URAIAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN …bpsdm.kemendagri.go.id/.../standar_kompetensi_polpp_final.pdf · perlu diatur standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Polisi ... Dalam Negeri

Lampiran-Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/120/SJ Tanggal : 15 Januari 2016 Tentang : Standar Kompetensi Jabatan

Fungsional Polisi Pamong Praja

URAIAN STANDAR KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Wujud dari kewenangan daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah kewenangan Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan dari Daerah tersebut.

Dalam rangka Penegakan Perda dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah yang kondusif maka disetiap daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Untuk mengoptimalkan kinerja Pol PP, Pemerintah telah menetapkan jabatan fungsional Pol PP melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan

- 2 -

Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk membangun profesionalitas Polisi Pamong Praja tersebut, perlu diatur standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai persyaratan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh Polisi Pamong Praja, Pola Pendidikan dan Pelatihan sebagai dasar pengembangan kompetensi, uji kompetensi dan tata cara penyesuaian (inpassing ) ke dalam jabatan fungsional polisi pamong praja.

II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Standar kompetensi Jabatan Fungsional polisi Pamong Praja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, khususnya pada prosedur penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN), serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/119/SJ tanggal 15 Januari 2016 tentang Pedoman Umum Perumusan Standar Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Daerah.

Standar kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja terdiri dari Peta fungsi kerja dan Unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang merujuk pada tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Sedangkan pengembangan substansi masing-masing unit kompetensi mengacu pada regulasi teknis dan standar yang ada antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 3 -

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peta fungsi kerja, unit kompetensi dan rincian unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel-1 PETA FUNGSI KERJA


Fungsi Utama Fungsi Dasar

Melaksanakan Tindakan Non Yustisi

Melakukan tindakan non yustisi

Melakukan Analisis aspek sanksi dalam Perda

Melakukan sosialisasi Perda/Perkada

Melaksanakan Penindakan Yustisi

Melaksanakan tindakan yustisi

Melakukan Koordinasi Penegakan Perda

Menjadi saksi dalam proses penyidikan

Menjadi saksi dalam proses persidangan

Mengevaluasi Penegakan Perda dan Perkada

Melakukan Evaluasi Permasalahan Penegakan Perda

Membuat rencana induk (Master Plan)

Menyusun Rencana Program

Melakukan evaluasi kegiatan

Melakukan Patroli Melakukan Patroli

Melakukan pengamanan dan pengawalan

Melakukan pengamanan

Melakukan pengawalan

Melakukan pengendalian massa

Melakukan pengendalian massa

Melaksanakan deteksi dini

Melaksanakan deteksi dini

Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan linmas

Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas

Melakukan mobilisasi linmas

- 4 -

Berdasarkan peta fungsi kerja di atas, unit kompetensi yang harus dikuasai oleh Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli dan Terampil, sebagai berikut:

Tabel-2 UNIT-UNIT KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT AHLI

Tabel-3

UNIT-UNIT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT TERAMPIL

No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

1. PPP.GD.02.001.01 Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda

2. PPP.GD.02.002.01 Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda

3. PPP.GD.02.003.01 Melakukan koordinasi penegakan perda

4. PPP.GD.02.004.01 Mengikuti penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

5. PPP.GD.02.005.01 Melaksanakan tindakan yustisi

6. PPP.GD.02.006.01 Menjadi saksi dalam proses penyidikan

7. PPP.GD.02.007.01 Menjadi saksi dalam proses persidangan

8. PPP.GD.02.008.01 Melakukan tindakan non yustisi

9. PPP.GD.02.009.01 Mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

10. PPP.TU.02.010.01 Menyusun rencana program

11. PPP.TU.02.011.01 Melakukan evaluasi kegiatan

12. PPP.TU.02.012.01 Melakukan patroli

13. PPP.TM.02.013.01 Melakukan pengamanan

14. PPP.TM.02.014.01 Melakukan pengawalan

15. PPP.TM.02.015.01 Melakukan pengendalian massa

16. PPP.LM.02.016.01 Melaksanakan deteksi dini

17. PPP.LM.02.017.01 Melakukan mobilisasi linmas

18. PPP.LM.02.018.01 Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas


1. PPP.GD.02.005.01 Melaksanakan tindakan yustisi

2. PPP.GD.02.006.01 Menjadi saksi dalam proses penyidikan

3. PPP.GD.02.007.01 Menjadi saksi dalam proses persidangan

4. PPP.GD.02.008.01 Melakukan tindakan non yustisi

5. PPP.GD.02.009.01 Mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

6. PPP.TU.02.010.01 Menyusun rencana program

7. PPP.TU.02.011.01 Melakukan evaluasi kegiatan

8. PPP.TU.02.012.01 Melakukan patroli

9. PPP.TM.02.013.01 Melakukan pengamanan

10. PPP.TM.02.014.01 Melakukan pengawalan

11. PPP.TM.02.015.01 Melakukan pengendalian massa

- 5 -

Untuk mengetahui secara komprehensif tentang masing-masing unit kompetensi di atas, disusun rincian unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli dan Terampil sebagai berikut:

Tabel-4 RINCIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI


KODE UNIT PPP.GD.02.001.01

JUDUL UNIT Melakukan analisis aspek sanksi dalam Peraturan Daerah

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk menginventarisir substansi sanksi dalam Peraturan Daerah, melakukan analisis, dan menyusun laporan hasil analisis.

ELEMEN

KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Menginventarisir substansi sanksi dalam peraturan daerah

1.1 Peraturan Daerah disiapkan; 1.2 Substansi Peraturan Daerah yang mengandung

sanksi diinventarisir; 1.3 Substansi Peraturan Daerah yang mengandung

sanksi direkapitulasi.

2. Melakukan analisis

2.1 Faktor-faktor penghambat penegakan sanksi

diidentifikasi; 2.2 Faktor-faktor penghambat dikelompokan kedalam

aspek norma dan aspek teknis pelaksanaan; 2.3 Alternatif penyelesaian dirumuskan.

3. Menyusun laporan hasil analisis

3.1 Data hasil analisis aspek sanksi dalam rancangan Peraturan Daerah disiapkan;

3.2 Draft laporan hasil analisis aspek sanksi dalam rancangan Peraturan Daerah disusun;

3.3 Laporan hasil analisis aspek sanksi dalam rancangan Peraturan Daerah disusun.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Faktor-faktor penghambat meliputi faktor yang ditemukan pada saat

dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah atau yang

diperoleh/ditemukan melalui penelitian lapangan.

Aspek norma termasuk rumusan sanksi yang tidak jelas atau

pengaturan sanksi yang sulit untuk ditegakan seperti unsur pidana

yang tidak jelas atau proses pembuktian yang sulit.


12. PPP.LM.02.016.01 Melaksanakan deteksi dini

13. PPP.LM.02.017.01 Melakukan mobilisasi linmas

14. PPP.LM.02.018.01 Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas

- 6 -

Aspek teknis termasuk keterbatasan sumber daya manusia,

perlengkapan, sarana prasarana, dan anggaran.

Alternatif penyelesaian termasuk perubahan perda atau penyediaan

sumber daya manusia, perlengkapan, sarana prasarana, dan anggaran.

b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/Laptop dan ATK.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah menginventarisir substansi sanksi dalam peraturan daerah, melakukan analisis dan menyusun laporan hasil analisis.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi: 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana; 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio.

2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen Peraturan Daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi Perda tersedia.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan Peraturan Daerah, metode analisis, Kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Komputer b. Tata naskah dinas

5. Aspek kritis a. Mengumpulkan data terkait aspek sangsi;

b. Menetukan rujukan analisis;

c. Membuat rumusan sanksi.

6. Sikap Kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja teliti, kritis, analitis, tekun dan investigatif.

- 7 -


JUDUL UNIT Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda

DESKRIPSI UNIT Unit ini menjelaskan hasil kinerja, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencari dan menemukan berbagai aspek dan permasalahan terkait dengan syarat kepatuhan dan sistem tata kelola/program kepatuhan.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menjelaskan

tujuan dan

ruang lingkup

evaluasi

1.1. Tujuan dan ruang lingkup evaluasi yang

berkaitan dengan kepatuhan dikonfirmasi untuk

dijelaskan kepada pemangku kepentimgan, dengan

berkolaborasi dengan pengguna jasa dan pihak

internal dan/atau eksternal yang relevan;

1.2. Tujuan dan ruang lingkup penelitian yang

dibutuhkan, didokumentasikan sesuai dengan

kebutuhan organisasi atau pengguna jasa.

