dan pemeliharaan kegiatan irigasi dari setiap DI
14. Belum lengkapnya dokumen perencanaan teknis (OP dan DED) untuk DI di 4 Sub DAS dan sistem drainase perkotaan.
Melakukan Inventarisasi aset irigasi dan kondisinya di lapangan
Membuat manual OP dari setiap kegiatan perencanaan lain yang memerlukan OP nantinya pada saat rencana tersebut direalisasikan pada tahap konstruksi
Melakukan OP dan DED untuk 4 Sub DAS.
Sumber : Dinas Bina Marga dan Dinas SDAPE Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta SKPD Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.241.307.982,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.832.453.103,00-atau 93,03%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 22 kegiatan dengan fokus sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi, serta Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana. Khusus untuk urusan wajib perumahan dari oleh BPBD, dengan anggaran sebesar Rp. 367.000.000,00,-, telah terealisasi sebesar Rp. 100.372.000,00,- atau (27,34%), anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 2 kegiatan dengan fokus 2 sasaran: meningkatnya pemenuhian infrastruktur dasar wilayah dan berkurangnya tingkat resiko bencanan dan kebakaran. Secara leseluruhan rincaiannya sebagai berikut:
Tabel 4.9
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.4.15Program Pengembangan Perumahan
23.153.293.272
21.589.533.656
Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni
85,89% 92,24%DISPERTASIH
Prosentase PSU yang sudah diserah terimakan
6% 6,6%DISPERTASIH
Prosentase Infrastruktur pedesaan
91,38% 91,38%DISPERTASIH
1.4.15.2 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman,
95.800.200 92.312.500 Tersedianya Dokumen RPIJM Keciptakaryaa
1 Dokumen
1 Dokumen DISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dan Manual (NSPM)
n
1.4.15.3
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
128.221.200 125.144.400
Inventarisasi dan verifikasi PSU dan TPU di 20 Lokasi
6% 6.6%DISPERTASIH
1.4.15.6
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
19.948.270.954
18.628.897.134
Stimulasi Rehab RTLH sebanyak 1.000 unit serta pembangunan jalan setapak
85.89% 92.24%DISPERTASIH
1.4.15.7
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.471.000.918
1.246.626.122
Perencanaan, pengawasan serta pembangunan sapras
91.38% 91.38%DISPERTASIH
1.4.15.18
Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangguh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB)
143.000.000 141.816.000
Pembangunan jalan setapak dan TPT Desa Pangguh Kec. Ibun
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.15.19Pembangunan Jalan Setapak dan
122.500.000 121.803.000Pembangunan jalan setapak dan
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Tpt Desa Neglasari Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB)
TPT Desa Neglasari Kec. Ibun
1.4.15.20
Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Cibeet Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB)
122.500.000 121.649.000
Pembangunan jalan setapak dan TPT Desa Cibeet Kec. Ibun
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.15.21
Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB)
122.500.000 121.972.000
Pembangunan jalan setapak dan TPT Desa Pangauban Kec. Pacet
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.15.22
Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB)
122.500.000 120.421.000
Pembangunan jalan setapak dan TPT Desa Nagrak Kec. Pacet
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.4.15.23
Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung (BANGUB)
102.000.000 100.495.500
Pembangunan jalan setapak dan TPT Desa Tangsimekar Kec. Paseh
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.15.24
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Panyirapan Kec. Soreang (BANGUB)
175.000.000 173.748.000
Pembangunan jalan lingkungan perdesaan Desa Panyirapan Kec. Soreang
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.15.25
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Karamatmulya Kec. Soreang (BANGUB)
150.000.000 148.742.000
Pembangunan jalan setapak dan TPT Desa Karamatmulya Kec. Soreang
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.15.26
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Rawabogo Kec. Ciwidey (BANGUB)
150.000.000 148.049.000
Pembangunan jalan lingkungan perdesaan Desa Rawabogo kec. Ciwidey
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.15.27 Pembangunan Jalan
150.000.000 148.973.000 Pembangunan jalan
1 Lokasi 1 Lokasi DISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Lingkungan Perdesaan Desa Nengkelan Kec. Ciwidey (BANGUB)
lingkungan perdesaan Desa Nengkelan kec. Ciwidey
1.4.15.28
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Sukawening Kec. Ciwidey (BANGUB)
150.000.000 148.885.000
Pembangunan jalan lingkungan perdesaan Desa Sukawening kec. Ciwidey
1 Lokasi 1 LokasiDISPERTASIH
1.4.16Program Lingkungan Sehat Perumahan
35.612.207.985
32.921.519.492
Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan
30% 13,44%DISPERTASIH
1.4.16.2
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
10.985.183.989
10.764.229.299
Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 105 Desa dan SPAL di 28 Desa
133 Desa
133 DesaDISPERTASIH
1.4.16.5 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan
342.888.800 327.658.825 Penyusanan Dokumen CAP-RPP Kecamatan Margaasih dan kecamatan Bojongsoang
2 Dokumen
2 Dokumen DISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
hunian berimbang
1.4.16.8
Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin
1.086.369.196
1.073.915.182
Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/
miskin
60% 53.77%DISPERTASIH
1.4.16.9
Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)
823.609.000 816.199.186
Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin, sehingga dapat meningkatkan akses sebesar 0,037% dari 52,935% menjadi 52,972%
5 unit 5 unitDISPERTASIH
1.4.16.12 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama
1.082.945.000
1.065.387.400
Terbangunnya prasarana dan sarana air minum
2 Desa 2 Desa DISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
bagi masyarakat miskin (DAK)
1.4.16.19
Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin ( DAK IPD )
2.676.162.000
2.327.142.500
Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin, sehingga dapat meningkatkan akses sebesar 0,037% dari 52,935% menjadi 52,972%
6 unit 6 unitDISPERTASIH
1.4.16.21
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin ( DAK IPD )
4.435.000.000
4.298.730.700
Terbangunnya prasarana dan sarana air minum
7 desa 7 desaDISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.4.16.22
SANI-Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat (Sabermas) (BANGUB)
14.180.050.000
12.248.256.400
Terbangunnya potensi sarana sanitasi sebanyak 27 unit
27 Unit 27 UnitDISPERTASIH
1.4.16.23
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK Non Fisik)
680.050.000 636.203.800
Tersedianya prasarana pendukung kegiatan
100% 100%DISPERTASIH
1.4.17
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
216.435.000 214.656.600
Jumlah pembinaan kelompok pengelola air bersih dan sanitasi
173 Kelompok
173 Kelompok
DISPERTASIH
1.4.17.3
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
216.435.000 214.656.600Prasarana Pendukung kegiatan
6 orang, 12 bulan
6 orang, 12 bulan
DISPERTASIH
1.4.18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
47.920.000 0 Persentase korban bencana yang bisa diberikan bantuan stimulan
100% 0% BPBD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
barang
1.4.18.3Monitoring, evaluasi dan pelaporan
47.920.000 0
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
151 satuan
0 kegiatan
BPBD
1.4.19
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
3.117.210.025
2.977.705.730
Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
DISPERTASIH
1.4.19.4
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
50.000.000 49.850.000
Terlaksananya pendataan, pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran/pemeberian rekomendasi teknis sistem proteksi kebakaran dan kesiapsiagaan tim MKKG pada bangunan gedung
40% dari bangunan gedung/
pabrik/
mall/hotel
30 % dari bangunan gedung/
pabrik/mall/
hotel
DISPERTASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.4.19.5
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
74.690.000 74.670.000
Terpeliharanya keterampilan teknis petugas damkar
30% dari 80 orang petugas damkar (24 Orang)
30% dari 80 orang petugas damkar (24 Orang)
DISPERTASIH
1.4.19.7
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
81.019.025 80.820.000
Terciptanya peningkatan kepedulian, kesadaran dan keterampilan, pemilik bangunan gedung/pabrik/
mobil dalamupaya pencegahan dan penanggulanagn dini kebakaran
20% dari 100 bangunan gedung/
Pabrik Sekolah
10 % dari 100 bangunan gedung/Pabrik Sekolah
DISPERTASIH
1.4.19.9
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
896.496.000 886.955.800
Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung dengan dukungan ketersediaan BBM yang memadai
60% dari pemeliharaan secara rutin
100 % tertanggulanginya 203 Kali Kebakaran
DISPERTASIH
1.4.19.11 Pencegahan 1.986.105.00 1.856.511.1 Terciptanya 60 % 100 % DISPERTASI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dan pengendalian bahaya kebakaran
0 80
peningkatan kesiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas siaga piket jaga 24 jam dengan terpenuhinya insentif piket/lembur
dari Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
Terciptanya kesiapsiagaan petugas damkar dalam menanggulangi 203 Kejadian Kebakaran
H
1.4.20Program pengelolaan areal pemakaman
1.142.161.700
1.129.037.625
Meningkatnya kualitas sarana prasarana areal TPU di wilayah Kab. Bandung
100% 100%DISPERTASIH
1.4.20.7
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.142.161.700
1.129.037.625
Tersedianya sarana penunjang areal TPU
35% 35%DISPERTASIH
Jumlah63.260.327.982
58.250.007.153
92,08
Sumber : Dispertasih, BPBD, Kecamatan Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Tersedianya rencana program pembangunan yang sesuai antara rencana pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten sesuai RTRW dan RPJM;
Terlaksananya serah terima PSU dan TPU Perumahan;
Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat;
Meningkatnya pelayanan kepada penghuni sehingga meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan kesehatan lingkungan masyarakat Kab. Bandung;
Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat;
Meningkatkan Cakupan pelayanan air minum;
Tersedianya Dokumen CAP-RPP Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Bojongsoang;
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah sekitar DAS Citarum;
Terlaksananya pembinaan kepada 62 KPPABD
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi dan tersedianya dokumen strategi sanitasi kota/kabupaten yang mutakhir
Tersedianya sarana penunjang Tempat Pemakaman Umum (TPU);
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tidak dapat dilaksanakan terkait dengan bantuan sosial yang pelaksanaannya pada akhir tahun 2016 atau pada bulan Desember, atau dengan kata lain hasil dan atau capain pelaksanaan pembangunan pada urusan ini terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %. ( BPBD).
Tabel 4.10
Persentase Luas Permukiman Yang Tertata di Kabupaten Bandung
Tahun 2015 – 2016
No.
UraianTahun
Perkembangan (%)2015 2016
1.Luas area permukiman permukiman tertata (ha)
13.408,50 13.468,50 1,004
2.Total Luas area permukiman (ha)
14.297,30 14.357,301,004
3.Persentase Luas Permukiman yang Tertata
93,78 93,81 1,0003
Sumber : Dispertasih Kab. Bandung, Tahun 2016.
Tabel 4.11
Jumlah Permukiman Layak Huni dan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Bandung Tahun2015 – 2016
No.
UraianTahun Perkembangan
(%)2015 2016
1. Luas permukiman layak huni (ha) 13.408,50 13.468,50 1,004
2. Luas wilayah permukiman (ha) 14.297,30 14.357,30 1,004
3. Persentase Pemukiman layak huni (%)
93,78 93,81 1,003
4. Jumlah rumah layak huni (unit) 651.096 651.981 1,001
5. Jumlah rumah tangga (RT) 706.651 707.536 1,610
6. Persentase Rumah tangga layak huni
92,14 92,15 1,0001
Sumber : Dispertasih Kab. Bandung, Tahun 2016.
Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung pada tahun 2016 mencapai 61.46% terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Bandung Daerah pelayanan (536.831 jiwa), dengan jumlah Desa yang telah mendapatkan pelayanan air bersih sebanyak 275 Desa dari 280 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung.
Tabel 4.12
Jumlah Proporsi Rumah Tangga
Yang Mendapatkan Akses Air Bersih (Cakupan Pelayanan Air Bersih)
di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2016
No. UraianTahun Perkembangan
(%)2015 2016
1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih
173.546 536.831 3,093
No. UraianTahun Perkembangan
(%)2015 2016
(Jiwa)
2. Jumlah rumah tangga 698.812 873.515 1,250
3.Persentase rumah tangga berakses air bersih
24.83 61,46 2,475
Sumber : Dipertasih Kab. Bandung, Tahun 2016.
Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 59,00% pada tahun 2016. Kondisi ini naik 1,384 point dibandingkan tahun 2015, di mana pada tahun 2015 jumlah rumah tangga yang telah mempunyai akses sanitasi mencapai 42,63 %.
Tabel 4.13
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
(Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)
di Kabupaten BandungTahun 2015–2016
No. UraianTahun Perkembangan
(%)2015 2016
1.
Jumlah rumah tangga yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja.
370.571 515.405 1,391
2. Jumlah rumah tangga 869.105 873.515 1,005
3. Persentase 42,63 59 1,384
Sumber : Dispertasih Kab. Bandung, Tahun 2016
Jumlah TPU di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 sebanyak 175 lokasi, dengan luas keseluruhan sebesar 319.568 m2, mempunyai daya tampung sebanyak 66,310 unit pemakaman.
Tabel 4.14
Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung
Per Satuan Penduduk Tahun 2015 dan 2016
No
Uraian
2015 2016
Jumlah (lokasi)
Luas (m2)
Daya Tampung
Jumlah (lokasi)
Luas (m2)
Daya Tampung
1.Tempat pemakaman umum (TPU)
165 318.168 66,020 166 319.568 66.310
2.
Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)
9 328,852 67,821 9 328.852 67.821
3.Tempat pemakaman khusus (TPK)
4. Lain-Lain
5.Jumlah Tempat Pemakaman
174 645.020 133,841 175 648.420 134.131
6.Jumlah penduduk (jiwa)
3.494.026 3.512.189
7.Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)
1 : 52 1 : 53
Sumber : Dispertasih Kab. Bandung, Tahun 2016.
Kondisi existing Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung tahun 2016 adalah memiliki 9 (Sembilan) unit mobil Damkar, memiliki 3 wilayah manajemen kebakaran (WMK)/Pos Damkar serta hanya memiliki 81 Petugas Damkar. Kondisi tersebut tidak meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2015), sehingga sangat tidak sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan jumlah penduduk yang harus terlindungi dari ancaman bahaya kebakaran di Kabupaten Bandung.
Jumlah kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2016 sebanyak 303 kali, sedangkan luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak +3.512.189 jiwa. Dari data ini dapat diketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah Kabupaten Bandung,
yaitu 1:19,582. Sedangkan rasio mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2016 adalah 1 : 388,225
Aspek penilaian pelayanan penanggulangan kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Permendagri No. 69 Tahun 2012 yang mengacu pada 4 indikator yaitu : 1.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran; 2.Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) Penanggulangan Kebakaran; 3.Standard jumlah Mobil Pemadam kebakaran berkapasitas 3000 – 5000 liter; 4.Standar jumlah petugas pemadam kebakaran yang telah tersertifikasi.
Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai presentase kondisi existing wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang terlayani.
Sedangkan Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan WMK di definisikan sebagai Prosentase capaian respon time yang < 15 menit terhadap suatu kebakaran di dalam covering area WMK tersebut.
SPM tersebut mensyaratkan bahwa 1 (satu) WMK/Pos Damkar melayani covering area maksimal radius 7,5 km2 sehingga mampu mencapai respon time yang standard yaitu 15 menit..
Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK)/Pos Damkar saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung tahun 2015-2016 baru mencapai 49,52 % dengan tingkat waktu tanggap (respon time) penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 20 menit (sedangkan standar respon time yang ditetapkan dalam Permendagri No. 69 Tahun 2012 adalah 15 menit).
Nilai presentase cakupan pelayanan kebakaran akan tetap/konstan apabila tidak ada penambahan WMK atau Pos Damkar (sedangkan standard presentase cakupan pelayanan kebakaran yang ditetapkan dalam Permendagri No. 69 Tahun 2013 adalah mencapai (75 %).
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2015-2016.
Tabel 4.15
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung
Tahun 2015–2016
No Uraian 2015 2016Perkembangan (%)
1. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)
9 9 1,125
2. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.494.026 3.512.189 1,005
3. Luas Wilayah Kab. Bandung (ha) 176.238,67 176.238,67 -
4. Jumlah Kejadian Kebakaran (kali)
348 303 0,871
5. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran thd Luas Wil Kab Bdg 1 : 19,582 1 : 19,582
-
6. Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bandung 49,51 % 49,52 % 1,0002
7. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
55,81% 51,35% 0,920
Sumber : Dispertasih Kab. Bandung, Tahun 2016
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.16
Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat
Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum pedesaan yaitu pada tahun 2016
Meningkatkan prosentase cakupan pelayanan air bersih pedesaan sehingga prosentase cakupan pelayanan meningkat sesuai sasaran MDG’s, SPM dan capaian kinerja tahun 2016, dengan mengajukan proposal bantuan pembangunan ke pemerintah pusat dan pihak swasta
Masih banyak pemukiman penduduk yang Dilakukan pemilahan pada sistem
No Permasalahan Solusi
belum terjangkau jaringan perpipaan air bersih karena wilayah pelayanan sangat luas, tersebar dan berbukit-bukit
penyediaan air bersih yang akan digunakan, diantaranya dengan system perpipaan secara gravitasi atau pemompaan ataupun dibangun sumur dalam atau sumur dangkal
Banyaknya sumber-sumber mata air yang dikelola/dimiliki oleh Swasta
Perlunya Pengeawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah terhadap perusahaan swasta yang mengambil sumber air bersih.
Tidak adanya payung hukum/legalitas pengelola air bersih
Perlu adanya payung hukum/legalitas terkait pengelolaan air bersih pedesaan
Belum adanya mekanisme pelaporan perkembangan pengelolaan air bersih pedesaan
Perlu adanya pembaharuan data base setiap tahunnya terkait pengelolaan air bersih pedesaan
Terbatasnya sumber air baku yang layak kualitas dan kuantitas
Dilakukan pengambilan mata air dari desa lain dan untuk desa yang tidak memiliki mata air dibangun sumur dalam atau sumur dangkal
Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan limbah yang masih belum efektif, sehingga belum optimalnya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic
Perlu dilakukannya secara terus menerus sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan penegakan hukumnya
Aspek kelembagaan, peleburan Dinas Kebersihan menjadi salah satu bidang di bawah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mengakibatkan adanya perubahan (penyempitan) tupoksi, wewenang serta beban kerja pengelolaan air limbah dan persampahan. Sedangkan untuk sektor drainase permukiman, saat ini belum ada kejelasan menganai OPD dengan tupoksi khusus pengelolaan drainase permukiman.
Perlu dibentuknya lembaga khusus pengelola air limbah domestik (Pembentukan UPTD Air Limbah) dan pemberdayaan komunitas perumahan untuk pengelolaan sanitasi
Dalam sektor layanan pengelolaan, kurangnya ketersediaan infrastuktur pendukung pengelolaan sanitasi
Revisi dan evaluasi tupoksi di aspek kelembagaan
No Permasalahan Solusi
mengakibatkan masih rendahnya cakupan air limbah domestik
Dalam sektor partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan cenderung masih rendah
Meningkatkan pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat dengan teknologi yang tepat guna
Dalam sektor partisipasi sektor swasta, saat ini belum ada kerjasama secara khusus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam hal pengelolaan sanitasi
Mendorong pembiayaan alternatif pengelolaan sanitasi melalui Program percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Terbatasnya lahan untuk lokasi pembangunan sarana sanitasi.
Meningkatkan sosilisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang layak.
Mengembangkan teknologi sarana sanitasi yang tepat guna.
Belum optimalnya pemanfaatan dari jaringan yang telah terbangun oleh para pengelola air bersih desa
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku potensial bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keinginan untuk mengelola dengan baik
Keterbatasan dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah), operasional dan pemeliharaan SPAM karena besarnya biaya yang diperlukan untuk pengembangan SPAM
Adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan sarana sanitasi dan infrastuktur pengelolaan air limbah domestik baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun Swasta
Tempat Pemakaman Umum (TPU) belum dikelola secara maksimal
Perlu adanya peningkatan pengelolaandan sosialisasi
Kurangnya pos pemadam kebakaran di wilayah
Penambahan pos damkar di beberapa wilayah.
Kurangnya mobil damkar yang ada Penambahan mobil damkar
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran.
Perlu kegiatan sosialisasi dan pelatihan kebakaran yang bekelanjutan.
No Permasalahan Solusi
Tingkat respon time yang masih tinggi Penyusunan/pengembangan system informasi kebakaran
Pembuatan peta jalur akse mobil damkar sewilayah Kab. Bandung berbasis IT.
Tidak adanya sumber air/system hydrant kota untuk pemadaman kebakaran
Perlunya pembuatan system hydrant kota dan penyediaan sumber air / ground tank di setiap wilayah kecamatan
Masih banyaknya Rumah Tidak layak huni Stimulasi dan fasilitasi Perbaikan RTLH dengan penambahan anggaran.
Masih banyaknya Permukiman yang belum tertata
Penambahan anggaran untuk permuman yang belum tertata..
Sarana dan prasarana terutama akses jalan menuju TPU kurang memadai
Perlu adanya perbaikan sapras akses jalan menuju TPU
Proses kriteria dan besaran bantuan sosial yang lama, karena verifikasinya melibatkan pihak luar seperti Dispertasih, kecamatan dan desa
Memaksimalkan tenaga yang ada
Sumber : Dispertasih, BPBD Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Urusan ini dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) SKPD, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp.37.456.425.100,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp.36.197.176.810,00,- atau 96,64%, dengan rincian anggaran sebagai berikut :
Kantor / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 5.042.151.600,00,- dan terealisasi Rp. 5.028.270.200,00,- (99,72 %);
Satuan Polisi Pamong Praja dengan anggaran sebesar Rp. 20.846.545.500,00,- terealisasi Rp. 20.678.690.864,00,- (99,19%);
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan anggaran sebesar Rp. 4.472.012.500,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.579.172.375,00,- (80,03%);
Sekretariat Daerah (Setda) dengan anggaran sebesar Rp. 3.088.638.500,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.023.451.500,00 (97,89%);
31 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.4.007.077.000,00,- dan terealisasi Rp 3.887.591.871,00,- (97,02%).
Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program yang terdiri dari 163 kegiatan, dengan fokus sasaran: Meningkatnya kemanan dan ketertiban masyarakat , dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Tabel 4.17
Rincian Program/Kegiatan
Urusan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.19.15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
17.994.840.500
17.977.493.264
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.15.01
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.375.366.000
15.375.231.250
Terpeliharanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bandung, berorientasi pada pelaksanaan tugas, piket, patroli dan operasi penegakan Perda baik unsur Mako, Kecamatan
100% 100% Satuan Polisi Pamong Praja
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
maupun Linmas Siaga serta tetap berkoordinasi dengan jajaran samping seperti Polres Bandung
1.19.15.03
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.174.867.000
1.174.167.000
Terpenuhinya program pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan pada Satpol PP untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP di lapangan
100% 100%
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.15.04
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
300.000.000
300.000.000
Terwujudnya situasi ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Bandung melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah Satpol PP
100% 100% Satuan Polisi Pamong Praja
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
memberikan bahan dan materi untuk generasi penerus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat.
1.19.15.05
Pengendalian keamanan lingkungan
759.147.500
759.047.514
Terwujudnya pengendalian keamanan lingkungan di Wilayah Kabupaten Bandung dengan melibatkan Anggota Satpol PP Mako, Kecamatan, unsur Linmas Siaga dan Pelaksanaan Tipiring
100% 100%
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.15.01
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
268.225.000
263.825.000
Tersedianya jasa keamanan kantor,Operator radio/ satgas & Piket bencana
100% 97,36%Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19.15.05
Pengendalian keamanan lingkungan
117.235.000
105.222.500
Tersedianya kegiatan penanganan kebencanaan dan
100% 89,75% Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
PUSDALOPS
1.19.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
7.011.374.126
6.804.707.746
Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.934.919.650
1.934.919.650
Sosialisasi peningkatan kewaspadaan dini untuk satlinmas.
15 giat 15 giatBadan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.16.06
Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat
378.204.976
378.175.000
Sosialisasi peningkatan kewaspadaan dini untuk anggota satlinmas dan pengurus FKDM
6 giat 6 giatBadan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.032.165.000
1.032.165.000
Terwujudnya keamanan di Wilayah Kabupaten Bandung dengan pelaksanaan PAM Pejabat Daerah/Pusat dan pelaksanaan HUT Pol PP Tingkat Provinsi dan
100% 100% Satuan Polisi Pamong Praja
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Tingkat Kabupaten
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
300.000.000
296.900.000
Terwujudnya kapasitas aparatur yang handal dalam menunjang kinerja anggota Satpol PP melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan bagi anggota Linmas Siaga dan Banpol PP untuk lebih memantapkan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
100% 100%
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
105.000.000
104.940.000
Terselenggaranya kegiatan-kegiatan dan laporan hasil kegiatan Satpol PP baik dalam daerah maupun luar daerah
1 Tahun 1 Tahun
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.07
Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam pelaksanaan pemilu
500.000.000
340.091.500
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah
100% 100% Satuan Polisi Pamong Praja
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
melalui kegiatan Pengamanan dan Konsultasi baik dalam maupun koordinasi dengan Provinsi
1.19.16.08
Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam pelaksanaan PON
1.000.000.000
997.966.000
Terwujudnya keamanan dan kenyamanan dalam rangka pelaksanaan PON XIX melalui kegiatan Pengamanan PON XIX
100% 100%
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
16.600.000
11.806.600
Persentase warga yang mengikuti sosialisasi/bintek trantibmas
100% 71,12%
KECAMATAN CILEUNYI
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
33.725.000
29.233.225
Persentase anggota linmas yang mengikuti bintek/sosialisasi trantibmas
100% 86,68%
KECAMATAN CILEUNYI
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
31.160.000
31.160.000
Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CILENGKRANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dalam teknik pencegahan kejahatan
keamanan
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
24.000.000
24.000.000
Terwujudnya keamanan terhadap asset daerah
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN CILENGKRANG
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
20.050.000
20.050.000
Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
15.000.000
15.000.000
Terwujudnya keamanan terhadap aset daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
13.000.000
13.000.000
Sosialisasi Anggota Linmas tentang kewaspadaan dini / diteksi dini pencegahan kejahatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BOJONG
SOANG
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
30.112.500
27.462.500
Jasa Pengamanan (Piket) terlaksananya
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BOJONG
SOANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
9.500.000
9.500.000
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
15.000.000
15.000.000
Terselenggaranya fasilitasi pembinaan SISKAMSWAKARSA
10 bulan 10 bulan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
40.000.000
40.000.000
Sosialisasi kerjasama dengan aparat keamanan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakars
22.000.000
22.000.000
Pengamanan asset milik daerah (piket pengamanan asset)
1 Tahun 1 Tahun KECAMATAN MARGAASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
a didaerah
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
11.000.000
11.000.000
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
30.000.000
24.425.000
Jumlah personil yang melaksanakan PAMSWAKARSA (tahun)
12 bulan 10 bulan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
38.900.000
38.900.000
Terselenggaranya bintek bagi anggota linmas dalam upaya meningkatkan keamanan wilayah kecamatan katapang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
35.000.000
35.000.000
Tercapainya peningkatan lingkungan yang aman dan tertib di wilayah kantor kecamatan katapang
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
28.710.000
28.710.000
Terselenggaranya peningkatan kerjasama dengan aparat
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dalam teknik pencegahan kejahatan
keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
40.000.000
40.000.000
Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah
12 bulan 12 bulan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
74.375.500
74.352.300
Sosialisasi dan pelatihan anggota linmas oleh aparat penegak hukum
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
25.841.000
25.820.621
Jumlah personil piket kecamatan arjasari
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.19.16.01
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
11.000.000
11.000.000
Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan anggota Linmas
2 Kegiatan
2 Kegiatan KECAMATAN
PANGALENGAN
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
63.500.000
58.275.000
Terlaksananya pengamanan bagi fasilitas pemerintah dan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
siskamswakarsa didaerah
pengamanan hari-hari besar keagamaan dan nasional
1.19.16.02
Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
26.167.500
26.167.500
Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal pemeliharaan KANTRAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
28.900.000
23.100.000
Terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal pemeliharaan KANTRAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
13.440.000
13.440.000
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
14.600.000
14.600.000
Terwujudnya kapasitas aparat dalam rangka
1 tahun 1 tahun KECAMATAN BANJARAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
42.598.000
41.137.000
Terlaksananya pembinaan tentang SISKAMSWAKARSA kepada unsur perangkat desa dan Linmas
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
20.000.000
19.690.400
Terlaksananya Bimtek Linmas tentang peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
17.385.000
17.385.000
Sosialisasi teknik pencegahan kejahatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
43.800.000
43.800.000
Piket pengamanan wilayah kecamatan
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN RANCAEKEK
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
24.450.000
24.385.600
Jumlah personil Linmas yang mendapatkan
2x pembinaan 250 Orang
2x pembinaan 250 Orang
KECAMATAN CIKANCUNG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dalam teknik pencegahan kejahatan
pembinaan (orang)
anggota Linmas
anggota Linmas
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
20.000.000
20.000.000
Jumlah personil yang melaksanakan PAMSWAKARSA
400 OB 400 OB
KECAMATAN CIKANCUNG
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
20.800.000
20.800.000
Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparatur keamanan
4 kegiatan
4 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswarkarsa didaerah
25.000.000
24.950.000
Terwujudnya keamanan terhadap asset daerah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
18.000.000
18.000.000
Terselenggaranya sosialiasi peningkatan aparat dalam rangka pelaksanaan simswakarsa di daerah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
20.000.000
20.000.000
Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PACET
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dalam teknik pencegahan kejahatan
keamanan
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
62.160.000
61.920.000
Terwujudnya keamanan terhadap asset daeah
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN PACET
1.19.16.02
Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
22.000.000
20.950.000
Jumlah kegiatan dan pelatihan anggota Linmas
4 kegiatan
4 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
30.800.000
27.450.000
Jasa pengamanan (piket) terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
12.980.000
12.980.000
Jumlah kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan aparat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
kejahatan keamanan
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
25.550.000
25.550.000
Jumlah kegiatan pengamanan terhadap asset daerah (piket)
1000 HOK
1000 HOK
KECAMATAN CIPARAY
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
19.250.000
19.250.000
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
32.000.000
27.999.900
terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
480 Ok 480 Ok
KECAMATAN PASEH
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
22.000.000
19.570.000
terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASEH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
tindak kriminal
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
51.000.000
51.000.000
Jumlah pembinaan anggota Linmas
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
66.500.000
66.500.000
Jumlah pelaksanaan SISKAMSWAKARSA
12 Bulan
12 Bulan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
21.200.000
21.200.000
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
23.000.000
23.000.000
Terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup beragama tokoh dan pemuka agama
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
69.000.000
69.000.000
Terlaksananya peningkatan kerjasama
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
30.000.000
30.000.000
Terwujudnya keamanan terhadap aset daerah
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN CIWIDEY
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
100.000.000
100.000.000
Tersedianya anggota linmas yang memahami teknik pencegahan kejahatan di wilayah
530 orang
530 orang
KECAMATAN RANCABALI
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
13.320.000
13.320.000
Tersedianya anggaran bagi pelaksanaan piket jaga fasilitas kantor pemerintah
380 HOK
380 HOK
KECAMATAN RANCABALI
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
26.025.000
26.024.950
Jumlah kegiatan pengamanan kantor
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
55.500.000
55.500.000
Jumlah pengendali keamanan yang mengikuti sosialisasi
200 Orang
200 Orang
KECAMATAN SOREANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
47.600.000
47.600.000
Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
27.450.000
27.450.000
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
366 hari 366 hari
KECAMATAN CANGKUANG
1.19.16.02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
8.770.000
8.770.000
Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini
100% 100%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.19.16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
31.365.000
31.365.000
Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini
100% 100%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.228.795.024
3.165.964.125
Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan
246.021.37
234.570.575
Jumlah pelaksanaan
4 giat 3 giat Badan Kesatuan
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
kerukunan dalam kehidupan beragama
4 kegiatan untuk mewujudkan toleransi dalam kehidupan beragama
Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
295.132.400
295.132.400
Jumlah pelaksanaan giat untuk mewujudkan solidaritas dan ikatan social di masyarakat
8 giat 8 giatBadan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
291.463.150
291.462.975
Jumlah pelaksanaan giat untuk mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
8 giat 8 giat Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.04
Pemantauan kegiatan orang asing/tenaga kerja asing, NGO dan lembaga asing
249.999.975
249.999.925
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap orang asing
2 giat 2 giat Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.05
Pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa
250.000.000
250.000.000
Jumlah pelaksanaan untuk kegiatan untuk mewujudkan pelestarian nilai-nilai luur budaya bangsa
1 giat 3 giatBadan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.06
Sosialisasi peraturan perundang-
250.000.000
249.999.850
Jumlah pelaksanaan sosialisasi
4 giat 4 giat Badan Kesatuan Bangsa,
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
undangan peraturan perundang-undangan
Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.07
Peningkatan kesadaran bela negara diwilayah
200.000.000
200.000.000
Jumlah pelaksanaan kegiatan bela negara
1 giat 3 giat Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.08
Peningkatan pengawasan aliran kepercayaan
177.425.625
177.425.625
Jumlah kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan
2 giat 2 giat Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
44.622.500
43.947.500
Persentase masyarakat dalam menjalin kerukunan hidup beragama
100% 98,49%
KECAMATAN CILEUNYI
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
47.535.000
46.235.000
Persentase masyarakat atas nilai-nilai luhur budaya bangsa
100% 97,27%
KECAMATAN CILEUNYI
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
14.000.000
14.000.000
Terlaksananya kegiatan keagamaan
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN CILENGKRANG
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat
20.360.000
20.360.000
Pelestarian Nilai Nilai Seni
1 tahun 1 tahun KECAMATAN CILENGKRAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
BudayaG
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
14.000.000
14.000.000
Terwujudnya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
20.000.000
20.000.000
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
30.200.000
28.200.000
Jumlah kegiatan MTQ, tarling dan FKUU
19 Kegiatan
19 Kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
14.520.000
14.520.000
Jumlah kegiatan persiapan menyambut HUT Kabupaten Bandung dan hari-hari besar nasional
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
27.900.000
25.950.000
Terselenggaranya fasilitasi pembinaan toleransi dan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
kehidupan beragama
kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
27.000.000
26.200.000
Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional/ PHBN
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
35.000.000
35.000.000
Sosialisasi pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000
12.000.000
Sosialisasi peningkatan kehidupan masyarakat dengan norma-norma ketentuan undang-undang yang berlaku
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
8.500.000
8.500.000
Frekuensi forum komunikasi ulama umaro (tahun)
1 Tahun 1 Tahun
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
22.000.000
22.000.000
Tercapainya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
1 tahun 1 tahun KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
luhur budaya bangsa
luhur budaya bangsa
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
17.000.000
17.000.000
Tercapainya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
36.700.000
36.700.000
Terselenggaranya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
44.580.000
42.130.000
Terselenggaranya peningkatan kesadaran akan nila-nilai luhur budaya bangsa
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
64.600.000
64.598.000
Kegiatan persiapan menyambut hari jadi kabupaten bandung (frekuensi kegiatan hari-hari besar nasional)
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
12.000.000
11.775.000
Terlaksananya kegiatan MTQ, Tarling dan FKUU
5 Kegiatan
5 Kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
kehidupan beragama
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
21.230.000
16.580.000
Terlaksananya pelaksanaan hari besar keagamaan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
21.230.000
21.230.000
Terselenggaranya peningkatan kesadaran akan nila-nilai luhur budaya bangsa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
26.475.000
26.475.000
Tercapainya peningkatn toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
14.520.000
14.520.000
Meningkatnya kedasaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000
12.000.000
Terlaksananya kegiatan keagamaan dan FKUU
12 Kegiatan
12 Kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat
12.000.000
12.000.000
Terlaksanananya hari-hari besar
2 Kegiata
2 Kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
kebangsaan n
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10.000.000
10.000.000
Perayaan hari-hari besar keagamaan
15 kegiatan
15 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
10.000.000
10.000.000
Penyelenggaraan kegiatan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
17.000.000
17.000.000
Jumlah kegiatan hari besar islam, tarling dan forum ulama umaro (kali)
12 Kegiatan
12 Kegiatan
KECAMATAN CIKANCUNG
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
17.000.000
17.000.000
Jumlah kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2 kali 2 kali
KECAMATAN CIKANCUNG
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
31.400.000
31.399.900
Terlayaninya toleransi kerukunan hidup beragama
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.19.17.0 Peningkatan kesadaran
51.625.000
51.624.875
Terlayaninya budaya bangsa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
3 masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
yang tinggi
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
17.500.000
17.500.000
Terselenggaranya peringatan hari-hari bersejarah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
18.700.000
14.990.000
Jumlah kegiatan MTQ, tarling dan FKUU
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
13.200.000
8.485.000
Jumlah kegiatan menyambut HUT kabupaten Bandung
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
-
-
- - -
KECAMATAN CIPARAY
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
8.460.000
8.170.000
Jumlah kegiatan pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa
2
kegiatan
2
kegiatan KECAMATAN CIPARAY
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan
22.750.000
22.750.000
Terlaksananya kegiatan hari-
2 2 KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
kerukunan dalam kehidupan beragama
hari besar keagamaan
Kegiatan
Kegiatan
IBUN
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
37.400.000
37.400.000
Jumlah kegiatan dalam rangka melestarian Nilai Nilai Seni Budaya
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
25.000.000
18.637.500
Frekuensi kegiatan peringatan hari besar islam, tarling dan forum ulama umaro
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN PASEH
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
25.000.000
4.225.000
Frekuensi kegiatan hari besar nasional
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASEH
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
53.200.000
53.200.000
Frekuensi forum ulama umaro
12 bulan 12 bulan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
43.200.000
43.200.000
Frekuensi kegiatan peringatan hari besar nasional
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.19.17.0 Peningkatan Terlaksananya 1 1 KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
33.250.000 33.250.000 kegiatan hari- hari besar keagamaan
Kegiatan
Kegiatan
PASIR JAMBU
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
26.550.000
26.550.000
Pelestarian Nilai Nilai Seni Budaya
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
42.850.000
42.850.000
Terbinanya kerukunanumat beragama
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN CIWIDEY
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
34.000.000
34.000.000
Terpeliharanya nilai-nilai budaya bangsa
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10.120.000
10.120.000
Terlaksananya kegiatan maulid nabi, isro mi'raj, idul adha dan tahun baru kalender islam tingkat kecamatan
188 HOK
188 HOK
KECAMATAN RANCABALI
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
11.200.000
11.200.000
Terlaksananya upacara hari besar nasional tingkat
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
luhur budaya bangsa
kecamatan
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
15.750.000
14.475.000
Jumlah kegiatan forum ulama umaro
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
15.500.000
15.300.000
Jumlah kegiatan hari besar nasional
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
18.425.000
18.425.000
Terwujudnya peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
16.100.000
16.100.000
Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000
12.000.000
Peningkatan Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan di Masyarakat
100% 100%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat
11.600.000
11.600.000
Peningkatan Pemahaman Tentang
100% 100% KECAMATAN KUTAWARIN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Wawasan Kebangsaan di Masyarakat
GIN
1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.088.638.500
3.023.451.500
Sekretariat Daerah
1.19.18.01
Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
3.088.638.500
3.023.451.500
Jumlah kegiatan FKUU 1 kali, Maulid nabi Muhammad SAW 1 kali, kegiatan isra mi’raj 1 kali, pada kegiatan nuzul qur’an 1 kali, kegiatan menyambut malam lailatul qadar 1 kali, pada kegiatan hari raya idul fitri 1 kali, kegiatan idul adha 1 kali, kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharram 1 kali, kegiatan MTQ tingkat provinsi 1 kali, MTQ tingkat kabupaten 1 kali
11 kegiatan
11 kegiatan
Sekretariat Daerah
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.19.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
300.000.000
298.182.600
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.20.01
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
300.000.000
298.182.600
Terwujudnya Kabupaten Bandung yang bebas dari peredaran miras dan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi dan kegiatan penyidikan
100% 100%
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
768.984.450
766.584.200
Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.21.03
Koordinasi forum-forum diskusi politik
768.984.450
766.584.200
Jumlah terwujudnya kegiatan forum koordinasi politik
20 giat 20 giat Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Mas
1.19.22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
5.063.792.500
4.160.793.375
Terlaksanannya Penyelenggaraan Bintek SAR dan Kesehatan, Bintek Penanggulanga
100% 78,55% Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
n Bencana dasar tingkat Kecamatan, Bintek Dapur lapangan (DUMLAP) dan Sosialisasi pengurangan risiko bencana
1.19.22.01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
478.940.000
477.154.000
Terlaksananya Bintek Penanggulangan bencana dan pelatihan penanggulangan bencana serta tersedianya rambu-rambu kebencanaan
100% 99,63%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
2.248.612.500
1.669.811.875
Tersedianya tanah kampung relokasi korban retakan tanah
100% 74,26%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19.22.04
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan pengungsi
1.000.000.000
706.359.000
tersedianya logistik dan obat-obatan : Family kit, (tas family kit, handuk, senter, P3K, pasta gigi, sabun mandi cair, sikat gigi,
100% 70,64% Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
shampo, pembalut), terpal (4x6), tikar, selimut, karung plastik (50 kg), singkup, cangkul
1.19.22.05
Sosialisasi perundang-undangan tentang penanggulangan bencana
359.000.000
356.800.000
Terselenggaranya sosialisasi perundang-undangan, sosialisasi dan bintek TRC, sosialisasi pencegahan dan kedaruratan bencana
100% 99,39%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/
korban bencana alam
34.070.000
30.550.000
Persentase sarana dan prasarana evakuasi bencana alam
100% 89,67%
KECAMATAN CILEUNYI
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
11.200.000
11.200.000
Tersedianya sarana dan Prasarana penanggulangan dini kebencanaan
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN CILENGKRANG
1.19.22.0 Pemantauan Penyebarluasa 2 2 KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
68.000.000 68.000.000 n informasi penaggulangan bencana seta penangan bencana alam
kegiatan kegiatan
BOJONGSOANG
1.19.22.05
Sosialisasi perundang-undangan tentang penanggulangan bencana
24.000.000
24.000.000
terwujudnya sumber daya aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
50.000.000
50.000.000
Penyediaan sarana tanggap darurat bencana dan sosialisasi kebencanaan
1 paket
1 kegiatan
1 paket
1 kegiatan KECAMATAN
MARGAASIH
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
168.080.000
166.167.500
Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban alam
1 unit 1 unit
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
100.000.000
99.038.500
Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari acaman korban bencana alam
7 Jenis 7 Jenis
KECAMATAN KATAPANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
10.000.000
10.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Dini dan Evakuasi Korban Bencana Alam
3 Jenis 3 Jenis
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.19.22.01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
15.690.000
15.690.000
Jumlah Pemantauan bencana alam
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
46.000.000
37.590.000
Terlaksananya pendataan evakuasi dan pengadaan bahan makanan tanggap darurat bencana
2 paket 2 paket
KECAMATAN PANGALENGAN
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
11.000.000
11.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korb
12.700.000
7.886.500
Tersedianya sarana dan Prasarana penanggulangan dini
13 buah alat kebencanaan
13 buah alat kebencanaan
KECAMATAN CICALENGKA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
an bencana alam
kebencanaan
1.19.22.05
Sosialisasi perundang-undangan tentang penanggulangan bencana
7.500.000
7.500.000
Terselenggaranya sosialisasi perundang-undangan tentang penanggulangan bencana
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
50.000.000
45.866.000
Jumlah sarana prasarana evakuasi penduduk dari bancana/korban bencana alam
5 buah 5 buah
KECAMATAN CIKANCUNG
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
17.685.000
17.685.000
Tersedianya sarana tanggap darurat bencana
1 paket 1 paket
KECAMATAN NAGREG
1.19.22.04
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan pengungsi
75.000.000
75.000.000
Tersedianya logistik bagi para pengungsi
6 jenis 6 jenis
KECAMATAN BALEENDAH
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
10.700.000
10.700.000
Tersedianya sarana tanggap darurat benana
3 jenis 3 jenis KECAMATAN PACET
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
penduduk dari ancaman/korban bencana alam
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
89.000.000
89.000.000
Tersedianya perlengkapan dan peralatan untuk mengevaluasi korban bencana alam
2 paket 2 paket
KECAMATAN MAJALAYA
1.19.22.02
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
32.000.000
32.000.000
Tersedianya sarana tanggap darurat benana
2 jenis 2 jenis
KECAMATAN IBUN
1.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
44.000.000
41.500.000
Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASEH
1.19.22.02
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
54.350.000
54.030.000
Terlaksananya evakuasi penduduk dari bencana alam
64 jenis 64 jenis KECAMATAN PASIR JAMBU
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
alam
1.19.22.04
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan pengungsi
12.000.000
12.000.000
Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi para penduduk
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN CIWIDEY
1.19.22.01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
34.265.000
34.265.000
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
30% 100%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
Jumlah37.456.425.100
36.197.176.810
Sumber : Badan Kesbangpol, Satpol PP, SETDA dan BPBD dan Kecamatan Kab. Bandung,Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Terbentuknya FKUB ( Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2016)
Terbentuknya Tim PORA Tahun 2016 (Tim Pemantau Orang Asing)
Terbentuknya FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)
Pembuatan SKT bagi Ormas dan LSM
Meningkatnya Jumlah Parsitipasi Politik di Masyarakat;
Terlaksananya pelaksanaan tugas, piket, patroli dan operasi penegakan Perda baik unsure mako, kecamatan maupun linmas Siaga serta tetap berkoordinasi dengan jajaran samping seperti Polres Bandung
Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan pada Satpol PP untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP di lapangan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah Satpol PP memberikan bahan dan materi untuk generasi penerus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat;
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Tipiring dalam 1 Tahun;
Terselenggaranya penyelenggaraan Bintek SAR dan kesehatan;
Terlaksanaya Bintek penanggulanggan bencana dasar tingkat kecamatan;
Terlaksananya pengadaan tersedia logistic dan obat-obatan;
Terlaksananya sosialisasi pengurangan risiko bencana
Tersedia jasa keamanan kantor (operator radio dan piket bencana)
Terlaksananya kegiatan penanganan kebencanaan dan PUSDALOPS.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.18
Permasalahan dan Solusi Urusan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1 Sulit mensinergikan dalam hal membuat rencana kegiatan, pembuatan laporan dan Pelaksanaan Kegiatan
Harus membangun sistem informasi manajemen untuk mengoftimalkan kegiatan
2 Banyaknya Pembuatan laporan dalam waktu yang bersamaan
Membuat persiapan laporan lebih awal menghindari waktu yang bersamaan dalam pembuatan laporan
3 Kapasitas gedung belum seimbang dengan jumlah personil (Gedung kesbangpol)
Harus di tambahnya sarana dan prasarana gedung
4 Pelaksanaan kegiatan masih terkendala sarana prasarana
Harus ditambahnya sarana prasarana untuk memudahkan kegiatan
5 Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses
Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan
No Permasalahan Solusi
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui pelatihan maupun bintek.
6 Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.
