:o

r,, a

r.f,.

'. 3-

it,l r

PENERAPAN UNDANG-UNDANG I{O.5 TAHUN 2011 TENTAIqGAKUNTAI{ PUBLIK DALAM KAITANNYA TERHADAP

PENEGAKKAN HUKUM KEJAHATAI\ AKUI{TA]\SIOleh: II. Herman Fikri, SH, M. [Ium*)

Abstrak:::fesi sorang Akuntan Pubiik rnempun,vai peranan penting terutama dalam peningkatan kualitas

-::r kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan yang baik dan wajar. Dalam..:;rjalankan profesi sebagai seorang Akuntan Publik harus mengemban kepercayaan masyarakat

-.:r pihak-pihak terkait terhadap laporan keuansan tersebut vane terdiri dari Neraca, LaporanLaba.- :gi dan Laporan perubahan rnodal dengan mernberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas.

- :ngan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pelnyataan pendapatnya,..s laporan atau informasi keuangan suaru entltas. sedanskan penvajian laporan atau informasi,.-langan tersebut merupakan tanggung jau'ab manajemen. Drdalam Ketenruan didalarr UU No 5

- 'hun 2011 sangat jelas bahwa profesi Akuntan Publik memiliki perallan \ ang sansat besar dalam:endukung perekonomian nasional yang sehat dan efisren sena meningkatkan transparansi dan:utu informasi dalam bidang keuangan (apabiia laporan tersebut tidak direkal.asa). Dengan

-:mikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profeslonalisrne,_:ar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercavaan pubhk. Sering

=:jadinya skandal akuntansi (accounting scandals) adalah skandal politik dan bisnts vang muncul-:ngan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif perusahaan publik. Kejahatan tersebut:-asanya melibatkan metode yang kompleks untuk menyalahgunakan dana atau meltyesatkan bagi:.hak-pihak yang sangat membutuhkan terhadap Laporan Keuangan tersebut, melebih-lebihkan-:ndapatan, mengecilkanbiaya, melebih-lebihkan nilai aset perusahaan atau mengurangi peiaporan:rhadap besamya kewajiban, terkadang mereka juga melakukan kerjasama dengan pejabat di

::rusahaan lain atau afiliasinya. Jika mengacu pada pengertian skandal akuntansi tersebut di atas.:ka kejahatan akuntansi cenderung lebih dekat dengan istilah fraudulent statement (fraud yang

::rkenaan dengan penyajian laporan keuangan). Dalam tulisan ini penulis mencoba membahaslasaimanakah penerapan Undang Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Dalam:i:itannya terhadap Penegakkan Hukum Kej ahatan Akuntansi.

Kata Kunci : Kejahatan Akuntansi

Abstract.),ofession of Certified Public Accountants have a particularly important role in improving the-.irlity and credibili|) of financial information orfinancial staternents. In the profession, a Public:-:countant must carry pwblic trust and related parties against the.financial statements consisting of':,e Balance Sheet, Income Statement and Statement of changes in capital to provide an opinion on::.e financial statements of an entiQ. Thus, the responsibilily lies in its opinion from Public:-:countant or statements about financial information of an entity, while statements or financial,:formation is the responsibility of managemenL In the provisions of Law No. J of 201I is ver1,

-.'ear that the public accounting profession has a very large role in supporting the national.:onomy healthy and fficient and to improve the transparency and quality of information in the

Dosen Tetap STIHPADA

155

Jurnal Lex Librum, Val. I, No. 2, Jwni 2015, hwl" X55 - 172

financial field (if the report is not engineered). Thus, Public Accountant required to continuouslyimprove the competence and prafessionalism in order to nneet the needs of service wsers andcarrying out of public trust. Frequent occurrence of accounting scandals (accounting Scandals) arepolitical and business scandals which arise with the disclosure af bad conduct a public companyexecutives. These crimes usually involve complex methods for misusing funds or ntisleading forthose who really need to the Financial Statements, overstating revenues, reduce costs, overstatingthe value of the assets of the company or reduce reporting obligations are, sontetimes they are also

working with fficials in other companies or afiiliates. Wen refen ing ta the understanding of the

accounting scandal at the top of the accownting crimes tend to be closer to the terms offraudulentstatement (fraud witlt respect to the financial statements). In this paper the author try to examineabout "How is the application af Lmu No. 5 oJ'2011 on Pwblic,4ccountant In Relation to the LawEnforcement of Accounting Crime".

Kqword : Crime Accounting

I. Latar BelakangPada umumnya, pembangunan selalu di-

maknai sebagai perubahan, yang dilakukan de-

ngan bermacarn cara guna pencapaian tujuanideal suatu keadaan yang lebih baik dari ke-adaan sebelumnya. Negara kita, Indonesia, tu-juan pembangunan identik dengan perwujudantujuan negara yakni, tercapainya rnasyarakat

adil dan makmur.Aspek mendasar terpenting yang selalu

ada dalam nomen klatur pembangunan berinti-kan perbaikan serta pembaharuan pada semuasektor. Dalam ranah hukum, perbaikan cende-rung diistilahkan sebagai revisi dan atau pem-baharuan hukum yang dapat dilakukan baiksecara keseluruhan atau hanya sebagian sesuai

dengan kebutuhan, keadaan dan sesuai denganperkembangafi era pembangunan suatu negara,

baik dalam kontek nasional, regional maupuninternasional.

Secara filosofis ideologis, suatu peruba-han bertitik tolak dari hal yang amat mendasaryakni konsep berbagai bidang, seperti konsepekonomi, politik, hukum serta kosep pemba-

ngunan inftra struktur yang dikehendaki. Ke-wajiban dan hak dimungkinkan sama-samaada pada bidang ekonomi, politik, dan hukumtetapi sudut pandang hukum akan tetap berbe-da karena beda tujuan yang hendak dicapai.

Hukum dalam konsep senantiasa tidakkeluar dari sifatnya yang normatif dan di da-lamnya terkandung makna-makn a nllai tentangkeadilan, kepatutan dan sebagainya.

Konsep menentukan arah dari suatu upa-

156

ya perbaikan dan karenanya pembangunanyang baik adaiah pembangunafl yang berda-sarkan konsep; demikian pula dalam arti re-visi, hal itu pun haruslah merniiiki konsep.Dengan konsep itulah maka pembangunanmenjadi suatu aktivitas yang terukur dan dapatdiukur.

Suatu konsep tidak akan ada artinya tan-pa tindakan, yang ideatrnya harus sampai ketataran praktis. Mekanisme dalam konsep da-pat diwujudkan berhubungan dengan tata caraprosedural. Keduanya satring berhubungan eratsehingga selalu didapati kenyataan bahwapembaharuan suatu konsep senantiasa digan-dengkan dengan revisi prosedural. Keterikatanyang dernikian menimbulkan fenomena furrg-sional bahwa keduanya bertindak seakan-akansebuah sistem.

Beragamnya peristiwa hukum dapat me-nimbulkan upaya perbaikan baik dalam bentukperubahan konsep maupun prosedural. Bahkandalam beberapa peristiwa tidak hanya sekedarrevisi dalam konteks pembangunan, melainkanlebih dari itu yakni mengarah kepada pencipta-an-penciptaan yang benar-benar baru (inventi-on) dan tidak sekedar dalam arti menemukansesuatu yang telah ada sebelumnya (discover).

Pencederaan terhadap cita hukum, mela-lui kasus pelanggaran hukum di Indonesia baiksecara kualitas rnaupun kuantitas, serta feno-mena menumpuknya perkara-perkara di Mah-kamah Agung, ditambah adanya asumsi le-mahnya penegakan hukum di Indonesia menim-bulkan keprihatinan banyak pihak. Hal itu me-

) ,:'' i tapdn Undang-Undang No, 5 Tahun 2001 tentang Akuntan Publik ,,.

- : rulkan penilaian-penilaian kurang perca-:-',a terhadap paru petugas hukum kita yang:::narnya penilaian itu tidak perlu dikernuka-:, apalagi atas maksud-maksud tertentu (ves-_; .itterest).

Dalam kontek pembaharuan hukum ter-::rt. terrnasuk diantaranya political w,ill ne-

-::i untuk mereformasi perilaku kejahatan.--e berbasis perilaku ekonomi termasuk ke-::.:tan akuntansi. Banyak hal dari kegiatan

:,.-nofi1i yang berujung kejahatan, karena sa-

:,- Safur penyebab sarananya, terkait manipu-,'. keuangan yang erat hubungannya dengan

:,::catatan keuangan atau sistem akuntansi.Karenanya, menghindari kemungkinan

'-:,'ederanya tujuan hukum menjadikan pem-r:raruan hukum responship terhadap dinarni-' : perkembangan kehidupan bermasyarakat

-:: bernegara, hal tersebut menjadi penting

-,am bidang pembangunan hukum ekonomi'.masuk pembaharuan sistem akuntansi pere-

'.:nomian hukum.Semua orang tahu Profesi Akuntan Pub-

r sangat erat kaitannya dengan aktivitas bis-.,s. analisa serta pendapat dari Akuntan Publik

'=:hadap suatu laporan keuangan sebuah peru-,.haan akan sangat menentukan dasar pertim-:.lnsan dan pengambilan keputusan bagi selu-*h pihak ataupun publik yang menggunakan-'. a. Misalnya; para investor dalam mempertim-

:.ngkan dan memutuskan kebijakan investasi-''..a. para penasehat keuangan ataupun investa-.- dalam memberikan arahan pada para inves-:,r terhadap keadaan dan prospek dari sebuah

::rusahaan, para pemberi pinjaman (lenders)::1am mempertimbangkan serta memufuskan

'nskah pemberian ataupun penghentian pinja-:lan bagi perusahaan tersebut.

