DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA (DHI) SEBAGAI WADAH …

DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA (DHI)SEBAGAI WADAH PEMBINAAN SURVEYOR

HIDROGRAFI DI INDONESIA

Harjo SusmoroTrismadiSuhendro

Diterbitkan oleh:

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal)Jl. Pantai Kuta V/1 Ancol Timur Jakarta Utara 14430

2019

DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA (DHI) SEBAGAIWADAH PEMBINAAN SURVEYOR


Cetakan: Oktober 2019

PUSAT HIDROGRAFI DAN OSEANOGRAFITNI ANGKATAN LAUT

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI ALDewan Hidrografi Indonesia (DHI) Sebagai Wadah PembinaanSurveyor Hidrografi di Indonesia

Editor: Amril, ___ Jakarta, Pushidrosal, 2019iv + 43 hal, 21 cm

ISBN: 978-623-91688-1-0

1. Judul 1. Amril

Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) Sebagai Wadah PembinaanSurveyor Hidrografi di Indonesia

Pengarang:Harjo Susmoro

TrismadiSuhendro

Editor:Amril

Perancang Isi:Mudan Zayadi

Desain Kover:Untung Sugiarto

Cetakan: Oktober 2019

Penerbit:Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI ALJl. Pantai Kuta V No. 1 Ancol Timur JakartaTelp. 62-21-64714810 Fax: 62-21-64714819

[email protected]

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi

buku ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta,kecuali mencantumkan identitas pemegang hak cipta.

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Hidrografi dan OseanografiTNI Angkatan Laut

Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) merupakankebutuhan dari masyarakat hidrografi Indonesia yang dapatdigunakan sebagai sarana untuk mewadahi masyarakatprofesi hidrografi di Indonesia. DHI akan turut berkontribusipada setiap upaya pembahasan tentang permasalahanhidrografi dan oseanografi serta mencari solusinya gunamendukung kepentingan pembangunan NKRI di bidangkemaritiman.

Pembentukan DHI merupakan salah satu wujudkontribusi dari Pushidrosal sebagai Lembaga HidrografiNasional. DHI akan menjadi pedoman bagi pelaku danpenggiat hidrografi serta terciptanya standarisasi hidrografinasional, dan sekaligus sebagai Fungsi pembinaan dalambidang hidrografi dan oseanografi di Indonesia. DHI bertujuanmenyatukan Langkah seluruh Sumberdaya MasyarakatHidrografi Indonesia dalam Pembangunan Kelautan Nasional.Menjalin Persatuan dan Kesatuan Masyarakat hidrografiIndonesia.

Buku Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) Sebagai WadahPembinaan Surveyor Hidrografi di Indonesia, berisikantentang urgensi pembentukan DHI, langkah-langkahpembentukan DHI, organisasi DHI dan gambaran pembinaansurveyor hidrografi di Indonesia serta rencana kegiatan DHI.

Dalam penyusunan Buku Dewan Hidrografi Indonesia(DHI) Sebagai Wadah Pembinaan Surveyor Hidrografi diIndonesia tentunya masih memerlukan penyempurnaan, olehkarena itu saran dan masukan dari para pengguna menjadibahan penyempurnaan buku ini. Akhir kata, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusidan bantuan, sehingga Buku Dewan Hidrografi Indonesia(DHI) Sebagai Wadah Pembinaan Surveyor Hidrografi diIndonesia ini, dapat diterbitkan.

NO PEJABAT PARAF TANGGAL1 Waka2 Koorsahli Pd. Draf 12-02-183 Diropssurta4 Kasetum Pd. Draf 14-02-185 Kasetum Pd. Draf 14-02-18

Jakarta, Oktober 2019Kepala Pushidrosal,

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.Laksamana Muda TNI

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI....................................................................... iv

HIDROGRAFI DALAM MENUNJANG KELAUTAN DIINDONESIA................................................................. ..... 11. Peran Hidrografi Dalam Pembangunan Nasional..2. Permasalahan Dalam Bidang Hidrografi………….

25

PROFESI HIDROGRAFI DALAM ERA PASAR BEBAS.1. Mutual Recognition Arrangements (MRAs)..........2. Profesi Surveyor Dalam Pasar Bebas ASEAN…..

101012

PEMBENTUKAN DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA... 171. Urgensi Pembentukan DHI....................................2. Dewan Hidrografi Indonesia……………..…………3. Logo dan Bendera DHI…………………..…………4. Struktur Organisasi …………………..…………….5. Kantor DHI …………………………..………………6. Agenda Kegiatan DHI……………..………………..

KETERKAITAN PUSHIDROSAL SEBAGAI LEMBAGAHIDROGRAFI NASIONAL DENGAN DHI.......................1. Peran Pushidrosal Sebagai Lembaga Hidrografi

Nasional………………………………………………2. Keterkaitan Pushidrosal Dengan DHI…..…………

DHI SEBAGAI WADAH PEMBINAAN SURVEYORHIDROGRAFI DI INDONESIA……………………………1. Anggota DHI..........................................................2. Pembinaan Surveyor Hidrografi...........................

PENUTUP.........................................................................PUSTAKA ACUAN………………………………………...

171922242525

27

2731

333334

4042

1

BAB IHIDROGRAFI DALAM MENUNJANG

PEMBANGUNAN KELAUTAN DI INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)merupakan negara kepulauan (archipelagic state)terbesar di dunia yang berada di posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudera, memiliki luaswilayah perairan dan yurisdiksinya mencapai 8,3 jutakilometer persegi dengan panjang garis pantai ± 99.150km serta memiliki 17.5041 pulau (jumlah pulau yangtelah bernama 16.056 pulau dan 1.448 pulau masihdalam proses identifikasi dan verifikasi penamaannya)2.Wilayah perairan dan yurisdiksi NKRI yang sangat luasmencapai lebih dari 70% dari luas wilayah NKRIberimplikasi terhadap laut di antara pulau-pulau menjadialur laut strategis bagi lalu lintas pelayaran internasionalatau sebagai Sea Lines of Communications (SLOCs)dan Sea Lines of Oil Trade (SLOT) bagi para penggunalaut. Konstelasi demikian menjadikan wilayah lautIndonesia berpotensi rawan terhadap ancamankeselamatan navigasi di laut maupun ancaman aktivitasilegal (penggalian sumber daya alam laut, illegal

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996Tentang Perairan Indonesia; ABRI, Hasil Rapat PimpinanABRI Tahun 1987; Skep Menhankam Nomor B/858/M/I/1987tentang perubahan jumlah 17.508 pulau menjadi 17.504pulau.2 Republik Indonesia, Laporan Badan Informasi GeospasialMenghadiri 11th United Nations Conference on theStandardization of Geographical Names, New York, 8-17August 2017, Item 9a) of the provisional agenda, NationalStandardization: Field collection of names.

2

trafficking/migrant, illegal drugs, illegal fishing dan illegalmaritime bordering).

Berdasarkan ketentuan dalam Hukum LautInternasional (UNCLOS 1982), Indonesia memiliki hakuntuk memanfaatkan dan mengelola Zona EkonomiEksklusif (ZEE) seluas 2.7 juta km2. Luasan wilayahyang sedemikian besar tersebut, menjadikan Indonesiamemiliki sumber daya alam laut dan pesisir yang sangatmelimpah, baik sumber daya alam yang dapatdiperbaharui maupun tidak. Pemanfaatan sumber dayaalam tersebut memerlukan infrastuktur data geospasialyang baik dan lengkap untuk perencanaan, eksplorasi,eksploitasi hingga evaluasinya untuk mendukungpengaturan yang dilakukan melalui kebijakan publik danperundangan-undangan. Untuk pemenuhan datageospasial diperlukan beberapa bidang keilmuan yangsalah satunya adalah hidrografi.

1. Peran Hidrografi Dalam PembangunanNasionalHidrografi sebagai cabang ilmu yang terkaitdengan pengukuran dan deskripsi dasar laut sertadinamika air laut merupakan aspek yang pentingdalam pembangunan wilayah pesisir dan laut. Ilmuini merupakan ilmu yang terkait dengan unsurgeografis, geologis dan geofisik dari dasar lautbeserta arus, pasang surut dan sifat fisik air lautyang berinteraksi dengan atmosfer. Secarasingkat, hidrografi merupakan kunci untukperkembangan aktifitas maritim yang sangatpenting peranannya pada perekonomian nasional.Keilmuan hidrografi adalah salah satu cabang dariilmu terapan yang berkaitan dengan pengukurandan penjelasan fitur-fitur laut dan wilayah pesisiruntuk keperluan pelayaran (utama) dan semua

3

keperluan dan aktivitas kelautan lainnya, termasukdiantaranya aktivitas lepas pantai, penelitian,perlindungan lingkungan, dan pelayanan prediksi.Selain untuk mendukung perdagangan maritim,hidrografi mendukung hampir setiap aktivitas lainyang dikaitkan dengan laut, termasukkeselamatan pelayaran, perlindungan lingkunganlaut, pembangunan infrastruktur nasional,manajemen zona pantai, eksplorasi kelautan,eksploitasi sumber daya laut (mineral, ikan, dsb.),penentuan batas perairan, keamanan danpertahanan maritim, dan manajemen bencanapesisir.Di banyak negara pesisir, layanan hidrografinasional sudah berjalan dengan baik, namun, dibeberapa negara, pemerintah belum memilikipenghargaan dari keuntungan pelayananhidrografi dalam mendukung kemampuannasionalnya di bidang ekonomi. Pemerintah jugamungkin tidak menyadari kewajiban internasionaluntuk memastikan tingkat hidrografi yang sesuai diwilayah perairan mereka3.

3 IHO Publication M2 version 3.0.5 January 2016,The Needfor National Hydrographic Services.

4

Gambar 1. Peran Hidrografi Dalam PembangunanNasional

Dalam memberikan kuliah umum diUniversitas Gadjah Mada, KASAL menyampaikanbeberapa hal yang menyatakan pentingnya surveihidrografi untuk pembangunan ekonomi maritimyaitu:

a. pengendalian transportasi laut yangefisien dan aman;b. manajemen dan pembangunanwilayah pantai/pesisir;c. eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya laut;d. perlindungan dan manajemenlingkungan dan kaitannya dengan limbah;walaupun sudah ada AMDAL, tapi kadangmasih jadi masalah; 75% terumbu karangIndonesia rusak;

5

e. Ilmu kelautan dan pekerjaan geodesiyang kaitannya dengan survei bathymetric;dan

f. infrastruktur data ruang nasional.Secara tradisional, hidrografi terbatas pada

survei dan pemetaan batimetri (kedalaman) saja.Namun seiring berkembangnya teknologi masakini, tuntutan terhadap keilmuan hidrografi punsemakin berkembang. Kelompok keilmuanhidrografi pun membangun diri untuk dapatmenjadi jawaban atas permasalahan yang timbuldi era ini khususnya dalam masalah perairan(danau, sungai, kanal, laut dan daerahsekitarnya). Secara khusus, ruang lingkupkeilmuan hidrografi menurut standar IHO(International Hydrographic Organization) 4adalah:

a. Pemetaan Laut;b. Pengelolaan Kawasan Pesisir;c. Survei Seismik Lepas Pantai;d. Survei Konstruksi Lepas Pantai;e. Penginderaan Jauh Kelautan;f. Perairan Pedalaman; dang. Militer.

