UTANG PEMERINTAH: BAGAIMANA MENGELOLA AGAR … SBN/PKN STAN... · Utang untuk belanja produktif ... listrik dan energi, komunikasi serta perumahan rakyat merupakan sektor-sektor prioritas

UTANG PEMERINTAH: BAGAIMANA MENGELOLA

AGAR BERMANFAAT BAGI BANGSA

Desember 2017

disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan R.I

OUTLINE

I. Tantangan Pembangunan Indonesia Tujuan Pembangunan

Kualitas SDM Indonesia RelatifRendah

Terdapat Gap Infrastruktur

Perlu Sinergi Kebijakan

II. Kebijakan Fiskal, APBN dantantangannya Arah dan strategi kebijakan fiscal

Tantangan Pengelolaan APBN

III. Mengapa kita berutang

IV. Pemanfaatan Utang Utang untuk belanja produktif

V. Pengelolaan Utang Pemerintah Capaian pengelolaan utang Pemerintah

Perkembangan outstanding utang dankepemilikan SBN

VI. Strategi Pengelolaan Utang Siklus Pengelolaan Utang

Strategi Pengelolaan Utang

Predikat Layak Investasi

VII. Kesimpulan

2

3

Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)

Pembangunan dan PreservasiJalan

Pembangunan jalur KA

Pembangunan bandara udara baru

Pembangunan LRT (lanjutan)Penyediaan danPeningkatan kualitasPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah

865 km• Pembangunan Jalan Baru

25 km• Pembangunan jalan tol8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)

23 km’sp

13.405 unit• Pembangunan Rusun

180,0 ribuunit

• Bantuan Stimulan(peningkatan/pembangunan)

• Pembangunan JembatanInformasi danTelekomunikasi

• Pembangunan BTS di daerahblankspot, terutama daerah 3T

• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi

380 lokasi

8.695 m

Kemen

PUPERA

107.4Kemenhub

48.2

Investasi

Pemerintah

(PMN &

LMAN)

41.5

Lainnya

179.7

Alokasi Belanja Infra 2018

(Total Rp 410.7 Tn)

Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan

Total kebutuhan2015-2019

Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%

BUMN 22,2%APBN + APBD 41,3%

Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah

Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan

620 km’sp

BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAHuntuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia

terhadap penyediaan infrastruktur

TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA

3

4

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA

SAING

MENGURANGI KETIMPANGAN

MENGENTASKANKEMISKINAN

MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR(Ekonomi & Pembangunan Inklusif)

Fundamental Ekonomi Harus Terjaga Kebijakan Harus Mendukung

4

5

0.360

0.350

0.370 0.380

0.4100.410

0.413

0.406

0.408

0.394

0.393

2007 2009 2011 2013 2015 2017

GINI Ratio Poverty Rate (%) Unemployment Rate (%)

9.8

8.5 8.17.4 7.0

6.4 5.9 5.7 5.8 5.6

5.5

2007 2009 2011 2013 2015 2017

16.615.4

14.213.3

12.5 1211.4 11.3 11.2 10.7

10.64

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Tantangan- Perubahan ekonomi struktur

lapangan kerja- Skill mismatch- 4th Industrial Revolution

(automasi, artifical intelligence)

Tantangan- Akses pangan, kesehatan, dan

pendidikan bagi orang miskin- Perubahan iklim harga

pangan

Tantangan- Disparitas akses permodalan- Kondisi geografis

Target Gini ratio 2018

0,38Target Kemiskinan 2018

9,5% - 10%

Target pengangguran 2018

5,0%-5,3%IPM : 71,5

MESKIPUN FUNDAMENTAL EKONOMI BAIK, TANTANGAN PEMBANGUNAN MASIH TINGGI

5

0.77 0.76 0.74 0.74

0.69

Turkey Meksiko Thailand China Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia

75.50 77.00

74.60 76.00

69.10


Angka Harapan Hidup

14.60

13.30 13.60 13.50

12.90


Angka Harapan Lama Sekolah

PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (2015)…bonus demografi belum dimanfaatkan optimal