Perusahaan harus dapat memberikan

_:ambaran yang benar tentang status kesehatans:3u311g&1[r]i], karena berhubungan dengan..;"rnsekuensi hukum dari aktivitas berbisnis.limana konsekuensi hukum itu mengharuskan::asing-masing pihak yang terikat didalamnya

-ntuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang:elah disepakati. Kegagalan dalam pemenuhansewajiban tersebut, baik sebagai akibat dari:rndakan wanprestasi.

Semua orang tahu bahwa tidak dapat di-:ungkiri begitu pentiilg peran Akuntan Publik

I{erman Fikri

dalam memberikan informasi yang tepat me-ngenai laporan keuangan suatu perusahaan.Seperti yang kita ketahui semua bagaimanadampak dari kasus "Enron gate" yang terjadidi Amerika, terlihat bagairnana sebuah opiniyang dikeluarkan oleh Akuntan Publik ternya-ta mempunyai dampak yang besar terhadap ja-lannya perekonomian. Kebangkrutan Enrontersebut menyebabkan dibubarkannya KAPArthur Andersen, yang mengaudit LaporanKeuangan Enron karena hasilnya memberikanopini rvajar, tidak menemukan atau bahkan de-n_ean sengaja menutupi kecurangan penipuanakuntansi .vang dilakukan Enron.

Seba,eai seorang Akuntan publik meru-pakan prot-esi \ ang muncul dari adanya tuntu-tan pubhk akan adanl.a mekanisme komuni-kasi van,s independerl antara entitas ekonomidengan para stakeholder terutama yang berkai-tan dengan akuntabilitas dan entitas vang ber-sangkutan. Meiihat dari salah saru contoh diatas, hendaknya ada pentngkatan srandar mu-tu dari profesionalisme seorans akuntan Pub-Hk.

t

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun2011 tentang Akuntan Publik secar garis besarmendefinisikan tentang peran seorans AkuntanPublik di dalam lingkungan masyarakat vangterdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung ja-wab, sanksi dan lain sebagainya dari seoran_eAkuntan Publik maupun KANTOR AKLTN-TAN PUBLIK yang bertujuan untuk lebihmensosialisasikan kepada masyarakat akanpentingnya penggunaan jasa akuntan Publikdalam prakteknya di lingkungan masyarakat.

Skandal akuntansi (accounting scandals)atau skandal akuntansi perusahaan (corporateaccounting ,scandals) adalah skandal politikdan bisnis yang muncui dengan pengungkapankelakuan buruk para eksekutif perusahaanpublik. Kejahatan tersebut biasanya melibatkanmetode yang kompleks untuk menyalahguna-kan dana atau menyesatkan.

Fraudulent statement atau .financial sta-tement fraud itu sendiri didefinisikan berbeda-beda. lssociation of Certified Fraud Examiners(ACFE) mendefiuisikan .financial staternent

fraucl sebagai "Salah saji atau pengabaian

I Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan AuditInvestigatif , Edi,yi 2 ".lakarta; Salemba 4, 20 1 0,

t57

Jurnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015, hul 155 - 172

atas fakta-fakta yang material yang disengaja,

ata.u data akuntansi yang menyesatkan, dan

ketika mempertimbangkan dengan semua in-formasi yang tersedia, akan menyebabkan pem-

baca laporan mengganti atau mengubah peni-laian atau keputusannya." Sedangkan The Tre-

adtvay Commission mendefiniskan sebagai "me-lakukan tindakan secara sengaja atau ceroboh,

yang merupakan perbuatan atat kelalaian,yang menghasilkan materi laporan keuanganyung *"ry"satkan"2.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkanbahwa definisi financial statement fraud ada-

lah salah saji atau kelalaian yang disengaja,

baik itu dari segi jumlah/besaran atau pengung-

kapan laporan keuangan yang ditujukan untukmenipu pengguna laporan keuangan, khusus-nya investor dan kreditor. Dalam hal ini mana-jemen melakukan pengolahan laporan keuangan

unfuk keuntungan mereka sendiri. Namun de-

mikian, dengan membandingkan definisi fi-nancial statement fraud tersebtt di atas, secara

umum kejahatan akuntansi itu sendiri dapat

didefinisikan sebagai kejahatanlkecuranganyang dilakukan dalam bidang ekonomi dan

berkaitan dengan akuntansi. Hal ini berarti fi-nancial statement fraud merupakan salah satu

bentuk kej ahatan akuntansi.

II. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, maka

penulis merumuskan pe(nasalahan sebagai be-rikut:

1. Sejauh manakah bentuk kejahatanakuntansi dan bentuk sanksi hukumterhadap pelakun kejahatan akuntansiberdasarkan Undang-Undang No. 5 ta-hun 2011 ten-tang Akuntan Publik ?.

Bagaiman-akah penerapan dan penang-gulangan terhadap kejahatan akuntansi?

III. Landasan teori

A. Teori Penegakan HukumMenurut teori penegakkan hukum yang

dikemukakan oleh Joseph Goldstein bahwa;

2 Kholis, Azinil,I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati, dan

Endah Prapti Lestari. Kewajiban hulam (egal liahility)auditor, Jumal Bisinis dan Akuntansi, Volume 3, No-mor 3 Desember 2001.

158

Total Enforcement yaitu dimana ruanglingkup penegakkan hukum pidana seba-gaimana yang dirumuskan oleh hukumsubstantive (substantive lawa of crimes).Berarti penegakkan hukum pidana secara

total ini tidak mungkin dapat dilakukan,sebab para penegak hukum termasukPolri dibatasi secara ketat oleh hukumacara pidana : seperti adanya aturan-atu-rafl tentang penangkapan, penahanan,penggeledahan, penyitaan dan pemerik-saan pendahuluan3.

Hukum pidana formil Indonesia ditentu-kan dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hu-kum Acara Pidana (KUHAP) yang mengaturbagairnana bekerjanya lembaga-lembaga pene-gak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pe-ngadilan dan lembaga pemasyarakatan dalarnmelaksanakan tugasnya. Instansi penegak hukumitu merupakan satu rangkaian dalam sistemperadilan pidana.

KUHAP menjelaskan bahwa penahananhanya dapat dilalnrkan kepada tersangka atauterdakwa yang telah melakukan tindak pidanaatau percobaan maupun memberikan bantuandalam tindak pidana tersebut dalam hal tindakpidana itu diancam dengan pidana penjara limatahun atau lebiha, tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2011 ada-lah Undang-Undang tentang Akuntan Publikyang di putuskan DPR RI pada tangggal 5

April 2011 dan disahkan presiden tanggal 3

Mei 2011 dengan ancaman pidana maksimal 5

tahun penjara dan denda Rp.300.000.000,- (ti-ga ratus juta rupiah),s dan Undang-undang ter-sebut mengatur tentang regulasi profesi, aso-siasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban,tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Dan Un-dang-Undang tersebut lebih lengkap membahas

tentang akuntan publik lebih lengkap diban-dingkan tIU sebelumnya yaitu LIU No. 34 ta-hun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan.

3 Sa6ipto Raharjo, Masalah Penegakan Huku.m Suatu Tin-jauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru,2005.a Soesilo, Kitab Undang-Undang Huhtm Pidana (Ktt-HP) Serta Komentar-Konentarnya Lengkap Pasal De-mi Pasal, Bogor:Politeia, 1993.5 Undang-Undang No. 5 Tahun 20l l tentang AkuntanPublik.

2.

ltli,l

tberapan Und.ang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Akuntan Publik...

Untuk menciptakan kehidupan masyara-

r.:t ]ang harmonis dan teratur, maka dalam

,.:hidupan bermasyarakat diperlukan suatu

..stem hukum. Sistem hukum merupakan suatu

:.3safuan yang terdiri dari unsur-unsur atau ele-

:.en yang berinteraksi satu sama lain. Dalam!-stem hukum tidak menghendaki adanya kon-, rk atau unsur-unsur yang ada dalam sistem,

l:rlau sampai terjadi konflik, maka segera dise-

:-.aikan oleh sistem tersebut.

