TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUTPUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI

Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos S.H, M.HKapushidrosal

JAKARTA, OKTOBER 2019

VALUASI DAN KONTRIBUSI HIDROGRAFISEBAGAI FAKTOR PENGUNGKIT

PEREKONOMIAN NASIONAL

VALUASI DAN KONTRIBUSI HIDROGRAFISEBAGAI FAKTOR PENGUNGKIT

PEREKONOMIAN NASIONAL

Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.

Diterbitkan oleh:PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI TNI ANGKATAN LAUT

JAKARTA2019

i

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan LautValuasi dan Kontribusi Hidrografi Sebagai Faktor PengungkitPerekonomian Nasional

Editor: Gentio Harsono, ___ Jakarta, Pushidrosal, 2019iii + 85 hal, 21 cmISBN: 978-602-51221-6-3

1. Judul 1. Gentio Harsono.

Valuasi dan Kontribusi HidrografiSebagai Faktor Pengungkit Perekonomian Nasional

Pengarang:Harjo Susmoro

Editor:Gentio Harsono

Perancang Isi:Suhendro

Desain Kover:Untung Sugiarto

Foto Kover:Penggunaan Data Hidrografi Pada Berbagai

Sektor Pembangunan Kelautan

(Sumber: Dokumentasi Pushidrosal, 2017)

Cetakan Kedua: Oktober 2019

Penerbit:Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut

Jl. Pantai Kuta V No. 1 Ancol Timur JakartaTelp. 62-21-64714810 Fax: 62-21-64714819

www.pushidrosal.idinfohid@pushidrosal.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi

buku ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta,kecuali mencantumkan identitas pemegang hak cipta.

i

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Hidrografi danOseanografi TNI AngkatanLaut

Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesiabertekad menjadi Poros Maritim Dunia. Poros maritimmerupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untukmenjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industriperkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut sertafokus pada keamanan maritim. Penegakkan kedaulatanwilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomikelautan, penguatan dan pengembangan konektivitasmaritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasibiodiversiti, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDMkelautan. Sektor-sektor tersebut jika dikelola dengan baikdengan memanfaatkan peluang geostrategis yang ada makaakan tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkanPancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut,diperlukan data hidrografi yang akurat dan mutakhir.

Fakta menunjukkan bahwa data dan informasi hidrografimenjadi agen utama dalam memberikan efek berantai padasektor-sektor ekonomi lainnya serta menjamin tercapainyaperlindungan lingkungan laut. Oleh karena itu sangat tepat

ii

jika Pushidrosal melakukan kajian “Valuasi Peran danKontribusi Hidrografi Sebagai Faktor PengungkitPerekonomian Nasional”.

Besar harapan, buku ini dapat memberikan sumbangsihpemikiran betapa pentingnya hidrografi dalam mewujudkanIndonesia menjadi Poros Maritim Dunia. “Hidrografi bukanhanya sekedar peta laut, Hidrografi adalah kunci gerbangperekonomian dan ujung tombak pertahanan Laut SuatuNegara”, Hidrografi Maju Indonesia Unggul.

Kepada semua pihak, kami mengucapkan terima kasihdan penghargaan setinggi-tingginya atas segalapartisipasinya sehingga buku ini dapat terbit sesuai rencana.Tak lupa, kami berharap kritik, saran dan usulan untukperbaikan di masa yang akan datang.Jalesveva JayamaheJala Citra Praja Yodha

Jakarta, Oktober 2019

Kepala Pushidrosal,

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.Laksamana Muda TNI

iii

DAFTAR ISIHal

KATA PENGANTAR iRINGKASAN iiiDAFTAR ISI vi

BAB I Pendahuluan1. Peran Strategis Pushidrosal DalamPembangunan Kelautan Indonesia2. Pentingnya Hidrografi dalamPembangunan Kelautan Nasional

11

4

BAB II Kontribusi Sektor Kelautan DalamPenerimaan Negara

1. Sektor Transportasi Laut2. Sektor Perikanan dan Kelautan3. Sektor Pariwisata4. Sektor Pertambangan dan Energi5. Sektor Telekomunikasi6. Sektor Sumberdaya Pesisir

15

173236515761

BAB III Pentingnya Lembaga HidrografiNasional dalam Visi Indonesiamenjadi Poros Maritim Dunia

64

PUSTAKA ACUAN 83

1

BAB IPENDAHULUAN

1. Peran Strategis Pushidrosal Dalam PembangunanKelautan Indonesia.

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut(Pushidrosal) sebagai Lembaga Hidrografi Nasionalditetapkan dengan dasar hukum Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret1951 (PP RI No.23/1951) dan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 164 tahun 1960 tanggal 14 Juli 1960(Keppres RI No. 164/1960). Keputusan Presiden RI No. 288Tahun 1968 tentang International Hydrographic Organization(IHO) dan Perpres RI No. 10 Tahun 2010.

Pushidrosal mengemban fungsi sebagai LembagaHidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional. Sejalandengan spektrum tantangan tugas guna mendukung visiIndonesia menjadi Poros Maritim Dunia maka telah dilakukanvalidasi dan reorganisasi Dishidros TNI AL menjadi PusatHidrografi dan Oseanografi TNI AL atau disingkat Pushidrosalmelalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 sebagaiPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dantelah dijabarkan melalui Peraturan Panglima TNI Nomor 32Tahun 2016.

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Lautbertugas menyelenggarakan pembinaan hidro-oseanografiyang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi,penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasipelayaran, baik untuk kepentingan TNI maupun kepentinganumum dan menyiapkan data dan informasi wilayah

2

pertahanan di laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNIAngkatan Laut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas. Pushidrosalmempunyai fungsi-fungsi, sebagai berikut:

a. menjalankan fungsi militer, sebagai penyedia datahidro-oseanografi dalam pembuatan peta militer aspeklaut untuk mendukung operasi dan latihan sertapembangunan fasilitas pangkalan;

b. melaksanakan fungsi pelayanan umum, sebagaipenyedia resmi (official) Peta Laut Indonesia danPublikasi Nautika untuk mendukung keselamatan dankeamanan pelayaran sesuai Konvensi SOLAS tahun1974 di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia;

c. melaksanakan fungsi penerapan lingkungan laut,sebagai penyedia data hidros untuk mendukungpembangunan nasional bidang maritim; dan

d. menjalankan fungsi diplomasi internasional.sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia dibidanghidrografi dan sebagai anggota Tim Teknis DelegasiRepublik Indonesia pada diplomasi batas maritim.

Pushidrosal mengemban fungsi sebagai LembagaHidrografi Nasional serta tetap memiliki rantai komandodengan TNI Angkatan Laut yang memiliki kemandirian dankewenangan memadai sesuai embanan fungsi gandanya,diantaranya Pushidrosal sebagai pengemban fungsi hidrografimiliter dan pertahanan, bertanggung jawab agar mampumenyediakan data dan informasi hidro-oseanografi (hidros)yang akurat dan mutakhir sebagai data dasar yang akandigunakan sebagai bahan Analisa Strategi PertahananNasional.

3

Sedangkan sebagai Lembaga Hidrografi Nasional,Pushidrosal melaksanakan fungsinya sebagai penanggungjawab untuk memberikan jaminan keselamatan navigasipelayaran di seluruh wilayah perairan yurisdiksi NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.Pushidrosal berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakanketetapan-ketetapan internasional yang terkait dengankeselamatan navigasi pelayaran di laut (Safety of Navigationat Sea). Terkait dengan kepentingan perdagangan melalui lautyang memanfaatkan perairan yurisdiksi Indonesia, makaPushidrosal dituntut untuk menjaga dan meningkatkankualitas produk-produknya seperti Peta Laut (Nautical Chart)dan Peta Elektronik (Electronic Navigational Chart-ENC) danpublikasi navigasi serta produk peta-peta tematiknya.Konsekuensi logis dari kondisi demikian adalah munculnyatuntutan terhadap kualitas produk Pushidrosal yang harusmemenuhi standar internasional.

Pushidrosal Sebagai Lembaga Hidrografi Militer.Pushidrosal pada kedudukan sebagai Lembaga HidrografiMiliter, berada dalam satu rantai komando TNI AL bertugasmenyelenggarakan pembinaan fungsi hidro-oseanografi(hidros) yang meliputi survei, pemetaan, penelitian daninformasi kenautikaan dalam rangka mendukung keselamatannavigasi di laut untuk kepentingan TNI maupun kepentinganumum (Perpres RI No. 62/2016 dan Perpang TNI Nomor32/2016).

Merujuk pada Keppres RI No. 164/1960 yangmenetapkan Pushidrosal untuk mengemban fungsi gandadibidang hidrografi militer maupun hidrografi sipil, sehinggaPushidrosal menjadi satu-satunya Kotama Pembinaan TNI AL

4

dan berkedudukan langsung dibawah KASAL yang bersifatspesifik dan tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga militerlainnya baik di jajaran TNI AL maupun TNI.

Pushidrosal Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional.Berdasarkan amanah Keppres RI No. 164/1960 dan KeppresRI No. 288/1968 Pushidrosal mengemban fungsi sebagaiLembaga Hidrografi yang bertanggung jawab memberikanjaminan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairanyurisdiksi nasional dan sekaligus menjadi wakil negara RI diLembaga Hidrografi Dunia atau International HydrographicOrganization (IHO) dan dalam kapasitasnya tersebut jugamenjadi anggota delegasi pemerintah RI di beberapaorganisasi profesi internasional dan regional di bidangHidrografi dan Oseanografi.

2. Pentingnya Hidrografi dalam PembangunanKelautan Nasional

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luaswilayahnya 70 persennya adalah laut tidak ada pilihan lainkecuali memanfaatkan lautnya untuk menjamin kemakmuranrakyatnya. Indonesia yang menempati posisisangat strategismemegang kunci dalam aliran perdagangan dunia karenaberada di lalu lintas pelayaran internasional Sea Lines ofCommunications (SLOCs) dan Sea Lines of Oil Trade (SLOT).Demikian pulakekayaan laut Indonesia yang terkandungdalam keanekaragaman hayatinya serta kandungan minyakdan gas bumi didalam dasar lautnya. Bukan itu saja lautIndonesia juga berperan dalam menentukan iklim globalseperti halnya ITF (Indonesian Through Flow), ENSO (El Nino

5

Southern Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole).1 Tidakheran jika laut Indonesia menjadi perebutan kepentingan danpengaruh negara-negara besar seperti USA, Jepang, Rusiadan China.

Tingginya frekuensi aktivitas penelitian hidrografi danoseanografi di Indonesia sejak awal abad 20-an menunjukkanbukti hipotesis tersebut. Selama periode pembangunannasional, penelitian dan pemetaan di laut Indonesia sekarangdikerjakan hampir di semua sektor mulai dari sektortransportasi dan infrastrukturnya, perikanan kelautan, jasa-jasa kelautan seperti pariwisata dan industri kelautan, sektorpertambangan dan energi, sektor telekomunikasi sertaperlindungan laut, bahkan data dan informasi hidrografi untukkepentingan Search And Rescue (SAR).

Jaminan ketersediaan data dan informasihidrografimerupakan kewajiban utamayang diemban LembagaHidrografi Nasional yaitu Pushidrosal. Sebagai negara yangtelah meratifikasi UNCLOS 1982, Pushidrosal wajibmenjalankan amanah yang tercantum dalam Konvensi Safetyof Life at Sea Convention 1974 (SOLAS 1974), dimanaPushidrosal bertanggung jawab terhadap jaminan kualitasdata atas semua pekerjaan hidrografi guna menjaminterlaksananya pembangunan nasional.

Terjaminnya kebutuhan data dan informasi hidrografi diIndonesia akan menggerakkan sektor-sektor pembangunanlain untuk berkembang lebih cepat. Dalam bidangperhubungan laut misalnya, sebagai negara kepulauandengan keuntungan geostrategisnya, keselamatan dankeamanan lalu lintas perdagangan di dan atau lewat laut

1Gordon, A.L. 2005. Oceanography of the Indonesian seas and theirthroughflow. Oceanography 18(4):14–27,https://doi.org/10.5670/oceanog.2005.01.

6

(Seaborne Trade) menjadi hal yang mutlak, transportasi lewatlaut menjadi pilihan yang efektif dan efisien bagi Indonesiadan juga bangsa-bangsa dunia lainnya yang mengambilkeuntungan dari letak geostrategis Indonesia dimana kapal-kapal dagangnya melewati jalur ALKI. Hal ini tentu sajasangat bergantung pada ketersediaan data dan informasihidrografi yang mutakhir, akurat dan lengkap serta terjagaketersediaannya. Dalam sektor transportasi laut, kapal-kapalberlayar di perairan nusantara memperoleh jaminan peta lautdan publikasi nautika sehingga dapat bernavigasi denganaman, barang-barang perniagaan yang dibawa dapat selamatke pelabuhan tujuan, resiko kecelakaan menjadi kecil danasuransi yang harus dibayar menjadi lebih terjangkau.Perusahaan pelayaran pun dapat memperoleh keuntunganbisnis yang tinggi.

Pada sektor pertambangan dan energi, selama tahapeksplorasi minyak dan gas bumi di dasar lautan diperlukanakuisisi data dan informasi hidrografi untuk memetakanbesaran jebakan minyak dan bumi yang terkandung di dalamperut bumi di dasar laut. Analisis yang tepat dalammenghitung berapa potensi ekonomi minyak dan gas bumiyang terkandung kemudian dilanjutkan ke tahap eksploitasi.Pada tahap eksploitasi, pembangunan dan deploy platformdan pipa transportasi minyak/gaske kilang induk di darat jugaharus dipetakan secara tepat dan periodik, agar tidakmengganggu pelayaran sekitarnya. Dinamika arus dangelombang dalam sekala waktu tertentu menyebabkanperubahan kondisi dan pergerakan posisi pipa ataupun kabelyang ditanam, oleh karenanya pengecekan secara rutin harusterus dilakukan dan dilaporkan ke kantor hidrografi nasionalagar data yang ada selalu up date dan pelaut yang berlayardiatasnya dapat bernavigasi dengan aman. Beberapakejadian putusnya pipa bawah laut akibat terkena jangkar

7

kapal menunjukkan pentingnya pemetaan secara rutin posisilintasan pipa/kabel bawah laut secara rutin. Kerugian bukanhanya kepada perusahaan pemilik pipa/kabel ataupun kapalnamun yang paling besar adalah dampak lingkungan yangditimbulkan oleh tumpahan minyak akibat kebocoran padapipa yang putus/patah.

Tidak kalah pentingnya kontribusi hidrografi dalamsektor pariwisata bahari, kapal-kapal yang membawawisatawan dalam jumlah besar hingga kapal wisata jenisyacht memerlukan peta laut yang akurat dan up date. Sebagaicontoh kapal-kapal wisatawan asal Australia sebelum masukke Pelabuhan Benoa Bali harus mendapat kepastian jaminanberlabuh dengan aman dengan melalui peta elektroniknya(ENC). Informsi spot-spot penyelaman, spot pemancinganserta area koano, selancar dan ski air di daerah tujuan wisatasangat membantu dalam promosi wisata suatu daerah.Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Indonesiaselama dekade terakhir ini tidak lepas dari gencarnya promosiwisata di Indonesia melalui Wonderfull Indonesia, salahsatunya informasi pada peta wisata bahari tersebut. Petawisata tersebut membutuhkan data dan informasi hidrografiseperti batimetri, pasang surut, gelombang, arus, kecerahanair serta informasi meteorologi.

Hampir diseluruh dunia sistim transmisitelekomunikasinya menggunakan kabel bawah laut.Telekomunikasi menjadi urat nadi ekonomi di abad RevolusiIndustri 4.0 ini.

Pada sektor sistim komunikasi kabel bawah laut (SKKL),sistim transportasi pipa bawah laut, penggelaran kabel listrikbawah laut sebelum dan sesudah penggelaran pipa/kabelbawah laut memerlukan informasi hidrografi. Berapaketentuan kedalaman pipa/kabel yang harus ditanam, jenis

8

dasar laut yang dilewati, kondisi arus, pasang surut dangelombang, serta status area pemanfaatan apa yang dilewati,data dan informasi wajib diketahui. Demikian pula halnyadengan masalah konservasi lingkungan laut dan pesisir,batas-batas wilayah konservasi dan status pemanfaatannyaharus dipetakan dan data dan informasi hidrografi dibutuhkandalam manajemen dan pengawasannya.