2.Mengembangkan

perencanaan

evaluasi

2.1. Metodologi evaluasi yang sesuai dirumuskan

untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel;

2.2. Rencana evaluasi disiapkan sesuai program yang

diajukan;

2.3. Proses kesepakatan perencanaan dari pihak

internal atau eksternal yang relevan, dilaksanakan.

3. Mengumpulkan

data evaluasi

yang

dibutuhkan

3.1. Data evaluasi yang relevan dihimpun dengan

menggunakan teknik evaluasi dan sumber data

yang sesuai;

3.2. Standar Indonesia dan standar internasional

yang relevan dihimpun untuk diinterpretasikan

dari sumber yang tepat sesuai dengan persyaratan

kepatuhan dan sistem yang terkait;

3.3. Data terhimpun dikaji sesuai konteks

relevansinya dengan tujuan program kerja;

3.4. Ambiguitas dan masalah yang dialami,

didiskusikan ketika menginterpretasikan data yang

terkumpul dan menginformasikannya pada pihak

internal atau eksternal yang relevan;

3.5. Data evaluasi yang telah diinterpretasikan disusun

untuk analisis lebih lanjut.

- 8 -

4. Menganalisis

data yang

terkumpul

4.1. Data dianalisa sesuai dengan metodologi yang telah

direncanakan;

4.2. Hasil analisis dengan pihak internal atau eksternal

yang relevan didiskusikan.

5. Merumuskan

kesimpulan

evaluasi

5.1. Hasil analisis data diinterpretasi;

5.2. Temuan awal dikembangkan sebagai bahan diskusi

mengenai inti permasalahan;

5.3. Rekomendasi hasil evaluasi dirumuskan untuk

didikusikan dengan pihak internal dan/atau

eksternal yang relevan;

5.4 Data dan analisis tambahan yang dibutuhkan

untuk menjelaskan aspek-aspek dalam temuan,

permasalahan, dan pilihan tindakan yang terkait,

dihimpun.

6.Mendokumentasi

dan

menyebarkan

hasil evaluasi

6.1. Kerangka laporan , temuan, dan rekomendasi

evaluasi disiapkan sesuai dengan struktur dan

format yang telah disetujui, dan hasilnya

didistribusikan ke pihak internal dan/atau

eksternal yang relevan untuk memperoleh

komentar/umpan balik;

6.2. Laporan berdasarkan umpan balik yang telah

diperoleh, ditelaah;

6.3. Laporan dikoreksi sebelum dipublikasikan untuk

kemudian ditandatangani oleh pihak yang

berwenang.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Tujuan dan ruang lingkup evaluasi yang berkaitan dengan kepatuhan

mencakup nilai kepatuhan pada organisasi atau pada jenjang yang lebih tinggi, Menginvestigasi kepatuhan dalam aspek yurisdiksi yang relevan mencakup yang persoalan organisasi, persoalan masyarakat, persoalan lokal, persoalan wilayah/provinsi, persoalan nasional, persoalan global, konsekuensi potensial bagi organisasi atau lingkup yang lebih luas akibat ketidakpatuhan, dampak potensial kebutuhan akan kepatuhan bagi organisasi, sektor kerja,atau ekonomi dan program dan sistem yang dibutuhkan untuk tata kelola kepatuhan yang efektif. Pengguna jasa mencakup Institusi pendidikan dan organisasi perusahaan, instansi pemerintah pusat, asosiasi dan institusi profesional dan badan hukum yang berwenang. Pihak internal dan/atau eksternal yang relevan mencakup dewan pimpinan, pimpinan tinggi, jajaran pimpinan organisasi yang terkait dengan riset kepatuhan, kelompok kerja tata kelola kepatuhan (jika relevan), pakar kepatuhan di level operasional, pimpinan dengan tugas pelayanan, konsultan yang ahli dan mengerti bidang kepatuhan dan