Sistem hukum yang dikemukakan oleh

-iarokl J. Berman adalah :

keseluruhan aturan prosedur spesifik,yang karena itu dapat dibedakan cirri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang

lain pada umumnya dan struktur otoritasyang professional guna mengontrol pro-ses-proses sosial yang terjadi dalam ma-

syarakat.6

Hukum akan berperan baik bila ketiga.omponen dimaksud, yaitu struktur hukum,.ubstansi hukum dan budaya hukum itu saling:erinteraksi dan memainkan peranan sesuai

lengan fungsinya, sehingga hukum akan ber--alan efektif sesuai dengan fungsinya, sehingga

rukum akan berjalan efektif sesuai dengan

:ungsinya. Seandainya apabila ketiga kompo-ren sistem hukum tersebut tidak berfungsr de-

rgan baik, maka akan muncul permasalahan

dalam upaya untuk memfungsikan hukum se-

:agai sarana pembaharuan dan pembangunanmasyarakat itu sendiri. 7

Berkenaan dengan substansi ketiga diatas erat kaitannya dengan hukum acara pida-:a. Kehadiran hukum acara pidana menjadi:enting karena ia menjadi panduan bagr aparal:enegak hukum dan masyarakat untuk mence-gah jangan sampai terjadi masyarakat main:rakim sendiri.8

' Soetand Wignyosubroto, Dari Hukurn Kolonial ke I{u'-;tm ]'{asional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkem-

:engan Hukum di Indemesia, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995, hal. 1.'

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Da-.:tn Pembangunan (Kumpulan Karya 7lr1l,!, Banrlung:

AlumRi,2002, hal, 3"t Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Aeara Piclana

lndonesia, Yogyakarta: Amarta, 1988, hal. 2.

Herman Fikri

B. Teori Pertanggungan jawab PidanaUntuk dapat mempersalahkan seorang

melakukan pelanggaran pidana bukan meru-

pakan hal yang mudah, demikian pula terha-

dap penjatuhan sanksinya. Dalam hukum pida-na konsep liability atau pertanggungan jawab

pidana merupakan konsep sentral yang dikenaldengan ajaran kesalahan, dalam bahasa latinajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan

mens rea) doktrin mens rea tersebut didasar-

kan pada maxim actuc nonfafi reum nisi mens

sit rea, yang berarti suatu perbuatan tidak me-

ngakibatkan seseorang bersalah kecuali ada

pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas terse-

but ada dua syarat yang harus dipenuhi untukdapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan

lahiriah yang terlarang (actus reus) dan sikapbathin jahatl tercela (mens rea), slkap bathin da-

pat berupa kesengajaan dan kealfaan.e

Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, ke-salahan itu merupakan syarat subyektifdan mutlak bagi pertang-gungjawab pi-dana. Dengan kata lain manakala pelakumelal<ukan perbuatan tercela, dia tentunya

tidak dipidana bila tidak mempunyai kesa-

lahan, sebagaimana tercantum pada asas

tidak tertulis yang berbunyi geen straftzonder schuld.to

N'Iuladi memberikan patokan-patokankarakteristik 1,ang harus diperhatikan da-

lam mernbuat kebrjakan hr-ikum pidana

1.anq akan datang. 1'aitu: pertama, hu-kurl prdana nasional rnendatang yangdibenruk harus memenuhi pertimbangansosrologis. politis. praktis, dan juga da-

lam kerangka rdeologis Indonesia; ke-

r*ra. hukum prdana nasional mendatangtidak boleh mengabaikan aspek-aspekyang ber-talian dengan kondisi manusia,

a1am. dan tradisi Indonesia; ketiga, htt-kum pidana nasional mendatang harus

dapat menyesuaikan diri dengan kecen-derungan-kecenderungan universal yangtumbuh di dalam pergaulan masyarakatberadab; keempat, karena sistem peradi-lan pidana, politik criminal, dan politikpencgakan hukum merupakan bagian

u lbid,hal, l710 lbid,hal. 17

159

I

l,-

rll

...\l

:a-

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2, Juni 2015, hal 155' 172

dari politik sosia.l, lllaka hukruu pidaua

nasional mendatang hanis filemperhati-

kan aspek-aspek yang bersilat pleventitlkelima, hukum pidana riasiCInal meuda-

tang harus selalu tauggap tei'iradap p*r-

kembangan ilmu pengetahuan dan tel:rc*logi guna meningkatkan et'ektrtitas fr"lng-

sinya di dalanl masYat akat' '"

Apa yang dikemukal<an I','t-'-iia;'di di ntas,

sebenamya merupakan intemahsasi atau iln-plemnentasi nilai-nilai Panca.siia dalarn pem-

baharuan hukum pidana. Sebagaimana diketa-

hui, usaha-usaha pembaharuan hukum pidana,

baik rnateriil rnaupun fbnnil, ler",-rs dilakr-rkan'

Dalam konteks pembaharuan httkuni pidana

materiil, telah beberapa kali iiibentuk Tirn

Pembaharuan KUHP Nasional.r-airg snciah mi-r-

lai bekerja pada tahun 60-an hingga seka-

rang, dan sudah menghasilkan Konsep RtiUKUHP, bahkan sekarang sudah irreniadi RUllKUHP yang siap dibahas di l)eru'an F'''i'waki-

ian Rakyat untuk mendapatkan persetu.iuan-

nya.Demikian pula pembattania-c hukr-rm pi-

dana melalui jalur peraturan perundang-urida-

ngan di luar KUHP, yang berjurnlatr pr:iuhan,

bahkan mungkin telah ratusan undang-undang.

baik yang merupakan undang-undang (di bi-dang) hukum pidana, maupun undang-undang(pidana) di bidang administras i (admin i,: tt'ttt iv e

penal law).tJpaya penegakan huktlin inemhei"lliail

arti adanya upaya untuk lneryaga agai"kebera-

daan hukum yang diakui di dalam suattl ma-

syarakat dapat tetap drtegakkan' [-.]oa1'a lirse-but pada dasantya hatu, Ine,,laini,-, irH;r :'tlapwarga negara tnematuht hukui-n vang

'i:eiiaku

di dalam masyarakat yang bersailgkirtair'Penegakan hukum bukanlah tlerupakair

suatu kegiatan yang berdiri sendirr. tneiaitikan

mempunyai hubungan timbal baiik r.a.trg *rat

dengan masyarakatnya. Oleh karetia itu dalartl

membicarakan masalah ini sebaiknya tidak ine

ngabaikan pembicaraan mengenai stuktr-ir tna-

syarakat yang ada di belakangttya. Penegakan

hukum dalam suatu masyarakat memprinyai

kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh

t' rbid

150

struktur masyarakatnya 12.

Stnrktur masyarakat ini mernberikan

pengaruh, baik berupa penyediaan sarana so-

sial yang memungkinkan penegakan hukumitu drjalankan, maupun memberikan hamba-

tan-hambatan yang menyebabkan ia tidak da-

pat dijalankan atau kurang dapat dijalankansecara optimal. Jadi masalah pokok dalam pe-

negakan hukum sebenamya terletak pada fak-

tor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

IV. Etika Profesi Auditor

A. Peranan Etika Dalam Profesi AuditorEtika profesi sangat diperlukan dalam

profesi seorang auditor. Adapun peranan etikadalam profesi auditor adalah sebagai berikutl3:

a. Audit membutuhkan pengabdian yang

besar pada masyarakat dan komitmenmorai yang tinggi.

b. Masyarakat menuntut untukmemperoleh jasa para auditor publikdengan standar kualitas yang tinggi,dan menuntut mereka untuk bersediamengorbankan diri. Itulah sebabnya

profesi auditor menetapkan stan-darteknis dan standar etika yang harus di-jadikan panduan oleh Para auditordalam melaksanakan audit

c. Standar etika diperlukan bagi profesiaudit karena auditor memiliki posisi

sebagai orang kePercaYaan dan

menghadapi ke-mungkinan benturan-benturan kepentingan.

d. Kode etik atau aturan etika profesi auditmenyediakan panduan bagi pata auditorprofesional dalam mempertahankan diridari godaan dan dalam mengambilkeputu-san-keputusan sulit.

B. Prinsip Etika .A.kuntanEtika sudah menjadi kebutuhan setiap

orang dalam menjalankan aktivitas mereka.

Etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai

'' Atrnasasrnlta, Romti. Fengantar Hukum Keiahatan

Bisnis' (Bisnis Crime). 13ogor: Kencana. 2003.t3 Kholis, .Azizul, I l{engah Rata, Sri Sulistiyowati, dan

Endah Frapti Lestari. Kewaiiban hukum (legal liabiliry'})

attditor" Jurnal Bisitris dan Akuntansi, Volume 3, No-

rnor 3 Desem.l:,er 2001.

-c, -:

:,::rapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Akuntan Fwblik "..

:,-:al yang dimiliki oleh setiap orang, terma-. *.; etika dalam menjalankan profesi. Salah sa-*- profesi yang mempunyai etika adalah akun-..- publik.

Prinsip etika akuntan ata:u kode etik:rrrntan itu sendiri meliputi delapan butir per-:-'. ataan. Kedelapan butir pernyataan tersebut

-erupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki..:h seorang akuntan. Delapan butir tersebut.:alah, sebagai berikutla:

Tanggung Jawab ProfesiDalam melaksanakan tanggung sebagaiprofesional, setiap anggota harus senanti-asa menggunakan pertimbangan moral danprofesional dalam semua kegiatan yang Ci-

lakukannya. Anggota juga harus selalu ber-tanggungjawab untuk bekerja sama dengansesama anggota untuk mengembangkanprofesi akuntansi, memelihara kepercayaanmasyarakat dan menjalankan tanggung ja-wab profesi dalam mengatur dirinya sendi-ri. Usaha kolektif semua anggota diperlu-kan untuk memelihara dan meningkatkantradisi profesi.

i t Kepentingan PublikAnggota harus menerima kewajiban mere-ka untuk bertindak sedemikian rupa demimelayani kepentingan publik, menghor-mati kepercayaan publik, dan menunjukankomitmen atas profesionalisme.