Tidak dapat disangkal, hidrografi menjadi agen yangmemicu reaksi berantai berikutnya kepada pembangunan disektor-sektor lainnya. Seluruh kegiatan pemanfaatan,pengelolaan dan pembanguan di laut tidak dapat berjalan baiktanpa tercukupinya kebutuhan data dan informasi hidrografi.Sebab jika tidak, kecelakaan laut sering terjadi, pelabuhanyang dibangun gagal karena tidak dapat digunakan, pekerjaanpembangunan infrastruktur menjadi tidak efisien, resikosangat besar, kerugian personil dan material juga besar danpada akhirnya menjadi penyebab utama kegagalan dalampembangunan ekonomi nasional.

Terjaminnya kebutuhan informasi hidrografi yang akuratakan menjadi faktor pengungkit membangkitkan efek berantaiterhadap pembangunan sektor lainnya, danpada akhirnyamenentukan keberhasilan pembangunan nasional,meningkatnya perekonomian serta kesejahteraan masyarakatIndonesia.

Keberadaan lembaga hidrografi nasional di suatunegara pantai sudah menjadi kebutuhan utama. Dalam bidangdiplomasi maritim, Pushidrosal berperan aktif dalampelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untukmengoptimalkan potensi kelautan yang menjamin kepentingannasional. Diplomasi maritim Indonesia tentu tidak hanyadiartikan perundingan internasional saja, namun seluruhaspek di bidang kelautan, penetapan perbatasan ataupun

9

diplomasi angkatan laut yang terkait dengan politik luar negeribaik dalam lingkup bilateral, regional, dan global dalamkerangka aturan hukum internasional.

Salah satu tugas Pushidrosal sebagai lembagahidrografi nasional adalah memberikan perbantuan teknishidrografi untuk mendukung diplomasi batas maritim yangdilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengumpulandata hidrografi di littoral waters untuk penentuan kembali atauvalidasi acuan batas maritim (basepoints dan baselines)dilakukan oleh Pushidrosal sebagai salah satu bentukdukungan terhadap kebijakan politik luar negeri pemerintahIndonesia dibidang geospasial kemaritiman. Penyelesaianpenetapan batas maritim dengan 10 negara tetangga masihbelum tuntas dan memerlukan upaya-upaya diplomasi jituyang disiapkan secara serius oleh Tim Delegasi RepublikIndonesia dengan Pushidrosal sebagai salah satuanggotanya.2

Kita tidak tidak dapat membayangkan bagaimana akanterjadi jika peta-peta batas maritim dengan negara tetanggakita tidak disertai dengan data yang up date dan akurat, yangpada akhirnya akan merugikan di pihak Indonesia sendiri.Ketentuan teknis tersebut harus mengacu pada aturan yangditentukan oleh IHO, karena kita telah meratifikasi UNCLOS1982.

Pentingnya data dan informasi hidrografi dalam yangmenyangkut kepentingan nasional, ditunjukkan denganbanyaknya kementerian maupun lembaga yang terkaitlangsung di bidang kelautan seperti Kementerian Kelautan

2 Pushidrosal.2018. Buku Putih Rencana Strategis PembangunanPushidrosal Sebagai lembaga Hidrografi nasional dan Pusat InformasiGeospasial Terbaik di Dunia. Pusat Hidrografi dan Oseanografi AngkatanLaut. Jakarta.

10

Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial(BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), KementerianEnergi Sumber Daya Alam dan Mineral, Badan MeteorologiKlimatologi Geofisika (BMKG), SKK Migas (SUSMAR),beberapa Perguruan Tinggi Kelautan serta beberapa lembagayang tupoksinya secara tidak langsung terkait denganpenelitian kelautan seperti Kementerian Komunikasi danInformasi, Kementerian Pariwisata dan Kementerian PUPR.Institusi tersebut melaksanakan survei kelautan baik secarasendiri-sendiri maupun kerjasama dengan pihak asing,melaksanakan survei kelautan dengan metodenya sendiri dandisesuaikan untuk mendukung kepentingannya sendiri. Data-data yang diperoleh dari hasil survei disimpan sendiri padamasing-masing instansi.

Kerjasama survei laut institusi kelautan di Indonesiadengan pihak asing pada kenyataannya belum dilaksanakansecara terintegrasi bahkan banyak yang tumpang tindih antarasatu area dengan area lainnya. Regulasi dan koordinasi antarinstansi yang lemah adalah jawabannya, ini dibuktikan denganmudahnya perolehan ijin survei laut asing. Tak dapatdipungkiri, maraknya survei laut asing di Indonesia akhir-akhirini justru lebih banyak menguntungkan kepentingan negaramitra penyandang dana dibanding kepentingan nasionalIndonesia sendiri. Kita tanpa sadar, telah membawaterbukanya data kelautan dalam presisi tinggi sebagai datayang seharusnya tidak jatuh ke tangan pihak asing. Sebabbukan saja informasi dan potensi SDA dan energi yang pindahke tangan asing. Namun juga informasi tentang medan lautyang dapat digunakan asing dalam menentukan taktik danstrategi militer yang akan dipakai dalam memilih teknologi

11

persenjataan yang harus digunakan jika mereka inginmenguasai wilayah Indonesia.

Meski Pemerintah sadar akan ancaman ini. MelaluiKementerian Ristek dan Dikti, semua penelitian asing harusmendapat persetujuan tim yang dibentuk dibawah SekretariatPerizinan Peneliti Asing. Tim ini merupakan Pokja Interdeptyang anggotanya terdiri dari Kementerian Luar Negeri,Kemenetrian Pertahanan, Mabes TNI dhi BAIS, BaharkamPolri, BIN, LIPI, BPPT serta kementerian lain yangdisesuaikan dengan misi surveinya. Demikian pula kapalsurvei asing yang akan digunakan di Indonesia pun harusmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KementrianPerhubungan. Apalagi sejak diberlakukaknya azas cabotageyang mengharuskan penggunaan kapal nasional untukkegiatan di wilayah laut Indonesia. Namun, belakangan aturanini tidak berjalan baik, banyak sekali celah hukum yangmampu meloloskan kegiatan survei asing ini yang merugikankepentingan nasional Indonesia.

Inilah urgensinya mengapa perlunya Indonesia memilikisebuah Lembaga Hidrografi Nasional yang dapatmengintegrasikan seluruh kegiatan survei laut nasional,mampu menjamin lalu lintas datanya serta mempermudahdalam pengawasan dalam penggunaannya, mana yang bisadimiliki mitra asing dan mana yang bersifat rahasia. Dengandemikian kedaulatan data kelautan Indonesia dapat terjamindan menjaga kepentingan nasional.

12

Gambar 1. Efek Berantai Pengaruh Hidrografi Terhadap Sektor Pembangunan Lainnya dalamAgenda Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia

INDONESIASEBAGAIPOROSMARITIMDUNIA

13

Data dan Informasi Hidrografi Sebagai AgenReaksi Berantai Terhadap Pembangunan Nasional.Seperti telah diuraikan sebelumnya, hampir seluruhkegiatan di laut memerlukan data dan informasi hidrografi.Hidrografi menjadi kebutuhan utama ketika Indonesiabertekad menjadi Poros Maritim Dunia. Hidrografi menjadisentral dalam setiap kegiatan kelautan, sehingga LembagaHidrografi Nasional dalam hal ini Pushidrosal menjadi centerof gravity pembangunan kelautan nasional. Tersedianyalayanan hidrografi nasional akan mendorong pembangunansektor lainnya serta mampu mendukung pengelolaanpembangunan kelautan secara berkelanjutan. Sepertiditegaskan oleh IHO, bahwa “tanpa hidrografi” maka3:

a. Tidak akan ada kapal yang berlayar denganaman;

b. Tidak akan ada pembangunan pelabuhan;

c. Tidak akan ada pengembangan infrastruktur dilaut dan pantai;

d. Tidak akan ada perencanaan lingkungan lautyang akan diterapkan;

e. Tidak akan ada pesisir dan pulau yang dapatdipertahankan;

f. Tidak akan ada penyelamatan di laut yang dapatdilakukan;

g. Tidak akan ada model genangan yang dapatdikembangkan; dan

3 Pushidrosal. 2018. Buku Putih Pushidrosal. Pusat Hidrografi danOseanografi TNI AL. Jakarta.

14

h. Tidak akan ada batas maritim yang dapatditetapkan.

Dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional,publikasi Pushidrosal berupapeta dan buku-buku nautiktentu tidak lagi hanya dipandang dari nilai uang daripenjualan publikasi nautikanya, namun dampak dari manfaatproduk (multiplayer effect) tersebutlah yang menghasilkannilai berlipat-lipat terhadap devisa negara. Produk hidrografimembangkitkan efek berantai pada sektor-sektor ekonomilainnya seperti transportasi laut, perikanan dan kelautan,pariwisata, pertambangan dan energi, serta terjaminnyaperlindungan wilayah perairan lautnya.

Sebagai gambaran, jumlah total jasa pemasukannegara yang disetorkan Pushidrosal ke Kas Negara selamaperiode Januari-Nopember 2018 pos PNBP adalah sebesarRp. 15.478.112.000,- dan pos Pajak PPN 10% sebesar Rp.2.030.436.500,-. Nilai ini tentu sangat kecil dibanding nilaiakibat yang ditimbulkan terhadap sektor ekonomi lainnya.Guna menghitung berapa besar kontribusi data daninformasi hidro-oseanografi pada beberapa sektorpembangunan kelautan dan pengaruhnya sebagai faktorpengungkit bagi perekonomian nasional, diperlukanperkiraan hitungan berapa potensi penerimaan negara darisektor ekonomi yang menggunakan data dan informasihidrografiyang akan dibahas pada Bab II.

15

BAB IIKONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DALAM

PENERIMAAN NEGARA

Dua pertiga wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) merupakan wilayah perairan. NKRI adalahnegara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di duniayaitu 17.504 pulau dan 16,056 di antaranya telah dibakukandan disubmisi ke PBB. Mempunyai panjang garis pantai108.000 km. Hal tersebut menjadikan laut Indonesia memilikisumber daya laut dan pesisir serta keanekargaman hayatiyang sangat besar.4 Namun demikian, kualitas transportasilaut di Indonesia belum sebaik seperti seperti halnyatransportasi lainnya. Laporan Persaingan Global (GlobalCompetitive Report) yang dikeluarkan World EconomicForum pada tahun 2017/2018 menyebut bahwa kualitasinfrastruktur Indonesia berada pada peringkat 71 dari 137negara yang di survei, dibawah Malaysia (peringkat 25),Vietnam (60), Philipina (57) dan Brunei darussalam (58).Peringkat ini juga tergolong buruk jika dibandingkan denganperingkat infrastruktur lainnya seperti kualitas jalan (beradadi peringkat 64), kualitas infrastruktur bandar udara(peringkat 51) dan kualitas infrastruktur rel kereta api(peringkat 30).5

Indonesia mempunyai produksi perikanan tangkaptertinggi kedua di dunia pada perairan laut pada tahun 2014setelah China. Penyebaran daerah penangkapan ikan di

4 Badan Informasi Geospasial.2018. http://www.big.go.id/berita-surta/show/rujukan-nasional-data-kewilayahan-luas-nkri-8-3-juta-kilometer-persegi

5 Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Transportasi Laut. Sub direktoratStatistik Transportasi. Badan Pusat Statistik. Jakarta

16

Indonesia mencapai luas sekitar 6,47 juta km2 yang terbagimenjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI). Disamping potensi perikanantangkap, wilayah pesisir Indonesia juga memiliki potensiperikanan budidaya laut seluas 12.123.383 hektar.6

Selain ikan, kekayaan laut Indonesia di wilayah pesisirberupa sumber daya hayati seperti mangrove, terumbukarang, dan padang lamun. Luas mangrove, terumbukarang, dan padang lamun di Indonesia selama kurun waktu2014-2016 cenderung fluktuatif namun mempunyaikecenderungan menurun baik luas maupun kondisi.Penurunan kondisi ketiga ekosistem tersebut diakibatkanoleh faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Laut jugamenyimpan potensi cadangan minyak dan gas bumi sertamineral.

Tujuh puluh persen cadangan minyak dan gas bumiterdapat di cekungan-cekungan tersier lepas pantai danlebih dari separuhnya terletak di laut dalam. Selain itu, lautjuga menyimpan potensi yang besar sebagai sumber energiterbarukan. Namun potensi tersebut sampai saat ini belumdimanfaatkan secara optimal. Potensi lain dari keberadaanlaut dan pesisir adalah berbagai jasa lingkungan, sepertipotensi wisata bahari, perdagangan, dan industri maritim.Peningkatan potensi jasa lingkungan didukung denganadanya program-program yang dilaksanakan olehpemerintah yaitu Program Tol Laut, Program Poros MaritimDunia, dan pemberantasan pencurian ikan danpenyelundupan.

6 Badan Pusat Statistik. 2016. 6 Badan Pusat Statistik.2017. StatistikSumber Daya Laut dan Pesisir. Sub Direktorat Statistik LingkunganHidup. badan Pusat Statistik. Jakarta

17

Peranan sektor pariwisata dalam perekonomian baiklangsung maupun tidak langsung sangat besar. Selaindiakui sebagai pencipta atau memberi lapangan kerja danberusaha juga menghasilkan devisa bagi negara. Sebagaicontoh, dengan dibangunnya hotel atau restoran di sekitarobyek wisata tentu akan menciptakan lapangan pekerjaanbagi penduduk sekitar dan dapat pula menciptakan usahaekonomi bagi penduduk lokal seperti pembuatan souveniratau bingkisan. Karena pariwisata bukan merupakan suatusektor tersendiri, maka untuk mengukur peranannya dalamperekonomian tidak bisa dilakukan secara langsung kecualimelalui identifikasi semua sektor yang terkait dengankegiatan ini.

Keseluruhan sektor tersebut akan memberikankesejahteraan masyarakat Indonesia jika dikelola denganbaik dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya.Kesejahteraan rakyat dapat bersumber dari penerimaannegara yang berasal dari kegiatan ekonomi dari kegiatanmaritim.

1. Sektor Transportasi Laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,Indonesia memerlukan pelabuhan yang berkembang dandikelola dengan baik. Sistim pengangkutan modatransportasi laut yang terkelola dengan baik dan efisien akanmeningkatkan daya saing dan mempertahankan keutuhanwilayah NKRI. Meskipun pelabuhan berperan sangat sangatpenting dalam perekonomian, namun Indonesia belummemiliki sistim pelabuhan dengan kinerja yang baik.Laporan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan, kondisi transportasi lautdiIndonesia menunjukkan peningkatan pada tahun 2016

18

dibandingkan tahun 2015. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang diterbitkan oleh Dirjen Hubla pada tahun 2016tercatat958.750 dokumen. Demikian juga jumlah kapal danpelabuhan yang memiliki sertifikat International ShipAndPort Facility Security (ISPS) juga menunjukkanpeningkatan. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana danprasarana transportasi laut ditunjukkan dengan pencapaianDwelling time yang semakin baik. Sebagai gambarandwelling time bagi peti kemas yang masuk di JakartaInternational Container Terminal (JICT) Tanjung Priok padabulan Juli 2013 adalah 9.68 hari, pada Oktober 2016menurun menjadi 3,29 hari. Untuki PelabuhanMakasar, dwelling time pada Bulan Agustus 2016 adalah4,69 hari, namun pada bulan Oktober 2016, dwellingtime turun menjadi 2,95 hari. Sementara di PelabuhanBelawan pada bulan Oktober 2016, dwelling time sudahturun menjadi 3 hari dan di Pelabuhan Tanjung Perakmenjadi 3,15 hari.7 Pengelolaan transportasi laut yang burukadalah salah satu faktor yang menyebabkan daya saingekonomi Indonesia berada di peringkat bawah.8

Demikian pula halnya dengan jumlah pelabuhandengan beberapa negara kepulauan seperti Jepang danFilipina, jumlah pelabuhan di Indonesia relatif masih sedikit.Rasio pelabuhan Indonesia terhadap luas wilayah adalah2,93 km2 per pelabuhan, sedangkan Jepang 0,34 km2 per

7Kementerian Perhubungan. 2016. Dwelling Time di Pelabuhan UtamaTurun Hasil Kinerja Jokowi JK.http://dephub.go.id/post/read/menhub--dwelling-time-di-pelabuhan-utama-turun-hasil-kinerja-jokowi-jk

8 Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Trasnportasi Laut 2017.Subdirektorat Statistik Transportasi. Badan Pusat Statistik. Jakarta

19

pelabuhan dan Filipina 0,46 km2 per pelabuhan.Berdasarkan jumlah penduduk, rasio pelabuhan di Indonesiahanya 0,3 juta orang per pelabuhan, di Jepang 0,11 jutaorang per pelabuhan, dan Filipina 0,11 juta orang perpelabuhan. Kondisi infrastruktur pelabuhan di Indonesiadinilai masih belum dapat memberikan pelayanan yangoptimal, karena kapasitas pelabuhan saat ini masih belumsesuai dengan kebutuhan. Pengusaha pelayaran seringmengeluhkan masalah pelayanan kapal dan barang, karenakualitas pelayanan pelabuhan masih rendah, sebagai akibatketerbatasan fasilitas dan peralatan serta belum mampumenangani kapal besar generasi terbaru. Bappenas (2015)kedalaman draft untuk pelabuhan komersial di Indonesiamasih berkisar antara 6-10 meter dengan ukuran kapal petikemas yang dapat dilayani maksimal antara 700-1600 TEUs(Twenty-foot Equivalent Unit).

