UTANG PEMERINTAH EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL

Oleh: Anthony Budiawan Managing Director – Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Disampaikan pada Seminar Nasional “Menyikapi Polemik Utang Pemerintah Indonesia”

Diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business

Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4

PENUTUP

Page | 2

AGENDA

TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1

UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2

3

5

UTANG PEMERINTAH ($, ¥, €, Rp, ...)

UTANG LUAR NEGERI (ULN) ($, ¥, €, Rp, ...)

Page | 3

TIPOLOGI UTANG

Swasta

Bank Indonesia

Pemerintah: $, ¥, €, Rp, ...

Holder: Domestik (UDN)

ULN = Utang Luar Negeri; UDN = Utang Dalam Negeri

Holder: Asing

Utang Luar Negeri: Risiko Default Debt Service Ratio: Rasio pembayaran pokok + bunga terhadap ekspor

Utang Dalam Negeri / Domestik (Rp): tidak bisa default Pemerintah bisa cetak uang

Page | 4

Komposisi Utang Indonesia

Utang Luar Negeri 2017 (USD)

Pemerintah 177.3 miliar 50.34%

Bank Indonesia 3.3 miliar 0.94%

Swasta 171.6 miliar 48.72%

TOTAL 352.2 miliar 100.00%

Pemegang Utang Pemerintah 2017 (Rp)

Domestik 1,536.1 triliun 39.00%

Asing 2,402.3 triliun 61.00%

TOTAL 3,938.4 triliun 100.00%

Denominasi Utang Pemerintah 2017 (Rp)

Dalam Rupiah 2,346.6 triliun 59.58%

Dalam Non-Rupiah 1,591.8 triliun 40.42%

TOTAL 3,938.4 triliun 100.00%

Rasio: ULN / Ekspor = 208,8%; ULN / PDB = 37,8%

Rasio: Utang pemerintah / PDB = 29,2%

Risiko Utang ULN: Debt Service Ratio

Page | 5

DSR –Tier 1 DSR –Tier 2

?

Total Utang Utang terkait investasi langsung dan uatng dagang

Utang Swasta 2016: USD 161,7 miliar 2017: USD 171,6 miliar

Utang Pemerintah 2016: USD 154,9 miliar 2017: USD 177,3 miliar

Debt Service Ratio (DSR) Indonesia

Page | 6

DSR: rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor Tier-1: pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas

utang jangka pendek. Tier-2: pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak

perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada non-afiliasi

DSR Tier-2 2017 52,42% devisa ekspor habis untuk bayar pokok dan bunga pinjaman investasi dan utang dagang

Komparasi DSR: Selected Countries

Page | 7

2016 Argentina : 20,5% Turkey: 30,7% Indonesia: 31,5% Malaysia: 6,0% Filipina: 6,7% Thailand: 6,3% Vietnam: 4,1%

2017 Argentina : 21,9% Turkey: 32,1% Indonesia: 30,9% Malaysia: 5,7% Filipina: 6,7% Thailand: 6,3% Vietnam: 4,2%

Source: World Bank - Development Indicators (WDI) - 2017 - IDB Aggregates

Turkey

Argentina

Indonesia

CNN: Currency Crisis Argentina 2018

Page | 8

Utang Pemerintah Argentina: 54,2% dari PDB

Transaksi Berjalan

Ekonomi Internasional: Selected Countries

Page | 9

Transaksi Berjalan Defisit Fundamental Ekonomi Buruk

Transaksi Berjalan (USD)

Ekonomi Internasional: Selected Countries

Page | 10

Defisit Transaksi Berjalan • Turki sejak 2000 • Argentina sejak 2010 • Indonesia sejak 2011-Q4

Komposisi Utang Pemerintah Jepang

Page | 11

Transaksi Berjalan Jepang: Surplus 2016: USD 187 miliar (3,78% of GDP) 2017: USD 198 miliar (4,02% of GDP)

Rasio Utang Pemerintah / GDP 2017: 240,3%

Pemegang Utang Pemerintah Jepang Asing: 11,2%

Utang Pemerintah Jepang sangat besar, tapi relatif aman: Kepemilikan asing hanya 11,3%

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4

PENUTUP

Page | 13

AGENDA

TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1

UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2

3

5

Page | 14

Penyebab Utang Pemerintah

DEFISIT SURPLUS

UTANG UTANG

Utang Pemerintah tergantung dari Kebijakan Fiskal • APBN Defisit: Utang Bertambah • APBN Surplus: Utang Berkurang

Utang Pemerintah hanya dapat dibayar (berkurang) kalau APBN Surplus

Page | 15

Stock Utang Pemerintah Indonesia

Defisit APBN 2005–2011: Prudent

Penambahan utang pemerintah yang berasal dari defisit anggaran

Page | 16

Penambahan Utang 2005 – 2017: Defisit APBN

DEFISIT 2015-2017 (3 tahun)