2. Permasalahan Dalam Bidang Hidrografi

Untuk menjawab tantangan tersebut, ada banyakhal yang harus dilakukan, yang dalam keilmuan

4 International Hidrographic Bureau Monaco, hal 7 PublicationC13 1st Edition May 2005, Manual on hidrography.

6

hidrografi yang dapat dirumuskan dalam tiga polapengembangan, dan diharapkan mampu menjawabtantangan permasalahan hidrografi pada masa masakini. Ketiga hal tersebut antara lain:

a. Pengembangan Keprofesian

Pengembangan Keprofesian inimemang menjadi domain utama keilmuanhidrografi, secara khusus dalammenerapkan aplikasi hidrografi di dalamenam ruang lingkup keilmuan yangberkaitan dengan hidrografi antara lain:Pemetaan Laut, Pengelolaan KawasanPesisir, Survei Seismik Lepas Pantai, SurveiKonstruksi Lepas Pantai dan PenginderaanJauh Kelautan.b. Pengembangan Komunitas

Pengembangan Komunitas dapatdilakukan sesama keilmuan Hidrografi,dalam hal ini di Indonesia telah terbentukDewan Hidrografi Indonesia (DHI) untuklevel nasional, dan dalam level duniatergabung dalam International HydrographicOrganization (IHO). Pengembangankomunitas hidrografi juga harus dilakukandengan komunitas pada rumpun keilmuanTeknik Geodesi dan Geomatika, TeknikHidrografi, dan Teknik Hidro-Oseanografi,dalam hal ini Kelompok Keilmuan Geodesi,Kelompok Keilmuan Survei dan Kadaster,dan Kelompok Keahlian Penginderaan Jauhdan Sains Informasi Geografis. Dalamrangka meningkatkan hubungan lingkuphidrografi dengan dengan ilmu-ilmu lain,

7

perlu dilakukan kerjasama dengankomunitas dengan lintas keilmuan ataudisiplin ilmu lain yang saling mendukung.Keilmuan tersebut antara lain Oseanografi,Ilmu Kelautan, dan Teknik/Teknologi(Instrumentasi) Kelautan, dengan tidakmenutup kemungkinan pula berkolaborasidengan keilmuan Teknik Elektro, TeknikMesin dan Teknik Informatika. Keilmuantersebut pendukung tersebut sangatlahdiperlukan bagi perkembangan ke depanterkait inovasi: peralatan/ instrumentasi,metodologi/ algoritma big data, dan basisdata (cloud database) informasi hidrografi.c. Pengembangan Inovasi, Sains, danTeknologi.Beberapa hal yang harus dikembangkandalam menghadapi tantangan permasalahanhidrografi adalah :

1) Pengembangan inovasi yang dilakukandalam menemukan ide-ide baru yang dapatmenunjang aplikasi keilmuan ini;

2) Pengembangan sains dilakukanberdasarkan teori-teori yang diterapkankhususnya untuk penelitian, misalnya dalamriset-riset yang dilakukan oleh dosen dan dibantuoleh mahasiswa;

3) Pengembangan teknologi dilakukandalam menunjang pekerjaan-pekerjaan yangmenuntut efisiensi waktu, biaya, dan tenaga.Misalnya, pengembangan perangkat lunak untukmempermudah pengolahan data, analisis, danlain-lain; dan

8

4) Pengembangan seni berkaitan denganpenyajian produk hidrografi yang bernilai estetisberkaitan dengan kartografi kelautan, sepertipeta laut, ENC (Electronic Navigational Chart),ECDIS (Electronic Chart Display & InformationSystem), dan lain-lain.

Dalam melaksanakan aktivitas maritimtentunya membutuhkan pemahaman mengenaikondisi hidrografi di wilayah perairan yang akanmenjadi obyek kegiatan. Organisasi hidrografiinternasional menyatakan, tanpa dukunganhidrografi, tidak akan ada kapal yang bisa berlayardengan aman, tidak ada pelabuhan yang bisadibangun dan tidak ada infrastruktur kawasanpantai yang bisa dikembangkan. Ungkapantersebut mengilustrasikan betapa pentingnyahidrografi bagi aktivitas ekonomi maritim.Pembangunan fasilitas fisik dan keselamatanpelayaran dari aspek navigasi, sangat bergantungpada data hidrografi. Survei untuk mendukungpembangunan pelabuhan, serta penyiapan peta-peta laut baik dalam bentuk kertas maupunelektronik, merupakan kegiatan yang kompleksdan hanya dapat dilaksanakan oleh personelhidrografi yang profesional.

Implikasi dari wilayah air yang jauh lebihluas dibanding daratan, serta posisi silang yangstrategis, sudah sewajarnya apabila Indonesiamemiliki kepentingan fundamental untukmenguasai dan memanfaatkan laut. Kepentinganfundamental tersebut harus dilandasi olehidentitas dan budaya maritim yang kuat, sehinggapemanfaatan posisi strategis untuk kemaslahatan

9

bangsa dan menciptakan keamanan di kawasansesuai dengan amanat konstitusi. Amanat tersebutadalah untuk "melindungi segenap bangsa danseluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial".Berdasarkan hal-hal mendasar tersebut di atasmaka sangatlah tepat apabila keberadaan DHIsebagai wadah pembinaan surveyor hidrografi diIndonesia.

BAB IIPROFESI HIDROGRAFI DALAM ERA PASAR BEBAS

10

Pasar bebas adalah pasar ideal, di manaseluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yangberhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalahsukarela5. Salah satu sektor yang masuk di dalam pasarbebas ASEAN, dalam konteks pasar jasa, adalahbidang jasa survei. Negara yang memiliki sumber dayamanusia yang lebih unggul, pada tingkat persaingankerja, bisa lebih mudah memenangkan persaingan.Sementara negara yang memiliki sumber daya manusiayang masih cukup rendah, harus berjuang ekstra kerasuntuk bisa ikut bersaing dalam memenangkanpersaingan. Persaingan produk dan jasa ini membuatMasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara langsungmemberikan dampak terhadap sektor dan profesitertentu yang telah memiliki perjanjian atau agreementsyang tertuang dalam Mutual Recognition Arrangements(MRAs).

1. Mutual Recognition Arrangements (MRAs).

Munculnya Mutual Recognition Arrangement(MRA) di tingkat regional ASEAN merupakanpengaturan dari bentuk persaingan dunia dalamaspek pasar bebas ASEAN. MRA adalahperjanjian antar dua negara atau lebih untukmencapai suatu kesepakatan yang di dalamnyamengatur kepentingan masing-masing negaramengenai suatu hal. Biasanya hal yang diaturadalah tentang suatu barang yangdiperdagangkan antar negara. Selain itu MRAkadang juga diaplikasikan untuk hal-hal yangberkaitan dengan keprofesian dan tenaga

5 ASEAN Economic Community Blueprint 2025. ISBN: 978-602-0980-59-1. Pages: 44+iv.

11

proffesional6. Dalam bidang surveying, kualitasstandar bagi kompetensi profesional bidangInformasi Geospasial (IG) sangat menentukandalam rangka peningkatan kualitas profesional IG.Sertifikasi kompetensi profesi bidang hidrografisangat penting untuk menjaga dan meningkatkankualitas dan mutu kerja agar hasil kerja memenuhistandar ketentuan.

MRA Framework bidang surveyingqualifications yang telah ditandatangani diSingapura, pada tanggal 19 November 2007 olehkesepuluh perwakilan negara-negara ASEAN,dimana pada waktu itu, dokumen MRA ASEANdalam bidang surveying ditandatangani oleh MariElka Pangestu selaku Menteri Perdagangan.Seperti halnya MRA di bidang-bidang lainnya,MRA Framework dalam bidang surveyingqualifications juga mengandung gambaran danaturan umum mengenai pengaturan bidangsurveying di ASEAN. Di dalam kerangka kerjaMRA bidang surveying qualifications, adabeberapa pendefinisian mengenai bidangsurveying qualifications. Pertama, yang disebutdengan Surveyor adalah warga negara darinegara anggota ASEAN yang telahmenyelesaikan pendidikan sarjana padauniversitas atau perguruan tinggi pada programsurveying yang telah diakui oleh otoritaskompetensi. Kedua, surveying professional

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_recognition_agreement

12

merujuk kepada surveyor yang memilikipengalaman atau keahlian7.

2. Profesi Surveyor dalam Pasar Bebas ASEAN

Dalam Article III di MRA disebutkan bahwaterdapat beberapa hal yang menjadi aturan umummengenai pengakuan sektor survei di negara-negaraASEAN antara lain:

Pertama adalah terkait pendidikan(educations), disebutkan dalam hal pendidikan,seorang calon surveyor harus bisa memenuhikompetensi pendidikan yang disyaratkan dinegara asalnya (home country) sesuai denganaturan dan kualifikasi yang ada di negara asalnya.Sementara, jika ia ingin mendapatkan pengakuandi negara lain, calon surveyor ini harus memenuhistandar yang diberikan oleh negara tujuan (hostcountry) di mana ia ingin memperoleh pengakuan.

Kedua, terkait ujian kompetensi(examinations). Negara-negara ASEAN mengakuibahwa bisa jadi ada persyaratan bagi para calonsurveyor untuk memenuhi ujian yang ditujukanuntuk memastikan bahwa aplikan mempunyaipengetahuan yang memadai atas praktek,standar, dan peraturan lokal dan nasional di hostcountry. Namun jika calon surveyor profesional

7 Makmur Keliat, Ph.D Asra Virgianita, MA Shofwan Al BannaChoiruzzad, Ph.D Agus Catur Aryanto Putro, S.Sos 2013,Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi JasaAsean, Laporan Penelitian ASEAN Study Center UniversitasIndonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia

13

sudah memperoleh pengakuan nasional di homecountry, maka ia bisa saja tidak perlu mengikutiseluruh ujian yang disyaratkan di host country,sepanjang persyaratan pendidikan danpersyaratan profesional lainnya telah terpenuhi.

Aturan umum yang ketiga adalahpengalaman (experience), di mana aplikan harusmemenuhi standar minimum durasi pengalamanteknis profesional dalam hal surveying setelahlulus sarjana. Jumlah dan jenis pengalaman yangdisyaratkan harus sesuai dengan yang dimintaoleh host country jika belum terpenuhi, aplikanbisa melengkapinya di negara tujuan.

Aturan pengakuan keempat adalah prosespengakuan (recognition process) yangmensyaratkan bahwa seluruh negara ASEANharus memastikan bahwa semua standar yangdiadopsi terkait pengakuan, registrasi atau suratizin praktek/kerja (lisensi) atas surveyingprofessional dari negara ASEAN lainnya harusberdasarkan kompetensi dan bisa diakses denganmudah. Negara-negara ASEAN setuju bahwaperihal registrasi dan atau lisensi dari surveyingprofessional pada yurisdiksinya disesuaikandengan hukum dan peraturan domestik, kebijakan,standar dan kebutuhan nasional. Dengan katalain, bahwa peraturan domestik masih dijadikansebagai pertimbangan untuk menerapkan standarregional di kalangan Negara negara ASEAN.

Meskipun di dalam kerangka kerja MRAdalam bidang surveying ini diatur mengenai haknegara untuk mengatur bagaimana bidangsurveying diatur di dalam negeri, di dalam Article

14

IV dijelaskan bahwa pengaturan lokal tersebutharus disesuaikan dengan tujuan dari perjanjiankerangka kerja tanpa menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu (unnecessary barriers)bagi pengakuan surveying professional yangakan masuk ke suatu negara.