Tambahan Tenaga pendukung Sumber Daya manusia (aparatur) dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung segera dapat direalisasikan. Apalagi telah terbentuknya Unit Pelaksana Satuan Pelaksana SATPOL PP Kecamatan di Kabupaten Bandung
7 Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kantor maupun peralatan penunjang pelaksanaan untuk pengandaan penanggulangan bencana
Meningkatkan Pagu anggaran sektoral terhadap pos belanja langsung maupun tidak langsung
Mengajukan program/kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur baik kantor maupun pengadaan peralatan/perlengkapan logistik kebencanaan
8 Belum optimalnya penanganan penanggulangan bencana melalui tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
Menyelenggarakan kegiatan bimtek SAR dan kesehatan
melaksanakan kegiatan bimtek penanggulangan bencana dasar tingkat kecamatan,
melaksanan bimtek dapur lapangan (dumlap)
melaksanakan sosialisasi pengurangan resiko bencana
Sumber : Badan Kesbangpol, Satpol PP, SETDA dan BPBD dan Kecamatan Kab. Bandung,Tahun 2016.
URUSAN SOSIAL
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial (DINSOS), Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Rancaekek dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.714.654.725,00,- dan terealisasi sebesar Rp.14.882.624.550,00,- atau 94,71%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program
yang terdiri dari 33 kegiatan 1 sasaran : 4.1. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.19
Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
4.440.818.000
4.227.815.200
Rata-rata persentase (%) PMKS memiliki kemandirian ekonomi
15,62% 15,62%Dinas Sosial
1.13.15.01
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas pendamping social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
567.998.000 551.636.500
Jumlah Pendamping KFM yang ditingkatkan Kapasitasnya.
( Orang )
146 Orang
146 Orang
Dinas Sosial
1.13.15.02
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
748.129.500 713.535.300 260 KFM 260 Orang
Dinas Sosial
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
miskin
1.13.15.03
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
436.750.000 429.972.000
TerselenggaranyaBimbingan Sosial UEP Bagi WRSE
150 Orang
150 Orang
Dinas Sosial
1.13.15.04
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
2.507.316.000
2.352.046.900
TerselenggaranyaBimbingan Sosial KUBE bagi Keluarga Fakir Miskin
770 KFM770 KFM
Dinas Sosial
1.13.15.05
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social
86.624.500 86.624.500
TerselenggaranyaBimbingan Sosial dan kampanye social bagi Tuna Sosial
45 Orang45 Orang
Dinas Sosial
1.13.15.02
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
75.000.000 75.000.000
Pelatihan keterampilan bagikeluarga miskin
200 peserta
200 peserta
KECAMATAN RANCAEKEK
1.13.15.05
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social
19.000.000 19.000.000
Peningkatan Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
86,70% 87%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.13.16 Program Pelayanan
5.197.496.00 4.739.901.8 Rata-rata PMKS
14,43% 14,43% Dinas
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
0 55
mampu mengurus diri sendiri dan menghadapi situasi kritis
Sosial
1.13.16.02
Pelayanan dan perlindungan sosial, hokum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
569.305.000 562.374.500
Terselenggaranya bimbingan Psiko social bagi korban Tindak Kekerasan ( KTK )
195 KTK dan PM
195 KTK dan PM
Dinas Sosial
1.13.16.03
Pelayanan KIE konseling dan kampanye social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
90.672.000 86.637.325
Terselenggaranya Bimbingan Sosial dan kampanye Sosial Bagi Tuna Sosial.
31 Orang31 Orang
Dinas Sosial
1.13.16.04
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
147.970.000 147.970.000
Terselenggaranya Latihan Keterampilan Praktek bagi Anak Terlantar
80 AT 80 ATDinas Sosial
1.13.16.05
Pelayanan psikososial bagi PMKS di
380.250.000 375.072.480 TerselenggaranyaKesiapsiagaan
130 Orang
130 Orang
Dinas Sosial
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
trauma centre termasuk bagi korban bencana
masyarakat dalam menghadapi Kebencanaan.
1.13.16.07
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS
283.500.000 277.898.000
Terpenuhinya pemenuhan kebutahan dasar bagi janda PKPRI.
15 PKPRI, TMP& 2 Tugu
15 PKPRI, TMP& 2 Tugu
Dinas Sosial
1.13.16.08
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial
150.000.000 150.000.000116 Orang
116 Orang
Dinas Sosial
1.13.16.12
Pelayanan dan jaminan social bagi lansia
1.622.465.000
1.548.836.000
Terselenggaranyapemenuhan kebutuhan dasar pangan maupun sandang bagi lanjut usia terlantar
772 Orang
772 Orang
Dinas Sosial
1.13.16.14
Bimbingan social keterampilan usaha bagi lanjut usia potensial
983.919.000 902.512.050
TerselenggaranyaBimbingan Sosial bagi lanjut usia Potensial
315 Orang
315 Orang
Dinas Sosial
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.13.16.16
Penyediaan logistic bencana
969.415.000 688.601.500
Tersedianya bufer stock bagi korban bencana.
1 Paket 4996Dinas Sosial
1.13.17 Program Pembinaan Anak Terlantar 1.289.565.05
01.243.393.920
Rata-rata anak yang ditangani mampu mendapat kesejahteraan social yang harmoni
15,50% 15,50%Dinas Sosial
1.13.17.04
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
170.680.000 169.984.100
Terselenggaranyapenelusuran bakat minat anak terlantar
58 Orang58 Orang
Dinas Sosial
1.13.17.05
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
67.500.100 67.460.000
Terselenggaranyabimbingan teknis bagi pendamping anak terlantar
100 Orang
100 Orang
Dinas Sosial
1.13.17.07
Pelayanan social bagi anak terlantar melalui penguatan usaha ekonomi keluarga
1.051.384.950
1.005.949.820
Terselenggaranyapelayanan social bagi orang tua anak terlantar
372 orang372 orang
Dinas Sosial
1.13.18 Program Pembinaan Para
1.625.589.775
1.592.082.275
Rata-rata penyandak cacat yang
36,22% 36,22% Dinas Sosial
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Penyandang Cacat Dan Trauma
ditangani berfungsi secara fisik
1.13.18.03
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
127.399.975 127.399.975
Terselenggaranyapelatihan keterampilan bagi penyandang cacat
62 Orang62 Orang
Dinas Sosial
1.13.18.04
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.382.189.800
1.348.682.300
Terselenggaranyabimbingan sosial, pengiriman kelayan penyandang cacat.
601 orang601 orang
Dinas Sosial
1.13.18.05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
116.000.000 116.000.000
Terselengaranya Bimbingan teknis bagi Kader RBM.
35 orang35 orang
Dinas Sosial
1.13.19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
109.715.000 109.715.000
Persentasi lembaga kesejahteraan social yang aktif melayani PMKS
42,86% 42,86%Dinas Sosial
1.13.19.05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
109.715.000 109.715.000 Terselenggaranyapelatihan bagi pengurus yayasan/pan
50 Orang 50 Orang
Dinas Sosial
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
ti
1.13.20 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan PenyakitSosial Lainnya)
336.990.000 333.620.000
Rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi social (%)
77,63% 77,63%Dinas Sosial
1.13.20.01
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
136.480.000 135.840.000
Terselenggarnya pelatihan keterampilan menjahit bagi eks. PSK.
32 Orang32 Orang
Dinas Sosial
1.13.20.04
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
200.510.000 197.780.000
Terselenggarnya bimbingan social bagi eks. BWBP,eks. NAPZA, Serta pengiriman Kelayan ke BRSPP.
70 Orang70 Orang
Dinas Sosial
1.13.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.714.480.900
2.636.096.300
Persentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraa
34,65% 34,65% Dinas Sosial
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
n social masyarakat dan kalangan dunia uasaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan social (%)
1.13.21.01
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
135.974.900 135.974.900
Terselenggaranyasosialisasi PUB dan UGB.
195 Orang
195 Orang
Dinas Sosial
1.13.21.03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat
723.241.000 705.343.000
Terselenggaranyapeningkatan kualitas PSKS dalampemberiaanlayanan Kesos.
209 Orang
209 Orang
Dinas Sosial
1.13.21.06
Sosialisasi UU no 11 tahun 2009 245.600.000 244.805.000
Terselenggaranyasosialisasi perundang-undangan Bidang Kesos
125 Orang
125 Orang
Dinas Sosial
1.13.21.07
Peningkatan koordinasi pelaksanaan bidang kesejahteraan social
504.200.000 484.030.200 Terkoordinasikannya pelaksanaan bidang kesos melalui kegiatan pembentuka
100 Orang
100 Orang
Dinas Sosial
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
n desa Tansosmas.
1.13.21.09
Updating data PMKS dan PSKS
585.785.000 568.185.000Tersedianya data PMKS dan PSKS.
311 Orang
311 Orang
Dinas Sosial
1.13.21.11
Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan
310.880.000 289.508.200
Terselenggaranyapenanaman pewarisan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di kalangan generasi muda.
160 Orang
160 Orang
Dinas Sosial
1.13.21.12
Pendidikan dan pelatihan bagi TKSK
178.800.000 178.250.000
Terlaksananya pelatihan bagi TKSK dalam layanan social bagi lanjut usia
54 Orang54 Orang
Dinas Sosial
1.13.21.03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat
30.000.000 30.000.000
Pelatihan SDM kesejahteraan sosial
1 tahun 1 tahun
KECAMATAN RANCAEKEK
Jumlah15.714.654.725
14.882.624.550
Sumber :Dinsos, Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Rancaekek, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Jumlah Fakir Miskin yang ditangani;
Jumlah Tuna Sosial yang mendapat layanan rehabilitasi;
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Sosial;
Jumlah Anak terlantar yang memperoleh Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
Jumlah Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan pemenuhan Kebutuhan Dasar;
Jumlah PKPRI yang mendapat tunjangan pemenuhan kebutuhan Dasar;
Jumlah Orang yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang mendapat bantuan social;
Jumlah Korban Bencana yang mendapat bantuan social;
Jumlah lembaga Sosial Yang mendapat penguatan dalam bentuk pelatihan;
Jumlah Pilar-pilar Partisipasi Masyarakat meningkat serta jumlah Dunia usaha yang melaksanakan aktipitas sosial/CSR;
Jumlah Buver Stock yang tersedia;
Jumlah Masyarakat yang mendapat penguatan wawasan Kebangsaan;
Persentase kegiatan yang sesuai dengan rencana strategis.;
Jumlah regulasi di bidang pelayanan Kesejahteraan Sosial;
Persentase pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan Pekerja Sosial.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.20
Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
Kurangnya SDM
Pengajuan Usulan Tambahan Formasi Pegawai ke BKPP
Sumber : Dinsos Kab. Bandung, Tahun 2016.
4.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
URUSAN KETENAGAKERJAAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.118.040.250,00,- dan terealisasi sebesar Rp.27.774.371.240,00,- atau 98,78%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 8 kegiatan 1 sasaran : 4.2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.21
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.14.15 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
16.350.705.000
16.093.484.575
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
15% 80%DINAS TENAGA KERJA
1.14.15.01
Penyusunan database tenaga kerja daerah
223.000.000 223.000.000 Terdatanya jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan penganggur di Kabupaten Bandung
31 kecamatan
31 kecamatan
DINAS TENAGA KERJA
1.14.15.02
Pembangunan balai latihan kerja
9.498.925.000
9.268.845.000
Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan (jenis)
5 jenis pekerjaan
5 jenis pekerjaan
DINAS TENAGA KERJA
1.14.15.0 Pendidikan 6.609.530.00 6.582.389.57 Jumlah Pencari 1460 orang 1460 DINAS
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
6 dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
0 5 Kerja yang mendapat pendidikan dan pelatihan keterampilan (orang)
orangTENAGA KERJA
1.14.15.06
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
19.250.000 19.250.000 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di wilayah kecamatan katapang
1 Kegiatan1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
9.044.580.000
8.964.087.165
Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
92%92,59%
DINAS TENAGA KERJA
1.14.16.02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
362.650.000 362.250.000 Jumlah lowongan kerja yang tersedia (lowongan)
7000 lowongan
7000 lowongan
DINAS TENAGA KERJA
1.14.16.03
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
3.423.675.000
3.358.401.600
Jumlah Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan LPK dan Perusahaan (paket)
32 paket32 paket
DINAS TENAGA KERJA
1.14.16.04
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
5.258.255.000
5.243.435.565
- Jumlah pencari kerja ynag mengikuti bimbingan
- 500 orang - 500 orang
DINAS TENAGA KERJA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
teknis teknologi tepat guna (orang)
- Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja (orang)
- Jumlah peserta temu konsultasi pengelola bursa kerja khusus (orang)
- Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan (orang)
- Jumlah peserta bimbingan jabatan (orang)
- Jumlah informasi pasar kerja (buku)
- Jumlah peserta tenaga kerja sarjana (orang)
- 420 orang
- 50 orang
- 300 orang
- 200 orang
- 180 buku
- 62 orang
- 420 orang
- 50 orang
- 300 orang
- 200 orang
- 180 buku
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
- 62 orang
1.14.17 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.722.755.250
2.716.799.500
Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
50%69,60%
DINAS TENAGA KERJA
1.14.17.03
Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan
133.578.000 133.578.000 Jumlah kegiatan sosialisasi jaminan social ketenagakerjaan (kegiatan) 3 kegiatan
3 kegiaan
DINAS TENAGA KERJA
1.14.17.04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
2.059.075.250
2.053.119.500
Jumlah kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (kegiatan)
6 kegiatan6 kegiatan
DINAS TENAGA KERJA
1.14.17.05
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan
530.102.000 530.102.000 Jumlah kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatand
7 kegiatan 7 kegiatan
DINAS TENAGA KERJA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dan kesehatan kerja
an Kesehatan Kerja (kegiatan)
Jumlah28.118.040.250
27.774.371.240
Sumber : Disnaker Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Terlaksananya pembangunan asrama, pembuatan sumur dalam, workshop bahasa (lanjutan), infrastruktur dan konsultasi pengawasan;
Terdatanya jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan penganguran di kabupaten bandung;
Terlaksananya pelatihan keterampilan bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan;
Terlaksananya uji kompetensi bagi pencari kerja;
Terbentuknya kelompok usaha di Kecamatan hasil dari pendidikan dan pelatihan keterampilan;
Terwujudnya pola pikir masyarakat perihal mekanisme dan prosedur penempatan AKL, AKAD dan AKAN dan tersampaikannya informasi pasar kerja, bursa kerja dan lowongan kerja;
Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan berkurangnya jumlah penganggur;
Terbentuknya Pemandu Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan yang bersertifikat menurut peraturan setiap penanggungjawab BKK harus memiliki sertifikat pemanduan;
Ditetapkannya UMK 2017;
Tersosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan;
Terselesaikannya Masalah Ketenagakerjaan;
Meningkatnya Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.22
Permasalahandan Solusi Urusan Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran 2016
NO PERMASALAHAN UPAYA
1. Pasar Global – MEA Penyusunan Regulasi tentang ketenagakerjaan Kab. Bandung Menjelang Pasar Global – MEA.
Memperketat masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA)
2. Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam standar kompetensi nasional dan internasional
Penyiapan Kompetensi Tenaga Kerja dengan mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pembangunan Balai Latihan Kerja di Kec. Beleendah
Percepatan penerapan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional
3. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berbasis masyarakat dan kewirausahaan guna meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal serta dan mendorong produktivitas
4. Kurangnya pengetahuan tenaga kerja tentang peraturan ketenagakerjaan
Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan Bimtek Perundang–undangan Ketenagakerjaan, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, mendorong peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja, peningkatan kelembagaan organisasi serikat pekerja, peningkatan Kelembagaan Bipartit dan penetapan upah minimum;
5. Kurangnya pengetahuan calon tenaga Percepatan Layanan Terpadu Satu Pintu
kerja indonesia asal kabupaten bandung tentang proses pemberangkatan keluar negeri
Tenaga Kerja Indonesia untuk mencegah pungli
6. Terbatasnya lokasi transmigrasi, dan minimnya pemberangkatan transmigran
Peningkatan Pelayanan Ketransmigrasian melalui peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan pembekalan calon transmigran
Sumber : Disnaker Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan (BKBPP) serta 31 SKPD Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.134.407.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp3.933.683.640,00,- atau 95,15%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program yang terdiridari 38 kegiatan 2 sasaran :. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera, , Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.23
Rincian Program/Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
1.709.797.000
1.574.989.890
Prosentase Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
100% 92,12% BKBPP
1.11.16.02
Pengembangan pusat pelayanan terpadu
571.468.000 466.685.515 Tersedianya berbagai fasilitas layanan untuk
1 Gedung P2TP2A
1 1 Gedung P2TP2A
BKBPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
pemulihan korban
1.11.16.03
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
673.115.000 659.044.300
Terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak dan Tersusunnya Raperda PHPA
2 Desa 2 2 Desa BKBPP
1.11.16.08
Pengembangan system informasi gender dan anak
465.214.000 449.260.075Terbentuknya 31 Forum Anak Tk. Kecamatan
10 Kec 10 Kec BKBPP
1.11.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
455.250.000 432.643.400 Prosentase Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
85% 95,03% BKBPP
1.11.17.01
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
455.250.000 432.643.400 Terlaksananya pertemuan rutin organisasi perempuan seminar PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk
3 Jenis 3 Jenis BKBPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
PEKKA
1.11.18 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
1.969.360.000
1.926.050.350
Prosentase Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
100% 95,44% BKBPP
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
374.000.000 352.720.000 Meningkatnya wawasan pengetahuan dan keterampilan organisasi perempuan
100 Organisasi
100 Organisasi
BKBPP
1.11.18.03
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
236.000.000 229.445.700 Terlaksananya Program P2WKSS, Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin, Sosialisasi PKDRT dan KKG
2 Jenis2.000000000001 2 Jenis
BKBPP
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
40.165.000 39.965.000 Persentase kader/peranan wanita yang mengikuti sosialisasi
100% 99,50%KECAMATAN CILEUNYI
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
34.000.000 34.000.000 Terwujudnya organisasi perempuan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CILENG -
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
KRANG
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
38.500.000 38.500.000 Terwujudnya organisasi perempuan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
35.000.000 35.000.000 Umlah Kegiatan Pembinaan PKK (Jumlah kelembagaan organisasi perempuan di Tk. Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan organisasi)
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BOJONG
SOANG
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
29.250.000 29.250.000 Terselenggaranya pembinaan program/ kegiatan pemberdayaan perempuan
4 Desa/ 1 Kelurahan
4 Desa/ 1 Kelurahan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
50.000.000 50.000.000 Sosialisasi terhadap organisasi perempuan tingkat kecamatan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
40.000.000 40.000.000 Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
KECAMATAN DAYEUH
KOLOT
1.11.18.0 Pembinaan organisasi
35.000.000 35.000.000 Terbinanya kader-kader
1 Kegiatan
1 Kegiata
KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1 perempuan PKK untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tematik kewilayahan di wilayah kecamatan katapang
n KATAPANG
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
47.100.000 46.574.750 Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan
5 kegiatan
5 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNG-PEUK
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
46.550.000 46.515.000 Terlaksananya pembinaan PKK dan Posyandu, P2WKSS
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
45.000.000 45.000.000 Terlaksananya pembinaan administrasi kelembagaan dan keterampilan anggota PKK kecamatan dan TP PKK desa
5 Kegiatan
5 Kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
48.500.000 36.950.000 Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
22.750.000 22.750.000 Terbinanya kader-kader PKK untuk berpartisipasi dalam kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
45.000.000 45.000.000 Terselenggaranya pembinaan kader PKK desa dan Kader Posyandu
3 Kegiatan
3 Kegiatan
KECAMATANCICALENGKA
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
28.000.000 28.000.000 Sosialisasi pembinaan organisasi perempuan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
47.800.000 47.800.000 Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan
150 Orang
150 Orang
KECAMATAN CIKANCUNG
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
40.750.000 40.750.000 Terwujudnya organisasi perempuan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
41.800.000 41.800.000 Terselenggaranya Pembinaan PKK dan Posyandu
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.11.18.03
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
30.200.000 30.050.000 Terselenggaranya penyuluhan bagi ibu rumah tangga
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
keluarga sejahtera
dalam membangun keluarga sejahtera
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
50.000.000 48.210.000 Terwujudnya organisai perempuan
16 Kegiatan
16 Kegiatan
KECAMATAN PACET
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
37.360.000 37.360.000 Jumlah kegiatan pembinaan PKK/ Organisasi perempuan tingkat kecamatan
4 kegiatan
4 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
50.000.000 50.000.000 Jumlah pembinaan organisasi perempuan
4 kegiatan
6 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
40.660.000 40.660.000 Melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi organisasi perempuan
4 Kali 4 KaliKECAMATAN MAJALAYA
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
40.500.000 40.500.000 Jumlah Sosialisasi pembinaan organisasi perempuan, pembinaan PKK
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
50.000.000 50.000.000 Jumlah kelembagaan organisasi perempuan di
5 kegiatan
5 kegiatan
KECAMATAN PASEH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
tingkat kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan organisasi)
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
65.000.000 65.000.000 Jumlah pembinaan organisasi perempuan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
40.000.000 40.000.000 Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan, pembinaan PKK, dan Posyandu di Desa
10 Desa 10 DesaKECAMATAN PASIR JAMBU
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
38.900.000 38.900.000 Terwujudnya organisasi perempuan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
51.400.000 51.400.000 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemahaman peran serta organisasi perempuan ditingkat desa
288 orang
288 orang
KECAMATAN RANCABALI
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
46.750.000 45.524.900 Jumlah kegiatan pembinaan terhadap organisasi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN SOREANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
perempuan
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
71.150.000 71.150.000 Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.11.18.01
Pembinaan organisasi perempuan
32.275.000 32.275.000 Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan Tingkat Kecamatan
2 Organisasi
2 organisasi
KECAMATAN KUTAWARINGIN
Jumlah 4.134.407.000
3.933.683.640
Sumber : BKBPP dan SKPD Kecamatan Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Tersedianya layanan fasilitasi pengaduan dan pelayanan korban KDRT dan Trafficking melalui pembangunan gedung P2TP2A;
Termonitoringnya perkembangan kelompok perempuan kepala keluarga (PEKKA);
Tersosialisasikannya program terpadu P2WKSS, Pencegahan KDRT, Keadilan dan Kesetaraan Gender Juga Keterampilan 100 Ibu Rumah Tangga Di Lokasi P2WKSS;
Terbinanya Masyarakat Khususnya Perempuan di Lokasi P2WKSS;
Terbentuknya 31 Kelompok Lansia Perempuan;
Adanya Komitmen Bersama Dalam Penanganan dan Pencegahan KDRT dan Trafficking dengan Babinsa dan Babinkamitibnas;
Sebagai Peringkat I Tingkat Provinsi Jawa Barat;
Juara I (satu) Lomba Kreativitas PEKKA Kategori Kreativitas Kain;
Tersususunnya Peraturan Bupati Tentang Kabupaten Bandung Layak Anak;
Tersusun Surat Keputusan Bupati Tentang Gugus Tugas Kabupaten Bandung Layak Anak;
Terbina 3 (tiga) Rintisan Desa Layak Anak, Yaitu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Desa Pamekaran Kecamatan Soreang dan Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung
Tersosialisasikannya RW Ramah Anak Di 31 RW pada 31 Desa di 31 Kecamatan
Terbentuknya (satu) RintisanDesaLayak Di KecamatanBojongsoang, YaituDesaBuahBatu;
Tersosialisasikannya Kabupaten Layak Anak pada SKPD Di Lingkugan Kabupaten Bandung, TP PKK Kabupaten Bandung, Para Camat, Kepala UPT PPB Kecamatan , Ketuan TP PKK Kecamatan, Kasie Sosial Budaya, Para Kepala Desa dan PKB / TPD se Kabupaten Bandung;
Tersdia Data 31 RW Ramah Anak dan Data Terpilah anak di 31 Desa;
Tersedia 31 Plang RW Ramah Anak;
Terbinanya Forum Anak Daerah;
Terselanggara Saresehan anak Kabupaten Bandung;
Terselenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Bandung;
Tersedianya 2 (dua) Gapura Rintisan Desa Ramah Anak di Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.24
Permasalahan dan Solusi Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT dan Trafficking
Peningkatan pemahaman Pencegahan dan Penanganan KDRT dan Trafficking
Belum adanya dukungan dan keterlibatan secara aktif dari kalangan profesional dalam kepengurusan P2TP2A
Melibatkan kalangan professional sebagai pengurus P2TP2A
Belum optimalnya sosialisasi, advokasi dan edukasi mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan perempuan melalui KIE dan Advokasi
Kendaraan operasional yang ada kurang representative untuk kegiatan operasional ke 31 Kecamatan
Mengoptimalkan Kendaraan operasional yang tersedia
Sumber : BKBPP dan Kecamatan Kab. Bandung, Tahun 2016
PANGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.868.862.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.858.324.625,- atau 99,95%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program yang terdiri dari 15 kegiatan, 1 sasaran : Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.25
Rincian Program/Kegiatan
Urusan Pangan Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.21.15 Program Ketahanan Pangan
19.868.862.000
19.858.324.625
1.21.15.07
Koordinasi kebijakan perberasan
14.300.000 14.300.000 Peningkatan Pengetahuan Jenis Alternatif Tanaman Pangan yang di Konsumsi Masyarakat
2-3 jenis 2-3 jenis KECAMATAN KUTAWARINGIN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Tingkat Kecamatan
1.21.15.02
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
102.760.000 102.067.000 Terpenuhinya Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran
41 orang
41 orang BKP3
1.21.15.06
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
100.000.000 100.000.000 Pematauan Harga Pangan Sinergitas
10 UPTD
10 UPTD BKP3
1.21.15.07
Koordinasi kebijakan perberasan
18.784.140.000
18.781.285.775
Terlaksananya Penyaluran Raskin sesuai Pagu dan Indikator di setiap RTS-PM
280 desa/ kelurahan
280 desa/ kelurahan
BKP3
1.21.15.11
Pengembangan cadangan pangan daerah (Rice centre)
168.675.000 166.817.000 Tersosialisasinya Pedoman Penyaluran Cadangan Pokok Daerah Kabupaten Bandung
31 Kec.HPS
31 Kec.HPS
BKP3
1.21.15.12
Pengembangan lumbung pangan kelurahan
200.000.000 199.934.500 Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat
5 kel 5 kel BKP3
1.21.15.13
Pengembangan model distribusi
100.000.000 99.985.350 Terlaksananya Pemantauan
12 gapokta
12 gapokta
BKP3
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pangan yang efisien
dan Sosialisasi Terhadap Kelompok Penerima LDPM
n n
1.21.15.14
Penyuluhan sumber pangan alternatif
398.987.000 393.935.000 Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi Pengolahan Sumber Pangan Alternatif
100 KK Misikin dan Wanita Kader Tani
100 KK Misikin dan Wanita Kader Tani
BKP3
Jumlah 19.868.862.000
19.858.324.625
Sumber : BKPPP dan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Terhitungnya Skor PPH masyarakat Kabupaten Bandung dari indikator ketersediaan pangan dan pola konsumsi pangan.
Terlaksananya pemantauan harga pangan sinergitas di 10 UPTD pasar.
Tersedianya bahan olahan pangan lokal, pengawasannya dalam menunjang diversifikasi pangan.
Tersalurkannya Raskin kepada RTS-PM untuk 280 desa dan terpenuhinya indikator 6T (Tepat Kualitas, Tepat Kuantitas, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Bayar, Tepat Sasaran).
Tersedianya lumbung pangan masyarakat untuk 5 kelompok.
Terlaksananya demplot padi sebanyak 31 unit.
Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi terhadap kelompok penerima LDPM, Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Pengolah Pupuk Organik.
Terlaksananya bimtek dan sosialisai pengolahan sumber pangan alternative di 100 kk miskin dan Kader Wanita Tani (KWT).
Terlaksananya opersional pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di 31 Kecamatan.
Terlaksananya pembangunan KRPL di pekarangan rumah yang mendukung Raksa Desa serta ketersediaan sumber pangan dan gizi keluarga di 33 KWT.
Tabel 4.26
Permasalahan dan Solusi Urusan Pangan
Tahun Anggaraan 2016
No Permasalahan Solusi
1. Pertumbuhan ketersediaan pangan atau kapasitas produksi dan keragaman pangan di Kabupaten Bandung belum sejalan dengan laju pertumbuhan permintaan pangan. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan, belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok
Masih rendahnya pengetahuan masyarakat aparatur terhadap pemahamanan penganekaragaman konsumsi pangan (diversifikasi pangan).
Intensifikasi, sosialisasi, koordinasi penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) kepada masyarakat, kelompok dan aparatur;
2. Masih rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan terbatasnya akses atas pangan. Selain juga belum optimalnya masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan guna peningkatan gizi masyarakat
Masih terjadi kenaikan harga signifikan pada saat-saat menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).
Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung
Melaksanakan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga menjelang HBKN
No Permasalahan Solusi
Masih belum optimal pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan sehingga masih terdapat komoditas yang masih tinggi nilai residu.
3. Distribusi bahan pangan terutama antar daerah (baik antar kecamatan maupun diinternal kecamatan) di Kabupaten masih belum optimal.
Meningkatkan kerjasama melalui kegiatan kemitraan dengan pihak lain
4. Diversifikasi konsumsi pangan penduduk masih didominasi oleh kelompok bahan pangan padi-padian.
Meningkatkan diversifikasi baik produksi bahan pangan maupun diversifikasi konsumsi melalui penyuluhan yaitu pentingnya diversifikasi pangan yang berasal dari kelompok pangan hewani.
Sumber : BKP3 Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN PERTANAHAN
Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pada dasarnya tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Di dalamnya terkandung makna bahwa setiap rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan tanah yang kemudian dituangkan lebih lanjut kedalam peraturan perundangan.
Pada saat ini permasalahan pertanahan telah menjadi hal yang sensitif dan berkaitan erat dengan permasalahan hukum serta nilai ekonominya, bahkan permasalahan telah merambat pada kepentingan negara. Hal ini dapat dilihat dengan begitu sulitnya proses pelaksanaan pembangunan yang diakibatkan munculnya permasalahan pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berada pada posisi garda depan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat baik yang bersifat pelayanan maupun dalam hal pencapaian tingkat keberhasilan pembangunan terutama yang bersifat fisik.
Urusan ini dilaksanakan oleh Setda dan Kecamatan Katapang dengan anggaran sebesar Rp.456.351.000,00,-dan terealisasi sebesar Rp.420.716.183,00,-atau 92,19 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 3 kegiatan, 1 sasaran : Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.27
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.09.16
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
456.351.000
420.716.183
1.09.16.01
Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
301.000.000
269.502.824
jumlah Pemanfaatan aset tanah/bangunan yang di manfaatkan
25 Bidang
31 Bidang
Sekretariat Daerah
1.09.16.02
Penyuluhan hukum pertanahan
143.251.000
139.113.359
Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan bagi Aparatur
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sekretariat Daerah
1.09.16.02
Penyuluhan hukum pertanahan
12.100.00012.100.000
Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan bagi aparatur dan masyarakat di wilayah kecamatan katapang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
Jumlah456.351.000
420.716.183
Sumber : Setda Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil yang dicapai dari urusan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur kecamatan, kelurahan dan desa se-Kabupaten Bandung mengenai pemahaman di bidang hukum pertanahan.
Tabel 4.28
Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Masih minimnya dukungan anggaran terhadap kegiatan sosialisasi pemahaman di bidang hukum pertanahan
Penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemahaman di bidang hukum pertanahan
Sumber :SetdaKab. Bandung,Tahun2016
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH),Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) serta 31 SKPD Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.409.940.225,00,- dan terealisasi sebesar Rp.38.431.428.113,00,- atau 95,1%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 73 kegiatan dengan fokus sasaran : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, Terselenggaranya adaptasi perubahan iklim dan terselenggaranya konservasi sumber daya alam, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.29
Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
23,884,793,600
22,649,400,405
1.08.15.01
Penyusunan Kebijakan
164,605,000 160,146,600 Tersusunnya dokumen
2 Dokume
2 Dokume
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
manajemen pengelolaan sampah
perencanaan pendampingan/bimbingan teknis pengelolaan bank sampah dan data pelayanan pengankutan sampah berbasis teknologi informasi
n n Dispertasih
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3,694,819,200
3,571,597,900
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang penataan TPA Babakan dan pengolaan persampahan
121 unit, 7 set, di 9 Kecamatan Kabupaten Bandung
121 unit, 7 set, di 9 Kecamatan Kabupaten Bandung
Dispertasih
1.08.15.04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
16,578,938,900
15,622,204,655
Terpeliharanya sarana prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet-Ibun, Terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang layak jalan pengangkuta
19 Kecamatan Kabupaten Bandung
19 Kecamatan Kabupaten Bandung
Dispertasih
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
n sampah UPTD Soreang, Baleendah, Rancaekek, Ciparay serta KJP TPPAS Sarimukti
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
83,015,000 80,660,000
Terselengaranya sosialisasi dan pelatihan prihal pengelolaan sampah kepada masyarakat
315 Orang
315 Orang
Dispertasih
1.08.15.11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2,207,967,5002,086,722,400
Tersedianya alat-alat pengelola sampah
56 unit 56 unit Dispertasih
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
30,000,000 30,000,000
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CILENGKRANG
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
24,200,000 24,200,000
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan
6 unit 6 unit
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
50,000,000 50,000,000 Bintek pengolaan persampahan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
persampahan
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
20,000,000 20,000,000
Jumlah sarana dan prasarana persampahan (paket)
1 paket 1 paket
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
15,000,000 15,000,000
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan
8 Jenis 8 JenisKECAMATAN KATAPANG
1.08.15.11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
24,600,000 24,600,000
Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam upaya menyukseskan penilaian adipura Kabupaten Bandung
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.08.15.06
Bimbingan teknis persampahan 24,390,000 24,390,000
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 58 hok
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
8,450,000 8,450,000 Terlaksananya sosialisasi pengolahan sampah dan penyediaan mobilitas penganggkut
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
an sampah
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
6,000,000 6,000,000
Tersedianya sarana dan petugas kebersihan
200 Ok 200 Ok
KECAMATAN CICALENGKA
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
22,238,000 22,028,600
Terlaksananya pelatihan kebijakan pengolahan persampahan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
22,650,000 22,650,000
Sosialisasi pengolahan persampahan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
50,000,000 48,740,000
Jumlah sarana dan prasarana persampahan
1 unit 1 unit
KECAMATAN CIKANCUNG
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
30,000,000 29,999,975
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.08.15.06
Bimbingan teknis persampahan 29,200,000 29,200,000
Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana
230,000,000 222,503,875 Terlaksananya penyediaan sarana dan
65 unit 65 unit KECAMATAN PACET
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pengelolaan persampahan
prasarana pengelolaan sampah
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
13,250,000 13,250,000
Jumlah penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan persampahan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 25,050,000 25,050,000
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan sampah
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MAJALAYA
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
129,000,000 127,006,000 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
12 Desa 12 DesaKECAMATAN IBUN
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
44,000,000 28,200,000
Jumlah sarana dan prasaran persampahan
3 Jenis 3 jenisKECAMATAN PASEH
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
80,000,000 79,600,000
Jumlah sarana dan prasarana persampahan
1 unit 1 untiKECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
43,400,000 43,400,000 Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana
10 buah 10 buah KECAMATAN PASIR JAMBU
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
persampahan persampahan
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
40,000,000 40,000,000
Meningkatnya pengetahuan pengelolaan persampahan
10 Desa 10 DesaKECAMATAN PASIR JAMBU
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
5,000,000 5,000,000
Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
20,560,000 20,340,400
Jumlah sosialisasi persampahan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
120,910,000 120,910,000
Terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
2 desa 2 desa
KECAMATAN CANGKUANG
1.08.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
47,550,000 47,550,000
Pengingkatan Pengelolaan Persampahan 35% 35%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.08.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
2,983,330,000 2,806,087,971
Meningkatnya kesadaran masyarakat, Stuckholder, pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
hidup
1.08.16.01
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
495,000,000 494,822,044
Terselenggaranya pembinaan kader lingkungan dan pelatihan pengelolaan lingkungan
120 orang
120 Orang
BPLH
1.08.16.03
Pemantauan kualitas lingkungan
417,000,000 398,599,977 Terbina dan terawasinya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan terpantaunya kualitas lingkungan
200 industri,2 TPA,14 RS/puskesmas, 10 RPH/peternakan, 12 Agrindustri, 7 hotel/RM, 2 lapangan golf, 4 IPAL/iplt, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 100% capaian penataan usaha/k
200 industri,2 TPA,14 RS/puskesmas, 10 RPH/peternakan, 12 Agrindustri, 7 hotel/RM, 2 lapangan golf, 4 IPAL/iplt, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 100% capaian penataan usaha/k
BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
egiatan SPM, 75 lokasi pemantauan kualitas air sungai dan 10 lokasi pemantauan kualitas udara ambien, 1 paket
egiatan SPM, 75 lokasi pemantauan kualitas air sungai dan 10 lokasi pemantauan kualitas udara ambien, 1 paket
1.08.16.04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
343,580,000 299,907,000
Data penataan 30 usaha dan atau kegiatan, data penanganan 100%
30 Kegiatan
30 Kegiatan
BPLH
1.08.16.07
Pengkajian dampak lingkungan
274,500,000 258,432,500 - Terbentuknya Tim teknik penyusunan KLHS RPJMD kabupaten bandung tahun 2016-2021 (100%),
- Tersedianya dokumen KLHS RPJMD kabupaten
1 Dokumen
1 Dokumen
BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
bandung tahun 2016-2021 sebanyak 1 paket
1.08.16.11
Pengembangan produksi ramah lingkungan
149,250,000 147,117,450
Tersedianya Juknis produksi bersih industry tekstil dan terlaksananya sosialisasi pada 60 orang
120 Orang
120 Orang
BPLH
1.08.16.12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1,172,500,0001,076,136,500
1 Paket road map pengendalian pencemaran air, 1 paket daya dukung dan daya tampung beban pencemaran anak-anak S.Citarum, 1 paket dok DED IPAL terpadu Majalaya, 1 paket Dok. Master plan pengendalian pencemaran udara
4 Dokumen
4 Dokumen
BPLH
1.08.16. Monitoring 131,500,000 131,072,500 Terlaksanany 150 150 BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
16 evaluasi dan pelaporan
a pemantauan kegiatan yang wajib amdal dan ukl-upl
kegiatan/ perusahaan
kegiatan/ perusahaan
1.08.17 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
2,038,350,0002,016,877,080
Tercapainya target informasi status kerusakan lahan dan/tanah dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap upaya konservasi
1.08.17.05
Pengendalian dampak perubahan iklim
99,250,000 97,247,000
- Terbentuknya pokja perubahan ikilm kabupaten bandung (100%)
- Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pengaruh perubahan iklim
- 1 Tim Pokja perubahan iklim kabupaten bandung lintas sector
- 3 sosialisasi dan satu rapat (total 185 peserta)
- 1 Tim Pokja perubahan iklim kabupaten bandung lintas sector
- 3 sosialisasi dan satu rapat (total 185 peserta)
BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.08.17.06
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
249,600,000 244,489,500
Tersedianya dokumen pengendalian keruskan hutan dan lahan yaitu status kerusakan tanah untuk produksi biomasa tahun 2016 dan profil pengelolaan tutupan vegetasi tahun 2016
2 Dokumen
2 Dokumen
BPLH
1.08.17.07
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
599,500,000 595,840,638 - Terselenggaranya sosilisasi /bimbingan teknis terkait konservasi sumber daya air
- Terlaksananya aksi (pembersihan sungai)
- Tersedianya kajian konservasi sumber daya air
- Tersedianya
- 10 sosialisasi
- 2 kegiatan
- 2 dokumen
- 20 unit SR
- 10 sosialisasi
- 2 kegiatan
- 2 dokumen
- 20 unit SR
BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dokumen perencanaan dan pengawasan SR (sumur resapan)
- Terbangunnya 20 SR
1.08.17.10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
298,500,000 294,261,400
- Ditetapkan 2 lokasi TKH tersusunnya dokumen pra –DED TKH kampong ciseupang, desa nagrog, kecamatan cicalengka
- Terlaksanya 4 kali sosialisasi terkait TKH terbentuknya Tim pembangunan TKH
- 2 lokasi TKH, 1 dokumen pra –DED TKH
- 4 sosialisasi, 1 Tim pembangunan TKH
- 2 lokasi TKH, 1 dokumen pra –DED TKH
- 4 sosialisasi, 1 Tim pembangunan TKH
BPLH
1.08.17.14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
791,500,000 785,038,542 -Terselenggaranya bintek konservasi sumber daya alam
-Terselenggar
-600 Orang
-Pembinaan 100 Sekolah, peniaian 40
-600 Orang
- Pembinaan 100 Sekolah, peniaian 40
BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
anya pembinaan sekolah, penilaian sekolah, dan pemberian penghargaan sekolah Adiwiyata 100%
Sekolah dan penghargaan Adiwiyata 100%
Sekolah dan penghargaan Adiwiyata 100%
1.08.19 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
299,850,000 297,907,500
Peningkatan Kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.08.19.02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
299,850,000 297,907,500
Tersedianya buku SLH Kabupaten Bandung tahun 2016 yang berisi data, informasi kondisi/status lingkungan untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung, Tersedianya SIL
2 Buku 2 Buku BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.08.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
3,363,900,0003,058,951,532
1.08.20.02
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industry
599,400,000 596,243,361 Tersedianya hasil pengujian kulaitas udara
40 lokasi udara ambien & 30 udara emisi
85 lokasi udara ambien &54 udara emisi
BPLH
1.08.20.03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
500,000,000 496,527,609 Tersedianya hasil pengujian kualitas air
Terlaksananya pengujian 600 sampel kualitas air
Terlaksananya pengujian 991 sampel kualitas air
BPLH
1.08.20.04
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
1,511,000,000 1,232,698,420
Terbangunnya model instalasi pengolahan air limbah
2 unit IPAL Komunal Domestik, 2 unit IPAL kegiatan peternakan, 10 unit Biodigester IPAL Peternakan
2 unit IPAL Komunal Domestik, 2 unit IPAL kegiatan peternakan, 10 unit Biodigester IPAL Peternakan
BPLH
1.08.20.05
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
248,500,000 244,819,300 Terselenggaranya berbagai sosialisasi/penyuluhan
6 kegiatan, 600 peserta
6 kegiatan, 600 peserta
BPLH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pengendalian pencemaran lingkungan
1.08.20.07
Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
505,000,000 488,662,842
Tersedianya sarana prasarana sumber daya laboratorium yang memadai
Sertifikat akreditasi laboratorium lingkungan dan teregistarsi oleh KLH, dokumen persyaratan BLUD
Sertifikat akreditasi laboratorium lingkungan dan teregistarsi oleh KLH, dokumen persyaratan BLUD
BPLH
1.08.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7,839,716,625 7,602,203,625
Prosentase RTH perkotaan 0,19 0,17
1.08.24.05
Penataan RTH 1,483,737,500 1,409,667,200
Tersusunnya dokumen dan penataan RTH di kecamatan ciparay dan kecamatan cilengkrang
2 kecamatan
2 kecamatan
Dispertasih
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
5,291,514,125 5,162,262,925
Pemeliharaan Taman di 24 lokasi
17 lokasi 18 lokasi Dispertasih
1.08.24. Penataan RTH 25,000,000 25,000,000 Tersedianya 1 Paket 1 Paket KECAMATA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
05 kawasan Rumah hijau lestari , dan 20 lubang resapan Biopori
KRHL dan 20 lubang Biopori
KRHL dan 20 lubang Biopori
N CILENGKRANG
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
120,000,000 119,494,000
Terlaksananya pemeliharaan RTH
1 paket 1 paketKECAMATAN CIMENYAN
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
30,000,000 30,000,000
Tersedianya lahan terbuka Hijau di lingkungan kantor kecamatan
1 paket 1 paket
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
25,000,000 25,000,000
Penanaman pohon di wilayah kecamatan
1000 pohon
1000 pohon
KECAMATAN MARGAASIH
1.08.24.05
Penataan RTH
211,215,000 178,900,000
Jumlah/volume pemeliharaan RTH (paket)
1 paket 1 paket
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
14,000,000 14,000,000
Terpeliharanya ruang terbuka hijau di wilayah kecamatan katapang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
- - -
- -KECAMATAN ARJASARI
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
40,000,000 39,834,000 Terpeliharanya Ruang
5 buah taman
5 buah taman
KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Terbuka Hijau gantung gantungCICALENGKA
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH 17,350,000 17,350,000
Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau
1 paket 1 paketKECAMATAN RANCAEKEK
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
25,000,000 24,855,000
Jumlah pemeliharaan RTH
1 unit 1 unit
KECAMATAN CIKANCUNG
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
20,000,000 20,000,000
Terlaksananya pemeliharaan RTH
1 paket 1 paketKECAMATAN NAGREG
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
50,000,000 49,730,000
Terpeliharanya RTH
1 paket 1 paket
KECAMATAN BALEENDAH
1.08.24.09
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
29,400,000 29,400,000
Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
25,000,000 25,000,000
Terlaksananya pemeliharaan RTH
1 paket 1 paketKECAMATAN PACET
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
27,500,000 27,500,000
Pembuatan Taman di Halaman Kecamatan
1 Paket 1 PaketKECAMATAN KERTASARI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
250,000,000 249,500,000
Terlaksananya pembuatan taman dihalaman GOR KONI
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MAJALAYA
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
30,000,000 29,830,000
Jumlah petugas pemeliharaan dan volume RTH
1 paket 1 paketKECAMATAN PASEH
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH - -
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
50,000,000 50,000,000
Terlaksananya pemeliharaan RTH
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
40,000,000 39,880,500
Pemeliharaan taman kantor kecamatan
1 paket 1 paketKECAMATAN SOREANG
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
15,000,000 15,000,000
Terwujudnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
75 batang
75 batang
KECAMATAN CANGKUANG
1.08.24.06
Pemeliharaan RTH
20,000,000 20,000,000
Penataan Ruang Terbuka Hijau
85% 85%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
Jumlah40,409,940,225
38.431.428.113
Sumber : DISPERTASIH, BPLH dan Kecamatan Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Luas RTH di Kabupaten Bandung tahun 2016 mencapai 53,961 Ha dibanding tahun 2015 mencapai 38,283 ha atau naik sebesar 40,95% terhadap luas wilayah Kabupaten Bandung (176.238,67 ha).
Tabel 4.30
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2016
No. UraianTahun
2015 2016
1. Luas Ruang Terbuka Hijau (ha) 38,283 Ha 53,961 Ha
2. Luas Wilayah (ha) 176.238,67 176.238,67
Sumber : Dispertasih Kab.Bandung, Tahun 2016
2. Melakukan perbaikan fungsi lahan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama, maka capaian kegiatan ini untuk tahun 2016 adalah 67% atau 1000 Hadari target 1500 Ha. Angka ini didasarkan pada target SPM yang harus dicapai, yaitu pada luas lahan atau tanah dengan potensi rusak tinggi (1500 Ha). Tahun 2016 perusahaan yang ditertibkan 31, sanksi administrasi 13, taat 10 dikembalikan ke pengawasan, 18 masih lama proses penanganan. (BPLH)
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.31
Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1. Prosentasi jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan
Koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan terkait dan
No Permasalahan Solusi
teknis pencegahan pencemaran air masih dibawah standar SPM bidang lingkungan hidup
sosialisasi/pendekatan kepada masyarakat, industry dan IKM. Terkait mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan pencegahan pencemaran air
2. Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penanganan sampah dan saat ini dinas perumahan penataan ruang dan kebersihan memiliki armada truk sebanyak 78 unit
Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang fasilitas pengurangan dan penanganan sampah diperkotaan dan mengoptimalkan penggunaannya melalui penjadwalan ulang penginputan
3 Kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi kewilayahan (kecamatan dan desa) dalam hal pengelolaan sampah
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah melalui kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan sistem 3R, maka diharapkan jumlah timbulan sampah akan berkurang sampah bisa berkurang dari sumbernya
4. Sulit mendapatkan industry/IKM yang kooperatif dan mau menerima program pengembangan produksi ramah lingkungan
Melakukan pendekatan pada beberapa industry dan IKM yang mempunyai Tingkat polusi palung tinggi
1. Masih banyaknya kriteria fisik yang harus diperbaiki, terutama dalam penghijauan kota, penyediaan tempat sampah terpilah 3 warna, dan sarana 3R (komposter, takakura)
Belum dipahaminya oleh semua komponen masyarakat bahwa Program Adipura bukan merupakan program sesaat tetapi merupakan program yang berkelanjutan,
Masih kurangnya peran aktif semua komponen masyarakat dan kontribusi SKPD terkait dalam mensukseskan program Adipura,
Peningkatan pengadaan penghijauan, tempat sampah terpilah dan fasilitasi pembentukan bank sampah
Peningkatan sosialisasi dan pembinaan terhadap titik pantau
Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan program Adipura
Peningkatan partisipasi pihak ke-3 dalam penghijauan dan penyediaan sarana pengumpulan sampah
No Permasalahan Solusi
Masih terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah
Masih kurang memadainya dukungan anggaran
2. Masih lambatnya peningkatan penaatan penanggung jawab usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan
Belum adanya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang sudah dilantik oleh Bupati Bandung.