3 ) IntegritasIntegritas merupakan kualitas yang melan-dasi kepercayaafi publik dan merupakanpatokan (benchmark) bagi anggota dalammenguji keputusan yang diambilnya. Un-tuk memelihara dan memperluas keyakinanpublik, anggota harus melaksanakan semuatanggung jawab profesinal dengan integri-tas tertinggi

1) ObjektivitasPrinsip obyektivitas mengharuskan anggotabersikap adil, tidak memihak, jujur secaraintelektual, tidak berprasangka, serta bebasdari benturan kepentingan atau dibawahpengaruh pihak lain. Seorang anggota ha-rus memelihara objektivitas dan bebas darikonflik kepentingan dalam menunaikantanggung jawab profesional. Seorang ang-

rr Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan.4udit Investigatrt Edisi 2, Jakarta: Salemba 4.2010.

Itrerman Fikri

gota dalam praktik publik seharusnya men-jaga independensi dalam fakta dan penam-pilan saat memberikan jasa auditing danatestasi lainnya

5) Kompetensi dan Kehati-hatian ProfesionalSeorang anggota profesi harus selalu me-ngikuti standar-standar etika dan teknisprofesi terdorong unfuk secara terus mene-nis mengembangkan kompetensi dan kua-litas jasa, dan menunaikan tanggulig jawabprofesional sampai tingkat tertinggi ke-mampuan anggota yang bersangkutan.

6) KerahasiaanSeorang akuntan profesional harus meng-homrati kerahasiaan informasi yang diper-olehnva sebagai hasil dari hubungan pro-fesional dan bisnis serta tidak boleh meng-un-ukapkan rnformasi apa pun kepada pihakketiga tanpa izin r-ans benar dan spesifik,kecuali terdapat keii'ajiban hukum atau ter-dapat hak profesional unnrk mengungkap-kannya. Kewajrban kerahasiaan berlanjutbahkan setelah hubun,ean anrara an_egota

dan klien atau pemberijasa berakhir.7) Perilaku Profesional

Seorang akuntan profesional harus paruhpada hukum dan perundang-undanganyang relevan dan harus menghindari tinda-kan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8) Standar TeknisSebagai profesional setiap anggota dalammelaksanakan tugasnya harus sesuai de-ngan standar teknis dan standar profesionalyang relevan. Sesuai dengan keahliannyadan dengan berhati-hati, anggota mempu-nyai kewajiban untuk melaksanakan penu-gasan dari penerima jasa selama penugasantersebut sejalan dengan prinsip integritasdan obyektivitas.

C. Aturan Etika Kompartemen AkuntanSektor Publik

Aturan etika merupakan penjabaran le-bih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan dite-tapkan untuk masing-masing kompartemen.Untuk akuntan sektor publik, aturan etika dite-tapkan oleh IAI Kompartemen Akuntan SektorPublik (IAI-KASP). Sampai saat ini, aruranetika ini masih dalam bentuk exposu'e draft,yang penyusunannya mengacu pada Standard

161

Jurnal Lex Lihrum, VoL I, No. 2, luni 2015, hal 155 - 172

of Professional Practice on Ethics yang diter-bitkan oleh the International Federation of Ac-countants \FAqls.

Berdasarkan aturan etika ini, seorang

profesional akuntan sektor publik harus memi-liki karakteristik yang mencakup:' o

a. Penguasaan keahlian intelektual yang di-peroleh melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Kesediaan melakukan fugas untuk masyara-

kat secara luas di tempat instansi kerja mau-pun untuk auditan.

c. Berpandangan obyektif.d. Penyediaan layanan dengan standar pelak-

sanaan tugas dan kinerja yang tinggi.Penerapan aturan etika ini dilakukan

untuk mendukung tercapainya tujuan profesiakuntan yaitu:a. Bekerja dengan standar profesi yang tinggi,b. Mencapai tingkat kinerja yang diharapkanc. Mencapai tingkat kinerja yang memenuhi

persyaratan kepentingan masyarakat.

V. Kewaiiban Hukum Auditor

A. Tanggung Jawab AuditorDalam hal terjadinya pelangaran yang

dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalammemberikan jasanya, baik atas temuan-temuanbukti pelanggaran apapun yang bersifat pe-

langgaran ringan hingga yang bersifat pelang-garun berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.0 1 /2008 hany a dikenakan sanksi administratif,berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuanijin dan sanksi pencabutan tjin".

Penghukuman dalam pemberian sanksihingga pencabutan izin baru dilakukan dalamhal seorang Akuntan Publik tersebut telah me-langgar ketentuan-ketentuan yang diatur dalamSPAP dan termasuk juga pelanggaran kodeetik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga me-lakukan pelanggaran peraturan perundang-un-dangan yang berlaku yang berhubungafl dengan

bidang jasa yang diberikan, atau jtrya akibat daripelanggaran yang terus dilakukan walaupuntelah mendapatkan sanksi pembekuan izin se-

's rhid

'6 Toruan, l, Henry, 'fanggung.iaw'ab

Media Akuntansi, No.18/ Juni/2001,Arlha Indonusa, 2001.t7 lbid

t52

akuntan publik,Jakarta: Intama

belumya, ataupun tindakan-tindakan yang me-nentang langkah pemeriksaan sehubungan de-ngan adanya dugaan pelanggaran profesiona-lisme akuntan publik.

Akan tetapi, hukuman yang bersifat ad-ministratif tersebut walaupun diakui merupa-kan suatu hukuman yang cukup berat bagi ek-sistensi dan masa depan dari seorang AkuntanPublik, ternyata masih belum menjawab pe-

nyelesaian permasalahan ataupun resiko keru-gian yang telah diderita oleh anggota masyara-kat, sebagai akibat dari penggunaan hasil auditdari Akuntan Publik tersebut.

Lebih jauh Soedarjono dalam Sarsiti(2003) mengungkapkan bahwa auditor memi-liki beberapa tanggung jawab yaitu:18a. Tanggung jawab terhadap opini yang dibe-

rikan.Tanggung jawab terhadap profesi.Tanggung jawab terhadap klien.Tanggung jawab untuk mengungkapkankecuranganTanggung jawab terhadap pihak ketiga.Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas

kecurangan yang tidak ditemukan.

Pemahaman Hukum dan KewajibanAuditor

Banyak profesional akuntansi dan hu-kum percaya bahwa penyebab utama tuntutanhukum terhadap kantor akuntan publik adalahkurangnya pemahaman pemakai laporan keu-angar tentang perbedaan antara kegagalan bis-nis dan kegagalan audit, dan antara kegagalanaudit serta risiko audit.

Berikut ini defenisi mengenai kegagalanbisnis, kegagalan audit dan risiko audit menu-rut Loebbecke dan Arensle :

a. Kegagalan bisnisb. Kegagalan auditc. Risiko Audit

Bila di dalam melaksanakan audit, akun-tan publik telah gagal mematuhi standar pro-

r8 Sarsiti, Kualitas audit dan tanggung jawab auditorterhadap penuntutan kerugian, Jurnal Keuangan danBisinis, Volume l, Nomor 2 Oktober 2003.

" Saleh, AS R.achmad dan Saiful Anuar Syahdan, Per-spektif kewajiban hukum terhadap advokasi alamtanpublic di Indonesia. artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktoberl}Al3, Jakarta: Intama Artha Indonusa,

2003.

b.c.

d.

e.

f.

B"

2-

Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Akuntan publik,..

fesinya, maka besar kemungkinannya bahwahtsiness failure juga dibarengi oleh audit failu-re.Dalam hal yang terakhir ini, akuntan publikharus bertanggung jawab. Sementara, dalammenjalankan tugasnya, akuntan publik tidakIrryut dari kesalahan. Kegagalan audit yang di-lakukan dapat dikelompokkam menjadi ordi-

ffrV neSlisence, gross negligence, dan fraud.

Ordinory negligence merupakan kesala-han yang dilakukan akuntan publik, ketikamenjalankan tugas audit, dia tidak mengikutipikiran sehat (reasonable care). Dengan kataIain setelah mematuhi standar yang berlakuada kalanya auditor menghadapi situasi yangbelum diatur standar. Dalam hal ini auditorharus menggunakan "common sense" dan me-ngambil keputusan yang sama seperti seorang(typic al) akuntan publik bertindak2 1.

Sedangkan gross negligence merupakankegagalan akuntan publik mematuhi standarprofesional dan standar etika. Standar ini mini-mal yang harus dipenuhi. Bila akuntan publikgagal mematuhi standar minimal (gross negli-gence) dan pikiran sehat dalam situasi tertentu(ordinary negligence), yang dilakukan dengansengaja demi motif tertentu maka akuntan pub-lik dianggap telah melakukanfraud yang me-ngakibatkan akuntan publik dapat dituntut baiksecara perdata maupun pidanaz2 .