Ukuran kapal kontainer semakin meningkatdikarenakan perusahaan pelayaran mencari economics ofscale pada market yang saat ini sangat kompetitif. Kapalyang dapat mengangkut 5000 s.d. 7000 TEUs, merupakanhal yang umum pada rute perdagangan Asia. Kapal besarmemerlukan kedalaman alur dan dermaga yang lebih dalam,alur dan kolam pelabuhan yang lebih besar, terminal yanglebih besar dengan gudang serta peralatan yang dapatmenangani volume kontainer yang lebih besar, tenaga kerjabongkar muat yang bekerja lebih efisien. Jika dibandingkandengan kapasitas pelabuhan di tiga negara anggotaASEAN, Indonesia jauh ketinggalan. Pelabuhan Singapuramemiliki kapasitas yang telah mencapai 29,9 juta TEU’sdengan kedalaman kolam pelabuhan –16 MLWS, sehinggamampu menangani kapal-kapal generasi ULCV. Kapasitas

20

Pelabuhan Laem Chabang Thailand mencapai 10,5 jutaTEU’s dengan kedalaman kolam pelabuhan mencapai –16MLWS, yang mampu menangani kapal generasi terbaruULCV, dan kapasitas Pelabuhan Port Klang mencapai 8,4juta TEU’s, dengan kedalaman kolam pelabuhan –15MLWS, mampu menangani kapal generasi New Panamax.Keadaan inilah yang menyebabkan pelabuhan Indonesiaselalu menjadi feederport Pelabuhan Singapura.

Kondisi transportasi laut nasional paa kenyataannyamasih perlu banyak perbaikan baik dari sarana, prasarana,serta kebijakan yang mendukung kondisi trasportasinasional tersebut. Perbaikan kondisi transportasi nasionalharus diiringi dengan peningkatan jumlah rute perintis yangmelayani transportasi laut dan jumlah pelabuhan yang dapatmenghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerahperbatasan,daerah belum berkembang, dan daerah yanglebih maju melalui Program Tol Laut. Peningkatanaksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana danprasarana transportasi laut berperandalam mendorongpengembangan konektivitas antar wilayah sertameningkatkan pertumbuhan ekonomi terutamakesejahteraan masyarakat diwilayah pesisir.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebagainegara dengan 2/3 luas wilayahnya adalah laut, SektorTransportasi dapat menjadi andalan sebagai ujung tombakperekonomian Indonesia, berkontribusi besar dalampenerimaan keuangan negara, tentu saja jika dikeloladengan baik secara efisien dan efektif. Seberapa besarkontribusi Sektor Transportasi Laut dalam penerimaandevisa negara, dapat diperkirakan melalui perhitungan

21

dalam kegiatan pelabuhan yang meliputi kunjungan kapaldan kegiatan bongkar muat.

Secara umum kegiatan pelabuhan terdiri dari bongkarmuat barang, kunjungan kapal dan keberangkatan sertakedatangan penumpang untuk pelayaran dalam negerimaupun luar negeri. Sebagian besar kegiatan pelabuhandilakukan di 24 pelabuhan strategis yang terletak di 21propinsi yaitu Pelabuhan Lhokseumawe, Belawan, TelukBayur, Dumai, Pekanbaru, Palembang, Panjang, TanjungPinang, Batam, Tanjung Priok, Banten, Tanjung Emas,Tanjung Perak, Benoa, Tenau, Pontianak, Banjarmasin,Balikpapan, Samarinda, Bitung, Makassar, Ambon, Sorong,Jayapura dan Biak.

Jumlah kunjungan kapal dalam negeri dan luar negeridi 24 pelabuhan strategis pada tahun 2017 tercatat 243.640kunjungan dengan jumlah GT total 714.177 ton, turun 8%dari tahun 2016 sebanyak 265.262 kunjungan. Namundemikian jumlah GT kapal meningkat 6% dari 714.177kunjungan pada tahun 2016 menjadi 761.756 kunjunganpada 2017. Sementara itu kunjungan pelayaran kapal luarnegeri ke pelabuhan yang diusahakan pada tahun 2017sebanyak 41.139 kapal dengan jumlah bobot kapalkeseluruhan 435.599.801 GT.9 Kapal-kapal tersebutmelakukan kegiatan bongkar muat barang dengan jumlahmuat barang pada tahun 2017 sebesar 199.593.000 ton danbongkar 261.990.000 ton.

9 Ibid

22

Tabel 1. Kunjungan Kapal Dalam Negeri dan Luar Negeri di24 Pelabuhan Strategis.

Tahun Jumlah Kunjungan Jumlah GT2016 265.262 714.177

2017 243.640 761.756

Sumber: Diolah dari data Statistik Transportasi Laut 2017,BPS (2018).

Tabel 2. Muat Barang Peti Kemas dan Non Peti KemasPelayaran Dalam dan Luar Negeri di 24 PelabuhanStrategis.

PelayaranTujuan

Tahun 2016 Tahun 2017Muat

(ribu ton)Bongkar(ribu ton)

Muat(ribu ton)

Bongkar(ribu ton)

Dalam Negeri 78.731 183.869 81.288 197.612Luar Negeri 118.489 63.102 118.305 64.378Jumlah Total 197.220 246.971 199.593 261.990

Sumber: Diolah dari data Statistik Transportasi Laut 2017,BPS (2018).

Penerapan tarif besarnya jasa bongkar muat selamaini merupakan kesepakatan antara Direktorat Jenderal Beadan Cukai Kementerian Keuangan, PT. Pelindo, AsosiasiPerusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), AsosiasiLogistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gabungan ImportirNasional Seluruh Indonesia (GINSI), Indonesia NationalShipowners Association (INSA). Ketidakberadaan payunghukum menyebabkan besaran imbal jasa atau kontribusibongkar muat bervariatif di setiap pelabuhan. Sebagai

23

contoh, Pelabuhan Tanjung Priok diterapkan imbal jasa(sharing) bongkar muat 40 %, di Pelabuhan BelawanMedan dikenakan Rp 2. 500 per ton untuk barang umum(break bulk). Sementara itu, di Pelabuhan Cirebon imbaljasa bongkar muat untuk komoditi batu bara dikenakan tarifRp 5.366 per ton dengan rincian kontribusi bongkar muatRp 3.500,- ditambah biaya lain-lain Rp 1.866,-.Contohlainnya, di Pelabuhan Panjang dipungut Rp 2.500 per tonuntuk kargo curah kering, Pelabuhan Banten Rp 1.650 perton dan di Pelabuhan Semarang dipungut imbal jasa Rp5.115 per kubik terhadap komoditi kayu log serta komoditaslainnya memiliki nilai pungutan terendah, yakni Rp 1.600per ton.10

Sebagai referensi, untuk menghitung berapa potensipenerimaan negara dari jasa operasional pelabuhan diIndonesia maka diambil Jakarta International ContainerTerminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok sebagai dasarperhitungan,dimana tarif bongkar muat (OPP/OPT) untukbarang general cargo yang dilayani melalui gudang adalahRp.87.081 per ton.11 Dengan menggunakan besarnya angkabongkar muat di 24 pelabuhan strategis pada tahun 2017,dan rata-rata bongkar muat sebesar 230.791.500 ton makapotensi uang yang masuk ke negara melalui PT Pelindoadalah sebesar Rp. 20.097.554.611.500,- (Dua PuluhTrilyun Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima PuluhEmpat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupaih)atau sekitar US$ 1,482 milyar jika kurs US dollar tahun2017 sebesar Rp. 13.560,-. Nilai ini tentu saja jika

10 https://bisnis.tempo.co/read/773652/bea-cukai-pengusaha-pelindo-ii-sepakati-biaya-bongkar-muat11 Ibid

24

pelabuhan di Indonesia mempunyai kualitas manajemenyang sama dengan JICT di Tanjung Priok.

Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, 2017 dan2018 mengeluarkan statistik ekpor Indonesia, dimanaekspor Indonesia pada tahun 2016 mencapai US$145.186,2juta atau turun 3,44 % dibandingkan dengan tahun 2015.Sebesar 91,79 % ekspor Indonesia pada tahun 2016 dimuatdengan menggunakan moda transportasi laut. Nilai ekspormoda transportasi laut tersebut mencapai US$133.270,0juta atau turun 3,61 % dibandingkan tahun 2015. Sementaraitu, berat ekspor moda transportasi laut mencapai 504.992,5ribu ton atau meningkat 0,89 % dibandingkan tahun 2015.Pada tahun 2017, ekspor Indonesia mencapai US$168,8miliar atau naik 16,33 % dibandingkan dengan tahun 2016.Sebesar 92,75 % ekspor Indonesia pada tahun 2017 dimuatdengan menggunakan moda transportasi laut. Nilai ekspormoda transportasi laut mencapai US$156,6 miliar atau naik17,54 % dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, beratekspor moda transportasi laut mencapai 537,0 juta ton ataumeningkat 6,46 % dibandingkan tahun 2016.

25

Tabel 3. Perkembangan Ekspor Indonesia menurut modatransportasi tahun 2015, 2016 dan 2017.

ModaTranspor-

tasi

2015 2016 2017

Berat(RibuTon)

Nilai(JutaUS$)

Berat(RibuTon)

Nilai(JutaUS$)

Berat(RibuTon)

Nilai(JutaUS$)

Laut 500.549,3 138.261,9 504.992,5 133.270,0 536.986,4 156.581,6Darat 157,9 82,7 183,2 83,3 167,3 98,8Udara 948,9 9.176,6 2.629,1 9.987,0 173,4 9.459,0Pipa 8.005,7 2.845,1 6.979,8 1.845,9 8.519,5 2.688,9

TotalEkspor

509 661,8 150.366,3 514.784,6 145.186,2 545.846,6 168.828,2

Sumber: BPS (2018) Ekspor Menurut Moda Transportasi 2016-2017

Berdasarkan data BPS (2018) pada Tabel 3 diatas,menunjukkan bahwa hampir 95% ekspor Indonesiamenggunakan moda transportasi laut, selebihnyamenggunakan saluran pipa, udara dan darat.

Ekspor Indonesia menurut jenis komoditi dirincimenjadi migas dan nonmigas. Komoditas non migasmemiliki peranan terbesar terhadap total nilai ekspor tahun2017 yaitu 90,67 %, sedangkan komoditas migas memilikiperanan hanya 9,31 %. Sedangkan pada 2016, komoditinonmigas memiliki peranan 90,97 %. Komoditas ekspormigas dan non migas Indonesia sebagian besar diangkutmenggunakan moda transportasi laut. Nilai ekspor migasyang diangkut dengan moda transportasi laut pada tahun2017 tercatat sebesar US$13,0 miliar atau mengalamikenaikan sebesar 15,91 % dibandingkan tahun 2016. Tetapiberat ekspor migas yang melalui moda transportasi lautturun 6,51 % menjadi 34 juta ton. Negara tujuan utamaekspor migas yang menggunakan moda transportasi laut

26

pada tahun 2017 adalah Jepang sebesar US$ 3,1 miliar,Korea Selatan sebesar US$ 1,9 miliar, Tiongkok sebesarUS$ 1,7 miliar dan Taiwan sebesar US$ 1,4 miliar.

Tabel 4. Ekspor Indonesia Menurut Moda Transportasi danJenis Komoditi.

Komoditas

ModaTranspor

tasi

2016 2017Berat(RibuTon)

Nilai(Juta US $)

Berat(Ribu Ton)

Nilai(Juta US $)

Migas 43.328,8 13.105,5 42.505,0 15.744,4Laut 36.344,3 11.257,1 33.978,6 13.048,0Darat 4,6 2,5 5,6 5,7Udara 0 0 1,3 1,7Pipa 6.979,8 1.845,9 8 5.19,5 2.688,9

NonMigas

468.399,3 132.028,5 503.341,6 153.083,8

Laut 121.960,7 121.960,7 503.007,8 143.533,6Darat 155,8 80,8 161,8 161,8Udara 168,4 9.987,0 172,1 9.457,2

Total Ekspor 511.728,1 145.134,0 545.846,6 168.828,2

Sumber: BPS (2018) Ekspor Menurut Moda Transportasi2016-2017

Tabel 5. Nilai Impor Menurut Pelabuhan Utama (Juta US $).

Pelabuhan 2015 2016 2017

1 2 3 4Belawan 4.777,7 3.771,1 3.669,9Dumai 778,1 641,0 597,3Pulau Sambu 223,5 28,4 201,4Tanjung Uban 2 072,7 988,6 743,5Bom Baru 740,0 1 435,5 977,7Kota Agung 1 393,1 476,1 0,0Sumatera Lainnya 13.189,9 11.220,2 10.772,0Tanjung Priok 72.616,2 58.738,8 58.168,8Merak 7.257,9 4.732,7 3.748,0Cigading 3.347,7 2.852,9 2.807,5

27

Tanjung Emas 5.949,5 5.484,8 5.315,9Cilacap 9.818,4 5.232,2 3.453,2Tanjung Perak 17.449,7 13.841,2 13.593,1Jawa Lainnya 11.533,3 9.810,0 9.429,8Benoa 161,9 33,4 45,9Bima 97,9 1,0 0,4Waingapu 2,3 0,4 0,6Bali dan NusaTenggara Lainnya

182,4 178,1 210,0

Pontianak 428,7 267,0 255,7Kota Baru 2.127,9 47,5 555,1Balikpapan 6.557,7 4.319,4 2.963,5Samarinda 533,8 248,4 162,0Sangata 699,8 360,4 302,4Tarakan 33,0 7,2 3,9Kalimantan Lainnya 1.192,6 2.379,1 841,6Bitung 117,7 68,9 122,1Pantoloan 42,1 28,4 9,4Ujung Pandang 570,8 345,6 250,2Malili Sulawesi 243,5 0,0 0,0Sulawesi Lainnya 847,3 1.798,7 2.226,9Ambon 387,0 256,6 204,2Sorong 27,5 30,8 2,5Amamapare 1.011,2 653,0 614,0Maluku dan PapuaLainnya

19,6 163,0 411,7

Jumlah Total 166.432,4 130.440,4 122.660,2

(Sumber: BPS, Nilai Impor Menurut Pelabuhan Utama,2017)

Transportasi laut merupakan moda transportasi yangdominan digunakan dalam pengiriman barang eksporIndonesia mencapai US$ 156,6 miliar atau 92,75 % dariseluruh nilai ekspor Indonesia tahun 2017 dibandingkantransportasi udara (US$9,5 miliar), pipa (US$ 2,7 miliar) dandarat (US$ 98,8 juta).

28

Nilai eksport melalui transportasi laut untuk Migas danNon Migas (Tabel 4) adalah US $ 156.581.600.000, jikaasumsi tarif BK flat 10% untuk semua barang ekspor Migasdan Non Migas, potensi penerimaan negara dari bea keluartahun 2017 dapat mencapai US$ 15.658.160.000.