KondisiterkiniIndonesia VS negarapeers 34%

66%

PendudukIndonesia

Tahun 2016 berdasarkan

kelompok usia

16 - 63 Tahun

<15 & >64 Tahun

66% atau 170 juta jiwa penduduk Indonesia masuk dalamkategori usia produktif

6

7

556

538

532

525

523

518

516

509

496

493

425

421

416

403

401

360.00420.00480.00540.00600.00

Singapore

Japan

Chinese Taipei

Vietnam

Hong Kong…

B-S-J-G (China)

Korea

United…

United States

OECD average

Turkey

Thailand

Mexico

Indonesia

Brazil

Programme for International Student Assessment Scoresumber : OECD

“the performance of Indonesian students (girls and boys) in science, mathematics and reading is one of the lowest among PISA-participating countries with an average ranking of 62 out of 69 countries”

Science Reading Mathematics

PISA SCORE INDONESIA 2015

564

532

542

495

548

531

524

492

470

490

420

415

408

386

377

360.00420.00480.00540.00600.00

SingaporeJapan

Chinese…Vietnam

Hong Kong…B-S-J-G…

KoreaUnited…

United StatesOECD…

TurkeyThailand

MexicoIndonesia

Brazil

535

516

497

487

527

494

517

498

497

493

428

409

423

397

407

360.00420.00480.00540.00600.00

TANTANGAN PEMBANGUNAN: Kualitas SDM

7

TANTANGAN PEMBANGUNAN: Kualitas SDM... jumlah lulusan S3 di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan Negara lain…

8

TANTANGAN INFRASTRUKTUR GAP... diperlukan usaha pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur

Brazil

Rusia

India

China

Indonesia

Philippines

Malaysia

Thailand

Vietnam

2

2.5

3

3.5

4

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Infr

astr

uctu

re In

dex

GDP per capita

•gap penyediaan infrastruktur

Indeks rata-rata

….penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara, sehingga perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi….

9

AKIBAT INFRASTRUKTUR GAP…ongkos kirim container ke Hamburg (berjarak hampir 12.000 km) lebih murah daripada

ongkos pengiriman ke Padang (berjarak hanya 1.000 km)…

(Source : Domestic Logistic Company) : jarak dari Jakarta

: biaya/ongkos

10

KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2019

BUMN (22.23%)

KPBU (36.52%)

Skemapembiayaanalternatif

APBN/APBD-termasukpinjaman

(41.25%)

Source : Bappenas, 2015

• Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakansalah satu skema pendanaan alternatif yang diharapkan dapatmenyediakan layanan infrastruktur dengan lebih efisien danterukur

• Sesuai dengan nawacita dan arah pembangunan nasional, sektorperhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta perumahanrakyat merupakan sektor-sektor prioritas.

InfrastrukturDasar

Pem.Pusat & Daerah

BUMN SwastaTotal IDR

Triliun

Konektivitas 1003 379,2 445 1827,2

Kelistrikan 124,3 596,5 786,5 1507,3

Komunikasi, Air dan Perumahan 851,3 90,5 519,9 1461,7

Total 1978,6 1066,2 1751,4 4796,2

Investasi

Infrastruktur

Prioritas

IDR 4.796,2 Triliun

…diperlukan terobosan baru dalam menciptakan alternative sumber pembiayaan..

11

12

Jika prasyarat tidak terpenuhi, demographic dividend dapat berubah menjadi demographic burden

Pote

nsi

Pras

yara

t

POTENSI INDONESIA di 2045

• Penduduk 309 juta jiwa• Usia produktif 52%• 75% tinggal di kota• 80% kelas menengah

• Ekonomi ke-5 terbesar di dunia• Pendapatan per kapita US$29.300• Struktur ekonomi bergeser pada sektor

bernilai tambah tinggi• 73% kue ekonomi di sektor jasa

DEMOGRAFI EKONOMI

Kesiapan teknologi

Kualitas SDM Sumber Daya Ekonomi & Keuangan (APBN)