Rp triliun

TOTAL Defisit 5 tahun > Rp 1.600 triliun

Defisit 2015 Rp 298.5 Triliun

Defisit 2016 Rp 308.3 Triliun

Defisit 2017 Rp 344.4 triliun

TOTAL Rp 941.2 triliun

Defisit 2018 Rp 325.9 triliun (APBN)

SBY Periode 1

SBY Periode 2

Jokowi 3 tahun

Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Signifikan

Page | 17

Stock Utang Luar Negeri Pemerintah 2004: USD 70,65 miliar 2009: USD 90,85 miliar 2014: USD 123,81 miliar 2017: USD 177,32 miliar

Penambahan Utang Luar Negeri (USD Miliar)

Debt Service Ratio: Naik Risiko Default: Naik

Nilai nominal PDB setiap tahun semakin besar Nilai nominal defisit anggaran setiap tahun juga semakin besar

Page | 18

PDB Dan Defisit APBN (Utang)

DEFISIT ANGGARAN

PDB

PDB (nominal) 2004: Rp 2.296 triliun PDB (nominal) 2009: Rp 5.606 triliun PDB (nominal) 2014: Rp 10.570 triliun PDB (nominal) 2017: Rp 13.589 triliun

3 persen defisit 2004: Rp 68,88 triliun 3 persen defisit 2009: Rp 168,18 triliun 3 persen defisit 2014: Rp 317,10 triliun 3 persen defisit 2017: Rp 407.67 triliun

Membandingkan utang nominal pemerintah dari satu periode ke periode lain, dari satu rezim ke rezim lain, menyesatkan Tidak relevan sama sekali

Page | 19

Kebijakan Moneter Sejak 2013: Kontraktif

Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan Moneter versus Kebijakan Fiskal

Kebijakan Moneter sejak 2013: Kontraktif Respons terhadap kebijakan moneter AS: tapering off QE Kurs rupiah terhadap dolar AS merosot o Juni 2011 Rp 8.500 o Februari 2012 Rp 9.000 o Juni 2013 Rp 10.000 o Agustus 2013 Rp 11.000 o September 2013 Rp 11.500 o November 2013 Rp 12.000 o November 2014 Rp 12.500 o Desember 2015 Rp 14.000

Apa Jadinya Kalau Kebijakan Fiskal Juga Kontraktif? Suku Bunga Acuan dan Kurs Dolar AS

Kurs BI rate

Suku bunga acuan BI naik 6 kali: dari 5,75% menjadi 7,75%

Page | 20

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal Expansif Stimulus Ekonomi / Demand, melalui

Mengurangi Pajak Meningkatkan Belanja Pemerintah

APBN Defisit: Utang Meningkat

Kebijakan Fiskal Kontraktif Destimulus Ekonomi / Demand :

Meningkatkan Pajak Mengurangi Belanja Pemerintah

APBN Surplus: Utang Berkurang

Utang Pemerintah: derivatif Kebijakan Fiskal

Page | 21

Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Melemah Harga Komoditas Ekspor anjlok: Ekspor (E) Kontraksi demand shock Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (C) dan Investasi (I) Melemah

Y = C + I + G + (E – M)

Kalau Kebijakan Fiskal Kontraktif: APBN Surplus – Konsumsi Pemerintah (G) turun 1. Pendapatan Pajak naik: tarif pajak naik Konsumsi Rumah Tangga (C) turun 2. Memotong Anggaran Belanja Pemerintah Konsumsi Pemerintah (G) turun

KEBIJAKAN FISKAL HARUS EKSPANSIF

Page | 22

APBN 1988 – 2016

Defisit APBN rata-rata per tahun selama 1988 – 2015: 1,02 persen o Tertinggi: Surplus 3,02 persen (1995) o Terendah: Defisit 2,53 persen (2015) o Defisit membesar sejak 2011: merespons pertumbuhan ekonomi yang melambat

Pemerintahan SBY cukup prudent dalam mengelola APBN: defisit rata-rata < 2 persen dari PDB

3,02%

2,53%

Page | 23

Defisit APBN Semakin Besar Pasca UU PPh No 36 / 2008

Pasca UU PPh No 36/2008: penerimaan pajak turun drastis: tax ratio anjlok dari 13,3 persen (2008) menjadi 11,04 persen (2009) o Tax ratio 2017: 10,1 persen

Di lain sisi: Belanja negara naik signifikan akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi Rupiah: “subsidi” BBM melonjak

“Subsidi BBM” termasuk Kebijakan Fiskal Ekspansif mendorong pertumbuhan ekonomi Social Safety Net

Page | 24

Harga Minyak Mentah Dunia Bulanan 2007-2017

133.88

109.53 106.16 106.57 105.79

42.87

30.32

Kenaikan harga BBM < kenaikan harga minyak mentah dunia: subsidi BBM naik Merupakan pilihan Kebijakan Fiskal: Ekonomi Politik Anggaran (APBN)

Harga minyak mentah dunia Mei 2018 mendekati USD 80 per barel Harga premium dan solar tidak naik? Subsidi BBM Naik?