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Negara 2017-2018 (MilyarRupiah)

Sumber Penerimaan 2017 20181. Penerimaan Dalam Negeri 1.732.952,00 1.893.523,50

Penerimaan Perpajakan 1.472.709,90 1.618.095,50Perpajakan Dalam Negeri 1.436.730,90 1.579.395,50

Pajak Penghasilan 783.970,30 855.133,50Pajak Pertambahan Nilai 475.483,50 541.801,10Pajak Bumi dan Bangunan 15.412,10 17.369,10Pajak Perolehan atas Tanah dan

Bangunan 0 0

Cukai 153.165,00 155.400,00Pajak Lainnya 8.700,00 9.691,80

Pajak Perdagangan Internasional 35.979,00 38.700,00Bea Masuk 33.279,00 35.700,00Pajak Ekspor 2.700,00 3.000,00

Penerimaan Bukan Pajak 260.242,10 275.428,00Penerimaan Sumberdaya Alam 95.643,10 103.674,90Bagian Laba BUMN 41.000,00 44.695,40Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 85.057,60 83.753,10Pendapatan Badan Layanan Umum 38.541,40 43.304,60

2. Hibah 3.108,10 1.196,90Jumlah 1.736.060,10 1.894.720,30

Sumber: BPS (2018)

29

Sementara dari realisasi pajak ekspor, menurut BPS(2018) untuk keseluruhan pajak ekspor Migas dan NonMigas tercatat Rp. 2.700 Milyar atau setara dengan US$197.802.198 (Kurs 1 US $ = Rp.13.650,-). Kontribusi modatransportasi laut pada ekspor tahun 2017 adalah 93 %nya,maka Bea Keluar dari eksport yang menggunakan modatransportasi lautnya menyumbang US $ 183.956.044.Dengan demikian masih ada potensi pajak senilai sekitar US$ 15.486.043.956, yang bisa digali dari penerimaan BKekspor Migas dan Non Migas yang menggunakan modatransportasi laut.

Berdasarkan Tabel 5, nilai impor melalui pelabuhanutama pada tahun 2017 mencapai US $ 122.660,2 juta,dengan asumsi Bea Masuk flat 10%, makapotensi pajakimport tahun 2017 seharusnya dapat mencapai US$12.266,02 juta. Sementara realisasi penerimaan negara dariBea Masuk pada tahun 2017 adalah Rp. 33.279 Milyar atausekitar US $ 2.438 juta (BPS,2018). Dengan demikianmasih ada potensi penerimaan negara yang bisa digali daripos impor yang melalui pelabuhan utama sebesar US$9.828,02Juta.

Indonesia juga mempunyai potensi yang besar untukmeningkatkan perdagangan melalui jalur laut karena wilayahperairannya dilewati oleh jalur lalu lintas internasional ataulebih dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).Jalur ALKI menjadikan laut Indonesia sebagai penghubungantar pulau dan negara. Sesuai UNCLOS 1982 sebagainegara kepulauan, Indonesia mempunyai kewajibanmenyediakan alur laut untuk lalu lintas kapal dan pesawatudara bagi negara asing yang akan lewat secara terusmenerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau

30

diatas perairan kepulauannya dan teritorial yangberdampingan dengannya.12

Saat ini, pemanfaatan jalur ALKI didominasi olehpelayaran asing untuk perdagangan ekspor, dimana daritotal ekspor hanya 2 % yang diangkut oleh kapal-kapalIndonesia dengan tujuan Jepang dan Korea Selatan.Sedangkan perdagangan domestik menggunakan kapal-kapal Indonesia mencapai 51 % dan sisanya menggunakankapal-kapal asing. Perdagangan melalui jalur lautdiprediksiakan mengalami peningkatan sebesar 44 %ditahun 2020 dan pada tahun 2031 akan naik dua kali lipat.13

Jika jalur ALKI tersebut dimanfaatkan seperti halnya jalurpelayaran Selat Malaka, sebagai sumber pendapatan barudari skema pembagian layanan lalu lintas kapal di tiga AlurLaut Kepulauan Indonesia (ALKI). potensi dari penerimaannegara bukan pajak (PNBP) dipastikan sangat besarmengingat banyaknya kapal yang melintasi Selat Sunda.Sebagai gambaran, biaya layanan kapal yang melintasiTerusan Panama adalah sebagai berikut:

12 Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 37Tahun 2002 Tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udaraasing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melaluialur laut kepulauan yang ditetapkan.

13 Rustam, I. 2015. Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita‐citaIndonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesian PerspectiveJournal. Volume 1 Nomor. 1 (Januari‐Juni): 1‐21.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/10426/8301

31

Tabel 8. Biaya Layanan Kapal Terusan Panama14

No. Panjang Kapal Deposit US$1 Hingga 50 m 1.8752 50 ≤ Panjang < 80 m 2.3753 80 ≤ Panjang < 100 m 3.0754 Panjang 100 < 4.275

Potensi penerimaan negara selain biaya layanankapal, juga dapat berasal dari jasa Vessel Traffic Service(VTS) di sepanjang jalur ALKI tersebut. Sebagai gambaran,Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, Kalimantan Selatanmampu memberikan pemasukan ke kas negara senilai Rp 2miliar pertahun. Uang tersebut berasal dari jasa VesselTraffic Services (VTS), padahal, jumlah kapal yang melintasdi perairan Sungai Barito rata-rata hanya 20.000 per tahun.Selain itu, kapal yang panjangnya 30 meter atau lebih yangsedang menarik atau mendorong dengan kombinasi panjang30 meter juga wajib membayar PNBP.

Berdasarkan data Puskodal Pangkalan AngkatanLaut Banten Tahun 201615, jumlah rata-rata kapal yangmelewati jalur ALKI I Selat Sunda selama periode 2007-2015 adalah 29.351 kapal, baik kapal asing maupun kapalnasional. Jika dirata-ratakan maka setiap tahun kapal yangmelintas Selat Sunda adalah sekitar 3.262 buah kapal. Jikamengacu pada biaya layanan kapal Terusan Panama, makapotensi pemasukkan negara dari biaya layanan kapal

14 https://kalimantan.bisnis.com/read/20170906/450/687213/navigasi-pelayaran-kemenhub-bakal-kutip-biaya-alur-laut

15 Sobaruddin DP.2017. Model Traffic Separation Scheme (TSS) Di AlurLaut Kepulauan Indonesia (AlKI) I Di Selat Sunda DalamMewujudkan Ketahanan Wilayah. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.23 No. 1 Tahun 2017. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

32

dengan rata-rata panjang kapal 50 - 80 meter saja, dapatdiperoleh US$ 2.375 x 3.262 buah kapal sama dengan US$ 7.747.250 atau setara dengan Rp. 105.052.710.000,- pertahunnya.

2. Sektor Perikanan dan Kelautan

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia.Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 6.47juta km2, mempunyai potensi keanekaragaman sumber dayakelautan dan perikanan yang sangat besar. Hal ini menjadimodal besar bagi pembangunan ekonomi dan pada akhirnyadapat dimanfaatkan untuk meningkatan kesejahteraanmasyarakat. Selain itu. sumber daya kelautan dan perikananjuga digunakan sebagai sumber bahan pangan untukmemenuhi kebutuhan protein masyarakat.16

Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksiperikanan tangkap laut dunia. peringkat ke-4 untuk produksiperikanan budidaya di dunia dan peringkat ke-2 untukproduksi rumput laut di dunia. Meskipun beberapa tahunterakhir. perikanan tangkap mengalami perlambatanpertumbuhan produksi dan cenderung mengalami stagnasi.Hal ini karena jumlah hasil tangkapan yang telah mendekatiproduksi tangkapan lestari (Maximun SustainableYield/MSY) sebesar 6.5 juta ton per tahun. dengan jumlahtangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC)adalah 80 % dari MSY. Saat ini upaya pengelolaanpenangkapan ikan di laut lebih diarahkan pada

16 Badan Informasi Geospasial. http://www.big.go.id/berita-surta/show/rujukan-nasional-data-kewilayahan-luas-nkri-8-3-juta-kilometer-persegi

33

pengendalian dan penataan faktor produksi untukmenghasilkan pemanfaatan yang berkesinambungan17.

Indonesia mempunyai produksi perikanan tangkaptertinggi kedua di dunia pada perairan laut (FAO, 2016).Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesiamencapai luas sekitar 6.47 juta km2 yang terbagi menjadi11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI)18.

Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapatmemberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutanbagi negara dan masyarakat Indonesia. bila dikelola denganbaik dan bertanggungjawab. Hal tersebut juga telahdiamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia(UU RI) Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yangmenegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuktercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan. sertaterjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

17 Kementerian KPN/Bappenas.2014. Kajian Strategi PengelolaanPerikanan Berkelanjutan. Direktorat Kelautan dan PerikananKPN/Bappenas. Jakarta

18 Badan Pusat Statistik.2017. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir.Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup. badan Pusat Statistik.Jakarta

34

Gambar 2. Produksi Perikanan Tangkap Indonesia Periode2012-2018(Sumber: 2006-2015: Kelautan dan PerikananDalam Angka/2016-2017 Validasi Nasional.http://sidatik.kkp.go.id)

Produksi perikanan tangkap selama kurun tahun 2011-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 13,19 %. Kenaikantersebut didorong oleh peningkatan produksi perikanantangkap di laut sebesar 9,49 % dan peningkatan produksiperikanan tangkap di perairan umum sebesar 3,02 %.Sedangkan perikan budidaya mengalami pertumbuhanhanya sebesar 2,91 % pada kurun periode yang sama19.

Tabel 9. Jumlah Kapal Perikanan Menurut Ukuran KapalUkuran Kapal

(GT) 2012 2013 2014 2015

< 5 137.587 151.939 153.493 117.848

5 - 10 37.694 46.358 41.374 39.429

10 - 20 11.583 15.208 14.301 10.515

20 - 30 7.611 8.782 9.578 7.680

30 - 50 917 1.074 1.029 825

50 - 100 1.641 1.727 1.766 1.435

100 - 200 1.167 1.127 840 571

> 200 338 358 176 9

Total 198.538 226.573 222.557 178.312(Sumber: http://sidatik.kkp.go.id)

19 Badan Pusat Statistik.2017. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir2017. Subdirektorat Lingkungan Hidup. Badan Pusat Statistik. Jakarta

35

Tabel 10. Volume Ekspor Hasil Perikanan (ton) MenurutKomoditas Utama.

Komoditi 2012 2013 2014 2015 2016

Udang 162,07 162,41 196,62 193,28 152,32

Tuna. Tongkol 201,16 209,07 206,55 172,29 104,71

Mutiara 336,00 315,00 475,00 7,00 5,00

Rumput Laut 174,01 183,08 208,20 211,87 140,82

Lainnya 28,21 34,17 28,09 23,75 22,42

Total 663,33 669,13 635,04 476,65 369,53

(Sumber: http://sidatik.kkp.go.id).

Tabel 11. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US $) MenurutKomoditas Utama.

Komoditi 2012 2013 2014 2015 2016

Udang 1.304.150 1.684.930 2.140.860 1.627.470 1.290.040Tuna,Tongkol 750 765 692 584 407

Mutiara 31 28 31 31 32Rumput Laut 178 210 280 205 119Lainnya 330 359 414 310 244

Total Nilai 1.260.680 1.135.930 1.083.290 1.186.710 1.290.842

(Sumber: http://sidatik.kkp.go.id)

Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PajakKementeriaan Keuangan terhadap sejumlah 6.000 wajibpajak dengan realisasi pajak sektor perikanan pada tahun2017 mencapai Rp 1,3 triliun sekitar US $ 95.238.095.Menurut Direktur Pusat Riset Perikanan KKP, potensiproduksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2017

36

mencapai 12,7 juta ton/tahun.20 Dengan asumsi harga ikantuna segar Indonesia adalah Rp. 100.000,0/kg (Grade B)maka nilai ini dapat mencapai Rp. 1.270 Trilyun atau sekitarUS $ 93.040.293.040. Pajak yang dapat digali dari potensiini dengan asumsi 10% saja, penerimaan negara dapatmencapai US $ 9.304.029.304.

3. Sektor Pariwisata

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomiterbesar dan mempunyai tingkat pertumbuhan paling pesatserta menjadi salah sumber utama pendapatan bagi banyaknegara di dunia. Melalui penerimaan devisa, penciptaanlapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, sertapembangunan infrastruktur menjadikan pariwisata sebagaisalah satu penggerak utama (key driver) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara. Laporan World Travel and TourismCouncil (WTTC) (2017), menyebut sumbangan pariwisataterhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada tahun2017 hampir sama dengan tahun 2016, berkontribusilangsung terhadap pertumbuhan PDB sebesar 3,1% sertamendukung lebih 6 juta di sektor kerja sampingan. Secaratotal Pariwisata menghasilkan 7,6 Trilyun US $ atau sekitar10,2% PDB Global dan 292 tenaga kerja pada tahun 2016setara dengan 1 dari 10 lowongan kerja dalam ekonomiglobal. Selama 6 tahun tersebut pawriwisata berperanmenyumbang 2,5% ekonomi global. Sementara penerimaandari kunjungan wisatawan internasional menyumbang 7%dari total ekspor barang dan jasa dunia. Kontribusipariwisata bukan hanya berimplikasi pada pertumbuhanekonomi saja namun juga pertumbuhan di sektor lain seperti

20 https://www.viva.co.id/berita/nasional/1084941-kkp-klaim-potensi-ikan-di-laut-indonesia-meningkat-12-5-juta-ton

37

layanan keuangan dan bisnis, industri, layanan publik,distribusi dan retailer serta sektor transportasi.21

Organisasi Pariwisata Dunia (World TourismOrganization, UNWTO) memperkirakan jumlah kunjunganwisatawan internasional pada tahun 2017 sebesar 1.232 jutawisatawan dengan pertumbuhan 4% pertahun sehinggaakan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030. PerkiraanUNWTO tersebut sudah tentu menggiurkan pelaku usahapariwisata di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal inidibuktikan munculnya banyak daerah tujuan wisata baruyang secara tradisional menjadi tujuan favorit seperti halnyaEropa dan Amerika Utara. Namun demikian, wilayah Asiadan Pasifik diperkirakan mempunyai pertumbuhan yanglebih tinggi dibanding kawasan lain seperti Eropa danAmerika. Bagi Indonesia, ini merupakan peluang sekaligustantangan dalam pengembangan kepariwisataan nasional.22

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)ke Indonesia secara kumulatif Januari-Sepetember 2017mencapai 10,46 juta atau naik 25,05% dibanding kunjunganwisman pada periode yang sama tahun 2016. Jumlahtersebut terdiri atas wisman yang berkunung melalui 19pintu utama sebanyak 9,04 juta dan sebanyak 1,42 wismanyang berkunjung lewat diluar 19 pintu utama. SembilanBelas (19) Pintu masuk utama wisman meliputi:

a. Bandara Soekarno Hatta Jakarta

b. Bandara Ngurah Rai Bali

21 World Travel and Tourism Council. 2017. Travel and Tourism,Economic Impact 2017 World. Ed: David Scowsill. World Traveland Tourism Council. London.

22 United Nations World Tourism Organization.2017. Annual Report 2017World Tourism Organization. UNWTO Madrid

38

c. Kualanamu Medan

d. Pelabuhan Batam

e. Bandara Sam Ratulangi Manado

f. Bandara Juanda Surabaya

g. Pos Lintas Batas Entikong Kalimantan Barat

h. Bandara Adi Sumarmo Solo

i. Bandara Minangkabau Padang

j. Pelabuhan Tanjung Priok

k. Bandara Internasional Lombok

l. Bandara Hasanudin Makassar

m. Bandara Suapdio Sepinggan Balikpapan

n. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

o. Bandara Adisucipto Yogyakarata

p. Bandara Hussein Sastranegara Bandung

q. Pelabuhan Tanjung Uban Tanjung Pinang

r. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

Sedangkan Pintu Masuk Wisman diluar 19 PintuUtama antara lain Pintu Lintas Batas dan Pintu-PintuLainnya.