Dalam rangka menghadapi MasyarakatEkonomi ASEAN yang tidak hanya membuka arusperdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasartenaga kerja profesional, seperti: dokter,pengacara, akuntan, surveyor dan lainnya.Kementerian tenaga kerja saat ini membuatkebijakan dalam rangka melindungi danmeningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal dantidak melanggar MRAs, yaitu dengan memberikansejumlah syarat yang harus dipenuhi untukbekerja di Indonesia, antara lain kewajibanberbahasa Indonesia dan mengikuti sertifikasi darilembaga profesi terkait yang ada di dalam negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaarti kata profesi adalah bidang pekerjaan yangdilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,kejuruan dan sebagainya) tertentu8.Profesimerupakan pekerjaan yang membutuhkanpelatihan dan penguasaan terhadap suatupengetahuan khusus. Suatu profesi biasanyamemiliki asosiasi profesi, kode etik, sertaproses sertifikasi dan lisensi yang khusus untukbidang profesi tersebut. Demikian juga berlakuuntuk profesi surveyor hidrografi.

8 https:kbbi.kemendikbud.go.id, Kamus Besar BahasaIndonesia

15

Gambar 2. Profesi Surveyor Hidrografi

16

Dalam rangka meningkatkanprofesionalisme dan mengembangkan profesihidrografi, serta memenuhi ketentuanKementerian Tenaga Kerja Indonesia, maka padatanggal 26 Juli 2017 telah didirikan DewanHidrografi Indonesia (DHI) dan dilaksanakanPengukuhan struktur Organisasi dan PengurusDewan Hidrografi Indonesia pada 31 Agustus2017 oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Dalamwaktu dekat, DHI akan membentuk lembagaSertifikasi Profesi Pihak 3 (LSP-P3) yangmempunyai kewajiban melaksanakan sertifikasiprofesi surveyor hidrografi di Indonesia.

17

BAB IIIPEMBENTUKAN DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA

Pada Publikasi M-2 versi 3.0.6 edisi Desember2016, tentang pentingnya layanan hidrografi nasional,disebutkan bahwa Pemerintah membentuk suatu kantoryang bertanggung jawab atas penyediaan layananhidrografi yang baik, tempat setiap pemangkukepentingan hidrografi akan melaporkannya. Padabeberapa negara, Dinas Hidrografi Nasional merupakanbagian dari Angkatan Laut, karena memiliki personeldengan pengalaman laut yang sesuai untuk spesialisasihidrografi dan terkait dengan pengoperasian sertamemelihara kapal kelas samudera.

Di Indonesia banyak stake holder kelautan terkaitdan terlibat dalam kegiatan hidrografi yang bergeraksesuai dengan tujuan dan kepentingannya sendiri.Dengan banyaknya pihak sebagai pemangkukepentingan dalam hidrografi, maka perlu dibentukorganisasi hidrografi secara nasional, untuk bersama-sama memberikan menyusun arah dan kebijakanbidang hidrografi secara nasional.

1. Urgensi Pembentukan DHI

Sifat peranan layanan hidrografi sebagaisalah satu mata dalam rantai industri maritim,yang menjadikan seorang surveyor hidrografi tidakmungkin bekerja sendiri tanpa terlibat secara legaldengan sebuah institusi, baik dengan perusahaanyang mempekerjakannya maupun denganorganisasi profesi yang membina danmelindunginya. Beberapa masalah yang masihada dalam bidang hidrografi adalah kecepatandan jumlah hasil didik personel surveyor

18

hidrografi, hal ini berkaitan dengan jumlah lulusantiap tahun yang sangat bergantung pada kapasitaspendidikan dan pelatihan itu sendiri. Masalahpenting lain yang masih diagendakan adalahketersediaan infrastruktur profesi nasional.Indonesia harus memiliki sebuah skema nasionalyang mengelola para surveyor hidrografi. Tanpaskema nasional tidak akan pernah terjadi seorangsurveyor hidrografi mendapatkan lisensi untukmelakukan pekerjaannya. Lisensi ini harus dapatdiberikan oleh National Hydrographer atau diIndonesia disebut sebagai Chief of Hydrographerof the Republic Indonesia yang oleh pemerintahdikuasakan kepada Kepala Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL.

Skema nasional profesi surveyor hidrografiakan menjadi payung organisasi bagi paraanggotanya dalam tiga hal utama, yaitu: registrasi,kode etik, dan pengembangan dan pendidikanprofesi berkelanjutan. Sebagai sebuah payungorganisasi bagi surveyor hidrografi, skemanasional ini akan menjadi pelindung, penjamin,dan pengembang kinerja survei laut secarainstitusi baik untuk anggotanya (para surveyorhidrografi) maupun untuk penggunanya diberbagai sektor dalam mata rantai pada strukturindustri maritim.

Dalam rangka menjawab persoalan terkaitbidang profesi hidrogrfi maka sudah selayaknyaIndonesia mempunyai organisasi yang dapatmenyatukan arah, gerak dan tujuan yang seiringdengan tujuan nasional di bidang hidrografi, yangdiberi nama Dewan Hidrografi Indonesia (DHI).

19

2. Dewan Hidrografi Indonesia

Pembentukan DHI merupakan wujud daripenyelenggaraan hidrografi nasional yang menjadiacuan seluruh pelaku dan penggiat hidrografinasional. Merupakan pedoman bagi pelaku danpenggiat hidrografi, bagi standarisasi hidrografinasional, yang merupakan turunan dari hidrografidunia yang bernaung di bawah InternationalHydrography Organization (IHO). Amanah dariPeraturan Perundang-undang Sebagai FungsiPembinaan dalam Bidang Hidrografi danoseanografi. Dengan berdirinya DHI makaorganisasi ini dapat menyatukan langkah seluruhsumber daya masyarakat hidrografi Indonesiadalam pembangunan kelautan nasional sertadapat menjalin persatuan dan kesatuanmasyarakat hidrografi di Indonesia

Pendirian organisasi DHI tidak terlepas dariperan Pushidrosal sebagai lembaga hidrografinasional. Dalam melaksanakan salah satuperannya, Pushidrosal melakukan pembinaanfungsi hidro-oseanografi secara nasional yangdilaksanakan bersama-sama dengan asosiasi-asosiasi hidrografi nasional. Melalui berbagaiforum, Pushidrosal mengupayakan sinergitasantar penggiat-penggiat laut. Semangatmemperkuat kedaulatan data survei, perlu adanyasebuah skema nasional hidrografi Indonesia untukmenjaga kedaulatan data survei kelautanIndonesia. Dengan mempertimbangkankepentingan tersebut, Pushidrosal bersamaberbagai pemangku kepentingan nasional dibidang hidrografi, baik dari Kementerian dan

20

Lembaga, akademis serta penggiat hidrografi,membentuk organisasi hidrografi nasional.

Perkembangan pembentukan organisasihidrografi nasional, diawali dengan acara minumkopi yang diselenggarakan oleh Kapushidrosalpada tanggal 14 Februari 2017, dilakukansosialisasi serta dengar pendapat dari perwakilanK/L serta pemangku kepentingan hidrografi untukpembentukan suatu skema hidrografi nasional danpembentukan organisasi yang menaunginya.Pada 6 Maret 2017 dilaksanakan rapat koordinasiuntuk pembentukan Kelompok Kerja penjajaganDewan Hidrografi Indonesia. Selanjutnyapelaksanaan rapat-rapat koordinasi sampaidengan 09 Juni 2017.

Gambar 3. Pertemuan Rencana PembentukanDHI

Dalam rangka mendapatkan legalitashukum, maka pada tanggal 12 Juni 2017 forumpembentukan organisasi profesi ini mengundangnara sumber dari Staf Kemenkumham.

21

Berdasarkan penjelasan yang diterima disusunsuatu alur kerja, pada 15 Juni 2017 dilaksanakanpendaftaran nama perkumpulan, mengingatadanya moratorium pembentukan organisasidengan sebutan Dewan, organisasi yangdidaftarkan adalah Perkumpulan Dewan HidrografiIndonesia. Selanjutnya dalam rapat-rapatkoordinasi secara internal organisasi ini disebutdengan Dewan Hidrografi Indonesia. Peta kerja(road map) terus dilaksanakan, antara 13 s.d 24Juli dilaksanakan pembahasan intensif mengenaiAnggaran Dasar Dewan Hidrografi Indonesiadengan asistensi Notaris dari kantor Notaris DaraWardhani, S.H., M.H.

Pada tanggal 26 Juli 2017 dilakukanpendaftaran Akta Pendirian Dewan HidrografiIndonesia, dan pada tanggal 28 Juli 2017 KeluarSkep Menkumham nomor AHU-0011178.AHA.01.07.TAHUN 2017 tentangPengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Dewan Hidrografi Indonesia. Padatanggal 31 Agustus 2017 dilaksanakanPengukuhan struktur Organisasi dan PengurusDewan Hidrografi Indonesia oleh Ketua DewanPengawas Laksamana TNI Ade Supandi,pelaksanaan bersamaan dengan Seminar HariHidrografi Dunia 2017.

22

Gambar 4. Deklarasi DHI di depan Kasal

3. Logo dan Bendera DHI

Dalam pembentukannya DHI telahmerancang logo dan bendera dengan bentuk danarti sebagai berikut :

Gambar 5. Logo DHI

a. Arti Logo DHI :

23

Tali melingkar : melambangkankekompakan dan persatuan.

Garuda : lingkup nasional.

Kepulauan Indonesia : melambangkankonsistensi dewan hidrografi dalammemetakan seluruh perairan Indonesia.

Jangkar : keselamatan pelayaran

Gelombang : melambangkan,hidrografer Indonesia siap untuk bekerja danberkarya dalam kondisi apapun.

Mistar standbaak : melambangkanketelitian dalam penyajian data.

Sextant : melambangkan parahidrografer Indonesia selalumemperhitungan tingkat akurasi danketepatan dalam setiap tugasnya.

Orbit satelit : melambangkan parahirografer Indonesia selalu melakukan danmengikuti perkembangan teknologi masakini (termutakhir).

Beam echosounder : Melambangkanperan utama hidrografer yaitu melaksanakanpemeruman.

b. Bentuk Bendera DHI:

Bendera DHI berupa lembaran kainbeludru dengan dasar biru donker, berukuran 90cm x 60 cm, berisi logo DHI.

24

Gambar 6. Bendera DHI

4. Struktur Organisasi

Gambar 7. Bagan Organisasi DHI

25

DHI mempunyai struktur organisasi yangdisesuaikan dengan tujuan pembentukan DHI danmengakomudasi tugas dan fungsi DHI.

Organisasi DHI terdiri dari Ketua Umumyang dibantu Sekjen dan Wasekjen, denganperangkat empat bidang terdiri dari Bidang KodeEtik dan Standarisasi, Bidang Kerja sama Hukumdan Kelembagaan, Bidang Teknologi Informasidan Instrumentasi serta Bidang Data, ditambahdua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPTInternational Marine Research and TrainingCentre (UPT IMRTC) serta UPT Pendidikan,Latihan dan Sertifikasi. Dilengkapi dengan unsurpelayanan yaitu Sekretariat Umum, Bendaharadan Humas.