Page | 25

Utang Pemerintah Indonesia sudah Kritis?

Rasio Pembayaran Bunga / Pendapatan Terkendali: ruang gerak fiskal sangat longgar

Devaluasi rupiah 12/9/86 Rp 1.134 menjadi Rp 1.664

Krisis Moneter 1998 Bailout

Page | 26

Komparasi Rasio Pembayaran Bunga / Pendapatan Negara

Rasio Pembayaran Bunga terhadap Pendapatan Negara Lebih rendah dari Malaysia

Page | 27

Komparasi Rasio Pembayaran Bunga / Pendapatan Negara

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4

PENUTUP

Page | 28

AGENDA

TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1

UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2

3

5

Page | 29

Kontra Utang Pemerintah

Utang pemerintah membebani rakyat: Setiap penduduk menanggung utang: Rp 15.500.000?

Negara bisa bangkrut? Aset negara tidak cukup menutupi utang

Kondisi Utang Kritis: Keseimbangan Primer defisit Bayar bunga pinjaman dari utang: gali lubang tutup lubang

Kekayaan Bersih Pemerintah Pusat

Page | 30

NERACA - Rp 2004 2009 2014 2016

ASET 851,880,822,430,464 2,122,887,122,326,530 3,910,922,331,111,790 5,456,881,565,245,610

KEWAJIBAN 1,349,032,809,327,400 1,681,708,394,583,360 2,898,383,597,986,110 3,889,949,813,238,960

EKUITAS (497,151,986,896,941) 441,178,727,743,171 1,012,538,733,125,670 1,566,931,752,006,640

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) - AUDITED

Termasuk Aset, antara lain: Jalan, Irigasi, Jaringan, Aset Tidak Berwujud : tidak bisa dijual

Kekayaan Bersih 2004 Negatif: Bangkrut? • Pemerintahan SBY berhasil meningkatkan Ekuitas • Utang untuk sektor tidak produktif: tidak terbukti

Permasalahan dengan Kekayaan Bersih • Kewajiban: riil dan likuid • Aset: tidak riil dan tidak likuid

2016 AMERIKA SERIKAT JEPANG INDONESIA Malaysia

Debt to GDP (%) 106.1 250.4 27.9 53.2

GDP (USD) 18,569,100,000,000 4,939,380,000,000 932,260,000,000 296,360,000,000

Debt (USD) 19,701,815,100,000 12,368,207,520,000 260,100,540,000 157,663,520,000

Population 323,127,513 126,994,551 261,115,456 31,187,265

Debt per Capita (USD) 60,972 97,392 996 5,055

Exchange Rate (Rp/USD) 13,500 13,500 13,500 13,500

Debt per Capita (Rp) 823,125,525 1,314,787,132 13,447,528 68,247,649

Source: Trading Economics

Page | 31

Utang Pemerintah Membebani Rakyat?

Utang Pemerintah Membebani Rakyat: Ilusi Matematis benar: substansi permasalahan tidak benar sama sekali

AS dan Jepang Utang per kapita > pendapatan per kapita Utang pemerintah AS dan Jepang: didukung aset pemerintah?

Utang Membebani Generasi Mendatang, Tarif Pajak akan Naik? Tarif pajak relatif turun: Pajak dividen dari progresif 35% menjadi final 10% (UU PPh 2008)

100 kali 5 kali

Utang Besar: Negera Bisa Bangkrut?

Page | 32

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Argentina

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Indonesia

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

China

0

100

200

300

400

500

600

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Singapore

Utang Pemerintah: Selected Countries

Page | 33

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Thailand

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Brazil

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

India

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Argentina

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4

PENUTUP

Page | 34

AGENDA

TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1

UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2

3

5

Page | 35

Pro Utang Pemerintah: Defensif dan Pembodohan Publik

Penambahan utang untuk menutupi utang lama Utang warisan: Pembodohan Publik

Penambahan utang pemerintahan Jokowi untuk sektor produktif Pembangunan infrastruktur

Keseimbangan Primer Defisit Manajemen utang pemerintahan sebelumnya (SBY) buruk Anggaran Belanja untuk sektor konsumtif / tidak produktif (subsidi?): bukan untuk belanja modal / infrastruktur

Penambahan utang masih dalam batas aman Rasio utang (terhadap PDB) di bawah 30 persen

Page | 36

Penambahan Utang Untuk Membayar Utang Lama?