- 9 -

sistem tata kelola terkait, perwakilan asosiasi atau institusi profesional yang relevan, perwakilan badan yang berwenang dalam area kepatuhan yang sesuai dan pimpinan utama. Metodologi evaluasi mencakup desk analysis, mengamati lingkungan,

melakukan pencarian literatur, termasuk pencarian melalui internet, menganalisis data kualitatif, menganalisis data kuantitatif menggunakan teknik manual maupun dengan bantuan komputer, melakukan survey dengan cara wawancara, observasi kelompok, atau kuesioner. Rencana evaluasi mencakup biaya, rincian tujuan riset, metodologi,

pihak yang terlibat serta penjadwalan dan tahapan riset. Data evaluasi mencakup data kuesioner yang lengkap, file-file yang diunduh dari internet, dokumen publikasi termasuk SOP dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, data kuantitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya data dari badan pembuat kebijakan atau data demografis, cacatan dari wawancara, rapat, atau hasil dari pelatihan, catatan percakapan telepon serta korespondensi tertulis termasuk email, surat, dan faks. Standar Indonesia dan standar internasional yang relevan mencakup Peraturan perundangan, standar ISO dan standar kaidah ilmiah. Pihak yang berwenang mencakup beberapa hal dibawah ini, namun tidak dibatasi oleh hal-hal berikut Pimpinan tertinggi, perwakilan yang diajukan institusi pendidikan atau organisasi, perwakilan yang diajukan asosiasi atau institusi profesional, perwakilan yang diajukan badan berwenang, pimpinan program kerja dan komite program kerja.

b. Perlengkapan yang diperlukan

Komputer/Laptop dan ATK.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah mengumpulkan data evaluasi yang dibutuhkan, Menganalisis data yang terkumpul dan Menentukan penemuan dan hasil evaluasi.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan

dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar


PANDUAN PENILAIAN


- 10 -

2. Kondisi pengujian

Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen Peraturan Daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi Perda tersedia.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan Peraturan Daerah dan metode analisis serta kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

a. Komputer b. Tata naskah dinas

5. Aspek kritis

a. Menentukan metoda evaluasi yang sesuai;

b. Membuat kesimpulan hasil evaluasi;

c. Membuat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.

6. Sikap Kerja

Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja teliti, kritis, analitis, kolaboratif, investigatif

- 11 -


JUDUL UNIT Melakukan koordinasi penegakan Peraturan Daerah

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi pelanggaran Perda/Perkada, memberikan teguran dan/atau surat peringatan, melaksanakan persiapan penegakan Peraturan Daerah, melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, dan membuat laporan hasil penegakan Peraturan Daerah.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Melakukan verifikasi informasi pelanggaran Perda/Perkada

2.1. Laporan hasil patroli atau pengaduan masyarakat diterima;

2.2. Laporan di cek silang dengan perda terkait; 2.3. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan;

2.4. Hasil pemeriksaan lapangan dikoordinasikan dan disimpulkan;

2.5. Rencana pemberian sanksi disusun.

2. Memberikan teguran dan/atau surat peringatan

1.1. Teguran secara lisan disampaikan; 1.2. Pemberian surat peringatan dilaksanakan ; 1.3. Penerimaan surat dipastikan.

3. Melaksanakan persiapan penertiban

3.1. Surat Perintah penertiban diperoleh;

3.2. Dokumen pendukung penertiban disiapkan;

3.3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan;

3.4. Sumber daya disiapkan.

4. Melaksanakan Penertiban Lapangan

1.1. Obyek penertiban didatangi; 1.2. Surat Perintah penertiban ditunjukkan kepada

pemilik obyek penertiban; 1.3. Rencana penertiban dikomunikasikan dengan

pemilik obyek penertiban; 1.4. Apabila terjadi penolakan, negosiasi dilakukan; 1.5. Penertiban obyek dilaksanakan setelah negosiasi

dilakukan .

5. Membuat laporan hasil penertiban

5.1. Proses dan kronologi penertiban dicatat;

5.2. Laporan disusun berdasarkan catatan;

5.3. Laporan dipastikan / diperiksa ulang untuk disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Pemeriksaan lapangan termasuk pemeriksaan tempat kejadian

perkara, mengidentifikasi pelaku, dan mengidentifikasi bukti

pelanggaran.

Surat peringatan memuat pelanggaran yang telah dilakukan dan

- 12 -

tindakan yang diminta untuk dilakukan oleh pelanggar beserta batasan

waktunya termasuk pemberian surat teguran secara bertahap apabila

diamanatkan dalam Perda/Perkada.