Kurangnya sarana mobilitas pembinaan dan pengawasan.
Adanya parameter pengujian kualitas lingkungan yang belum dapat diuji oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH atau nilai hasil pengujian yang berbeda dengan laboratorium lain.
Sulitnya mengevaluasi hasil kegiatan apabila dilakukan secara manual.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
Mengikuti dilkat PPLHD dan melantik PPLHD Kabupaten Bandung
Adanya sarana mobilitas pembinaan dan pengawasan yang memadai, terutama dapat menjangkau wilayah yang jauh dengan medan yang berat
Penambahan parameter pengujian dan selalu meningkatkan kinerja laboratorium
Adanya sistem informasi lingkungan (SIL) yang didukung dengan hardware yang memadai
3 Masih terbatasnya data aktual yang dapat dijadikan dasar penyusunan Masterplan IPAL Komunal
Sulitnya implementasi pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah karena memerlukan anggaran yang besar dan kerap munculnya masalah non teknis di lapangan
Penggunaan asumsi-asumsi yang logis sebagai pengganti tidak adanya data yang akurat dan aktual
Mencari alternatif sumber dana dan melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan infrastruktur air limbah
4. Belum tersedianya perangkat hokum dalam operasional penegakan hokum lingkungan
Tidak dimilikinya PPNS lingkungan hidup.
Kurangnya sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Menyusun draft perangkat hukum dalam operasional penegakan hukum lingkungan
Penambahan personil untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan
Penambahan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
No Permasalahan Solusi
5. Terbatasnya anggaran
Masih rendahnya pemahaman industri terkait dengan kegiatan produksi bersih sehingga masih ada penolakan saat peninjauan proses produksi dan kurangnya data yang terkait dengan efisiensi proses produksi
Mengoptimalkan anggaran yg ada
Melakukan pendekatan seoptimal mungkin kepada beberapa industri skala besar
6. Sulitnya memperoleh tanah bagi lokasi calon Taman Keanekaragaman Hayati yang memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah sesuai dengan ketentuan
Memprioritaskan calon lokasi Taman Keanekaragaman Hayati yang memiliki dokumen kepemilikan tanah yang jelas
7. Belum dapat diujinya parameter kerusakan tanah akibat produksi biomassa oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH
Belum terampilnya SDM dalam penentuan lokasi pemantauan kerusakan tanah
Masih terbatasnya data-data mengenai kegiatan yang berpontesi merusak lingkungan dari SKPD terkait
Melaksanakan kegiatan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa menggunakan laboratorium lain
Menghadirkan narasumber dalam melaksanakan pelatihan pemantauan kerusakan tanah
Berkoordinasi dengan SKPD terkait dan mencari data dari sumber lain
8. Belum adanya masterplan terkait prioritas daerah konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
Belum dapat dihitungnya jumlah air yang dapat dikonservasi yang dihasilkan dari pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori yang ada dimasyarakat
Pelaksanaan konservasi berdasarkan data yang ada, kasus, dan permohonan masyarakat.
Melakukan perhitungan dengan data asumsi dan data yang tersedia
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
Relatif masih barunya program-program terkait pengendalian perubahan iklim
Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Relatif masih barunya program-program terkait pengendalian perubahan iklim
Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
No Permasalahan Solusi
iklim
9. Belum berkesinambungannya kegiatan-kegiatan terkait penunjang program lintas sektor
Belum terjaminnya kesinambungan Program Ecovillage yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat apabila program tersebut selesai
Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait penunjang program lintas sektor
Berperan aktif dalam Program Ecovillage yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
10. Komitmen pemerintah untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK harus ditindak lanjuti oleh sektor dan pemerintah daerah, antara lain dengan penyusunan RAD API sebagai bahan penyusunan RPJMD. Akan tetapi, RPJMD telah ditetapkan.
Sehubungan RPJMD Kab. Bandung telah ditetapkan, RAD API dapat diadopsi dalam Renstra SKPD.
11. Beberapa personel laboratorium belum mengikuti pelatihan yang dibutuhkan dalam pembentukan kompetensi sesuai bidang pekerjaannya.
Pengumpulan informasi mengenai pelatihan yang tidak memerlukan biaya besar atau yang tidak bayar
In house training untuk pelatihan yang dibutuhkan banyak personel
Permintaan bantuan dana pelatihan ke BKPP pada awal-awal tahun
Kerjasama melaksanakan pelatihan bersama BPLHD Propinsi Jawa Barat untuk diklat teknis manajemen
12. Kurangnya tempat penyimpanan seperti lemari dan rak untuk peralatan sampling, alat gelas, alat K3, alat kebersihan, dan lemari dokumen
Kurangnya tempat pencucian alat gelas
Terbatas parameter pengujian karena terbatasnya peralatan uji
Penyediaan lemari dan rak secara bertahap dengan jenis lemari yang sesuai dengan peralatan yang akan disimpannya
Pembuatan/pengadaan wastafel baru di ruangan AAS
Pengadaan peralatan Rotary Agitator untuk
No Permasalahan Solusi
Tidak ada ruangan yang berfungsi sebagai gudang
Terbatasnya sarana alat pendukung sampling kualitas udara ambien
Tidak adanya ruangan untuk alat uji tanah dan LB3
pengujian limbah B3
Penataan gudang
Pengadaan alat portable untuk pengukuran kondisi akomodasi sampling, TSP HVAS dan PM 10.
Pembangunan ruang untuk uji tanah dan LB3
13. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan limah serta kurangnya pemeliharaan peralatan pengolahan limbah.
Efisiensi pengolahan, pemilihan metode pengolahan yang lebih efektif, minimisasi limbah, sosialisasi minimisasi limbah.
14. Banyaknya peserta sosialisasi yang bukan pengambil keputusan
Banyaknya isu aktual yang harus disosialisasikan, sementara anggaran terbatas
Menekankan dalam setiap sosialisasi dan mencantumnkan pada undangan agar yang hadir adalah pimpinan, atau meminta yang hadir agar menyampaikan hasil sosialisasi kepada pimpinan
Adanya anggaran yang memadai untuk mengakomodasi sosialisasi yang diperlukan
15 Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penanganan sampah dan saat ini Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan memiliki armada truk sebanyak 79 unit.
Kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi kewilayahan (kecamatan dan desa) dalam hal pengelolaan sampah.
Kurangnya Sumber Daya Manusia.
Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang fasilitas pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan dan mengoptimalkan penggunaannya melalui penjadwalan ulang pengangkutan.
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penanganan persampahan meliputi penambahan jumlah armada pengangkutan sampah, pengadaan lahan dan pengadaan mesin alat pengolah sampah.
Membentuk tim unit reaksi cepat yang tugas untuk menanggulangi sampah-sampah liar yang berada dikoridor jalan protokol, aliran sungai dan lingkungan pasar.
No Permasalahan Solusi
Membangun sarana pengelolaan persampahan dalam bentuk bangunan-bangunan tempat pengolahan sampah-3R(TPS-3R).
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah melalui Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahdengan sistem 3 R, maka diharapkan jumlah timbulan sampah akan berkurang sampah bisa berkurang dari sumbernya
Penyediaaan sumber daya manusia yang memadai
Sumber : Dispertasih dan BPLH, Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCASIP) serta SKPD Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.765.600.100,00,-,-dan terealisasi sebesar Rp.8.496.961.375,00,-,-atau 96,94%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 40 Kegiatan, 1 sasaran : Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.32
Rincian Program/Kegiatan Urusan Administras Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.940.722.200
10.638.893.803
1.10.15.01
Pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu
970.098.000 894.296.900
Pemeliharan perangkat jaringan SIAK
1 Paket 1 Paket
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.03
Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)
195.762.500 191.793.900 - Tersedianya aplikasi sms gateway
- Tersedianya anti virus untuk server data administrasi kependudukan
- Bimtek implementasi aplikasi Yandesduk
- 1 aplikasi
- 1 paket
-1 kegiatan (6 kecamatan)
- 1 aplikasi
- 1 paket
-1 kegiatan (6 kecamatan)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.05
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
844.256.000 842.704.600 Terlaksananya isbat nikah bagi keluarga kurang mampu untuk terbitnya akta kelahiran
1250 Isbat nikah
1250 Isbat nikah
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.06
Pengolahan dalam penyusunan laporan
44.685.000 42.104.900 Data laporan rutin LAMPID (lahir, mati, pindah
1 Dokumen
1 Dokumen
Dinas Kependudukan dan
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
informasi kependudukan
datang)Catatan Sipil
1.10.15.07
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
294.680.000 274.670.000 - Tersedianya profil perkembangan kependudukan kabupaten bandung
- Desiminasi profil perkembangan kependudukan
- 1 Profil
- 1 Kegiatan
- 1 Profil
- 1 Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.316.437.100
1.301.564.240
- Jumlah kepemilikan akta kelahiran
- Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan
- Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan
- Jumlah akta kematian yang diterbitkan
- Pelayanan keliling akta kelahiran
- Pelayanan terpadu
- 63%
- 112.000 akta
- 380 akta
- 400 akta
- 160 Desa/kelurahan
- 31 Kecamatan
- 64,82%
- 91.898 akta
- 358 akta
- 514 akta
- 160 Desa/kelurahan
- 31 Kecamatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.10.15.09
Pengembangan database kependudukan
2.315.904.850
2.229.776.750
- Integrasi Database kependudukan dengan OPD terkait (BKBPP, Dinkes dan BPJS)
- Tersedianya data konversi dan data digital akta kelahiran
- 3 OPD
- 1 Kegiatan
- 3 OPD
- 1 Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.10
Penyusunan kebijakan kependudukan
96.800.000 96.469.950 Perbup Nomor 103 tahun 2016 tentang pendataan penduduk Non permanen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
918.520.000 878.628.000 Sosialisasi administrasi kependudukan, pameran hari jadi kabupaten bandung, pemeliharaan/perbaikan billboard, pencetakan leaflet, pencetakan kalender administrasi kependudukan, penbuatan baligho
6 Kegiatan
6 Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.1 Monitoring 125.050.000 124.775.000 Terlaksananya 11 11 Dinas
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
4 evaluasi dan pelaporan
monitoring ketertiban identitas kependudukan
Dokumen
Dokumen
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.15
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan penerapan e-Ktp)
2.894.593.750
2.856.291.375
- Jumlah kepemilikan/penduduk yang berKTP elektronik
- Jumlah penduduk yang direkam KTP –EI
- Jumlah kepemilikan/penduduk yang berKK SIAK
- Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan (blangko KTP EI bergantung kepada ketersediaan blangko dari kemendagri)
- Jumlah KK yang diterbitkan
- 2.465.179 KTP EI
- 2.465.179 orang
- 1.137.816 KK
- 306.301 KTP EI
- 300.000 KK
- 2.198.931 KTP EI
- 2.288.000 orang
- 956.805 KK
- 175.108 KTP EI
- 421.753 KK
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependuduk
24.710.000 24.310.000 Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan
100% 98,38% KECAMATAN CILEUNYI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
an adminduk
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
28.500.000 28.500.000 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public dalam bidang kependudukan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CILENGKRANG
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
15.800.000 15.800.000 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public dalam bidang kependudukan
1 Tahun pelayanan adminduk
1 Tahun pelayanan adminduk
KECAMATAN CIMENYAN
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
32.000.000 32.000.000 Jumlah kegiatan sosialisasi (meningkatnya pelayanan public dalam bidang kependudukan)
1 kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
21.180.000 18.180.000 Terselenggaranya fasilitasi informasi kependudukan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependuduk
46.550.000 46.550.000 Sosialisasi tentang administrasi kependudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
an
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
75.400.000 73.200.000Terlaksananya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
2 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.10.15.12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
20.500.000 20.500.000 Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan kepada aparatur dan warga masyarakat katapang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
48.220.000 48.190.000Jumlah penataan administrasi kependudukan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
42.500.000 42.183.547 Tercapainya peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.10.15.12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
11.900.000 11.900.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi kependudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam
49.225.000 49.225.000 Meningkatnya pelayanan public dalam
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kependudukan
bidang kependudukan
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
9.750.000 9.750.000 Terlaksananya penigkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
39.400.000 39.119.691Sosialisasi tentang administrasi keendudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
50.000.000 50.000.000Sosialisasi tentang administrasi kependudukan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
49.450.000 49.450.000Jumlah kegiatan sosialisasi bidang kependudukan
1 kegiatan (30 Orang)
1 kegiatan (30 Orang)
KECAMATAN CIKANCUNG
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
21.000.000 21.000.000 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelyanan public dalam bidang kependudukan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.10.15.1 Peningkatan pelayanan
48.000.000 47.999.950 Meningkatnya kualitas dan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
5 publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e-KTP)
kuantitas pelyanan public dalam bidang kependudukan
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
15.000.000 15.000.000 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelyanan public dalam bidang kependudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PACET
1.10.15.15
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e-KTP)
11.000.000 10.430.000
Jumlah kegiatan sosialisasi dalam bidang kependudukan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
16.500.000 16.125.000Jumlah penataan administrasi kependudukan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam
32.000.000 25.855.000 Meningkatnya pelayanan publik dalam
2 Kegiata
2 Kegiatan
KECAMATAN PASEH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
bidang kependudukan
bidang kependudukan n
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
61.000.000 61.000.000Jumlah sosialisasi administrasi kependudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.10.15.12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
32.500.000 32.500.000 Meningkatnya penataan pengetahuan kependudukan
10 Desa 10 Desa
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
22.400.000 22.400.000 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public dalam bidang kependudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
9.300.000 9.300.000 Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan bagi aparatur desa
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
21.000.000 21.000.000Jumlah sosialisasi tentang administrasi kependudukan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam
49.150.000 44.350.000 Terwujudnya penataan admininstrasi
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CANGKUAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
bidang kependudukan
kependudukan G
1.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
20.000.000 20.000.000 Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
70% 70%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
Jumlah10.940.722.200
10.638.893.803
Sumber : DISDUKCAPIL dan Kecamatan Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan SIAK Online di 31 Kecamatan dan Penyempunaan Aplikasi SIAK;
Terlaksananya Implementasi Aplikasi Yandesduk dan Aplikasi Integrasi Data Kependudukan dengan OPD terkait;
Pemasangan Jaringan Vsat IP pada mobil pelayanan untuk meningkatkan pelayanan akta kelahiran secara mobile di daerah;
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pelayanan Keliling menggunakan Mobil Pelayanan);
Terbantunya warga kurang mampu untuk melaksanakan Isbat Nikah dalam rangka Penerbitan Akta Kelahiran anaknya;
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pencetakan dan perekaman KTP Elektronik di beberapa Kecamatan;
Tersedianya Profil Perkembangan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
Tersusunnya Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
Pencapaian Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa KTP Elektronik, Jumlah Penduduk Wajib KTPElektronik Tahun 2016 berjumlah 2.465.179 yang telah memiliki KTP Elektronik berjumlah 2.198.931 (89,20%) dan yang telah direkam KTP Elektronik 2.288.000 (92,81%);
Pencapaian Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Pembuatan Akta Kelahiran Tahun 2016 Terbit 91.898 Sehingga pencapaian Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran 2.276.697 sedangkan jumlah penduduk 3.512.189 Dengan demikian rasio penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran mencapai 64,82%;
Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Pembuatan Akta Nikah non muslim Tahun 2016 menerbitkan sebanyak 358 Akta Nikah. Pasangan Nikah Non Muslim yang telah memiliki Akta Nikah sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 6.893;
Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016 berjumlah 3.512.189 terdiri dari Laki-laki berjumlah 1.797.990 dan Perempuan berjumlah 1.714.199.
Tabel 4.33
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan
KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah di Kabupaten Bandung
Tahun 2015 s.d 2016
No. Kepemilikan 2015 2016
1. KTP KTP. EL KTP EL
a. Sudah Memiliki 1.995.516 2.198.931
b. Belum Memiliki 306.301 266.248
2. KK KK (SIAK) KK (SIAK)
a. Sudah Memiliki 840.454 956.805
b. Belum Memiliki 383.016 181.011
3. Akta Kelahiran
a. Sudah Memiliki 2.188.127 2.276.697
No. Kepemilikan 2015 2016
b. Belum Memiliki 1.306.342 1.235.492
4.Akta Nikah (Non Muslim)
a. Sudah Memiliki 6.535 6.893
b. Belum Memiliki - -
Sumber : Disdukcapil Kab. Bandung, Tahun 2016
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.34
Permasalahan dan Solusi Urusan Kependudukan dan
Pencatatan SipilTahun Anggaran 2016
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1 Masih rendahnya pemahaman SDM ditingkat aparat maupun tenaga teknis pendukung kegiatan, baik yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga berdampak pada banyaknya duplikasi data penduduk
Melaksanakan Bintek bagi pegawai dan operator serta mengikut sertakan dalam pelatihan profesional maupun pelatihan bidang kependudukan dan pencatatan sipil hingga ke tingkat Kecamatan
2 Ketidak stabilan infrastruktur jaringan SIAK
Menyediakan Pemeliharaan infrastruktur fisik jaringan SIAK sebagai langkah antisipasi apabila ada perangkat jaringan yang rusak dan diperlukannya penambahan peralatan
NO PERMASALAHAN SOLUSI
3 Belum termanfaatkannya Database kependudukan bagi OPD lain secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan
integrasi database Kependudukan dengan Database OPD lain
4 Terlambatnya proses Pencetakan/Kepemilikan KTP Elektronik disebabkan oleh Ketidaktersediaan Blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri sejak bulan Juli 2016 dikarenakan pengadaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengalami gagal lelang
Diterbitkanya Surat Keterangan oleh Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti sementara KTP Elektronik yang berlaku selama 6 bulan.
5 Masih belum optimalnya pelayanan akta kelahiran secara mobile di daerah
Pemasangan jaringan Vsat IP pada mobil pelayanan untuk meningkatkan penerbitan Akta Kelahiran
6 Kurangnya ketepatan waktu mendaftarkan dan register dokumen-dokumen kependudukan mulai dari tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan
Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil serta mengoptimalkan pelayanan penggunaan Mobil Keliling dan memperbanyak formulir dan blangko Akta Kelahiran
Sumber : Disdukcapil Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Urusan ini pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD), Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) (Anggaran DAK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan SKPD Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.570.458.700,00,- realisasi sebesar Rp.8.128.119.674,00,- atau 94,84%. Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai sasaran Pembangunan Daerah yaitu : meningkatnya infrastruktur desa, meningkatnya perkembangan kemandirian desa, dan terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah.Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 23 kegiatan, 2 sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.35
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Tahun Angaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.549.593.400
4.280.020.900
1.22.15.02
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
499.680.000 485.484.000
Personil kebencanaan yang memiliki keahlian-keahlian dalam pendampingan psikologi korban pasca bencana
100% 97,16%
BPBD
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
233.069.600 226.288.375
Terfasilitasinya penguatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan tugas kelembagaan desa
270 KPM
270 KPM
BPMPD
1.22.15.03
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat
1.029.548.000
962.910.000
terlaksananya bimtek pengisian data dasar profil desa/ kel (profil desa) dan
280 desa dan kelurahan dan 7
280 desa dan kelurahan dan 7
BPMPD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
desa terselenggaranya sosialisasi program pemerintah melalui rembug/ saba desa
dapil dapil
1.22.15.04
Pemberdayaan kelembagaan pelestarian pengembangan adat istiadat dan sosial budaya lokal
227.100.000 223.415.000
Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga Adat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelestarian Adat Istiadat dan nilai- nilai Sosial Budaya
270 desa
270 desa
BPMPD
1.22.15.05
Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan
132.322.300 79.930.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Kelompok Simpan Pinjam untuk perempuan (SSP), Bimtek Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK
2 Kegiatan
2 kegiatan
BPMPD
1.22.15.06
Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan masyarakat
800.280.000 778.881.700
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK dalam pelaksanaan pembinaan 10
70 % dan 70 %
70 % dan 70 %
BPMPD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
program pokok PKK, terlaksananya penilaian Posyandu dan Monev 10 Program pokok PKK tk. Kabupaten dan tingkat nasional
1.22.15.09
Sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan bantuan keuangan khusus perdesaan
233.740.000 233.351.200
Meningkatnya sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan desa melalui program raksa desa
270 desa
270 desa
BPMPD
1.22.15.10
Evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan desa
304.734.000 293.363.950
terpilihnya desa terbaik sebagai desa juara lomba desa tingkat kabupaten
31 desa 31 desa
BPMPD
1.22.15.11
Penyelenggaraan pembangunan dan demokrasi masyarakat pedesaan
487.000.000 480.584.675
Terfasilitasinya kegiatan ADPD, terfasilitasinya pembuatan/ kajian perda tentang pemerintahan lembaga desa, terfasilitasinya kegiatan Pilkades
270 desa dan 2 perda
270 desa dan 2 perda
BPMPD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.22.15.12
Penunjang bantuan dana desa
602.119.500 515.812.000
Terlaksananya Bimtek kegiatan pengelolaan dana desa bagi desa dan kecamatan
270 desa
270 desa
BPMPD
1.22.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
205.693.900 199.518.500
BPMPD
1.22.16.02
Pelatihan keterampilan manajemen usaha milik desa
205.693.900 199.518.500
Terlaksananya sinkronisasi, koordinasi dan diperolehnya kesamaan persepsi mengenai pengelolaan BUMDES dan terlaksananya Bintek kelembagaan BUMDES
103 Bumdes
103 Bumdes
BPMPD
1.22.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2.803.800.400
2.746.615.449
Prosentase pendampingan dan urusan bersama sarana dan prasarana lingkungan permukima
100% 100%
Dispertasih
1.22.17.12
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana
220.030.000 218.067.724
Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi fasilitasi perncanaan
171 Desa
171 Desa
Dispertasih
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
sehat (PSPM)
pemerintah kabupaten bandung dan terselenggaranya program penanggulangan kemiskinan di perkotaan
1.22.17.01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
859.886.000 835.059.900
terlaksananya kegiatan sosialisasi Peningkatan Kapasitas kader posyandu Tingkat Kabupaten Bandung, terselenggaranya rakor pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Bandung dan terselenggaranya BBGRM Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, serta terpilihnya pelaksana desa bakti gotong royong masyarakat tingkat propinsi
31 Kec 31 Kec
BPMPD
1.22.17.05
Penanganan pengaduan
13.624.000 13.624.000 terfasilitasi dan terkoordinasiny
80% 80% BPMPD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
masyarakat mengenai pronangkis
a penanganan dan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh setiap pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan
1.22.17.06
Peningkatan pembangunan desa melalui TMMD dan BSMSS
485.610.400 472.782.250
terlaksananya kemanunggalan TNI dan masyarakat melalui TMMD dan BSMSS
80% 80%
BPMPD
1.22.17.07
Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui TTG
920.715.400 904.957.500
terfasiliasinya gelar TTG tingkat provinsi, nasional dan Kabupaten
100% 100%
BPMPD
1.22.17.08
Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban
33.934.600 33.504.600 terlaksananya sosialisasi dan pembinaan desa penerima program desa mandiri dalam menuju desa peradaban dan bantuan infrastruktur
270 desa dan 13 desa
270 desa dan 13 desa
BPMPD
1.22.17.13
Bantuan untuk fasilitasi BBGRM XII (Bangub)
100.000.000 99.999.925 Terlaksananya kegiatan BBGRM di Kabupaten Bandung
1 keg 1 keg
BPMPD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.22.17.14
Peningkatan peran masyarakat melalui bhakti siliwangi manunggal satata sariksa/BSMSS (Bangub)
100.000.000 99.119.700berjalannya kegiatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong kemanunggalan antara TNI dan masyarakat
1 keg 1 keg
BPMPD
1.22.17.15
Revitalisasi POSYANTEK (Bangub)
70.000.000 69.499.850 Membangkitkan kembali posyanteknuntuk kembali berinovasi
100 % 100 %
BPMPD
1.22.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.011.371.000
901.964.825
BPMPD
1.22.18.02
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
315.000.000 289.047.350
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa, terlaksananya kegiatan evaluasi raperdes
1 keg 1 keg
BPMPD
1.22.18.0 Pelatihan aparatur
521.371.000 466.942.800
terlaksananya pelatihan
1 keg 1 keg BPMPD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
3 pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
aparatur desa dan kerjasama kajian perda
1.22.18.05
Pengelolaan kekayaan desa
175.000.000 145.974.675
tersusunya data kekayaan desa
1 keg 1 kegBPMPD
Jumlah8.570.458.700
8.128.119.674
Sumber : BPMPD, DISPERTASIH, BPBD dan SKPD Kecamatan Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2016;
Terlaksannya Kegiatan Kajian Raperda BPD Tahun 2016 yang menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
Penyelenggaraan Desiminasi/ Informasi bagi masyarakat desa :
Tersusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan Data Dasar Keluarga Tahun 2016;
Tersusunnya Daftar Isian Potensi dan Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2016;
Tersusunnya Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyusunan data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016;
Tersusunnya Daftar Isian Potensi dan Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2016 Sebanyak 65.000 KK;
Hasil dan Capaian Sub Kegiatan Profil Desa/Kelurahan terangkum dalam daftar keputusan-keputusan;
Terlaksananya Sosialisasi Rembug Desa di 7 Dapil di Kabupaten Bandung;
Terlaksananya Pagelaran Kesenian di 7 Dapil se Kabupaten Bandung.
Pemberdayaan Kelembagaan Pelestarian Adat Istiadat dan Sosial Budaya Lokal:
Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai-nilai Budaya bagi 270 Desa se- Kabupaten Bandung.
Terbentuknya Kelembagaan Adat di Desa dan Kelurahan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kelompok SPP ;
Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK;
Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
Terpilihnya 3 Posyandu Terbaik dan 3 Desa Terbaik dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tk. Kabupaten Bandung untuk Diajukan Dalam Monev Tk. Provinsi;
Tersusunnya SK Juara Lomba Posyandu Terbaik Tk. Kabupaten Bandung Tahun 2016, dan SK 10 Program Pokok PKK Tk. Kabupaten Bandung Tahun 2016;
Termotivasinya PKK untuk Meningkatkan Kinerjanya sebagai Pencatat, Penyuluh, dan Penggerak Masyarakat;
Meningkatnya Pengetahuan Kader PKK dalam Pengelolaan Administrasi PKK;
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kader PKK.
Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (Raksa Desa)
Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016;
Tersusunya Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.481-BPMPD/2016 tentang Penetapan Nama-nama Lokasi dan Aloaksi Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Tahun Anggaran 2016;
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Monitoring Bantuan Keuangan Raksa Desa tahun 2016;
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang dibutuhkan di 270 Desa se Kabupaten Bandung.
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa
Terlaksannya Penilaian Lomba Desa di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung;
Tersusunnya Keputusan Bupati Nomor414.4/Kep.431 /BPMPD/2016 tanggal 13 Mei2016tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Terpadu Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2016;
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Desa yang Menjadi Juara I, II dan III Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2016;
Penyelenggaraan Pembangunan dan Demokrasi Masyarakat Perdesaan
Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di kabupaten Bandung;
Tersusunnya Keputusan Bupati Bandung Nomor 412.5/Kep.200-BPMPD/2016 tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016;
Terlaksananya Fasilitasi Dokumen Kegiatan ADPD yang Akan Dilaksanakan Oleh Desa;
Terlaksananya kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Bandung mengenai ADPD Tahun 2016;
Terlaksananya Peyaluran Dana ADPD Tahun 2016;
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADPD Tahun 2016;
Penunjang Bantuan Dana Desa
Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2016;
Tersusunnya Keputusan Bupati Bandung Nomor 412.2/Kep.422-BPMPD/2016 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2016;
Terlaksananya Fasilitasi Dokumen Bantuan Dana Desa tahun 2016;
Terlaksananya Peyaluran Bantuan Dana Desa Tahun 2016;
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahun 2016;
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Desa bagi Desa Tahun 2016;
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Desa bagi Kecamatan Tahun 2016;
Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa
Terkelolanya Manajemen Bumdes serta Meningkatnya Pengetahuan dan Kapasitas Pengurus Bumdes Terhadap Kelembagaan Bumdes di masing-Masing Desa Melalui Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bumdes di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016
Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Membangun Desa
Meningkatnya kinerja Kader Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar di Posyandu;
Terlaksananya koordinasi yang baik antara Pokja Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung serta SKPD terkait;
Meningkatnya gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tersedianya data swadaya masyarakat;
Meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan Kader Posyandu dalam Melaksanakan Kegiatan Posyandu;
Tertanamnya Jiwa Sabilulungan dalam Kegiatan Pelayanan di Posyandu Menuju Posyandu Multifungsi;
Termotivasinya Pengabdian Kader sebagai Pencatat, Penyuluh, dan Penggerak Masyarakat;
Meningkatnya Target Posyandu Mandiri yang Terintegrasi;
Meningkatnya Jumlah Kader Posyandu;
Terjalinnya Komunikasi Pro Aktif antara Kader Posyandu dengan Pokja Posyandu serta Pokjanal Posyandu Kecamatan maupun Kabupaten;
Meningkatnya Kepedualian Sosial Masyarakat Memlaui Budaya Gotong Royong Sebagai Wujud Partisipasi/Swadaya Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Bandung;
Terwujudnya Optimalisasi Pembangunan Desa yang Distimulasi oleh SKPD Terkait dan Dilaksanakan dengan Mengedepankan Partisipasi dan Gotong-Royong Masyarakat;
Ditetapkannya Juara I, II dan III Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun 2016 Tk. Kabupaten Bandung;
Penanganan Pengadungan Masyarakat Mengenai Pronangkis (UPM-PT)
Meningkatnya kapasitas dan sikap tanggap pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam penanganan pengaduan serta aspirasi masyarakat;
Teridentifikasinya Pengaduan dari Keluarga Tidak Mampu;
Terkoordinasinya Tim Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kabupaten dalam Menemukan Titik Solusi dari Pengaduan-Pengaduan Masyarakat yang Terhimpun;
Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS
Terlaksannya Kegiatan TMMD dan BSMSS di Kabupaten Bandung;
Tersusunnya Keputusan Bupati Bandung tentang Pembentukan Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Satata sariksa Tahun 2016;
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
Terlaksannya Gelar TTG Tk. Kabupaten Bandung Tahun 2016 di Gedong Budaya Sabilulungan;
Terlaksananya Gelar TTG Tk Provinsi Tahun 2016 di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat;
Terlaksannya Gelar TTG Tk. Nasional Tahun 2016 di Kota Mataram – Lombok;
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka HIjau;
Pelaksanaan Penyerahan Bibit Tanaman Penunjang Ruang Terbuka Hijau untuk 10 kecamatan se Kabupaten Bandung sehingga menambah lingkungan yang asri dan ketersediaan oksigen untuk pernafasan dan udara bersih;
Terlaksananya Bimbingan Teknis Kemitraan Posyantek.
Pembuatan Alat Pengolahan Sampah (Hibah mesin pengolah sampah komposter untuk Posyandu Mandiri di 10 Kecamatan se Kabupaten Bandung) sehingga diharapkan dapat Memberikan Kontribusi Kepada Lingkungan dalam Penanggulangan Sampah Di Kabupaten Bandung.
Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban
Terfasilitasinya infrastruktur prasarana umum seperti Pembangunan jalan desa/ jalan lingkungan, Tembok Penahan Tanah (TPT), Drainase, Irigasi Desa,Jembatan Desa, Pasar Desa dan Sarana dan Prasarana air Bersih;
Terlaksananya Sosialisasi Penunjang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa bagi desa se kabupaten bandung;
Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi bagi desa yang sudah mendapatkan program infrastruktur desa (Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Jabar).
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksannya Bimbingan Teknis bagi Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Desa;
Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Desa;
Terfasilitasinya Raperdes tentang APBDes Tahun 2016 yang Diajukan Pemerintahan Desa dan BPD melalui Evaluasi Raperdes tentang APBDes;
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Terlaksannya Kegiatan Kajian Peraturan daerah Kabupaten Bandung yang menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten BandungNomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa dan Peraturan DaerahNomor 10 tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Desa;
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tahun 2016;
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
Pengelolaan Kekayaan Desa
Terlaksannya Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Desa dan Inventarisasi Aset Desa Tahun 2016;
Rencana Tindak Pemerintah Desa untuk Melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa dan Menginventarisasi Aset-Aset Desa
Tabel Tabel 4.36
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Perdesaan dinilai belum optimal
Pelaksanaan Pembinaan baik oleh tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan
2. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa
3. Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sudah maju relatif baru sedikit, dimana badan usaha milik desa ini seharusnya mendukung dalam kemadirian desa itu sendiri.
Pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak kabupaten serta dianggarkannya penambahan modal Badan Usaha Milik Desa
4. Pengelolaan Keuangan Desa dinilai belum efektif dan Efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa
Pelaksanaan bimbingan teknis dan Pembinaan secara simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan desa dengan baik dan benar. Dikarenakan pelaporan keuangan desa merupakan salah satu lampiran dalam pelaporan keuangan daerah
Sumber : BPMPD, Dispertasih dan Kecamatan, Tahun 2016
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan (BKBPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.540.582.000,00- dan terealisasi sebesar Rp.9.126.191.105,00-atau 95,66,00%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program
yang terdiri dari 10 kegiatan 1 sasaran : Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.37
Rincian Program/Kegiatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.12.15 Program Keluarga Bencana
5.392.502.000
4.990.445.305
Prosentase Program Keluarga Berencana
85% 85%BKBPP
1.12.15.01
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
830.469.500 793.941.000Pencapaian Peserta KB Baru dari Keluarga Miskin
62500 Peserta KB Baru
62499.9 62.500 Peserta KB Baru
BKBPP
1.12.15.02
Pelayanan KIE 2.090.202.000
1.903.306.400
Terselenggaranya pelaksanaan KIE BKBPP melalui moment-moment Harganas
31 Kec 31 Kec
BKBPP
1.12.15.04
Promosi pelayanan khiba
85.000.000 85.000.000 Tercapainya Peserta KB Baru dari PUS Resti
21000 Akseptor
21000 Akseptor
BKBPP
1.12.15.05
Pembinaan keluarga berencana
723.030.500 687.725.950 Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana
2 Kegiatan
2 Kegiatan
BKBPP
1.12.15.07
Biaya operasional keluarga
1.663.800.000
1.520.471.955
Terlaksananya Kegiatan Operasional di 31
31 Kecamatan
31 Kecamatan
BKBPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
berencana (DAK non fisik)
Kecamatan
1.12.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
601.015.000 600.297.000 Prosentase Program Kesehatan Reproduksi Remaja
85% 85%
BKBPP
1.12.16.02
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
601.015.000 600.297.000Terbinanya para remaja di 31 Kecamatan
31 Kelompok
31 Kelompok
BKBPP
1.12.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
2.881.296.820
2.880.293.850
Prosentase Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
85% 85%
BKBPP
1.12.18.01
Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
2.881.296.820
2.880.293.850
Pembinaan Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa
2 Jenis 2 Jenis
BKBPP
1.12.21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
150.000.000 142.984.750 Prosentase Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
85% 85%
BKBPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.12.21.01
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
150.000.000 142.984.750 Tersosialisasikannya tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
3 Jenis 3 Jenis
BKBPP
1.12.22 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
145.445.000 143.560.700Prosentase Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
85% 85%
BKBPP
1.12.22.01
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
145.445.000 143.560.700Tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1 Jenis 1 Jenis
BKBPP
1.12.23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Dikecamatan
370.323.180 368.609.500Prosentase Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
85% 85%
BKBPP
1.12.23.01
Pelatihan tenaga pendamping kelompok
370.323.180 368.609.500 Terlatih dan terampilnya Tenaga Pendamping
2 Jenis 2 Jenis BKBPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
bina keluarga dikecamatan
Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
Jumlah9.540.582.000
9.126.191.105
Sumber : BKBPPKab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Pelaksanaan Program Kegiatan KB-PP Di Lini Lapangan
Kegiatan Pengendalian Lapangan
Kondisi Umum Capaian Kegiatan Di Lini Lapangan
Tabel 4.38
Kondisi Umum Capaian Kegiatan Di Lini Lapangan
Di Kabupaten Bandung Tahun 2016
No Uraian Yang Ada Yang Lapor %
1 Kecamatan 31 31 100
2 PPLKB/Petugas KB Kecamatan 31 31 100
3 Desa/Kelurahan 280 280 100
4 PLKB/PKB/Petugas KB Desa 198 190 95,96
5 P P K B D 344 341 99,13
6 Sub P P K B D 4.304 4.293 99,74
7 Kelompok KB 16.748 16.589 99,05
8 Kelompok Kegiatan BKB 553 547 98,92
9 Kelompok Kegiatan BKR 315 312 99,05
10 Kelompok Kegiatan BKL 379 373 98,42
11 Kelompok Kegiatan UPPKS 296 259 87,50
12 Jumlah PIK R/M 132 123 93,18
Sumber : BKBPP Kab. Bandung, Tahun 2016
Kesimpulan : Bahwa kondisi umum capaian dan realisasi kegiatan DP2KBP3A di tingkat lini lapangnan di 31 Kecamatan yang ada di wilayah admnistratif pemerintah Kabupaten Bandung, walaupun tidak menunjukkan total angka 100%, namun secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, karena hasil kegiatan yang dicapai masih di atas 90%.
Poktan Bina Keluarga Balita (BKB)
Tabel 4.39
Poktan Bina Keluarga Balita (BKB)
di Kabupaten Bandung Tahun 2016
NO URAIAN JUMLAH %
1. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran Poktan 61.635
2. Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Poktan 42.978 69,73
3.Jumlah keluarga yang menjadi anggota Poktan hadir/aktif dalam pertemuan / penyuluhan
31.878 74,17
4. Jumlah anggota Poktan yang berstatus PUS 34.187 79,55
5.Jumlah anggota Poktan yang berstatus PUS KPS dan KS I
18.021 52,71
6.Jumlah PUS anggota Poktan yang menjadi Peserta KB
25.746 75,31
7.Jumlah PUS anggota Poktan yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I
14.201 78,80
8. Jumlah pertemuan/penyuluhan Poktan 537
9.Jumlah keluarga yang menjadi anggota Poktan BKB yang menggunakan KKA
26.589 61,87
Sumber : BKBPP Kab. Bandung, Tahun 2016
Kesimpulan : bahwa peran serta anggota Poktan BKB dalam mengikuti pertemuan/penyuluhan (74,17%) dan tingkat kesertaan ber-KB (75,31%) secara administratif sudah relatif baik, untuk itu para pengelola Program KB di tingkat Kecamatan agar terus melaksanakan pembinaan secara intensif, terpadu dan berkesinambungan, kemudian ditindaklanjuti pembinaan oleh tingkat Kabupaten.
Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Tabel 4.40
Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
di Kabupaten Bandung Tahun 2016
NO URAIAN JUMLAH %
1. Jumlah anggota kelompok UPPKS 5.263
2.Jumlah anggota kelompk UPPKS Keluarga Pra S dan KS I
3.490 66,31
3.Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS
3.811 72,41
4.Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS ber-KB
3.292 86,38
5.Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS
2.659 50,52
6.Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS ber-KB
2.346 88,23
7. Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS 166
Sumber : BKBPP Kab. Bandung, Tahun 2016
Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR/PIKR)
Tabel 4.41
Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (FIK KRR/PIKR)
Di Kabupaten Bandung Tahun 2016
NO KLASIFIKASI PIKR YANG ADA YANG LAPOR %
1. TUMBUH 77 73 94,81
2. TEGAK 35 30 85,71
3. TEGAR 20 20 100,00
JUMLAH 132 123 93,18
Sumber : BKBPP Kab. Bandung, Tahun 2016
Kelompok kegiatan PIKR (Pusat Informasi Dan Kosultasi Remaja) menjadi indikator kinerja tersendiri seperti yang telah dijelaskan pada poin indikator kinerja sebelumnya.
Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif
Capaian kinerja tersebut bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan tapi memerlukan keberpihakan dari berbagai sektor lembaga, organisasi dan instansi, karena pada dasarnya untuk mencapai kinerja tersebut disamping kegiatan pelayanan reguler yang dilakukan oleh Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik KB swasta, juga memanpaatkan momen-momen strategis dengan pokok kegiatan “Pelayanana KB bagi keluarga miskin” diantaranya adalah :
Pelayanan KB pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung
Pelayanan KB pada kegiatan TNI Manunggal KB-Kesehatan
Pelayanan KB pada Hari Bhayangkara
Pelayanan KB pada Hari Kesatuan Gerak PKK
Pelayanan KB pada kegiatan Pelayanan Terpadu Sabilulungan
Pelayanan KB di wilayah tertentu dengan peserta pelayanan dari Kecamatan terdekat pada titik pelayanan.
Capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan DESEMBER 2016tercatat sebanyak 580.334 akseptor atau 82,50% dari PUS sebesar 703.383, dengan rincian mix kontrasepsi sebagai berikut :
Tabel 4.42
Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif
Di Kabupaten Bandung Tahun 2016
NO. METODA KONTRASEPSIJUMLAH PESERTA KB AKTIF
SELURUH KELUARGA PRA S DAN KS 1
1. IUD 102.275 45.920
2. MOW 16.411 10.270
3. MOP 5.423 4.640
4. KONDOM 7.222 4.028
5. IMPLAN 28.827 20.999
6. SUNTIKAN 315.320 91.009
7. PIL 104.856 45.451
JUMLAH PA 580.334 222.317
JUMLAH PUS 703.383 286.758
Sumber : BKBPP Kab. Bandung, Tahun 2016
Keadaan Peserta KB Drop Out s/d bulan DESEMBER 2016 tercatat sebanyak 41.463 akseptor atau 7,14 %
peserta KB drop out per Mix Kontrasepsi bulan DESEMBER 2016 di atas rata-rata total DO Kabupaten terdapat pada kontrasepsi MOP 7,78 %, Suntik 10,77 %
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.43
Permasalahan dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga BerencanaTahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) relative masih tinggi, yaitu 7.97%
Melaksanakan pelayanan untuk peserta KB baru di setiap even atau kegiatan yang strategis
Meningkatkan intensitas penyuluhan dan KIE di lini lapangan untuk menjaring peserta KB baru non ganti cara
Pelayanan peserta KB baru diarahkan ke MKJP (metoda kontrasepsi jangka panjang, yaitu : IUD, MOW, MOP dan Implant)
2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif sudah relative tinggi, yaitu 82,51%
Pengayoman dan pembinaan oleh petugas KB terhadap peserta KB aktif di berbagai tingkatan, dari tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan
Memilah antara peserta KB baru murni dan ganti cara
Membina kelestarian peserta KB aktif, agar tidak berhenti ber-KB sampai usia menopos
3. Masih terdapat pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun
Kegiatan PUP (pendewasaan usia perkawinan) lebih ditingkatkan dengan sasaran daerah legokan dan pinggiran
Program PAP (penundaan anak pertama) harus lebih digencarkan walaupun dengan keterbatasan kuantitas petugas KB yang ada
Bekerja sama dengan P3N dalam hal penyuluhan usia perkawinan yang sesuai dengan alas an medis
4 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat, masih sering terjadi salah
Pembuatan data basis yang lebih berkualitas dengan mengedepankan aturan yang ada
No. Permasalahan Solusi
sasaran Perapihan pencatatan dan pelaporan di semua tingkatan
5 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan, belum seluruh KK terdata dengan baik
Dilaksanakannya updating data keluarga sesuai dengan ketentuan
Pencatatan setiap yang lahir, mati, datang dan pindah
6. Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan remaja yang rentan terhadap pengguna narkoba PMS termasuk HIV/AIDS, belum seluruhnya remaja dapat dijangkau
Pembentukan kelompok kegiatan PIKR (pusat informasi dan konsultasi remaja), agar kelompok tersebut dapat menyebarluaskan kembali kepada setiap remaja yang ada
Dibentuk konselor sebaya agar lebih efektif dalam penyampaian program
7 Cakupan penyediaan alat dan media informasi pengasuhan dan tumbuh kembang anak (belum seluruh anak mendapatkan KKA/kartu kembang anak)
Pembentukan BKB untuk seluruh kelompok umur, dari bayi sampai anak usia 5 tahun
Pengadaan KKA untuk setiap tahunnya dialokasikan kepada sasaran baru
8 Cakupan perempuan/anak korban kekerasan KDRT yang mendapat pelayanan penanganan pengaduan (belum seluruh kasus dapat terakomodasi)
Pembentukan P2TP2A (Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) secara berangsur disetiap Kecamatan
Peningkatan intensitas penyuluhan tentang kasus ini, agar setiap kasus yang terjadi, korban tidak segan untuk melapor
9 Persentase Desa binaan P2WKSS skala Kabupaten (baru mampu hanya 1 Desa yang menjadi binaan utama)
Mengoptimalkan program dan kegiatan kepda Desa binaan utama
Perubahan Desa binaan di setiap tahunnya
Sumber : BKBPP Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN PERHUBUNGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Dinas Bina Marga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.409.349.483,00,- dan terealisasi sebesar Rp.37.699.260.697,00,-atau
98,15%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 20 kegiatan dengan fokus sasaran : Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.44
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2016
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.07.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
26.638.626.000
26.049.906.724
Capaian Target PAD Bidang Perhubungan
DISHUB
1.07.15.09
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
66.544.000 66.544.000
Pelaksanaan Lomba Tata Tertib Lalu Lintas (WTN)
1 rangkaian kegiatan
1 rangkaian kegiatan
DISHUB
1.07.15.12Pemeliharaan penerangan jalan umum
7.713.140.000
7.589.545.800
Terpeliharanya penerangan jalan umum
5415 TC 4736 TCBINA MARGA
1.07.15.03
Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
118.550.000 118.150.400
Pengadaan dan Pemasangan Marka Parkir
656 SRP 656 SRPDISHUB
1.07.15.10
Perencanaan dan Operasionalisasi Terminal Angkutan Penumpang
358.532.000 350.107.000Penyusunan Rencana Induk Terminal
1 dokumen
1 dokumen
DISHUB
1.07.15.11 Pembangunan penerangan
18.381.860.000
17.925.559.524
Terbangunnya penerangan
5415 TC 1555 TC BINA MARG
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
jalan umum jalan umum A
1.07.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
130.000.000 117.440.000
Tingkat Ketersediaan Pelayanan PKB per Populasi 4000 KWU
DISHUB
1.07.16.01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
130.000.000 117.440.000Pemeliharaan Alat Uji
1 paket Kegiatan
67.4092 paket Kegiatan
DISHUB
1.07.17
Program peningkatan pelayanan angkutan
599.686.000
599.686.000
Tingkat Ketersediaan layanan Angkutan Umum Terhadap Perjalanan (Moda Share, Kinerja Penyediaan Supply)
DISHUB
1.07.17.12
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
266.442.000 266.442.000
Dokumen Perencanaan Pelelalangan Penyenggaraan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (BUS) dalam Jaringan Trayek Lokal
1 Dokumen
1 Dokumen
DISHUB
1.07.17.14 Sosialisasi/penyuluhan
104.505.000 104.505.000 Penyuluhan LLAJ
10 Lokasi
10 Lokasi DISHUB
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
ketertiban lalulintas dan angkutan
1.07.17.15
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
122.310.000 122.310.000
Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Penumpang Umum
40 orang
40 orangDISHUB
1.07.17.19
Pembinaan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek
52.359.000 52.359.000
Pembinaan Awak Angkutan Kawasan Tertentu
110 awak
110 awakDISHUB
1.07.17.20Pembinaan Angkutan Barang
54.070.000 54.070.000
Pembinaan Awak Angkutan Barang
50 orang
50 orangDISHUB
1.07.18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
12.750.000 12.750.000
Tingkat Ketersediaan Halte di Lokasi yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek
DISHUB
1.07.18.02
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
12.750.000 12.750.000
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Halte
15 buah 15 buahDISHUB
1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan
1.930.860.000
1.921.662.000
Tingkat Ketersediaan Perlengkapan Jalan (rata-
DISHUB
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
lalulintas
rata rambu, marka dan guardrail) pada Jalan Kabupaten
1.07.19.04
Manajemen dan rekayasa lalulintas dan angkutan jalan di kawasan
36.860.000 36.860.000 Survey LHR 30 titik 30 titikDISHUB
1.07.19.09
Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)
340.980.000 340.980.000
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
23 buah22.81 buah
DISHUB
1.07.19.11
Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
214.585.000 214.585.000
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
6000 m' 6000 m'DISHUB
1.07.19.13Pengendalian Angkutan Barang
237.400.000 228.202.000
Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan jaringan Lintas Angkutan Barang
1 Dokumen
1 Dokumen
DISHUB
1.07.19.14
Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas
1.101.035.000
1.101.035.000
PAM Rutin di Koridor Utama Wilayah Kabupaten Bandung
282 hari 320 hariDISHUB
1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
290.900.000
289.409.000
Tingkat Ketersediaan Pelayanan PKB per Populasi
83,33% 0% DISHUB
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
kendaraan bermotor
4000 KWU
1.07.20.01
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
147.964.000 147.964.000
Updating dan Pemeliharaan Aplikasi Database
1 paket 1 paketDISHUB
1.07.20.03
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
66.486.000 64.995.000
Uji Petik Kelaikan Kendaraan Persiapan Angkutan Lebaran
7 lokasi 7 lokasiDISHUB
1.07.20.05
Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor
76.450.000 76.450.000Pendataan Bengkel Umum
31 kecamatan
31 kecamatan
DISHUB
Jumlah29.602.822.000
28.990.853.724
Sumber : Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Dinas Perhubungan
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan mencapai 15,97% dari total kebutuhan kondisi 100%.