Kesiapan infrastruktur

Tata ruang wilayah

Kelembagaan Pemerintah

INVESTASI SEDARI DINI!kunci

SEGALA TANTANGAN HARUS SEGERA DIATASI AGAR INDONESIA DAPAT MENCAPAI POTENSI PEMBANGUNAN SECARA OPTIMAL

12

13

PEMBANGUNAN EKONOMI

INKLUSIF

FISKAL/APBN

MONETER

SEKTORRIIL

APBN yang produktifPendapatan NegaraBelanja NegaraPembiayaan/Utang

Stabilitas Harga(Inflasi)Stabilitas Nilai TukarUang beredarSuku bunga

Iklim InvestasiDaya Beli

KetenagakerjaanPerdagangan

Industri

Hukum danKeamanan

Politik

Global/Eksternal

PERLU ADA SINERGI KEBIJAKAN DI SEMUA SEKTOR UNTUK MENGATASI TANTANGAN PEMBANGUNAN

13

14








23 km’sp


180,0 ribuunit





380 lokasi

8.695 m

Kemen

PUPERA

107.4Kemenhub

48.2

Investasi

Pemerintah

(PMN &

LMAN)

41.5

Lainnya

179.7


(Total Rp 410.7 Tn)



Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%




620 km’sp



KEBIJAKAN FISKAL, APBN DAN TANTANGANNYA

14

15

Pertumbuhan Ekonomi

Menciptakan kesempatan kerja

Mengentaskan kemiskinan

Mengurangi Kesenjangan

Kesejahteraan Masyarakatadil dan makmur

SASARAN

APBNINSTRUMEN

PENDAPATAN• Pajak (sumber penerimaan, redistribusi dan insentif)

• Bea Cukai (penerimaan, pengendalian konsumsi, investasi perdagangan)

• PNBP (peneriman, pengendalian lingkungan dan SDA, kinerja BUMN)

• HibahBELANJA• Pemerintah Pusat (produktivitas, investasi, konsumsi)

KL Non KL

• Transfer ke Daerah (pemerataan, pemberdayaan daerah)

• Dana Desa (pemberdayaan desa)

DEFISIT/SURPLUSPEMBIAYAAN• Utang (SBN, pinjaman LN)• Investasi (a.l infrastruktur)

APBN ADALAH INSTRUMEN UNTUK MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN, KESEJAHTERAAN & PEMERATAAN

15

16

• OptimalisasiPendapatan

• Quality of spending• Sustainable Financing

• Fungsi Alokasi• Fungsi

Stabilisasi• Fungsi

Distribusi

• Aspek Ekonomi• Aspek Sosial• Aspek

Lingkungan• Inklusif

APBN sehat & berkelanjutan1

Penguatan 3 FungsiPokok Kebijakan

Fiskal2 Sustainable

Development3 Welfare4

• Pertumbuhanekonomi

• Pengurangano Penganggurano Kemiskinano Kesenjangan

Teknokrat Politis Administratif

• Efisiensi vs partisipasi,• Akurasi informasi dan

teknikTantangan

• Akomodasi prosespolitik

• Governance• Capaian sasaran

• Kecepatan vsgovernance

• Transparansi & akuntabilitas Tantangan

Sinergi Proses Penyusunan APBN

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKALMenstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan

16

17

PenerimaanProyeksi & Estimasi

Membuat estimasipenerimaan yang akuratdan kredibel

Peningkatan kapasitasmengumpulkan penerimaannegara

Rasio penerimaan perpajakan masih rendah

BelanjaKomitmen

Membuat keputusan belanja yang strategis

Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan

Memerangi inefisensi dan korupsi

PembiayaanSustainability

Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan

Memprioritaskan belanja produktif dan mendukung pembangunan

Mendukung keuangan inklusifDiimbangi dengan stabilitas sistem keuangan

REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUKALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE

Menjaga disiplin fiskal (tingkat defisit & utang)

TANTANGAN PENGELOLAAN APBNDalam menciptakan APBN yang kredibel

17

1818

ALASAN MENGAPA BERUTANG

MENGAPA PERLU BERUTANG?Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat (tanpa

penundaan)