Sebagian besar profesional akuntan setu-ju bahwa bila suatu audit gagal mengungkap-kan kesalahan yang material dan oleh karena-nya dikeluarkan jenis pendapat yang salah,maka kantor akuntan publik yang bersangku-tan harus diminta mempertahankan kualitasauditnya. Jika auditor gagal menggunakan ke-ahliannya dalam pelaksanaan auditnya, berartiterjadi kegagalan audit, dan kantor akuntanpublik tersebut atau perusahaan asuransinyaharus membayar kepada mereka yang mende-rita kerugian akibat kelalaian auditor tersebut.

Pemahaman terhadap hukum tidaklahmudah mengingat pemahaman tersebut me-nuntut suatu kesadaran dari perilaku-perilakuyang terlibat di dalamnya dan juga adanya ke-

tt'lbid

" Ibid:: Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan.ludit Investigotif, Edisi 2. Jakarta: Salemba 4. 2010.

Ilerman Fikri

mungkinan interpretasi yang berbeda-beda ter-hadap keberadaan suatu hukum. Hal ini jugayang terjadi pada profesi akuntan publik dimana perilaku-perilaku yang terlibat terkadangkurang memahami secara benar apa yang telahmenjadi kewajiban yang nantinya akan mem-punyai konsekuensi terhadap hukum. Suatupemahaman yang baik terhadap hukum akanmembawa profesi akuntan publik minimal kedaiarn praktek-praktek yang sehat, yang dapatmeningkatkan performance dan kredibilitaspublik yang lebih baik.

Sebaliknya apabila akuntan publik ku-rang memahaminya pada iklim keterbukaan diera reformasi sepefti sekarang ini maka akandapat membawa perkembangan fenomena kedalam konteks yang lebih luas pada publikyang sudah mulai berani melakukan tuntutanhukum terhadap berbagai profesi termasukprofesi akuntan publik.

C. Kewajiban llukum Bagi AuditorAuditor secara umum sama dengan pro-

fesi lainnya merupakan sub.jek hukuni dan pe-raturan lainnya. Auditor akan terkena sanksiatas kelalaiannya, seperli kegagalan untuk me-matuhi standar profesional di dalam kinerja-nya. Profesi ini sangat rentan terhadap penun-tutan perkara atas kelalaiannya yang digam-barkan sebagai sebuah krisis.

Sedangkan kewajiban hukum yang me-ngatur akuntan publik di Indonesia secara eks-plisit memang belum ada, akan tetapi secaraimplisit hal tersebut sudah ada seperti tertuangdalam Standar Profesional Akuntan publik(SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK).Peraturan-Peraturan mengenai Pasar Modalatau Bapepam, UU Perpajakan dan lain seba-gainya yang berkenaan dengan kewajiban hu-kum akuntan.

Keberadaan perangkat hukum yang me-ngatur akuntan publik di Indonesia sangat di-butuhkan oleh masyarakat tennasuk kalanganprofesi untuk melengkapi aturan main ,vane su-dah ada. Hal ini dibutuhkan agar disaru sisi ka-langan profesi dapat menjalankan tanggun,:jawab profesionalnya dengan tingkat k:p=.*-han yang tinggi, dan di sisi lain rrsS\ lr::':lakan mempunyai landasan yang k-uar ::." s--waktu-waktu akan melakukan p3: *:. -.::.

Jurnul l"ex l,ibruw, Vol, I, l{o. 2, Jur.ti 20ii 5i, lt:ti.

tanggung jawab profesional terhadap akuntanpublik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkanbahwa kewajiban hukum bagi seorang akuntanpublik adalah berlanggung jawab atas setiapaspek tugasnya sehingga jika memang terjadikesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pi-hak auditor, maka akuntan publik dapat dimin-tai pertanggungjawaban secara hukum sebagaibentuk kewajiban hukum auditor.

D. Akuntansi ForensikAkuntansi forensik murrcul karena pesat-

nya perkembangan fraud yang terjadi, untukmengungkapkan fraud tersebut diperlukan il-mu mengenai akuntansi forensik. Istilah akun-tansi forensik merupakan terjemahan dart jb-rensic accounling.

Pada mulanya, di Amerika Serikat, akun-tansi forensik digunakan untuk menentukanpembagian warisan atau mengungkapkan mo-tif pembunuhan. Bermula dari penerapan a-kuntansi untuk memecahkan hukum, maka is-tilah yang digunakan akuntansi (bukan audit)forensik. Praktik akuntansi forensik tumbuh ti-dak lama setelah krisis ekonomi melanda Indo-nesia tahun 1997. Akuntansi forensik sesung-guhnya bisa mempunyai peran yang efektif da-lam menegakkan hukum di lndonesia, namunperannya masih belum maksimai. Saat ini PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) berusaha untuk mengembangkanakuntansi forensik yang mulai berkembang diIndonesia sejak krisis ekonomi 1997.

Definisi akuntansi forensik menurutHopwood et al yaitu "forensit: accoun-ting is the application of investigativeand analytical skills for the purpose ofresolving financittl issues in a mannerthat rneets standards required by courtsof law.23 "Dengan terjemahan sebagai berikut,akuntansi forensik adalah aplikasi kete-rampilan investigasi dan analitik yangbertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan melalui cara-carayang sesuai dengan standar yang ditetap-kan oleh pengadilan dan hukum.

" Rezaee, 2., Financial Statentent Fraud: Preyetttion

Detection. New York John Wiley & Sons, Inc.2002.

164

h4enulut Tuanakotta akuntansi forensikialah "p*Lrerapan rlisiplin akuntansi da-larrr arli luas, termasuk auditing, padamasalah hr:kum untuk penyelesaian hu-kurn di elalant atau di luar pengadrlan"24.

Dari beberapa pengertian alcLrntansi fb-rensili di atas, dapat disimpulkan bahwa akun-ta-nsi fiirensik aria.latr penerapan disiplin akun-tansi yang berdasarkan pada keterampilan-ke-terampilan dalam menginvestigasi dan menga-nalisis yang bertujuan untuk menyelesaikanmasalah keuaugan yang dilakukan berdasarkanperaturan-peratulan yang ditetapkan oleh hu-kuur.

E. Fengertian FraudFraur.l atau yang sering dikenal dengan

istilah kecurangan merupakan hal yang seka-rang banyak dibicarakan di Indonesia. Penger-ttan .fi'aut{ itw sendiri merupakan penipuanyang sengaja dilakukan, yang menimbulkankerugian pihak lain dan memberikan keuntu-ngan bagi pelaku kecurangan dan atau kelom-poknya. Frswd sebagai representasi tentangfakta material .vang palsu dan sengaja atau ce-ro-hoh sehingra diyakini dan ditindaklanjutioleh korban dan kerusakan korban" Dalam ba-hasa aslinya.fi"aud rneliputi berbagai tindakanmeiawan hukum2s.

Ami'izal mendefinisikan kecurangan"l':raud is critninal deception intended to

Jinancialiy' benefit the deceivef' yaitukecurangan adalah penipuan kriminalyang benlarsud untuk memberi manfaatkeuaugan kepada si penipu26.Adapun inenurut the Association of Cer-tified F'r'attd Examiners (ACFE), fraudadalah: Perbuatan-perbuatan yang mela-wan hukum yang dilakukan dengan se-ngaja untuk tujuan tefientu (manipulasiatau rnemberikan laporan keliru terhadappihak lain) dilakukan orang-orang dari

2a Tuanairoita, Theodorus IttI. Akuntansi Forensik danAudit lnuestigatif, Edisi J. Jakarta: Salemba 4.2010.2i

R.ezaee, 2,, Finaw:ial Statetnent Fraucl: Prevention andDetectian. Ner,v York: John Wiley & Sons, Inc.2002.26

Arnriz.aT, {JFE, Pencegahan dan Pendereksian Kecu-r*ngan olek {niental Audiior, Jakarta. 2004.

ond

::cerapan Undang-IJndang No. S Tahun 2001 lentang Akwntan publik,,.

dalam atau luar organisasi untuk menda_patkan keuntungan pibadi ataupun ke_lompok secara langsung atau tidak lang-sung merugikan pihak lain27 .

Dengan demikian fraud adalah men_- =n_ekup segala macam yang dapat dipikirkan--anusia, dan yang diupayakan oleh seseorang-:ruk mendapatkan keuntungan dari orurg=-n. dengan saran yang salah atau pemaksaan,,:benaran, dan mencangkup semua cara yangjak terduga, penuh siasat atau tersembunyi,-.n setiap cara yang tidak wajar yang me_

. . ebabkan orang lain tertipu atau menderita' =:ugian.

