UUJK Bahan Di Riau

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi

Tri Berkah(Kepala Subbagian Hukum, Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi)

Riau, 2013

1

PERAN STRATEGIS JAKON2JASA KONSTRUKSI (JAKON) MERUPAKAN TULANG PUNGGUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIPERLUKAN UNTUK :Mendukung pertumbuhan ekonomiMeningkatkan kesejahteraan masyarakatMeningkatkan kualitas lingkungan

32

Peraturan Perundangan JakonUU No. 18/1999 Tentang Jasa KonstruksiPP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana terakhir kali telah diubah oleh PP 92/2010 PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah oleh PP 59/2010PP No. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi3

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Outline UUJK

Azas UUJKKejujuran dan KeadilanManfaatKeserasianKeseimbanganKemandirianKeterbukaanKemitraanKeamanan dan Keselamatan

Tujuan UUJKMemberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas (hubungannya dengan usaha jasa konstruksi dan pembinaan)

Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hubungannya dengan pengikatan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, dan penyelesaian sengketa)

Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi (hubungannya dengan peran masyarakat)

Usaha Jasa Konstruksi

Pengikatan dan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Peran Masyarakat

Pembinaan

Penyelesaian Sengketa

PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KALI OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2010

Dinamika perkembangan Usaha Jasa konstruksi semakin cepat dan dinamis sehingga memerlukan pengaturan yang kompatibel sesuai dengan dinamikaPerkembangan inovasi pengadaan konstruksi semakin beragamPengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi serta peran masyarakat jasa konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan usaha jasa konstruksi;

Filosofi yang mendasari perubahan

Bidang usaha jasa konstruksi yang diatur dalam PP 28 belum kompatibel dengan pembidangan usaha yang berlaku di tingkat internasional.

Penyelenggaraan registrasi, klasifikasi, kualifikasi baik untuk tenaga kerja maupun badan usaha jasa konstruksi pada PP 28 belum/tidak mengacu pada ketentuan standar atau kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Pelaksanaan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi pada PP ini dilaksanakan oleh Asosiasi. Hal ini memicu munculnya pelbagai asosiasi yang memenuhi permintaan penerbitan sertifikat anggotanya tanpa mengindahkan aspek profesionalisme. Sehingga banyak muncul penyedia jasa yang tidak berkompeten dapat memiliki sertifikat.

Pada PP 28 ini, anggota atau pengurus lembaga dipilih secara independen oleh masyarakat jasa konstruksi. Ketentuan ini ditafsirkan secara tidak semestinya oleh asosiasi dan masyarakat jasa konstruksi lainnya sehingga dapat menimbulkan resiko terpilihnya pengurus Lembaga yang sebenarnya tidak tepat dan tidak Layak

Latar belakang perubahan

Kelembagaan.Tujuan: Memperkuat fungsi Lembaga dalam pelaksanaan 5 tugas yang diamanatkan UUJKKesekretariatan LembagaTujuan : Mendukung kegiatan lembaga, agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan. Pembidangan usahaTujuan: Agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar dan standar Internasional.Sistem sertifikasi Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas proses penilaian kemampuan/kompetensi penyedia jasa

Pokok-Pokok Perubahan PP 4 Tahun 2010

Kelembagaan Pengembangan Jasa konstruksiLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dinyatakan sebagai Lembaga sebagaimana dimaksud UU 18/1999Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi masing-masing beranggotakan wakil dari unsur:Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi persyaratanAsosiasi profesi jasa konstruksi yang memenuhi persyaratanPerguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi dan/atau pakar yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksiPemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat ProvinsiLembaga Tingkat Nasional berkedudukan di Ibu kota negara dan Lembaga Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi.Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh GubernurKetentuan tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi dan mekanisme kerja lembaga diatur oleh Menteri

Kesekretariatan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiPendanaan pelaksanaan tugas Lembaga:

pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga; kontribusi dari anggota Lembaga; bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan lembaga.

Dukungan kesekretariatan Lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis, dan keahlian

Pendanaan dari Pemerintah dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang jasa konstruksi.