Rencana penertiban dikomunikasikan termasuk penjelasan tentang

pelanggaran yang dilakukan, aturan yang mendasari, tindakan yang

telah dilakukan sebelumnya, dan tindakan yang akan dilakukan melalui

penertiban.

Dokumen pendukung penertiban meliputi surat peringatan

sebelumnya, Perda/Perkada yang dilanggar.


Perlengkapan perorangan lapangan, sarana mobilitas, sarana penertiban dan sarana pendukung lainnya.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah melakukan verifikasi informasi pelanggaran perda, berkoordinasi dengan pihak terkait, memberikan surat teguran, melaksanakan persiapan penertiban, melaksanakan penertiban lapangan, dan membuat laporan hasil penertiban

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang

Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Hal-hal yang perlu dijelaskan

Penilaian terhadap unit kompetensi ini dilakukan dengan cara wawancara dimana petugas/pegawai diminta menjelaskan prosedur penyiapan administrasi penertiban beserta jenis-jenis administrasi yang diperlukan, prosedur penyiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan penertiban di lapangan hingga penyusunan laporan.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi baik di tempat kerja atau di luar tempat kerja.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang prosedur penertiban dan pengetahuan hukum acara pidana yang terkait dengan penertiban, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

- 13 -


a. Komunikasi dan negosiasi

b. Bela Diri

5. Aspek kritis

a. Menjelaskan tujuan kordinasi;

b. Melakukan langkah antisipasi hambatan penertiban;

c. Menentukan rujukan pelanggaran.

6. Sikap kerja

Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja komunikatif, gigih, pesuasif, diplomatis, tangkas, tegas

- 14 -


JUDUL UNIT Mengikuti penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

DESKRIPSI UNIT Unit ini menjelaskan hasil kinerja, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi sebagai individu maupun sebagai anggota tim dalam pengembangan dan revisi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, kebijakan, tata cara, SOP, kode etik dan pedoman pokok.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan

pengumpulan data

sebagai bahan

pedoman penyusunan

perda

1.1. Informasi yang mendasari rekomendasi

tindakan, peraturan perundang-

undanganan, kebijakan, prosedur, kode etik,

standar dan pedoman dihimpun sebagai

bahan rujukan penyusunan perda;

1.2. Dokumentasi yang mendukung informasi dan

saran disiapkan;

1.3. Rekomendasi atas kebijakan organisasi

dikomunikasikan dengan cara membahas

persyaratan pemangku kepentingan dan

mencerminkan pertimbangan semua masalah

yang relevan.

2. Melakukan kajian

dalam rangka

penyusunan perda

2.1. Efektivitas peraturan perundangan,

kebijakan, prosedur, kode etik dan SOP dikaji

berdasarkan implementasinya dilapangan;

2.2. Isu isu strategis terkait penyusunan Perda

diidentifikasi, untuk disampikan kepada

pemangku kepentingan yang akan digunakan

sebagai masukan dalam pengembangan

ataupun revisi peraturan perundangan,

kebijakan, prosedur, kode etik dan SOP;

2.3. Usulan pengembangan kebijakan organisasi

dan atau kegiatan revisi dilakukan sesuai

dengan persyaratan organisasi.

- 15 -

3. Mengkomunikasikan

kemajuan dan hasil

kebijakan baru kepada

para pemangku

kepentingan

3.1. Laporan hasil kerja dengan menggunakan

kebijakan baru dihimpun sesuai dengan

jangka waktu yang disepakati;

3.2. Perbedaan hasil kerja berdasarkan

penggunaan kebijakan baru dan kebijakan

lama dikaji untuk disampaikan kepada pihak

lain yang terlibat dalam pengembangan dan

proses revisi;

3.3. Rekomendasi penguatan kebijakan disusun

untuk disampaikan kepada pemangku

kepentingan yang terkait, untuk tindakan dan

/ atau pelaksanaan yang sesuai dengan

persyaratan organisasi.

3.4 Laporan akhir disusun.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Peraturan perundangan dapat meliputi Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah, prosedur, standar industri, panduan pelaksanaan dan

catatan pedoman.

laporan-laporan meliputi hal-hal yang bersifat resmi, tidak resmi,

tertulis atau lisan.


Komputer/laptop dan ATK.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan evaluasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.