Tabel 4.45
Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat
Ketersediaan Perlengkapan Jalan
No Jenis Perlengkapan JalanJumlah Kebutuhan (kondisi 100%)
Target s.d. Tahun 2016
Realisasi s.d. Tahun 2016
Nilai % Nilai %
1 Rambu lalu lintas 16.170 unit 1.784 11,03 1.701 10,52
2 Marka Jalan 3.108.875 meter1 72.625 2,34 72.625 2,34
3 Warning Light 139 unit 42 30,22 42 30,22
4 Traffic Light 31 unit 5 16,13 5 16,13
5 Guardrail 1.155 beam 178 15,41 178 15,41
6 Cermin Tikungan 831 buah 43 5,17 43 5,17
7Traffic cone, water barrier dan rambu portable
2.212 buah 758 34,27 758 34,27
8 Kamera pantau lalu lintas 31 titik 6 19,35 6 19,35
9 Lajur sepeda 62 km 0,75 1,21 0,75 1,21
10 Zebracross dan ZoSS 277 titik 98 35,38 98 35,38
11 Pelican Crossing 15 unit 2 13,33 2 13,33
12 Halte dan shelter 2.728 unit 85 3,12 85 3,12
13 Ruang parker on dan offstreet 3.091 SRP 656 21,22 656 21,22
Rata-rata 16,01 15,97
% Capaian indikator kinerja = (7) ÷ (5) 99,75%
Sumber : DISHUB Kab. Bandung, Tahun 2016
Adapun yang menjadi alasan persentase capaian indikator kinerja tidak 100% (capaian 99,75%) adalah dikarenakan target kinerja didasarkan pada RENSTRA (merekam anggaran Tahun 2016 s.d. DPA) yang ditetapkan sebelum penetapan DPPA 2016. Sementara anggaran belanja langsung DISHUB Kab. Bandung dalam DPPA 2016 dikurangi dari DPA 2016, sehingga output kegiatan pun menjadi berkurang. Hal tersebut dikarenakan di antaranya oleh:
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi DAK sebesar 10%, sehingga output pengadaan dan pemasangan RPPJ dikurangi sebanyak 4 unit (mengurangi realisasi rambu lalu lintas).
Anggaran belanja langsung kegiatan ‘pengendalian angkutan barang’ dikurangi dari Rp. 480.000.000,- menjadi sebesar Rp. 237.400.000,- sehingga sehingga output pengadaan dan pemasangan rambu kelas jalan dieliminasi sebanyak 108 unit (mengurangi realisasi rambu lalu lintas).
Namun demikian, pengadaan rambu lalu lintas di kegiatan ‘manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan’ sebanyak 29 unit belum terekam dalam target pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sampai dengan Tahun 2016.
Kesimpulan, realisasi pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Tahun 2016 adalah = 391 – 4 – 108 + 29 = 308 unit (dan sampai dengan Tahun 2016 adalah 1.701 unit).
LoS (Level of Service) atau tingkat pelayanan jalan dengan indeks 3,467 atau sama dengan LoS D mendekati C.
LoS dikategorikan ke dalam level A (terbaik dengan nilai kuantitatif atau indeks 6) sampai dengan level F (terburuk dengan indeks 1). Oleh karena itu, target LoS sebagaimana tertuang dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
Th 2015 = D (2,89)
Th 2016 = D (3)
Th 2017 = D (3,2)
Th 2018 = D (3,5)
Th 2019 = D (3,7)
Th 2020 = C (4)
Dengan demikian, LoS jalan Tahun 2016 tercapai melebihi target 115,67%. LoS jalan dapat terukur dengan sangat dominan oleh kecepatan lalu lintas dan kapasitas jalan, di mana hal ini menjadi fungsi Dinas Bina Marga pada Tahun 2016. Peran DISHUB dalam perbaikan tingkat pelayanan jalan adalah mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan, melalui penyediaan perlengkapan jalan sebagai wujud dari manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi volume lalu lintas sebagai salah satu alat ukur tingkat pelayanan jalan.
Tingkat penggunaan angkutan umum (moda share) tahun 2016 mencapai 1,41%.
Moda share terukur dengan membandingkan jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas yang terbangkitkan di suatu wilayah. Mengingat bahwa pergerakan lalu lintas merupakan dampak dari fungsi tata guna lahan, maka sasaran ini menjadi sangat dipengaruhi oleh kebijakan guna lahan yang mengadopsi transit oriented development, yang perlu diinisiasi oleh Dinas Pertasih selaku instansi di bidang penataan ruang pada Tahun 2016. Peran DISHUB dalam
peningkatan moda share adalah penyediaan layanan angkutan umum dan fasilitasnya seperti terminal.Merujuk data primer Tahun 2016, bahwa jumlah penumpang angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bandung (baik trayek lokal, AKDP, maupun perbatasan) di Tahun 2016 terhitung mencapai 262.114 orang per hari, dengan ketersediaan layanan angkutan sebanyak 358.158 seat per hari. Target seat yang disediakan setiap tahunnya, diharapkan mampu mendorong jumlah pengguna angkutan umum, yang mana jumlah pengguna yang diharapkan di Tahun 2020 ‘setidaknya’ sama dengan pengguna di Tahun 2013 (setara dengan 670.940 penumpang per hari). Dengan prinsip ‘planning by design, not by demand ‘ maka jumlah layanan angkutan umum yang
harus tersedia di Tahun 2020 = 1
70 % x target jumlah penumpang = 958.486 seat per
hari.
Tabel 4.46
Ekspektasi Moda Share di Kabupaten Bandung
terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum
TahunTarget ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari)
Jumlah penumpang yang diharapkan per hari
Prediksi jumlah perjalanan per hari
Moda share
2016 358.158 262.114 18.554.693 1,41%
2017 520.458 364.321 19.262.192 1,45%
2018 666.467 466.527 20.031.737 1,57%
2019 812.476 568.734 20.870.781 1,84%
2020 958.486 670.940 21.787.732 2,16%
Sumber : DISHUB Kab. Bandung, Tahun 2016
Tingkat Kelaikan Jalan Sarana Transportasi
yaitu persentase daripada kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala, di Tahun 2016mencapai 95,11%. Adapun jumlah kendaraan wajib uji yang ditargetkan melaksanakan uji berkala (sebagaimana DPPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016) adalah sebanyak 45.970 kendaraan, dan sejumlah 43.722 kendaraan sudah melaksanakan uji berkala di Tahun 2016.
Penurunan emisi GRK dari Sektor Transportasi di Tahun 2016
Diukur melalui indikator kinerja peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari tahun 0 (tahun 2015) ditargetkan meraih angka 53,87% dan tercapai 84,87%. Dengan demikian capaian
kinerjanya adalah 157,55%. Operasionalisasi indikator peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 adalah sebagai berikut:
Kendaraan yang melakukan uji emisi adalah kendaraan yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan, di luar kendaraan yang melaksanakan uji baru dan uji berkala.
Tahun 0 adalah tahun untuk kondisi awal periode RPJMD Kab. Bandung 2016 - 2021, yaitu Tahun 2015.
Di tahun 2015, jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan mencapai 271 kendaraan.
Tahun 2016 tercapai sejumlah 501 kendaraan yang melaksanakan uji emisi.Maka peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 adalah sebesar 84,87%.
Bina Marga
- Penerangan Jalan Umum
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah PJU di wilayah Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2015 -2016.
Tabel 4.47
Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bandung
Tahun 2015 s.d. 2016
No.
Uraian
Tahun
Perkembangan (%)
2015 2016
1. Jumlah pembangunan PJU 1826 1555 17,43
2. Jumlah pemeliharaan PJU 5022 4736 6,04
Total Jumlah PJU 11.513 13.068 13,51
3.Jumlah PJU yang seharusnya tersedia di Kabupaten Bandung
35.000 35.000 -
No.
UraianTahun
Perkembangan (%)
2015 2016
4.Persentase jumlah PJU yang ada terhadap jumlah PJU yang seharusnya ada
32,89 37,34 13,53
Sumber : Dinas BINA MARGA, Kab. Bandung, Tahun 2016
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.48
Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1 Keterbatasan penanganan kemacetan Lalu Lintas dikarenakan melibatkan berbagai Stakeholder
Penguatan koordinasi dan fungsi Forum LLAJ disertai dengan pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas
2 Terbatasnya volume, kuantitas dan kualitas fasilitas dan prasarana perhubungan yang laik dan memenuhi standar
Pengajuan anggaran ke Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
3 Kendala teknis, sosial dan pendanaan dalam promosi penggunaan angkutan, yang merupakan penilaian IKK Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
Inovasi sistem dan teknologi angkutan umum serta penyuluhan dan penghargaan terhadap masyarakat pengguna maupun penyelenggara angkutan umum
4 Masih rendahnya ketersediaan PJU di wilayah Kabupaten Bandung di karenakan anggaran pemangunan PJU yang terbatas
Diharapkan ada penambahan anggaran yang disesuaikan dengan Perbup Bandung Nomer 53 2011 Bab III Pasal 3 ayat 3. Anggara untuk pembangunan
dan pemeliharaan PJU sebesar 30% dari pendapatan PPJ
Sumber: DISHUB , Dinas BINA MARGA Kab. Bandung, Tahun 2016.
4.2.10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.034.913.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.021.389.575,- atau 95.44%. Urusan ini dilaksanakan untuk mendukung Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjadi sasaran RPJMD Perubahan 2015 -2021 Kabupaten Bandung. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiridari 8 (delapan) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.49
Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informasi
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
4.270.563.250
3.591.436.515
Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD
7 aplikasi
8 aplikasi
Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data Pemkab Bandung
72 SKPD 72 SKPD
Jumlah diseminasi
364 hari, 7
364 hari, 7 edisi,
informasi melalui media Radio, Majalah, Media lain
edisi, 21 kali
21 kali
1.25.15.07
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
215.873.000
200.990.500
Study perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan Raperbup
1 Dokumen
1 Dokumen
Dishub
1.25.15.09
Peningkatan dan penyebarluasan keterbukaan informasi publik
125.752.950
3.715.500
Terselenggaranya keterbukaan informasi kepada publik
12 kegiatan 1 Dokumen
12 kegiatan 1 Dokumen
Setda
1.25.15.02
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1.989.327.300
1.529.533.674
Tersedianya akses internet dan terpeliharanya jaringan komunikasi di lingkungan Pemkab Bandung
12 bulan 12 bulan Bapapsi
Jumlah kunjungan layanan internet mobile bagi siswa dan masyarakat
72 kali 72 kali
Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan jaringan komunikasi data Pemkab
1 paket 1 paket
Bandung
1.25.15.03
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
1.356.450.000
1.303.149.400
Jumlah penyelenggaraan diseminasi informasi melalui Pertunjukan Rakyat, media luar ruang, pameran dan media interpersonal
18 kali 18 kali Bapapsi
Jumlah kegiatan diseminasi informasi melalui media Radio Kandaga
364 hari 364 hari
Jumlah edisi majalah resmi (Kertaraharja) Pemkab Bandung yang diterbitkan
7 edisi 7 edisi
Jumlah media cetak terekam berupa film, iklan layanan masyarakat, dan videotron
2 film 2 film
1.25.15.06
Pengkajian dan pengembangan system informasi
583.160.000
554.047.441
Jumlah pembangunan/ pengembangan/ pengadaan Aplikasi
7 aplikasi
8 aplikasi
Bapapsi
1.25.17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan
264.350.000
162.153.060
Jumlah pelatihan/ seminar/ workshop bidang TIK bagi
16 kegiatan
16 kegiatan
Informasi Aparatur dan masyarakat
1.25.17.02
Sosialisasi peningkatan kualitas komunikasi dan informasi
148.900.000
55.040.000
Tercapainya perkembangan teknologi kekinian bidang komunikasi dan informasi
1 kegiatan
1 kegiatan
Setda
1.25.17.01
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
115.450.000
107.113.060
Jumlah kegiatan pelatihan teknis bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat
13 kegiatan
13 kegiatan
Bapapsi
Jumlah kegiatan roadshow/ seminar/ diskusi bidang TIK
3 kegiatan
3 kegiatan
Jumlah peserta/ pengunjung roadshow/ seminar/ diskusi bidang TIK
550 orang
550 orang
1.25.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
500.000.000
267.800.000
1.25.18.04
Pengembangan informasi dan peningkatan sinergitas bersama media massa
500.000.000
267.800.000
Terselenggaranya hubungan kerjasama dengan media massa
12 Kegiatan
12 Kegiatan
(tersampaikannya informasi program pemerintah Kabupat
Setda
en Bandung yang terlaksana hubuungan yang sinergis dengan mas media)
Jumlah 5.034.913.250
4.021.389.575
Sumber : BAPAPSI Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui penyediaan akses internet 60 Mbps dan pemeliharaan jaringan komunikasi data Pemkab Bandung dan pengembangan ruang server (1 Paket).
Meningkatnya pemanfaatan TIK melalui penyediaan 3 (tiga) Aplikasi yang membantu penyelenggaraan Pemerintahan (aplikasi Dashboard, pengembangan website bandungkab.go.id dan SimANJAB);
Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Roadshow TIK di sekolah (300 orang), Seminar UMKM (100 orang), pelatihan masyarakat terdiri dari computer dasar, pelatihan menulis dan pembuatan blog (450 orang)
Meningkatnya pengetahuan aparatur Petugas Dokumentasi dan Informasi Publik (PDIP) melalui Bimtek Sistem Informasi Perkantoran Maya (SiMaya), Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), website dan e-gov.
Terselenggaranya Pameran Gebyar Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016.
Pada bulan September 2016, SOR Si Jalak Harupat menjadi venue beberapa cabang olah raga yang dipertandingkan pada PON ke XIX. Dalam rangka memeriahkan PON ke XIX maka pihak penyelenggara PON XIX menggelar Pameran Gebyar PON XIX tahun 2016 pada tanggal 18 September s/d 27 September 2016 yang berlokasi di kawasan / halaman utama SOR Si Jalak Harupat. Sebagai SKPD yang salah satu tupoksinya mendiseminasikan informasi kepada masyarakat maka pada kegiatan pameran tersebut BAPAPSI menjadi salah satu peserta Pameran mewakili Pemerintah
Kabupaten Bandung dengan konten yang ditampilkan berupa informasi berbagai potensi dan sosialisasi program serta capaian kinerja Kabupaten Bandung dengan tema stand yang diusung “Kabupaten Bandung : Dulu, Kini dan Nanti”.
Selain untuk mensosialisasikan berbagai informasi tersebut diatas, keikutsertaan BAPAPSI menjadi peserta Pameran Gebyar PON XIX tahun 2016 adalah untuk menampilkan beberapa hasil kreativitas masyarakat kab. Bandung yang telah dan akan dikembangkan, serta membuka wawasan masyarakat Kab. Bandung terhadap potensi daerahnya sendiri
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.50
Permasalahan dan Solusi Urusan Komunikasi dan Informasi
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Belum memadainya SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
Peningkatan kapasitas bagi JFU Bidang TIK dan Petugas Dokumentasi dan Informasi Publik (PDIP) SKPD melalui Bimtek;
2. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi data Kabupaten Bandung dan fasilitas lainnya;
Penerbitan Peraturan Bupati Bandung Bidang TIK;
3. Belum optimalnya pemanfaatan media-media penyebaran informasi.
Optimalisasi penyebaran informasi melalui media antara lain Radio Kandaga, Majalah Kertaraharja, Pertunjukan Rakyat dan website resmi Kabupaten Bandung.
Sumber : Bapapsi Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), Kecamatan Katapang dan Kecamatan Kutawaringin dengan anggaran sebesar
Rp.3.240.341.325,- dan terealisasi sebesar Rp.3.105.018.569,- atau 95,82%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 13 kegiatan 1 sasaran : Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel4.51
Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.15.15
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
355.070.000
328.222.245
Jumlah pelaku UMKM (satuan pelaku UMKM)
576 UMKM
1.150 UMKM
1.15.15.06
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.070.000 15.070.000
Penyelenggaraan Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah Pelaku UMKM
66 Orang 66 orangKec.Kutawaringin
1.15.15.08
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
200.000.000
177.390.620
Pembuatan Aplikasi buat Data Base UMKM Spasial Berbasis Web Data base UMKM, IKM dan Koperasi
1 paket 1 paketDISKOPERINDAG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.15.15.02
Pengembangan Usaha Kecil Menengah
140.000.000
135.761.625
kegiatan sosialisasi tentang Peraturan dan Perundang-undangan UMKM serta Pendataan Basi Data UMKM, Katalog serta CD produk UMKM dan Papan Sentra UMKM
4 kegiatan (1 kali sosialisasi (120 orang),1 kali pendataan basisi data UMKM, paket katalog & CD, 5 Papan Sentra)
4 kegiatan (1 kali sosialisasi (120 orang),1 kali pendataan basisi data UMKM, paket katalog & CD, 5 Papan Sentra)
DISKOPERINDAG
1.15.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.589.058.825
1.532.557.400
Jumlah Pelaku UMKM (UMKM) 2. Jumlah Tenaga Kerja UMKM 3. Jumlah Omzet UMKM (Rp)
576 UMKM
38.500 UMKM
3.305.648.709.979
1.150 UMKM
1.150 UMKM
3.106.638.027.825
DISKOPERINDAG
1.15.16.03
Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
216.483.825
199.826.825
Pertemuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan BUMN/PKBL Perbankan dan Buyer
150 orang 150 orangDISKOPERINDAG
1.15.16.05
Fasilitasi pengembangan
100.000.00 92.781.175 Promosi Produk
1 kali 1 kali DISKOPE
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
sarana promosi hasil produksi
0
UMKM Anggota Koperasi (Hasil Kerajinan,Konveksi) melalui Event Pamerah Hari Koperasi Nasional
RINDAG
1.15.16.06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
983.500.000
955.416.075
penyelenggaran kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM
1150 UMKM
1150 UMKM
DISKOPERINDAG
1.15.16.07
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
14.600.000 14.600.000
Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat produktif di wilayah kecamatan katapang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.15.16.10
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
120.000.000
119.999.925
pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
60 orang Pengurus Koperasi
60 orang Pengurus Koperasi
DISKOPERINDAG
1.15.16.06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
154.475.000
149.933.400
revitalisasi koperasi tidak aktif
291 koperasi dan 1 paket
291 koperasi dan 1 paket
DISKOPERINDAG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
anjungan sistem informasi pengembangan koperasi
anjungan sistem informasi pengembangan koperasi
1.15.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
334.350.000
328.957.124
Jumlah Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal
100%
170 PIRT dan Halal
100%
170 PIRT dan Halal
DISKOPERINDAG
1.15.17.08
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
300.000.000
294.622.124
pemberian fasilitasi Sertifikasi kesehatan (PIRT) dan sertifikasi halal produk bagi produk olahan makanan.
110 Sertifikasi PIRT dan 60 Sertifikai Halal
110 Sertifikasi PIRT dan 60 Sertifikai Halal
DISKOPERINDAG
1.15.17.11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
34.350.000 34.335.000
kegiatan monitoring UMKM (penerima Bantuan Modal,PIRT dan Halal)
171 orang 171 orangDISKOPERINDAG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
961.862.500
915.281.800
Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi Aktif
1668 koperasi
1722 koperasi
DISKOPERINDAG
1.15.18.01
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
65.000.000 62.014.600
kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai Perkoperasian
100 orang 100 orangDISKOPERINDAG
1.15.18.03
Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian
200.000.000
187.974.975
Grand Design Pengembangan Koperasi dan kegiatan Sosialisasi
2 paket (1 Grand Desind, 1 kali sosialisasi (30 orang))
2 paket (1 Grand Desind, 1 kali sosialisasi (30 orang))
DISKOPERINDAG
1.15.18.04
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
340.000.000
328.684.875
kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi tentang perkoperasian
3 kali (285 0rang), 1 kali FGD (40 orang)
3 kali (285 0rang), 1 kali FGD (40 orang)
DISKOPERINDAG
1.15.18.05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
67.000.000 61.720.000
kegiatan Bimtek,pengawasan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
1 kali (40 koperasi), 214 koperasi
1 kali (40 koperasi), 214 koperasi
DISKOPERINDAG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.15.18.06
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
99.862.500 96.862.450
kegiatan sosialisasi dan Pameran Cooperatif Fair
3 kali kegiatan (2 kali sosialisasi (80 orang) dan1 kali pameran)
3 kali kegiatan (2 kali sosialisasi (80 orang) dan1 kali pameran)
DISKOPERINDAG
1.15.18.08
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
90.000.000 89.999.900
kegiatan pelatihan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
1 kali (38 Pengurus koperasi)
1 kali (38 Pengurus koperasi)
DISKOPERINDAG
1.15.18.09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100.000.000
88.025.000
memonitoring koperasi yang mendapat fasilitas bantuan permodalan
110 koperasi
110 koperasi
DISKOPERINDAG
Jumlah3.240.341.325
3.105.018.569
Sumber : Diskoperindag dan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, Tahun2016
Hasil dan / atau capaian pelaksanan pembangunan dari urusan Usaha Kecil Menengah ini diantaranya :
Tersedianya Aplikasi Database UMKM spasial berbasis web.
Dengan adanya aplikasi database UMKM memudahkan dalam penyusunan laporan kegiatan dan pemberian informasi tentang data UMKM.
Tersampaikannya informasi Peraturan dan Perundang-undangan UMKM.
Terkumpulkannya data UMKM tahun 2016 melaui pendataan kesetiap desa/Kelurahan.
Tersedianya Katalog dan CD produk UMKM sebanyak 180 buah diwilayah Kabupaten Bandung tahun 2016.
Tersedianya Papan Sentra sebanyak 5 buah di wilayah kecamatan, diantaranya :
Kecamatan Soreang
Kecamatan Cikancung
Kecamatan Baleendah
Kecamatan Pacet
Kecamatan Pasirjambu
Terfasilitasinya para UMKM dengan BUMN/PKBL, Perbankandan Buyer baik local maupun regional.
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 1150 UMKM diwilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2016.
Terfasilitasinya UMKM dalam sertifikasi PIRT sebanyak 110 UMKM dan sertifikasi HALAL sebanyak 60 UMKM di tahun 2016
Termonitoringnya 171 UMKM yang telah mendapatkan sertifikat PIRT dan sertifikat HALAL.
Tersampaikannya informasi tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan perkoperasian terhadap masyarakat, perangkat pemerintahan serta pengurus koperasi.
Tersedianya Grand Design Pengembangan Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengambangan pembangunan koperasi menuju koperasi yang mandiri, berdaya saing serta menjadi koperasi yang tangguh.
Terlatihnya para pengurus koperasi sebanyak 60 pengurus di tahun 2016 dalam pengelolaan manajemen perkoperasian.
Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi KSP/USP bagi 219 koperasi.
Terlaksananya pameran Cooverative Fair serta terfasilitasinya 4 koperasi dalam event tersebut.
Terlatihnya 38 pengurus koperasi dalam penerapan teknologi sederhana untuk penyusunan manajemen usaha koperasi.
Tersedianya data koperasi yang direvitalisasi tidak aktif atau dibubarkan dan koperasi yang mendapat bantuan permodalan dari pihak perbankan.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai pertumbuhan UMKM melalui urusan Usaha Kecil Menegah di tahun 2016 ini mencapai 11,96%, atau 9.615 UMKM pada tahun 2015 dan 10.675 UMKM di tahun 2016 dengan menyerap tenaga kerja mencapai 4,925, atau 67.209 orang pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebanyak 70.518 orang dengan peningkatan omset UMKM sebesar 0.32%, atau Rp. 3,099,772,278,625 (tiga triliyun Sembilan puluh Sembilan miliyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai Rp. 3.106.638.027.825 (tiga triliyun serratus enam miliyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
Ditahun 2016 ini jumlah koperasi sebanyak 1.722 koperasi sedangkan ditahun 2015 sebanyak 1.686 koperasi, walaupun mengalami kenaikan jumlah koperasi akan tetapi jumlah koperasi yang aktif mengalami penurunan yaitu 964 koperasi aktif ditahun 2015 dan 861 koperasi aktif ditahun 2016 dan koperasi tidak aktif mengalami kenaikan, ditahun 2015 koperasi tidak aktif sebanyak 722 koperasi sedangkan ditahun 2016 koperasi tidak aktif sebanyak 861 koperasi, hal ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan koperasi, pengurus serta anggota koperasi masih perlu adanya pembinaan dan bimbingan kembali. Dari jumlah koperasi yang tidak aktif ada diantaranya 395 koperasi dalam proses pembubaran. Untuk jumlah anggota koperasi mengalami penambahan sebanyak 2.843 orang anggota, ditahun 2015 sebanyak 1.182.971 orang anggota dan pada tahun 2016 sebanyak 1.185.814 orang anggota koperasi. Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah ditahun 2016 melakukan penilaian kesehatan terhadap koperasi di wilayah Kabupaten Bandung dengan hasil diantaranya :
1. Koperasi yang tergolong sehat sebanyak 80 koperasi.
2. Koperasi yang berprestasi sebanyak 8 koperasi, dan
3. Koperasi yang mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten Bandung sebanyak 8 koperasi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.52
Permasalahan dan Solusi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1 Sulitnya mencari atau mendapatkan data UMKM yang akurat karena UMKM tersebar sampai pelosok daerah dan bersifatnya dinamis /tdak tetap
Mencari formula/strategi dalam pendataan UMKM supaya hasil data UMKM yang diperoleh bisa akurat
2 Keterbatasan permodalan yang dimiliki UMKM sehungga sulit untuk
Memfasilitasi para pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal usaha dengan
No Permasalahan Solusi
mengembangkan usahanya terumtama pelaku usaha mikro
persyaratan yang lebih ringan dan bunga yang kecil
Mengarahkan dan membimbing pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi
3 Masih kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap pentingnya label PIRT dan HALAL dalam pencapaian kualitas produk UMKM untuk meningkatkan dayasaing produk dipasaran
Melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis terhadap pelaku UMKM akan pentingnya label PIRT dan HALAl
4 Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan rendahnya motivasi dalam kewirausahaan sehingga pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan usahanya ditambah dengan banyaknya produk-produk luar yang masuk dengan kualitas produk sama dengan harga yang lebih murah.
Memberikan bimbingan, pelatihan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dari mulai kualitas, kuantitas bahkan sampai kepemasaran produk
Memfasilitasi pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya melalui event-event pameran ataupun dengan ataupun dengan pemasaran Online dengan mamanfaatkan sosialmedia bahkan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan lainnya seperti misalnya pusat oleh-oleh maupun melalui mini market-mini market yang sudah banyak tersebar disetiap daerah
5 Masih banyak pengurus koperasi dalam pembuatan/penyajian laporannya belum sesuai dengan pengelolaan manajemen perkoperasian dan masih bersifat manual karena tidak tersedianya sarana dan prasarana teknologi ataupun kurang memehami pemanfaatan teknologi, hal ini masih ditemukan laporan koperasi yang berbeda-beda.
Memberikan bimbingan, pelatihan serta pendampingan terhadap pengurus dalam membuat laporan koperasi dengan memanfaatkan teknologi walaupun sifatnya sederhan.
6 Kurangnya keakuratan data koperasi yang ada, hal ini terjadi tidak adanya informasi tentang keeradaan koperasi tersebur baik status ataupun pengurus koperasi.
Membuat sistem atau formula untuk pendataan koperasi seperti menyusun kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak seperti pemrintaha kecamatan dan pemerintahan desa.
No Permasalahan Solusi
7 Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk berkoperasi dan masih banyaknya masyarakat dalam memeperolah modal usaha melalui perbankan walaupun dengan persyaratan yang sulit dan bunga yang tinggi ataupun dengan lembaga keuangan lainnya dengan persyaratan mudah tetapi dengan bunga tinggi.
Memberikan sosialisasi pemahaman tentang perkoperasian kepada masyarakat, aparatur serta pelaku UMKM.
8 Masih adanya koperasi yang tidak aktif, hal ini terjadi karena adanya anggotan koperasi yang tidak bisa mengembalikan/menyicil kembali pinjamannya ataupun pengurus koperasi yang tidak bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas sebagai pengurus.
Memberikan pemahaman tentang perkoperasian bahwa koperasi dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong yang dibangun dari dan untuk anggota.
Sumber : DISKOPERINDAG Kab. Bandung, Tahun2016
URUSAN PENANAMAN MODAL
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP), dengan anggaran sebesar Rp3.664.000.000 dan terealisasi sebesar Rp3.456.380.869 atau 94,33%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program yang terdiri dari 10 kegiatan, 1 sasaran : Meningkatnya Investasi, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel4.53
Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.16.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2.189.000.000
2.008.922.869
Persentase Pemohon izin yang diproses
Nilai Investasi
100%
6,7Trilyun
100%
8,175 Trilyun
BPMP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Jumlah Investor
83 Investor
104 Investor
1.16.15.06
Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang PM dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
405.000.000
365.576.500 Jumlah lelang Investasi,
Jumlah Semiloka Pola Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha CSR,
Jumlah Fasilitasi Kerjasama UMKM Antar Daerah,
Jumlah Data Realisasi Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha dalam Bentuk CSR
1Paket Lelang Investasi,
1 kali Semiloka Pola Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha dalam Bentuk CSR,
Fasilitasi Kerjasama UMKM Antar Daerah
1 Data Realisasi Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha dalam Bentuk CSR
1Paket Lelang Investasi,
1 Data Realisasi Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha dalam Bentuk CSR,
Fasilitasi Kerjasama UMKM Antar Daerah.
(Semiloka Pola Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha dalam Bentuk CSR tidak terealisasi karena adanya efisiensi pada BPMP).
BPMP
1.16.15. Peningkatan kegiatan
470.000.000
458.444.000 Jumlah Laporan
100 Buku Laporan
100 Buku Laporan
BPMP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
08 pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
PerkembanganPenanaman Modal dan Realisasi Investasi,
Jumlah Buku Petunjuk LKPM,
Jumlah Kegiatan Pemantuan dan Pembinaan Penanaman Modal,
jumlah Sosialisasi LKPM dan Workshop LKPM online dan SPIPISE
Perkembangan PM dan Realisasi Investasi,
200 Buku Petunjuk LKPM,
100 Perusahaan PMA/PMDN, 1 Kali Sosialisasi LKPM,
1 Kali Workshop LKPM online dan SPIPISE
Perkembangan PM dan Realisasi Investasi,
200 Buku Petunjuk LKPM,
100 Perusahaan PMA/PMDN,
1 Kali Sosialisasi LKPM, 1 Kali Workshop LKPM online dan SPIPISE
1.16.15.09
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
100.000.000
99.997.069 Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah
1 Kali sosialisasi Peraturan Daerah
1 Kali sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 tentang PTSP dan diskusi publik penyempurnaan draft perbup Bandung tentang
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
penyederhanaan perizinan di kab. Bandung
1.16.15.10
Kegiatan penyelenggaraanpameran investasi
1.164.000.000
1.062.068.800
Jumlah Pameran Peluang Investasi dan Perijinan di Kabupaten Bandung melalui Media Pameran dan Elektronik
5 kali Pameran Investasi dan 1 kali promosi peluang Investasi ke Luar Negeri:
1 Kali Pameran AITIS,
1 Kali Pameran Senggigi Expo,
1 Kali PameranHari jadi Kab. Bandung,
1 Kali PameranHari Jadi Prov. Jawa Barat,
1 Kali Pameran Bandung Expo dan
5 kali Pameran Investasi dan 1 kali promosi peluang Investasi ke Luar Negeri:
Pameran HUT Kab.Bandung 21-24 April 2016 di BALE RAME SABILULUNGAN
Pameran APKASI 5-7 mei 2016 di JI EXPO Kemayoran Jakarta
Pameran SENGGIGI EXPO 4-7 Agustus di Senggigi square lombok NTD
Pameran De Syukron ke 6
BPMP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 Kali Promosi Peluang Investasi di Kabupaten Bandung ke Luar Negeri
HUT PROV JABAR ke 71 tanggal1-3 September 2016 di area Gd. Sate Bandung.
Pameran PON XIX tanggal 17-29 September 2016 di area parker Stadion Si Jalak Harupat
Promosi peluang investasi keluar Negeri (Soeul Korea Selatan)
1.16.15.11
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
50.000.000 22.836.500 Jumlah Dokumen Kinerja Perijinan dan Penanaman Modal melalui Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dan
1 Dokumen Kinerja Perijinan Hasil Monitoring Perijinan dan Penanaman Modal,
1 Dokumen Proceding Kinerja
1 Dokumen Kinerja Perijinan Hasil Monitoring Perijinan dan Penanaman Modal,
1 Dokumen Procedingb Kinerja
BPMP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Penanaman Modal
1.16.16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi
1.170.000.000
1.146.194.000
Jumlah Izin yang diterbitkan
Nilai Investasi
Jumlah Investor
5.200;
6,7 Trilyun
83 Investor
6.793
8,175 Trilyun
104 Investor
BPMP
1.16.16.01
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas Insfrastruktur
450.000.000
433.189.000 Jumlah Kajian Terhadap Revisi Perda No.23/2011 tentang Izin Gangguan,
Kajian tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Perijinan Industri
Perbup Perda Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Bandung
1 Buah Kajian Naskah Akademik thd Perda No. 23/2011 Ttg Izin Gangguan,
1 Buah Kajian Naskah Akademik ttg Perubahan Perda No. 12 Thn 2011 Ttg Perijinan Industri dan
1 buah Draft Perbup
1 Buah Kajian Naskah Akademik thd Perda No. 23/2011 Ttg Izin Gangguan,
1 Buah Kajian Naskah Akademik ttg Perubahn Perda No. 12 Thn 2011 Ttg Perijinan Industri dan
1 buah Draft Perbup Penyelenggaraan PTSP di Kab. Bandung
BPMP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Penyelenggaraan PTSP di Kab. Bandung
1.16.16.03
Kegiatan
Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal
200.000.000
196.566.500 Jumlah Draft Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung
1 buah Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung
1 buah Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung
BPMP
1.16.16.04
Kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal
200.000.000
196.885.000 Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Penyelenggaraan Penanaman modal Daerah
1 buah PengembanganSistem Aplikasi Penyelenggaraan Penanaman modal Daerah
1 buah Pengembangan Sistem Aplikasi Penyelenggaraan Penanaman modal Daerah
BPMP
1.16.16.06
Kegiatan
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan
Peningkatan Pelayaan Penanaman Modal
320.000.000
319.553.500 Jumlah Pelaksanaan Peninjauan lokasi dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan
178 Peninjauan Lokasi, 82 kali rapat koordinasi, 12 kali konsultasi, 42 jenis perijinan, dan 1 dokumen
178 Peninjauan Lokasi, 82 kali rapat koordinasi, 12 kali konsultasi, 42 jenis perijinan, dan 1 dokumen
BPMP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA SKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
IKM PTSP IKM PTSP
1.16.17 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
305.000.000
301.264.00 Jumlah Potensi sumberdaya Investasi di Kabupaten Bandung
Nilai Investasi
16 Jenis Bidang Usaha
6,2 trilyun
16 Jenis Bidang Usaha
8,175 Trilyun
BPMP
1.16.17.01
Kajian potensi sumberdaya yang terkait investasi
305.000.000
301.264.00 Jumlah kajian Profil Investasi sektor Agro Wisata,
Kelayakan Investasi Industri Agro,
Kajian Data base Peluang Investasi
3 Buah dokumen Kajian
3 buah dokumen kajian;
Kajian Profil Investasi sektor Agro Wisata,
Kelayakan Investasi Industri Agro,
Kajian Data base Peluang Investasi
BPMP
JUMLAH 3.664.000.000
3.456.380.869
Sumber : BPMP Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Tersusunnya 1 (satu) paket lelang investasi, 1 Data dan fasilitasi Kerjasama :
1 Paket Lelang Investasi.
1 Data Realisasi Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Dunia Usaha dalam Bentuk CSR.
Fasilitasi Kerjasama UMKM Antar Daerah
Terlaksananya dan tersusunnya :
100 Buku laporan LKPM, 100 CD LKPM,100 CD realisasi investasi, 100 buah perlengkapan sosialisasi dan 2 spanduk sosialisasi.
Sosialisasi LKPM terhadap 100 perwakilan perusahaan PMA/PMDN pada tanggal 19 Mei 2016 di sutan Raja Hotel Kabupaten Bandung.
Workshop LKPM online terhadap 100 perwakilan perusahaan PMA/PMDN pada tanggal 15 september 2016 di sutan Raja Hotel Kabupaten Bandung.
Koordinasi ke BKPM RI Jakarta, BPMPT Provinsi Jawa Barat, terkait dengan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.
buku basis data Realisasi Investasi berdasarkan sektor primer sekunder, dan tersier di kabupaten Bandung tahun 2016.
1 buah laporan perkembangan Penanaman Modal dan realisasi investasi triwulan I, II, III dan IV tahun 2016.
Terlaksananya1 kali sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 tentang PTSP dan diskusi publik penyempurnaan draft perbup Bandung tentang penyederhanaan perizinan di kab. Bandung dalm upaya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dalam Pelayanan Publik (1 kali kegiatan, 50 orang)
Terlaksananya 5 kali Pameran Investasi dan 1 kali promosi peluang Investasi ke Luar Negeri:
Pameran HUT Kab.Bandung 21-24 April 2016 di BALE RAME SABILULUNGAN
Pameran APKASI 5-7 mei 2016 di JI EXPO Kemayoran Jakarta.
Pameran SENGGIGI EXPO 4-7 Agustus di Senggigi square lombok NTB.
Pameran De Syukronke 6 HUT PROV JABAR ke 71 tanggal1-3 September 2016 di area Gd. SateBandung.
Pameran PON XIX tanggal 17-29 September 2016 di area parker Stadion Si Jalak Harupat.
Promosi peluang investasi keluar Negeri (Soeul Korea Selatan).
Terlaksanaya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tehadap kinerja program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan.
Tersusunnya Kajian yang terdiri dari :
1 Buah Kajian Naskah Akademik thd Perda No. 23/2011 Ttg Izin Gangguan.
1 Buah Kajian Naskah Akademik ttg Perubahan Perda No. 12 Thn 2011 Ttg Perijinan Industri.
1 buah Draft Perbup Penyelenggaraan PTSP di Kab. Bandung.
Tersedianya Kebijakan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Bandung.
Tersedianya 1 (satu) buah Sistem Aplikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Meningkatnya Pelayanan Perijinan, Nilai Investasi dan Index Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perijinan di Kabupaten Bandung.
Tersusunya Buku Kajian yang terdiri dari :
1 Buku kajian Profil Investasi sektor Agro Wisata
1 kajian kelayakan Investasi Industri Agro
1 Kajian Data base Peluang Investasi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.54
Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Bandung.
Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang konfrehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
3. Proyek-proyek yang di tawarkan / di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor
4. Belum optimal proses pelayanan PPTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP karena kewenangan perlengkapan persyaratan perizinan ada pada SKPD
Melakukan koordinasi kepada SKPD pengolah rekomendasi untuk mempedomani SOP PPTSP dalam
No. Permasalahan Solusi
pemberi rekomondasi memproses rekomendasi
5. Belum semua investor membuat laporan / LKPM melalui kepala BPMP.
Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap investor tentang pentingnya membuat LKPM.
6. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi
Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan dan persyaratan perijinan kepada insvestor dan insvestor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Bandung
7. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
Melakukan sosialisasi melalui apparat kewilayahan beserta masyarakat
Sumber : BPMP Kab. Bandung, Tahun 2016.
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) dan 31 SKPD Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.936.025,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 126.801.009.059,00,- atau 95,90%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program yang terdiri dari. 29 kegiatan, dan 1 sasaran : Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal, dengan rincian sebagai berikut :
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125.776.889.475,- dan terealisasi sebesar Rp 121.300.132.514,- atau 99,56 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 Program dan terdiri dari 23 Kegiatan, dan Sasaran : Meningkatknya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.55
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.587.370.000 1.534.776.991 Dispopar
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
474.000.000 472.700.000 Pengukuhan anggota marching band peserta 150 orang
150 org 150 org Dispopar
1.18.16.02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
200.000.000 200.000.000 Diklat pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, peserta 140 orang
140 org 140 org Dispopar
1.18.16.04
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
196.000.000 172.900.000 -Upacara Hari Sumpah pemuda, -Temu wicara kepemudaan
1 keg. 1 keg. Dispopar
1.18.16.05
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
200.000.000 181.865.900 Penyuluhan pencegahan narkoba sebanyak 350 peserta
350 peserta
350 peserta
Dispopar
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
15.750.000 15.750.000 Persentase pemuda yang mengikuti sosialisasi kepemudaan
100% 100% KECAMATAN CILEUNYI
1.18.16.01
Pembinaan organisasi
19.750.000 19.750.000 Terbinanya organisasi
1 Kegiata
1 Kegiata
KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kepemudaan kepemudaan n n CILENGKRANG
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
12.000.000 12.000.000 Jumlah pembinaan dan koordinasi (terbinanya organisasi kepemudaan)
1 kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
14.700.000 14.700.000 Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan tingkat Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
32.700.000 32.700.000 Penyuluhan/sosialisasi terhadap organisi kepemudaan tingkat kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
11.000.000 11.000.000 Jumlah peserta pembinaan pemuda (tahun)
1 Tahun 1 Tahun KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
19.600.000 19.150.000 Terbinanya Organisasi Kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.18.16.05
Penyuluhan pencegahan penggunaan
24.750.000 24.750.000 Terlaksananya pembinaan dan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PANGALEN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
narkoba dikalangan generasi
penyuluhan kepada organisasi kepemudaan dalam penyalah gunaan narkoba
GAN
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
19.500.000 19.500.000 Terbinanya organisasi kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
7.200.000 7.200.000 Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
15.000.000 14.968.091 Terlaksananya sosialisasi pembinan organisasi kepemudaan karang taruna
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.18.16.07
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
10.000.000 10.000.000 Sosialisasi pembinaan organisasi kepemudaan pelopor keamanan lingkungan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
10.000.000 10.000.000 Pembinaan organisasi kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
17.450.000 17.450.000 Jumlah peserta pembinaan
240 Orang
240 Orang
KECAMATAN CIKANCUN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pemuda olahraga
G
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
24.500.000 24.500.000 Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
20.000.000 20.000.000 Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan tingkat Kecamatan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN PACET
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
11.000.000 10.423.000 Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
40.400.000 40.300.000 Terciptanya anggota karang taruna desa yang berperan aktif di masyarakat
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MAJALAYA
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
34.825.000 34.825.000 Jumlah
Sosialisasi
organisasi kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
30.000.000 21.100.000 Terbinanya organisasi kepemudaan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PASEH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
31.000.000 31.000.000 Jumlah pembinaan pemuda
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
24.500.000 24.500.000 Terlaksananya pembinaan olahraga kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
9.995.000 9.995.000 Terciptanya anggota karang taruna desa yang berperan aktif di masyarakat
30 orang
30 orang
KECAMATAN RANCABALI
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
20.750.000 20.750.000 Jumlah kegiatan sosialisasi organisasi kepemudaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
16.900.000 16.900.000 Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan
140 orang
140 orang
KECAMATAN CANGKUANG
1.18.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
24.100.000 24.100.000 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna
75% 75% KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.18.17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan
84.300.000 84.190.000
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Hidup Pemuda
1.18.17.02
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
16.250.000 16.250.000 Terlaksananya kegiatan keterampilsn bsgi pemuda
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.18.17.01
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
14.600.000 14.600.000 Terlaksananya pelatihan bagi pemuda dalam berwirausaha mandiri
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.18.17.02
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
24.650.000 24.540.000 Jumlah pelatihan keterampilan bagi pemuda
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
1.18.20.14
Pembinaan organisasi kepemudaan
23.800.000 28.800.000 Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan tingkat Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.18.19 Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga
8.853.898.937 7.977.887.439
1.18.19.03
Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
5.403.903.937 5.236.713.439 10 bidang tanah yang sudah di bebaskan dari 17 bidang
2 HA 2 HA Dispopar
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
tanah
1.18.19.04
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
2.305.143.200 1.605.571.200 Honorarium PB PON
1 kali 1 kali Dispopar
1.18.19.08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.144.851.800 1.135.502.800 Sosialisai kegiatan pembangunan sarana prasana olahraga
- 3 kali. – 62peserta.
- 3 kali. - 62 peserta.