Ketua Umum membawahi keanggotaanyang terdiri dari Asosiasi Hidrografi, pemangkukepentingan hidrografi dari korporasi dan anggotadari perguruan tinggi dengan mewakili institusi.Pelaksanaan tugas Ketua Umum dievaluasi olehDewan Pengawas.

5. Kantor DHI. Untuk sementara waktukantor DHI masih memanfaatkan fasilitaspemerintah yaitu di Gedung Mahameru Lantai 1,Komplek Perkantoran Pushidrosal. Jl. Pantai KutaV/1 Ancol Timur, Jakarta Utara. Tlp. 021-64714810. Fax. 021-64714819.

6. Agenda Kegiatan DHI. Sebagai organisasiyang baru, tentunya begitu banyak pekerjaan yangharus segera direalisasi DHI, terkait denganpembenahan Anggaran Dasar dan Anggara RumahTangga (AD/ART), penyusunan rencana strategi jangka

26

panjang, menengah dan jangka pendek. Beberapaagenda jangka pendek dan jangka menengah yangtelah disusun diantaranya adalah:

a. Penyelesaian Administrasi DHI;b. Penyusunan RENSTRA DHI;c. Pembahasan Program Kerja danKerjasama;d. Sosialisasi DHI dan Inventarisasi Data;e. Penyiapan Sertifikasi Surveyor Hidrografi;f. Penyiapan UPT-UPT DHI; dang. Pendirian Lembaga Sertifikasi ProfesiHidrografi pihak ketiga9.

BAB IVKETERKAITAN PUSHIDROSAL SEBAGAI LEMBAGA

HIDROGRAFI NASIONAL DENGAN DHI

9 www.bnsp.go.id, Pembentukan LSP pihak ketiga.

27

Keberadaan lembaga hidrografi nasional di suatunegara pantai sudah menjadi kebutuhan yang nyata,terlebih bagi Indonesia sebagai negara kepulauanterbesar di dunia. Hal ini sejalan dengan amanah yangtercantum dalam Safety Of Life At Sea Convention 1974(SOLAS 1974) yang disebutkan dalam Chapter V(Safety of Navigation) Regulation-9, bahwa setiapnegara pantai yang telah meratifikasi ketentuan ini,wajib memiliki lembaga hidrografi untuk dapatmelaksanakan kewajiban-kewajibannya, yang meliputisebagai berikut:

mengelola sistem pengumpulan data dan kompilasidata hidrografi, publikasi, diseminasi serta menjagakemutakhiran informasi pelayaran untuk keamanan dankeselamatan navigasi;

membangun kerja sama dengan berbagai institusiuntuk meningkatkan pelayanan navigasi dan hidrografi;

mentaati aturan/ketentuan internasional agar produk-produk hidrografi yang dihasilkan dapat berlaku secarainternasional; dan

selalu berkoordinasi dengan mitra kerja nasionalmaupun internasional untuk menjaga kualitas produk agardapat dipercaya oleh penggunanya.

1. Peran Pushidrosal Sebagai LembagaHidrografi Nasional. Pushidrosal sebagai Kotamadi lingkungan TNI Angkatan Laut, memiliki dua sisikewajiban yang tidak dapat dipisahkan satu denganlainnya, dimana dari sisi tugasnya sebagai Kotama TNIAL bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi danpelaksanaan kegiatan hidro-oseanografi yang meliputisurvei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapanlingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran

28

baik untuk kepentingan TNI maupun kepentinganumum.

Penetapan Pushidrosal sebagai KotamaPembinaan TNI Angkatan Laut melalui PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun2016 (Perpres No. 62 Tahun 2016) TentangPerubahan Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2010 TentangSusunan Organisasi TNI, dan diresmikan Kasaldengan Nomor 16 Tahun 2016 tentangpenambahan nama/struktur Organisasi DinasHidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut menjadiPusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL(Pushidrosal) memiliki tugas melaksanakanpembinaan hidro-oseanografi (hidros) dalammendukung kepentingan TNI dan kepentingansipil, dan menyiapkan data dan informasi wilayahpertahanan di laut dalam mendukung tugas pokokTNI Angkatan Laut.

Sebagai representasi kelembagaanHidrografi Nasional, Pushidrosal juga memilikiamanah sebagai wali data hidrografi nasional diIndonesia melalui tugas pokok dan fungsinya,bertanggung jawab terhadap terjaminnya kualitasdata atas semua pekerjaan hidrografi gunamenjamin keselamatan dan keamanan pelayaran,serta perlindungan lingkungan laut di perairanIndonesia sesuai yang ditetapkan olehInternational Hydrographic Organization (IHO)dengan memperhatikan aspek keamanan gunakepentingan pertahanan dan keamanan nasional.Hal ini sudah menjadi amanah yang menjadi tugasdan kewajiban dari Lembaga Hidrografi suatunegara pantai dan tercatat di dalam dokumen

29

kebijakan IHO dalam Publikasi M-2 “The Need ForNational Hydrographic Services” tahun 2011,sehingga dengan mngadopsi kriteria tersebutmaka peran Pushidrosal sebagai lembagahidrografi nasional Indonesia, dapatdiinterpretasikan meliputi empat bidang tugasutama, yaitu:

a. Bidang Pertahanan Negara di Laut.Pushidrosal sebagai lembaga

pengumpul, penganalisa dan penyedia datadan informasi hidros untuk mendukungkepentingan pertahanan negara di lautdengan menyediakan database medan lautmaupun informasi medan laut berupa peta-peta dan publikasi yang dapat digunakanoleh seluruh kekuatan maritim dalamkegiatan OMP maupun OMSP, sertametadata Hidrografi dan Oseanografi taktikaluntuk mendukung peperangan kapalselam/anti kapal selam, peperanganranjau/anti peranjauan dan operasi amfibi,serta peta tematik tata ruang pertahanan dilaut yang berisikan data dan keterangan-keterangan penting tentang unsurpertahanan yang nantinya dapatdimanfaatkan oleh Kemhan untukmendukung Penataan Ruang KawasanPertahanan Negara.

b. Bidang Penerapan lingkungan lautuntuk kepentingan militer dan kepentinganpublik. Pushidrosal sebagai lembagapenyedia data kenautikaan berupa peta lautdan publikasi kenautikaan yang mutakhir

30

untuk mendukung keselamatan navigasi dilaut, baik untuk kepentingan militer maupunkomersial/mariners (mariners: perusahaanpelayaran, kapal dan awaknya), sehinggapelayaran dapat dilaksanakan dengan amandan selamat (memenuhi aspek safety ofnavigation/safety of life at sea-SOLAS). Disisi lain, Pushidrosal pun melaksanakanfungsi surta hidros di seluruh perairannasional dalam mendukung riset kelautanuntuk kepentingan militer maupunkepentingan non militer.

c. Bidang Kebijakan Nasional Di bidanghidrografi. Pushidrosal selain dituntutmampu mendukung kebijakan nasional di bidanghidrografi di bidang pertahanan, juga harusberkemampuan mendukung kepentingannasional di lingkup kebijakan sektor kemaritiman(keselamatan navigasi di laut, perlindunganlingkungan laut dan penataan ruang laut untukberbagai kepentingan di laut dan pantai) maupunlingkup politik luar negeri, khususnya di bidangdiplomasi batas maritim.

d. Bidang Kebijakan Internasional Di bidangHidrografi. Pushidrosal ber-dasarkanKeppres No. 288 Tahun 1968 tentang OrganisasiHidrografi Dunia (international HydrographicOrganization-IHO) ditunjuk menjadi WakilNegara RI (member state) di IHO, hal inimenunjukkan bahwa Pushidrosal menjadiNational Focal Point bidang hidrografi diIndonesia. Kedudukan ini ditetapkan sejakDishidros pada tataran Balakpus Mabesal,termasuk pula secara langsung menjadi wakilnegara di komunitas hidrografi kawasan/regional,yaitu East Asia Hydrographic Commission

31

(EAHC) dan terlibat pula sebagai anggotadelegasi Indonesia dalam keanggotaanorganisasi dunia lainnya seperti InternationalMaritime Organization (IMO) dan InternationalOceanographic Committee (IOC). Disamping itu,Pushidrosal bertanggung jawab secara teknisterhadap diplomasi batas maritim (MaritimeBorders Diplomacy) dan memberikan data daninformasi hidros yang akurat dan mutakhir dalam

2. Keterkaitan Pushidrosal Dengan DHI

Pembentukan DHI merupakan wujud peranserta Pushidrosal dalam turut serta membangunkembali budaya maritim Indonesia. Hal iniberdasarkan pemikiran bahwa melalui DewanHidrografi Indonesia, penyelenggaraan aktifitashidrografi nasional yang menjadi acuan seluruhpelaku dan penggiat hidrografi nasional dapatdilaksanakan secara sistematis dan terukur.Melalui DHI diharapkan dapat disepakati pedomanbagi pelaku dan penggiat hidrografi, standarisasikompetensi dan profesi hidrografi nasional, yangmerupakan turunan dari komunitas profesihidrografi dunia yang bernaung di bawahInternational Hydrographic Organization (IHO).Dewan Hidrografi Indonesia merupakanperwujudan dari penyelenggaraan fungsipembinaan dalam bidang hidrografi danoseanografi dalam menyatukan langkah seluruhsumberdaya masyarakat hidrografi Indonesiakhususnya dalam upaya Pembangunan KelautanNasional.

32

BAB VDHI SEBAGAI WADAH PEMBINAAN SURVEYOR


Sesuai dengan cita-cita awal pembentukan DHIadalah sebagai sarana untuk mewadahi masyarakatprofesi hidrografi di Indonesia dalam turut berkontribusipada setiap upaya pembahasan tentang permasalahanhidrografi dan oseanografi serta solusinya gunakepentingan pembangunan NKRI di bidangkemaritiman, serta terwujudnya Poros Maritim Dunia10.Cita-cita tersebut telah dituangkan dalam AD/ART DHI

10 www.pushidrosal.id/, Mare,t 2017 Kapushidrosal: OrganisasiMasyarakat Hidrografi Indonesia Perlu Segera Dibentuk.Pushidrosal Maret 2017.

33

yang memuat segala sesuatu yang terkait DHI termasukdalam hal pembinaan surveyor hidrografi.

1. Anggota DHI.

Dengan terbentuknya DHI, masyarakathidrografi di Indonesia dapat bergabung dalamDHI karena dalam anggaran dasar (AD) DHI padapasal 8 (delapan) menyebutkan bahwa:

a Keanggotaan Perkumpulan yaitu :1) mereka yang mendirikanperkumpulan ini; dan

2) setiap orang perseorangan berasaldari dan berdomisili di seluruh wilayahIndonesia dan cakap bertindak.

b Anggota perkumpulan terdiri dari anggotabiasa, anggota luar biasa dan anggota terhormat;dan

c Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untukmenjadi anggota akan diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut,memungkinkan setiap individu yang berkaitandengan hidrografi dapat mendaftar sebagaianggota DHI, terutama untuk surveyor hidrografisesuai dengan tujuan pendirian DHI.