PANDUAN PENILAIAN


- 16 -


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen peraturan daerah dan fakta-fakta penegakan sanksi perda tersedia.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan peraturan daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.



5. Aspek kritis

a. Mengidentifikasi isu isu strategis;

b. Membuat dokumen informasi yang mendukung Peraturan Daerah

yang akan disusun.

6. Sikap Kerja

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap kritis, antisipatif, proaktif, analitis.

- 17 -


JUDUL UNIT Melaksanakan tindakan yustisi

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk

melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten,

dalam kaitannya dengan melaksanakan tindakan

yustisi.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyusun rencana tindakan yustisi

1.1. Prioritas tindakan yustisi ditentukan;

1.2. Target tindakan yustisi ditentukan;

1.3. Lokasi pelaksanaan tindakan yustisi ditentukan;

1.4. Waktu pelaksanaan tindakan yustisi ditentukan;

1.5. pelaksana tindakan yustisi ditentukan.

2. Mempersiapkan pelaksanaan tindakan yustisi

2.1. Sumber daya disiapkan;

2.2. Penyampaian surat dinas kepada petugas dan target pelaksanaan tindakan yustisi dilaksanakan;

2.3. Agenda kegiatan tindakan yustisi dibuat;

2.4. Pembentukan Tim pelaksana tindakan yustisi dilaksanakan.

3. Melaksankan tindakan yustisi

3.1. Kesiapan tempat dan perlengkapan yang digunakan ditempat pelaksanaan tindakan yustisi diperiksa;

3.2. Pelaksanaan tindakan yustisi dilaksanakan.

4. Menyusun laporan pelaksanaan tindakan yustisi

4.1. Laporan pelaksanaan tindakan yustisi dibuat

4.2. Laporan pelaksanaan tindakan yustisi ditandatangani untuk disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Tindakan yustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan berdasarkan proses peradilan. Surat dinas meliputi Surat Tugas, Surat Pemberitahuan/Peringatan dan lain-lain.



c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan yustisi dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban

- 18 -

umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.





Perundang-Undangan; 4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi



PANDUAN PENILAIAN







a. Komputer; b. Tata naskah dinas; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis

a. Menetukan prioritas tindakan;

b. Menentukan strategi penindakan;

c. Mengamankan bukti sebagai landasan tindakan.

6. Sikap kerja

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap berani, tangkas, gigih, diplomatis.

- 19 -


JUDUL UNIT Menjadi saksi dalam proses penyidikan




dalam kaitannya dengan pelaksanaan menjadi saksi

dalam proses penyidikan.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menerima

penugasan dari

atasan untuk

menjadi saksi

1.1. Penugasan untuk menjadi saksi dalam penyidikan,

diterima;

1.2. Barang bukti hasil operasi dipersiapkan.

2. Memenuhi

panggilan

penyidik untuk

memberikan

keterangan

1.3. Jawaban pelanggar atas pertanyaan penyidik

dikonfirmasi;

1.4. Berita acara penyidikan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Operasi meliputi pengamatan, memperoleh barang bukti, penggeledahan

berdasarkan Surat Perintah Tugas dan penghitungan barang/identifikasi

bukti dan penandatanganan berita acara oleh Penanggung jawab operasi

dan pemilik/penanggungjawab.



c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan penyidikan pelanggar Perda/Perkada.








PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini

- 20 -

harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio.







5. Aspek kritis

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap kritis, cermat dan tekun.

- 21 -


JUDUL UNIT Menjadi saksi dalam proses persidangan




dalam kaitannya dengan pelaksanaan menjadi saksi

dalam proses persidangan. ELEMEN

KOMPETENSI


1. Memenuhi

panggilan

penyidik atas

kuasa

Penuntut

Umum

1.1. Surat Perintah Tugas menjadi saksi di proses persidangan diterima;

1.2. Surat Perintah Tugas dipelajari; 1.3. Bukti diri dipersiapkan.

2. Mengikuti

sidang Sesuai

jadwal

2.1. Barang bukti dibawa ke persidangan;

2.2. Bukti diri diserahkan;

2.3. Sumpah sebagai saksi di proses persidangan

dilakukan;

2.4. Informasi terkait kejadian perkara dan barang

bukti disampaikan;

2.5. Hasil putusan persidangan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Bukti diri dapat berupa KTP, Kartu anggota, Surat Perintah Tugas dan

lain sebagainya.



c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan persidangan.