Dispopar
1.18.20 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
6.233.899.000 5.846.161.425
1.18.20.01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
374.495.000 249.195.000 Kompetisi Olahraga Pelajar Dasar, Menengah (SD,SMP,MI,MTs) tingkat Kab. Bandung
420 atlet3 cabor
420 atlet3 cabor
Dispopar
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
884.198.000 848.390.000 Terkirimnya Atlet PNS dalam Kegiatan PORPEMDA
189 Atlet19 cabor
189 Atlet19 cabor
Dispopar
1.18.20.05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
397.200.000 305.348.000 Gerak jalan memperingati HUT Kabupaten Bandung dan
2 kegiatan
2 kegiatan
Dispopar
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
sosialisasi PON XIX
1.18.20.06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
910.271.000 865.476.000 Pembibitan Atlet Pelajar Untuk Kegiatan POPDA Provinsi JABAR
148 atlet10 cabor
148 atlet10 cabor
Dispopar
1.18.20.08
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
1.500.000.000 1.499.350.000 Pemberian uang kadeudeuh bagi atlet PON XIX dari Bupati Kabupaten Bandung
300 org 300 org Dispopar
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
150.000.000 148.930.000 Festival Pencak Silat sebanyak 150 atlet dan masuk ke tingkat propinsi sebanyak 13 atlet.
150 org 150 org Dispopar
1.18.20.17
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
893.325.000 881.438.250 Bintek keolahragaan
- 2 kali. - 1 kali
- 2 kali. - 1 kali
Dispopar
1.18.20.0 Pembinaan 20.825.000 17.500.000 Frekuensi 100% 84,03% KECAMATA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
4 cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan
N CILEUNYI
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
20.000.000 20.000.000 Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CILENGKRANG
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
12.000.000 12.000.000 Jumlah kegiatan pembinaan (pendataan cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan)
1 kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
12.000.000 12.000.000 Kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi (Pendataan Jumlah cabang olahraga yang berkembang di masyarakat )
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
33.800.000 33.800.000 Terselenggaranya pembinaan olahraga prestasi tingkat
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Kecamatan
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
25.000.000 24.500.000 Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
30.000.000 30.000.000 Pasanggiri pencak silat tingkat Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
30.000.000 30.000.000 Pembinaan Olah raga Tingkat Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
16.000.000 16.000.000 Jumlah Pembinaan ditiap Cabang Olah Raga (Tahun)
1 Tahun 1 Tahun KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
16.000.000 16.000.000 Jumlah cabang olahraga yang berkembang di masyarakat (Kegiatan)
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.18.20.06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
58.200.000 58.200.000 Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga di wilayah
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KEC. KATAPA-NG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kecamatan katapang
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
19.400.000 19.400.000 Terselenggaranya Pembinaan cabang Olah Raga prestasi di Tingkat Daerah.
2 cabor 2 cabor KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
24.450.000 24.450.000 Terselenggaranya Pembinaan cabang Olah Raga yang berkembang di Masyarakat.
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
4.255.000 4.255.000 Terlaksananya pembinaan canag olah raga berprestasi di Tingkat Daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
- - Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan tingkat Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang
18.200.000 8.950.000 Terlaksananya Pembinaan Olahraga dan keikutsertaan
4 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dimasyarakat lomba-lomba cabang olah raga
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
25.025.000 25.025.000 Pelaksanaan pembinaan cabang olah raga di lingkup Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
10.025.000 10.025.000 Pelaksanaan pembinaan cabang olah raga di lingkup Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
21.150.000 21.150.000 Terbinanya cabang olah raga prestasi di daerah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
24.550.000 24.550.000 Terbinanya olah raga yang berkembang di Masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Pembinaan fasilitas cabang olah raga pencak silat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga
10.000.000 10.000.000 Fasilitasi pembinaan cabang olah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKE
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
prestasi ditingkat daerah
raga tingkat kecamatan
K
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
10.000.000 9.100.000 Fasilitasi pembinaan cabang olah raga tingkat kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
24.450.000 24.450.000 Jumlah Pembinaan cabang olah raga
1 kali Pembinaan cabang olah raga
1 kali Pembinaan cabang olah raga
KECAMATAN CIKANCUNG
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
23.200.000 23.200.000 Jumlah Pembinaan cabang olah raga yang berkembang di masyarakat
1 kali Pembinaan 2 klub cabang olah raga
1 kali Pembinaan 2 klub cabang olah raga
KECAMATAN CIKANCUNG
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
34.250.000 34.250.000 Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakan olah raga
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
23.300.000 23.299.925 Terbinanya olah raga yang berkembang di masyarakat
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga
30.000.000 30.000.000 Terlaksananya pembinaan dan
4 cabang
4 cabang
KECAMATAN PACET
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
prestasi ditingkat daerah
pemasyarakatan olah raga
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
25.000.000 24.068.750 Terbinannya olah raga yang berkembang di masyarakat
4 cabang
4 cabang
KECAMATAN PACET
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
11.000.000 10.358.000 Jumlah Kegiatan cabang olah raga prestasi di tingkat kecamatan
4 kegiatan
4 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
11.000.000 10.210.000 Jumlah Kegiatan pembinaan cabang olah raga yang berkembang di masyarakat
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
30.000.000 29.995.000 Jumlah Pembinaan cabang olah raga berprestasi di daerah
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
24.500.000 24.500.000 Terlaksananya Pembinaan terhadap cabang olah raga berprestasi di daerah
3 Cabang Olah raga
3 Cabang Olah raga
KECAMATAN IBUN
1.18.20.1 Pembinaan 24.500.000 24.500.000 Terlaksananya 3 3 KECAMATA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
4 olahraga yang berkembang dimasyarakat
Pembinaan terhadap cabang olah raga berprestasi di masyarakat
Cabang Olah raga
Cabang Olah raga
N IBUN
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
30.000.000 - Pembinaan cabang olah raga berprestasi di daerah
1 kegiatan
- KECAMATAN PASEH
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
30.000.000 - Pembinaan cabang olah raga berprestasi di daerah
1 kegiatan
- KECAMATAN PASEH
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
32.250.000 32.250.000 Jumlah Pembinaan cabang olah raga berprestasi yang dibina
4 cabang
4 cabang
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
28.250.000 28.250.000 Jumlah cabang Pembinaan olah raga bberkembang yang dibina
4 cabang
4 cabang
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
23.250.000 23.250.000 Terlaksananya pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat
10 Desa 10 Desa KECAMATAN PASIR JAMBU
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
33.250.000 33.250.000 Terlaksananya pembinaan cabang lahraga yang berkembang di masyarakat
7 Jenis 7 Jenis KECAMATAN PASIR JAMBU
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
23.000.000 23.000.000 Terlaksananya pembinaan olahraga berprestasi
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
23.000.000 23.000.000 Terlaksananya pembinaaan olah raga berprestasi
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
9.840.000 9.807.500 Terlaksananya kegiatan lomba olahraga prestasi cabang olahraga sepakbola
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
34.210.000 34.210.000 Terlaksananya lomba senam dan gerak jalan tingkat kecamatan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi
20.750.000 20.750.000 Jumlah Pembinaan cabang olah raga
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
ditingkat daerah
berprestasi di daerah
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
20.750.000 20.750.000 Jumlah Pembinaan cabang olah raga berprestasi di daerah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
47.775.000 47.775.000 Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
33.150.000 33.150.000 Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.18.20.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
17.855.000 17.855.000 Peningkatan Peranserta Cabang Olahraga di Tingkat Kecamatan
80% 80% KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.18.20.14
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
10.000.000 10.000.000 Peningkatan Peran Serta Cabang Olah Raga di Tingkat Daerah
80% 100% KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.18.21 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
111.743.501.538
108.440.321.125
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Olahraga
1.18.21.01
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
200.000.000 198.232.000 Tersedianya lapangan sarana prasarana olahraga yang memadai
1 Buah 1 Buah Dispopar
1.18.21.02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
12.987.574.313
11.487.429.500
Paket jasa pengamanan, 1 paket peresmian gedung, 1 kajian DED
1 paket. 1 paket Dispopar
1.18.21.05
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
599.900.000 597.077.000 2 kegiatan sosialisasi dan 3 paket pengembangan WEB.
2 kegiatan- 3 paket
- 2 kegiatan- 3 paket
Dispopar
1.18.21.07
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
2.409.946.900 2.233.385.050 1 paket perbaikan kontrol breaker, 7 alat listrik, 20 alat kebersihan,
1 paket. 1 paket Dispopar
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
280 ltr bensin. 8 jenis obat dan pupuk serta honorarium pegawai.
1.18.21.09
Pemeliharaan sarpras PON venue volley indoor, angkat berat, panahan, hockey outdoor (Bangub)
4.000.000.000 3.204.624.000 1 paket belanja mebeulair & 11 paket perbaikan & p[emasangan Sarpras olah raga.
12 paket 12 paket
Dispopar
1.18.21.10
Optimalisasi venue polo air dikabupaten bandung (Bangub)
16.000.000.000
15.643.496.000
Pembangunan tutup tribun venue polo air
1 paket 1 paket Dispopar
1.18.21.12
Rehabilitasi sarpras stadion si jalak harupat dalam rangka upacara pembukaan dan penutupan PON 2016 (Bangub)
63.732.320.275
63.453.032.275
1paket vidio visual, pembangunan PJU, 2 paket pembangunan dan rehab Sarpras olah raga, & 1 paket pemasangan jaringan air bersih serta 1 paket penataan
1 paket 1 paket Dispopar
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
tanam.
1.18.21.13
Optimalisasi venue softball putra (Bangub)
4.780.000.000 4.675.554.000 - Pembangunan dan pengadaan lampu lapangan softball .
- Rehab atap gedung dan perbaikan gedung softball.
- pembangunan lapang latihan.
1 paket 1 paket Dispopar
1.18.21.14
Rehabilitasi jalan lingkungan SOR si jalak harupat
6.033.760.650 6.003.922.100 SOR Jalak Harupat.
1 paket 1 paket Dispopar
Jumlah 128.502.969.475
123.883.336.980
Sumber : Dispopar dan SKPD Kecamatan, Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Meningkatnya prestasi olahraga Pelajar, SD, SMP dan SMA dan pelaku olahraga PNS maupun umum di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi, Nasional maupun Internasional, serta meningkatnya peran serta kepemuda dalam peningkatan baik secara program maupun kegiatan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten.
Pemeliharaan dan Pembangunan sarana dan prasarana Venue-venue yang ada di kawasan SOR Si Jalak Harupat dalam menunjang kegiatan Pekan Olah Raga (PON) XIX Tahun2016.
Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan para atlet baik dari segi sarana dan prasarana
Memberikan penghargaan berupa bonus terhadap atlit-atlit yang berasal dari Kabupaten Bandung yang berprestasi baik yang meraih medali emas, perak maupun perunggu pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke. XIX.
Koordinasi antar SKPD di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat berjalan dengan baik
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan penyelenggaraan pertandingan olahraga baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi sehingga menghasilkan atlet-atlit yang berprestasi.
Tabel 4.56
Permasalahan dan Solusi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1 Belum tersedianya gedung yang representatif dalam menunjang pemberdayaan kepemudaan.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat menfasilitasi pembangunan gedung-gedung bagi kepemudaan guna menunjang berbagai kegiatan kepemudaan.
2 Jumlah pembinaan usia pemuda (16 s/d 30 tahun) belum dapat mencapai target jumlah usia kepemudaan.
Di tingkatkannya program-program yang mengendalikan pembinaan usia kepemudaan (16 s/d 30 tahun)
3 Kurang optimalnya pembinaan atlet usia dini mengingat usia dini merupakan usia permasalahan dan pembibitan olah raga serta perlu peningkatan kualitas sumber cabang olahraga antusias guru olahraga/ pelatihsekolah tingkat SD, SMP dan anak usia dini untuk di berikan pemahaman mengenai cara kepelatihan yang benar
Perlu peningkatan pembinaan bagi para atlet usia dini dan dorongan dari pihak terkait Sosialisasi bagi para guru/ pelatih tingkat SD dan SMP, anak usia dini tentang tata cara kepelatihan dalam bidang olahraga
4 Kurangnya minat olahraga pada anak-anak usia dini di sekolah-sekolah
Di sekolah-sekolah diadakan perlombaan keolahragaan untuk menarik minat anak didiknya mencintai dan mengikuti
No. Permasalahan Solusi
perlombaan ke tingkat yang lebih tinggi
5 Terbatasnya sarana prasarana olahraga di masyarakat.
Diadakan kegiatan pembanguna/ rehabilitasi sarana dan prasarana keolahragaan dikecamatan-kecamatan Kabupaten Bandung.
6 Terdapatnya kegiatan pengadaan tanah yang tidak terserap sehingga tidak ada realisasi anggarannya.
Tahapan pengadaaan tanah sedang di tempuh maka di buat surat permohonan luncuran anggaran pengadaan tanah untuk tahun 2016, yang di awali dengan sosialisasi harga tanah oleh pihak desa dan pemilik tanah.
7 Terdapatnya kegiatan pengadaan tanah yang tidak terserap sehingga tidak ada realisasi anggarannya.
Tahapan pengadaaan tanah sedang di tempuh maka di buat surat permohonan luncuran anggaran pengadaan tanah untuk tahun 2016, yang diawali dengan sosialisasi harga tanah oleh pihak desa dan pemilik tanah.
Sumber : Dispopar Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN STATISTIK
Urusan Statistik berkaitan erat dengan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan informasi serta bahan perencanaan berikutnya dan dapat dijadikan ukurun keberhasilan pembangunan.
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan anggaran sebesar Rp.408.903.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 381.592.377,00,- atau 93.32%. Urusan Statistik dilaksanakan untuk memenuhi sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Pemenuhan Data Dan Informasi. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 2 kegiatan, 1 sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.57
Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.23.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
408.903.000
381.592.377
Implementasi Produk Statistik Terhadap Penyusunan Perencanaan
100% 100%
1.23.15.02
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
74.250.000 60.343.900
Jumlah dokumen laporan sosialisasi satu data pembangunan Kabupaten Bandung
6 Eks 6 Eks
Bappeda
1.23.15.06
Pengolahan, updating dan analisis data sistem informasi pembangunan daerah
334.653.000
321.248.477
Jumlah Buku Updating SIPD 2016, Data SIPD Kewilayahan, Buku Profil Kab. Bandung dan Data Profil Kegiatan SKPD Per Kecamatan
4 Dokumen
4 Dokumen
Bappeda
Jumlah408.903.000
381.592.377
Sumber : BAPPEDA Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah :
Dokumen Profil Kegiatan kewilayahan tahun 2016
Dokumen SIPD Kabupaten Bandung Tahun 2016
Dokumen SIPD Kewilayahan kecamatan tahun 2016
Buku Saku Data Profil Kabupaten Bandung Tahun 2016.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.58
Permasalahan dan Solusi Urusan Statistik
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Tidak terlaksananya Kerjasama dengan BPS dalam penyusunan Dokumen APE dan APS Kabupaten Bandung Tahun 2016
Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dan dicarikan solusi terbaik agar pelaksanaan kerjasama dapat terlaksana pada tahun 2017
Sumber : Bappeda Kab. Bandung, Tahun 2016
4.2.15 URUSAN KEBUDAYAAN
Urusan kebudayaan merupakan urusan strategis menyangkut pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam ikut serta meningkatkan kesadaran dan kecintaan budaya sunda serta pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya dengan ketahanan budaya masyarakat di Kabupaten Bandung.
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) dan SKPD Kecamatan Kutawaringin dan Katapang, dengan anggaran sebesar Rp.12.607.603.400,00,- dan terealisasi sebesar Rp.11.923.835.525,00,-atau 94,58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 20 kegiatan 1 sasaran : Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.59
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
5.281.703.400
4.905.577.400
Disdikbud
1.17.15.01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2.338.460.000
2.327.718.600
Terlaksananya Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
4 Kegiatan Pasanggiri, Paduan suara, kaulinan urang lembur dan festival Kain
4 Kegiatan Pasanggiri, Paduan suara, kaulinan urang lembur dan festival Kain
Disdikbud
1.17.15.03
Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
70.000.000 70.000.000 Terlaksananya penyusunan kegiatan budaya lokal daerah Kabupaten Bandung
20 orang kegiatan rapat penelaahan Badan Pengelolaan sarana kawasan budaya (3 kali) dan 19 orang Kungker ke Yogyakarta
20 orang kegiatan rapat penelaahan Badan Pengelolaan sarana kawasan budaya (3 kali) dan 19 orang Kungker ke Yogyakarta
Disdikbud
1.17.15.05
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya
220.000.000 220.000.000 Terselenggaranya pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang seni
Kegiatan rapat,jasa 5 orang pelaku seni dan 1 kegiatan budaya
Kegiatan rapat,jasa 5 orang pelaku seni dan 1 kegiatan budaya
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
budaya dan terselenggaranya budaya religi
religius religius
1.17.15.09
Pengembangan sarana kebudayaan
734.500.000 420.500.000 Tercapainya prosentase pengembangan sarana kebudayaan di Kabupaten Bandung
8 Rumah Adat
4 Rumah Adat
Disdikbud
1.17.15.11
Sarana dan prasarana gedung kesenian
30.000.000 25.403.000 Terlaksananya pengadaan sarana prasarana (pagar) Gedung kesenian (Sabilulungan) Kabupaten Bandung
1 kegiatan
1 Kegiata, pindah kode belanja
Disdikbud
1.17.15.17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Science Centre
252.717.500 249.117.500 Terwujudnya sarana prasarana Gedung Science Centree
Pengadaan Hologram (Aplikasi Augmented reality struture human body
Pengadaan Hologram (Aplikasi Augmented reality struture human body
Disdikbud
1.17.15.20
Pemeliharaan kawasan gedung budaya sabilulungan
796.910.900 771.749.200 Terlaksananya renovasi Gedung Sabilulungan dan pembelian
1 kegiatan , pengadaan hiasan interior
1 kegiatan , pengadaan hiasan interior
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
patung meong untuk Gedung Budaya Sabilulungan
gedung gedung
1.17.15.21
Buku promosi potensi seni dan budaya kabupaten bandung
193.200.000 193.193.000 Tersedianya dokumentasi dan informasi secara cetak maupun secara elektronik
750 set penyusunan buku promosi potensi seni
750 set penyusunan buku promosi potensi seni
Disdikbud
1.17.15.22
Pemeliharaan kawasan gedung science centre
245.915.000 243.917.100 Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Gedung Science Centree
1 Paket o Disdikbud
1.17.15.23
Pembangunan toilet plaza kesenian
200.000.000 187.953.000 Terwujudnya kelengkapan Sarana dan prasarana Plaza (Dome Balerame)
1 Pekerjaan
1 Pekerjaan
Disdikbud
1.17.15.16
Rehabilitasi gedung juang
200.000.000 196.026.000 Jumlah kegiatan rehabilitas bangunan
1 paket 1 paket Dispertasih
1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.991.050.000
4.796.962.000
1.17.16. Fasilitasi 194.000.000 193.267.700 Tercetaknya 2.926 2.926 Disdikbu
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
01 partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Buku penunjang Sejarah Lokal Kabupaten Bandung dalam rangka Implementasi Kurikulum Muatan Lokal sekarah dan budaya Kabupaten Bandung
Buku Buku d
1.17.16.02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
155.000.000 154.019.900 Tersusunnya Buku Budaya Kabupaten Bandung untuk SD dan tercetaknya Buku penunjang Sejarah Lokal Kabupaten Bandung untuk SD
1.815 Buku
1.815 Buku
Disdikbud
1.17.16.04
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
399.200.000 379.856.000 Terlaksananya kegiatan Bintek untuk guru SD dalam rangka implementasi Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya
208 Orang
208 Orang
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Kabupaten Bandung utuk SD
1.17.16.05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
700.160.000 688.199.500 Terlaksananya Bintek Konservasi Cagar Budaya yang dihadiri oleh seluruh Juru pelihara se kabupaten Bandung, terlaksananya pembagian Honor Juru pelihara dan pengadaan Plang Nama Cagar Budaya
111 Juru pelihara dan 15 buah Plang Nama Cagar Budaya
111 Juru pelihara dan 15 buah Plang Nama Cagar Budaya
Disdikbud
1.17.16.07
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
266.220.000 266.220.000 Terlaksananya kegiatan napak tilas jejak pahlawan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung serta terungkapnya naskah-naskah kuno bersejarah yang ada di wilayah Kabupaten
1.000 orang
1.000 orang
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Bandung
1.17.16.10
Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
400.000.000 397.871.875 Terlaksananya kegiatan workshop untuk guru se-Kabupaten Bandung dalam upaya pembinaan kurikulum sejarah dan budaya Kab. Bandung swerta terlaksananya pengadaan buku perangkat pembelajaran SD dan Buku pedoman khusus sejarah lokal SMA/SMK/MA
100 orang dan pengadaan 2.475 buah buku
100 orang dan pengadaan 2.475 buah buku
Disdikbud
1.17.16.12
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
226.500.000 224.387.500 Tersusunnya Buku penunjang sejarah dan kepurbakalaan Kabupaten Bandung untuk SMA/SMK/MA dan
2.970 Buku
2.970 Buku
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
tercetaknya Buku Penunjang Sejarah dan Budaya Kabupaten Bandung untuk SMA/SMK/MA
1.17.16.13
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
137.000.000 137.000.000 Terlaksananya informasi sejarah dan kepurbakalaan melalui website resmi Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan serta terlaksananya pengandaan Buku wawacan Babad Kabupaten Bandung
1 kegiatan, pengadaan Buku 1.206 buah
1 kegiatan, pengadaan Buku 1.206 buah
Disdikbud
1.17.16.14
Pendukungan kebijakan sejarah dan purbakala
250.000.000 245.814.975 Tersusun Buku Penunjang Sejarah dan Budaya Kabupaten Bandung untuk SMP/MTs dan
3.070 Buku
3.070 Buku
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
tercetaknya Buku Penunjang Sejarah Lokal dan Budaya Kabupaten Bandung untuk SMP/MTs
1.17.16.15
Fasilitas alat seni
840.000.000 840.000.000 Terlaksananya Fasilitas Alat Seni bagi Sekolah di Kabupaten Bandung
40 Sekolah Negeri
40 Sekolah Negeri
Disdikbud
1.17.16.16
Sosialisasi UU cagar budaya
124.700.000 124.622.000 Terlaksananya kegiatan Sosialisasi UU Cagar Budaya dan Hak Cipta
1 kegiatan Sosialisasi UU Cagar Budaya
1 kegiatan Sosialisasi UU Cagar Budaya
Disdikbud
1.17.16.18
Sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (Kurikulum muatan lokal sejarah dan budaya kabupaten bandung)
893.880.000 830.312.550 Kegiatan Bedah Buku Tingkat Kabupaten, Lomba pemahaman Sejarah dan Budaya Kab. Bandung antar guru di 31 UPTD TK/SD, UPTD SMP. 3 Wilayah dan UPTD SMA 3 Wilayah serta
1 Kegiatan, 1 Kegiatan, percetakan Buku 3.076 Buah dan Penggandaan Buku 5.240 Buah
1 Kegiatan, 1 Kegiatan, percetakan Buku 3.076 Buah dan Penggandaan Buku 5.240 Buah
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Percetakan dan Pengadaan Buku Pedoman Umum Khusus
1.17.16.21
Pemberian dukungan kepada pelaku seni dan budaya (Pagelaran tingkat nasional)
404.390.000 315.390.000 Terlaksananya pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya
1 kegiatan
1 kegiatan
Disdikbud
1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2.319.850.000
2.206.296.125
Disdikbud
1.17.17.01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
745.000.000 730.883.000 Terlaksananya pengembangan keragaman budaya melalui alatkesenian
60 Lingkung seni
60 Lingkung seni
Disdikbud
1.17.17.04
Perkembangan keragaman budaya daerah
- - Terlaksananya penyelenggaraan pagelaran festival tingkat provinsi Jabar
Disdikbud
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Kemilau Nusantara)
1.17.17.05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
60.000.000 60.000.000 Terlaksananya penyelenggaraan pagelaran festival tingkat kabupaten dan provinsi
3 kegiatan festival
3 kegiatan festival
Disdikbud
1.17.17.08
Festival pagelaran seni tradisional
201.450.000 201.450.000 Terlaksananya Festival Pagelaran seni tradisional di Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi Jawa Barat
3 kegiatan festival
3 kegiatan festival
Disdikbud
1.17.17.09
Gelar budaya daerah
1.000.000.000
921.254.125 Terlaksananya Gelar Budaya Seni Daerah Kabupaten Bandung
121 Pagelaran
121 Pagelaran
Disdikbud
1.17.17.11
Gelar seni budaya
280.000.000 259.309.000 TerlaksananyaGelar seni budaya tingkat kabupaten Bandung
3 group 3 group Disdikbud
1.17.17.05
Penyelenggaraan festival budaya
33.400.000 33.400.000 Terselenggaranya festival kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
daerah budaya di wilayah kecamatan katapang
G
1.17.18 Program Pendidikan Non Formal
15.000.000 15.000.000 Disdikbud
1.17.18.03
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
15.000.000 15.000.000 Terlaksana rapat koordinasi kebudayaan tingkat kabupaten
80 orang rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan kebudayaan daerah se kabupaten Bandung
80 orang rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan kebudayaan daerah se kabupaten Bandung
Disdikbud
Jumlah 12.607.603.400
11.923.835.525
Sumber : Disdikbud dan Dispertasih Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat daerah
Terlaksananya penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah untuk pengelolaan kawasan budaya sabilulungan kabupaten bandung.
Terlaksananya pembuatan buku tentang potensi seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bandung.
Terlaksananya Sosialisasi UUD Cagar Budaya
Terlaksananya pemeliharaan kawasan gedung budaya sabilulungan.
Terlaksananya Gelar Budaya Daerah.
Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
Terlaksananya Pelestarian Fisik dan Kandungan/bahan pustaka termasuk naskah kuno.
Terlaksananya pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
Terlaksananya pengembangan nilai dan geografi sejarah.
Terlaksananya pengenbangan Data Base system informasi sejarah purbakala.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.60
Permasalahan dan Solusi Urusan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah masih terfokus pada sekolah
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah harus terfokus pada pengembangan lingkung seninya.
2 Sarana dan Prasarana penyelenggaraan seni dan Budaya masih kurang
Menambah pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaran seni dan budaya di wilayah Kabupaten Bandung
3 Banyak situs, naskah kuno, bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dan terdata dengan baik di wilayah Kabupaten Bandung
Melakukan pendataan dan membuat Database jumlah situs, naskah kuno, bangunan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dan melakukan pengembangan dan pemeliharaan agar situs, naskah kuno, bangunan cagar budaya dapat terpelihara dengan baik
Sumber : Disdikbud Kab. Bandung, Tahun 2016.
4.2.16 URUSAN PERPUSTAKAAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) dan Kecamatan Cimenyan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.121.828.000,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.117.247.854,00,- atau 99.59%. Urusan ini dilaksanakan untuk mendukung meningkatkan budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.61
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
1.26.21 Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
1.121.828.000
1.117.247.854
1.26.21.01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
531.610.000
531.320.000
Jumlah Pemustaka yang terlayani oleh Perputakaan
150.000
187.768 Bapapsi
1.01.21.02
Pengembangan minat dan budaya baca
33.500.000
33.500.000
Terlaksananya pembinaan bagi perpustakaan
1 Kegiatan
1
Kegiatan
KECAMATAN
CIMENYAN
1.26.21. Supervisi Jumlah 144 144 Bapapsi
03 pembinaan dan stimulasi pada perpum, perpus, perpuslah dan perpusmas
41.400.000 41.400.000 Jenis Perpustakaan yang menjadi sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi di Kab. Bandung
1.26.21.04
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
96.080.000
95.869.000
Jumlah Paket Laporan kegiatan Konsultasi,Koordinasi, Bintek Ke Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota lainnya
1 Paket
1 Paket Bapapsi
1.26.21.08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
178.650.000
175.820.854
Jumlah Keg. Sosialisasi bidang Perpustakaan
6 Keg 6 Keg Bapapsi
1.26.21.09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
240.588.000
239.338.000
Jumlah Paket Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Kab. BAndung
1 Paket
1 Paket Bapapsi
Jumlah 1.121.828.000 1.117.247.854
Sumber : Bapapsi dan Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, diantaranya adalah :
Terlayaninya pemustaka (Pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) oleh jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung sebanyak 187.768 orang pengunjung.
Bertambahnya koleksi bahan pustaka di perpustakaan Kabupaten Bandung sebanyak 22.873 judul.
Terbitnya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Terselenggaranya lomba story telling.
Terselenggaranya pameran perpustakaan nasional RI dan mendapatkan juara 1.
Terselenggaranya bedah buku “merajut” 100 0rang.
Terselenggaranya road show perpustakaan dengan jumlah 600 orang.
Terselenggaranya sosialisasi perpustakaan mengenai Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan sebanyak 150 orang.
Terselenggaranya studi banding ke perpustakaan Jogjakarta.
Terhimpunya bahan informasi (indeks artikel surat kabar/majalah, accession list, directory dan kliping) sebanyak 24 judul
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.62
Permasalahan dan Solusi Urusan Perpustakaan
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat : Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Rumah Belajar, Sudut Baca, Pojok Baca, dan lain-lain
Perlunya upaya peningkatan pembinaaan dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah.
No. Permasalahan Solusi
2 Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca.
Perlunya upaya untuk meningkatkan sumber daya pengelola melalui sosialisasi dan pelatihan/Bimtek Perputakaan
3 Belum optimalnya koordinasi dalam hal pemberdayaan perpustakaan sehinggan belum tercapai sinergitas program dan kegiatan
Koordinasi dan konsolidasi harus dioptimalkan dalam meningkatkan sinergitas program dan kegiatan dalam pengembangan dan pembinaan Perpustakaan
Sumber : Bapapsi Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN KEARSIPAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip, Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.120.943.000,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp.956.475.300,00,-atau 85.32 %. Urusan ini dilaksanakan untuk mendukung meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan, yang menjadi sasaran RPJMD 2016 sampai 2021 Kabupaten Bandung. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel4.63
Rincian Program/Urusan Kearsipan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
87.900.000
86.042.500
1.24.15.02
Pengumpulan data
66.925.000
65.330.000
Jumlah Bukti Fisik (Peta, Foto, Dokumentasi
3 Berkas 3 Berkas
Bapapsi
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
/Arsip) Sejarah Pemkab Bandung
1.24.15.06
Kajian sistem administrasi kearsipan
20.975.000
20.712.500
Jumlah Dokumen Rancangan Perbup berkaitan denga tata Kearsipan
4 Dok 2 Dok Bapapsi
1.24.16 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
469.888.000
368.153.300
1.24.16.02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
120.273.000
77.865.600
Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1 Jenis 1 Jenis DPPK
1.24.16.01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
111.220.000
109.187.700
Jumlah Paket sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip Sesuai SNI
1 Paket 1 Paket Bapapsi
1.24.16.02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
73.362.500
69.675.000
Jumlah Dokumen/Arsip Statis yang ditata
6500 Rekaman
6500 Rekaman
Bapapsi
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
di depo arsip sesuai kode klasifikasi
1.24.16.03
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
165.032.500
111.425.000
Jumlah paket media dari fisik arsip menjadi sodt cofy
1 Paket 1 Paket Bapapsi
1.24.16.04
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
-
-
Bapapsi
1.24.17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
169.690.000
151.575.000
1.24.17.02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
131.690.000
116.200.000
Jumlah Gedung Bappapsi yang difumigasi dalam rangka pemerliharaan arsip
2 Gedung 2 Gedung
Bapapsi
1.24.17.03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
38.000.000 35.375.000
Jumlah Pencipta arsip yang menyimpan arsip vital secara
31 Lembaga
31 Lembaga
Bapapsi
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
khusus
1.24.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
393.465.000
350.704.500
1.24.18.02
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
298.280.000
283.799.500
Jumlah Entery data arsip ke e-arsip (Record)
5000 5000 Bapapsi
1.24.18.03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
95.185.000
66.905.000
Jumlah SDM Pengelola arsip yang memahami kearsipan
72 Orang 150 Orang
Bapapsi
Jumlah 1.120.943.000
956.475.300
Sumber : Bapapsi dan DPPK Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, diantaranya adalah :
Meningkatnya khazanah kearsipan, dengan bertambahnya bukti fisik (peta, photo, dokumen/arsip) sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu berupa peta, photo dan dokumen/arsip;
Bertambahnya regulasi kearsipan, dengan tersusunya Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Keputusan Bupati Nomor 045/Kep.498-Bapapsi/2016 tentang Kode Klarifikasi Arsip;
Tersedianya alat pemadam thermatic sebanyak 23 unit;
Tersedianya aplikasi e-arsip untuk pelaksanaan kegiatan entry data;
Terinputnya arsip surat ahli waris dalam kegiatan entry data sebanyak 6.500 record;
Tersedianya storyline Kabupaten Bandung tentang Biografi Presiden RI;
Tersediannya Film Sejarah dan Potensi Kabupaten Bandung dan Film Proses pengelolaan arsip statis menjadi arsip dinamis;
Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek Kearsipan terdiri dari OPD, Kecamatan, Kelurahan, Kepala TU SMPN dan Kepala TU TK/SD dan SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibagi menjadi 2 (dua) angkatan sebanyak 150 orang peserta;
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan arsip melalui fumigasi di 4 ruang bidang kearsipan dan 1 ruang perpustakaan;
Tersedianya 5 buah Peta, 25 Photo, 50 Berkas Dokumen/Arsip dan 2 Dokumen, arsip – arsip merupakan arsip visual yang berkaitan dengan sejarah Kabupaten Bandung;
Terlaksananya pemusnahan arsip lembaga yang dilikuidasi sebanya 35 boks terdiri dari 9335 berkas.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel4.64
Permasalahan dan Solusi Urusan Kearsipan
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
Belum tersosialisasinya Peraturan Bupati Bandung No. 43 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah, desa, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
Melaksanakan sosialisasi kearsipan secara bertahap yang salah satu materinya yaitu : Peraturan Bupati Bandung No. 43 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah, desa, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
2. Keputusan Bupati No. 3 Tahun 2003 masih digunakan sebagai dasar penomoran surat oleh petugas penerima surat padahal isi dari keputusan tersebut sudah tidak relevan.
Mensosialisasikan Keputusan Bupati No. 045/Kep.498-Bapapsi/2016 tentang Kode Klarifikasi Arsip sebagai dasar penomoran Surat.
No. Permasalahan Solusi
3. Belum maksimalnya pengamanan seluruh ruangan Depo Arsip terhadap bahaya kebakaran.
Melaksanakan pengadaan thermatic system dan APAR untuk sisa ruangan yang belum dipasang alat pengaman terhadap bahaya kebakaran.
4. Aplikasi e-Arsip yang ada, baru sebatas entry data arsip fisik, dan belum dapat mengentry arsip audio visual.
Melaksanakan pengembangan aplikasi e-Arsip yaitu penambahan modul entry data arsip audio visual dan e-Arsip offline.
5. Belum terakomodirnya seluruh potensi budaya, adat dan wisata di lingkungan Kabupaten Bandung untuk disajikan sebagai informasi dari sisi sejarah.
Melaksanakan penerbitan naskah sumber arsip dalam bentuk media terekam untuk mengakomodir sekaligus untuk menambah khasanah arsip budaya, adat dan wisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Sulitnya menemukan tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung untuk menjadi narasumber yang dapat menjelaskan mengenai sejarah yang dibutuhkan.
Mencari informasi tentang keberadaan narasumber.
7. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kearsipan untuk melaksanakan penelitian tentang sejarah.
Mengikutsertakan SDM di bidang kearsipan untuk mengikuti pelatihan tentang teknik penelusuran arsip sejarah.
8. Belum tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan pencercah arsip.
Mengusulkan pengadaan sarana pemusnahan arsip (pencercah arsip).
9. Belum adanya kesepakatan pemusnahan arsip daftar gaji/arsip keuangan.
Melaksanakan penyusunan Jadwal Retensi Arsip keuangan.
10. Belum adanya tim penilai dan pemusnah arsip.
Membentuktim penilai dan pemusnah arsip.
11. Masih banyak arsip – arsip potensi budaya, adat dan wisata yang berkaitan dengan Kabupaten Bandung yang belum terakomodir.
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga kearsipan baik di Pemerintahan Pusat maupun di Pemerintahan Daerah Lain.
Sumber : BAPAPSI Kab. Bandung, Tahun 2016
4.3 URUSAN PILIHAN
Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core comppetence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu :
Urusan Kelautan dan Perikanan;
Urusan Pariwisata;
Urusan Pertanian;
Urusan Kehutanan;
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
Urusan Perdagangan;
Urusan Industri; serta
Urusan Ketransmigrasian.
Berikut ini adalah rincian upaya-upaya, hasil/capaian serta permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2016.
4.3.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Urusan ini dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKAN) dengan anggaran sebesar Rp. 4.699.578.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.317.000.798,- atau 91,86% yang digunakan untuk melaksanakan 3 program dan 9 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.65
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM \ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
2.05.20. Program pengembangan budidaya
4.111.128.050
3.730.234.050
Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR
300 330 Disnakan
KODERING
PROGRAM \ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
perikanan pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)
Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB dan CPIB (orang)
35 48
Meningkatnya pelayanan penyediaan benih ikan berkualitas
4 4,09
2.05.20.01
Pengembangan bibit ikan unggul
499.610.000 492.676.000 Terlaksananya penyediaan benih ikan unggul di UPTD BBI (ekor)
20.448.417
20.568.120
Disnakan
2.05.20.02
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
143.016.250 142.016.250 Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan pembenihan ikan (orang)
150 150 Disnakan
2.05.20.03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
458.655.000 447.968.000 Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan (jenis kegiatan)
5 5 Disnakan
2.05.20.07
Pengendalian kesehatan dan lingkungan perikanan
240.113.800 233.138.800 Jumlah fasilitasi kegiatan pengelolaan budidaya yang
16 16 Disnakan
KODERING
PROGRAM \ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
berwawasan lingkungan (kecamatan)
2.05.20.09
Pengembangan UPTD Pembenihan Ikan ( DAK )
889.277.000 831.775.500 Jumlah sarana dan prasarana UPTD Pembenihan Ikan (UPTD)
1 1
2.05.20.10
Pengembangan Pembenihan Rakyat ( DAK )
1.641.666.000
1.345.783.500
Jumlah sarana prasarana/bangunan serta peralatan budidaya untuk UPR (lokasi)
6 6
2.05.20.11
Pengembangan Budidaya Ikan Hias ( DAK )
238.790.000 236.876.000 Jumlah sarana budidaya dan peralatan budidaya ikan hias (lokasi)
1 1
2.05.22. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
185.000.000 184.841.465 Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan
Disnakan
2.05.22.01
Kajian sistem penyuluhan perikanan
185.000.000 184.841.465 Terlaksananya kegiatan berdasarkan tujuannya yaitu : 1. Apresiasi penyuluh perikanan. 2 Pengembangan profesional Penyuluh Non Perikanan (orang)
24 24 Disnakan
2.05.23. Program Optimalisasi
403.450.000 401.925.283 Persen pelaku usaha pengolahan
11,76 23,18 Disnakan
KODERING
PROGRAM \ KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
ikan terbina (%)
2.05.23.07
Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
403.450.000 401.925.283 Jumlah fasilitasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (jenis kegiatan)
7 7 Disnakan
4.699.578.050
4.317.000.798
Sumber : Disnakan Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah sebagai berikut:
Capaian produksi benih ikan nila, mas, lele, ikan hias dan aneka ikan di UPTD Pembenihan Ikan meningkat sebesar 4,04% dari 19,8 juta ekor pada tahun 2015 menjadi 20,6 juta ekor pada tahun 2016. Produksi tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan adanya penambahan sarana prasarana instalasi pembenihan ikan di UPTD pada tahun 2016 (DAK 2016). Adapun capaian produksi benih ikan di masyarakat melebihi dari target yakni sebesar 4,92%, yaitu dari 1.615,05 juta ekor pada tahun 2015 menjadi 1.694,52 juta ekor pada tahun 2016. Sedangkan produksi ikan konsumsi pada tahun 2016 meningkat sebesar 3,97% dari tahun 2015, yakni dari 12.970,35 ton menjadi 13.485.82 ton.
Capaian produksi benih dan ikan konsumsi tersebut seiring dengan upaya fasilitasi peningkatan kapasitas usaha UPR melalui pengembangan sarana prasarana/bangunan serta peralatan budidaya untuk UPR di 6 lokasi (DAK 2016). Selain itu juga terlaksananya upaya fasilitasi pengembangan budidaya ikan hias di 1 lokasi berupa pembangunan kolam dan peralatan budidaya ikan hias;
Semakin banyaknya pelaku usaha budidaya perikanan yang teraudit untuk sertifikasi CBIB, yakni dari usulan yang hanya 19 kelompok menjadi 43 unit usaha. Selain sertifikasi CBIB, pada tahun 2016 juga dilaksanakan fasilitasi sertifikasi CPIB untuk 5 UPR;
Capaian produksi olahan ikan pada tahun 2016 sebesar 17.186,55 ton atau meningkat 1.818,08 ton (11,83%) dari tahun 2015. Salah satu faktor pendorong dari capaian tersebut adalah banyaknya kegiatan promosi produk olahan ikan yang dilaksanakan pada tahun 2016, dimana Kabupaten bandung menjadi salah satu tuan rumah kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX. Tercatat akumulasi jumlah pelaku pengolahan hasil olahan perikanan mencapai 964 RTP (65 kelompok) di tahun 2016. Selain juga, didukung dengan semakin meluasnya segmen pasar olahan hasil perikanan ke pasar modern seperti Carefour, Yogya Dept store dan lainnya.
Terfasilitasinya kegiatan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan di 16 kecamatan.
Terlaksanya bimtek penyuluh perikanan dan demplot perikanan untuk 24 penyuluh.
Tabel 4.66
Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi
di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2016
No Jenis UsahaTahun 2015
(ton)
Tahun 2016
(Ton)
Pertumbuhan
(%)
1 Kolam Air Tenang 10.205,14 12.835,40 25,77
2 Sawah 2.620,22 491,05 (81,26)
3 Perairan Umum 145,00 159,37 9,91
Jumlah 12.970,36 13.485,82 3,97
` Sumber : Disnakan Kab. Bandung, Tahun 2016
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel4.67
Permasalahan dan Solusi Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2016
Permasalahan Solusi
Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan regulasi atas UU No 23 Tahun
Permasalahan Solusi
Pemerintah Daerah khususnya dalam pasal 298 ayat (5) yang mensyaratkan penerima Hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya pemberian stimulan bantuan kepada kelompok masyarakat.
Penurunan target dan realisasi produksi minapadi;
Kualitas dan kuantitas sumber air di beberapa daerah tertentu dan waktu tertentu kurang mendukung untuk budidaya ikan mas dan nila;
Terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas air dan penyakit di tingkat pembudidaya;
Keterbatasan modal dan akses perbankan;
Fluktuasi harga tidak menentu, tergantung musim dan suplai dari daerah lain (luar Kabupaten Bandung);Daya saing produk perikanan (ikan untuk konsumsi) masing perlu ditingkatkan.
2014 tentang kelompok masyarakat penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, yakni Permendagri 14 Tahun 2016.