2. Pembinaan Surveyor Hidrografi

Dengan berkumpulnya masyarakathidrografi yang tergabung dengan DHI, dapatmenjadi jalan keluar segala permasalahan yangada dalam bidang hidrografi di Indonesia, yang

34

sudah dicanangkan menjadi maksud dan tujuanpendirian DHI. Untuk mewujudkannya DHImewadahinya dalam pasal 4 Anggaran Dasar DHIyang menguraikan maksud dan tujuanpembentukan DHI. Maksud dan tujuan ini sebagaiberikut :

a. Melaksanakan amanah peraturanperundang-undangan yang menjalankan sebagaifungsi pembinaan dalam bidang hidrografi diIndonesia;

b. Menyatukan langkah seluruh sumberdayamasyarakat hidrografi Indonesia dalamPembanunan Kelautan Nasional di Indonesia;dan

c. Menjalin persatuan dan kesatuan masyarakathidrografi di Indonesia.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuantersebut, perkumpulan akan menjalankan kegiatandi bidang sebagai berikut :

a. Membuat Standarisasi kualitas SurveyorHidrografi Indonesia;

Surveyor hidrografi berasal dariberbagai sumber baik dari hasil pendidikanresmi maupu kursus kursus danpengalaman yang dimiliki seseorang. Dalamupaya menghasilkan pekerjaan yang sesuaistandar hidrografi di Indonesia, makastandarisasi kualitas Surveyor perludilaksanakan. Pelaksanaan standarisasinantinya dilaksanakan oleh LembagaSertifikasi Profesi hidrografi (LSP P-3) yang

35

berada di bawah organisasi DewanHidrografi Indonesia.

LSP P-3 adalah LSP yang didirikanoleh asosiasi industri dan atau asosiasiprofesi dengan tujuan melaksanakansertifikasi kompetensi kerja untuk sektor danatau profesi tertentu sesuai ruang lingkupyang diberikan oleh BNSP. Denganketentuan ini DHI mempunyai peluang untukmembentuk LSP P-3 dalam bidanghidrografi. Dampak positif berdirinya LSP P-3 ini, diharapkan segala pekerjaan survei diIndonesia dikerjakan oleh surveyor yangtelah bersertifikat Hidrografi yangdikeluarkan oleh LSP P-3 di bawah DHI.

b. Memperkuat jaringan kerja(Networking).

Berdirinya DHI akan mempertemukanpara pemangku kepentingan (stake holder)secara institusi di bidang hidrografi diIndonesia. Hal ini akan memperkuat jaringankerja antar institusi/lembaga maupunperusahaan yang terkait dengan bidanghidrografi yang berdampak memudahkankomunikasi yang terkait dengan pekerjaanhidrografi maupun hal-hal lainnya.

c. Membangun komunikasi profesibidang hidrografi;

Profesi bidang hidrografi di Indonesiatersebar di seluruh wilayah NKRI danmelaksanakan pekerjaan bidang hidrografi

36

tersebar di seluruh perairan Indonesia.Dengan tergabungnya para surveyor dalamwadah DHI, memungkinkan danmempermudah para surveyor berinteraksidan berkomunikasi.

d. Menyelenggarakan seminar, lokakarya(Workshop), diskusi ilmiah, jurnal ilmiah,pameran pendidikan dan teknologi surveidan pemetaan hidrografi.

Untuk pembinaan profesi surveyoragar mengikuti perkembangan metode danteknologi survei hidrografi, DHI akanmelaksanakan seminar, lokakarya(Workshop), diskusi ilmiah, jurnal ilmiah,pameran pendidikan dan teknologi surveidan pemetaan hidrografi. Kegiatan inisangat diperlukan mengingat perkembanganmetode dan teknologi survei hidrografiberkembang setiap saat, dan standar surveijuga direvisi secara berkala oleh IHO untukkurun waktu tertentu.

e. Media informasi perkembanganteknologi hidrografi.

Setiap individu yang tergabung dalamDHI mempunyai latar belakang pendidikandan pekerjaan yang berbeda-beda.Seseorang yang berkecimpung dalam ilmupengetahuan (dosen dan peneliti) sertavendor peralatan, tentunya akan selaluselalu mengikuti teknologi hidrografi. DHIakan berperanan dalam membagikanpengetahuan terbaru ini, kepada anggota

37

lainnya, sehingga diharapkan seluruhanggota DHI dapat mengikutiperkembangan teknologi hidrografi terbaru.

f. Media informasi perkembanganmetode dan sistem survei dan pemetaanhidrografi. Metode dan sistem survei sertapemetaan hidrografi merupakan suatukeharusan yang harus diikuti oleh setiapsurveyor hidrografi. Berkaitan denganketerbatasan yang dimiliki, beberapasurveyor hidrografi tidak dapat mengikutiperkembangan tersebut. DHI berperansebagai wadah bagi seluruh anggota untukdapat memanfaatkan sebagai wadahpertukaran informasi perkembangan metodedan sistem survei dan pemetaan. Dampakpositifnya adalah anggota yang mengikutiperkembangan metode dan sistem surveidan pemetaan dapat memberikanpencerahan kepada anggota lain ataumasyarakat yang kurang mengikutiperkembangam metode dan sistem surveidan pemetaan hidrografi.

g. Media informasi pendidikan bidanghidrografi. Dalam rangka megikutistandar kompetensi yang dipersyaratkanbagi setiap Surveyor hidrografi, informasipendidikan yang berkaitan dengan bidanghidrografi sangatlah diperlukan. KeberadaanDHI tentunya sangat membantu dalam halini. Lembaga pendidikan yang mempunyaiprogram studi yang berkaitan denganhidrografi dapat memanfaatkan DHI sebagaiinformasi pendidikan hidrografi.

38

h. Media informasi peluang pekerjaanbidang hidrografi. Keberadaan DHIakan mempertemukan antara berbagaipemangku kepentingan terkait bidanghidrografi di Indonesia. Diharapkan terjadiinteraksi positif yang secara langsungberdampak kepada terciptanya mediainformasi peluang pekerjaan bidanghidrografi.

i. Jalin kerjasama profit dan non-profitdengan berbagai pihak terkait. Beberapaanggota DHI merupakan orang-orang yangmempunyai pengaruh di beberapakementerian dan lembaga serta swasta.Komunikasi antar anggota DHImemungkinkan terjalin kerjasama baik profitmaupun non-profit yang saling mengisi dansaling menguntungkan antar keduanya.

39

VIPENUTUP

Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) merupakankebutuhan dari masyarakat hidrografi Indonesia yangdapat digunakan sebagai sarana untuk mewadahimasyarakat profesi hidrografi di Indonesia. DHI akanturut berkontribusi pada setiap upaya pembahasantentang permasalahan hidrografi dan oseanografi sertasolusinya guna kepentingan pembangunan NKRI dibidang kemaritiman.

Salah satu sektor jasa tenaga kerja yangdiberlakukan dalam pasar bebas ASEAN yangdiberlakukan mulai 1 Januari 2016 adalah tenagasurvei, yang di dalamnya termasuk survei hidrografi.Dengan diberlakukannya Pasar Bebas ASEANmemungkinkan persaingan tenaga kerja surveyorhidrografi yang cukup tinggi. Untuk menyiapkan tenagakerja yang profesional dan sekaligus merupakan salahsatu bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia,Pemerintah mempersyaratkan beberapa hal dalammelaksanakan kerja di wilayah Indonesia. Beberapa

40

persyaratan yang harus dipenuhi antara lain; dapatberbahasa Indonesia dan memiliki sertifikasi profesiyang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi di Indonesia.Khusus di bidang hidrografi, keberadaan DHI sangatdiperlukan dalam rangka sertifikasi hidrografi.

Pembentukan DHI merupakan salah satu wujudkontribusi dari Pushidrosal sebagai Lembaga HidrografiNasional. DHI akan menjadi pedoman bagi pelaku danpenggiat hidrografi serta terciptanya standarisasihidrografi nasional, dan sekaligus sebagai fungsipembinaan dalam bidang hidrografi dan oseanografi diIndonesia. DHI bertujuan menyatukan langkah seluruhSumberdaya Masyarakat Hidrografi Indonesia dalamPembangunan Kelautan Nasional. Menjalin Persatuandan Kesatuan Masyarakat hidrografi Indonesia.

Hal tersebut adalah sesuai dengan cita-cita awalpembentukan DHI, yakni sebagai sarana untukmewadahi masyarakat profesi hidrografi di Indonesia.DHI akan turut berkontribusi pada setiap upayapembahasan tentang permasalahan hidrografi danoseanografi serta solusinya guna kepentinganpembangunan NKRI di bidang kemaritiman sertaterwujudnya Poros Maritim Dunia.

1

DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA

SEKRETARIAT PUSATGedung Mahameru Lantai 1, KomplekPerkantoran PushidrosalJl. Pantai Kuta V/1 Ancol Timur, Jakarta Utara.Tlp. 021-64714810. Fax. 021-64714819

Lampiran B. Draft Anggaran Dasar (AD)

ANGGARAN DASARPERKUMPULAN DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama : PERKUMPULANDEWAN HIDROGRAFI INDONESIA (selanjutnya cukupdisingkat dengan Perkumpulan), berkedudukan di KotaAdministrasi Jakarta Utara.

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atauperwakilan di tempat-tempat laindi dalam maupun diluarwilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengurus dengan persetujuan RapatPengurus.

2

WAKTUPasal 2

Perkumpulan dibentuk pada tanggal 18-07-2017 (delapan belasJuli dua ribu tujuh belas) dan didirikan untuk waktu yang tidakditentukan lamanya.

DASAR DAN ASASPasal 3

Perkumpulan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu Sembilanratus empat puluh lima) dan berasaskan Pancasila.

MAKSUD DAN TUJUANPasal 4

Perkumpulan dalam melaksanakan kegiatannya dalam bidanghidografi, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanah peraturan perundang-undanganyang menjalankan sebagai fungsi pembinaan dalam bidanghidrografi di Indonesia;

2. Menyatukan langkah seluruh sumberdaya masyarakathidrografi Indonesia dalam Pembangunan Kelautan Nasionaldi Indonesia;

3. Menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat hidrografidi Indonesia.

3

KEGIATANPasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perkumpulanakan menjalankan kegiatan dibidang sebagai berikut:

1. Membuat Standarisasi kualitas Suveyor HidrografiIndonesia;

2. Memperkuat Networking;

3. Membangun komunikasi profesi bidang hidrografi;

4. Menyelenggarakan Seminar, Lokakarya (Workshop),Diskusi Ilmiah, Jurnal ilmiah, Pameran pendidikan danteknologi survey dan pemetaan hidrografi.

5. Media informasi perkembangan teknologi hidrografi.

6. Media informasi perkembangan metoda dan systemsurvey dan pemetaan hidrografi.

7. Media informasi Pendidikan bidang hidrografi.

8. Media informasi peluang pekerjaan bidang hidrografi.

9. Jalin kerjasama profit dan non profit dengan berbagaipihak terkait.

4

KEKAYAANPasal 6

Harta kekayaan perkumpulan ini terdiri dari :

1. Kekayaan yang telah disediakan oleh para anggotaselaku pendiri yang telah dipisahkan dari kekayaan merekauntuk menjadi kekayaan Perkumpulan ini, sebesar Rp.32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini, kekayaan perkumpulan dapat diperoleh dalam bentukuang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yangdapat dinilai dengan uang berupa :

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikatatau sukarela yang diterima Perkumpulan baik dariNegara Republik Indonesia, masyarakat maupun daripihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;b. Wakaf dari orang atau badan hukum;c. Hibah dari orang atau badan hukum;d. Hibah wasiat yang diserahkan kepadaperkumpulan yang tidak bertentangan dengan hukumwaris;e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usahaperkumpulan sendiri dan hasil lainnya yang sah;f. Perolehan lain yang tidak bertentangan denganAggaran Dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Kekayaan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan (2) Pasal ini dipergunakan untuk mencapaimaksud dan tujuan Perkumpulan sebagaimana dimaksuddalam Anggaran Dasar ini;

5

4. Penyajian laporan keuangan dilakukan secaraSistematis, Kronologis, Informatif, Accountable danAuditable.5. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan danmenjadi tanggung-jawab Pengurus Perkumpulan.