Catatan:Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi tidak mendapatkan Lisensi, sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat NasionalLisensiSertifikasi dan Registrasi

Sertifikasi dan registrasiLembaga dalam melakukan tugas sertifikasi dibantu oleh suatu Unit Sertifikasi yang bersifat independen.Unit Sertifikasi Badan UsahaNasional menyelenggarakan fungsi:sertifikasi badan usaha dengan kualifkasi besar; danpenyetaraan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha asing.Provinsi menyelenggarakan fungsi sertifikasi:badan usaha dengan kualifikasi menengah dan kecil.Unit Sertifikasi Tenaga KerjaNasional menyelenggarakan fungsisertifikasi Tenaga Ahli Utama; danpenyetaraan klasifikasi dan kualifikasi Tenaga AsingProvinsi menyelenggarakan fungsi:sertifikasi Tenaga Ahli Madya dan Muda; dansertifikasi Tenaga Terampil. Unit Sertifikasi dapat menjalankan fungsi sertifikasinya setelah mendapat LISENSI dari Lembaga NasionalPemerintah menerbitkan norma penyelenggaraan registrasi untuk dilaksanakan Lembaga

Catatan : Pengaturan sub klasifikasi dan kualifikasi badan usaha diatur dengan Peraturan MenteriCPC : Central Product Classification.Standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh PBB.Digunakan untuk korespondensi dalam perundingan internasional(WTO, ASEAN, APEC)

a. PELAKSANA KONSTRUKSIKLASIFIKASIArsitekturSipilMekanikalElektrikalTata LingkunganKLASIFIKASIReferensi (Diatur dgn Permenpu)Bangunan GedungCPC 511pre-erection work at construction sitesCPC 511construction work for buildingsCPC 511assembly and erection of prefabricated constructionCPC 511assembly and erection of prefabricated constructionSipilCPC 513construction work for civil eng.5131for highways5132for bridges5133for waterways5134for long distance pipelinesMekanikal /ElektrikalCPC 515special trade construction workCPC 516installation workPP 28/2000PP 4/2000Pembidangan Usaha Jasa Konstruksi

Catatan: Pengaturan sub klasifikasi dan kualifikasi usaha perencana dan pengawas konstruksi diatur dengan Peraturan MenteriCPC : Central Product Classification.Standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh PBB.Digunakan untuk korespondensi dalam perundingan internasional (WTO, ASEAN, APEC)Klas. PerencanaanArsitekturSipilMekanikalElektrikalTata LingkLayanan Jasa Survai (Perlem 12a/2008)Layanan Jasa Analisis & Eng Lainnya (Perlem 12a/2008)KLASIFIKASIReferensi (Diatur dgn Permenpu)ArsitekturCPC 8671 Architectural ServicesRekayasaCPC 8672Engineering ServicesPenataan RuangCPC 86741Urban Planning ServicesJasa Konsultansi LainnyaCPC 86729Other Engineering ServicesPP 28/2000PP 4/2010Klas. PengawasanArsitekturSipilMekanikalElektrikalTata LingkLayanan Jasa Inspeksi TeknisLayanan Jasa Manajemen ProyekLayanan Jasa Enjiniring Terpadub. PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSIPembidangan Usaha Jasa Konstruksi

PP no 28 tahun 2000PP no 04 tahun 2010Perubahan PertamaPerubahan KeduaPeraturan Pemerintah Nomor 28 Beserta Perubahannya

PERATURAN PEMERINTAH NO 59 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Outline PP 29/2000 jo PP 59/2010

ARAH PERUBAHANDiperlukan penyesuaian dengan adanya UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Diperlukan pengaturan yang jelas dalam hal terjadinya pembatalan proses pemilihan penyedia barang/jasa.Pasal-pasal yang diubah adalah : Pasal 1 ayat (1) dan (2)Pasal 4 ayat (2) dan (3)Pasal 6 Menyisipkan ayat (2a) diantara ayat (2) dan (3)Pasal 7 ayat (3)Pasal 8 ayat (3)Pasal 9 ayat (2) dan (3)Pasal 10 ayat (2) dan (3)Pasal 11 ayat (3)Pasal 12 ayat (1) dan (3)Pasal 13 ayat (3) dan (4)Pasal 15 huruf k

2626

PERBANDINGAN ANTARA PP 29 TAHUN 2000 DENGAN PP 59 TAHUN 2010

NoPP 29/2000PP 59/2010BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak. 2.Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 2. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diyakini jumlah penyedia jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus prakualifikasi, yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak.2727


NoPP 29/2000PP 59/2010KetBagian KeduaPerencana Konstruksi dan Pengawas KonstruksiPasal 4Bagian KeduaPerencana Konstruksi dan Pengawas KonstruksiPasal 4(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat : a. diumumkan secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat: a. diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak; (3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :a. pengumuman;pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;penjelasan;pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;pengumuman calon pemenang;masa sanggah; dani. penetapan pemenang.(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan: a. pengumuman;pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;penjelasan;pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;pengumuman calon pemenang;masa sanggah; dani. penetapan pemenang.2828


NoPP 29/2000PP 59/2010KetPasal 6Pasal 6(2a) Kriteria penetapan daftar pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: 1). pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis; dan 2). kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki. Menyisipkan ayat (2a) diantara ayat (2) dan (3)Pasal 7Pasal 7(3) Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; danpenetapan pemenang.(3) Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan : undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; danpenetapan pemenang.Pasal 8Pasal 8(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;negosiasi; danpenetapan pemenang.(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;negosiasi; danpenetapan pemenang.2929


NoPP 29/2000PP 59/2010KetPasal 9Pasal 9Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman;Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :a. diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak;(3) Tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tediri dari :Pengumuman;pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;pengumuman calon pemenang;masa sanggah; danpenetapan pemenang.(3) Tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan :Pengumuman;pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;pengumuman calon pemenang;masa sanggah; danpenetapan pemenang.