Peningkatan fasilitasi kegiatan minapadi;
Peningkatan upaya pemantauan kualitas daerah/kawasan budidaya perikanan; dan
Masih perlu ditingkatkannya fasilitasi dan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pembudidaya ikan dalam hal penanganan penyakit ikan dan manajemen usaha;
5) Adanya pasar ikan yang
ditangani pemerintah;
Sumber : Disnakan Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN PARIWISATA
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR), dengan anggaran sebesar Rp. 2.787.976.000,-dan terealisasi sebesar Rp.2.718.302.750,- atau 97,50%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program yang terdiri dari 8 kegiatan 1 sasaran yaitu Meningkatnya destinasi wisata , dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.68
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2 .4.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
936.850.000 898.424.500 Persentase Jumlah Kunjungan wisatawan ke Kab.Bandung
DISPOPAR
2.4.15.1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
0 0 Tersedianya perlengkapan home stay di Rw 10 desa ciburialkec. Cimenyan
1 kegiatan
- DISPOPAR
2.4.15.3 Pengembangan kerjasama promosi pariwisata
299.750.000 299.725.000 Tercapainya promosi wisata kabupaten melalui kegiatan gebyar wisata
1 kegiatan
1 kegiatan
DISPOPAR
2.4.15.5 Pelaksanaan promosi dan kepariwisataan
341.800.000 303.499.500 Tercapainya even pameran/gebyar wisata
70% 70% DISPOPAR
2.4.15.9 Pembinaan dan promosi kepariwisataan
295.300.000 295.200.000 Terlaksananya kegiatan pasanggiri mojang jajaka tingkat kabupaten
2 kegiatan
2 kegiatan
DISPOPAR
2.4.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.372.926.000
1.341.678.250
Presentase jumlah daya tarik wisatawan ke kabupaten bandung
60 Lokasi Wisata
DISPOPAR
2.4.16.1 Pengembangan 1.372.926.0 1.341.678.2 Terlaksanany 100% 98% DISPOP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
objek par\
iwisata unggulan
00 50 a kegiatan city tour ke objek wisata di bandung selatan, penyusunan masterplan pengembangan situ sipatahunan serta tersedianya petugas PIP
AR
2.4.17 Program Pengembangan Kemitraan
478.200.000 478.200.000 Presentase meningkatnya mitra kerja pariwisata
1572 Mitra Kerja
DISPOPAR
2.4.17.5 Pelaksanaan koordinasi pmbangunan kemitraan pariwisata
200.000.000 200.000.000 pelatihan bagi 50 orang pengelola desa wisata dalam pengembangan potensi wisata perdesaan
100% 100% DISPOPAR
2.4.17.7 Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
98.200.000 98.200.000 Pelatihan bagi 60 orang masyarakat sekitar daerah pariwisata dan pendukung tentang pariwisata
100% 100% DISPOPAR
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dan hospilaty
2.4.17.8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
180.000.000 180.000.000 Terlaksananya pendampingan bagi pengelola desa wisata
100% 100% DISPOPAR
JUMLAH2.787.976.000
2.718.302.750
Sumber : Dispopar Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Terpromosikannya objek wisata di kabupaten bandung
Terlaksananya even pameran gebyar wisata nusantara JCC
Terlaksananya kegiatan pasanggiri mojang jajaka tingkat kabupaten
Terlaksananya kegiatan city tour ke objek wisata di bandung selatan serta penyusunan masterplan pengembangan situ sipatahunan serta tersedianya petugas PIP
Terlaksanya pelatihan bagi pengelola desa wisata untuk pengembangan potensi wisata perdesaan
Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat sekitar daerah pariwisata serta pendukung tentang pariwisata dan hospilaty
Terlaksananya pendampingan bagi pengelola desa wisata.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.69
Permasalahan dan Solusi Urusan Pariwisata
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Belum adanya Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
Melakukan kegiatan kajian Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
2. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) Baik kualitas maupun kuantitas yang mengerti tentang pengelolaan desa wisata
Melakukan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan kepada masyarakat pengelola desa wisata untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) Baik kualitas maupun kuantitas yang mengerti tentang pengelolaan desa wisata
3. Pelaksanaan Promosi kepariwisataan masih kurang
Melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menunjang Pelaksanaan Promosi kepariwisataan
4. Masih kurangnya masterplan tentang pengembangan objek wisata unggulan
Melakukan kegiatan kajian tentang masterplan tentang pengembangan objek wisata unggulan
Sumber : Dispopar Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN PERTANIAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP), Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DISTANBUNHUT), dan Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKAN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.388.304.524,- realisasi sebesar Rp.34.691.173.761,- atau 95,34% yang digunakan untuk melaksanakan 11 program terdiri dari 57 kegiatan 2 sasaran yaitu Meningkatnya daya saing komoditas pertanian dan Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.70
Rincian Program/Kegiatan
Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2.1.15 Program Peningkatan
1.652.042.00 1.630.254.60 Meningkatnya Kualitas
100% 25%
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Kesejahteraan Petani
0 0 Kelompok Tani yang Terlibat dalam Kegiatan Agribisnis
2.1.15.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
100.000.000 98.755.000 Jumlah pelatihan budidaya dan Sekolah Lapang bagi masyarakat
3 kegiatan
3 kegiatan
Distanbunut
2.1.15.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
553.600.000 547.762.600 Terlatihnya Kelompok Tani Bidang Pertanian, Perikanan dan Perkebunan dari Aspek Budidaya HIngga Pengolahan Hasil, Terlaksananya Pameran Tingkat Kabupaten, Terlaksananya Mimbar Saresehan bagi KTNA Kabupaten Bandung
1276 orang
1276 orang
BKP3
2.1.15.2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
311.084.000 306.959.750 Terbinanya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Berbasis
220 gapoktan
220 gapoktan
BKP3
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Pertanian di Perdesaan dan Tumbuhnya Lembaga Ekonomi Perdesaan
2.1.15.3 Peningkatan kemampuan lembaga petani
587.358.000 577.120.850 Tersusunnya Programa Penyuluhan secara Sistematik untuk Memberikan Arah dan Pedoman sebagai Arah dan Pedoman sebagai Alat Pengendali Tercapainya Tujuan Penyuluhan, Tersusunnya Petani, Kelompok dan Gapoktan Berprestasi Tingkat Kabupaten Bandung, Terlaksananya Muscab HKTI dan Bintek Watan
3585 gapoktan, klpk tani, kegiatan
3583 gapoktan, klpk tani, kegiatan
BKP3
2.1.15.9 Penyebaran Informasi Penyelenggaraan
100.000.000 99.656.400 Terlaksananya Penyebaran Informasi kepada
1 Kegiatan
1 Kegiatan
BKP3
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Masyarakat tentang Keberhasilan Bidang Ketahanan Pangan
2.1.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.764.927.624
6.493.562.827
Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan Antar SKPD
31 kecamatan
7 kecamatan
2.1.16.1 Penanganan daerah rawan pangan
397.254.500 397.243.240 Terlaksananya Operasional Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
31 Kecamatan
31 Kecamatan
BKP3
2.1.16.2 Penyusunan data base potensi produksi pangan
110.000.000 109.996.000 Terlaksananya Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM-PPH) di Kabupaten Bandung, Tersosialisasikannya Produk-produk Olahan Pangan Lokal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
31 Kecamatan Potensi Produksi Pangan, Paket
31 Kecamatan Potensi Produksi Pangan, Paket
BKP3
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2.1.16.2 Penyusunan data base potensi produksi pangan
368.935.000 338.203.200 Jumlah sinkronisasi data statistik pertanian
3 kali 3 kali Distanbunut
Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan pertanian
1 kali 1 kali Distanbunut
Jumlah pelaksanaan penentuan angka ramalan/prognosa statistik tanaman pangan dan hortikultura
3 kali 3 kali Distanbunut
Jumlah Pelaksanaan penetapan angka sasaran tanaman panagn dan hortikultura
1 kali 1 kali Distanbunut
Jumlah buku profil dinas tersedia
85 Buku 85 Buku Distanbunut
Jumlah buku data pokok pertanian
12 Buku 12 Buku Distanbunut
Tersusunnya buku pintar pertanian
1 Paket 1 Paket Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2.1.16.3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
75.000.000 73.902.950 Terlaksananya Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM-PPH) di Kabupaten Bandung
31 orang, paket
31 orang, paket
BKP3
2.1.16.9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
540.000.000 539.642.300 Terlaksananya Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Bandung dalam Mendukung Raksa Desa, Tersedianya Sumber Pangan & Gizi Keluarga yang diperoleh dari Pemanfaatan Pangan
33 Kelompok Wanita Tani dan KRPL Hidroponik
33 Kelompok Wanita Tani dan KRPL Hidroponik
BKP3
2.1.16.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
433.900.000 424.068.691 Jumlah bimbingan teknis pasca panen padi
2 kali 2 kali Distanbunut
Jumlah bimbingan teknis pengolahan hasil
2 kali 2 kali Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Gerakan pasca panen
1 kali 1 kali Distanbunut
Jumlah Workshop kelembagaan petani
3 kali 3 kali Distanbunut
Jumlah sekolah lapang padi organik
8 kali 8 kali Distanbunut
2.1.16.14 Pengembangan desa mandiri pangan
113.946.000 113.946.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pematauan dan Pembinaan di Desa Mandiri Pangan
264 Orang
264 Orang
BKP3
2.1.16.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
1.520.788.000
1.458.807.385
Jumlah gerakan tanam padi dan tanam jagung
2 Kali 2 Kali Distanbunut
Jumlah gerakan panen padi dan panen jagung
2 Kali 2 Kali Distanbunut
Tersusunnya rancangan teknis GP-PTT
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Terlaksananya rakor GP-PTT
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Tersedianya diseminasi GP-
1 Kali 1 Kali Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
PTT Padi, jagung, kedelai
Bimbingan teknis jajar legowo
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Pengawasan dan pendampingan program PAJALE
1 Tahun 1 Tahun Distanbunut
Jumlah Petunjuk teknis (jarwo, GP-PTT padi, GP-PTT jagung dan pengembangan desa organik tersedia
200 Buku
200 Buku Distanbunut
Jumlah partisipasi dinas dalam kegiatan nasional
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Jumlah pertemuan SL-OPT, GP-PTT
10 Kelompok
10 Kelompok
Distanbunut
Terlaksananya peningkatan kualitas benih petani tanaman pangan
1 Kali 1 Kali Distanbunut
2.1.16.16 Pengembangan
157.500.000 147.180.000 Jumlah Bimbingan
1 kali 1 Kali Distanbun
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
diversifikasi tanaman
teknis agribisnis ubikayu
ut
Jumlah SOP, GAP, dan GHP Ubi kayu tersedia
1 buku 1 buku Distanbunut
2.1.16.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering
1.889.456.524
1.854.509.640
Terlaksananya sekolah lapang bagi kelompok tani
14 kali 14 kali Distanbunut
Pengadaan bibit florikultura untuk mendukung kegiatan pengembangan kawasan florikultura
2 komoditas
2 komoditas
Distanbunut
Pengadaan bibit buah-buahan untuk mendukung pengembangan kawasan buah
4 komoditas
4 komoditas
Distanbunut
Pengadaan pupuk untuk mendukung kegiatan pengembangan pertanian di lahan kering
1 Paket 1 Paket Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Penyediaan bahan agensi hayati untuk mendukung kegiatan klinik tanaman
3 Paket 3 Paket Distanbunut
Fasilitasi kegiatan adopsi budidaya hortikultura
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Tersusunnya buku pedoman budidaya dan pengembangan agensi hayati
250 Buku
250 Buku Distanbunut
Penyelenggaraan pelatih penangkaran benih buah-buahan
20 Peserta
20 Peserta
Distanbunut
Pelaksanaan pelatihan pertanian dengan hidroponik
15 Petugas
15 Petugas
Distanbunut
Kerjasama pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Tersusunnya standar operasional prosedur budidaya tanaman hias dan buah
2 komoditas
2 komoditas
Distanbunut
Terbangunnya infrastruktur pendukung kebun bibit hortikultura
1 unit 1 unit Distanbunut
2.1.16.20 Pengembangan perbenihan/perbibitan
373.000.000 368.772.846 Tersedianya benih padi VUB Kelas SS
1000kg 1000kg Distanbunut
Tersedianya benih padi VUB kelas ES (Label biru)
10874 kg
10874 kg Distanbunut
Terlaksanya sertifikasi benih padi label biru
9000 kg 9000 kg Distanbunut
Terlaksanya penangkaran benih padi
7 Ha 7 Ha Distanbunut
Tersedianya lori pengangkut padi
1 unit 1 unit Distanbunut
Terlaksananya pemeliharaan sumur pantek lahan sawah
12 Bulan
12 Bulan Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
UPTD (5 unit)
Tersedianya sarana produksi benih padi 7 Ha
4 Jenis 4 Jenis Distanbunut
Terlaksananya peningkatan kualitas dan mutu benih
1 Kali 1 Kali Distanbunut
2.1.16.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
74.000.000 73.954.400 Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar sesuai dengan Standar Ketentuan
8 Jenis Sampel
8 Jenis Sampel
Distanbunut
2.1.16.25 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
611.147.600 593.336.175 Tersedianya pestisida ramah lingkungan
1 paket 1 paket Distanbunut
Jumlah sosialisasi pengendalian IBK/Gup
2 kali 2 kali Distanbunut
Jumlah sosialisasi pengendalian OPT
2 kali 2 kali Distanbunut
Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan
2 kali 2 kali Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
pertanian
Terlaksananya adopsi teknologi tanaman kenaf
1 kali 1 kali Distanbunut
Terlaksananya adopsi teknologi konservasi lahan
1 kali 1 kali Distanbunut
2.1.16.38 Pengajuan Bantuan Lumbung Desa Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan (BANGUB)
50.000.000 0 Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat
1 Kelompok Lumbung Pangan
0 Kelompok Lumbung Pangan
BKP3
2.1.16.39 Pengajuan Bantuan Lumbung Desa Ds. Ciburial No. 98 Kec. Cimenyan Kab. Bandung (BANGUB)
50.000.000 0 Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan
1 Kelompok Lumbung Pangan
0 Kelompok Lumbung Pangan
BKP3
2.1.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1.913.000.000
1.878.926.605
Jumlah Unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil
49 Kelompok
0 Kelompok
Distanbunut
2.1.17.7 Promosi 1.115.000.00 1.105.031.07 Terlaksananya 2 kali 2 kali Distanbun
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
0 5 pameran tingkat provinsi
ut
Terlaksananya pameran tingkat nasional
2 kali 2 kali Distanbunut
Terlaksananya pameran kebun tematik florikultura
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Terlaksananya pameran apkasi
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Terlaksananya gebyar promosi komoditas unggulan Agro Expo II
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Terlaksananya festival palawija (Peuyeum Bandung)
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Terlaksananya pembuatan Agro Science
1 Paket 1 Paket Distanbunut
2.1.17.9 Pembangunan pusat-pusat penampung
798.000.000 773.895.530 Website digital marketing produk hortikultura
1 Paket 1 Paket Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
an produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
Kab. Bandung
Jumlah pelatihan pengolahan hasil hortikultura
20 Orang
20 Orang Distanbunut
Workshop dan fasilitasi badan hukum kelompok tani
40 orang
40 orang Distanbunut
Pelatihan penguatan kelembagaan asosiasi
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Terbangunnya sarana prasarana pasca panen horti (gudang/
penyimpan bawang)
1 unit 1 unit Distanbunut
Terselenggaranya temu bisnis mendukung pengembangan pemasaran produk hortikultura
30 Orang
30 Orang Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Jumlah sosialisasi kerjasama JICA
10 kali 10 kali Distanbunut
2.1.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
9.781.671.100
9.334.716.944
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan SDM Penyuluh dan Petani dalam Menerapkan Teknologi Pertanian
20% 5%
2.1.18.2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.349.656.100
1.272.201.752
Pembuatan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan
6 Paket 6 Paket BKP3
Tersedianya sarana penyuluhan (kendaraan roda 2)
16 unit 16 unit BKP3
Tersedianya screen house
3 Paket 3 Paket BKP3
2.1.18.2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.171.896.000
1.109.393.692
Terlaksananya bimbingan teknis agen hayati
1 kali 1 kali Distanbunut
Terlaksananya bimbingan
1 kali 1 kali Distanbun
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
teknis pengembangan desa PHT
ut
Terlaksananya bimbingan teknis pengoprasian teknologi tepat guna
1 kali 1 kali Distanbunut
Tersedianya saprodi tanaman padi
4 Jenis 4 Jenis Distanbunut
Terlaksananya pengendalian OPT sistem spot stop
2 kali 2 kali Distanbunut
Terlaksananya bintek perlindungan tanaman
1 kali 1 kali Distanbunut
Terlaksananya Bintek operasional alat mesin pertanian
1 kali 1 kali Distanbunut
Tersedianya alat mesin pertanian
14 unit 14 unit Distanbunut
2.1.18.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
1.176.435.000
1.130.973.900
Terlaksananya kegiatan pembangunan jaringan irigasi
8 paket 8 paket Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya kegiatan DAM parit
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Terlaksananya kegiatan jalan usaha tani
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Terlaksananya peningkatan kualitas pupuk pertanian
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Terlaksananya kegiatan pendukung DAK 2016 dan DAK luncuran 2015
1 Tahun 1 Tahun Distanbunut
Terlaksananya kelembagaan petani
70 kelompok
70 kelompok
Distanbunut
2.1.18.4 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
163.700.000 162.599.500 Terlaksananya Demplot Padi
31 unit 31 unit BKP3
2.1.18.6 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok
150.000.000 149.756.000 Terlaksananya Bintek Penyuluh Peternakan
37 orang
37 orang BKP3
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
tanam
2.1.18.9 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air WISP II - LOAN)
25.493.000 0 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi WISMP
1 Tahun 0 Tahun Distanbunut
2.1.18.10 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)
5.744.491.000
5.509.792.100
Terlaksananya pembangunan DAM parit
31 unit 31 unit Distanbunut
Terlaksananya pembangunan rumah pompa
17 unit 17 unit Distanbunut
Terlaksananya pengadaan pompa air
36 unit 36 unit Distanbunut
2.1.19 Program peningkatan
3.111.665.400
3.015.401.715
Meningkatnya SDM Pertanian
30% 30%
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
produksi pertanian/perkebunan
melalui SDM Penyuluh
2.1.19.1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
300.000.000 298.555.000 Terlaksananya Bintek THL-TBPP dan THL-P2BN
144 orang
144 orang BKP3
2.1.19.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
1.862.000.000
1.812.012.180
Terlaksananya pengadaan bibit kopi dan rehab tanaman kopi
60000 Batang
60000 Batang
Distanbunut
Terlaksananya Bimtek budidaya komoditas perkebunan
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Terlaksananya Bimtek pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Terlaksananya manual brewing course
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Terlaksananya promosi produk perkebunan
4 Paket 4 Paket Distanbunut
Tersedianya sarana
1 Paket 1 Paket Distanbun
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
pendukung promosi perkebunan
ut
Tersedianya sarana pendukung Bandung tea festival prov.jabar
1 paket 1 paket Distanbunut
Terlaksananya adopsi teknologi pasca panen kopi
1 paket 1 paket Distanbunut
Barista Course (Creative coffee and expresso expert)
1 Kali 1 Kali Distanbunut
Terlaksananya registrasi kebun
1 paket 1 paket Distanbunut
Terlaksananya pembibitan kopi
1 unit 1 unit Distanbunut
2.1.19.3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
794.665.400
754.199.485
Jumlah bibit/benih sayuran tersedia
4 Jenis 4 Jenis Distanbunut
Jumlah bibit jamur tersedia
20.000 baglog
20.000 baglog
Distanbunut
Jumlah pupuk anorganik
7.164 kg 7.164 kg Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
tersedia
Bahan baku dan perlengkapan kultur jaringan
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Fasilitasi dalam keikutsertaan kegiatan pertemuan/acara tingkat nasional
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Tersedianya tanaman buah dan bunga dalam pot dan tanaman toga/warung hidup
1 Paket 1 Paket Distanbunut
Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan
2 kali 2 kali Distanbunut
Terlaksananya sekolah lapang GAP dan GHP sayuran
2 Paket 2 Paket Distanbunut
Penilaian registrasi kebun
1 Tim 1 Tim Distanbunut
2.1.19.8 Pengembangan bibit unggul pertanian/p
100.000.000
97.537.550
Jumlah benih sayuran tersedia
2 jenis 2 jenis Distanbunut
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
erkebunan
Jumlah pupuk anorganik non subsidi tersedia
1.000 kg 1.000 kg Distanbunut
2.1.19.9 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
55.000.000
53.097.500
Terlaksananya pengadaan pupuk cair organik dalam rangka peningkatan produktivitas kopi
500 Botol
500 Botol Distanbunut
2.1.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1.104.640.000
1.067.509.000
Mengembangkan Kapasitas SDM Penyuluh
30% 6,25% BKP3
2.1.20.3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
305.000.000 304.989.000 Terlaksananya Temu Teknis dan Temu Akrab Penyuluh
2 sub kegiatan
2 sub kegiatan
BKP3
2.1.20.4 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Swadaya)
431.000.000 431.000.000 Terlaksananya Bintek Penyuluh Swadaya
110 orang
110 orang BKP3
2.1.20.5 BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan
368.640.000 331.520.000 Terlaksananya Fasilitasi Operasional
92 kelompok
92 kelompok
BKP3
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dan Kehutanan (Bantuan Gubernur)
Penyuluh
2.1.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1.656.404.000
1.593.184.292
a) Jumlah pelayanan pencegahan dan pengendalian PHMS
67000 ekor
70426
ekor
DISNAKAN
2.1.21.2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
535.070.000 526.502.127 Jumlah pemeliharaan dan pencegahan penyakit ternak
52.500 ekor
53.951
ekor
DISNAKAN
Jumlah surveillance PHMS
770 sampel
770 sampel
DISNAKAN
Jumlah Pengawasan kesehatan hewan Qurban
19.000 ekor
20.233 ekor
DISNAKAN
Jumlah sosialisasi, rakor, bimbingan teknis, pertemuan pengendalian dan penanggulangan PHMS
6 Kali 6 Kali DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Jumlah fasilitasi pelayanan keswan melalui iSikhnas
10 Bulan
10 Bulan DISNAKAN
2.1.21.3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
132.365.000 127.316.405 Jumlah kontrol populasi Hewan Pembawa Rabies
150 ekor
150 ekor DISNAKAN
Jumlah penanggulangan dan pengendalian PHMS
4 Jenis 4 Jenis DISNAKAN
2.1.21.4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
99.220.000 97.203.500 Jumlah peserta sosialisasi persyaratan lalu lintas ternak antar daerah kepada stakeholder
50 orang
50 orang DISNAKAN
Jumlah sarana pengawasan perdagangan ternak tersedia
3 jenis 3 jenis DISNAKAN
2.1.21.6 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
419.129.000 394.325.920 Jumlah Pelayanan keswan oleh UPTD Puskeswan dan
15.000 Ekor
15.250 Ekor
DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Laboratorium
Jumlah jenis obat-obatan hewan/ternak tersedia
26 jenis 26 jenis DISNAKAN
Jumlah jenis bahan kimia penunjang pemeriksaan hewan tersedia
3 jenis 2 jenis DISNAKAN
Jumlah sarana dan peralatan pelayanan keswan dan laboratorium tersedia
17 jenis 17 jenis DISNAKAN
Jumlah sosialisasi dan pembinaan kesehatan hewan terlaksana
2 kali 2 kali DISNAKAN
2.1.21.9 Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratoirum (DAK)
470.620.000 447.836.340 Jumlah kendaraan Roda 2 tersedia
9 unit 9 unit DISNAKAN
Jumlah sarana puskeswan dan alat kedokteran hewan
15 unit 15 unit DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
tersedia
Jumlah sarana administrasi kegiatan tersedia
10 unit 10 unit DISNAKAN
Jumlah alat peternakan tersedia
8 satuan 8 satuan DISNAKAN
Jumlah mebelair dan AC
10 unit 10 unit DISNAKAN
2.1.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
4.126.822.500
3.783.413.508
Jumlah pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan terbina
215 orang
265 orang DISNAKAN
2.1.22.1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
942.100.500 905.569.250 Terpeliharanya ternak di UPTD Pembibitan Ternak
12 bulan 12 bulan DISNAKAN
2.1.22.2 Pembibitan dan perawatan ternak
288.635.000 267.811.000 Jumlah bintek reproduksi dan recording ternak sapi
2 kali 2 kali DISNAKAN
Fasilitasi kontes ternak bibit tingkat Provinsi
1 kali 1 kali DISNAKAN
Jumlah jenis 3 jenis 3 jenis DISNAKA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
sarana Inseminasi buatan
N
2.1.22.8 Pengembangan agribisnis pertenakan
2.046.087.000
1.911.983.258
jumlah sapi perah betina dan jantan tersedia
66 ekor 66 ekor DISNAKAN
Jumlah domba penunjang reforma agraria
40 ekor 40 ekor DISNAKAN
Jumlah pelatihan teknis budidaya ternak
160 orang
160 orang DISNAKAN
Jumlah ternak (domba dan ayam buras) penunjang program P2WKSS, TMMD, BSMSS, BBGRM
202 ekor
202 ekor DISNAKAN
Jumlah kandang ternak terbangun dan terpelihara
5 paket 5 paket DISNAKAN
2.1.22.13 Kegiatan Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan
850.000.000 698.050.000 Bimbingan teknis budidaya sapi potong FH jantan
30 Orang
30 Orang DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
industri hasil tembakau melalui bantuan peternakan
Pengadaan ternak domba
258 ekor
258 ekor DISNAKAN
Pengadaan sapi potong FH jantan
20 Ekor 20 Ekor DISNAKAN
2.1.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2.342.662.000
2.194.710.480
a) Jumlah pengolah produk peternakan terbina
160 orang
190 orang DISNAKAN
2.1.23.3 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
1.817.852.000
1.688.458.500
Tesedianya DED lanjutan sarana penunjang pasar hewan
1 dokumen
1 dokumen
DISNAKAN
Sarana dan prasarana penunjang pasar hewan terbangun
1 paket 1 paket DISNAKAN
2.1.23.7 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
212.715.000 211.896.980 Jumlah partisipasi dinas dalam pameran tingkat kabupaten,
4 kali 4 kali DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
provinsi dan pusat
Jumlah peserta sosialisasi gerakan minum susu
750 orang
750 orang DISNAKAN
2.1.23.14 Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan
254.770.000 242.030.000 Terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
7 jenis kegiatan
7 jenis kegiatan
DISNAKAN
Sosialisasi sertifikasi produk hasil olehan ternak
8 Kelompok
8 Kelompok
DISNAKAN
Bimtek manajemen pasca panen dan mutu hasil ternak (produk susu)
5 Kelompok
5 Kelompok
DISNAKAN
Pemberdayaan perempuan dalam usaha pengolahan hasil ternak (P2WKSS)
1 Lokasi 1 Lokasi DISNAKAN
Pengumpulan data dan informasi pasar produk peternakan
12 kali 12 kali DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
dan olahannya
Verifikasi database pengolahan hasil ternak
1 Kali 1 Kali DISNAKAN
Temu usaha pelaku usaha peternakan
1 Kali 1 Kali DISNAKAN
Bimtek manajemen pasca panen dan mutu hasil ternak (produk daging dan telur)
5 Kelompok
5 Kelompok
DISNAKAN
Bimtek pengolahan dan pemasaran hasil ternak (Produk daging dan telur)
4 kelompok
4 kelompok
DISNAKAN
Bimtek pengolahan dan pemasaran hasil ternak (produk susu)
5 Kelompok
5 Kelompok
DISNAKAN
2.1.23.15 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Peternakan
57.325.000 52.325.000 Sosialisasi Perda RPH, RPHU, dan Pasar Hewan
1 Kali 1 Kali DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Pasca Panen
Penyusunan draft Raperda retribusi pemotongan dan pasar hewan
2 jeni 2 jeni DISNAKAN
2.1.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
874.865.000 856.095.840 Jumlah peternak terbina dalam memanfaatkan teknologi peternakan
140 Orang
140 Orang
2.1.24.2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
517.855.000 506.060.840 Sosialisasi kegiatan biogas
60 Orang
60 Orang DISNAKAN
Sosialisasi kegiatan HMT
30 Orang
30 Orang DISNAKAN
Pelatihan penerapan pakan ternak ruminansia
30 Orang
30 Orang DISNAKAN
Jumlah demplot pupuk organik
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Fasilitasi kontes peternakan
5 Kali 5 Kali DISNAKAN
Jumlah jenis teknologi pakan
2 jenis 2 jenis DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Pelatihan pakan ternak unggas
20 Orang
20 Orang DISNAKAN
2.1.24.5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
357.010.000 350.035.000 Terlaksananya Demplot Pembuatan Biogas Penyuluh Peternakan dan Terlaksananya Bintek Peternakan
49 orang
49 orang BKP3
2.1.25 Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak
3.059.604.900
2.843.397.950
a) Jumlah pelaku kesmavet/kesrawan terbina
50 orang
50 orang DISNAKAN
2.1.25.1 Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan
581.645.000 487.686.000 Jumlah Bintek, sosialisasi kesmavet dilaksanakan
170 orang
170 orang DISNAKAN
Jumlah sampel PAH terperiksa
256 sampel
256 sampel
DISNAKAN
Jumlah cooling unit tersedia
1 unit 1 unit DISNAKAN
2.1.25.2 Kegiatan Pelayanan Rumah Potong Hewan
1.407.570.000
1.358.743.950
Jumlah ternak yang dipotong di UPTD RPH dan menghasilkan daging HAUS
11.670 ekor
15.769 ekor
DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Pengawasan/monitoring pemotongan hewan
4 Kecamatan
4 Kecamatan
DISNAKAN
Pengawasan daging masuk
5 Kecamatan
5 Kecamatan
DISNAKAN
Peningkatan sarana dan prasarana UPTD RPH
1 Paket (8Jenis)
1 Paket (8Jenis)
DISNAKAN
Pembangunan kanopi halaman parkir dan gang way
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Pembangunan pagar kandang lokal RPH Baleendah
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Pembangunan sarana penampung air bersih
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Petugas pelayanan pemotongan hewan
12 Bulan
12 Bulan DISNAKAN
Pembangunan benteng di RPH Pangalengan
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Pembangunan TPT jalan
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
masuk RPH Pangalengan
2.1.25.3 Penyusunan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan keswan/kesmavet/kesrawan
110.000.000 109.295.000 Tersusunnya peraturan Bupati Bandung tentang peternakan
5 Perbup
5 Perbup DISNAKAN
2.1.25.4 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK)
741.098.900 671.541.000 Tersedianya peralatan processing pemotongan
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Tersedianya bangunan pengomposan
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Tersedianya mikroba pengolah limbah
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Tersedianya motor pengangkut daging
1 Unit 1 Unit DISNAKAN
Tersedianya gerobak kotoran
1 Unit 1 Unit DISNAKAN
Tersedianya 2 Unit 2 Unit DISNAKA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
tekel karkas N
Tersedianya sarana processing daging
5 paket 5 paket DISNAKAN
Tersedianya locker
25 Unit DISNAKAN
Tersedianya Canopy penutup tempat pengolahan kompos Pangalengan
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Terlaksananya penyempurnaan tempat pemotongan RPH Baleendah
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
Tersedianya kendaraan bermotor beroda tiga
1 unit 1 unit DISNAKAN
Pembangunan tempat pemotongan darurat
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
2.1.25.5 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas
219.291.000 216.132.000 Peningkatan sarana prasarana RPHU Majalaya (Luncuran DAK Pertanian
1 Paket 1 Paket DISNAKAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2015)
JUMLAH 36.388.304.524
34.691.173.761
Sumber : BKPPP, DISTANBUNHUT, DISNAKAN Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Secara keseluruhan produksi padipada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 10,9% dari Tahun 2015, yaitu dari 546.594 ton menjadi 606.162 ton. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya luas tanam sebesar 12,16% dan luas panen sebesar 11,26%. Capaian produksi tersebut salah satunya ditunjang dengan adanya Program Upaya Khusus (UPSUS) Pajale diantaranya stimulan benih, sarana produksi dan perbaikan-perbaikan infrastruktur irigasi serta adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif dari petugas pertanian juga adanya keterlibatan TNI dalam mendorong gerakan tambah tanam.Selain mendorong produktivas dan produksi padi, dilakukan pengembangan usaha melalui budidaya padi organik. Pada Tahun 2016 terdapat 73 Ha lahan pertanian padi yang dibudidayakan secara organik, di 3 desa pada 2 kecamatan yaitu Desa Ciapus Kec. Banjaran serta Desa Bumiwangi dan Desa Serangmekar Kecamatan Banjaran.
Tabel 4.71
Produksi Padi dan Palawija
di Kabupaten Bandung Tahun 2016
No Uraian Komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
A PADI
1 Padi Sawah
Luas Tanam (ha) 80.499 94.250 117,08
Luas panen (ha) 77.279 92.242 119,81
Produksi (ton) 495.093 594.533 120,09
Produktivitas (kwt/ha) 64,07 64,45 100,61
No Uraian Komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
2 Padi Gogo
Luas Tanam (ha) 5.303 3.102 58,50
Luas panen (ha) 5.197 2.903 55,86
Produksi (ton) 19.932 11.629 58,34
Produktivitas (kwt/ha) 38,35 40,06 104,45
JUMLAH PADI
Luas Tanam (ha) 85.802 97.352 113,46
Luas panen (ha) 82.476 95.249 115,49
Produksi (ton) 515.024 606.162 117,70
Produktivitas (kwt/ha) 62,45 63,64 101,91
B JAGUNG
Luas Tanam (ha) 13.139 13.742 104,59
Luas Panen (ha) 12.154 11.078 91,15
Produksi (ton) 85.377 77.935 91,28
Produktivitas (kwt/ha) 70,25 70,35 100,15
C KEDELAI
Luas Tanam (ha) 880 1.06 120,45
Luas Panen (ha) 836 801 95,81
Produksi (ton) 1.122 1.122 100,00
Produktivitas (kwt/ha) 13,42 14,01 104,38
D KACANG TANAH
Luas Tanam (ha) 1.545 634 41,04
Luas Panen (ha) 1.468 692 47,15
No Uraian Komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
Produksi (ton) 2.183 1.036 47,46
Produktivitas (kwt/ha) 14,87 14,97 100,66
E UBI KAYU
Luas Tanam (ha) 6.483 4.637 71,53
Luas Panen (ha) 6.159 3.893 63,21
Produksi (ton) 129.853 82.286 63,37
Produktivitas (kwt/ha) 210,84 211,37 100,25
F UBI JALAR
Luas Tanam (ha) 2.140 1.507 70,40
Luas Panen (ha) 2.033 1.354 66,60
Produksi (ton) 27.527 18.347 66,65
Produktivitas (kwt/ha) 135,40 135,50 100,07
Sumber : Distanbunhut Kab. Bandung, Tahun 2016
Pengembangan agribisnis hortikultura melalui upaya peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan kemitraan usaha, fasilitasi promisi serta pemasaran hasil menjadikan produk sayuran Kabupaten Bandung mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Terdapat lima komoditas utama sayuran di Kabupaten Bandung adalah kentang, tomat, cabe, bawang merah, dan kubis, Disamping itu, terdapat komoditas-komoditas spesifikasi lokal dan eksklusif yang dikembangkan atas kerjasama antara petani dengan pelaku pasar (ritel, industri, dan eksportir), seperti wortel, brokoli, paprika, dan sayuran eksklusif jepang, Komoditas tersebut tersebar di Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali, Cimenyan, dan Kertasari. Secara keseluruhan, jumlah produksi sayuran Kabupaten Bandung Tahun 2016 mencapai 837.293 ton atau 138,18% dari yang ditargetkan sebesar 605.927 ton. Capaian tersebut meningkat sebesar 31,53%, dimana produksi total sayuran pada Tahun 2015 sebesar 636.603 ton.
Tabel 4.72
Produksi Sayuran (Hortikultura)
di Kabupaten Bandung Tahun 2016
No Uraian komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
1 Bawang Merah
Luas Tanam (ha) 2.959 3.597 121,56
Luas panen (ha) 2.780 3.636 130,79
Produksi (kwt) 324.537 443.595 136,69
Produktivitas (kwt/ha) 116,74 122,00 100,61
2 Kentang
Luas Tanam (ha) 5.791 5.428 93,73
Luas panen (ha) 5.726 5.074 88,61
Produksi (kwt) 1.213.855 1.025.000 84,44
Produktivitas (kwt/ha) 211,99 202,01 95,30
3 Kubis
Luas Tanam (ha) 4.828 5.256 108,86
Luas panen (ha) 4.833 4.766 98,61
Produksi (kwt) 1.159.388 1.074.219 92,65
Produktivitas (kwt/ha) 239,89 225,39 93,95
4* Cabe
Luas Tanam (ha) 726 892 122,87
Luas panen (ha) 748 2.022 270,32
Produksi (kwt) 72.279 184.941 255,87
Produktivitas (kwt/ha) 96,63 91,46 94,65
5* Tomat
Luas Tanam (ha) 1.513 1.016 67,15
Luas panen (ha) 1.290 2.814 218,14
Produksi (kwt) 330.756 594.847 179,84
Produktivitas (kwt/ha) 256,40 211,39 82,44
No Uraian komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
6 Bawang Daun
Luas Tanam (ha) 3.371 5616 166,60
Luas panen (ha) 3.383 4.994 147,62
Produksi (kwt) 537.423 846.831 157,57
Produktivitas (kwt/ha) 158,86 169,57 106,74
7 Kembang Kol
Luas Tanam (ha) 462 327 70,78
Luas panen (ha) 468 354 75,64
Produksi (kwt) 84.666 77.010 90,96
Produktivitas (kwt/ha) 180,91 217,54 120,25
8 Petsai/Sawi/Sosin
Luas Tanam (ha) 3.184 3.615 113,54
Luas panen (ha) 3.053 3.218 105,40
Produksi (kwt) 679.079 659.729 97,15
Produktivitas (kwt/ha) 222,43 205,01 92,17
9 Wortel
Luas Tanam (ha) 2.172 2.491 114,69
Luas panen (ha) 2.041 2.437 119,40
Produksi (kwt) 459.613 535.383 116,49
Produktivitas (kwt/ha) 225,19 219,69 96,91
10 Lobak
Luas Tanam (ha) 425 448 105,41
Luas panen (ha) 370 456 123,24
Produksi (kwt) 81.752 105.747 129,35
Produktivitas (kwt/ha) 220,95 231,90 104,96
No Uraian komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
11 Kacang Merah
Luas Tanam (ha) 1.688 871 51,60
Luas panen (ha) 3.563 1.278 35,87
Produksi (kwt) 338.485 126.176 37,28
Produktivitas (kwt/ha) 95,00 98,73 103,92
12* Kacang Panjang
Luas Tanam (ha) 153 120 78,43
Luas panen (ha) 159 301 189,31
Produksi (kwt) 18.554 35.152 189,46
Produktivitas (kwt/ha) 116,69 116,78 100,07
13* Jamur
Luas Tanam (m2) 16.319 90.135 552,33
Luas panen (m2) 16.870 288.365 1.709,34
Produksi (ku) 68.661 979.153 1.426,07
Produktivitas (kg/m2) 4,07 3,40 83,54
14* Terung
Luas Tanam (ha) 160 112 70,00
Luas panen (ha) 277 332 119,86
Produksi (kwt) 37.414 42.054 112,40
Produktivitas (kwt/ha) 135,07 126,67 93,78
15* Buncis
Luas Tanam (ha) 698 473 67,77
Luas panen (ha) 726 1.153 158,82
Produksi (kwt) 91.273 145.111 158,99
Produktivitas (kwt/ha) 125,72 125,86 100,11
No Uraian komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
16* Ketimun
Luas Tanam (ha) 513 607 118,32
Luas panen (ha) 459 1.517 330,50
Produksi (kwt) 102.903 326.257 317,05
Produktivitas (kwt/ha) 224,19 215,04 95,92
17* Labu Siam
Luas Tanam (ha) 342 373 109,06
Luas panen (ha) 227 2.849 1,255,07
Produksi (kwt) 50.871 591.470 1,162,69
Produktivitas (kwt/ha) 224,10 207,61 92,64
18* Kangkung
Luas Tanam (ha) 306 395 129,08
Luas panen (ha) 288 555 192,71
Produksi (kwt) 36.279 69.560 191,74
Produktivitas (kwt/ha) 125,97 125,33 99,49
19* Bayam
Luas Tanam (ha) 186 192 103,23
Luas panen (ha) 201 252 125,37
Produksi (kwt) 19.224 26.147 136,01
Produktivitas (kwt/ha) 95,64 103,76 108,49
20* Seledri
Luas Tanam (ha) 1.525 2.460 161,31
Luas panen (ha) 1.512 2.126 140,61
Produksi (kwt) 324.218 434.319 133,96
Produktivitas (kwt/ha) 214,43 204,29 95,27
No Uraian komoditi Target 2016 Realisasi 2016 %
21* Cabe Rawit
Luas Tanam (ha) 392 604 154,08
Luas panen (ha) 339 1.559 459,88
Produksi (kwt) 28.039 106.447 379,64
Produktivitas (kwt/ha) 82,71 68,28 82,55
22* Strowberry**)
Luas Tanam (ha) 87
Luas panen (ha) 1.252
Produksi (ton) 147.207
Produktivitas (kwt/ha) 117,58
Sumber : Distanbunhut Kab. Bandung, Tahun 2016
guna pengembangan pertanian lahan kering, selain fasilitasi dan pembinaan petani sayuran juga dilakukan pengembangan terhadap komoditas buah-buahan. Konsep pengembangan tanaman buah-buahan yang dilakukan melalui pendekatan kawasan buah yang khas (lokal) dan unggul. Salah satu komoditi buah khas lokal yang dikembangkan adalah jeruk dekopon di kecamatan ciwidey. walaupun jeruk ini hasil kloning dari jepang tapi dengan berbagai pengembangan serta adaptifnya sehingga jeruk ini dapat menjadi murni khas Kabupaten Bandung. Sebagai upaya sertifikasi benih/varietas, pada Tahun 2016 varietas ini mendapat pengakuan/sertifikasi dari kementrian sebagai jeruk dekopon dengan Varietas (DN) Sabilulungan, dan di launching pada tanggal 6 Oktober 2016.
Komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Bandung diantaranya cengkeh, tembakau, teh dan kopi. Peningkatan usaha agribisnis produk perkebunan tidak hanya dilakukan pada sektor hulu saja, tetapi juga pada sektor hilir yaitu pengelolaan pasca panen dan pemasaran mendapatkan fasilitasi guna meningkatkan nilai tambah produk sekaligus taraf hidup petani (pelaku usaha). Di antara komoditi tersebut, kopi merupakan salah satu andalan yang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada usaha budidaya tanaman kopi petani difasilisi pembinaan mulai dari pembibitan, pemeliharaan dan perlindungan tanaman, dalam pencapaian produksi dan produktivitas budidaya. Produktivitas kopi pada Tahun 2016 sebesar 1,05 Ton/Ha dan pada akhir tahun dapat mencapai produksi sebesar 7.034,68 Ton dengan luas baku lahan sebesar 10.273 Ha. Adapun pada sektor hilir difasilitasi pembinaan pengelolaan pasca panen, pendampingan dan fasilitasi pemasaran melalui berbagai promosi. Pada Tahun 2016, kopi yang berasal dari Kabupaten Bandung khususnya Pangalengan memiliki prestasi yang membanggakan. Dalam ajang Specialty Coffee Association of America (SCAA) Expo 2016 di Atlanta, kopi yang berasal dari Pangalengan/Cimaung atau yang ditanam di sekitar Gunung Puntang menjadi yang terbaik dalam uji cita rasa dan harga lelang, dengan mendapat nilai
86,25 dengan harga lelang $55/kg greenbean atau setara Rp 700,000/kg greenbean, sehingga apabila telah diroasting harganya dapat melebihi Rp.1.000.000/kg. Kopi dari daerah Gunung Puntang memiliki keunggulan dibanding kopi-kopi lain dari daerah Indonesia yang lebih dulu populer seperti kopi dari Manggarai, Flores, Gayo, Toraja dan Temanggung, Kopi Gunung Puntang terpilih sebagai salah satu dari 20 kopi terbaik Indonesia,
Tabel 4.73
Perbandingan Produksi Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Bandung Tahun 2016
No Uraian komoditi Produksi (Ton)Produktivitas (Ton/Ha)
2015 2016 2015 2016
1 Kopi 3477,91 7.036,00 0,52 1,05
2 The 1818,98 3.551,20 1,131 2,15
3 Cengkeh 53,71 133,82 0,095 0,236
4 Tembakau 1358,49 1.362,13 0,891 0,89
Sumber : Distanbunhut Kab. Bandung, Tahun 2016.
Guna menunjang produksi pertanian harus didukung dengan ketersediaan sarana produksi yang memadai, salah satu di antaranya adalah ketersediaan pupuk. Capaian penyaluran pupuk pada Tahun 2016 sebesar 57.483,02 ton atau 135,64% dari yang ditargetkan sebesar 42.377,55%. Berikut data target dan realisasi ketersediaan pupuk pada Tahun 2016.
Tabel 4.74
Realisasi Penyaluran Pupuk di Kabupaten Bandung Tahun 2016
Jenis Pupuk Target 2016 Realisasi 2016 %
UREA 24.151,00 24.438,65 101,19
SP 36 6.280,00 6.026,60 95,96
ZA 6.168,00 5.431,15 88,05
NPK 4.916,55 20.751,20 422,07
ORGANIK 862,00 835,42 96,92
JUMLAH 42.377,55 57.483,02 135,64
Sumber : Distanbunhut Kab. Bandung, Tahun 2016.
Dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat terutama protein hewani dilakukan melalui penyediaan produk peternakan berupa daging, telur dan susu. Produksi daging, telur dan susu pada Tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 4.75
Produksi Daging, Telur dan Susu
di Kabupaten Bandung Tahun 2016
NoJenis Produk Peternakan
Target
(Ton)
Realisasi
(Ton)
Capaian
(%)
1 Daging 31.512 38.709 122,84
2 Telur 8.783 8.836 100,60
3 Susu 65.006 98.420 148,32
Sumber : Distanbunhut Kab. Bandung, Tahun 2016.
Capaian produk peternakan tersebut di atas di antaranya ditunjang dengan budidaya ternak di masyarakat. Adapun jumlah populasi ternak pada Tahun 2016 tersaji pada tabel berikut.
Tabel 4.76
Populasi Ternak
di Kabupaten Bandung Tahun 2016
No KomoditasTarget
(Ekor)
Realisasi
(Ekor)
Capaian
%
1 Ruminansia Besar 63.234 65.794 104,05
2 Ruminansia Kecil 270.938 290.647 107,27
No KomoditasTarget
(Ekor)
Realisasi
(Ekor)
Capaian
%
3 Unggas 6.563.820 6.805.764 103,68
Sumber : DistanbunhutKab. Bandung, Tahun 2016
Fasiitasi pelayanan, pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat oleh tenaga penyuluh pertanian memegang peranan penting dalam pencapaian komoditas-komoditas pertanian tersebut di atas. Pada Tahun 2016 terdapat 58 orang Penyuluh Pertanian PNS, 89 orang Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) dan 58 orang Penyuluh Pembantu Provinsi Jawa Barat / P2BN. Penyuluh-penyuluh tersebut tersebar di 31 kecamatan yang melayani 1.910 kelompok tani, 278 gapoktan dan 151 Kelompok Wanita Tani.
Meningkatnya fasilitas dan pelayanan UPTD lingkup peternakan (pelayanan keswan aktif di UPTD Puskeswan dan Laboratorium sebanyak 15.250 ekor; Pelayanan penyediaan bibit ternak di UPTD Perbibitan Ternak sebanyak 21 ekor sapi perah dan 41.034 liter susu; dan Pelayanan pemotongan ternak di UPTD Pemotongan Hewan sebanyak 15.769 ekor).
Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditangani sebanyak 8 Jenis penyakit, yaitu AI (flu burung), ND (tetelo), Brucellosis, Anthrax, IBR, Helminthiasis, Babesiosis dan Rabies dari total 25 PHMS yang harus ditangani sesuai Kepmentan nomor 4026/kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis.
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan sebesar 4.9% dari 69,40% pada tahun 2015 menjadi 74,3% pada tahun 2016. Peningkatan tersebut ditunjang dengan pengendalian penyakit ternak melalui vaksinasi, pelayanan pengobatan, surveillance dan peningkatan sarana pelayanan keswan (5 puskeswan). Pada tahun 2016 ini terdapat beberapa pencegahan penyakit ternak yang meningkat dimana pengendalian PHMS pada tahun 2016 ini melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 53.951 ekor dari target yang ditetapkan sebesar 52.500. ekor atau terealisasi sebesar 102,76%, yang ditunjang pula oleh adanya tambahan vaksin dari pemerintah pusat.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah
Tabel 4.77
Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanian
Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
Semakin terbatasnya tenaga kerja di pedesaan terutama buruh tani
Membina masyarakat dan meningkatkan sosialisasi pentingnya usaha pertanian bagi masyarakat terutama dalam menumbuhkan gairah generasi muda untuk terjun secara
No Permasalahan Solusi
langsung dalam usaha pertanian. Selain itu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi perlu ditingkatkan kegiatan mekanisasi pertanian.
Perubahan iklim secara global mempengaruhi ketersediaan air pada lahan pertanian
Pembinaan kepada masyarakat tentang pola tanam, teknologi budidaya pertanian serta ditunjang dengan peningkatan infrastruktur yang memadai dalam manajemen air di lahan pertanian.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam perlindungan kawasan budidaya. Di sisi lain perlu dilakukan peningkatan upaya teknis guna menjaga ketersediaan padi palawija seperti peningkatan infrastruktur irigasi agar lahan yang kurang produktif menjadi produktif dan program Upaya Khusus (UPSUS).
Fluktuasi harga pasar produk-produk pertanian, seperti produk hortikultura, dan produk peternakan terutama daging yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah semata.