ORGAN PERKUMPULANPasal 7

Perkumpulan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Rapat Umum Anggota, untuk selanjutnyadisebut : RUA;b. Pengawas;c. Pengurus;

KEANGGOTAANPasal 8

1. Keanggotaan Perkumpulan yaitu :a. mereka yang mendirikan Perkumpulan ini;b. setiap orang perseorangan berasal dari danberdomisili di seluruh wilayah Indonesia dan cakapbertindak.

2. Anggota Perkumpulan terdiri dari anggota biasa,anggota luar biasa dan anggota terhormat;

3. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadianggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga Perkumpulan.

6

4. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi, menjaga danmempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga azas dantujuan Perkumpulan, dapat mengambil bagian aktif menurutkemampuannya dalam kegiatan serta membayar iuran anggota.

Pasal 9

1. Hanya Anggota yang memiliki suara dalam RUA.

2. Setiap Anggota adalah orang perseorangan yang berhakmemilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

3. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalammenjalankan tugasnya sebagai Pengurus dan atau Pengawasyang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakatatau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebutmempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkatmenjadi Pengurus maupun Pengawas.

4. Kedudukan sebagai Anggota Perkumpulan ini berakhirkarena:

a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri atas permintaan sendirisecara tertulis;c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawahpengampuan;d. Diberhentikan RUA karena merugikan namabaik ataupun melanggar maksud dan tujuan, AnggaranDasar maupun Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota dilakukanoleh RUA.

7

6. Anggota yang diberhentikan diberi hak untuk hadir danmembela diri dalam RUA.

7. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para Anggotaakan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan.

WEWENANG RAPAT UMUM ANGGOTAPasal 10

1. RUA berwenang untuk :a. Merubah Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Perkumpulan;b. Mengangkat dan memberhentikan Anggota,Pengawas dan Pengurus;c. Menetapkan kebijakan umum Perkumpulanberdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Perkumpulan;d. Mengesahkan Rencana Kerja dan rancanganPerkumpulan tahunan yang disiapkan oleh Pengurus;e. Mengesahkan laporan tahunan Perkumpulan;f. Menyetujui penggabungan atau pembubaranPerkumpulan;g. Menetapkan keikut sertaan Perkumpulan dalamkegiatan usaha yang menunjang kegiatan Perkumpulanguna mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan;h. Kewenangan-kewenangan lain yang tidakdimiliki oleh Pengawas dan Pengurus.

2. Anggota Perkumpulan baik bersama-sama maupunsendiri-sendiri setiap waktu pada jam-jam kerja berhakmemasuki bangunan, halaman atau tempat lain yangdipergunakan oleh Perkumpulan.

8

3. Anggota Perkumpulan berhak memeriksa semuapembukuan dan surat-surat lainnya, memeriksa danmencocokan keadan uang kas dan lain-lain serta berhakmengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus danPengawas.

4. Pengurus dan Pengawas wajib memberikan penjelasandalam RUA Tahunan.

RAPAT UMUM ANGGOTAPasal 11

1. RUA terdiri dari :a. RUA Tahunan; danb. RUA Luar Biasa.

2. Anggota Perkumpulan wajib mengadakan RUATahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun,paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahunbuku.

3. Anggota Perkumpulan dapat pula mengadakan rapatsetiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua Pengurusbersama minimal seorang Pengurus atau atas permintaan KetuaPengawas bersama minimal seorang Pengawas;

4. Dalam RUA Tahunan, Anggota Perkumpulanmengesahkan Laporan Tahunan dan melakukan evaluasitentang kegiatan Perkumpulan dalam tahun yang lampau,sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan AnggaranPerkumpulan untuk tahun yang akan datang.

9

5. Panggilan untuk RUA harus dilakukan dengan surattertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakandengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapatserta keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan.

6. RUA dipimpin oleh Ketua Pengurus, jika KetuaPengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapuntidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapatdipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antaraanggota Perkumpulan yang hadir.

7. RUA adalah sah jikalau dihadiri oleh lebih dari ½ (satuper dua) jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir ataudiwakili dalam rapat. Anggota Perkumpulan dapat diwakilidalam rapat hanya oleh Anggota Perkumpulan lainnya dengansurat kuasa. Semua keputusan RUA diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan diambildengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Setiap Anggota Perkumpulan dalam rapat berhakmengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiapAnggota Perkumpulan yang diwakilinya dalam rapat.

9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalamrapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatanganioleh Pimpinan Rapat dan Sekretaris atau seorang AnggotaPerkumpulan yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalahrapat dibuat oleh notaris.

10

PENGAWASPasal 12

1. Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perkumpulan maupun usaha Perkumpulan, danmemberi nasehat kepada Badan Pengurus.

2. Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentinganPerkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerkumpulan.

3. Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota.

4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya seorangAnggota, dan apabila diangkat lebih dari seorang Pengawas,maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

Pengawas merupakan majelis dan setiap Pengawas tidakdapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkankeputusan rapat Pengawas.

5. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pengawas adalahpara perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukumdan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Susunan, pengangkatan, pemberhentian danpenggantian antar waktu anggota Pengawas berdasarkankeputusan RUA untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengantidak mengurangi hak dari RUA sewaktu-waktumemberhentikannya sebelum masa kepengurusannya berakhir,apabila terbukti bahwa Pengawas yang bersangkutan selamamenjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh RUA

11

dinilai merugikan Perkumpulan. Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat 1 tidak dapat diangkat dalam jabatan yangsama untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

7. Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerimaupah, honor dan atau tunjangan tetap.

8. Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila :a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri atas pemintaan sendiri;c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawahpengampuan;d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RapatUmum Anggota;e. Telah berakhir masa jabatannya;f. Diberhentikan RUA karena merugikan namabaik ataupun melanggar maksud dantujuan, AnggaranDasar maupun Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan.

9. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannyadengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secaratertulis kepada Ketua Pengawas dengan tembusan pada KetuaPengurus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran dirinya.

10. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untukmengisi lowongan adalah sisa masa jabatan Pengawas yangdigantikannya.

11. Apabila jabatan Ketua Pengawas lowong, selamabelum diangkat penggantinya, maka salah seorang anggotaPengawas yang diangkat berdasarkan rapat Pengawasmenjalankan tugas sebagai Ketua Pengawas.

12

12. Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Pengurus.

13. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan Pengawaslowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakterjadinya lowongan tersebut, harus diadakan RUA untukmengisi lowongan tersebut.

14. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian danpenggantian antar waktu, Pengawas dilakukan tidak sesuaidengan Anggaran Dasar, maka atas permintaan yangberkepentingan atau Kejaksaan dalam mewakili kepentinganumum, maka Pengadilan dapat membatalkannya.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGAWASPasal 13

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakanPengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan sertamemberikan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupuntidak.

2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentinganPerkumpulan.

3. Anggota Pengawas baik bersama-sama maupunmasing-masing setiap waktu berhak memasuki halaman,bangunan ruangan dan tempat lain yang digunakan dandikuasai oleh Perkumpulan serta memeriksa keuangan,pembukuan, surat bukti, keadaan kas Perkumpulan sertaberhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan Pengurus.

13

4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawasbertanggungjawab kepada RUA.

RAPAT PENGAWASPasal 14

1. Pengawas dapat mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dan setiap waktubilamana dianggap perlu oleh 1 (satu) Anggota Pengawas yangmemberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada KetuaPengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-halyang ingin dibicarakan.

2. Panggilan untuk rapat Pengawas harus dilakukandengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) harisebelum rapat diadakan dengan menyebut hari, tanggal, waktudan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yangdibicarakan.

3. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua, jika Ketua tidakhadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perludibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin olehseorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengawasyang hadir.

4. Rapat Pengawas adalah sah jikalau dihadiri oleh lebihdari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pengawas yang hadiriatau diwakili dalam rapat. Anggota Pengawas dapat diwakilidalam rapat hanya oleh anggota Pengawas lainnya dengansurat kuasa. Dalam hal keputusan secara musyawarah untukmufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil denganpemungutan suara berdasarkan surat setuju lebih dari ½ (satuper dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

14

5. Setiap anggota Pengawas dalam rapat berhakmengeluarkan satu suara ditambah satu suara untuk setiapanggota Pengawas yang diwakilinya dalam rapat;

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalamrapat harus dibuatkan risalah yang wajib ditandatangani olehKetua Rapat dan oleh salah seorang anggota Pengawas yangditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatangan tersebuttidak disayaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris;

7. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sahdan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Pengawasdengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahusecara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan merekasemua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Pengawas diaturdalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

PENGURUSPasal 15

1. Pengurus adalah Anggota Perkumpulan yang telahmemenuhi syarat yang dipilih dalam Rapat Anggotaperkumpulan dengan susunan :

a. seorang Ketua;b. seorang Sekretaris;c.seorang Bendahara;

2. Ketua dijabat oleh Kapushidrosal ex-officio secarajabatan.

15

3. Susunan, pengangkatan, pemberhentian danpenggantian antar waktu Pengurus sebagaimana berdasarkankeputusan RUA untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengantidak mengurangi hak dari RUA sewaktu-waktu dapatmemberhentikannya sebelum masa kepengurusannyaberakhir. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidakdapat diangkat dalam jabatan yang sama untuk lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut.

4. Pengurus bekerja secara sukarela tanpa menerima upah,honor dan atau tunjangan tetap.

5. Pengurus tidak dapat merangkap menjadi Pengawas.

6. Masa jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri atas pemintaan sendiri;c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawahpengampuan;d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RapatUmum Anggota;e. Telah berakhir masa jabatannya;f. Diberhentikan RUA karena merugikan namabaik ataupun melanggar maksud dantujuan, Anggaran Dasar maupun Anggaran RumahTangga Perkumpulan.

7. Pengurus berhak mengundurkan diri dari kepengurusandengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secaratertulis kepada Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus, palinglambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurandirinya.

16

8. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untukmengisi lowongan adalah sisa masa jabatan Pengurus yangdigantikannya.

9. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan Penguruslowong, maka dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak terjadinyalowongan tersebut, harus diadalakan RUA untuk mengisilowongan tersebut.

10. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian danpenggantian antar waktu, Pengawas dilakukan tidak sesuaidengan Anggaran Dasar, maka atas permintaan yangberkepentingan atau Kejaksaan dalam mewakili kepentinganumum, maka Pengadilan dapat membatalkannya.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUSPasal 16

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusandemi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan denganmemperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

2. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran RumahTangga, semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalamAnggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perludan berguna untuk Perkumpulan dengan persetujuanPengawas. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangandengan Anggaran Dasar Perkumpulan.

3. Dalam setiap RUA Tahunan, Pengurus menyampaikanLaporan Tahunan dan kegiatan Perkumpulan untuk tahun bukuyang bersangkutan.