Pasal 10Pasal 10(2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :a. diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi;(2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak;3030


NoPP 29/2000PP 59/2010KetPasal 10Pasal 10(3) Tata cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:pengumuman untuk prakualifikasi;pemasukan dokumen prakualifikasi;evaluasi prakualifikasi;undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;pengumuman calon pemenang;masa sanggah; danpenetapan pemenang.(3) Tata cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:pengumuman untuk prakualifikasi;pemasukan dokumen prakualifikasi;evaluasi prakualifikasi;undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;pengumuman calon pemenang;masa sanggah; danpenetapan pemenang.Pasal 11Pasal 11(3) Tata cara pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;dapat dilakukan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; danpenetapan pemenang.(3) Tata cara pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan :undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;dapat dilakukan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; danpenetapan pemenang.3131


NoPP 29/2000PP 59/2010KetPasal 12Pasal 12Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk : keadaan tertentu, yaitu : 4.) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : e.) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk : keadaan tertentu, yaitu : 4.) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : 5.) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau (3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;negosiasi; danpenetapan penyedia jasa.(3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan sebagai berikut: :undangan;penjelasan;pemasukan penawaran;negosiasi; danpenetapan penyedia jasa.

Pasal 13Pasal 13(3) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat :a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;(3) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat: a. diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak;3232


NoPP 29/2000PP 59/2010KetPasal 13Pasal 13(4) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : pengumuman prakualifikasipemasukan dokumen prakualifikasi;evaluasi prakualifikasi;undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelanganpengumuman calon pemenang;masa sanggah; danpenetapan pemenang.(4) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:pengumuman prakualifikasipemasukan dokumen prakualifikasi;evaluasi prakualifikasi;undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelanganpengumuman calon pemenang;masa sanggah; danpenetapan pemenang.

Pasal 15Pasal 15k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa; dan k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

3333

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bentuk dan Sasaran Pembinaan Jasa KonstruksiBentuk Pembinaan:a. Pengaturan;b. Pemberdayaan;c. Pengawasan.Sasaran Pembinaan Jasa Konstruksi Penyedia jasa; Pengguna jasa; Masyarakat. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun dapat di dekonsentrasikan atau ditugas-pembantuankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga dapat dilakukan bersama-sama dengan LembagaPembiayaan:yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau dekon/tugas pembantuan APBNyang merupakan pelaksanaan tugas otonomi daerah APBDyang dilakukan oleh Lembaga akan diatur oleh Lembaga yang bersangkutan

Bentuk Pembinaan Jasa KonstruksiPengaturanPemberdayaanPengawasanMenetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksiMenerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkaitMenetapkan kebijakan:

Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi;Pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis;Dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan, dan akses dalam memperoleh pendanaan;Dukungan lembaga pertanggungan untuk memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan resikoPeningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi

Dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai:Persyaratan perizinan;Ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksiKetentuan keselamatan dan kesehatan kerjaKetentuan keselamatan umumKetentuan ketenagakerjaanKetentuan lingkunganKetentuan tata ruangKetentuan tata bangunanKetentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi

Penyedia JasaPengguna JasaMasyarakatMeningkatkanpemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibanMenumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksiMenumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatanTujuan Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah Pengembangan Sektor Konstruksi Indonesia Sektor Konstruksi dikembangkan dengan prinsip sustainable developmentPengembangan sektor konstruksi dilakukan dengan profesional, efisien dan berdaya saing di pasar nasional maupun internasional Sektor Konstruksi didorong dengan maksud penyediaan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi nasional

3838

TANTANGAN GLOBAL KONSTRUKSI INDONESIAMeluasnya intervensi pasar secara globalRegulasi dan kebijakan yang terkadang belum mampu melingkupi kebutuhan penguatan sektor konstruksi dalam pembangunan infrastrukturIsu terkait dengan ketenagakerjaan, modal investasi, dan lainnyaPersaingan dengan negara-negara ASEAN, Asia, dan dunia yang semakin kompetitif39

SPM Bidang Jasa KonstruksiTercapai Tahun 20141. Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi : Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi: Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mengamanatkan 2 standar minimal di bidang jasa konstruksi, antara lain :

Terima Kasih

Documents

UUJK Bahan Di Riau