- 22 -

PANDUAN PENILAIAN





Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan peraturan daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja jenis proses.



5. Aspek kritis

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap kritis, cermat, dan tekun.

- 23 -


JUDUL UNIT Melakukan tindakan non yustisi

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang

diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu

secara kompeten, dalam kaitannya dengan

melaksanakan tindakan non yustisi.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyusun rencana tindakan non yustisi

1.1. Prioritas tindakan non yustisi ditentukan;

1.2. Target tindakan non yustisi ditentukan;

1.3. Lokasi pelaksanaan tindakan non yustisi ditentukan;

1.4. Waktu pelaksanaan tindakan non yustisi ditentukan;

1.5. pelaksana tindakan non yustisi ditentukan.

2. Mempersiapkan pelaksanaan tindakan non yustisi

2.1. Sumber daya disiapkan;

2.2. Penyampaian surat dinas disampaikan kepata petugas dan target pelaksanaan tindakan non yustisi;

2.3. Agenda kegiatan tindakan non yustisi dibuat;

2.4. Tim pelaksana tindakan non yustisi dibentuk.

3. Melaksankan tindakan non yustisi

3.1. Kesiapan tempat dan perlengkapan yang digunakan ditempat pelaksanaan tindakan non yustisi diperiksa;

3.2. Pelaksanaan tindakan non yustisi dilakukan.

4. Menyusun laporan pelaksanaan tindakan non yustisi

4.1. Laporan pelaksanaan tindakan non yustisi dibuat

4.2. Laporan pelaksanaan tindakan non yustisi ditandatangani untuk disampaiakan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Tindakan nonyustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak sampai proses peradilan. Surat dinas meliputi Surat Tugas, Surat Pemberitahuan/Peringatan dan lain-lain.



- 24 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan non yustisi dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.



1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar


PANDUAN PENILAIAN







a. Komputer; b. Tata naskah dinas; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

6. Aspek kritis

a. Menentukan prioritas tindakan;

b. Menentukan strategi penindakan;

c. Mengamankan bukti sebagai landasan tindakan.

7. Sikap kerja

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memliki sikap berani, tangkas, gigih, diplomatis.

- 25 -


JUDUL UNIT Mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk menyusun rencana sosialisasi perda/perkada, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi perda/perkada, melaksanakan sosialisasi perda/perkada dan menyusun laporan berpartisipasi dalam sosialisasi perda/perkada.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyusun rencana sosialisasi Perda/Perkada

1.1. Perda/Perkada yang menjadi prioritas untuk disosialisasikan diidentifikasi;

1.2. Calon peserta sosialisasi ditentukan; 1.3. Lokasi pelaksanakan sosialisasi ditentukan; 1.4. Waktu sosialisasi ditentukan; 1.5. Narasumber ditentukan.

2.Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi Perda/Perkada

2.1. Persiapan sumber daya dilaksanakan; 2.2. Undangan kepada peserta/narasumber

disampaikan; 2.3. Persiapan materi sosialisasi dilaksanakan;

2.4. Susunan acara disusun; 2.5. Pembentukan tim sosialisasi dilaksanakan.

3.Melaksankan sosialisasi Perda/Perkada

3.1. Daftar hadir pesera diverifikasi; 3.2. Materi dibagikan kepada para peserta; 3.3. Kesiapan tempat dan perlengkapan yang digunakan

ditempat sosialisasi diperiksa; 3.4. Penyampaian materi disampaikan oleh narasumber 3.5. Pertanyaan audien direspon.

4.Menyusun laporan berpartisipasi dalam sosialisasi perda/perkada

4.1. Data/dokumen hasil sosialisasi dibuat;

4.2. Laporan sosialisasi dibuat untuk ditandatangani

oleh pimpinan;

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel Prioritas Perda/Perkada meliputi Perda/Perkada tentang ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat serta Perda/Perkada yang memuat

sanksi baik pidana maupun administrasi.

Narasumber berasal dari Pemerintahan Daerah maupun narasumber di

luar Pemerintahan Daerah.

Materi sosialisasi meliputi Perda/Perkada yang dimaksud termasuk

bahan sosialisasi.