Perlunya intervensi dan peningkatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam meminimalkan dampak fluktuasi harga pasar produk pertanian
Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdayasaing dan mempunyai nilai tambah
Fasilitasi sarana prasarana teknologi pertanian serta peningkatan keahlian dan penerapan teknologi pertanian
Minat peternak budidayakan sapi perah menurun karena harga pakan yang berkualitas harganya mahal dan harga jual produk susu masih murah sehingga usaha sapi perah kurang menguntungkan
Peningkatan penerapan teknologi olahan produk yang berdaya saing serta subsidi pakan ternak untuk mengurangi biaya produksi
Masih rendahnya pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan
Fasilitasi stimulant sarana pengolahan limbah serta peningkatan keahlian peternak melalui bimtek dan pelatihan
Sumber : Distan Kab. Bandung, Tahun 2016
4.3.4 URUSAN KEHUTANAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) serta Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DISTANBUNHUT) dengan alokasi anggararan sebesar Rp.5.013.894.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.550.817.200,- atau 90,76% yang digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 6 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.78
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan
Tahun Anggaran 2016
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2.2.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
515.000.000 501.122.700
Jumlah Komoditas AUK yang diusahakan
15000 Log
15000 Log
Distanbunhut
2.2.15.3 Pengembangan hasil hutan non-kayu
515.000.000 501.122.700
Terlaksananya PMDH melalui pengembangan jamur dan ulat sutra
15.000 log
15.000 log
Distanbunhut
Terlaksananya PMDH melalui pengembangan bambu
1.000 polybag
1.000 polybag
Distanbunhut
Terlaksananya PMDH melalui pengembangan tanaman bawah tegakan
2 jenis 2 jenis Distanbunhut
Terlaksananya PMDH melalui pengembanga
118 stup 118 stup Distanbunhut
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
n lebah madu
Terlaksananya PMDH melalui pengembangan jamur (Alat sterilisasi dan kubun gjamur
2 unit 2 unit Distanbunhut
Terlasananya kontrak bisnis dan perjanjian pasar
1 Kali 1 Kali Distanbunhut
2.2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
3.808.894.000
3.389.205.550
Prosentase Luas Lahan Kritis yang Tertanami
54,94% 0% Distanbunhut
2.2.16.5 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.303.294.000
2.052.371.400
Terlaksananya pembangunan embung dan pipanisasi
8 unit 8 unit Distanbunhut
Terlaksananya pembangunan gully plug
40 unit 40 unit Distanbunhut
Terlaksananya pembuatan hutan rakyat
225 Ha 225 Ha Distanbunhut
Terlaksananya pembuatan persemaian
2 unit 2 unit Distanbunhut
2.2.16.6 Peningkatan 1.505.600.00 1.336.834.1 Terlaksananya 1 Paket 1 Paket Distanbun
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
0 50 hari menanam pohon Indonesia (HMPI)
hut
Terlaksananya sertifikasi tanah
1 Dokumen
1 Dokumen
Distanbunhut
Terlaksananya bimbingan teknis RHL
1 Kali 1 Kali Distanbunhut
Identifikasi dan verifikasi kelompok tani hutan rakyat
1 Dokumen
1 Dokumen
Distanbunhut
Terlaksananya kegiatan lomba-lomba : P2WKSS, Sekolah Sehat, Posyandu, TMMD, Kakija DII
23.020 Batang
23.020 Batang
Distanbunhut
Pipanisasi 1 Paket 1 Paket Distanbunhut
Terlaksananya penghijauan lingkungan
9.460 Batang
9.460 Batang
Distanbunhut
2.2.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
590.000.000 577.938.950
Luas Hutan Rakyat
12925 Ha
0 Ha Distanbunhut
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2.2.17.1 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
350.000.000 337.938.950
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan masyarakat desa sekitar hutan/kelompok tani hutan (KTH)
10 kali 10 kali Distanbunhut
Tersedianya sarana prasarana penunjang pencegahan kebakaran hutan
240 unit 240 unit Distanbunhut
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan masyarakat desa sekitar hutan
10 Bulan
10 Bulan Distanbunhut
Tersedianya pakaian lapangan pencegahan kebakaran hutan
100 Buah
100 Buah
Distanbunhut
2.2.17.5 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
240.000.000 240.000.000
Terlaksananya bintek aplikasi GPS dan GIS bagi penyuluh kehutanan, Terlaksananya Pembuatan Materi
7025 Hari, Paket, Lembar, Paket dan Unit
24 Hari, Paket, Lembar, Paket dan Unit
BKP3
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
penyuluh (Film), Leaflet materi penyuluh, Demplot budidaya Gaharu dan Bibit Desa
2.2.20 Program perencanaan dan pengembangan Hutan
100.000.000 82.550.000 Terlaksananya kemampuan dalam pengelolaan perhutanan rakyat
5 Kelompok
0 (diisi oleh SKPD)
Distanbunhut
2.2.20.2 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
100.000.000 82.550.000 Terlaksananya pelatihan budidaya pertanian
1 Kali 1 Kali Distanbunhut
Terlaksananya pendampingan kelompok perhutanan rakyat
10 bulan 10 bulan Distanbunhut
Terlaksananya studi banding kelompok tani
1 Kali 1 Kali Distanbunhut
Terlaksananya sosialisasi PLKSDA-BM
1 Kali 1 Kali Distanbunhut
Terlaksananya koordinasi penanganan DAS Citarum
1 Kali 1 Kali Distanbunhut
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Tersedianya GPS pemetaan
2 unit 2 unit Distanbunhut
JUMLAH 5.013.894.000
4.550.817.200
Sumber : BKPPP dan Distanbunhut Kab. Bandung, Tahun 2016
Luas lahan kritis di Kabupaten Bandung Tahun 2016 sebesar 1048 ha. Dari luasan tersebut 67,08% atau seluas 703 Ha pengelolaan lahan kritis dilakukan secara vegetative melalui anggaran Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan swadaya oleh masyarakat. Sampai akhir Tahun 2016 masih terdapat 345 ha lahan kritis yang belum ditanami.
Tabel 4.79
Luas Penanaman pada Lahan Kritis
Di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2016
NoLUAS PENANAMAN HUTAN DAN LAHAN KRITIS (KECAMATAN)
2014
(Ha)
2015
(Ha)
2016
(Ha)
1 Arjasari 40 400 0
2 Baleendah 2 75 0
3 Banjaran 112 55 0
4 Bojongsoang 0 0 0
5 Cangkuang 0 145 0
6 Cicalengka 295 100 75
7 Cikancung 77 73 160
8 Cilengkrang 43 131 50
9 Cileunyi 43 5 20
10 Cimaung 46 355 0
NoLUAS PENANAMAN HUTAN DAN LAHAN KRITIS (KECAMATAN)
2014
(Ha)
2015
(Ha)
2016
(Ha)
11 Cimenyan 1 70 0
12 Ciparay 0 250 0
13 Ciwidey 2 225 0
14 Dayeuhkolot 0 0 0
15 Ibun 45 215 65
16 Katapang 0 0 0
17 Kertasari 56 155 50
18 Kutawaringin 1 190 30
19 Majalaya 1 0 0
20 Margaasih 0 0 0
21 Margahayu 4 0 0
22 Nagreg 43 45 25
23 Pacet 61 665 60
24 Pameungpeuk 5 0 0
25 Pangalengan 430 225 0
26 Paseh 140 220 75
27 Pasirjambu 5 225 50
28 Rancabali 44 0 0
29 Rancaekek 1 0 0
30 Solokanjeruk 4 0 0
31 Soreang 93 143 43
Jumlah 1.594 3.967 703
Sumber : DistanbunhutKab. Bandung, Tahun 2016.
Urusan Kehutanan pada tahun 2016 merupakan tahun terakhir Urusan yang dilaporkan, dikarenakan Urusan Kehutanan dialihkan kewenangan menjadi kewenangan Provinsi.
4.3.5 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.857.418.000,- realisasi Rp 1.467.140.750,- atau 78,99 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program yang terdiri dari 10 kegiatan 2 sasaran yaitu Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air serta Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah, dengan rincian sebagai berikut
Tabel 4.80
Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran 2016
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2.03.15 Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
67.293.000
64.816.000
luasan pertambangan berijin
78,97% 78,97% SDAPE
2.03.15.05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
67.293.000
64.816.000
Terlaksananya pengawasan, pengendalian usaha dibidang pertambangan
16 Perusahaan
16 Perusahaan
SDAPE
2.0316 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak
1.262.235.000
1.221.715.000
Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap tahun
16.660m3/ thn
13..899m3/ thn
SDAPE
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Lingkungan
2.03.16.08 Pengukuran penurunan muka tanah (Land subsidence)
191.085.000
190.502.000
Tersedianya dokumen kajian penurunan muka tanah (land subsidence
1 dokumen
1
dokumen
SDAPE
2.03.16.09 Pemetaan dan analisis geologi lingkungan
445.866.000
443.977.000
Tersedianya peta dan analisis geologi lingkungan
3 Kecamatan
3 Kecamatan
SDAPE
2.03.16.10 Pelaksanaan konservasi air tanah
477.498.000
439.837.000
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan dangkal
25 Unit1 Dokumen
25 Unit1 Dokumen
SDAPE
2.03.16.11 Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah
147.786.000
147.399.000
Terlaksananya pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi
200 Perusahaan
200 Perusahaan
SDAPE
2.03.17 Program Rasio 87% 87% SDAPE
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
527.890.000
180.609.750
elektrifikasi
2.03.17.01 Koordinasi Pengembangan ketenagalistrikan
50.000.000
33.034.250
Tersedianya data penerima bantuan lisdes tahun 2008-2010 dan Terlaksananya monev bantuan lisdes tahun 2015
2 keg 2 keg SDAPE
2.03.17.04 Pengembangan desa mandiri energi
17.890.000
3.401.000
Terlaksananya monev biodigester di Kab Bandung
3 Kecama-tan
3 Kecama-tan
SDAPE
2.03.17.06 Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi
60.000.000
52.918.000
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan panas bumi di Kab.Bandung
5 Pengembang
5 Pengembang
SDAPE
2.03.17.08 Monitoring evaluasi dan pelaporan migas hilir dan
100.000.000
91.256.500
-Terpantaunya distribusi SPBE, SPBU
228 unit usaha1
228 unit usaha1
SDAPE
KODERINGPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
batu bara dan Elpiji 3 kg- Tersedianya data kegiatan usaha hilir migas
Dokumen Dokumen
2.03.17.09 Pemetaan potensi PLTM di DAS citarum-cisanggarung (Bangub)
300.000.000
-
Tersedianya data Pemetaan Potensi PLTM di DAS Citarum - Cisanggarung
- - SDAPE
JUMLAH 1.857.418.000
1.467.140.750
Sumber: Dinas SDAPE Kab. Bandung, Tahun2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Adanya pemahaman mengenai peraturan air tanah dan pertambangan kepada para Stake Holder pengguna untuk ditaati sehingga tercipta tertib secara administrasi dan teknis ;
Adanya pemahaman dari masyarakat yang beresiko terkena bencana geologi sehingga mengurangi dampak dari bencana geologi ;
Terjaganya kondisi air tanah pada daerah rusak dan kritis ;
Tersedianya data kegiatan usaha hilir migas sebagai bahan untuk pemanyauan distribusi SPBE, SPBU, dan elpiji 3 Kg dan dimanfaatkan lebih lanjut.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.81
Permasalahan dan Solusi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran 2016
No.
Permasalahan Solusi
Belum adanya prosedur tetap mengenai perizinan energy hidro untuk menjadi listrik
Penyusunan perda
Kotoran hewan (sapi perah) sebagai potensi energy biogas sangat besar saat ini hanya berkontribusi mencemari lingkungan (sungai) dalam pemanfaatannya supaya tidak mencemari lingkungan perlu anggaran / investasi yang cukup besar, Potensi energi biogas sangat besar yang saat ini turut mengurangi pencemaran
Pengembangan energi biogas ditawarkan kepada investor sebagai pembangkit tenaga listrik untuk dijual kepada PLN
Pengembangan Desa Mandiri Energi memanfaatkan kotoran ternak menjadi Biogas untuk kebutuhan rumah tangga sebagai pengganti LPG
Penyusunan study kelayakan pemanfaatan biogás.
Tidak seimbangnya Recharge dan Discharge air tanah (pengambilan dan pengisian kembali air tanah),
Meningkatkan pengetahuan pengusaha, meningkatkan pembinaan-pengawasan-pengendalian (Bin Wasdal), serta pembangunan sumur imbuhan untuk menyeimbangkan recharge dan discharge air tanah.
Rendahnya kesadaran dan pengetahuan teknis air tanah dari pelaku usaha pemboran/perusahaan pemboran air tanah.
Melakukan Penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi dan meningkatkan Bin Wasdal untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahun pelaku usaha pemboran.
Masih terdapat perusahaan pemanfaat air tanah yang belum memasang meteran sebagai alat ukur pemakaian air tanah.
Melakukan penertiban dan sosialisasi kepada perusahaan pemanfaat air tanah yang belum memakai meteran air untuk memasangnya, sehingga perhitungan NPA akan sesuai dengan pemakaian.
Belum optimalnya pelaksanaan Good Mining Practice oleh pengusaha pertambangan, antara lain akibat rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
Melaksanakan Bin Wasdal yang intensif dan kontinu pada kegiatan pertambangan untuk meningkatkan pelaksanaan Good Mining
No.
Permasalahan Solusi
(rata-rata berpendidikan SMP, SMA/STM) dan pada umumnya merupakan pemodal kecil sehingga kegiatan penambangan dilaksanakan secara manual (tidak dengan sistem mekanis),
practice dari pengusaha pertambangan,
Melaksanakan peningkatan pengetahuan pelaku usaha kegiatan pertambangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Belum optimalnya pembinaan dan Wasdal (pengawasan, pengendalian) bidang Pertambangan oleh stake holder terkait akibat terbatasnya sarana-prasarana.
Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pemantauan kegiatan pertambangan.
Masih terdapat pengusaha pertambangan yang belum memiliki izin pertambangan.
Melakukan penertiban dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengusaha pertambangan yang belum mempunyai izin untuk membuat izin penambangan.
Sumber : Dinas SDAPE Kab. Bandung, Tahun2016
URUSAN PERDAGANGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) dengan anggaran sebesar Rp. 8.516.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.434.095.148 atau 52,06%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 22 kegiatan 1 sasaran yaitu Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung sebagai berikut :
Tabel 4.82
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan
Tahun Anggaran 2016
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPD
TARGET REALISASI TARGETREALISASI
2.06.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
500.000.000 397.119.108
Tingkat fasilitas advokasi perlindungan konsumen
2.06.15.01
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
50.000.000 24.680.000
Jumlah pertemuan / koordinasi hubungan kerja dengan LPKSM
9 kali 6 kali Diskoperin-
dag
2.06.15.02
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
80.000.000 78.826.358
Jumlah penyelesaian kasus-kasus permasalahan/pengaduan konsumen
50 kasus 25 kasus Diskoperin-
dag
2.06.15.03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
120.000.000 65.517.000
Jumlah kunjungan/ perjalanan dalam rangka pengawasan barang dan jasa
85 kali pengawasan
85 kali pengawasan
Diskoperin-
dag
2.06.15.04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
250.000.000 228.095.750 Jumlah kegiatan Pendataan dan pengawasan Alat Ukur Ulang, Takar,Timbang
15 kali pengawasan, 1 Kali Diklat, 1 bintek, 3 paket alat ukur
15 kali pengawasan, 1 Kali Diklat, 1 bintek, 3 paket
Diskoperin-
dag
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPD
TARGET REALISASI TARGETREALISASI
dan Perlengkapanya dan Diklat Kemetrologian, Bintek Kemetrologian, Alat Ukur
alat ukur
2.06.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
469.987.000 389.939.865Nilai Ekspor Barang dan Jasa
2.06.17.02
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
99.987.000
80.377.375
Jumlah Kontak Dagang para pelaku usaha Kabupaten Bandung
1 kali 1 kali
Diskoperin-
dag
2.06.17.03
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
60.000.000
43.872.000
Jumlah pertemuan sosialisasi kebijakan prosedur ekspor maupun impor
40 calon pelaku Ekspor
40 calon pelaku Ekspor
Diskoperin-
dag
2.06.17.04
Pengembangan database informasi potensi unggulan
210.000.000
172.930.490
Kajian dan Penyusunan Database Pelaku Usaha Potensial Eksport
1 Kajian , pendataan 25 Pelaku Usaha
1 Kajian , pendataan 25 Pelaku Usaha
Diskoperin-
dag
2.06.17.09
Koordinasi program pengembang
40.000.000
32.990.000
Kegiatan Fokus Group Discussion
1 kali (30 stekholder)
1 kali (30 stekholder)
Diskoperin-
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPD
TARGET REALISASI TARGETREALISASI
an ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
Penanganan Hambatan Eskpor Daerah
dag
2.06.17.13
Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi
60.000.000 59.770.000
Jumlah peserta pelatihan ekspor bagi IKM,UMKM dan koperasi
30 Orang 30 Orang
Diskoperin-
dag
2.06.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7.277.163.000
3.406.581.175
Jumlah Pasar Tradisional yang sudah ditata
Diskoperin-
dag
2.06.18.01
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
100.000.000 0
Jumlah perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
1 Dokumen Rancangan Perda tentang PD Pasar
0
Diskoperin-
dag
2.06.18.02
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
120.000.000
98.774.850
Jumlah Temu Konsultansi Pelaku UMKM dengan Pelaku Usaha Toko Modern di Wil. Kab Bandung
2 Kali 2 Kali
Diskoperin-
dag
2.06.18.03
Pengembangan pasar dan distribusi barang /
2.502.260.000
2.039.065.500 Jumlah pasar yang difasilitasi sarana dan
6 Pasar 5 Pasar Diskoperin-
dag
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPD
TARGET REALISASI TARGETREALISASI
produk prasarana penunjang perdagangan
2.06.18.04
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
466.190.000 431.553.450
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama kemitraan melalui Bintek, fasilitasi pemasaran produk UMKM Kab. Bdg, serta Kontak Dagang
4 kali kegiatan (1 kali Bintek 40 orang peserta, 3 kali pameran, 1 kali kontak dagang)
4 kali kegiatan (1 kali Bintek 40 orang peserta, 3 kali pameran, 1 kali kontak dagang)
Diskoperin-
dag
2.06.18.06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
130.000.000 102.024.925
Jumlah pasar yang di monitoring bahan pokokdan bahan strategis lainnya
275 kali pengawasan
242 kali pengaawasan
Diskoperin-
dag
2.06.18.07
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
100.000.000 99.999.850
jumlah peserta sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
180 pelajar180 pelajar
Diskoperin-
dag
2.06.18.08
Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk
450.000.000
438.780.600 Jumlah event promosi produk-produk UMKM melalui event
Diskoperin-
dag
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPD
TARGET REALISASI TARGETREALISASI
pameran
2.06.18.19
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK )
3.208.713.000
0
Jumlah pasar yang difasilitasi saran dan prasaran penunjanag perdagangan/ pasar
2 paket pemeliharaan pasar (pasar Sukamanah Pangalengan dan pasar wisata Alamendah Rancabali)
Diskoperin-
dag
2.06.18.21
Penyelenggaraan PON XIX
200.000.000 196.382.000
kegiatan Pameran untuk Kegiatan PON XIX Tahun 2016
1 kali 1 kali
Diskoperin-
dag
2.06.19. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
269.600.000 240.455.000
Jumlah PKL yang terdata dan dibina
Diskoperin-
dag
2.06.19.02
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
80.000.000 71.250.000
Kegiatan Penyuluhan Sosialisasi Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kecamatan Banjaran dan Soreang
130 PKL 144 PKL
Diskoperin-
dag
14.600.000 14.600.000 Terlaksananya 1 Kegiatan 1 Diskoperi
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPD
TARGET REALISASI TARGETREALISASI
penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
Kegiatan n-
dag
2.06.19.03
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
150.000.000 130.430.000
Kajian Grand Design Penataan Pedagang Kaki Lima di 10 Kecamatan Kab. Bandung
1 paket kajian
1 paket kajian
Diskoperin-
dag
2.06.19.03
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
25.000.000 24.175.000
Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Majalaya dan St. Majalaya Kab. Bandung
450 pkl 450 pkl
Diskoperin-
dag
JUMLAH8.516.750.000
4.434.095.148
Sumber : Diskoperindag Kab. Bandung 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan tercermin dari pencapaian indikator kinerja kunci sebagai berikut :
Terjalinnya komunikasi dan hubungan kerjasama yang harmonis dan kondusif sesama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maupun dengan pihak Dinas / Instansi terkait.
Peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dapat terawasi dengan lebih baik.
Terpromosikannya produk-produk unggulan UKM dan IKM Kabupaten Bandung baik secara regegional maupun Nasional.
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan SNI wajib maupun Non SNI serta memenuhi aspek K3L.
Tersusunnya Database Pelaku Usaha dan Produk Unggulan yang memiliki potensi ekspor, baik itu IKM,UMKM dan Petani Kopi.
Keberadaan dan operasional toko modern benar-benar termonitor dan terkendali serta mengikuti semua peraturan yang berlaku.
Temu Konsultansi Pelaku UMKM dengan Pelaku Usaha Toko Modern di Wilayah Kabupaten Bandung.
Tersusunya Kajian Grand Design Penataan Pedagang Kaki Lima di 10 Kecamatan Kabupaten Bandung
Bertambahnya pengetahuan dan wawasan para PKL dan Asongan tentang manajemen usaha dan disiplin terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
Meningkatnya pendapatan pedagang dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan.
Perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional berupa perbaikan atap Pasar St. Majalaya dan Banjaran, perbaikan jalan Pasar Sayati, perbaikan pintu pagar dan TPS serta pemeliharaan jalan serta saluran air Pasar Majalaya serta perbaikan hanggar Pasar Margahayu, serta terbangunya Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka.
Pemberian bantuan fasilitasi sarana dan prasaran usaha bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Rancabali khususnya dilokasi wisata, berupa bantuan gerobak dan tenda untuk usaha.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.83
Permasalahan dan Solusi Urusan Perdagangan
Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
Potensi produk ekspor Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tekstil dan produk tekstil dengan presentase sebesar 75%, diperlukan pengembangan produk ekspor baru sehinga tidak hanya tergantung pada produk tekstil. Selain itu
Melakukan pendataan dan kajian tentang potensi produk unggulan Kabupaten Bandung yang dapat dijadikan produk ekspor. Selain itu untuk membuka akses pemasaran di negara tujuan ekspor baru kami
No. Permasalahan Solusi
negara tujuan ekspor masih tergantung pada negara-negara diwilayah eropa dan sebagian asia diperlukan perluasan negara tujuan baru pemasaran produk ekspor
mengikuti kegiatan pameran produk di tingkat internasional untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Kabupaten Bandung.
Masih minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga akses pemasaran produk UKM selama ini masih terpaku pada pemasaran domestik. Adapun beberapa UKM yang sudah memiliki pasar di luar negeri tetapi mereka terbentur dengan pengetahuan bagimana cara ekspor sehingga produk yang mereka jual dititipkan kepada broker
Melakukan pelatihan tentang ekspor bagi pelaku UKM dan IKM yang memiliki produk potensi ekspor sehingga kedepanya apabila ada UKM dan IKM yang memiliki potensi ekspor dapat melakukan pengiriman produknya secara langsung tanpa melalui perantara lagi.
Masih perlunya penigkatan hubungan kerjasama antar sesama LPKSM dan Belum seluruhnya LPKSM mampu melaksanakan Pengawasan Barng \beredar dan Jasa secara mandiri.
Membentuk Forum LPKSM tingkat Kabupaten Bandung.
Masih terbatasnya informasi yang disampaikan oleh masyarakat/konsumen tentang peredaran barang dan/atau jasa yang tidak layak dikonsumsi serta tidak memenuhi aspek K3l.
Perlu di bentuk tim koordinasi yang melibatkan SKPD/OPD terkait agar pengawasan barang dan/atau jasa di pasar dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
Masih terdapatnya Para Pelaku Usaha / Pemilik alat UTTP yang belum taat dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Koordinasi dan konsultasi dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK) Kementerian Perdagangan serta melakukan sosialisasi tentang Kemetrologian.
Masih banyak toko modern yang enggan mengurus perijinan atau beroprasi sebelum permohonan ijinnya diterima sehingga terkesan banyak pelanggaran ijin pendirian toko modern tersebut.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional dan perijinan toko modern serta memberikan pemahaman tentang keberlangsungan hidup/usaha toko modern tidak ditujukan untuk mematikan usaha
No. Permasalahan Solusi
pasar tradisional serta manjalin kemitraan dengan para pelaku usaha mikro,kecil yang berada disekitar toko modern tersebut.
Masih ada para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan kurang memahami dari manfaat kegiatan ini untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Para PKL lebih mementingkan berjualan daripada menghadiri kegiatan ini. Para PKL lebih mengharapkan bantuan berupa modal atau pinjaman lunak.
Perlu diadakan penyuluhan/ sosialisasi terhadap PKL dan Asongan pada tahun berikutnya yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Memberikan arahan kepada para PKL dan Asongan untuk membentuk koperasi pedagang.
Belum terbangunnya sarana dan prasarana perdagangan yang baik serta sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
Melakukan monitoring distribusi ketersedian dan harga barang kebutuhan bahan pokok dan strategis lainya setiap waktu, memperbaiki sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional yang lebih baik dan sehat sehingga masyarakat merasa nyaman untuk melakukan transaksi ekonomi di pasar tradisional
Ada beberapa Program/Kegiatan yang tidak terealisasikan, diantaranya :
Kegiatan Penyempurnaan Perangkat peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan operasional, kegiatan ini tidak terealisasi karena belum adanya kajian akademis untuk penyusunan peraturan daerah PD. Pasar dan adanya rencana pembangunan pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang proses pemabangunan dan pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk (DAK), kegiatan ini tidak terealisasi karena :
Melakukan koordinasi dengan berbagain instansi terkait mengenai petunjuk teknis penyusunan peraturan dan kebijakan daerah
No. Permasalahan Solusi
Kegiatan ini dialokasinkan untuk pembangunan pasar wisata Alamendah dan Pasar Sukamenak, proses pembanguan pasar terkendala dengan status tanah pasar tersebut bukan merupakan milik pemerintah daerah melaikan milik pemerintah desa, memiliki aturan tersendiri.
Kesalahan penempatan kode rekening belanja dialokasikan pada belanja barang/jasa untuk pememiliharaan bangunan seharusnya dikode rekening belanja modal dikarenakan untuk pembangunan pasar dari awal bukan renovasi.
Sebagai upaya penyelesaian permasalahan telah dilakukan koordinasi dengan berbagi instansi terkait termasuk dengan kementerian perdagangan dan desa untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
Sumber : Diskoperindag Kab. Bandung 2016
URUSAN INDUSTRI
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), dengan anggaran sebesar Rp. 2.973.337.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.916.512.000 atau 98,09%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiridari 12 kegiatan, 1 sasaran yaitu Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.84
Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri
Tahun Anggaran 2016
KODE REKPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
2.07.15. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
1.321.537.500
1.288.678.000
Jumlah omzet unit usaha industri kecil dan menengah
KODE REKPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
2.07.15.05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
186.537.500 181.372.500 jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan pengembangan mutu teknologi
80 IKM 80 IKM Diskoperin-dag
2.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
420.000.000 417.750.000 Jumlah pembinaan penguatan kemampuan industri bebrbasisi teknologi
180 IKM
180 IKM DISKOPERINDAG
2.07.15.07 Pengembangan industri kreatif berbasis fashion
190.000.000 190.000.000 Jumlah pembinaan dan pelatihan industri berbasis fashion
80 IKM 80 IKM DISKOPERINDAG
2.07.15.08 Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kerajinan
485.000.000 477.180.500 Jumlah pembinan dan pelatihan industri berbasis kerajinan
260 IKM
260 IKM DISKOPERINDAG
2.07.15.21 Pemberian merk bagi IKM tekstil dan produk tekstil
40.000.000 22.375.000 Jumlah peserta yang di Fasilitasi Merek Dagang bagi Idustri Kecil Menengah
23 IKM 10 IKM
2.07.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
423.000.000 413.975.000 Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah
2.07.16.02 Pembinaan 385.000.000 384.750.000 Jumlah 200 200 IKM DISKOP
KODE REKPROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
pembinaan dan pelatihan jaringan klaster industri
IKM ERINDAG
2.07.16.33 Pemberian merk dagang IKM kulit dan produk kulit
38.000.000 29.225.000 Jumlah peserta yang di Fasilitasi Merek Dagang bagi Idustri Kecil Menengah
20 IKM 20 IKM DISKOPERINDAG
2.07.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1.228.800.000
1.213.859.000
Jumlah omzet unit usaha industri kecil dan menengah
2.07.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri
867.700.000 857.479.000 Jumlah Peserta pembinaan/pelatihan penigkatan teknologi industri
770 ikm
770 ikm DISKOPERINDAG
2.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
361.100.000 356.380.000 Jumlah pembinaan/pelatihan pengembangan dan pelayanan teknologi industri
10 kali pelatihan, 210 org
10 kali pelatihan, 210 org
DISKOPERINDAG
JUMLAH 2.973.337.500
2.916.512.000
Sumber : Diskoperindag Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan tercermin dari pencapaian indicator kinerja kunci sebagai berikut :
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dalam Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi bagi industri kecil sebanyak 180 IKM
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan bagi industri kecil menengah dalam mendukung program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi terhadap 80 peserta industri kecil konveksi.
Fasilitasi HAKI Merek Dagang bagi Idustri Kecil Menengah dalam mendukung program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi terhadap 45industri kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Bandung.
Pelayanan Desain Kemasan produk-produk olahan dari Kabupaten Bandung menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi para pelaku usaha industri kecil olahan makanan dan dapat meningkatkan daya saing produk selama tahun 2016 telah melayani 300 IKM.
Terdapat 2 pelaku industri kecil binaan di Kabupaten Bandung yang mendapatkan penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Perdagangan yaitu :
Piagam Pengahargaan UKM Pangan Awarg 2016 dari Kementerian Perdagangan bagi IK DHEA dengan produk Bawang Goreng Jeung Teri (Bangjeri) sebagai Pemenang Pertama kategori Bumbu Skala Usaha Mikro Kecil
Piagam Pengahargaan UKM Pangan Awarg 2016 dari Kementerian Perdagangan bagi IK RESTU MANDE dengan Produk Randang Padang sebagai Runner-Up kategori Makanan Olahan Siap Saji Skala Usaha Menengah.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.85
Permasalahan dan Solusi Urusan Perindustrian
Tahun Anggaran 2016
No.
Permasalahan Solusi
1. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah
Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada IKM, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor.
No.
Permasalahan Solusi
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi Industri, minimnya akses permodalan, perijinan, pemasaran.
Pendampingan dan memfasilitasi IKM dalam akses permodalan,
perijinan, dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh pelaku industri kecil
3. Penerapan standarisasi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang.
pendampingan dan memfasilitasi
dalam peningkatan dayasaing mutu produk IKM melalui fasilitasi desain produk dan desain kemasan, pengurusan standarisasi produk danHKI.
4. Kurang menyadarinya para pelaku IKM akan manfaat kemajuan teknologi dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki IKM untuk mengakses perkembangan teknologi.
Fasilitasi melalui pelatihan dan pembinaan IKM tentang pemanfaatan kemajuan teknologi informasi baik untuk pemasaran ( Online ) maupun teknologi proses produksi.
5. Desain dan Kemasan olahan makanan kebanyakan masih sangat sederhana dan belum menerapkan persyaratan yang baik dan benar.
Perlu adanya pelatihan teknologi produksi olahan makanan dan kemasan yang berkelanjutan dan dibukanya peluang pasar hasil olahan para pelaku usaha industri kecil.
Sumber : Diskoperindag Kab. Bandung, Tahun 2016
URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.945.000,00,-dan terealisasi sebesar Rp.186.465.000,00,- atau 98.17%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan 1 sasaranya itu Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.86
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian
Tahun Anggaran 2016
KODERI PROGRAM / KEUANGAN INDIKATOR KINERJA SKPD
NG KEGIATAN KINERJATARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
2.08.17 Program Transmigrasi Regional
189.945.000
186.465.000
- Jumlahlokasitransmigran yang terjajagi (prov)
3 3
2.08.17.03
Monitoring danpenempatantransmigran
189.945.000
186.465.000
-Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan
25 kk 8 kk Disnaker
Jumlah 189.945.000 186.465.000
Sumber : Disnaker Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Sosialisasi penempatan trasmigrasi di Kecamatan Katapang, Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Ciparay, Kecamatan Pameungpeuk.
Untuk Tahun 2016 pembinaan kepada calon transmigran dengan jumlah Pendaftar Calon Transmigran yang siap untuk diberangkatkan sebanyak 8 (Delapan) Kepala Keluarga atau 31 Jiwa.
Dalam rangka penempatan Transmigran, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mengirimkan Calon Transmigran untuk dilatih Pendidikan Dasar Umum (PDU) oleh Balai Latihan transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 8 Kepala Keluarga.
Penempatan Transmigrasi pada Tahun 2016 sebanyak 8 Kepala Keluarga 31 Jiwa yang ditempatkan di UPT Sinyonyoi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana daftar terlampir.
Pelaksanaan Monitoring dan penjajagan transmigrasi pada Tahun 2016 ke 2 (dua) Provinsi yaitu 1 (satu) Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi Kabupaten Bolang Mongondow, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Amurang dan Kabupaten Minahasa Selatan. 2 (dua) Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :
Tabel 4.87
Permasalahan dan Solusi Urusan Ketransmigrasian
Tahun Anggaran 2016
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Terbatasnya lokasi transmigrasi, dan minimnya pemberangkatan transmigran
Peningkatan Pelayanan Ketransmigrasian melalui peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan pembekalan calon transmigran
Sumber : Disnaker Kab. Bandung, Tahun 2016.
4.4. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
4.4.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretariat Daerah (SETDA), dan 31 SKPD Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.220.073.875,- dan terealisasi sebesar Rp.8.424.430.936,-,atau 91,37%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program yang terdiri dari 78 kegiatan dengan fokus sasaran : meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana, dan Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.88
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi
678.002.500
660.262.725
1.06.15.09
Penyusunan analisa harga satuan bangunan
101.895.000
98.411.200
Tersusunnya harga satuan bangunan
31 Kecama
31 Kecamat
Dinas Perumahan,
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dikabupaten bandung
negara tan an Penataan Ruang, Kebersihan
1.06.15.10
Penyusunan data bangunan pemerintah berbasis web dikabupaten bandung
65.527.500
63.411.300
Tersusunnya data bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Bandung sebagai pedoman pendataan asset Pemkab Bandung secara online
berbasis web
3 Kecamatan
3 Kecamatan
Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan
1.06.15.11
Penataan dan pengendalian bangunan (Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan)
115.195.000
113.437.875
Tersusunnya data bangunan non pemerintah yang ber IMB
1 Dokumen
1
Dokumen
Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan
1.06.15.20
Penyusunan kajian akademis pedoman standarisasi bentuk bangunan pemerintah dikabupaten bandung
95.685.000
94.795.850
Tersusunya Dokumen (Perbub/Perda)Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan di Pemerintah Kabupaten Bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan
1.06.15.0 Penyusunan dan Terbangunny 100% 96,83% Badan
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
3 analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
299.700.000 290.206.500 a sistem informasi kawasan rawan bencana
Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.16 Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000
89.970.000
Persentase usulan Kabupaten Bandung yang diakomodir dalam APBD Provinsi Jawa Barat.
100% 100% Bappeda
1.06.16.07
Sinegritas perencanaan provinsi dengan kabupaten/kota sejawa barat (BANPROV)
100.000.000
89.970.000
Jumlah pelaksanaan koordinasi
83 HOK 83 HOK Bappeda
1.06.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
1.147.880.000
971.572.691
Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan.
100% 100,00%
1.06.19.0 Koordinasi Jumlah 1 1 Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2 penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
136.750.000 135.454.074 dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi perkotaan
Dokumen
Dokumen
1.06.19.03
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
58.810.000
58.630.217
Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian dan hasil perencanaan pembangunan sector penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1 Dokumen
1 Dokumen
Bappeda
1.06.19.09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
181.320.000
180.533.400
Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan
1 Dokumen
1
Dokumen
Bappeda
1.06.19.0 Koordinasi Koordinasi 100% 77,43% Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
3 penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
771.000.000 596.955.000 dan konsultasi penanggulangan bencana
1.06.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
89.370.000
62.336.429
Persentase meningkatkatnya kemampuan teknis aparat perencana
100% 100%
1.06.20.01
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
89.370.000
62.336.429
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Perencanaan Pembangunan
20 Orang
20 Orang
Bappeda
1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.839.331.375
4.422.939.576
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan.
100% 100%
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
31.405.000
31.405.000
Terselenggaranya Forum SKPD
100% 100% Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan
1.06.21.05
Penyusunan rancangan RPJMD
129.900.000
129.217.000
Jumlah Dokumen Rancangan
80 Buku 80 Buku Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
1.06.21.06
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
429.966.000
395.487.123
Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 Hasil Musrenbang
80 Buku 80 Buku Bappeda
1.06.21.07
Penetapan RPJMD
365.446.000
248.291.500
Jumlah Perda RPJMD 2016-2021
250 Buku
250 Buku
Bappeda
1.06.21.08
Penyusunan rancangan RKPD
135.318.000
129.988.000
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2017
80 Buku 80 Buku Bappeda
1.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
618.621.000
584.733.875
Jumlah Dokumen Rancangan RKPD 2017 Hasil Musrenbang
80 Buku 80 Buku Bappeda
1.06.21.10
Penetapan RKPD 252.366.000
199.473.471
Jumlah dokumen Ranhir RKPD 2017 dan Perbup RKPD
331 Buku
331 Buku
Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
2017
1.06.21.13
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
348.000.000
294.876.765
Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015
1 Dokumen
1 Dokumen
Bappeda
1.06.21.20
Penyusunan RKPD perubahan
236.644.000
212.770.000
Jumlah Dokumen Perbup RKPD Perubahan Kabupaten Bandung
250 Buku
72 Buku Bappeda
1.06.21.2 Koordinasi perencanaan
344.542.000
304.442.500
Jumlah Dokumen
10 Buku 10 Buku Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1 pembangunan dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan dan hasil rekomendasinya
1.06.21.22
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan secara elektronik (e-Monev)
110.800.000
99.522.317
Jumlah Buku Laporan Akhir Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Secara Elektronik (E-Monev)
85 Eksemplar
85 Eksemplar
Bappeda
1.06.21.11
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
270.800.000
263.244.500
Jumlah Laporan pemerintah daerah (LKPD)
1 Dokumen
1 Dokumen
Sekretariat Daerah
1.06.21.12
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
288.874.000
288.874.000
Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban
1 Dokumen
1 Dokumen
Sekretariat Daerah
1.06.21.13
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
36.540.000
34.986.625
Jumlah Dokumen Laptah Setda
1 Dokumen
1 Dokumen
Sekretariat Daerah
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
rencana pembangunan daerah
1.06.21.16
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
102.730.000
97.950.000
Jumlah Dokumen Renja Setda dan Perubahan Renja Setda
2 Dokumen
2 Dokumen
Sekretariat Daerah
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
69.734.175
67.009.175
Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RAPD
100% 96,09% KECAMATAN CILEUNYI
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
35.600.000
35.600.000
Terselenggaranya Musrenbang Tk Kecamatan dengan jlh peserta 100 Orang
1 x kegiatn
1 x kegiatn
KECAMATAN CILENGKRANG
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
35.000.000
35.000.000
Terwujudnya perumusahn program dan kebijakan public
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.06.21.01
Pengembangan partisifasi masyarakat dalam perumusan
36.000.000
36.000.000
Jumlah Kegiatan Musyawarah Rencana
1 kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
program dan kebijakan layanan publik
Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan (MUSRENBAN) (Jumlah Usulan yang diakomodir oleh RKPD)
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
23.250.000
23.250.000
Terselenggaranya MUSRENBANG Tingkat Desa dan Kecamatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dan kebijakan layanan publik
52.100.000
52.100.000
Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 Kali kegiatan
1 Kali kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
42.000.000
42.000.000
Jumlah kegiatan pelaksanaan musrenbang (kegiatan)
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
26.100.000
26.100.000
Terselenggaranya kegiatan musrenbang kecamatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kebijakan layanan publik
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
32.550.000
32.550.000
Terselenggaranya pengembangan pertisipasi masyarakat dalam rumusan program dan pelayanan publik
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
38.900.000
38.900.000
Terlaksananya pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
31.660.000
30.135.000
Terlaksananya MUSREMBANG tingkat Desa dan Kecamatan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan
43.037.500
25.762.500
Terselenggaranya pelaksanaan MUSRENBANG Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
publik
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
30.775.000
30.775.000
Terselenggaranya penyusunan publik
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
40.000.000
40.000.000
Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG Tingkat Desa/kelurahan dan Kecamatan
1 rangkaian kegiatan
1 rangkaian kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
15.000.000
15.000.000
Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
28.870.000
28.870.000
Jumlah kegiatan MUSRENBANG Kecamatan
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KECAMATAN CIKANCUNG
1.06.21.01
Pengembangan partispasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan
18.250.000
18.249.975
Terwujudnya perumusan program dan kebijakan publik
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
publik
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
38.000.000
34.400.000
Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
45.000.000
44.150.000
Terwujudnya perumusan program dan kebijakan publik
13 Dokumen
13 Dokumen
KECAMATAN PACET
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
21.506.100
21.505.000
Jumlah kegitan MUSREMBANG tingkat Desa dan Kecamatan (jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD)
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
33.300.000
32.264.750
Jumlah kegiatan paritisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
37.600.000
37.300.000
Terselenggaranya MUSRENBANG Kecamatan
1 rangkaian kegiatan
1 rangkaian kegiatan
KECAMATAN MAJALAYA
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
43.171.600
41.371.600
Terselenggaranya MUSRENBANG Kecamatan
1
rangkaian kegiatan
1 rangkaian kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
40.000.000
40.000.000
Jumlah Usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN PASEH
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
61.000.000
61.000.000
Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
37.000.000
36.709.000
Meningakatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASIR JAMBU
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
kebijakan layanan publik
program dan kebijakan layanan publik
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
35.000.000
35.000.000
Terwujudnya program dan perumusan dalam kebijakan publik
8 Kegiatan
8 Kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
17.560.000
17.560.000
Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat desa dan kecamatan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
54.025.000
53.724.900
Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan
1 rangkaian kegiatan
1 rangkaian kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
47.800.000
47.800.000
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.06.21.01
Pengembangan partisipasi masyarakat
27.590.000
27.590.000
Usulan Program /Kegiatan
32,50% 33% KECAMATAN KUTAWARI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kecamatan yang di tetapkan dalam RKPD
NGIN
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.576.640.000
1.496.691.540
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi
100% 100% Bappeda
1.06.22.02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
498.900.000
490.189.309
- Jumlah dokumen potensi dan peluang perekonomian daerah dan
- Jumlah dokumen kerangka kebijakan perekonomian daerah
10 Buku 10 Buku Bappeda
1.06.22.03
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
319.490.000
317.561.621
Jumlah dokumen perencanaan sarana perdagangan dan jasa daerah
10 Buku 10 Buku Bappeda
1.06.22.04
Koordinasi perencanaan
427.250.000
402.386.710
Jumlah dokumen
6 Buku 6 Buku Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pembangunan bidang ekonomi
prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Perekonomian meliputi 9 sektor pembangunan.
1.06.22.20
Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
331.000.000
286.553.900
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
Bappeda
1.06.23 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
591.500.000
523.886.000
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya
100% 100% Bappeda
1.06.23.03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
591.500.000
523.886.000
Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
dan hasil perencanaan pembangunan lingkup kesos dan pemerintahan dan Jumlah pelaksanaan Bintek Penyusunan Renstra Kecamatan Berdasarkan Road Map Perencanaan Pengembangan Kecamatan 2016-2021
1.06.24 Program Perencanaan prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
197.350.000
196.771.975
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA
100% 100% Bappeda
1.06.24.04
Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan
197.350.000
196.771.975
Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil
12 Buku 12 Buku Bappeda
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
perencanaan meliputi perumahan, permukiman, kebersihan, penataan ruang, lingkungan hidup dan sumberdaya air serta pendampingan WISP
TOTAL 9.220.073.875
8.424.430.936
Sumber : BAPPEDA, DISPERTASIH, BPBD, SETDA, dan Kecamatan Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah :
Dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 ;
Dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 sebagai bahan Musrenbang RPJMD dan Perda RPJMD;
Dokumen rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2017;
Dokumen rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RKPD Tahun 2017;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RKPD-P Tahun 2017;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RKPD-P Tahun 2016;
Updating E-Monev tahun 2016;
Updating aplikasi RKPD Online;
Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan;
Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD);;
Dokumen pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan meliputi perumahan, permukiman, kebersihan, penataan ruang, lingkungan hidup dan sumberdaya air serta pendampingan WISP;
Buku Laporan Perencanaan Sarana Perdagangan dan Jasa Daerah Kabupaten Bandung;
Buku Laporan Penyusunan Dokumen Potensi dan Peluang Perekonomian Daerah;
Buku Laporan Kerangka Kebijakan Perekonomian Daerah Kabupaten Bandung;
Prosiding Inventarisasi hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung Pembangunan Daerah;
Prosiding penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
Kajian perencanaan teknis kelitbangan dalam mengembangkan karakteristik inovasi daerah berbasis potensi wilayah serta penyusunan rumusan tatalaksana dan pedoman kelitbangan daerah Tahun 2016.
Terbangunnya sistem informasi kawasan rawan bencana.
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Pusat.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.89
Permasalahan dan Solusi Urusan Penunjang Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Belum bersinergi waktu penyusunan dokumen perencanaan dengan waktu penyusunan kegiatan rutin serta tambahan tugas dalam satu kurun waktu anggaran
Membangun sistem informasi manajemen (SIM) untuk mengefisiensikan pekerjaan yang bersamaan dilakukan
2 Belum terintegrasinya aplikasi yang ada Pengintegrasian aplikasi
3 Belum sempurnanya penyusunan Peta Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Bandung
Menyelenggarakan kegiatan penyusunan Peta Rawan Bencana Longsor di
No. Permasalahan Solusi
sebagaimana standarisasi Peta berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Kebencanaan
Kabupaten Bandung sebagaimana standarisasi Peta berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Kebencanaan
4 Belum optimalnya Koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Pusat. Menyelengarakan kegiatan Koordinasi
dan konsultasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Pusat.
Merevisi ketentuan Perbub no 23 tahun 2013 tentang pembagian kewenangan, tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Bandung sehubung dengan diterbitkannya Perda no 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
5 Belum sempurnanya penyusunan peta rawan bencana longsor di Kabupaten Bandung sebagaimana stadarisasi peta berdasarkan peraturan kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang stadarisasi kebencanaan
Menyelenggarakan kegiatan penyusunan peta rawan bencana longsor di Kabupten Bandung sebagaimana stadarisasi peta berdasarkan peraturan kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang stadarisasi kebencanaan
6 Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Tingkat Pusat
- Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan konsultasi penanggulangan dan penyelesaian bencana bak di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Pusat
- Merevisi ketentuan Perbub nomor 23 Tahun 2013 tentang pembagian kewenangan, tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Bandung sehubung dengan di terbitkannya Perda nomor 12 Tahun 2016
No. Permasalahan Solusi
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Sumber : BAPPEDA, BPBD dan Kab. Bandung, Tahun 2016
4.4.2. PENGAWASAN PEMBANGUNAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.744.495.800,- dan terealisasi sebesar Rp.5.016.236.680,-,atau 87,32%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program yang terdiri dari 14 kegiatan . dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.90
Rincian Program/Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan
Pengawasan Pembangunan Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.20.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.588.001.400
4.959.474.000
INSPEKTORAT
1.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.686.353.600
1.477.740.200
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala pada OPD Kabupaten
63 Obrik 63 Obrik INSPEKTORAT
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Bandung sesuai PKPT Tahun 2016
1.20.20.02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
413.400.000
396.250.000
Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Ka sus atas pengaduan masyarakat, mass media, pelimpahan dari instansi yg lebih tinggi dan pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan Internal secara berkala Inspektorat Kab. Bandung.