\1. Pembahasan

l Kejahatan Akuntansi Dan Bentuk SanksiHukum terhadap Akuntan publik

Pada dasarnya kejahatan akuntansi ber_r -rara pada pelaporan keuangan yang menye_,,:kan bagi penggtnanya, termasuk aktivitas,ne tidak benar atau ilegal pada proses pengi_

-:ntifikasian dan pengukuran transaksi_tran_,.-<si keuangan. Adapun beberapa bentuk keja_.tan akuntansi, dianta ranya ad,alah 28

:

r. Manajemen Laba yang Tidak Sah (ilte_gal earnings manugement)Manajemen Laba (earning management)terjadi ketika manajer menggunakan peni_laian dalam pelaporankeuangan dan da_lam penataan transaksi untuk mengubah la_poran keuangan untuk menyesatkan sta_keholder tentang kinerja ekonomi perusa_haan.

b. Pendapat (opini) Auditor Eksternal yangTidak BenarAuditor eksternal diberi wewenang untukmelakukan audit keuangan pada p.*ru_haan publik. Auditor dianggap melakukankejahatan jika dalam menjalankan profesi-nya merLgabaikan atau melanggar StandarPemeriksaan Akuntan publik {Sf,tfy.

c. Kejahatan PerbankanKejahatan akuntansi di perbankan dianta-ranya dilakukan dengan mellgambil dane

:' lbidtt Atmasasmita, Romli. pengantar Hukum Kejahatan3:snis (Bisnis Crime), Bogor: Kencana. 2003.

nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, me_manipulasi data nasabah, memalsukan re_kening nasabah dan pemalsuan tandata_ngan nasabah yang dilakukan oleh pelakukejahatan. Kejahatan ini termasuk dalamkategori penggelapan.

d. Kejahatan Akuntansi di pasar ModalKejahatan akuntansi di pasar modal men_cakup pelanggaran penyajian informasiyang tidak benar arau nienyesatkan (miss_leading information).Kejahatan akuntansi di pasar rnodal lainnvaadalah mani-pulasi pasir. N{anipulasi pu*,ini merupakan modus kejahatan ),angmenggunakan teknik dan mekanisme pasarsebagai alat untuk menciptakan pemben_tukan harga.

e" Transaksi dengan pihak yang memilikihubungan istirnewa (Related-purty Tran_sactions')"Bentuk pelanggaran ini mencakup tran_saksi yang material atau dalam lumlahyang ridak biasa dengan pihak yang memi_liki hubungan istirnewa, yang meliputi (1)penjualan fiktif pada pihak yang memilikihubungan istimewa (2) piryaman kepadaatau dari pihak yang memiliki hubunganistimewa dimana tingkat bunganya lebihrendah dibandingkan pasar (3) transaksilainnya dengan pihak yurg -ooiliki hubu_ngan istimewa dengan harga yang lebihrendah dibandingkan dengan transaksi nor_mal, dan (4) pengungkapan yang tidak me_rnadai atas transaksi dengan pihak yangmemiiiki hubungan istimewa"

B. Penggolongan Kejahatan Akuntansi Da_lam Kriminologi

Kejahatan akuntansi atau skandal akun_tansi melibatkan kaum elit bisnis dan kaumprofesional. Contoh kasus yang populer adalahkasus Enron dimana harga ru[u.r.p.*sahaantersebut anjlok karena ulah pendiri Enron.mantan CEO, eksekutif Enron lainnya sercaKantor Akuntan Fublik Arthur Anderson y,angbersekongkol rnenranipu[ari laporen keuanganErron, Keialratan akuntansi di pertrtrnkan ciandi pasar modal juga melibatkan kaum proles:o-na1.

Dengan melihat pelakunya maka dts::._

Iferman Fikri

Jurnul l-ex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015, hal 155 - 172

pulkan bahwa kejahatan akuntansi ini rrrasuk

dalam kategori kejahatan kerah putih (u'fulre

collar crime) adalah kejahatan yang dilakukarr

oleh orang-orang terhormat dan status sosial

tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya"

Dalam kaitannya dengan hukum positif

yang berlaku di Indonesia, Kitab lJndang-tJn-

Ourg Hrt u* Pidana (KUHP) dan lJndang-Un-

dang yang telkait menye-butkan beberapa pasal

yang tertcait de^ngan kejahatan akuntansi, eliair-

taranya adalah'o:a. Blrkaitan dengan tnanajemen laba ilegal"

dapat dikenakan pasai 390 KI'IFiP yainr

"Birang siapa dengan maksud uuhtk rre-

nguntungkan diri sendiri atau orang lair

,aauru melawan hukum, dengair ineli)'lar-

kan kabar bohong yang rnellyei:abkair !iai'ga barang-barang dagangan. dana-data

atau surat-surat berharga menjadi tunin

atau naik diancatn dengan pidana pen;a'i'a

paling lama tlua tahun delapan trulan"'

b. ber"kaitan dengan pemberian opini ai;rlitor

yang menyesatkan, dapat dikenakau pa'sai

416 KUHP yaitu "seorang pejabat at'au

orang lain yang diheri tugas rnenjalankan

suatu jabatan umum terus-rnenetus atau

untuk sementara waktu, yang sengaja

membuat secara palsu atau memalsu bukir

buku-buku daftar-rJaftar yang khusus i.ti'it uk

pemeriksaan administrasi, diancai-n etengan

pidana penjara paling lama empat taitun"'

c. -Berkaitan

dengan kejahatan pelbankan

yang merupakan kategori penggelapan, cia-

pat dikenakan pasal 372 KUHP yaitu "Ba-

rang siapa dengan sengaja dan melawan

hukum memiiiki barang sesuatu yang selu-

ruhnya atau sebagian adalah kepuny-aan

orang lain, tetapi yang ada dalarl kei<nasa-

annya bukan karena kejahatan diai.rcaln ka-

rena penggelapan, dengan pidana penjara

paling lama empat tahun atau pidana denda

paling banyak sembilan ratus rupiah""

d. Berkaitan dengan kejahatan perbankan se-

hubungan pemalsuan rekening nasabah, da-

pat dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf c UU

2e Adami Chazawi, Pelajaran Hulanm Pidttna Elagtan ):Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pehera-

tan & Peringonan Pidana, Kejahatun Aduan, Ferhare-

ngan & Ajaran Kausalitas, Jakarta : Raja Grafindo Per-

sada,2002

166

Perbankan No 10 Tahun 1998 yaitu: "meng-

ubah, mengaburkan, menYembunYikan,

menghapus, atau menghilangkan adanya

suatu pencatatan dalam pembukuan atau

dalam laporan, maupun dalam dokumen

atau laporan kegiatan usaha, laporan tran-

saksi atau rekening suatu bank, atau de-

ngan sengaja mengubah, mengaburkan,

menghilangkan, menyembunyikan atau

merusak catatan pembukuan tersebut, dian-

cam dengan pidana penjara sekurang-ku-

rangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.

000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)"'e. Berkaitan dengan kejahatan akuntansi di

pasar modal yang berupa manipulasi pasar,

dapat dikenakan pasal 91 Undang-undang

nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modalyaitu: "setiap pihak dilarang melakukan

tindakan, baik langsung maupun tidak

langsung, dengan tujuan untuk mencipta-

kan gambaran semu atau menyesatkan me-

ngenai kegiatan perdagangan, keadaan pa-

sar atau harga efek di Bursa Efek.

C. Penyebab Kejahatan AkuntansiUntuk mengetahui penyebab terjadinya

kejahatan akuntansi dapat menggunakan kon-

sep segitiga fraud. Konsep segitiga fraud inidicetuskan oleh Donald R. Cressey untuk men-jelaskan tiga faktor penyebab yang muncul da-

lam setiap situasi fr au d. Ketiga faktor tersebut

adalah motil rasionalisasi, dan kesempatan 30.

Motif menggambarkan suatu dorongan

kebufuhan atas dana atau alasan seseorang

yang menyebabkan dia perlu untuk melakukan

suatu kejahatan. Unsur ini kadang-kadang di-

sebut sebagai tekanan, yang biasanya merupa-

kan suatu bentuk pendorong untuk mempero-

leh penghasilan tambahan yang akan diguna-

kan untuk berbagai tujuan.Pelaku fraud menggambarkan tindakan

mereka sebagai suatu tindakan yang bukan ka-

tegori kejahatan, melainkan hanya mengambil

suatu keuntungan akibat ketidakadilan yang

30 Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, dan D.E. Kieso, lc-counting Principles, t1th Edition. Hoboken, New Jer-

sey: John Wiley & Sons, Inc. 2012.

?enerapan Undang-Undang No, 5 Tahun 2001 tentang ,4kuntan Fwblik..,

dilakukan oleh perusahaan atau orang lain.Mereka memaklumi tindakan mereka tersebutdan mengatasi kekhawatiran dengan berangga-pan bahwa tindakan mereka bukan suatu pe-lang garan hukum. P elalan fr aud meras i onali s a-si tindakan mereka. Rasionalisasi inilah yangmemungkinkan mereka untuk melakukan kegi-atanfraud.

Karena kejahatan akuntansi biasanya di-lakukan oleh tim manajemen tingkat atas ber-arti kejahatan ini sering terjadi dalam lingku-ngan perus ahaan yang corpoorate governance-nya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ti-dak berjalan efektif. Pada dasamya manaje-men akan lebih enggan untuk terlibat dalamkejahatan akuntansi jika mekanisme corporategovernance tersebut berjalan efektifdan me-ningkatkan mekanisme pencegahan dan detek-si kemungkinan adanya kej ahatan akuntansi.

D. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Keja-hatan Akuntansi

Dalam hal terjadinya pelangaraa yaflgdilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalammemberikan jasanya, baik atas temuan-temuanbukti pelanggararr apapun yang bersifat pe-langgaran ringan hingga yang bersifat pelang-garun berat, berdasarkan PMK No. l7lpMK.01i2008 hanya dikenakan sanksi administratifberupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuanijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang di-afrfi antaru lain dalam pasal62, pasal 63, pasal64 dan pasal 6531. Sedangkan menurut Un-dang-Undang nomor 5 Tahun 2011 TentangAkuntan Publik yang diatur diatur dalam pa-sal 55 dan 56.'"