Jumlah wisatawan pada tahun 2016 yang diperolehdari hasil pencatatan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI) yang tersebar di seluruh Indonesia dan survei di pos-pos lintas batas yang belum ada pos pemeriksaan mencapai11,52 juta orang. Jumlah ini naik10,70 % dibandingkandengan jumlah wisman tahun 2015 yang sebanyak 10,41

39

juta orang. Kenaikan jumlah wisman ini terjadi hampir disemua pintu masuk utama ke Indonesia. Kenaikan jumlahkunjungan wisman tahun 2016 ini disebabkan oleh beberapafaktor, seperti gencarnya promosi pariwisata Indonesia diberbagai negara dan media internasional dengan brandingWonderful Indonesia,. Hal lain yang cukup mendukungkedatangan wisman pada tahun ini adalah kondusifnyasituasi keamanan dalam negeri, serta perkembanganperekonomian yang menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tabel 12. Jumlah Kedatangan Wisatawan MancanegaraBerdasarkan Kebangsaan (Orang)

Kebangsaan 2014 2015 2016

Tiongkok 1.052.705 1.260.700 1.556.771

Malaysia 1.418 256 1.458.593 1.541.197

Singapura 1 559.044 1.624.058 1.515.701

Australia 1.145.576 1.099.058 1.302.292

Jepang 505.175 549.705 545.392

India 267.082 319.608 422.045

Korea Selatan 352.004 387.473 386.789

Inggris 244.594 292.745 352.017

USA 246.397 276.027 316.782

Philipina 248.182 273.630 298.910

Lainnya 2.396.396 2.865.162 3.281.379

Jumlah 9.435.411 10.406.759 11.519.275(Sumber: Kementerian Kepariwisataan, Neraca Satelit Nasional2017)

40

Sementara dilihat dari besarnya uang yangdibelanjakan wisman selama mengunjungi Indonesia,sebagai gambaran pada tahun 2016 total konsumsi wismandi Indonesia, selain untuk biaya angkutan dari negaraasalnya menuju Indonesia, mencapai Rp 165,55 triliunmeningkat 1,11% dibandingkan dengan nilai konsumsiwisman pada tahun 2015 sebesar Rp 163,73 triliun.Sementara itu hasil Passenger Exit Survey (PES) yangdilaksanakan Kementerian Pariwisata, rata-rata pengeluaranper kunjungan wisman selama di Indonesia pada tahun2016 mencapai US$ 1.104, menurun dibanding rata-ratapengeluaran tahun 2015 yang sebesar US$ 1.202.23

Tabel 13. Rata-rata Pengeluaran Wisman Per Orang/ PerKunjungan (US $)

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 RerataRata-Rata

Pengeluaran 1.133 1.142 1.183 1.202 1.104 1.121

Sumber: Kemenpar, 201724

Sementara itu, jika dilihat dari struktur pengeluaranWisman pada tahun 2016 terbesar adalah untuk Hotel danAkomodasi sebesar 71.940,48 Milyar rupiah, menyumbang40,82% dari total pengeluaran wisman. Kemudian diikutipengeluaran untuk membeli makanan dan minuman sertaangkutan domestik masing-masing 19,17 % dan 10,52 %.

23 Kementerian Kepariwisataan.2017. Neraca Satelit Nasional 2017.Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.Kementerian Pariwisata. Jakarta.

24 Kementerian Pariwisata.2017. http://www.kemenpar.go.id/userfiles/.Diunduh 22 Desember 2018

41

Pengeluaran untuk membeli cenderamata juga cukup besar,yaitu mencapai 6,54 %. Sebaliknya porsi pengeluaranwisman yang terkecil adalah untuk konsumsi jasa pariwisatalainnya yang hanya 0,60 % dari total pengeluaran.

Pengeluaran wisman untuk transportasi dari negaraasalnya ke Indonesia dan sebaliknya yang menggunakanmaskapai Indonesia mencapai Rp. 10,68 triliun. Angkutanudara masih merupakan sarana utama yang digunakanwisman ke Indonesia. Sementara wisman yangmenggunakan transportasi laut (kapal pesiar, perahutradisional) baru mencapai Rp. 1.057,4 Milyar. Sehinggatotal devisa yang masuk ke Indonesia dari wisatawanmancanegara pada tahun 2016 mencapai Rp. 176,23triliun.25

25 Kementerian Kepariwisataan.2017. Neraca Satelit Nasional2017. Deputi Bidang Pengembangan KelembagaanKepariwisataan. Kementerian Pariwisata. Jakarta.

42

Tabel 14. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut ProdukBarang dan Jasa yang dikonsumsi.

Jenis Produk Nilai(Milyar Rp)

Distribusi(%)

Hotel dan Akomodasi 71.940,48 40,82Restoran dan Sejenisnya 33.776,79 19,17Angkutan Domestik 18.538,92 10,52Biro Perjalanan, operatordan Pramuwisma

4.161,92 2,36

Seni Budaya, rekreasidan Hiburan

9.646,66 5,47

Jasa Pariwisata Lainnya 1.060,35 0,60Cenderamata 11.524,39 6,54Kesehatan danKecantikan

3.265,05 1,85

Produk Industri nonMakanan

9.395,59 5,33

Produk Pertanian 2.238,29 1,27Angkutan Internasional 10.680,06 6,06Jumlah Nilai 176.228,50 100,00

(Sumber: Kementerian Kepariwisataan, Neraca SatelitNasional 2017)

Tabel 15. Kedatangan Wisatawan Mancanegara MenurutJenis Angkutan.

ModaAngkutan

2015 2016 2017

Udara 7.212.781 8.555.569 9.670.655Laut 2.688.234 2.628.034 2.556.703Darat 329.760 335.672 1.812.441Total 10.230.775 11.519.275 14.039.799

(Sumber: BPS (2018), Statistik Kunjungan WisatawanMancanegara

43

Tabel 16. Pengeluaran Wisman untuk AngkutanInternasional Indonesia MenurutModa Angkutan, Tahun2016.

Moda Angkutan Nilai(Milyar Rupiah)

Distribusi(%)

Udara 9.611,5 89,99Laut 1.057,4 9,90Darat 11,2 0,10Total 10.680,1 100,00

(Sumber: Kementerian Kepariwisataan, Neraca SatelitNasional 2017)

Guna mengukur dampak kegiatan pariwisata terhadapkeseluruhan ekonomi nasional tahun 2016 dihitung denganmenggunakan multiplier input-output berdasarkan TabelInput-Output Indonesia tahun 2010. Aspek ekonomi yangdiukur adalah peranan pariwisata dalam output nasional,produk domestik bruto (PDB) nasional, kompensasi tenagakerja, dan pajak atas produksi neto baik keseluruhanmaupun sektoral. Karena transaksi ekonomi pariwisatadilakukan oleh pihak-pihak yang mengkonsumsi pariwisatasecara independen (wisnus, wisnas, wisman, investor danpromosi) maka proses penghitungan dimungkinkandilakukan secara parsial untuk masing-masing pihaktersebut.

44

Tabel 17. Dampak Ekonomi Pariwisata, Tahun 2016(Trilyun Rupiah).

Uraian Output PDB KompensasiTenaga Kerja

Pajak atasProduksi

NettoNilai EkonomiNasional.

23.916,47 12.005,93 4.068,12 100,64

Nilai EkonomiPariwisata.

1.033,93 495,74 157,01 3,86

KontribusiPariwisata.

4,32 4,13 3,86 3,84

(Sumber: Kementerian Kepariwisataan, Neraca SatelitNasional 2017)

Di tengah kompetisi dunia yang semakin ketat,ditambah dengan ancaman keamanan, perekonomian duniayang belum sepenuhnya pulih, dan gejolak politik globalyang masih terjadi dibeberapa negara, maka dibutuhkaninovasi dan strategi yang tepat, serta produktif untukmerebut pasar pariwisata. Menangani pariwisata bukanlahhal yang mudah karena pariwisata bukan sektor yang berdirisendiri. Pembangunan pariwisata melibatkan hampir semuasektor ekonomi baik industri yang berkarakter pariwisata(tourism characteristic industry), seperti hotel dan restoran,maupun industri yang sepintas tidak berkaitan langsungdengan industri pariwisata, namun sebagian permintaannya(demand) berasal dari pariwisata (tourism connectedindustry) seperti usaha angkutan dan perbankan. Jumlahindustri yang terkait dan menerima dampak dari kegiatanpariwisata sangat banyak. Keterkaitan lintas sektorpariwisata akan menjadi mata rantai pendukung bagigerakke depan (moving forward) pembangunan nasional.

45

Nilai ekonomi pariwisata kadang tidak dapat diukursecara nyata dalam bentuk nominal. Nilai ekonomi darikegiatan pariwisata tidak hanya dinikmati oleh satu sektortertentu, tapi juga dinikmati oleh berbagai sektor. Sebagaicontoh, seorang wisatawan membeli sebuah cenderamata,maka yang akan menikmati rantai dari pembelian tersebutadalah penjual, pembuat cenderamata, distributor danbahkan pembuat bahan baku cenderamata tersebut.Dengan meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentuakan semakin besar dampak ekonomi yang dinikmati, dansemakin banyak sektor yang terkait.

Pariwisata Bahari. Selain potensi dari sektorperikanan, laut Indonesia terkenal mempunyaikeanekaragaman hayati dan keindahan pantai yang dapatmenjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.Potensi lain dari keberadaan laut dan pesisir adalahberbagai jasa-jasa lingkungan yang berkaitan erat denganlaut dan pesisir, adalah potensi wisata bahari. Wisatabahari mencakup wisata pesisir,wisata laut, dan wisatabawah laut. Data dari Kementerian Pariwisata (2015)menunjukan bahwa wisatawan lebih banyak memilih wisatapantai(60 %) dibandingkan wisata laut (25 %) seperti cruisedan yacht ataupun wisata bawah laut (15 %) seperti divingdan snorkeling. Destinasi wisata bahari yang banyakdiminati oleh wisatawan mancanegara antara lain RajaAmpat di Provinsi Papua Barat, Bunaken di ProvinsiSulawesi Utara, dan Taman Nasional Wakatobi di ProvinsiSulawesi Tenggara. Ketiga lokasi tersebut merupakan spotyang indah untuk menyelam.

Pada tahun 2017, Pemerintah telah menargetkansejumlah 10 destinasi pariwisata yang berkualitas, guna

46

menggenjot penerimaan negara dari sektor pariwisata. Hasilcapaian kerja pariwisata nasional dari KementerianPariwisata pada tahun 2017, tercatat jumlah penerimaaandevisa yang masuk negara terrealisasi Rp. 205,04 Trilyunatau sekitar US $ 15.021 juta dari target tahun 2017sebesar Rp. 182 Trilyun, over prestasi sebesar 112% daritarget. 26.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke TamanNasional Komodo meningkat 9,42 % pada tahun 2013dibandingkan tahun 2011, pada tahun 2011 sebesar 41.833orang meningkat menjadi 45.776 orang pada tahun 2013.Untuk kunjungan wisatawan mancanegara ke KepulauanRaja Ampat meningkat sebesar 56,48 % pada tahun2012dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2010berjumlah 3.858 orang menjadi 6.037 orang pada tahun2012. Untuk Wakatobi, jumlah wisatawan mancanegarameningkat sebesar 45,77% di tahun 2013, dimana padatahun 2011 berjumlah 2.274 orang menjadi 3.315 orangpadatahun 201327;28.

Wisata bahari memiliki potensi 35 % dari keseluruhanpotensi wisata alam di Indonesia (Kementerian Pariwisata,2015). Wisata bahari pada destinasi unggulan di Indonesiamengalami kenaikan, diperkirakan sektor wisata bahari

26 Kemenpar.2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PariwisataTahun 2017. Kemenetrian Pariwisata RI. 2018

27 Kemenpar, 2015, Menteri Pariwisata : Wisata Bahari DitargetkanHasilkan Devisa 4 Miliar Dolar Amerika di 2019, (Online :http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2945, diaksestanggal 6 September, 2016).

28 Kemenperin, 2015, Industri Perkapalan Nasional Tumbuh Signifikan,(Online : http://www.kemenperin.go.id/ artikel/12704/Menperin:-Industri-Perkapalan-Nasional-Tumbuh-Signifikan, diakses tanggal11 Oktober2017).

47

mempunyai potensi mencapai US$ 29 miliar pertahunnamun potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan29.

Propinsi Sulawesi Utara. Seberapa besar kontribusiwisata bahari terhadap penerimaan negara, dapatdiperkirakan dengan menghitung jumlah wisatawan yangberkunjung di suatu daerah tujuan wisata. Propinsi SulawesiUtara merupakan salah satu tujuan wisata bahari karenamempunyai beberapa keelokan keindahan dankeanekaragaman bawah lautnya seperti Taman LautNasional (TLN) Bunaken dan Selat Lembeh. Pada tahun2016, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yangberkunjung ke Propinsi Sulawesi Utara berjumlah 40.624wisatawan dan meningkat tajam hampir 2 kali lipatnya padatahun 2017 sebanyak 79.377. Wisatawan. adalah Tiongkokadalah yang paling mendominasi kunjungan wisman padatahun 2017 yaitu sebanyak 62.791 kunjungan atau sebesar79 % dari total wisman yang datang ke Sulawesi Utara.Rata-rata lama menginap wisatawan asing di Sulawesi Utaraadalah 7 hari.

Jika satu orang wisatawan asing saja mengeluarkanbelanja perkunjungan sebesar US $ 1.121, maka potensiuang yang dibelanjakkan di Indonesia dapat mencapai US$88.981.617 atau sekitar Rp. 1.206.590.726.520,- (SatuTrilyun Dua Ratus Enam Milyar Lima Ratus Sembilan PuluhJuta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus DuaPuluh Rupiah).

29 KKP, 2015a, Multifinance Menjadi Solusi Pembiayaan Sektor Maritim,(Online : https://maritimenews.id/ multifinance-menjadi-solusi-pembiayaan-sektor-maritim/, diakses tanggal 6 September2016)

48

Gambar 3. Trend Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Manado (Kanan), Rata-Rata LamaMenginap Wisatawan Asing di Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 (Kiri). (Sumber: BPS Sulut,2018)

49

Raja Ampat Propinsi Papua Barat. Selama periode2013-2017, jumlah wisatawan mancanegara maupunwisatawan domestik. terjadi kenaikan, kecuali jumlahwisatawan domestik pada tahun 2014. Dari total wisatawanpada tahun 2017, sebanyak 4.886 orang merupakanwisatawan domestik dan 18.255 orang wisatawan asing.Wisatawan asing yang berkunjung ke Raja Ampat padatahun 2017 paling banyak berasal dari Eropa denganprosentase 48,48 %.

Gambar 4. Jumlah Wisatawan Berkunjung ke Raja Ampat2013-2017

50

Wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan RajaAmpat biasanya tinggal di resort, akan tetapi sebagian adajuga yang tinggal di atas kapal (live aboard) dengan lamatinggal antara 10 sampai 21 hari.

Jumlah wisatawan yang mengunjungi Raja Ampatpada tahun 2017 sebanyak 23.141 wisatawan. Jika1orangwisatawan yang berkunjung mengeluarkan belanjaperkunjungan sebesar US$ 1.121/wisatawan/kunjunganmaka potensi uang yang dibelanjakkan di Indonesia dapatmencapai US$ 25.941.061atau sekitar Rp.354.095.482.650,- (Kurs US Dollar Rp. 13.650,-)

Kementerian Pariwisata (2015) menyatakan bahwaberbagai upaya terus dilakukan untuk perbaikan infrastrukturdan promosi, diperkirakan jumlah wisatawan akanmeningkat 4 kali lipat pada tahun 2019 dibandingkandengan tahun 2014 dan akan menghasilkan devisa negarasebesar US$ 4 Miliar. Selain itu, pemerintah juga telahmenetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yangterdiri dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional(KSPN) dan 222 Kawasan Pengembangan PariwisataNasional (KPPN). Delapan dari KSPN tersebut diprioritaskansebagai pengembangan wisata bahari pada tahun 2014 danakan bertambah menjadi 25 KSPN pada tahun 2019(Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 2011 tentangRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NasionalTahun 2010-2025.30

30 Kementerian Pariwisata. 2015. Laporan Akuntabilitas KinerjaKementerian Pariwisata 2015. Biro Perencanaan dan KeuanganSekretaris Kementerian Pariwisata. Jakarta

51

Seperti dijelaskan sebelumnya, pariwisata baharimenyokong 35

4. Sektor Pertambangan dan Energi.

Minyak dan gas bumi (migas) mendominasi potensienergi yang tersimpan di laut Indonesia. Cadangan migasIndonesia sekitar 70 % terdapat di cekungan-cekungantersier lepas pantai dan lebih dari separuhnya terletak di lautdalam. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber DayaGeologi Kelautan Kementerian ESDM (2016a),mengindiskasikan 66 cekungan migas diseluruh Indonesia,dimana sebagian besar terletak di darat dan laut dangkalperairan teritorial dan hanya beberapa cekungan yangterletak di landas kontingen (cekungan busur muka).