17

Pasal 17

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang AnggotaPengurus lainnya berhak mewakili Perkumpulan di dalam dandi luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukansegala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupunyang mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasanbahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang gunakepentingan Perkumpulan;b. Membeli atau menjual, atau dengan cara lainmendapatkan, atau melepaskan hak atas barangbergerak mempunyai nilai yang melampaui suatujumlah yang ditetapkan RUA ataupun atas setiapbarang tidak bergerak milik Perkumpulan;c. Membebani harta kekayaan Perkumpulan (baikbarang bergerak maupun tidak bergerak), dan/atauuntuk menjamin hutang Perkumpulan sendiri denganjumlahyang ditetapkan oleh RUA.d. Menggadaikan atau mempertanggungkan dengancara lain kekayaan Perkumpulan;e. Menginvestasikan atau turut serta mendirikanperkumpulan atau usaha lain; Pengurus harusmendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUA.

2. Pengurus Perkumpulan tidak boleh membebani hartakekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain ataumengikat Perkumpulan sebagai penanggung hutang(borg/avalist).

3. Surat-surat keluar dan pengeluaran dan/ataupenerimaan harus ditandatangani oleh Ketua Pengurus atauorang yang didelegasikan oleh Ketua Pengurus dan

18

diadministrasikan oleh Sekretaris atau Bendahara sesuaidengan bidang tugasnya masing-masing.

4. Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikanseorang atau lebih sebagai Pelaksana Harian KegiatanPerkumpulan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Harian Kegiatanbertanggung jawab kepada Pengurus.Ketentuan dan syarat-syarat serta tata cara Pengangkatan danPemberhentian Pelaksana Harian Kegiatan diatur dalamAnggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

5. Tindakan Pengurus yang melampaui wewenang merekasebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini, adalah tidaksah dan kaenanya menjadi tanggung jawab secara pribadi, baikbersama-sama maupun secara tanggung renteng.

6. Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulanapabila :

a. Terjadi perkara dihadapan Pengadilan antaraPerkumpulan dengan Pengurus yang bersangkutan;b. Pengurus yang bersangkutan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepentinganPerkumpulan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas,Perkumpulan akan diwakili oleh Pengurus lainnya dan apabilatidak terdapat Pengurus yang lain, akan diwakili olehseseorang yang ditentukan oleh RUA.

7. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai prosedurpengambilan keputusan dalam RUA, Pengawas dan Pengurusdapat melakukan tindakan yang diperlukan sepanjang/dalamrangka untuk kepentingan Perkumpulan dan tindakan tersebutsah setelah mendapatkan ratifikasi RUA.

19

RAPAT PENGURUSPasal 18

1. Pengurus dapat mengadakan rapat sekurang-kurangnya1 (satu) kali dalam setahun, dan setiap waktu bilamanadianggap perlu oleh 2 (dua) Pengurus yang memberitahukankehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengurus denganmenyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingindibicarakan;

2. Panggilan untuk rapat Pengurus harus dilakukandengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) harisebelum rapat diadakan dengan menyebut hari, tanggal, waktudan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yangdibicarakan.

3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, jikalau Ketuatidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perludibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin olehseorang dipilih oleh dan dari antara Pengurus yang hadir.

4. Rapat Pengurus adalah sah jikalau dihadiri oleh lebihdari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pengurus yang hadiriatau diwakili dalam rapat. Anggota Pengurus dapat diwakilidalam rapat hanya oleh anggota Pengurus lainnya dengan suratkuasa.Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suaraberdasarkan surat setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlahsuara yang dikeluarkan dalam rapat;

5. Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhakmengeluarkan satu suara ditambah satu suara untuk setiapanggota Pengurus yang diwakilinya dalam rapat;

20

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalamrapat harus dibuatkan risalah yang wajib ditandatangani olehKetua Rapat dan oleh salah seorang anggota Pengurus yangditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatangan tersebuttidak disayaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris;

7. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sahdan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Pengurus denganketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secaratertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semuamenyetujui dengan menandatangani usul tersebut.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Pengurus diaturdalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

TAHUN BUKUPasal 19

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari awal bulanJanuari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.

2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulisLaporan Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelahberakhirnya tahun buku.

3. Laporan Tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya:

a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulanselama tahun buku yang lalu serta hasil yang telahdicapai;b. Laporan perhitungan tahunan keuangan yangterdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu danpenjelasan atas dokumen tersebut;

21

c. Transaksi yang menimbulkan hak dankewajiban bagi Perkumpulan.

4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengawasdan Pengurus.

5. Dalam hal terdapat Pihak dari Pengawas atau Pengurusyang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yangbersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.

6. Laporan tahunan dimaksud disahkan oleh RUAPerkumpulan.

7. Pengesahan atas laporan tahunan oleh RUA dalam ayat6 di atas merupakan pemberian pelunasan dan pembebasansepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurusan dankepada Pengawas atas tindakan pengawasan yang dilakukandalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebuttercermin dari Laporan Tahunan tersebut.

PERUBAHAN ANGGARAN DASARPasal 20

1. Keputusan untuk merubah Anggaran DasarPerkumpulan hanya sah apabila diambil oleh RUA yangmerupakan kewenangan tertinggi yang harus dihadiri olehpalingsedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harusdiambil apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota Perkumpulan yang hadir. Dalam hal rapatpertama kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan rapatkedua yang harus dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari

22

seluruh jumlah anggota Perkumpulan dan rapat disetujui 2/3(dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir atau diwakilidalam rapat.

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalamayat 1di atas tidak tercapai, maka RUA kedua dapat diselenggarakanpaling cepat 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama. RUA keduasah, bilamana dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari ½(satu per dua) jumlah anggota dan keputusan rapat tersebutsah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suaraberdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggotaPerkumpulan yang hadir atau diwakili dalam rapat.

4. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang meliputi:

a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;b. maksud dan tujuan Perkumpulan;c. kegiatan untuk mencapai tujuan Perkumpulan;d. keanggotaan;e. hak dan kewajiban anggota; danf. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisalikuidasi;-harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan mengenai hallain dari yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, yaitu :

a. jangka waktu pendirian;b. perolehan dan penggunaan kekayaan;c. tata cara pengangkatan, pemberhentian,penggantian Pengurus;d. hak dan kewajiban pengurus dan pengawas; dan

23

e. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraanrapat; cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tidak bolehdilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecualiatas Pesetujuan kurator.

PENGGABUNGANPasal 21

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan denganmenggabungkan Perkumpulan dengan perkumpulan lain yangtelah ada dan mengakibatkan Perkumpulan yangmenggabungkan diri menjadi bubar, dan seluruh asset sertakewajiban Perkumpulan yang menggabungkan diri beralihkepada Perkumpulan yang menerima penggabungan.

2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakankegiatan tanpa dukungan perkumpulan lain;b. Perkumpulan yang menerima penggabungandan yang akan menggabungkan diri mempunyaikegiatan yang relevan.c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidakpernah melakukan perbuatan yang bertentangan denganAnggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akanmenggabungkan diri dan yang akan menerima penggabunganmenyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan RUA,untuk diajukan kepada RUA dari masing-masing perkumpulan.

24

4. RUA masing-masing perkumpulan menyetujui :a. Penggabungan;b. Rancangan penggabungan;c. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yangmenerima penggabungan;

5. RUA dimaksud dalam ayat 4 adalah sah jika dalamrapat hadir atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) darijumlah Anggota Perkumpulan. Semua keputusan RUA harusdiambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalammusyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusandiambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setujupaling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah Anggotayang hadir atau diwakili dalam rapat.

6. Akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yangmenerima penggabungan (jikaada) wajib disampaikan kepadaMenteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untukmendapat persetujuan. Permohonan persetujuan perubahananggaran dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan.

7. Penggabungan tanpa perubahan anggaran dasar ataupenggabungan dengan perubahan anggaran dasar dariperkumpulan yang menerima penggabungan yang tidakmemerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia maupun yang memerlukanpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia terjadi sejak tanggal keputusan RUA.

8. Pengurus Perkumpulan yang menerima penggabunganwajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabarharian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak berlakunya penggabungan.

25

PEMBUBARANPasal 22

1. Keputusan untuk pembubaran Perkumpulan hanyadapat diambil dalam suatu keputusan RUA, bilamana ternyatabahwa:

a. Jangka waktu yang telah ditetapkan dalamAnggaran Dasar Perkumpulan berakhir;b. Maksud dan tujuan Perkumpulan telah tercapai;c. Putusan dan penetapan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Usul untuk membubarkan Perkumpulan dapat diajukankepada RUA oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlahseluruh Anggota Perkumpulan.

3. Keputusan untuk membubarkan Perkumpulan adalahsah jika dalam RUA hadir/diwakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh Anggota Perkumpulan, Pengawasdan Pengurus dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tigaperempat) dari yang hadir.

4. Dalam hal rapat Perkumpulan sebagaimana dimaksuddalam ayat 3 pasal ini tidak mencapai kuorum, maka rapatPerkumpulan yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 7(tujuh) hari setelah RUA yang pertama dan rapat dimaksud sahapabila dihadiri/diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) darijumlah seluruh Anggota Perkumpulan, Pengurus danPengawas.

5. Pembubaran Perkumpulan yang ditetapkan dalamKeputusan RUA dapat menunjuk likuidator yang diikutidengan likuidasi untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.

26

6. Likuidator atau kurator (dalam hal Perkumpulandinyatakan pailit) yang ditunjuk melakukan pemberesankekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukkanwajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proseslikuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhirwajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada seluruhAnggota Perkumpulan, Pengawas dan Pengurus.

8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak proses likuidasiberakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam suratkabar harian berbahasa Indonesia.

9. Likuidator atau kurator terhitung sejak likuidasiberakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaranPerkumpulan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASIPasal 23

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepadaPerkumpulan atau badan usaha lain yang mempunyai maksuddan tujuan yang sama dengan Perkumpulan ini atau pihaklainyang ditentukan oleh RUA.

2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepadaPerkumpulan atau badan usaha lain yang mempunyai maksud

27

dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepadaNegara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukansesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan semula.

MUSYAWARAH MUFAKATPasal 24

Setiap perselisihan atau kesalahpahaman di antara paraAnggota akan diselesaikan dengan/secara musyawarah danmufakat.