50 Kasus 31 Kasus
INSPEKTORAT
1.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
199.630.000
179.970.000
Terevaluasinya Kinerja Instansi Pemerin tah Daerah
1 Dokumen LAKIP Pemda dan 62 Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD
1 Dokumen LAKIP Pemda dan 62 Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD
INSPEKTORAT
1.20.20.04 Penanganan kasus pada
877.725.00
821.124.000
Terlaksananya:
INSPEKTORAT
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
wilayah pemerintahan dibawahnya
0
1. Pemeriksaan khusus Fisik Proyek Prasarana Pembangunan Tahun 2015
50 titik 50 titik INSPEKTORAT
2. Penanganan Tunggakan Raskin
270 Desa/Kel
270 Desa/Kel
INSPEKTORAT
3. Pemeriksaan khusus Dana BOS.
50 Sekolah
50 Sekolah
INSPEKTORAT
4. Pemeriksaan Cash Opname dan Stock Opname Tahun 2015
72 SKPD 72 SKPD,
INSPEKTORAT
5. Pemeriksaan Khusus Target dan Raelisasi PAD Tahun 2016
3 Objek (Pasar, terminal dan Kebersihan), 25 keg rapat
3 Objek (Pasar, terminal dan Kebersihan),
INSPEKTORAT
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
6. Kegiatan Rapat diluar kantor
50 titik 23 keg rapat
INSPEKTORAT
7. Pemeriksaan khusus Fisik Proyek Prasarana Pembangunan Tahun 2016
50 titik INSPEKTORAT
8. Pemeriksaan Cash Opname dan Stock Opname Tahun 2016
72 SKPD 72 SKPD INSPEKTORAT
1.20.20.05 Inverisasi temuan pengawasan
184.200.000
184.200.000
Terlaksananya kegiatan inventarisasi temuan hasil pengawasan
10 putaran
10 putaran
INSPEKTORAT
1.20.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
670.622.000
654.228.000
Terlaksananya kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI
250 Rekomen dasi Temuan
250 Rekomen dasi Temuan
INSPEKTORAT
1.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
432.156.000
352.957.000
4 Dokumen Laporan Hasil Reviu
Reviu LKPD TA.2015, Reviu
Reviu LKPD TA.2015, Reviu
INSPEKTORAT
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
Perubahan Anggaran 2016, Reviu RKA Tahun 2017 dan Reviu Penyerapan Anggaran Tahun 2016
Perubahan Anggaran 2016, Reviu RKA Tahun 2017 dan Reviu Penyerapan Anggaran Tahun 2016
1.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
72.200.000
71.850.000
Terlaksananya evaluasi dan kompilasi temuan hasil pemeriksaan APIP
4 kali 4 kali INSPEKTORAT
1.20.20.09 Sinergitas pengawasan aparatur pengawas
31.150.000
29.815.000
Terlaksananya monitoring SOPD penerima/penyalur dana hibah APBD Provinsi Jawa Barat
7 SKPD 7 SKPD INSPEKTORAT
1.20.20.10 Bantuan operasional pemeriksaan bantuan hibah,
150.000.000
145.254.800
Terlaksananya monitoring penerima
1 Laporan Kapabilitas APIP
1 Laporan Kapabilitas APIP
INSPEKTORAT
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
bansos dan bantuan keuangan provinsi jawa barat (Bangub)
Bangub tahun 2016 dan peningkatan kapabilitas Levening APIP Kabupaten Bandung
Leveling 2
Leveling 2
1.20.20.11 Pemantauan pengendalian intern atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dikabupaten bandung
383.304.800
298.685.000
Terlaksananya pemantauan pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bandung
72 SKPD 41 SKPD INSPEKTORAT
1.20.20.12 Koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) atas pelayanan publik dikabupaten bandung
229.060.000
135.050.000
Terlaksanya kegiatan Kormonev pada 3 obyek pelayanan publik di Kabupaten Bandung (Kesehatan, Dukcasip dan Ketenagakerjaan)
3 Laporan
3 Laporan
INSPEKTORAT
1.20.20.13 Pembinaan wilayah pengawasan
258.200.00
212.350.000
Terlaksanya Pembinaan Wilayah
270 Desa di 31
270 Desa di 31
INSPEKTORAT
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
pada pemerintah desa dikabupaten bandung
0 Pengawasan Tahun 2016 sesuai dengan PKPT Tahun 2016
Kecamatan
Kecamatan
1.20.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
156.494.400
56.762.680
INSPEKTORAT
1.20.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
156.494.400
56.762.680
Terselenggaranya Pendidikan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
15 orang 14 orang
INSPEKTORAT
Total 5.744.495.800
5.016.236.680
Sumber : Inspektorat Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu :
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penangganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Sinergitas Pengawasan Aparatur Pengawas
Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos, Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat (Bantuan Gubernur)
Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bandung
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi atas Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung
Pembinaan Wilayah Pengawasan Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.91
Permasalahan dan SolusiPenunjang Urusan Pemerintahan
Pengawasan PembangunanTahun Anggaran 2016
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. Kesadaran para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan.
Meningkatkan kesadaran para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tentang arti penting Pengawasan maupun penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Irjen, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Masih kurangnya perhatian dan tanggapan dari obyek yang diperiksa terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian tindak lanjut.
Mendorong pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pemutahiran data pada setiap kegiatan Sosialisasi, rapat staf, rapat dinas dan koordinasi.
3. Masih adanya pihak obyek yang diperiksa belum memahami atas temuan dan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi lebih optimal dengan Provinsi Jawa Barat untuk sinergitas pelaksanaan Program/Kegiatan yang dananya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat.
4. Data yang diberikan Organisasi Perangkat Daerah selaku objek pemeriksaan tidak valid sehingga terkadang menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan (UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Permendari Nomor7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)
5. Belum dikenakannya sanksi terhadap pihak yang diperiksa, yang tidak/belum melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.
Sumber : Inspektorat Kab. Bandung, Tahun 2016
4.4.3. KEUANGAN DAERAH
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.135.279.541,- dan terealisasi sebesar Rp.11.205.806.552,-,atau 92,34%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 18 kegiatan dengan fokus sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.92
Rincian Program/Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.20.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12.135.279.541
11.205.806.552
- Proesentasi Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah (%)
- Prosentase serapan belanja Daerah (%)
100 % 100 % DPPK
1.20.17.06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
532.657.999 473.025.900 Jumlah penyedian Perda Kabupaten Bandung tentang APBD
1Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17.07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
129.104.850 121.592.675 Jumlah penyediaan peraturan Bupati Bandung tentang penyebaran APBD
1 Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17. Penyusunan 477.815.406 437.029.220 Jumlah 1 1 DPPK
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
08 rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
penyediaan Perda Kabupaten Bandung tentang perubahan APBD
Dokumen
Dokumen
1.20.17.09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
126.973.075 95.879.500 Jumlah penyediaan peratutan Bupati Bandung tentang Penjabaran perubahan APBD
1 Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17.10
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
411.593.950 406.379.588 Jumlah penyusunan Perda Kabupaten Bandung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17.11
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
258.164.600 253.070.340 Jumlah penyusunan peraturan Buati bandung tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 Dokumen
1 Dokumen
DPPK
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.20.17.12
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
32.350.000 29.350.000 Jumlah penyediaan Laporan Keuangan tugas pembantuan sesuai SIKD
1 Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17.13
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
542.695.000 434.986.300 Jumlah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SKPD di Kabupaten Bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17.14
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
300.875.000 236.778.000 Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD maupun kepada wajib PAjak di Kabupaten Bandung
3 kegiatan
3 kegiatan
DPPK
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
658.883.945 622.935.693 Jumlah Peleaksaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air tanah
8 UPTD Pajak Daerah
8 UPTD Pajak Daerah
DPPK
1.20.17.20
Penyusunan perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
718.200.000 632.161.931 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan perencanaan pengendalian Pendapatan Daerah Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air tanah
4 Dokumen
4
Dokumen
DPPK
1.20.17.21
Validasi piutang PBB
350.000.000 323.649.750 Jumlah pelaksanaan Validasi piutang PBB
1,000,000.WP
1.000.000 WP
DPPK
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
1.20.17.24
Penunjang kesekretariatan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
275.000.000 189.305.500 Jumlah pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah (TPTGR)
1
Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17.25
Pengembangan sistem aplikasi PBB dan BPHTB
2.014.210.216
1.806.211.045
Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem PBB –P2 dan BPHTB (software, hardware dan braindware)
2jenis pajak
2 jenis pajak
DPPK
1.20.17.39
Penyusunan rancangan KUA/PPAS
400.051.500 361.800.010 Jumlah penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung
1Dokumen
1 Dokumen
DPPK
1.20.17.40
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bidang pendapatan II
1.263.670.000
1.198.236.875
Jumlah pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB,Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan
4Jenis 4 Jenis DPPK
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET
REALISASI
yang sah
1.20.17.41
Penyusunan, perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah bidang pendapatan II
427.270.000 418.140.225 Jumlah pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB
4. Jenis 4 Jenis DPPK
1.20.17.43
Pemeliharaan basis data PBB P2
3.215.764.000
3.165.274.000
Jumlah Penyusunan Akurasi Data dan Tertib Administrasi PBB P2
1 Aplikasi
1 Aplikasi
DPPK
Total12.135.279.541
11.205.806.552
Sumber : DPPK Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini yang dilaksanakan oleh DPPK, yaitu
Tersedianya rancangan Perda APBD beserta lampiran
Tersedianya rancangan Perbup APBD tentang penjabaran APBD
Tersedianya rancangan Perda Perubahan APBD beserta lampiran
Tersedianya penyusunan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD beserta lampiran
Tersedianya Rancangan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah tugas Pembantuan
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SKPD di Kabupaten Bandung
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik kepada petugas
pengelolaan keuangan SKPD di Kabupaten Bandung
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah (pajak hotel, restoran, hiburan,
reklame, PPJ, mineral bukan logam dan batuan)
Terlaksananya Rencana, Hasil Pengendalian Lapangan dan Laporan Pendapatan I
Terukurnya Piutang PBB Secara Akurat
Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah (TPTGR)
Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem PBB-P2 dan BPHTB (software, hardware dan braineware)
Tersusunnya Rancangan Dokumen KUA/PPAS
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PBB, BPHTB) dan Pengawasan
Pengendalian Penerimaan untuk mencapai target penerimaan PBB dan BPHTB yang ditetapkan
Terlaksananya penyusunan, perencanaan dan pengendalian Operasional pendapatan daerah (PBB dan BPHTB)
Penyusunan Akurasi Data dan Tertib Administrasi PBB P2
Pemenuhan pemeliharaan arsip keuangan daerah.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.93
Permasalahan dan solusi kegiatan urusan Penunjang Pemerintahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016
NO Permasalahan Solusi
1 Kesadaran Wajib Pajak dalam hal melaksanakan ketentuan perpajakan masih rendah;
Mengoptimalkan sosialisasi perpajakan dan mengintensifkan penagihan aktif kepada Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak;
2 Penatausahaan pemungutan Pajak Daerah masih harus dioptimalkan;
Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan dan Belanja;
3 Kurang optimalnya intensifikasi penagihan aktif piutang Pajak Daerah;
Mengoptimalkan intensifikasi penagihan aktif piutang Pajak Derah;
4 Belum optimalnya penerapan sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan;
Penerapan sanksi hukum secara tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan;
5 Basis Data Potensi perlu dilaksanakan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah;
Meningkatkan kualitas data potensi Pajak Daerah melalui pemutakhiran data potensi;
6 Perlu dilakukannya penyempurnaan dan perbaikan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung tentang Pajak Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ekonomi masyarakat.
Melakukan evaluasi/revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung tentang Pajak Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ekonomi masyarakat.
Sumber : DPPK Kab. Bandung, Tahun 2016
4.4.4. KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.779.481.400,-dan terealisasi sebesar Rp.9.278.460.463,-,atau 94,88%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program yang terdiri dari 14 kegiatan dengan fokus sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.94
Rincian Program/Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian
dan Diklat Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.20.47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.742.018.400
6.675.084.471
Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)
18.19 % 18.22 % BKPP
1.20.47.01
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNSD
118.348.000
117.918.000
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan
44 Orang 44 Orang BKPP
1.20.47.02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
1.721.521.000
1.720.618.786
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan
74 orang 75 orang BKPP
1.20.47.03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
4.902.149.400
4.836.547.685
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
794 Orang 794
Orang
BKPP
1.20.48 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
3.037.463.000
2.603.375.992
Prosentase penyelesaian administrasi Kepegawaian
20% 20% BKPP
1.20.48. Penyusunan Jumlah 18 kali 18 kali BKPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
01 rencana pembinaan karir PNS
896.737.000
626.903.000 Terselenggaranya penyelenggaraan rapat sidang badan pertimbangan jabatan
Jumlah terlaksananya seleksi jabatan tinggi pratama
1 kegiatan 0 BKPP
Jumlah terlaksananya FGD Tim Pak Jabatan Fungsional
1 kegiatan (60 Orang)
1 kegiatan (60 Orang)
BKPP
Jumlah Bimtek PNS Jabatan Fungsional
1 kegiatan (70 Orang)
1 kegiatan (70 Orang)
BKPP
Jumlah workshop penyusunan standar kompetensi jabatan
2 kegiatan 2 kegiatan BKPP
Jumlah Asesment
2 kegiatan 2 kegiatan BKPP
Job Fit eselon II 5 Orang 5 Orang BKPP
Asesment calon pejabat administrasi (IIIa/IIIb)
136 orang 136 orang BKPP
Psykotes eselon IV
300 orang 300 orang BKPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Monitoring evaluasi
1 Kali 1 Kali BKPP
1.20.48.02
Seleksi penerimaan calon PNS
109.555.000
69.052.621
Terferifikasinya berkas CPNS Kategori II yang tidak lulus
2.836 orang
2.836 orang BKPP
1.20.48.03
Penempatan PNS
119.600.000
66.213.500
Terlaksananya penempatan pejabat struktural
2 Kali 0 Kali BKPP
Terlaksananya penempatan pejabat fungsional
3 Kali 3 Kali BKPP
1.20.48.04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
148.200.000
147.488.297
Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS dan KGB
3.700 orang
3.963 orang BKPP
Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi kenaikan pangkat
2 kegiatan 2 kegiatan BKPP
1.20.48.05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
453.282.500
433.860.950
Termutakhirnya data kepegawaian
100% 100% BKPP
Jumlah Takah 7000 7000 BKPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Elektronik pegawai pegawai
Program Aplikasi Penge Simpeg Berdasarkan ASN
1 Aplikasi 1 Aplikasi BKPP
Buku Profil Kepegawaian
50 Buku 50 Buku BKPP
Keg. Pembekalan teknis pengelola administrasi kepegawaian
2 kegiatan 2 kegiatan BKPP
Keg. Fasilitasi input e-lhkasn bagi jft non-disdik
1 kegiatan 1 kegiatan BKPP
Aplikasi Pemeliharaan Web
1 Aplikasi 1 Aplikasi BKPP
Pemeliharaan Server Dan Db Simpeg
1 Server 1 Server BKPP
Aplikasi Takah Digital
1 Aplikasi 0 Aplikasi BKPP
Aplikasi E-office
1 Aplikasi 1 Aplikasi BKPP
1.20.48.08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
93.032.000
86.621.500
Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
300 Orang 304 Orang BKPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.20.48.09
Proses penaganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
456.968.000
447.690.975
Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai
20 Kasus 20 Kasus BKPP
Terselesaikannya proses izin perkawinan dan perceraian PNS
37 Kasus 48 Kasus BKPP
Terlaksananya kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS
3 Kali 3 Kali BKPP
Terselesaikannya KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, DAN TAPERUM
500 kartu 2359 kartu BKPP
1.20.48.11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
345.761.000
335.688.586
Jumlah PNS yang di fasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar serta ujian dinas
115 orang (15 TB, 100 orang ujian Dinas)
212 orang ( 17 orang tugas belajar, 195 orang Ujian KPPI)
BKPP
1.20.48.12
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
26.185.000
24.465.000
Jumlah peserta yang seleksi administrasi calon praja IPDN
200 orang 257 orang BKPP
1.20.48. Formasi Jumlah Perbup 1 perbup 1 perbup BKPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
17 pegawai 238.142.500
228.632.063
Jumlah Dokumen perencanaan ASN
1 dokumen 1 dokumen BKPP
Jumlah SOP 3 sop 3 sop BKPP
Data Profile CPNSD
34 data 34 data BKPP
Kegiatan Penyusunan karir bagi JFT
1 dok 1 dok BKPP
Kegiatan Koordinasi perubahan e-formasi
1 kegiatan 0 kegiatan BKPP
Kegiatan pemetaan dan penataan pegawai
1 Kegiatan 1 Kegiatan BKPP
1.20.48.18
Pembinaan jasmani dan rohani bagi aparatur
150.000.000
136.759.500
Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani pegawai
43 kali 43 kali BKPP
Jumlah pelaksanaan pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani
12 kali 12 kali BKPP
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
di lingkungan Pemerintah Kabupten Bandung
Total 9.779.481.400
9.278.460.463
Sumber : BKPP Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan penunjang ini adalah adanya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di linkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 18,19 % dan terealisasi 18,22 % (capaian realisasi melebihi target yang direncanakan disebabkan oleh adanya peserta peningkatan komptensi sumber daya aparatur yang beban biaya ditanggung oleh APBN), sedangkan untuk pengembangan dan pembinaan aparatur pada tahun 2016 dari target sebesar 20 % terealisasi 201%
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.95
Permasalahan dan solusi kegiatan urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1 Belum memiliki masterplan pengembangan pegawai
Merintis Kegiatan pembuatan dokumen masterplan pengembangan pegawai yang diawali dengan adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Diklat Pada tahun anggaaran 2017
2 Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi dalam penyelesaian administrasi kepegawaian
Mulai menggunakan Teknologi Informasi dalam penyelesaian administrasi kepegawaian
3 Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai kompetensi
Perlu dibuatnya Peta Potensi Pegawai Sesuai ANJAB dan ABK
No Permasalahan Solusi
4 Belum memiliki assessment center Pada Perencanaan Tahun 2018 mulai dianggarkan untuk assessment center dengan tujuan sebagai pusat penysusunan talent pool bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
5 Belum Optimalnya pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melaui Sosialisasi, Bimtek, kursus-kursus dan lain-lain.
Sumber : BKPP Kab. Bandung, Tahun 2016
4.4.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.494.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.487.271.180,-,atau 98,52 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 2 kegiatan dengan fokus sasaran : meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel4.96
Rincian Program/Kegiatan Urusan urusan Penunjang Pemerintahan
Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
1.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi
494.580.000
487.271.180
Prosentase pemanfaatan data dan informasi hasil penelitian dan
100% 100% Bappeda
pengembangan untuk penunjang perencanaan pembangunan daerah
1.06.15.02
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
321.540.000
316.881.658
Jumlah dokumen proseding hasil koordinasi, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan Jumlah Dokuman Kajian Analisis dan Kebijakan Kelitbangan untuk menunjang Perencanaan pembangunan Daerah sebagai dasar Pedoman Kelitbangan Daerah
20 Buku
20 Buku Bappeda
1.06.15.06
Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan
173.040.000
170.389.522
Jumlah Dokumen Himpunan/Kumpulan Hasil-hasil Kajian dan Penelitian
10 Buku
10 Buku Bappeda
daerah dari Berbagai Lembaga Penelitian
TOTAL 494.580.000
487.271.180
Sumber : Bappeda Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu :
Tersedianya Dokuman Kajian Analisis dan Kebijakan Kelitbangan untuk menunjang Perencanaan pembangunan Daerah sebagai dasar Pedoman Kelitbangan Daerah.
Tersedianya Dokumen Himpunan/Kumpulan Hasil-hasil Kajian dan Penelitian dari Berbagai Lembaga Penelitian.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel4.97
Permasalahan dan solusi kegiatan urusan Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1 Belum Optimalnya Singkronisasi Perencanaan dan Kelitbangan
Sumber : Bappeda Kab. Bandung, Tahun 2016
4.5. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.5.1. SEKRETARIAT DAERAH
Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.670.376.501,- dan terealisasi sebesar Rp.17.065.007.748,-,atau 86,75%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program yang terdiri dari 21 kegiatan , dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.98
Rincian Program/Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.20.16 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
2.558.655.000
1.983.412.800
Jumlah pemenuhan kegiatan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
6 Kegiatan 6 Kegiatan
SETDA
1.20.16.01
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
345.100.000 344.750.000 Jumlah kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling (Sosial)
7 DP 7 DP SETDA
1.20.16.02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
940.000.000 906.273.800 Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya (Humas)
605 Kegiatan
605 Kegiatan
SETDA
1.20.16.0 Rapat 300.000.000 274.419.000 Jumlah 12 12 SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
3 koordinasi unsur MUSPIDA
penyelenggaraan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (Pem-um)
Kegiatan Kegiatan
1.20.16.04
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
169.975.000 120.520.000 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (Humas)
4 Kegiatan 4 Kegiatan
SETDA
1.20.16.05
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil daerah
531.080.000 64.950.000 Jumlah Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah (Humas)
31 Kegiatan
31 Kegiatan
SETDA
1.20.16.06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
272.500.000 272.500.000 Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya ( Humas)
6 Kegiatan 6 Kegiatan
SETDA
1.20.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
2.518.275.000
2.462.049.300
SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Daerah
1.20.17.02
Penyusunan standar satuan harga
495.275.000 486.130.000 Jumlah dokumen standar biaya belanja daerah (Pemb.)
1 Dokumen
1 Dokumen
SETDA
1.20.17.13
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
596.500.000 594.281.000 Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SKPD di Kabupaten Bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
SETDA
1.20.17.16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
945.000.000 913.230.800 Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam asset kendaraan (Asset)
72 SKPD 72 SKPD SETDA
1.20.17.18
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
481.500.000 468.407.500 Jumlah inventarisasi asset yang akan dihapuskan (Asset)
3 Dokumen
7 Dokumen
SETDA
1.20.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.867.427.000
4.186.102.128
SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4.867.427.000
4.186.102.128
Jumlah kegiatan monev SPM SKPD, Monev SPM PPK –BLUD, pemdampingan pilot project UKP, pilot project UKP pertanian, monev penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP
7 Kegiatan
1 Dokumen
7 Kegiatan
1 Dokumen
SETDA
1.20.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
280.300.000 274.140.000 SETDA
1.20.21.12
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
280.300.000 274.140.000 Jumlah kegiatan penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Bandung, dan penysunan IKU dan PK Bupati Bandung
3 Dokumen
3 Dokumen
SETDA
1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
2.789.617.000
1.839.316.562
SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Daerah
1.20.25.06
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.789.617.000
1.839.316.562
Jumlah jenis informasi kepada publik
3 Jenis 2 Jenis SETDA
1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5.808.997.201
5.512.424.127
SETDA
1.20.26.01
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
430.154.450 409.082.300 Jumlah penyelesaian perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum, terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion (Hukum)
31 Perkara & Legal Opinion
20 perkara, 25 legal opinion
SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.20.26.02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1.141.296.450
1.064.227.450
Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun dan jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daerah (Hukum)
1016 Produk Hukum
tercetaknya : 2000 buku perda dan 5000 Buku per
SETDA
1.20.26.03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
46.280.650 46.279.500 Jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya (Hukum)
1 Dokumen
1 Dokumen
SETDA
1.20.26.04
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.447.865.050
1.398.176.417
tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300, perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kep bup,120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU, Jumlah pembinaan JDI Hukum,
5 Kegiatan 5 Kegiatan
SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website, dan Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan (Hukum)
1.20.26.06
Kajian peraturan perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1.847.278.601
1.769.709.467
Jumlah dokumen data base Perda dan Perbup yang masih berlaku/ perlu diubah (Hukum)
2 Dokumen
2 Dokumen
SETDA
1.20.26.07
Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan
696.122.000 669.807.993 Jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring
1 Kegiatan 1 Kegiatan
SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Bupati kepada camat
implementasi pelimpahan kewenangan bupati pada camat (Otda)
1.20.26.08
Sosialisasi cukai tembakau
200.000.000 155.141.000 Jumlah Sosialisasi ( Ekonomi)
1 Kegiatan 1 Kegiatan
SETDA
1.20.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
671.435.500 642.696.756 SETDA
1.20.27.03
Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
371.435.500 348.468.092 Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas (PEM-UM)
8 Titik 8 Titik SETDA
1.20.27.07
Penataan daerah dikabupaten bandung
300.000.000 294.228.664 Jumlah dokumen pemekaraan desa dan kajian,jumlah kajian informasi dan data pengembangan penataan daerah (5 Desa), dan jumlah kajian penyelenggaraan dan usulan penataan daerah (5 Desa) (OTDA)
5 Dokumen
5 Dokumen
SETDA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN INDIKATOR KINERJA
KINERJASKPD
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.20.48 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
175.669.800 164.866.075 SETDA
1.20.48.06
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
175.669.800 164.866.075 Jumlah identifikasi dokumen instrumen analisis jabatan PNS
- Jumlah inventarisasi data penunjang pembentukan Perangkat Daerah
2 Dokumen
2 Dokumen
SETDA
Jumlah 19.670.376.501
17.065.007.748
Sumber : Setda Kab. Bandung, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah :
Tersedianya Dokumen DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD Tahun 2016
Tersedianya Dokumen laporan hasil pengadaan barang milik Daerah Tahun 2016
Terlaksananya penyusunan dan penyampaian LKPJ Bupati Bandung Akhir Tahun Anggaran Tahun 2016 kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2016 kepada Pemerintah melalui Gubernur dan ILPPD kepada Masyarakat
Tersedianya Produk Hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan
Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan Daerah serta termodifikasinya Produk Pusat dan Daerah
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.99
Permasalahan dan Solusi Pendukung Urusan Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1. Kurangnya pemahaman terhadap seluruh produk hukum
Mengoptimalkan sosialisasi produk hukum yang menyeluruh baik kepada aparat maupun masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku
Sumber : Setda Kab. Bandung, Tahun 2016.
4.5.2 SEKRETARIAT DPRD
Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 21.877.833.050,- dan telah terealisasi sebesar Rp 18.282.924.642,- atau 87,94%, Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program yang terdiri dari 9kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Tabel 4.100
Rincian Program/Kegiatan Pendukung Pemerintahan Umum
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
1.20.15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
21.251.022.050
17.720.380.866
Sekretariat DPRD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
1.20.15.01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
5.389.332.850
4.875.004.424
Terbahasnya Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda
19 Perda
28 Perda Sekretariat DPRD
1.20.15.03
Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
9.200.290.700
7.873.258.427
Terselenggaranya Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
147 Keg
147 Keg Sekretariat DPRD
1.20.15.04
Rapat-rapat paripurna
762.403.000 503.535.250
Teselenggaranya Rapat Paripurna
26 Keg 28 Keg
Sekretariat DPRD
1.20.15.05
Reses 2.162.348.500
1.642.832.250
Terlaksananya kegiatan Reses
3 Keg 1 Keg Sekretariat DPRD
1.20.15.06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
384.943.000
356.344.000
Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
16 Keg 16 Keg
Sekretariat DPRD
1.20.15.07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
3.135.704.000
2.261.406.515
Terfasilitasinya Anggota DPRD untuk mengikuti Diklat
5 Keg 5 Keg Sekretariat DPRD
1.20.15.09
Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi
216.000.000
208.000.000
Tersedianyatenaga ahli fraksi
6 Orang
6 Orang Sekretariat DPRD
1.20.26 Program Penataan
626.811.000
562.543.776
Sekretariat DPRD
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI
TARGET
REALISASI
Peraturan Perundang-Undangan
1.20.26.01
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
97.738.000
76.607.072
Terselesaikannya permasalahan perundang-undangan
12 12 Sekretariat DPRD
1.20.26.06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
529.073.000
485.936.704
Terlaksananya kajian terhadap raperda prakarsa DPRD
7 Kajian
7 Kajian Sekretariat DPRD
Jumlah21.877.833.050
18.282.924.642
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bandung, Tahun 2016
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah :
Terfasilitasinya pelaksanaan rapat panitia khusus dan rapat panitia anggaran dengan ditetapkannya 20 Raperda, terbahasnya Raperda Prakarsa DPRD dan Raperda yang diajukan oleh Eksekutif untuk tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan.
Terfasilitasinya penampungan aspirasi masyarakat dilapangan dan menjadi referensi pembangunan di daerah.
Terfasilitasinya kelancaran tugas DPRD sesuai jadwal mengenai kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Terfasilitasinya perwujudnya produk-produk DPRD, program dan kegiatan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pembangunan terkendali.
Terfasilitasinya hasil kunjungan kerja ke 31 wilayah Kecamatan, sebagai upaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Daerah.
Terfasilitasinya evaluasi terhadap dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan daerah dan terakomodirnya permasalahan sesungguhnya yang terjadi dilapangan dengan penanggulangan lebih efektif.
Terfasilitasinya perwujudan peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD serta terjaminnya kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga sehingga dapat memperlancar proses kegiatan bekerja Ketua DPRD dan anggota DPRD.
Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi Perda Prakarsa DPRD yang digunakan sebagai referensi bagi yang berkepentingan dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar hokum yang jelas.
Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi permasalahan Peraturan Perundang-undangan.
Terfasilitasinya kajian terhadap tiga Raperda Prakarsa DPRD dapat dijadikan draft Raperda Prakarsa DPRD.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.101
Permasalahan dan Solusi Pendukung Pemerintahan Umum
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2016
No. Permasalahan Solusi
1. Masih terjadinya tumpang tindih waktu dalam penyelenggaraan kegiatan Lembaga DPRD;
Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan legislasi dan budgeter)
2 Masih belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga DPRD;
Pengaturan kembali jadwal kegiatan Lembaga DPRD;
No. Permasalahan Solusi
3 Masih belum tegas/jelasnya program kegiatan DPRD sehingga terdapat kegiatan yang perlu dilaksanakan, sedangkan dari sisi penganggaran belum teranggarkan;
Meningkatkan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan penataran, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan sejenisnya;
4 Sering munculnya program kerja baru yang harus di dukung oleh pendanaan kegiatan
Memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM/personil Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan
5 Sumber Daya Manusia Pegawai yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya;
Memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM/personil Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan;
6 Kemampuan personil yang dirasakan masih kurang memahami tugas;
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi Legislasi;
7 Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan peraturan masih dianggap kurang jelas.
Melaksanakan evaluasi kinerja dan keuangan untuk perbaikan dan penyempurnaan.
Sumber : Sekretaariat DPRD Kab. Bandung, Tahun 2016
4.6. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN
Pelaksanaan urusan ini dilaksanakan oleh 31 Kecamatan dan 10 Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.707.524.620,- dan terealisasi sebesar Rp.14.319.289.956,-,atau 97,36 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program yang terdiri dari 126 kegiatan dengan fokus sasaran : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.102
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan
Tahun Anggaran 2016
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
1.20.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
331.017.500
308.700.900
KECAMATAN
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
6.512.500
5.962.500
Persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan
100% 91,55% KECAMATAN CILEUNYI
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
8.500.000
8.500.000
Jumlah kegiatan sosialisasi dan Rapat (koordinasi wajib retribusi yang di pungut pada tahun berjalan (WP))
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
50.000.000
49.380.000
Terselenggaranya kajian potensi desa, kecamatan pada tahun berkenan
3 dokumen
3 dokumen
KECAMATAN MARGAHAYU
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
25.000.000
25.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
daerah Daerah
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5.000.000
5.000.000
Jumlah wajib retribusi yang dipungut pada tahun berjalan (dokumen)
1 dokumen
1 dokumen
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
9.400.000
9.400.000
Terlaksananya Sosialisasi Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
7.800.000
7.656.950
Sosialisasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
11.850.000
9.250.000
Terlaksananya pendataan potensi PAD
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
14.450.000
14.450.000
Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut pada tahun berjalan (WR)
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
daerah
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3.320.000
3.320.000
Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3.800.000
3.800.000
Terselenggaranya peningkaan sumber – sumber pendapatan Daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5.000.000
5.000.000
Fasilitasi perizinina tingkat Kecamatan dan Pendataan Retribusi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
9.450.000
9.450.000
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kesadaran wajib pajak
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIKANCUNG
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi
17.800.000
17.800.000
Jumlah kegiatan sumber –
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN NAGREG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
sumber-sumber pendapatan daerah
sumber pendapatan Daerah
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
11.000.000
9.559.000
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Rapat (koordinasi jumlah wajib retribusi yang dipungut pada tahun berjalan (WP)
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5.000.000
5.000.000
Meningkatnya sumber –simber pendapatan tingkat kecamatan
1 Dokumen
1 Dokumen
KECAMATAN MAJALAYA
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
28.500.000
28.500.000
Jumlah sosialisasi tentang potensi sumber – sumber pendapatan Daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
26.000.000
9.037.450
Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut pada tahun berjalan (WR)
1 Dokumen
1 Dokumen
KECAMATAN PASEH
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
daerah
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5.500.000
5.500.000
Jumlah pembinaan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.20.17.20
Penyusunan perencanaan pendataan dan pengendalian pendapatan daerah
12.000.000
12.000.000
Terwujudnya peningatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5.000.000
5.000.000
Terwujudnya dokumen sumber-sumber pendapatan di daerah
1 dokumen
1 dokumen
KECAMATAN CIWIDEY
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
28.000.000
28.000.000
Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan ditingkat kecamatan
400 HOK
400 HOK
KECAMATAN RANCABALI
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi
5.325.000
5.325.000
Jumlah kegiatan Sosialisasi
10 Kegiatan
10 Kegiatan
KECAMATAN SOREANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
sumber-sumber pendapatan daerah
pelaksaan kebijakan KDH
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
17.095.000
17.095.000
Meningkatnya pengawaasan Internal dan pelaksanaan kebijakan KHD
8 Kegiatan
8 Kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
9.715.000
9.715.000
Persentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan
95% 100% KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.20.19 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
35.350.000
35.350.000
1.20.19.04
Bimtek pengelolaan keuangan desa
29.200.000
29.200.000
Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan desa
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
1.20.19.04
Bimtek pengelolaan keuangan desa
6.150.000
6.150.000
Terlaksananya bimbingan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan desa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
(APBDes dan bantuan Desa lainnya)
1.20.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
11.332.141.720
11.147.348.243
Kecamatan
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
123.432.500
114.677.750
Persentase pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan
100% 92,91% KECAMATAN CILEUNYI
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
86.500.000
82.325.000
Meningkatnya kualitas pegendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1 tahun 1 tahun KECAMATAN CILENGKRANG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
197.000.000
196.610.000
Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen pelaksanaan KDH
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
146.500.000
144.100.000
Jumlah Kegiatan Sosialiasi dan Monitoring
11 Kegiatan
11 Kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
( Jumlah kegiatan Penunjang KDH yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Monitoring Dana Desa, LLI, Moka,ADD, ADPD dan Honor PATEN )
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
36.500.000
29.900.000
Terwujudnya optimalisasi pelimpahan kewenangan KDH kepada Camat
2 kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
107.500.000
107.366.000
Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
7 Kegiatan
7 Kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
57.500.000
57.500.000
Jumlah urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan (kegiatan)
6 kegiatan
6 kegiatan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
113.860.000
113.860.000
Terlaksananya sebagian kewenangan Bupati kepada
5 Kegiatan
5 Kegiatan
KECAMATAN KATAPANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
Camat
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
163.640.000
163.622.325
Terselenggaraanya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
5 Bidang 5 Bidang KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
122.300.000
121.250.000
Rehab Gedung Kantor ( Aula Kecamatan Dan Pagar Kecamatan )
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN ARJASARI
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
157.500.000
147.951.788
Terlaksananya Pelayanan PATEN , Penyusunan data Potensi Wialayah, Pasilitasi Lomba-lomba dan Monitoring Dana Desa, ADD dan ADPD).
8 kegiatan
8 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
143.650.000
134.649.950
Jumlah kegiatan Penunjang KDH yang dilaksanakan oleh Kecamatan (Kegiatan)
7 Kegiatan
6 Kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen
101.619.000
101.599.000
Tercapainya manajemen
3 Kegiata
3 Kegiata
KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
pelaksanaan kebijakan KDH
pelaksanaan KDH
n n BANJARAN
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
187.500.000
153.173.500
Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
5 Kegiatan
5 Kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
192.500.000
177.430.000
Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
8 kegiatan
8 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
135.300.000
117.213.000
Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
25 Urusan
25 Urusan
KECAMATAN CIKANCUNG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
167.250.000
164.834.875
Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
7 kegiatan
7 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
59.300.000
58.677.500
Terselenggaranya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
7 kegiatan
7 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
48.700.000
48.650.000
Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen pelaksanaan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
KECAMATAN PACET
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
kebijakan KDH
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
72.600.000
62.160.300
Jumlah Kegiatan Sosialiasi dan Monitoring ( Jumlah kegiatan Penunjang KDH yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Monitoring Dana Desa, ADD dan ADPD)
6 kegiatan
6 kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.20.20.03
Pengendalian manajemaen pelaksanaan kebijakan KDH
132.500.000
131.948.500
Jumlah kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KHD
9 kegiatan
9 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
250.500.000
250.349.000
Meningkatnya kemampuan aparat Desa dan anggota Linmas siaga bencana dalam pelaksaan kebijakan Daerah
5 Kegiatan
5 Kegiatan
KECAMATAN MAJALAYA
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan
94.200.000
94.200.000
Terlaksananya pengendalian manajemen
4 Kegiatan
4 Kegiatan
KECAMATAN IBUN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
kebijakan KDH pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
132.500.000
87.935.000
Jumlah kegiatan Penunjang KDH yang dilaksanakan oleh Kecamatan (Kegiatan)
9 kegiatan
9 kegiatan
KECAMATAN PASEH
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
85.660.000
85.660.000
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
5 kegiatan
5 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
105.000.000
105.000.000
Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 Tahun 1 Tahun KECAMATAN PASIR JAMBU
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
98.900.000
98.900.000
Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
96.091.000
90.152.500
Terlaksananya sosialisasi manajemen pelaksanaan KDH dan tersedianya
4 kegiatan
4 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
pelayanan terpadu untuk masyarakat
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
123.380.020
123.029.875
Jumlah kegiatan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan KDH
10 kegiatan
10 kegiatan
KECAMATAN SOREANG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
185.575.000
185.575.000
Meningkatnya pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KECAMATAN CANGKUANG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
55.960.000
55.960.000
Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan
35% 35% KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
696.000.000
690.679.380
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN PASAWAHAN
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
325.532.000
324.285.800
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN PADASUKA
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan
1.100.880.00
1.100.880.00
Tercapainya kegiatan pengendalian
7 kegiatan
7 kegiatan
KELURAHAN ANDIR
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
kebijakan KDH 0 0 manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH
961.646.200
960.371.200
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN BALEENDAH
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
575.920.000
575.920.000
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN MANGGAHANG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
849.173.000
849.173.000
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN CIBEUNYING
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
872.673.000
871.575.000
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN JELEKONG
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
986.500.000
985.303.000
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN WARGAMEKAR
1.20.20.0 Pengendalian manajemen
409.900.000
409.900.000
Tercapainya kegiatan
4 kegiatan
4 kegiatan
KELURAHAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
3 pelaksanaan kebijakan KDH
pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
SULAIMAN
1.20.20.03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
773.000.000
773.000.000
Tercapainya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 kegiatan
8 kegiatan
KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA
1.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
875.489.000
854.559.088
KECAMATAN
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
17.500.000
17.500.000
Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1 x kegiatan
1 x kegiatan
KECAMATAN CILENGKRANG
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
30.000.000
30.000.000
Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi bagi lembaga dan masyarakat Desa
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
33.264.000
33.264.000
Jumlah Sosialisasi lembaga UMKM dan Pembinaan Orgnisasi masyarakat perdesaan ditingkat
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
kecamatan
1.22.15.07
Penyelenggaraan pembangunan perdesaan
24.400.000
24.400.000
Terselenggaranya Sosialisasi, pembinaan, dan monev kegiatan
2 kali kegiatan
2 kali kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
22.600.000
20.725.000
Terselenggaranya pembinaan keberdayaan masyarakat pedesaan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MARGAHAYU
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
20.000.000
20.000.000
Terlaksananya Bimtek organisasi masyarakat pedesaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
26.000.000
26.000.000
Jumlah peserta pembinaan lembaga masyarakat perdesaan (kegiatan)
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.22.15.12
Penunjang bantuan dana desa
42.000.000
42.000.000
Jumlah penunjang bantuan desa (kegiatan)
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
29.000.000
29.000.000
Terselenggaranya Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
Pedesaan
1.22.15.12
Penunjang bantuan dana desa
25.000.000
15.150.000
Terlaksananya Monitoring dan pembinaan bantuan Desa
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
49.050.000
49.050.000
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
33.950.000
33.950.000
Meningkatnya SDM Desa di bidang pembangunan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
36.500.000
36.436.442
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.22.15.06
Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan masyarakat
36.500.000
35.513.696
Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CICALENGKA
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
38.900.000
38.800.000
Jumlah kegiatan Sosialisasi lembaga dan organisasi masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIKANCUNG
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
perdesaan
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
34.750.000
34.749.950
Terwujudnya bintek lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
120 orang
120 orang
KECAMATAN NAGREG
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
32.660.000
32.660.000
Terwujudnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.22.15.06
Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan masyarakat
9.200.000
9.200.000
Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.22.15.09
Sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan bantuan keuangan khusus perdesaan
24.000.000
24.000.000
Terselenggaranya sosialisasi, pembinaan dan Monitoring kegiatan bantuan keuangan khusus perdesaan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
46.750.000
46.750.000
Terlaksananya Bimtek lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.22.15.0 Pemberdayaa Jumlah 2 2 KECAMATA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 n lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
42.000.000 33.945.000 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kegiatan
kegiatan N PASEH
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
56.500.000
56.500.000
Jumlah pembinaan lembaga dan organisasi tingkat kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.22.15.06
Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan masyarakat
32.500.000
32.500.000
Terlaksananya pembinaan kelembagaan masyarakat
120 Orang
120 Orang
KECAMATAN PASIR JAMBU
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
29.890.000
29.890.000
Terwujudnya bimtek lembaga dan organisasi masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
27.525.000
27.525.000
Terselenggaranya pelatihan bagi anggota lembaga dan anggota organisasi kemasyarakatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
1.22.15.01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
24.350.000
24.350.000
Jumlah peserta Sosialisasi tentang organisasi perdesaan
50 Orang
50 Orang
KECAMATAN SOREANG
1.22.15.0 Pemberdayaa Terwujudnya 3 3 KECAMATA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 n lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
31.600.000 31.600.000 peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
kegiatan kegiatan N CANGKUANG
1.22.15.01
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
19.100.000
19.100.000
Persentase lembaga dan organisas masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan
50% 50% KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.22.16 Proses Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
219.993.900
213.818.500
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.22.16.01
Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman
14.300.000
14.300.000
Peningkatan Pengembangan Ekonomi Pedesaan
1 Lembaga Bumdes
1 lembaga Bumdes
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.22.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.899.212.500
1.745.193.225
Kecamatan
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
49.116.500
48.891.500
Persentase tertib administrasi desa (RPJMDes, RKPDes,
100% 99,54% KECAMATAN CILEUNYI
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
pemerintahan desa
APBDes)
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
19.750.000
19.750.000
Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 x kegiatan
1 x kegiatan
KECAMATAN CILENGKRANG
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
33.000.000
33.000.000
Terwujudnya pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam Bidang manajemen Pemerintahan Desa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIMENYAN
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
25.000.000
25.000.000
Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.22.18.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13.660.000
13.660.000
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ADPD
2 kali kegiatan
2 kali kegiatan
KECAMATAN BOJONGSOANG
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah
29.000.000
29.000.000
Terselenggaranya pelatihan aparatur
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MARGAHA
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
pemerintah desa dalam bidang manajemen PEMDES
YU
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah daerah dalam bidang manajemen pemerintahan desa
43.500.000
43.500.000
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN MARGAASIH
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
21.000.000
21.000.000
Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring (desa dan kelurahan)
5 desa, 1 kelurahan
5 desa, 1 kelurahan
KECAMATAN DAYEUH
KOLOT
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
57.780.000
57.480.000
Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang managenem Pemerintah Desa
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
29.125.000
21.340.000
Terlaksananya pelatihan, pembinaan pengelolaan Administrasi Pemerintahan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
pemerintahan desa
Desa
1.22.18.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
36.000.000
19.275.000
Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan DD dan ADPD
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN PANGALENGAN
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
40.050.000
40.050.000
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan aparatur pemerintahan pemerintahan desa
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
KECAMATAN CIMAUNG
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
19.690.000
19.690.000
Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KECAMATAN BANJARAN
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000
20.000.000
Terselenggaranya Bimtek aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN RANCAEKEK
1.22.18.03
Pelatihan aparatur
39.450.000
39.450.000
Monitoring dan
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Pembinaan DD dan ADPD
CIKANCUNG
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.500.000
20.500.000
Terlaksananya program pembinaan kapasitas sumber daya aparatur
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN NAGREG
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
32.900.000
32.900.000
Terselenggaranya pelatihan aparatur desa
3 kegiatan
3 kegiatan
KECAMATAN BALEENDAH
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
22.000.000
18.422.000
Jumlah Kegiatan Pelatihan, Pembinaan dan Monitoring
2 kali kegiatan
2 kali kegiatan
KECAMATAN KERTASARI
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
19.350.000
19.350.000
Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
2 kegiatan
2 kegiatan
KECAMATAN CIPARAY
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
pemerintahan desa
manajemen pemerintahan Desa
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
46.750.000
46.750.000
Terselenggaranya pembinaan dalam bidang manajemen Pemerintaha Desa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN IBUN
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
40.000.000
24.000.000
Jumlah Desa Swakarya dan Jumlah Desa Swasembada
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN PASEH
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
46.500.000
46.500.000
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahna desa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
1.22.18.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
35.000.000
35.000.000
Terlaksananya pembinaan administrasi pelayanan desa
10 Desa 10 Desa KECAMATAN PASIR JAMBU
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah
28.900.000
28.900.000
Terlaksananya program peningkatan
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN CIWIDEY
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
kapasitas sumber daya aparatur
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
33.850.000
33.850.000
Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa dalam bidang desa
1 kegiatan
1 kegiatan
KECAMATAN RANCABALI
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
25.850.000
25.849.900
Jumlah peserta ynag mengikuti pelatihan manajemen pemerintahn desa
50 Orang
50 Orang
KECAMATAN SOREANG
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
41.000.000
41.000.000
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
49 orang
49 orang
KECAMATAN CANGKUANG
1.22.18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan
19.120.000
19.120.000
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa
1 Urusan
1 urusan
KECAMATAN KUTAWARINGIN
KODERING
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGANINDIKATOR KINERJA
KINERJA
SKPDTARGET REALISASI TARGET REALISASI
desa
1.22.19 Program Peningkatan Peran Perempuan Diperdesaan
14.320.000
14.320.000
KECAMATAN KUTAWARINGIN
1.22.19.01
Pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
14.320.000
14.320.000
Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan
55 orang
55 orang
KECAMATAN KUTAWARINGIN
Total 14.707.524.620
14.319.289.956
Sumber : 31 Kecamatan dan 10 kelurahan, Tahun 2016.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah :
Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pelatihan/pembinaan terhadap aparatur perangkat Desa.
Terlaksananya sosialisasi tentang peningkatan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap organisasi kewanitaan dan peran serta wanita (jender).
Terlaksananya Penyusunan kebijakan layanan publik.
Meningkatnya partisifasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan publik.
Tersedianya data program dan kebijakan publik yang lebih berkualitas Sinergitas Pengawasan Aparatur Pengawas
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:
Tabel 4.103
Permasalahan dan Solusi
Pendukung Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan
Tahun Anggaran 2016
No Permasalahan Solusi
1. Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada Camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan dan personil terlebih dikarenakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang belum ada
Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan urusan kewenangan Bupati kepada Camat
2. Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan masih belum maksimal kualitas sumber daya manusia (SDM)
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan SDM petugas pelayanan
3. Rendahnya kualitas SDM perangkat Desa yang berimplikasi terhadap kinerja pemerintahan desa yang belum optimal
Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa
Sumber : Kecamatan tahun 2016