Menjaga momentum & menghindari

Opportunity Loss

Memberikan legacy (warisan) yang baik untuk

generasi selanjutnya

Menjaga dan mempercepatpertumbuhan ekonomi

Mengembangkan pasarkeuangan

• Beberapa kebutuhanbelanja tidak bisa ditunda,

misalnya penyediaanfasilitas kesehatan danketahanan pangan

• Penundaan hanya akanmengakibatkanbiaya/kerugian yang lebihbesar di masa datang

• Beberapa belanja saat inidiperlukan/dinikmati oleh generasimendatang

misalnya belanja pendidikandan infrastruktur

• Golden rule: Utang untuk investasi dapat memenuhi keadilan antar generasi karena akan mewariskan aset bagi generasi mendatang

• Legacy yang baik muncul apabilautang digunakan untuk membiayaihal-hal yang produktif

• Tanpa utang ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh pada level saatini

• Study BKF: jika rasio utang terhadap PDB ditahan pada level 23% maka rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2016 akan berada di bawah 5%. Mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada level 23% berarti menghilangkan kesempatan penciptaan lapangan kerja 150-200 ribu orang dalam kurun waktu 2013-2016

•Menyediakan benchmark bagi industri keuangan

•Menyediakan alternatifinvestasi bagimasyarakat

•Membantu BI dalamkegiatan operasi moneter

PENGADAAN UTANG DILAKUKAN SECARA PRUDENT, TERUKUR DAN SUSTAIN

Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 mengaturbahwa

• Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto

• Jumlah utang dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto

PERKEMBANGAN DEFICIT DAN JUMLAH UTANG

Defisit APBN Rasio Utang

-46.8

-153.3

-211.6-226.6 -298.4

-308.3

-362.8

-325.9

-0.68

-1.07

-1.78

-2.21 -2.14

-2.58

-2.35

-2.66

-2.19

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

defisit APBN %thd PDB

1681 1808 1977.7 2375.5 2608.8 3165.1 3515 3852

30

2623

24.9 24.7

27.4

28.328.1

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utang % thd PDB

Realisasi deficit dan utang masih di bawah amanat Undang Undang..

22

259.7

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

OUTSTANDING UTANG INDONESIA 2016

Outstanding utang Indonesia masih lebih rendah dari Negara-Negara lain

Jumlah outstanding utang paling tinggi adalah Amerika Serikat yang mencapai USD19,934.1 miliar dan Jepang sebesar USD11,813.8miliar

(equivalent USD MILIAR)

23

Sumber: World Economic Outlook – IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah

INDONESIA: DEFISIT KECIL, PERTUMBUHAN TINGGI..tambahan utang lebih sedikit, namun manfaat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding Negara G-20..

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir

Pertumbuhan PDB

Defisit fiskal

1.2

9.0

5.64.8

2.22.7

2.1

-0.6

7.4

2.2 2.11.1

0.51.3

-0.7 -1.1-1.6

-2.1-2.7 -2.8 -3.1 -3.1 -3.5 -3.3

-4.3

-6.2 -6.4 -6.7-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Ger

man

y

Chi

na

Indo

nesi

a

Turk

ey

Arg

entin

a

Aus

tralia

Sout

h A

fric

a

Italy

Indi

a

Mex

ico

Braz

il

Uni

ted

Kin

gdom

Japa

n

Uni

ted

Stat

es

24

25








23 km’sp


180,0 ribuunit





380 lokasi

8.695 m

Kemen

PUPERA

107.4Kemenhub

48.2

Investasi

Pemerintah

(PMN &

LMAN)

41.5

Lainnya

179.7


(Total Rp 410.7 Tn)



Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%




620 km’sp



PEMANFAATAN UTANG

25

PEMANFAATAN UTANG untuk Sektor Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan Dana Desa

1. Realisasi belanja infrastrukturtumbuh signifikan terutama mulaitahun 2015.

2. Pemerintah juga memanfaatkan utang untuk pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan yang masing-masing tetap dijaga 20 persen dan 5 persen terhadap APBN.

3. Peningkatan utang memungkinkan Pemerintah untuk menambah alokasi belanja DAK Fisik dan Dana Desa serta Perlindungan Sosial.