PERATURAN PENUTUPPasal 25

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalamAnggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tanggamaupun peraturan internal lainnya yang diputuskan oleh RUAPerkumpulan. Selanjutnya para penghadap menerangkanbahwa :

1. Untuk pertama kalinya susunan Pengawas danPengurus Perkumpulan adalah sebagai berikut:

Pengawas:Ketua :tuan ADE SUPANDI, Sarjana Ekonomi,Magister Administrasi Publik, lahir di Bandung pada tanggal26-05-1960 (dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enampuluh), Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal diKabupaten Sidoarjo, Jalan Sadarin Nomor 7 Pulungan, RukunTetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulungan,Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

28

Nomor Induk Kependudukan 3516172605600001, WargaNegara Indonesia;

Anggota :tuan Profesor Doktor ING SJAMSIRMIRA, lahir di Bukittinggi pada tanggal 08-10-1934 (delapanOktober seribu sembilan ratus tiga puluh empat), Pensiunan,bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kanayakan 6, RukunTetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Dago,Kecamatan Coblong, pemegang Kartu Tanda Pendudukdengan Nomor Induk Kependudukan 3273020810340002,Warga Negara Indonesia;--Pengurus :-Ketua :penghadap tuan Doktorandus Insinyur HajiHARJOSUSMORO, Sarjana Hukum, Magister Hukumtersebut;-Sekretaris :penghadap tuan Doktor Insinyur TRISMADItersebut;-Bendahara :penghadap tuan TIDAR HARY NUGROHO,Sarjana Hukumtersebut;Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima olehmasing-masing yang bersangkutan dan yang telah disahkandalam RUA Perkumpulan yang pertama kali diadakan sebelumakta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-samamaupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkankekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohonpengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yangberwenang, untuk mengadakan perubahan dan ataupenambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebutdisyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangkapemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk

29

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dandokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untukmelaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Jakarta, 09 Oktober 2017Ketua Umum

Dr. Ir. Harjo Susmoro, SH, MHLaksamana Muda TNI

1


SEKRETARIAT PUSATGedung Mahameru Lantai 1, KomplekPerkantoran PushidrosalJl. Pantai Kuta V/1 Ancol Timur, Jakarta Utara.Tlp. 021-64714810. Fax. 021-64714819

Lampiran C. Draft Anggaran Rumah Tangga (ART)

DRAFTANGGARAN RUMAH TANGGA


BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1Klasifikasi Anggota

Anggota adalah Asosiasi hidrografi, badan hukum ataukorporasi penggiat survei dan pemetaan laut serta lembagaakademik/penelitian setingkat perguruan tinggi.

Pasal 2Penerimaan Anggota

Untuk menjadi Anggota, harus mengajukan permohonansecara tertulis.

2

Pasal 3Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota :a. Setiap Anggota mempunyai hak berbicara,mengeluarkan pendapat serta usul dan saran untukkepentingan organisasi.b. Setiap Anggota berhak menghadiri kongresserta rapat-rapat untuk anggota.c. Setiap Anggota berhak untuk menerimaKartu Tanda Anggota atas namanya sendiri.d. Setiap Anggota yang telah memenuhikewajibannya sebagai anggota, berhak untuk menerimainformasi mengenai segala kegiatan Kongres, ForumIlmiah Tahunan, Rapat dan Pelatihan serta penerbitanilmiah misalnya majalah, journal, bulletin dansejenisnya yang dilaksanakan dan diterbitkan olehDewan Hidrografi Indonesia.e. Setiap Anggota berhak membela diri dandibela sehubungan dengan keanggotaannya.f. Anggota berhak memilih dan dipilih sertamempunyai 1 (satu) hak suara.

2. Kewajiban Anggota :a. Menjunjung tinggi etika profesi sertamenjaga nama baik dan kehormatan organiusasi.b. Mentaati dan melaksanakan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etikdan semua ketentuan dan keputusan organisasi.c. Berperan serta aktif dalam pelaksanaanprogram yang dirancang dan dilaksanakan olehorganisasi.d. Membayar uang pangkal, uang iuransebagai anggota, serta lainnya yang ditetapkan olehorganisasi.

3

e. Memberitahukan perubahan alamatsecepatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepadaSekretariat.

Pasal 4Pemberhentian Anggota

1. Keanggotaan Dewan Hidrografi Indonesia berakhirkarena :

a. Asosiasi/lembaga yang secara hukumdinyatakan tidak ada lagi.b. Atas permintaan yang bersangkutan sendiriyang dilakukan dengan mengajukan permohonantertulis kepada pengurus dan pengurus akanmemberikan Surat Keputusan Pemberhentian yangbersangkutan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh hari)setelah surat permohonan yang bersangkutan diterimapengurus.c. Diberhentikan melalui Keputusan Kongres, atasusul Dewan Pengurus.Anggota yang akan diberhentikan :

(1) berhak untuk memberikan pembelaandirinya sebelum keputusan pemberhentiannyaditetapkan.(2) Wajib mengembalikan seluruh milikorganisasi yang dibawah penguasaannya.

Selama menunggu Keputusan Kongres, anggota yangbersangkutan tidak diperkenankan mengadakankegiatan-kegiatan yang mengatas namakan organisasi.

2. Pemberhentian Sementara keanggotaan DewanHidrografi Indonesia diberlakukan kepada :

a. Anggota yang merugikan kepentingan, namabaik serta kehormatan organisasi

4

b. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar atauAnggaran Rumah Tangga atau Kode Etik.c. Anggota yang tidak melaksanakan danmengindahkan keputusan atau ketentuan lain yangdikeluarkan organisasi.d. Keputusan pemberhentian sementara dilakukanoleh pengurus setelah anggota yang bersangkutandiberikan kesempatan membela diri, baik secara tertulismaupun lisan. Keputusan pemberhentian sementaratersebut diberikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluhhari) setelah pembelaan tersebut diterima olehpengurus.

5

BAB IIKEPENGURUSAN

Pasal 5Pengurus

1. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :a. Ketua Umumb. Sekretaris Jenderalc. Bendahara

2. Ketua Umum adalah Kapushidrosal secara ex officio.

3. Ketua Umum bertindak sebagai formaturkepengurusan.

4. Sekretaris JenderalSekjen dibantu oleh para Kasetum, Bendahara dan beberapaKepala Bidang serta dua kepala UPT

Pasal 6Kewajiban dan Wewenang Pengurus

Pengurus mempunyai kewajiban dan wewenang untuk :

1. Berlaku adil dan bijaksana

2. Menentukan kebijakan dan melaksanakan segalaketrentuan dan kebijakan tingkat nasional dan internasionalsesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggadan Keputusan Kongres.

3. Memimpin Organisasi

4. Mewakili Organisasi

6

5. Melantik Pengurus Wilayah.

6. Bertanggung jawab kepada Kongres

BAB IIIKELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 7

1. Dewan Pertimbangan Organisasi merupakan badanpertimbangan yang terdiri dari :

a. Dewan Pengawas, yang diketuai oleh KepalaStaf Angkatan Laut, dengan anggota merupakanperwakilan dari pemangku kepentingan dipemerintahan dan akademisi serta praktisi hidrografi,dengan masa jabatan lima tahun.b. Dewan Penasehat, yang anggotanya adalah parapakar dan/atau anggota masyarakat yang diangkat olehPengurus dengan masa jabatan terbatas sama denganmasa bakti pengurus.

2. Komite adalah Kelompok Kerja yang dibentuk olehPengurus untuk membantu tugas-tugas khusus organisasi yangbersifat permanen dengan masa jabatan sama dengan masabakti pengurus.

3. Badan Otonom adalah Badan Independen yangditetapkan oleh Ketua Umum setelah diputuskan oleh RapatMajelis Hidrografer untuk melaksanakan tugas tertentu.

4. Panitia Penyelenggara adalah Kelompok Kerja yangdibentuk oleh Pengurus untuk membantu tugas-tugas khususpenyelenggaraan suatu kegiatan yang bersifat sementaradengan masa jabatan selama kegiatan berlangsung.

7

BAB IV :RAPAT DAN KONGRES

Pasal 8Rapat-rapat

1. Rapat Pengurus sekurang-kurangnya diadakan setiaptiga bulan sekali

2. Rapat Umum Anggota

3. Rapat Majelis Hidrografer

Pasal 9Kongres

1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan denganpertimbangan :

a. Adanya hal-hal yang dapat mengakibatkanpenyimpangan azas, tujuan dan fungsi organisasi.b. Adanya hal-hal yang perlu mendapat tanggapanserius dari organisasi untuk kemajuan DewanHidrografi Indonesia.

2. Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas usul tertulisdari sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah tambah satu) darijumlah anggota yang mempunyai hak suara.

8

BAB V :KEUANGAN

Pasal 10Uang Pangkal dan Uang Iuran

1. Besarnya Uang Pangkal Uang Iuran Tahunan danpenggunaannya ditentukan oleh Kongres.

2. Jenis Sumber Dana lainnya ditentukan dalam Kongres.

BAB VI :LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 11

1. Dewan Hidrografi Indonesia mempunyai lambangberupa tali melingkar, kepulauan indonesia, gelombang laut,sextant, mistar palem, orbit satelit, yang mempunyai artikekompakan dan persatuan, konsistensi dewan hidrografidalam memetakan seluruh perairan indonesia, hidrograferIndonesia siap untuk bekerja dan berkarya dalam kondisiapapun, mendukung keselamatan bernavigasi, teliti dalampendataan, semangat dalam melangkah seiring dengankemajuan teknologi dan hirografer Indonesia selalu updateperkembangan teknologi masa kini.

2. Bendera Dewan Hidrografi Indonesia mempunyaiwarna latar biru berisi logo Dewan Hidrografi Indonesia.Perubahan Lambang dan Bendera Organisasi dapat diajukan

kepada Dewan Pengurus untuk diajukan dan diputuskan olehKongres.

3. Lambang atau Bendera Organisasi wajib digunakandalam setiap kegiatan organisasi.

9

BAB VII :PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Kongresdan diputuskan oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengahtambah satu) dari jumlah suara anggota yang sah yang hadirdalam Kongres.

BAB VIII :PENUTUP

Pasal 13

Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam AnggaranRumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan-peraturanorganisasi / keputusan-keputusan organisasi yang tidakbertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.

Jakarta, 09 Oktober 2019Ketua Umum

Dr. Ir. Harjo Susmoro, SH, MH.Laksamana Muda TNI

PUSTAKA ACUAN

ASEAN Economic Community Blueprint 2025. ISBN: 978-602-0980-59-1. Pages: 44+iv.

https:kbbi.kemendikbud.go.id, Kamus Besar BahasaIndonesia

https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_recognition_agreement

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996Tentang Perairan Indonesia; ABRI, Hasil Rapat PimpinanABRI Tahun 1987; Skep Menhankam Nomor B/858/M/I/1987tentang perubahan jumlah 17.508 pulau menjadi 17.504pulau.

International Hidrographic Bureau Monaco, hal 7 PublicationC13 1st Edition May 2005, Manual on hidrography.

IHO Publication M2 version 3.0.5 January 2016,The Need forNational Hydrographic Services.

Laksamana TNI Adi Supandi, S.E., M.A.P (Kepala Staf TNIAngkatan Laut) Senin 23 Mei 2016, 10.00 – 12.30, KuliahUmum di Fakultas Teknik Geodesi UGM Yogyakarta, “Surveidan Pemetaan untuk Ketahanaan Maritim”

Makmur Keliat, Ph.D Asra Virgianita, MA Shofwan Al BannaChoiruzzad, Ph.D Agus Catur Aryanto Putro, S.Sos 2013,Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi JasaAsean, Laporan Penelitian ASEAN Study Center UniversitasIndonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia

Republik Indonesia, Laporan Badan Informasi GeospasialMenghadiri 11th United Nations Conference on theStandardization of Geographical Names, New York, 8-17

August 2017, Item 9a of the provisional agenda, NationalStandardization: Field collection of names.

www.bnsp.go.id, Pembentukan LSP pihak ketiga

www.pushidrosal.id/, Maret 2017 Kapushidrosal: OrganisasiMasyarakat Hidrografi Indonesia Perlu Segera DibentukPushidrosal Maret 2017.

Hidrografi Bukan Hanya Sekedar Peta LautHidrografi adalah Kunci Gerbang Perekonomian dan Ujung

Tombak Pertahanan Laut Suatu Negara

(Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.)

Documents

DEWAN HIDROGRAFI INDONESIA (DHI) SEBAGAI WADAH …