Berdasarkan cekungan yang telah terindikasi,16cekungan diantaranya telah berproduksi, 8 cekunganberpotensi, dan 42 cekungan belum di eksplorasi. Mineraltersebut terperangkap di dalam lapisan sedimen, mulai darisedimen permukaan berumur kuarter sampai dengan ribuanmeter yang terletak di bawah dasar laut pada sedimentersier. Mineral yang sudah teridentifikasi yang berada dilepas pantai terdiri dari timah yang merupakan endapanletakan (placer deposit), kromit yang berasosiasi denganbatuan ultra basa-ofiolit, fosforit berupa fosfat kalium, kobal,pasir besi, lumpur logam besi, kerak dan nodul-oksida yangberindikasi mangaan, mineral zirkon dan monasit, karbonatdan agregat bahan kontruksi yang terkonsentrasi padazona-zona mineralisasi. Pada dasar laut Paparan Sahulyaitu antara Pulau Timor dan Australia telah ditemukanendapan fosporit berumur resen berupa fospat kalium dalambentuk nodul atau butiran. Indonesia saat ini mempunyaicadangan minyak bumi sebesar 3,3 milyar barrel.

52

Sementara cadangan gas bumi Indonesia per 1 Januari2017 sebanyak 142.72 TSCF.31

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Negara Migas danPertambangan

Sumber PenerimaanBukan Pajak

2015(Milyar Rupiah)

2016(Milyar Rupiah)

Minyak Bumi 47.987 51.328

Gas Alam 30.183 17.360

Pertambangan Umum 17.683 16.540

Sumber: BPS (2017).

Selain sumber daya energi mineral,minyak dan gas,laut juga menyimpan potensi yang besar sebagai sumberenergi terbarukan. Sektor energi terbarukan yang terdiri darienergi arus laut, pasang surut, gelombang, biofuel alga,panas laut sebesar US$ 80 miliar per tahun. Segala bentukenergi terbarukan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumberdaya laut disebut sebagai energi laut.

Hasil perhitungan Puslitbang Sumber Daya GeologiKelautan Kementerian ESDM, energi laut dapat digolongkanmenjadi empat jenis yaitu energi gelombang (wave power),energi pasang surut (tide and tidal power), energi arus laut(current power), dan energi panas laut OTEC (OceanThermal Energy Conversion). Potensi praktis yangdihasilkan dari energi gelombang laut di Indonesia sebesar1.995,2 Mega Watt (MW), energi pasang surut

31 Kementerian ESDM.2018. Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027.Direktorat Jenderal Minyak dan gas Bumi Kementerian ESDM. Jakarta

53

menghasilkan 4.800 MW, dan energi OTEC menghasilkan41.012 MW.32

Sedangkan arus perairan Indonesia menghasilkankecepatan di atas 1,5 m/det dengan durasi antara 10-18 jamper hari. Densitas yang dihasilkan oleh air laut 800 kali lebihbesar daripada densitas udara sehingga putaran turbingenerator listrik yang dihasilkan oleh arus jauh lebih tinggidibadingkan turbin yang diputar oleh udara atau angin.Energi yang dihasilkan oleh arus laut tersebut dapatdimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut(PLTAL).33

Daerah Samudera Indonesia sepanjang PantaiSelatan Jawa sampai Nusa Tenggara merupakan lokasidengan potensi gelombang cukup besar yaitu 10-20 kW permeter gelombang. Sedangkan potensi energi pasang surutdi Indonesia terdapat di beberapa daerah yaitu Bagan Siapi-api dengan pasang surut mencapai 7 meter,Teluk Palu diPalu Provinsi Sulawesi Tengah, Teluk Bima di SumbawaPropinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, MeraukePapua, dan Pantai Selatan Pulau Jawa yang pasangsurutnya mencapai 5 meter. Potensi energi OTECIndonesia terletak pada daerah antara 6-9°LS dan 104-109°BT, dimana daerah tersebut diperoleh suhu rata-ratapermukaan laut di atas 28°C pada jarak kurang dari 20 kmdari pantai dan perbedaan antara suhu permukaan dankedalaman laut (1.000 m) sebesar 22,8°C.34 Namun

32 Direktorat Jenderal Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi.2017.http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/03/07/1583/statistik.ebtke.2016

33 Ibid34 Ibid

54

demikian, potensi tersebut sampai saat ini belumdimanfaatkan secara optimal. Hambatan dalam besarnyabiaya investasi yang dibutuhkan dan teknologi yang dimilikioleh Indonesia yang belum lengkap masih menjadi alasanbelum optimalnya pemanfaatan potensi tersebut. Indonesiamemerlukan usaha lebih keras agar mampu mengelolapotensi kelautan yang ada dengan kemajuan teknologi yangtelah tersedia.35

Ekspor komoditi nonmigas melalui moda transportasilaut pada tahun 2016 mencapai US$122.012,9 juta. Nilai inisedikit mengalami penurunan dibandingkan tahunsebelumnya, yakni turun 0,43 %, sedangkan menurutkomponen berat mengalami kenaikan sebesar 1,09 %, yaknimencapai 468.648,2 ribu ton. Negara tujuan utama ekspornonmigas dengan moda transportasi laut pada tahun 2016antara lain Tiongkok sebesar US$14,8 miliar, AmerikaSerikat sebesar US$14,7 miliar, Jepang sebesar US$12,7miliar dan India sebesar US$9,8 miliar.

Perhitungan Produksi dan Penyerapan TenagaKerja Indonesia. Produksi. Produksi minyak bumi dankondesat Indonesia tahun 2014 sebesar 287,9 juta barel.Dibandingkan dengan data tahun 2013, volume produksitahun 2014 mengalami penurunan mencapai 13,3 jutabarrel. Penurunan volume produksi minyak mentah dankondensat sudah terlihat dalam lima tahun terakhir, dimanaproduksinya menurun dengan tingkat penurunan rata-ratasebesar 4,42 % per tahun. Sebaliknya untuk produksi gasbumi mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2014produksi gas bumi mencapai 2,99 juta MMSCF, atau naik

35Ibid

55

0,67 % dari 2,97 juta MMSCF pada tahun 2013. Kenaikanpada tahun 2014 merupakan pertama kali sejak tahun2011.36

Tenaga Kerja. Perusahaan pertambangan minyak dangasbumi pada tahun 2014 menyerap tenaga kerja sebanyak21.231 orang, dimana 20.986 orang diantaranya adalahtenaga kerja Indonesia (WNI). Dibanding banyaknya tenagakerjatahun 2013, jumlah tenaga kerja tahun 2014 mengalamipenurunan sebanyak 85 orang.37

Balas Jasa Pekerja. Balas jasa untuk pekerja padatahun 2014 sebesar Rp 13,67 triliun dirinci atas upah dangaji sebesar Rp 9,70 triliun, lembur, hadiah, bonus dansejenisnya sebesar Rp 1,85 triliun dan dana pensiun,tunjangan sosial, tunjangan kecelakaan, asuransi dansejenisnya sebesar Rp 2,12 triliun. Jika dibandingkandengan tahun 2013, maka jumlah balas jasa yangdikeluarkan perusahaan pertambangan minyak dan gasbumi untuk pekerja mengalami kenaikan sebesar 5,26 %.38

Pendapatan. Pada tahun 2014 pendapatan brutomencapai Rp 526,07 trilliun. Sedangkan pada tahun 2010hanya Rp 495,84 trilliun, terjadi peningkatan rata-ratasebesar 1,49 % per tahun. Peningkatan pendapatan brutoini ternyata lebih disebabkan penguatan nilai dollar terhadaprupiah.39

36 Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Pertambangan Minyak dan GasBumi 2010-2014. Sub direktorat Pertambangan dan Energi BadanPusat Statistik. Jakarta

37 Ibid38 Ibid39 Ibid

56

Biaya Antara. Biaya yang dikeluarkan olehperusahaan yang sifat pemakaiannya habis dalam sekaliproses produksi, seperti bahan bakar, listrikyang dibeli, sukucadang, alat tulis kantor, peralatan pertambangan, sewagedung danmesin, ongkos angkutan, jasa dan beberapabiaya lainnya pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp 45,45trilliun, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp50,64 trilliun. Dibandingkan dengan outputnya, biaya antarapertambangan migas tahun 2014 relatif kecil, yaitu hanya8,64 % dari total output.40

Tabel 19. Biaya Operasional Penambangan PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi, 2010-2014 (JutaRupiah)

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

BiayaPengeboran

4.813.735 5.131.608 5.540.250 4.695.160 3.924.462

Biaya Produksi 12.511.245 13.549.748 12.758.573 12.268.721 14.32.424Biaya Lainnya 389.284 807.482 534 850 1 349 060 955 150Biaya Total 17.714.264 19.488.838 18.833.673 18.312 941 19.201.036

(Sumber: BPS, 2015)

Sementara itu menurut Badan Geologi KementerianESDM, untuk survei seismik di laut untuk pemetaan tentangcekungan minyak dan gas bumi di laut rata-rata satuareanya memerlukan anggaran sebesar Rp. 40-50 milyar.41

Pendapatan negara dari nilai ekspor Migas dan NonMigas yang diangkut melalui laut pada tahun 2016 dari nilaiekspor sebesar sebesar US$ 133.270.000.000,- dan

40 Ibid41https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1098017-dana-survei-seismik-migas-2019-dihapus-esdm-minta-partisipasi-kkks

57

pengenaan pajak Bea Keluar sebesar 7,5% makapendapatan negara dari pajak yang diperoleh adalah US$9.995.250.000 per tahun,- .

5. Sektor Telekomunikasi.Era masyarakat informasi di Indonesia salah satunya

ditunjukkan oleh pesatnya perkembangan TeknologiInformasi dan Komunikasi (TIK), khususnya industritelekomunikasi selama beberapa tahun terakhir ini. Telahterjadi pergeseran dari penggunaan telepon tetap kabelmenjadi penggunaan telepon seluler, bahkan pesatnyapenggunaan internet melalui telepon seluler. Selain itu,karena pesatnya perkembangan telekomunikasi diIndonesia, saat ini dikenal istilah ”Ekonomi Digital” yangmerambah di perkotaan dan perdesaan di Indonesia.Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidakterlepas dari pesatnya perkembangan telepon selular. Padatahun 2017 tercatat 88,13 % rumah tangga di Indonesiatelah memiliki/menguasai minimal satu nomor teleponselular. Angka ini jauh meningkat jika dibandingkan dengankondisi tahun 2012 yang baru mencapai 83,52 %.

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga diIndonesia menunjukkan perkembangan yang pesat.Perkembangan beberapa indikator pemanfaatan TIK olehrumah tangga di Indonesia ditunjukkan pesat terlihat padapenggunaan telepon selular oleh masyarakat Indonesia.

Prosentase penduduk yang menggunakan teleponselular terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun2017 mencapai 59,59 %. Pertumbuhan penggunaan teleponselular ini diikuti pula oleh pertumbuhan penggunaaninternet dalam rumah tangga yang mencapai angka 57,33%, sementara kepemilikan komputer mengalami penurunanmenjadi 19,11 % seiring dengan media mengakses internet

58

melalui komputer dan laptop menurun, sebaliknyamenggunakan telepon selular meningkat. Penggunaaninternet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu2013—2017, yang ditunjukkan dari meningkatnyaprosentase penduduk yang mengakses internet padatahun2013 sekitar 14,90 % menjadi 32,34 % pada tahun2017. Sebaliknya kepemilikan telepon tetap kabel dalamrumah tangga mengalami penurunan dari tahun ke tahun,pada tahun 2013 %tase rumah tangga yangmemiliki/menguasai telepon kabel sekitar 6,00 %, turunmenjadi 3,23 % pada tahun 2017.

59

Gambar 5. Perkembangan Indikator TIK 2013-2017

60

Tabel 20 Konsumsi Rumah Tangga Yang MemilikiPengeluaran Telekomunikasi (Rupiah).

2014 2015 2016 2017

2.429.134,73 2.752.132,20 2.950.304,59 3.188.016,89

Sumber: BPS, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017.

Tabel 21. Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga UntukTelekomunikasi (Rupiah).

2014 2015 2016 2017125.875,01 163.203,46 171.954,60 168.803,56

Sumber: BPS, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayahyang sangat luas, Indonesia merupakan pasar sekaligustantangan menarik bagi industri telekomunikasi. Hal tersebuttelah direspon melalui pertumbuhan jumlah penyelenggaratelekomunikasi yang terus meningkat. Pada tahun 2017,tercatat sebanyak 731 perusahaan yang telah mendapatkanizin untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi diIndonesia.J umlah tersebut meningkat dibanding tahun 2015yang hanya berjumlah 566 perusahaan. Peningkatantersebut tidak lepas dari kebijakan persaingan bebas danketerbukaan yang diterapkan pemerintah dalam metodepenanaman modal pada industri telekomunikasi diIndonesia,khususnya telekomunikasi selular. Izin penyelenggaraantelekomunikasi pada tahun 2017 lebih banyak diberikankepada perusahaan yang melayani jasa telekomunikasi.

61

Sebanyak 56,22 % perusahaan berkecimpung dalam bidangtersebut seperti Internet Service Provider (ISP). 42

Tabel 22. Perkembangan Jumlah Pelanggan Menurut JenisPenyelenggaraan Jaringan

JenisJaringan

2014 2015 2016 2017

Kabel 9.885.971 10.378.037 10.752.912 11.053.303Nir Kabel 341.921.894 341.482.747 385.573.398 435.193.605JumlahPelanggan

351.807.865 351.860.784 39.632.6310 446.246.908

Sumber: BPS (2017)

Jika rata-rata konsumsi telekomunikasi orangIndonesia per tahun adalah Rp. 168.803,56, maka denganjumlah pengguna sebanyak 446.246.908 orang, jumlah totalnilai konsumsi sebesar Rp. 75.328.066.709.393. Konsumsitersebut dikenai pajak PPN sebesar 10%, maka penerimaannegara dari pajak penggunaan telekomunikasi pada tahun2017 adalah Rp. 7.532.806.670.939,- atau sekitar US $551.853.969/tahun

6. Sektor Sumber Daya Pesisir

Sumber daya laut dan pesisir memiliki cakupan yangluas dan memiliki hubungan kausal dengan berbagai faktor-faktor ekologi dan sosial ekonomi yang ada. Selain ikan,kekayaan laut Indonesia diwilayah pesisir berupa sumberdaya hayati, seperti mangrove, terumbu karang, dan padanglamun. Ketiga ekosistem ini mempunyai keterkaitan secaraekologis dalam hubungan fungsional di mana jika salah satu

42 BPS.2018. Statistik Telekomunikasi Indonesia. Sub direktorat StatistikKomunikasi dan Teknologi Informasi Badan Pusat Statistik. Jakarta

62

ekosistem tersebut mengalami gangguan maka ekosistemlainnya akan terpengaruh pula. Keterkaitan ekosistemmangrove, terumbu karang, dan padanglamun akanmenciptakan habitat yang banyak digunakan oleh beberapajenis ikan sebagai tempat asuhan (nursery ground) sehinggaekosistem ini mempunyai keanekaragaman hayati yangtinggi.43. Sumberdaya pesisir ini tersebar di sepanjang pantaikepulauan Indonesia yang mempunyai panjang pantaiIndonesia 180.000 km. 44

Tutupan Mangrove. Berdasarkan data dariKementerian Kelautan dan Perikanan, luas mangrove tahun2014 sebesar 4,4 juta hektar, tahun2015 sebesar 3,7 jutahektar dan tahun 2016 sebesar 3,9 juta hektar. Berdasarkandata dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kerusakanmangrove tahun 2016 sebesar 52 %.45 Nilai ekonomi HutanMangrove di Indonesia rata-rata adalah Rp. 59.451.497,-/hektar/tahun.46

Terumbu Karang/ Coral Reefs. Berdasarkan dataKementerian Kelautan dan Perikanan, luas terumbu karangtahun 2014 adalah 3,2 juta hektar dan 2015 adalah 2,3 jutahektar, sedangkan tahun 2016 adalah 2,5 juta hektar.Penelitian LIPI pada tahun2015 menunjukkan bahwa di1.259 lokasi kawasan terumbu karang yang ada di Indonesiaterdapat sekitar 30,02 % dalam kondisi kurang (tutupan

43 Badan Pusat Statistik.2017. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir2017. Subdirektorat Lingkungan Hidup. Badan Pusat Statistik.Jakarta

44http://www.big.go.id/berita-surta/show/rujukan-nasional-data-kewilayahan-luas-nkri-8-3-juta-kilometer-persegi

45 Ibid46 Zumrodi. 2016. Nilai Ekonomi Total Hutan Mangrove. Magister Ilmu

Lingkungan Universitas Pajajaran. Bandung

63

karang hidup 0-24 %); 37,97 % mengalami kerusakandengan kondisi cukup (tutupan karang hidup 25-49 %);27,01 % masih dalam kondisi baik (tutupan karang hidup 50-74 %); dan hanya tinggal 5,00 % dalam kondisi sangat baik(tutupan karang hidup 75-100 %). Nilai Ekonomi TerumbuKarang adalah Rp. 41.480.353,-/Hektar/Tahun.47

Tutupan Padang Lamun/Seagrass Cover.Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi, luas padang lamun di Indonesia tahun 2016 adalahsebesar 560 ribu hektar. Kerusakan padang lamun diIndonesia tahun 2016 sebesar 59,97 %.48 Nilai Ekonomipadang lamun adalah Rp. 16.412.418,-/hektar/tahun.49

Adapun potensi ekonomi yang dapat digali darisumberdaya pesisir, tersaji pada Tabel 23 dibawah ini:

Tabel 23. Potensi Ekonomi Sumber Daya PesisirEkosistim

PesisirLuas(Ha)

Potensi Ekonomi(Rp/Ha/Tahun)

Nilai Ekonomi(Rp/Ha/Tahun)

Mangrove 39.000.000 59.451.497 2.318.608.383.000.000Terumbu Karang 2.500.000 41.480.353 103.700.882.500.000

Lamun 560.000 16.412.418 9.190.954.080.000Total Nilai 42.060.000 117.344.268 2.431.500.219.580.000

Sumber: Hasil Olahan (2018)

47 Ramadhan A, Lindawati, Kurniasari. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautandan Perikanan. Vol. 11 No.02.2016

48 Badan Pusat Statistik.2017. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir2017. Subdirektorat Lingkungan Hidup. Badan Pusat Statistik.Jakarta

49 Tebay S.2012. Kontribusi Ekonomi Sumberdaya Padang LamunBerdasarkan Fungsinya Sebagai Habitat Ikan di Teluk YoutefaJayapura Papua. Proseding Seminar Nasional Ikan ke-8. Bogor.