Penambahan utang untuk menutupi utang lama Pembodohan Publik: Memicu Perpecahan Bangsa

Defisit APBN = Penambahan Utang

Penambahan Utang karena APBN Defisit APBN tidak menganggarkan pembayaran utang lama

Fakta

Page | 37

Penambahan Utang Untuk Pembangunan (Infrastruktur)?

Tahun

2010 Rp 86.0 triliun Rp 46.8 triliun 183.8 persen

2011 Rp 117.9 triliun Rp 84.4 triliun 139.6 persen

2012 Rp 145.1 triliun Rp 153.3 triliun 94.7 persen

2013 Rp 180.9 triliun Rp 211.7 triliun 85.4 persen

2014 Rp 147.4 triliun Rp 226.7 triliun 65.0 persen

2015 Rp 215.4 triliun Rp 298.5 triliun 72.2 persen

2016 Rp 169.5 triliun Rp 308.3 triliun 55.0 persen

BELANJA MODAL RASIODEFISITTahun Belanja Modal Defisit Anggaran Rasio

Pembodohan Publik

2015 dan 2016 Belanja Modal relatif rendah dibandingkan Defisit Anggaran

Klaim Defisit untuk Belanja Modal / Infrastruktur Tidak Terbukti

Pendapatan = 100 Belanja = 120 Defisit = 20

Belanja Modal = 20 Subsidi = 20

Defisit untuk: • Belanja modal • subsidi

Page | 38

Manajemen Utang 2005-2014: Sangat Prudent

2013 - Kini Defisit meningkat, Utang meningkat: Beban bunga naik

Tanpa Tax Amnesty: Defisit Keseimbangan Primer 2016 Mencapai Rp 250++ triliun

Page | 39

Keseimbangan Primer dan Politik Anggaran

Keseimbangan Primer = Pendapatan Negara -/- Belanja Negara (tidak termasuk bunga)

DEFISIT •UU PPh 2008 •Harga Komoditas Anjlok

Upaya Membuat Keseimbangan Primer Surplus

Naikkan Tarif Pajak, dan atau Kurangi Belanja (Modal dan Sosial)

Pendapatan Negara stagnan / turun harga komoditas anjlok, pertumbuhan ekonomi melemah: penerimaan pajak stagnan UU PPh 2008: tax ratio turun dari 13,3% (2008) menjadi 11,3% (2009)

Belanja Negara Melonjak

Harga minyak mentah dunia naik

Page | 40

Keseimbangan Primer

Keseimbangan Primer Defisit: Pertumbuhan Pendapatan Negara rendah (1) UU PPh 2008 memangkas penerimaan pajak, khususnya pajak dividen menjadi 10% (2) Harga komoditas andalan ekspor Indonesia anjlok sejak 2012

Page | 41

Krisis Ekonomi Berawal dari Swasta?

Krisis Finansial 2008: Amerika Serikat dan Eropa

Dipicu oleh Subprime mortgage crisis: sektor swasta

Penanganan krisis: Kombinasi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Kebijakan Fiskal: Bailout dan Stimulus Ekonomi – defisit APBN Membengkak

Kebijakan Moneter: Suku bunga mendekati 0 persen, dan Quantitative Easing,

Quantitative Easing: Bank Sentral membeli Surat Utang Negara – mencetak uang

Balance Sheet Bank of England naik lebih dari 50 persen selama 2009-2012

Risiko Pailit: Utang luar negeri

Krisis Finansial 1998

Dipicu oleh krisis utang swasta dan perbankan (Utang Luar Negeri): di-bailout oleh Bank Indonesia dan pemerintah

Melalui instrumen BLBI dan Obligasi (Rekap): Mencetak uang

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA

POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4

PENUTUP

Page | 42

AGENDA

TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1

UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2

3

5

Page | 43

Penutup

Pertumbuhan Ekonomi Melemah: Kebijakan Fiskal Ekspansif APBN Defisit: Utang Pemerintah Naik

Utang Pemerintah: permasalahan ekonomi, Kebijakan Fiskal Alasan para pihak kontra maupun pro, tidak relevan: DEBAT KUSIR

Pertumbuhan Ekonomi Membaik: Kebijakan Fiskal Kontraksi agar tidak overheating APBN Surplus: Utang Pemerintah Turun

Utang Luar Negeri: Kondisi Indonesia Lampu Kuning, bisa memicu 61 persen Utang Pemerintah dipegang oleh Asing: bisa memicu Currency Crisis

Jangka Panjang: Utang Pemerintah Tidak Pernah Dibayar

Keseimbangan Primer Defisit: tax ratio rendah Pertumbuhan Penerimaan Negara < Pertumbuhan Belanja Negara o Penerimaan: harga komoditas anjlok dan diberlakukan UU PPh 2008 yang memangkas tarif

pajak, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi: tax cuts for the rich o Belanja Negara Melonjak

Terima Kasih

Page | 44