Pasal 55Akuntan Publik yang :

a. melakukan manipulasi, membantu melaku-kan manipulasi, dan/atau memalsukan datayang berkaitan dengan jasa yang diberikansebagaimana dimaksud dalam pasal 30ayat (1) hurufj; atau

b. dengan sengaja melakukan manipulasi, me-

3' Toruan, L Henry, Tanggung jawab akuntan publik,Media Akuntansi, No.l8/ J:unil2}}l, penerbit IntamaArtha Indonusa, J akarta. 2001.32 Undang-Undang No. 5 Tahun 20ll tentangAkuntanPublik.

I:Ierman Fikri

malsukan, datlatau menghilangkan dataatau catatan pada kertas kerja atau tidakmembuatkertas kerja yang berkaitan de-ngan jasa yang diberikan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehinggatidak dapat digunakan sebagaimana mesti-nya dalam rangka pemeriksaan oleh pihakyang berwenang dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan pi-dana denda paiing banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 56Pihak Terasosiasi )rang melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dipi-dana dengan pidana penjara paling lama 5 (li-ma) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiea rarus jura rupiah).

Pasal 57(1) Setiap orans vang memberikan penryataan

tidak benar atau memberikan dokumen pal-su atau yang dipalsukan untuk mendapat-kan atau memperpanjang izin AkuntanPublik sebagaimana dimaksud dalam pasal6 ayat (1), Pasal 7 ayat (Z), atau pasal gayat (2), danlatau untuk mendapatkan izinusaha KAP atau izin pendirian cabangKAP sebagaimana dimaksud dalam pasal18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang bukan Akuntan publik,tetapi menjalankan profesi Akuntan publikdan bertindak seolah-olah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penja-ra paling lama 6 (enam) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp500.000.000,00 (li-ma ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di-maksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilaku-kan oleh korporasi, pidana yang drjatuh-kan terhadap korporasi berupa pidana den-da paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (sarumiliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Dalam hal korporasi tidak dapat memba-,.ardenda sebagaimana dimaksud pada ar ar

lurnal Lex Libram, VoL I, No. 2, Juni 2015, hal 155 - 172

(3), pihak yang beftanggung jarvab dipi-dana dengan pidana penjara paling singkat2 (dua) tahun dan paling larna 6 (enam) ta-hun.

Penghukuman dalam peniberian sanksihingga pencabutan izin iraru dilakukan dalarrha1 seorang Akuntan Publik telah melanggarketentuan yang diatur pula dalam SPAF dan

termasuk juga pelanggaftn kode etik yang di-tetapkan oleh IAPI, serta melakukan pelangga:ran peraturan perundang-undangan yang ber-laku atau juga akibat dari pelanggaran yangterus dilakukan walaupun telah mendapatkansanksi penibekuan izin sebelumya, ataupuntindakan-tindakan yang menentang langkahpemeriksaan sehubungan dengan adanya duga-an pelanggaran profesionalisme akuntan pub-lik.

Sanksi admininistratif menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akun-tan Publik yang diatur dia-tur dalam Pasal 53

dapat pula dikenakan kepada akuntan pubiikyang melanggar aturan yang sudah ditetapkanoleh undang-undang33.

Pasal 53

(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi ad-ministratif kepada Akuntan Publik, Il\P.dan/atau cabang I(AP atas pelanggaran ke-tentuan administratif.

(2) Pelanggaran ketentuan administratif seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) berupapelanggaran terhadap Pasatr 4, Pasatr 8 ayat(4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17,

Pasal 19, Pasal25,Pasal27, Pasal 28 ayat(1), Pasal 29 ayat. (1), Fasal 30 ayat (1),Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) danayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (.6), atauPasal 57 ayat (4) dan ayat(5).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dirnak-sud pada ayat (1) dapat berupa:a) rekomendasi untuk melaksanakari ke-

wajiban tertentu;b) peringatan tertulis;c) pembatasan pemberian jasa kepa.cla sua-

tu jenis entitas tertentu;d) pembatasan pemberian jasa tertentu;e) pembekuanizin;

t'Ibid

158

D pencabutan izin; dan/ataug) denda.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf g dapat diberikan tersendiri ataubersamaan dengan pengenaan sanksi admi-nistratif lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif dan besarandenda diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas jelas sikapprofessional dari sang Akuntan Publik timbulbukan karena rangkaian ancaman hukumanadministratif, perdata dan bahkan pidana yangdapat menjeratnya dalam hal terjadinya pe-langgaran, akan tetapi lebih karena tuntutanprofesi akuntan publik membutuhkan suatuproses pe{alanan yang sehat dan fransparan,sehingga dalam hal menyajikan suatu keberadaansuatu perusahaan melalui laporan keuangannyatersebut, publik sangat membutuhkan akuntanpublik yang benar-benar mempunyai kemam-puan yang baik, professional dan independendalam menjamin maksimumnya tingkat akura-si kebenaran dari hasil pernyataan pendapat-nya terhadap Laporan Keuangan.

E. Penanggulangan kejahatan akuntansi

1. Mendeteksi Kejahatan Melalui Akun-tansi Forensik

Akuntansi forensik sesungguhnya mem-punyai peran yang efektif dalam menegakkanhukum di Indonesia. Namun, perannya belummaksimal. Kini, PPATK berusaha untuk me-ngembangkan akuntansi forensik yang mulaiberkembang di Indonesia sejak krisis ekonomi1997. Akuntansi forensik meliputi investigasi

fraud, dan menginvestigasi pembukuan mau-pun catatan yang terkait dengan sengketa. A-kuntansi forensik cenderung lebih berfokus ke-pada suatu dugaan atau peristiwa tertentu, bu-kannya seperti auditor yang memberikan opiniterhadap laporan keuangan.

Akuntan forensik sebenarnya punya peranyang efektif dalam menyelidiki tindak kejaha-tan. Melalui audit investigasi, maka kasus-ka-sus korupsi, tindak pidana keuangan dan keja-hatan kerah putih lainnya bisa diungkap.

Praktik akuntansi forensik tumbuh de-

,knerapfrn {lndang-Ltndang ib, 5 Tahun 2001 tentang Akuntan Publik ,.,

ngan pesat tidak lama setelah krisis ekonomi

melanda Indonesia tahun 1997. Tingkat korup-

si yang masih tinggi juga menjadi pendorong

yang kuat untuk berkembangnya praktik akun-

tansi forensik di Indonesia. Istilah akuntansi

forensik lebih tepat digunakan jika sudah ber-

singgungan dengan bidang hukum. Sementara

hasil audit investigatif dapat, tetapi tidak ha-

rus, digunakan dalam proses pengadilan atau

bentuk penyelesaian hukum lainnya. Namundalam penerapannya akuntansi forensik me-

mang banyak bersinggungan dengan hukum.

Contoh keberhasilan akuntansi forensik adalah

pengungkapan kasus Bank Bali dimana auditordengan menerapkan akuntansi forensic berha-

sil menunjukan aliran dana yang bersumber

dari pencairat dana penj aminan Bank Bali.Teknik audit yang biasa diterapkan da-

lam audit umum seperti pemeriksaan fisik,konfirmasi, memeriksa dokumen, review ana-

litikal, meminta penjelasan tertulis atau lisan

kepada auditan, menghitung kembali dan me-

ngamati pada dasarnya dapat digunakan untukaudit investigatif. Hanya dalam audit investi-gatif, teknik-teknik audit tersebut dilakukansecara eksploratif, mencari wilayah garupafi)

ataupun pendalaman.Selain teknik audit yang biasa digunakan

dalam audit umum, ada beberapa teknik auditinvestigatif yang bisa diterapkan apabila tidakditemukan bukti dokumen. Net worth methoddan expenditure method adalah teknik audituntuk menelusuri ketidakwajaran penghasilan

dan atau pola konsumsi pelaku tindak pidana.

Teknik lain adalah dengan menelusuri alkanlcrang (follow the money) yang selama ini dila-kukan oleh PPATK. Meski hampir selalu ber-singgungan dengan hukum, bukan berartiakuntansi forensik ini melulu atas permintaan

apnat penegak hukum. Pada dasamya siapa-

pun bisa meminta digelamya audit forensik, mu-lai dari masalah perceraian, konflik premi asu-

ransi, gugatan perdata, hingga penilaian terha-dap kinerja perusahaan.

2. Akuntan ForensikProfesi akuntan forensik sangat dibutuh-

kan oleh penegak hukum, yakni jika ada se-

buah transaksi yang dicurigai, maka abdi hu-

kum bisa meminta bantuan akuntan forensik

Herman Fikri

untuk menjelaskan dari mana dan ke manatransaksi tersebut mengalir. Akuntan forensikmenerapkan keterampilan khusus di bidangakuntansi, audit, keuangan, metode kuantitatif,beberapa bidang hukurn, penelitian dan kete-rampilan dalam menginvestigasi untuk me-ngumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasibukti dan untuk menginterpretasikan dan meng-

komunikasikan temuan.