64

Potensi ekonomi Sumber Daya Pesisir yang meiputiMangrove, Terumbu Karang dan Lamun saat ini denganluas area keseluruhan 42.060.000 hektare, adalah sebesarRp.2.431.500.219.580.000 atau US $ 178.131.884.281

BAB IIIPENTINGNYA LEMBAGA HIDROGRAFI NASIONAL

DALAM VISI INDONESIA MENJADI POROS MARITIMDUNIA

Posisi geostrategis Indonesia yang berada dipersilangan jalur perdagangan laut dunia, makakeselamatan dan keamanan lalu lintas perdagangan duniadi dan atau lewat laut Indonesia (Seaborne Trade) menjadihal yang mutlak. Tentu saja kebutuhan dan ketersediaandata dan informasi hidrografi yang mutakhir, akurat danlengkap serta terjaga ketersediaannya menjadi sangat vital.

Implemetasi ratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia wajibmenjalankan amanah yang tercantum dalam KonvensiSafety of Life at Sea Convention 1974 (SOLAS 1974).Ketersediaan data dan informasi hidrografi merupakankewajiban utama lembaga hidrografi nasional yaituPushidrosal.

Selain itu, terpenuhinya kebutuhan data dan informasihidrografi bagi Indonesia juga akan menggerakkan rodaperekonomian pada sektor-sektor ekonomi lainnya sehinggapembangunan tumbuh dengan cepat. Kapal-kapalpengangkut kebutuhan pokok, kapal penumpang, kapalperikanan dan kapal pesir wisata dapat dapat bernavigasi di

65

perairan nusantara dengan aman. Distribusi barangkebutuhan pokok dari wilayah surplus ke wilayah lainnyamenjadi merata, disparitas harga antar daerah pun menjadilebih kecil, harga barang terjangkau dan terjaminkesediannya, ekonomi daerah wilayah terpencil pun bangkit.Tidak bisa bayankan jika kapal berlayar tanpa informasihidrografi yang cukup. Banyak kapal kandas, tubrukan dantenggelam menyebabkan perusahaan angkutan laut tidakmau berspekulasi menanggung kerugian.

Hal inilah alasan mengapa hidrografi sangat pentingbagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang 70 persenwilayahnya adalah laut. Sekitar 93 persen kegiatanperdagangan internasional (ekspor-impor) Indonesiamenggunakan transportasi laut, dimana kapal-kapalmenggunakan peta laut dan buku nautika yang merupakanproduk hidrografi. Sektor perikanan tangkap dan budidaya dilaut, pariwisata bahari, kegiatan eksplorasi dan eksploitasiminyak bumi, gas dan pertambangan sebagian besar di laut,potensi energi terbarukan seperti OTEC, Gelombang danpasang Surut, jaringan telekomunikasi antar pulau yangmenggantungkan sistem komunikasi kabel bawah laut(SKKL) serta pemanfaatan potensi sumberdaya alam dipesisir menjadi peluang bagi Indonesia dalam menggalipenerimaan negara.

Kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari kebutuhandata dan informasi hidrografi. Hidrografi menjadi kebutuhanutama Indonesia dalam mengungkit perekonomian nasional.Jelas bahwa Hidrografi bukan hanya sekedar peta laut saja,namun sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia.

66

Tabel 24. Potensi Penerimaan Negara Pada Sektor Ekonomi Yang Menggunakan Data Hidrografi.

Sektor Sub Sektor Tahun Acuan Potensi Penerimaan NegaraUS$/Tahun

Realisasi (US $)(pada tahun)

Transportasi Laut Impor lewat lautPPn 10%) dan PPh 7%

2017 - 139.742.222.516

Ekspor lewat lautPajak 15 %

2017 - 156.581.587.000

Total penerimaan pajak impordan ekspor

2017 - 296.323.809.516

PerikananKelautan

Pajak Perikanan 2017 9.304.029.304 95.238.095(2017)

Pariwisata Bahari Belanja Wisatawan(Referensi DTW Raja Ampat)

2017 25.941.061 -

Belanja Wisatawan(referensi DTW Bunaken)

2017 88.981.617 -

Penerimaan Devisa 2017 29.000.000.000 15.021.000.000(2017)

Pertambangan danEnergi

Minyak Bumi 2016 - 3.760.293.040(2016)

Gas Alam 2016 - 1.271.794.872(2016)

Pertambangan Umum 2016 - 1.211.721.612(2016)

67

Sektor Sub Sektor Tahun Acuan Potensi Penerimaan NegaraUS$/Tahun

Realisasi (US $)

Telekomunikasi Potensi Pajak Konsumsi(PPN 10%)

2017 551.853.969 -

SumberdayaPesisir

Potensi Nilai EkonomiMangrove, Terumbu, Lamun

2012 178.131.884.281 -

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018.

68

1. Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional

Sebagai refleksi implementasi otoritas kewajibanpemerintah dalam menjamin keselamatan navigasi danpelayaran, maka harus ditetapkan suatu lembaga dalampemerintah yang bertanggung jawab atas penyediaanlayanan hidrografi yang akurat, dan institusi kelembagaansetingkat kementerian yang membawahi Kantor Hidrografinasional. Di beberapa negara, Lembaga Hidrografi nasionalmerupakan bagian dari angkatan laut, atas dasarpertimbangan kemudahan personil dengan pengalaman lautyang tepat untuk mengkhususkan diri dalam bidanghidrografi, selain juga aspek pengamanan kepentingannasional dari aspek kedaulatan wilayah maupunpengetahuan hidrografi untuk kepentingan pertahanan.Meskipun ada pula beberapa negara-negara lain yangmenetapkan Layanan Hidrografi mereka dalam strukturKementerian Perhubungan atau Perikanan atau otoritaspelabuhan atau sebagai bagian dari Kementerian yangbertanggung jawab untuk infrastruktur, survei tanah danatau lingkungan.

Hal ini sudah menjadi amanah sebagaitugas dankewajiban dari Lembaga Hidrografi suatu negara pantai dantercatat di dalam dokumen kebijakan IHO dalam PublikasiM-2 “The Need For National Hydrographic Services” tahun2011, sehingga dengan mngadopsi kriteria tersebut makaperan Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi NasionalIndonesia, dapat diinterpretasikan meliputi empat bidangtugas utama, yaitu:

Bidang Pertahanan Negara di Laut. Pushidrosalsebagai lembaga pengumpul, penganalisa dan penyedia

69

data dan informasi hidros untuk mendukung kepentinganpertahanan negara di lautdengan menyediakan databasemedan laut maupun informasi medan laut berupa peta-petadan publikasi yang dapat digunakan oleh seluruh kekuatanmaritim dalam kegiatan OMP maupun OMSP, sertametadata oseanografi taktikal untuk mendukung peperangankapal selam/anti kapal selam, peperangan ranjau/antiperanjauan dan operasi amfibi, serta peta tematik tata ruangpertahanan di laut yang berisikan data dan keterangan-keterangan penting tentang unsur pertahanan yang nantinyadapat dimanfaatkan oleh Kemhan untuk mendukungPenataan Ruang Kawasan Pertahanan Negara.

Bidang Diplomasi Maritim. Sebagai negarakepulauan, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan10 negara tetangga disekitarnya. Batas maritim ini terdiri dariLaut teritorial, Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan BatasLandas Kontinen. Penentuan batas-batas maritim iniditentukan berdasarkan UNCLOS 1982, menggunakan datahidrografi yang mengacu pada standar ketelitianInternational Hydrographic Organization (IHO).

Sejak Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengankeluarnya UU No. 17 tahun 1985, Indonesia berkewajibanuntuk secara konsisten melaksanakan ketentuan yangtercantum di dalamnya. Dalam menentukan garisperbatasan maritim, diperlukan titik dasar dan garis pangkalyang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penentuanbatas maritim tersebut. Data hidrografi yang tercantum padapeta laut bukan saja dalam urusan perundingan batasyurisdiksi dengan negara tetangga, namun juga masalahpencegahan dan pemberantasan Illegal Unreported andUnregulated (IUU) Fishing dimana umumnya kapal-kapal

70

nelayan asing masuk ke Perairan Indonesia tidak berijinPemerintah Indonesia. Dengan adanya pengakuaninternasional terhadap hak-hak berdaulat atas LandasKontinen,maka Republik Indonesia perlu menetapkankebijakan pengelolaan sumber daya alamnya pada skalayang lebih luas.

Sebagai implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982,Indonesia juga telah menetapkan Alur Laut KepulauanIndonesia (ALKI) yang merupakan rute pelayaran &penerbangan bagi kapal dan pesawat udara asing di wilayahperairan Indonesia, yang telah ditetapkan berdasarkan PPNo. 37 tahun 2002 tentang “Hak & Kewajiban Kapal &Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas AlurLaut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yangDitetapkan”; dan PP No. 5 tahun 2010 tentang“Kenavigasian”; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM68tahun 2011 tentang “Alur Pelayaran di Laut”.

Penetapan alur dan lebar alur harus didasarkan padasurvei dan pemetaan hidrografi terlebih dahulu, denganaturan ketelitian yang dipersyaratkan sertamempertimbangkan kepentingan nasional. Indonesia jugaberkewajiban menentukan Traffic Separation Scheme (TSS)pada ketiga lintasan ALKI untuk mencegah terjadinyatabrakan. Penentuan TSS ini karena menyangkutkepentingan internasional, diperlukan upaya diplomasimaritim dengan organisasi internasional seperti InternationalMaritime Organization (IMO) dan IHO (InternationalHydrographic Organization). Aturan ini telah diformalkanpada “Konvensi Regulasi Internasional dalam PencegahanTabrakan di Laut” tahun 1972 (Convention of the

71

International Regulations for the Preventing of Collisions atSea; COLREGs’72) dan mulai berlaku sejak 15 Juli 1977.

Berdasarkan Keppres No. 288 Tahun 1968 tentangOrganisasi Hidrografi Dunia (International HydrographicOrganization-IHO), Pushidrosal ditunjuk menjadi WakilNegara RI (member state) di IHO, hal ini menunjukkanbahwa Pushidrosal menjadi National Focal Point bidanghidrografi di Indonesia, dan secara langsung menjadi wakilnegara di komunitas hidrografi kawasan/regional, yaitu EastAsia Hydrographic Commission (EAHC) dan North IndianOcean Hidrographic Commission (NIOHC). Pushidrosal jugaterlibat sebagai anggota delegasi Indonesia dalamkeanggotaan organisasi dunia lainnya seperti InternationalMaritime Organization (IMO) dan IntergovernmentalOceanographic Committee (IOC).

Keberadaan Pushidrosal secara aktif sebagai wakilnegara di IHO, EAHC dan juga anggota NIOHC, memilikinilai strategis dalam mendukung kemajuan proses diplomasibatas maritim tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satubeban tugas Pushidrosal secara nyata dalam mendukungkebijakan politik luar negeri bidang diplomasi batas maritimdi kawasan samudera Hindia. Keterlibatan Pushidrosal diforum hidrografi kawasan, tidak hanya pada kegiatandiplomasi batas maritim saja, namun dapat dioptimalkansecara politik untuk membantu pemerintah maupun TNIAngkatan Laut dalam rangka membangun pengaruhnya disektor kemaritiman di kawasan-kawasan tersebut.

Salah satu tugas Pushidrosal sebagai LembagaHidrografi Nasional adalah memberikan perbantuan teknishidrografi untuk mendukung diplomasi batas maritim yangdilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengumpulan

72

data hidrografi di littoral waters untuk penentuan kembaliatau validasi acuan batas maritim (basepoints danbaselines) dilakukan oleh Pushidrosal sebagai salah satubentuk dukungan terhadap kebijakan politik luar negeripemerintah Indonesia dibidang geospasial kemaritiman.Penyelesaian penetapan batas maritim dengan 10 negaratetangga masih belum tuntas dan memerlukan upaya-upayadiplomasi yang didukung argumentasi teknis sebagai wujudperan serta Pushidrosal sebagai bagian dari Tim DelegasiRepublik Indonesia.

Bidang Penerapan Lingkungan Laut untukKepentingan Militer dan Kepentingan Publik.Pushidrosal sebagai lembaga penyedia data kenautikaanberupa peta laut dan publikasi kenautikaan yang mutakhiruntuk mendukung keselamatan navigasi di laut, baik untukkepentingan militer maupun komersial/mariners (mariners:perusahaan pelayaran, kapal dan awaknya), sehinggapelayaran dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat(memenuhi aspek safety of navigation/safety of life at sea-SOLAS). Di sisi lain, Pushidrosal pun melaksanakan fungsisurta hidros di seluruh perairan nasional dalam mendukungriset kelautan untuk kepentingan militer maupunkepentingan non militer.

Kebijakan Nasional Dibidang Hidrografi.Pushidrosal selain dituntut mampu mendukung kebijakannasional dibidang hidrografi dibidang pertahananpertahanan, juga harus berkemampuan mendukungkepentingan nasional di lingkup kebijakan sektorkemaritiman (keselamatan navigasi di laut, perlindunganlingkungan laut dan penataan ruang laut untuk berbagai

73

kepentingan di laut dan pantai) maupun lingkup politik luarnegeri, khususnya dibidang diplomasi batas maritim.

Kebijakan Internasional Bidang Hidrografi.Pushidrosal berdasarkan Keppres No. 288 Tahun 1968tentang Organisasi Hidrografi Dunia (internationalHydrographic Organization-IHO) ditunjuk menjadi WakilNegara RI (member state) di IHO, hal ini menunjukkanbahwa Pushidrosal menjadi National Focal Point bidanghidrografi di Indonesia. Kedudukan ini ditetapkan sejakDishidros pada tataran Balakpus Mabesal, termasuk pulasecara langsung menjadi wakil negara di komunitashidrografi kawasan/regional, yaitu East Asia HydrographicCommission (EAHC) dan terlibat pula sebagai anggotadelegasi Indonesia dalam keanggotaan organisasi dunialainnya seperti International Maritime Organization (IMO)dan International Oceanographic Committee (IOC).Disamping itu, Pushidrosal bertanggung jawab secara teknisterhadap diplomasi batas maritim (Maritime BordersDiplomacy) dan memberikan data dan informasi hidros yangakurat dan mutakhir.