Perkembangan Pembiayaan Utang (neto), Anggaran Infrastruktur, Pendidikan,Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan Dana Desa

Sumber: Kementerian Keuangan

255.7

380.9 403.0 384.7

154.7

256.1 269.1

387.7

353.4

390.1 370.4

416.1

59.7 65.9 92.3

104.1

13.1 20.1

121.8

157.7

31.9

75.7 121.9

118.3

-

150.0

300.0

450.0

2014 2015 2016 2017

triliun Rp

Pembiayaan Utang (Neto) Infrastruktur Pendidikan

Kesehatan Perlindungan Sosial DAK Fisik dan Dana Desa

Dalam periode 2014-2017 pembiayaan utang (neto) meningkat sejalan dengan kebijakan ekspansif Pemerintah dalampembangunan program prioritas terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terutama mulai tahun2015.

26

UTANG UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 2012-2017...dalam periode 2015-2017, belanja Pemerintah untuk lebih agresif terutama untuk infrastruktur,

perlindungan sosial, dan DAK Fisik dan Dana Desa

Kumulatif dalam Periode

∑ Tambahan Utang

∑ Infrastruktur

∑ Pendidikan

∑ Kesehatan

∑ Perlindungan Sosial

∑ DAK Fisik & Dana Desa 315.9

299.6

262.3

1,176.6

912.9

1,166.0

- 500.0 1,000.0 1,500.0

2015-2017 [2]

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan

(triliun rupiah)

Tambahan utang dan pertumbuhan PDB(triliun rupiah)

1,251

968

784 930

1,020 975 866

1,310

(0)16

34

82

34

125

25

(18) (40) (20) - 20 40 60 80 100 120 140

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

∆ PDB Tambahan Utang [RHS]

Rasio [2] : [1]

88.6

35.3

145.9

983.2

456.1

609.5

- 500.0 1,000.0 1,500.0

2012-2014 [1]

191%

200%

120%

180%

849%

357%

27

BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS SEKTOR INFRASTRUKTUR (2015 – 2016)

Rekonstruksi, Pelebaran, Pembangunan, (tidaktermasuk jalan tol)

Jalan (km)

2015 : 4.4552016 : 2.528

Bandara

Pembangunan baru, beberapa dalam proses

Bendungan

Pembangunan baru, beberapa dalam proses

2015 : 292016 : 37

Jalur Kereta Api (km’sp)

Pembangunan baru (target hingga 2019 = 3.258 km’sp, tidak termasuk LRT Sumsel danJabodebek)

2015 : 852016 : 114,6

2015 : 99,22016 : 111,3

Pembangunan Rusun, RumahKhusus, dan Rumah Swadayaserta peningkatan kualitasRumah Swadaya

Perumahan (ribu unit)

2015 : 22016 : 2

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan28

BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS SEKTOR PENDIDIKAN (2015 – 2016)

Kartu Indonesia Pintar (juta siswa) Beasiswa Bidikmisi (ribu siswa)

BOS (juta siswa)Ruang kelas (ribu kelas)

(Kemenag)(Pembangunan baru dan rehab(Kemenag dan Kemendikbud)

(Kemenag dan Kemendikbud) (Kemenag dan Kemenristekdikti)

2015 : 274,5

2016 : 324

2015 : 7,9

2016 : 8,0

2015 : 20,5

2016 : 20,7

2015 : 21,6

2016 : 28,4

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan29

BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS SEKTOR KESEHATAN (2015 – 2016)

Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa

Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) pada anak bawah dua tahun

2015 : 86,4 juta

2016 : 91,1 juta

2015 : 29,0 %

2016 : 26,1 %

Persentase ketersediaan obat danvaksin di Puskesmas

Imunisasi Dasar Lengkap AnakUsia 0-11 bulan (juta bayi)

2015 : 3,4

2016 : 4

2015 : 77 %2016 : 81,5 %

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan 30

Irigasi & Pertanian

• Baru: 5.000 Ha

• Rehab: 755.200 Ha• 10.000 unit embung

• Rehab kelas: 27.140 unit

• Ruang Kelas Baru: 3.590 unit

Pendidikan Jalan

Kondisi Mantap:Provinsi: 71,75%Kab/Kota: 60,76%

• Rumah Sakit: 453 unit• Puskesmas : 5.059 unit

Kesehatan

Air Minum

49.000 rumahUtk masyarakat miskin

Perumahan

• 448 Sambungan Air Minumbagi 716.352 rumah tangga.