Seorang akuntan forensik menyelidikikasus fraud yang sudah diketahui atau dicuri-gai harus dapat mengembangkan teori kasus

tersebut dan menggabungkannya ke dalam me-tode ilmiah. Pendekatan ini mencakup identifi-kasi masalah (hipotesis), mengumpulkan buktidan data, menganalisis data untuk menguji hi-potesis, dan menarik kesimpulan. Dalam mela-kukan penyelidikan.

Di sektor publik (pemerintahan), praktekakuntan forensik serupa dengan apa yang di-gambarkan di atas, bahwa tahap-tahap dalamseluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di attara berbagai lembaga. Ada lembagayang melakukan pemeriksaan keuangan nega-

ra, ada beberapa lembaga yang merupakan ba-gian dari intemal pemerintahan, ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang me-nunjang kegiatan memerangi kejahatan pada

umufilnya, dan korupsi khususnya seperti(PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya se-

perti KPK. Juga ada lembaga swadaya masya-rakat yang berfrrngsi sebagaipressure group.

Masing-masing lembaga tersebut mem-punyai mandat dan wewenang yang diatur da-

lam konstitusi, undang-undang atau ketentuanlainnya. Mandat dan wewenang ini akan me-wamai lingkup akuntansi forensik yang dite-rapkan. Disamping itu keadaan politik dan ma-cam-macam kondisi lain akan mempengaruhilingkup akuntansi forensik yang diterapkan,termasuk pendekatan hukum atau non hukum.Dampak yang terjadi di sektor pemerintahanap abi la ter dap at fr au d adalah terganggunya p e-

laks anaan penyelengg ar aafl ne gara. Apabila ti-dak ditunjang dengan penegakan bidang hu-kum yang kuat, standar akuntansi dan lain-lainmaka tingkat korupsi dan kelemahan dalampenyelengg araan negara akan meningkat.

Bedasar uraian diatas maka akuntan fo-rensik sangat dibutuhkan dalan negungkap ke-

lwrnal Ler Libram, Val. I, Na. 2, Juni 2A15, kaL l55 - 172

jahatan akuntansi yang berakibat banyaknyaterjadi pelanggaran hukum baik pihak swastamaupun pemerintah dalam bentuk marripulasidata keuangan berupa tindak pidana korupsiyang berakibat kerugian negara yang tidak se-

dikit dan menyengsarakan rakyat.

VII. Penutup

A. Kesimpulan1. Kejahatan akuntansi merupakan keja-

hatan atau kecurangan yang dilakukandalam bidang ekonomi dan berkaitandengan akuntansi. Kejahatan akuntansidilakukan oleh manajemen puncak sua- B"fu organisasi dengan cara memanipula-si transaksi danlatau laporan keuangan.Kejahatan akuntansi dapat dikategori-kan sebagai kejahatan kerah putih.

2" Kejahatan akuntansi tidak terliliat se-

cara nyata dan korban seringkaii tidakmerasakan adanya kejaliatan ini. ketikakejahatan ini terdeteksi dan teriacii ma-ka dampak yang ditimbulkann-),a saf igatbesar yaitu perusahaaruorganisasi dannegara akan mengalami kebangkrutandan perekonomian negara bahkan du-nia akan mengalami goncangan.

3. Akuntansi forensik merupakan formu-lasi yang dapat dikembangkan sebagai

strategi preventif, detektif dan persua-sif melatrui penerapan prosedur auditforensik dan audit investigatif yangbersifat litigation suport untuk mengha-silkan temuan dan bukti yang dapatmembantu proses pengambilan putusandi pengadilan. Disamping itu dengan

fraucl exaruinitian yang tidak terlepasdari akuntansi forensik akan menjadibahan untuk profesi akuntansi khusus-nya untuk menelusuri adanya kemung-kinan-kemungkinan kecurangan yangdilakukan.

Saran1. Prose penegakan hukum terhadap pela-

ku kejahatan akuntasi belum maksimalmengingat dampak yang ditimbulkan-nya sangat luar biasa bahkan dapatmenggoyahkan perekonomian negara.Untuk itu para penegak hukum perlulebih waspada lagi terhadap kejahatanakuntansi dan menindak tegas setiapkejahatan tersebut.

2. Peran Akuntansi forensik perlu diting-katkan karena merupakan sebuah for-mulasi yang dapat mengungkap danmembuktikan ke.jahatan akuntansi diIndonesia.

Daftar Pustaka

Amrizal, CFE, Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan o/r:h lriiernal Auciitor. Jakarta. 2CI04.Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Bisnis Crime), Bogor: Kencana" 2003.Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penctfsiran Hukum Pidana, Dasar

Peniadaan, Peberatan & Peringanan Pidana, Kejchatan Aduan, Perbarengan & AjaranKattsalitas, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Boynton, C William, Johnson N Raymond dan Kell G. Walter" Modern Auditing, bukir satu, edisiketujuh diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe. dkk. Jakarta: Erlangga,2003"

Bernard Arief Sidarta, Refleki Tentang Struktur lhnu Hukttm : Sebuala Penelitian Tentang FundasiKefilsafatan dan Sifat Keilmuan llmu Htrkum Sebagai Landas{rn Pengembang llmu HukumNasional, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Coenen, T. Essential of Corporale Fraud. New York: John Wiler:; & Sons, lnc. 2008.Collier, P"M., Accountingfor Managers: Interpreting accounting irufonnationfor decision*making.

2003.

t70

penerapan Llndang-Ltndang .\o. -i Tahutr 2001 tentang Akuntan Publik,.. trIerman Fikri

Cendrowski, H., J.P. N{artin, dan L.W. Petro., The Handbook of Fraud Deterrence. New York: John

Wiley & Sons, Inc.2007 .

Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman. Hukum Perbankan Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.2012-

Eisa Ryan Ramdhani, Krisis Ekonomi Global 2008 Serta Dampahrya Bagi Perekonomian

Indonesia, Jakarta, Pustaka Indonesia. 2009.

Harahap, Sofyan S, Corporate accountability, Media Akuntansi, No.29A{ovember- Desemberi2})Z,

Jakarta: Intama Artha Indonusa, 2002.

Huanakala dan Shinneke, Kewajiban hukurn (egal liability) auditar terhadap public pasar modal,

artikel, Media Akuntansi, No.35lSeptember-oktoberl2003, Jakarta: Intama Artha Indonusa,

2003.Kholis, Azizul,I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati, dan Endah Prapti Lestar:i. Kewajiban hukum (legal

liabitity) auditor, Jurnal Bisinis dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 3 Desember 2001.

Loebbecke dan Arens, Auditing,buku dua, edisi Indonesia, adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Jakarta:

Salernba EmPat, 1999.

Lawrence M Friedman, American /aw, New York: WW Nortorn & Company, 1984.

Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistent Hulanm Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, 2013

Ny-oman Serikat Putera laya. Pernbahanian Hukum Pidana. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu

Hukum UndiP, Unsoed, dan Untag, 2010.

Rezaee, 2., Financial Statement Fraud: Pret'ention and Detectlo;1. Neu- 'i'ork: John Wiley & Sons,

lnc.2002.Ruddy N. Sasadara, Dampak Krisis Finansial Gtobal Terhaelap Sektor Ekonomi dan Perblnkan,

Jurnal Hukum. 2008"

Saleh, AS Rachmad dan Saifirl Anuar Syahdan, Perspektif kewajiban hukum tet'hadtp advolcasi

akltntan public di Indonesia, aitikel, Media Akuntansi, No.35/September-okober/2003,

J akarta: Intama Arlha lndonusa, 2003.

Sarsiti, Kttalitas audit dan tanggung .jawab auditar terhadap penuntutan kerttgian, Jurnal

Keuangan dan Bisinis, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2003'

Sukanto, Emin. 2A0g. Perbandingan persepsi auditor internal, skuntan publik, dan auditor

pemerintah terhadap penugasan fraud audit dan profil fraud auditot'" Fokus Ekonomi: Vol.

4 No. 1 Juni 2A09"

Subekti dan ljitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990"

Soesilo, Kitai tJndang-undang Hulatm Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1993.

Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tiniauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru,

2005.Soetand Wignyosubroto, Dari Hulntm Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sasial Politik Dalam

Perkembangan Hukum di Indonesia,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Toruan, L Henry, Tanggung jawab akuntan publik, Media Akuntansi, No.18/ Juni/2001, Jakarta:

Intama Artha Indonusa, 200 1.

Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba 4.

2010.Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, dan D.E. Kieso, Accounting Principles, lAth Editioru. Hoboken, New

Jersey: John Wiley & Sons, lnc.2012.William N. Dunn (Penyadur Muhadjir Darwin),

Hadindita Graha Widia, 2000.Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta:

B. Peraturan Perundang-Undangano Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.

. uNDANG-uNDANG REpuBLTK TNDoNESIA NoMoR 5 rern-m 201 I rBNreNG AKUNTAN PUBLIK

1-1

:l ,

:ll

a

a

1ry RI Nomor 8 Tahun 1981, Kitab undang-utrdang I{ukum Acara Fidana, Karya Anda,

Surabaya-Indonesia.

UU RI Nomor. 5 Tahun 2004 tentan g Kekuasactn Kehakiwtcn. Fustaka Pergaulan Jakarla.

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2u Juni 2il]5, hal' i55 - 172

r72