2. Peran Pushidrosal Dalam Rangka MendukungKebijakan Kelautan Indonesia Guna MewujudkanIndonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

Pushidosal adalah bagian dari TNI Angkatan Lautyang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaanhidro-oseanografi yang meliputi survei, penelitian, pemetaanlaut, publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatannavigasi pelayaran, baik untuk kepentingan TNI maupunkepentingan umum, dan menyiapkan data dan informasiwilayah pertahanan di laut dalam mendukung tugas pokokTNI Angkatan Laut. Sejalan dengan tugas tersebut di atas,

74

maka Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasionaldengan visi “menjadikan Pushidrosal sebagai LembagaHidrografi Nasional dan Pusat Informasi GeospasialKelautan (MSDI) Terbaik di Dunia” yang mampu berperandalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia yang memilikilima pilar utama sebagai agenda pembangunan Indonesia,yaitu:

Pertama, RI akan membangun kembali budayamaritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribupulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihatdirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannyadan masa depan Indonesia sangat ditentukan olehbagaimana bangsa kita mengelola samudera. Denganbudaya bahari, masyarakat Indonesia akan belajar keuletan,kerja keras, enterpreunership, gotong royong, menghargaiperbedaan, dan cinta akan lingkungan. Budaya bahari yangkuat akan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruangjuang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolah raga, danberekreasi, serta mendidik masyarakat. Salah satu strategikebijakan budaya bahari adalah meningkatkan pendidikandan penyadaran masyarakat tentang kelautan yangdiwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjangpendidikan. Dalam mendukung pendidikan kelautan ini,Pushidrosal telah melaksanakan kerjasama bidangpendidikan dan berperan dalam membantu sekolah maupunperguruan tinggi sebagai tempat praktek bagi mahasiswamaupun, memberikan sumbangan buku-buku produkPushidrosal ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggikelautan.

Kedua, Komitmen menjaga dan mengelola sumberdaya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan

75

laut, melalui pengembangan industri perikanan, denganmenempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaanmaritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untukkepentingan rakyat Indonesia. Kebijakan sumber dayakelautan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan danpengusahaan sumber daya kelautain secara optimal danberkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi biru.Pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan diwujudkanmelalui pembangunan berkelanjutan yang efisien, bernilaitambah, inklusif, dan inovatif sebagai penunjang seluruhaktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang, jasa,dan investasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Beberapa program utama dalam melaksanakan strategipengelolaan sumber daya kelautan dengan Pushidrosalberperan dalam pelaksanaannya di antaranya sebagaiberikut:

a. Peningkatan pelindungan terhadap kelestariankeanekaragaman hayati laut melalui konservasiekosistem, jenis, dan genetik. Pada strategi iniPushidrosal berperan dalam menggambarkan wilayahkonservasi masuk dalam peta laut sehingga kapal-kapal mengetahui daerah konservasi dengan harapankelestarian tetap terjamin.

b. Pengembangan dan pemanfaatan energi dansumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomibiru dengan memperhatikan teknologi ramahlingkungan. Pada strategi ini Pushidrosal berperanmembantu data-data potensi sumber energi yang adadi laut.

c. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutandengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal,

76

kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, dankelestarian lingkungan. Pada strategi ini Pushidrosalbekerjasama dengan kementerian pariwisatamenggambarkan potensi wisata laut dalam peta laut.

Ketiga, Komitmen memberi prioritas padapengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim,dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, danindustri perkapalan serta pariwisata maritim. Dalam rangkamenumbuhkan ekonomi kelautan, pemerintah membangundan mengembangkan infrastruktur kelautan dankemaritiman untuk peningkatan konektivitas danpembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris bukanJawasentris. Sejalan dengan tugas tersebut di atas makaPushidrosal TNI AL sebagai Lembaga Hidrografi Nasionalharus mampu menciptakan aspek keamanan dankeselamatan pelayaran di 24 pelabuhan di Indonesia yangmenjadi poros logistik maritim khususnya di 7 pelabuhanbesar (Kuala Tanjung, Batam, Tg. Priok Jakarta, Tg. PerakSurabaya, Makassar, Bitung dan Sorong) karena pelabuhanbesar tersebut menjadi pelabuhan utama untuk pilarakselerasi tol laut. Hal ini menjadi sangat penting sebabdalam beberapa tahun terakhir, dunia transportasi laut kitadiselimuti awan gelap dengan banyaknya kasus kapaltenggelam dan tabrakan di laut dan pelabuhan yangmenyebabkan korban jiwa dan kerugian materi yang tidaksedikit.

Keempat, melalui diplomasi maritim, RI mengajaksemua mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidangkelautan. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumberkonflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran

77

kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, danpencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukanmemisahkan, kita semua. Diplomasi maritim merupakanpelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untukmengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhikepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional danhukum internasional. Diplomasi maritim Indonesia tidakdapat hanya diartikan secara sempit dalam bentukperundingan internasional di bidang kelautan, penetapanperbatasan atau diplomasi angkatan laut. Diplomasi maritimIndonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidakhanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkatbilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakanaset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhikepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuanhukum nasional dan hukum internasional.

Salah satu tugas Pushidrosal sebagai lembagahidrografi nasional adalah memberikan perbantuan teknishidrografi untuk mendukung diplomasi batas maritim yangdilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengumpulandata hidrografi di littoral waters untuk penentuan kembaliatau validasi acuan batas maritim (basepoints danbaselines) dilakukan oleh Pushidrosal sebagai salah satubentuk dukungan terhadap kebijakan politik luar negeripemerintah Indonesia dibidang geospasial kemaritiman.Penyelesaian penetapan batas maritim dengan 10 negaratetangga masih belum tuntas dan memerlukan upaya-upayadiplomasi jitu yang disiapkan secara serius oleh TimDelegasi Republik Indonesia dengan Pushidrosal sebagaisalah satu anggotanya.

78

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu duasamudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangunkekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan sajauntuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapijuga sebagai bentuk tanggungjawab Indonesia dalammenjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.Sebagaimana amanah Keppres No. 164 Tahun 1960 danPerpres No. 10 tahun 2010 serta Konvensi SOLAS 1974tentang Keselamatan Navigasi, maka Pushidrosal sebagaiLembaga Hidrografi Nasional harus mampu meningkatkanperan dan tugasnya mendukung keselamatan navigasi diperairan laut nasional bersama-sama Ditjen Hubla untukmemberikan jaminan bernavigasi di laut dengan aman danselamat serta perlindungan lingkungan laut. Ditjen Hublasebagai pelaksana dari International Maritime Organization(IMO) sebagai regulator pelayaran dunia di perairannasional, terkait langsung secara linier dengan tugas danfungsi Pushidrosal, terutama dalam mendukungketersediaan data dan informasi hidros yang termuat dalampeta laut, publikasi kenautikaan dan pemberitaan navigasiyang akurat dan terkini.

3. Pentingnya Lembaga Hidrografi Nasional DalamMenjaga Kedaulatan Negara dan Berpihak PadaKepentingan Nasional

Hampir semua negara-negara besar dengankebudayaan dan penguasaan teknologi tinggi merupakannegara-negara yang mempunyai pengaruh kekuatan di lautyang besar dan kuat. Kekuatan armada laut yang besar initernyata tidak lepas dari dukungan Kantor HidrografiNasional yang sangat kuat. Kantor hidrografi Inggris UKHOmisalnya, Peta BAC digunakan oleh hampir seluruh armada

79

pelayaran dunia. Kedudukan UKHO dengan otoritas kuatdari Pemerintah Kerajaan, membuat dalam haloperasionalnya lebih leluasa baik urusan birokrasi maupunkebutuhan anggarannya, meskipun organisasinya tetapdibawah Angkatan Laut.

Amerika Serikat, dengan keunggulan armada lautnyayang menguasai hampir seluruh samudera didukunginformasi lingkungan laut terbaik (hidrografi, meteorologidan oseanografi/METOC) dari National Oceanic andAtmospheric Administration (NOAA), sebuah badanbergengsi dimana produk datanya menjadi rujukan seluruhdunia. Tidak tanggung-tanggung pemerintah AmerikaSerikat menganggarkan sekitar Rp. 5,9 Trilyun Rupiah.Bandingkan dengan Indonesia, pos anggaran surveiHidrografi hanya sekitar Rp. 100 milyar/tahun dengan luasperairan 3.399.660 km2, sementara luas perairan AmerikaSerikat hanya 685.550 km2 atau hanya sekitar 20,18% nya.

Munculnya pengaruh kekuatan dunia baru sepertiChina, Jepang, Korea Selatan dan India, selain membangunkekuatan armada lautnya juga diikuti dengan peningkatankemampuan Lembaga Hidrografi Nasionalnya, tentu sajadengan dukungan anggaran yang besar. Korea Selatandengan Korea Hydrographic and Oceanographic Agencynya membuat terobosan dengan meningkatkan kemampuansurvei dan membangun stasiun monitoring lautan seperti diridge lautan dengan sangat modern dan resolusi spasial-temporal sangat baik. Produk peta lautnya dijual lebihmurah, bahkan hasil penjualannya dihibahkan kepada NGOyang berkiprah di perlindungan lingkungan lautnya.

Peningkatan kemampuan Lembaga HidrografiNasional negara-negara diatas ditunjukkan dengan

80

peningkatan jumlah armada kapal, kemampuannya dalamteknologi survei dan pemetaannya dan sumberdayamanusianya. Lihat saja USA mempunyai 6 kapal survei,Australia 6 kapal, China 14 kapal, Jepang 13 kapal, KoreaSelatan 8 kapal, India 7 kapal dan Philipina 2 kapal,sementara Indonesia dengan luas perairan hampir 7 kalilipatnya China mempunyai 9 kapal survei dengan kondisisebagian kapal tua.

Menariknya, hampir seluruh Lembaga HidrografiNasional negara-negara berpengaruh di dunia, otoritasnyadipercayakan kepada Angkatan Lautnya. Alasan datahidrografi menempati posisi sangat strategislah paling tepat,karena menyangkut masa hidup matinya suatu negara.Mesir dengan Terusan Suez-nya mendapatkan pemasukansebesar US $ 5.585 milyar pada tahun 2018 meningkat darisebelumnya 2017 sebesar US $ 5.008 Milyar. Nilai inidipandang sebagai menghidupkan kembali ekonomi yangsedang sulit dan memulihkan kembali negara sebagai pusatperdagangan yang dianggap penting.50 Kantor hidrografiNasionalnya Egyptian Navy Hydrographic Departmentbahkan tidak mau untuk urusan penjualan peta lautnyakepada negara lain. Tentu saja Mesir akan mengalamikerugian besar dari pendapatan di Terusan Suez jikadistribusi peta lautnya dipercayakan ke negara lain.

Sementara Pemerintah India menerapkan aturansangat ketat untuk urusan survei kelautannya, termasuksurvei hidrografi yang dilakukan oleh asing. Semuapenelitian kelautan di perairan India harus dilakukan oleh

50 https://kabar24.bisnis.com/read/20180617/19/807026/mesir-raup-pendapatan-tahunan-5.585-miliar-dari-terusan-suez diunduh 04Januari 2019

81

bangsa India sendiri meskipun kapalnya dari negara lainnamun pengawakan dan operasionalnya harus oleh bangsaIndia sendiri. Bandingkan dengan kondisi Indonesiasekarang, survei kelautan bukan hanya dilaksanakan olehPushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, namunjuga dilakukan oleh lembaga lain yang mempunyai armadakapal survei seperti Kementerian Kelautan Perikanan,Kementerian ESDM (PPGL), Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia, Badan Informasi Geospasial, BPPT. Survei-survei dengan kapal asing yang kegiatan operasionalnyajuga oleh asing juga sangat banyak ditemukan di Indonesia.Hal ini memang lebih disebabkan karena tidak adanyaregulasi yang tegas, belum ada aturan kapal asing tidakboleh melaksanakan kegiatan penelitian di Indonesia danaturan dimana data tersebut harus disimpan. Padahal datahidrografi sangat strategis, bahkan bagi negaraberpengaruh, data ini dipandang sebagai hidup matinyasebuah negara.

Frederick Ratzel (1897) pernah menyebut “padaakhirnya di dunia ini hanya tinggal negara unggul bisabertahan hidup dan menjamin kelangsungan hidupnya,karenanya negara harus mengambil dan menguasai satuan-satuan politik yang bernilai strategis dan ekonomis. Raleighdan Mahan (1896) menyebut siapa yang menguasai lautanakan menguasai jalur perdagangan dunia, dan menguasaimenguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaandunia”.

Tersirat dan tersurat bahwa untuk menjadi Indonesiasebagai Poros Maritim Dunia, memerlukan sebuah LembagaHidrografi Nasional yang memihak kepada kepentingannasional, mampu menjaga marwah kedaulatan data dalam

82

rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darahIndonesia, sebab “Hidrografi bukan hanya sekedar PetaLaut, Hidrografi adalah Kunci Gerbang Perekonomiandan Ujung Tombak Pertahanan Laut Suatu Negara”.Melalui pencapaian dan keberhasilan Pushidrosal,Hidrografi Unggul Indonesia Maju.

83

PUSTAKA ACUAN

Badan Pusat Statisti. 2015. Statistik Pertambangan Minyakdan Gas Bumi 2010-2014. Subdirektorat StatistikPertambangan dan Energi. Badan Pusat Statistik.Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Pertambangan Minyakdan Gas Bumi 2010-2014. Sub direktoratPertambangan dan Energi Badan Pusat Statistik.Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2017. Ekspor Menurut ModaTransportasi. Subdirektorat Statistik Ekspor. BadanPusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2018. Import Menurut PelabuhanUtama. Sub direktorat Statistik Impor. Badan PusatStatistik. Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Transportasi Laut2016. Sub direktorat Statistik Transportasi. BadanPusat Statistik.

Badan Pusat Statistik.2017. Statistik Sumber Daya Laut danPesisir 2017. Subdirektorat Lingkungan Hidup. BadanPusat Statistik. Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2017. Berita Resmi Statistik,Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional2016. Nomor 04/01/ Th. XX 3 Januari 2017. Jakarta

84

Badan Pusat Statistik. 2017.Statistik TelekomunikasiIndonesia 2017.Sub direktorat Statistik Komunikasidan Teknologi Informasi Badan Pusat Statistik. Jakarta

BPS.2018. Statistik Telekomunikasi Indonesia. Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi InformasiBadan Pusat Statistik. Jakarta

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2006. NeracaSatelit Nasional (Nesparnas) 2006, Buku I. PusdatinDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata - DirektoratStatistik Perdagangan dan jasa Badan Pusat Statistik.Jakarta.

Kementerian KPN/Bappenas. 2014. Kajian StrategiPengelolaan Perikanan Berkelanjutan. DirektoratKelautan dan Perikanan KPN/Bappenas. Jakarta

Kementerian Kepariwisataan.2017. Neraca Satelit Nasional2017. Deputi Bidang Pengembangan KelembagaanKepariwisataan. Kementerian Pariwisata. Jakarta.

Ramadhan A, Lindawati, Kurniasari. 2016. Jurnal SosialEkonomi Kelautan dan Perikanan. Vol. 11 No.02.Tahun 2016 Jakarta.

Sobaruddin DP.2017. Model Traffic Separation Scheme(TSS) Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (AlKI) I DiSelat Sunda Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah.Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 23 No. 1 Tahun 2017.Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Tebay S.2012. Kontribusi Ekonomi Sumberdaya PadangLamun Berdasarkan Fungsinya Sebagai Habitat Ikandi Teluk Youtefa Jayapura Papua. Proseding SeminarNasional Ikan ke-8. Bogor.

85

Zumrodi. 2016. Nilai Ekonomi Total Hutan Mangrove.Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran.Bandung

Internethttps://www.viva.co.id/berita/bisnis/1098017-dana-survei-seismik-migas-2019-dihapus-esdm-minta-partisipasi-kkks

Kemenpar, 2015, Menteri Pariwisata : Wisata BahariDitargetkan Hasilkan Devisa 4 Miliar Dolar Amerika di2019, (Online :http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2945, diakses tanggal 6 September,2016).

Kemenperin, 2015, Industri Perkapalan Nasional TumbuhSignifikan, (Online : http://www.kemenperin.go.id/artikel/12704/Menperin:-Industri-Perkapalan-Nasional-Tumbuh-Signifikan, diakses tanggal 11 Oktober 2017).

KKP, 2015a, Multifinance Menjadi Solusi PembiayaanSektor Maritim, (Online : https://maritimenews.id/multifinance-menjadi-solusi-pembiayaan-sektor-maritim/, diakses tanggal 6 September2016)

https://kabar24.bisnis.com/read/20180617/19/807026/mesir-raup-pendapatan-tahunan-5.585-miliar-dari-terusan-suez diunduh 04 Januari 2019

86

Hidrografi Bukan Hanya Sekedar Peta LautHidrografi adalah Kunci Gerbang Perekonomian dan Ujung

Tombak Pertahanan Laut Suatu Negara

(Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.)