• Akses air minum layak bagi688.436 rumah tangga

• 169.500 Sambungan RT• 1.026 unit IPAL Usaha Skala Kecil• 348.000 unit tangki septik individu• TPS 3R sebanyak 700 unit.

Sanitasi

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA …untuk mendukung pembangunan infrastruktur Daerah antara lain melalui DAK Fisik..

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan 31

Sumber: BPS

LAPANGAN KERJA DALAM KURUN 2013-2016

112.76

114.63 114.82

118.415.56

5.02 4.78 5.02

0.35 0.370.04

0.72

0

1

2

3

4

5

6

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan Ekonomi Mampu Menciptakan Lapangan Kerja

Bekerja (Juta org) Pert. Ekonomi (%)

Lap. Kerja per 1% Growth (Juta)

7.41 7.24 7.56 7.03

6.17

5.94

6.18

5.61

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6

6.1

6.2

6.3

6.7

6.8

6.9

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

2013 2014 2015 2016

Jumlah dan Tingkat Pengangguran

Penganggur (Juta org) TPT (%)

• Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta orang menjadi 118,41 juta orang selamakurun 2013-2016

• Lapangan kerja juga mengalami tren peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016


32

Mass Rapid Transit Jakarta

Pembangunan MRT Jakarta dibiayai melalui pinjaman luar negeri JICA (Phase I) sebesar JPY125.2miliar

Kapasitas angkut 412 ribu penumpang/hari, 148 juta/tahun

48 ribu lapangan kerja baru pada masa konstruksi

Waktu tempuh Lebak Bulus - Bundaran HI turun menjadi 30 menit

Sumber: jakartamrt

Kapasitas air 1,7 miliar m3 volume per tahun

90.000 hektar jaringan irigasi dan air baku 3.000 liter per detik

Listrik 110 MW

Pengamanan banjir 14.000 hektar

Pembangunan Waduk Jatigede dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari China sebesarUSD332,6juta

Waduk Jatigede

PEMANFAATAN PINJAMAN PROYEK…pinjaman diarahkan untuk membiayai proyek yang secara langsung dinikmati masyarakat..

33

PEMANFAATAN SBSN PROJECT FINANCING…pemanfaatan SBSN diarahkan untuk membiayai proyek sesuai prinsip syariah...

Pembangunan Jalur KA (Double Track) Cirebon – Kroya

Meningkatkan kapasitas lintas keretaapi per hari

Upaya mewujudkan roadmap to zero accident

Memperlancar persilangan kereta apidari dan ke Jakarta

Meningkatkan perekonomian dankesejahteraan rakyat melaluipenyediaan infrastruktur transportasi

!

Sumber: Kemenhub

dibiayai melalui SBSN pembiayaan proyeksebesar Rp.800miliar.

34

PEMANFAATAN UTANG

35

36








23 km’sp


180,0 ribuunit





380 lokasi

8.695 m

Kemen

PUPERA

107.4Kemenhub

48.2

Investasi

Pemerintah

(PMN &

LMAN)

41.5

Lainnya

179.7


(Total Rp 410.7 Tn)



Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%




620 km’sp



PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

36

Sumber: World Economic Outlook – IMF, April 2017, diolah

Rasio Utang per Kapita dan PDB per Kapita, 2016

Japan US UK Germany Brazil Argenti

na Mexico China Turkey S Africa Thailand Russia India Indones

iaPhilippi

nesUtang per Kapita (US$) 93,095 61,658 35,745 28,346 6,841 6,409 4,963 3,751 3,122 2,658 2,460 1,523 1,200 1,004 984PDB per Kapita (US$) 38,917 57,436 40,096 41,902 8,727 12,503 8,555 8,113 10,743 5,261 5,899 8,929 1,723 3,604 2,924

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

UTANG PUBLIK INDONESIA SALAH SATU YANG PALING RENDAH… menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiscal..

37

INSTRUMEN PINJAMAN DALAM RUPIAH (2017)

237 451 437 581 611 568 582 645 653 609 652 853 754 779 816 880 1.112 1.131 1.410 1.496

-100

502 652 661 655 649 653 659 693 737

784 836 903 993 1.098 1.264 1.478

1.755 2.019

(500)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Trili

un

KOMPOSISI UTANG

Valas Rupiah

PEMILIK SBN RUPIAH TRADABLE (2017)

Sumber: Kementerian Keuangan (Okt 2017)

KOMPOSISI PINJAMAN

38%

62%

Non Resident

Domestik (antara lain: Bank, Reksadana, Asuransi, dll.)

89.7%

10.1%0.2%

SBN Tradable

SBN non Tradable

Pinjaman DalamNegeri

PERKEMBANGAN OUTSTANDING DAN KEPEMILIKAN UTANG... 62 % Utang Pemerintah Kepada Investor Dalam Negeri….

38

BERAPA UTANG YANG HARUS DITANGGUNG OLEH SETIAP WARGA NEGARA?

Sumber: howmuch.net

Indonesia $1K

Apakah setiap warga negarasecara langsung menanggungutang tersebut?

Jawabannya TIDAK

Produktifitas suatu negaralahyang akan menjadi JAMINAN

39

UTANG PEMERINTAH TERBESAR DI DUNIA DISUMBANG OLEH NEGARA-NEGARA MAJU

…dibandingkan negara lain porsi utang Indonesia sangat kecil..

Indonesia memilikishare sebesar 0.4%

Utang baru hanya diberikan oleh PemberiPinjaman jika MEREKA percaya bahwaPenerima Utang mampu Membayar,

Mengapa Pemberi Pinjaman PERCAYA kepada INDONESIA? Ada yang Bisamemberi Jawaban?

40

41








23 km’sp


180,0 ribuunit





380 lokasi

8.695 m

Kemen

PUPERA

107.4Kemenhub

48.2

Investasi

Pemerintah

(PMN &

LMAN)

41.5

Lainnya

179.7


(Total Rp 410.7 Tn)



Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%




620 km’sp



STRATEGI PENGELOLAAN UTANG

41

SIKLUS PENGELOLAAN UTANG…Pengelolaan utang yang prudent mendukung kesinambungan fiskal


StrategiUtang

JangkaMenengah

Monitoring Kinerja Risiko &

Portofolio Utang

APBN (Pembiayaan

Utang)

StrategiTahunan

• Kebijakan umum pengelolaanutang

• Target portofolio jangkamenengah

• Jangka waktu 5 tahun, dapatditinjau kembali setiap tahun

• Target pembiayaan tahunan(defisit, refinancing, dll)

• Pedoman untuk eksekusipengelolaan utang untuktahun ybs.

Target portofolio tahunan(komposisi, strukturinstrumen, target indikator)

• Dilakukan secara triwulanan berdasarkan target dalam Strategi Tahunan

• Input untuk Strategi berikutnya (jangka menengah dan tahunan)

Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjaukembali di tengah tahun berdasarkanpenyesuaian target APBN danperkembangan kondisi pasar

Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisi selama siklus APBN

Medium Term Budget Framework(Kerangka Anggaran Jangka

Menengah)

Medium Term Fiscal Framework(Kerangka Fiskal Jangka

Menengah)

42

STRATEGI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN APBN..upaya untuk menciptakan pengelolaan utang yang transparan, akuntabel dan kredibel…

2. Mendukungpengemba-ngan pasarkeuangan

3. Meningkatkantransparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

kebijakanpembiayaan

1. Memenuhipembiayaanpada tingkatbiaya danrisiko yang

optimal

Tujuan Umum

• Memperhatikan timing dan menyesuaikankebutuhan kas

• Tergantung hasil lelang• Kondisi pasar

• Pengadaanpinjamankegiatan;• Penerbitan sukuk

berbasis proyek

Langsung:• Penerusan Pinjaman

Tidak Langsung:• Penjaminan

Pemerintah• Cadangan risiko

fiskal• Investasi Pemerintah

dan/atau PMN

• Shortening duration

• Optimalisasipinjaman tunai

• Refinancing;• Reprofiling (melalui

penerbitan, switching and buyback)

Strategi Pengelolaan

Utang

Menjaga rasio

Utang/PDB dibawah threshold

Mengelola portofolio

utang pemerintah

Mendorong pemanfaatan utang untuk

kegiatan produktif

Mengelola arus kas negara

Mendorongupaya

pendalamanpasar

domestik danperluasan

basis investor

Membiayaipengeluaranpembiayaan


43

EXERCISE TARGET INDIKATOR RISIKO DALAM 4 TAHUN KE DEPAN (2018-2021)

Porsi Utang Valas (%) Porsi Tingkat Bunga Tetap (%)

Porsi Utang Jatuh Tempo 1 Tahun (%)

Average Time to Maturity (ATM) (years)

Rasio Utang thd PDB (%)

Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB (%)


...pengelolaan pembiayaan APBN makin kuat dan aman karena indikator risiko dan biaya utang semakin membaik…

44

PERINGKAT KREDIT INDONESIA

Fitch Investment grade sejak 15 Desember 2011

Moody’s Investment grade sejak18 Januari 2012

S&P’s Investment grade sejak19 Mei 2017

PREDIKAT LAYAK INVESTASI UNTUK INDONESIA DARI S&P, MOODY’S, DAN FITCH RATINGS

Predikat layak investasi merupakan salah satu bentuk apresiasi kinerja pengelolaan utang pemerintah

45

46








23 km’sp


180,0 ribuunit





380 lokasi

8.695 m

Kemen

PUPERA

107.4Kemenhub

48.2

Investasi

Pemerintah

(PMN &

LMAN)

41.5

Lainnya

179.7


(Total Rp 410.7 Tn)



Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%




620 km’sp



KESIMPULAN

46

KESIMPULAN

47

“…Jangan pernah berhenti belajar, dedikasi terbaik tidak akan diberikan jikaberhenti belajar. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah lelah untuk

mencintai Indonesia. Mulai hari ini, berjalanlah menjadi seorang pemimpin, menjadi pandu bagi Ibu Pertiwi…”

Sri Mulyani IndrawatiMenteri Keuangan RI

TerimaKasih

K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

50








23 km’sp


180,0 ribuunit





380 lokasi

8.695 m

Kemen

PUPERA

107.4Kemenhub

48.2

Investasi

Pemerintah

(PMN &

LMAN)

41.5

Lainnya

179.7


(Total Rp 410.7 Tn)



Rp4.796,2 TSWASTA 36,5%




620 km’sp



RESERVE SLIDES

50

KERANGKA BERPIKIR KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL…Pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi..

INCO

ME,

CON

SUM

PTIO

N

TIME

Dissaving by raising debt

Saving and paying debt during peak earning years

Spending saved income

Consumption

Kebijakan fiskal berperan untuk menjadi stabilisator bagi perekonomian, atau bersifat countercyclical…• saat ekonomi sedang bertumbuh dan berkembang (booming),

Pemerintah dapat menjalankan kebijakan consolidative(surplus anggaran).

• pada saat krisis, Pemerintah dapat melakukan kebijakanexpansive (deficit anggaran) melalui stimulus fiskal expansive consolidative expansiveconsolidative

grow

thRichard A. Musgrave menyusun pendekatan berdasarkan ‘benefit principle of equity in debt burden distribution’ …

• biaya investasi untuk kepentingan masyarakat seharusnyadibebankan kepada pengguna dan penerima manfaat sesuai denganproporsi tertentu sesuai dengan fasilitas yang dinikmati

Teori life cycle of savings menyatakan bahwa negara dapatmelakukan consumption smoothing:• dapat melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pada

waktu penerimaan lebih rendah (dissaving) • dalam kondisi penerimaan lebih tinggi (saving) maka negara

dapat melakukan pembayaran pinjaman tersebut

Period Cost/Benefit to generations

Generation: cost/benefit share

I 1. 2. 3. 1….………..1/9

II 2. 3. 4. 2….………..2/9

III 3. 4. 5. 3…..………..3/9

4….….……..2/9

5……………1/9

1. The theory of consumption smoothing

2. Pendekatan pertumbuhan ekonomi

3. Thesis of intergeneration equity

51

Documents

UTANG PEMERINTAH: BAGAIMANA MENGELOLA AGAR … SBN/PKN STAN... · Utang untuk belanja produktif ... listrik dan energi, komunikasi serta perumahan rakyat merupakan sektor-sektor prioritas