Komputer/laptop, ATK, Printer, sound system, projektor, LCD, dan lain-

- 26 -

lain.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah menyusun rencana sosialisasi Perda/Perkada, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi, melaksanakan sosialisasi, dan menyusun laporan sosialisasi.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang

Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar


PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk wawancara/tertulis dimana petugas atau pegawai diminta untuk menjelaskan proses penyelenggaraan penyuluhan mulai dari persiapan hingga pelaporan.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis perencanaan dan keahlian tentang mengorganisasikan kegiatan, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.


a. Penggunaan komputer b. Penyusunan Tata Naskah Dinas

5. Aspek kritis

a. Menentukan topik sosialisasi;

b. Mengidentifikasi karakteristik objek sosialisasi;

c. Menentukan metoda penyampaian organisasi.

6. Sikap Kerja

Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja komunikatif, persuasif, kreatif, kolaboratif.

- 27 -

KODE UNIT PPP.TU.02.010.01

JUDUL UNIT Menyusun rencana program

DESKRIPSI UNIT Unit ini mencakup penyusunan rencana unit kerja baik pada tingkat unit kerja dan tingkat individu untuk mencapai hasil kerja yang baik. Unit Ini mencakup berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan unit kerja, menyiapkan rencana kerja individu, dan melaksanakan serta mengevaluasi rencana kerja.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Melakukan persiapan perencanaan program

1.1. Aspek aspek terkait program kerja yang akan disusun diidentifikasi;

1.2. Rujukan perencanaan dihimpun; 1.3. Target dan sasaran organisasi diidentifikasi; 1.4. Konsultasi dengan pihak yang relevan dilaksanakan

terkait dengan kriteria efektif.

2. Mempersiapkan rencana kerja individu

2.1. Tujuan rencana kerja dikaitkan dengan tujuan

organisasi dan unit kerja;

2.2. Tujuan dinyatakan dalam target terukur dengan

indikator kinerja yang jelas;

2.3. Pilihan inovatif dan efektifitas biaya untuk mencapai

tujuan dieksplorasi agar diselaraskan dengan

tujuan organisasi;

2.4. Kesesuaian perencanaan individual dengan

perencanaan kelompok kerja diintegrasikan.

3. Mengimplemen-tasikan dan mengevaluasi rencana kerja

3.1. Metode dan pelaksanaan kerja untuk mengimplementasikan perencanaan diidentifikasi melalui konsultasi dengan pihak terkait;

3.2. Beban kerja dan arus kerja dimonitor untuk diseimbangkan;

3.3. Pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi persyaratan waktu dan tempat kerja, peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur ;

3.4. Permasalahan dalam pelaksanaan rencana kerja dikaji untuk kemudian menjadi dasar usulan perbaikan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab bidang;

3.5. Rencana kerja direvisi sesuai dengan perubahan

dalam prioritas kerja dan kebutuhan organisasi.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel Rencana kerja dapat mencakup rencana harian / mingguan / bulanan

unit kerja, rencana program kerja, tujuan khusus dari perencanaan

termasuk kesempatan kerja yang sama, kesehatan dan keselamatan

kerja.

- 28 -

Peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur dapat mencakup

pedoman tata kelola resiko, standar etika dan akuntabilitas, standar sektor public, standar pengendalian kecurangan/kejahatan, standar keamanan pemerintah, kebijakan, prosedur dan tata cara organisasi.

b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/laptop, ATK, Printer, sound system, projektor, LCD dll.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, mempersiapkan rencana kerja individu dan mengimplementasikan dan mengevaluasi rencana kerja.





PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk wawancara/tertulis dimana petugas atau pegawai diminta untuk menjelaskan proses penyusunan rencana program.

2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis perencanaan dan keahlian tentang mengorganisasikan kegiatan, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer b. Penyusunan Tata Naskah Dinas

5. Aspek kritis a. Menetukan topik sosialisasi yang sesuai dengan audien; b. Menetukan nara sumber yang relevan; c. Menjawab pertanyaan terkait materi sosialisasi dari audien atau dari

pihak lain.

6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja cermat, proaktif, kreatif.

- 29 -


JUDUL UNIT Melakukan evaluasi kegiatan

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang

diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan

tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan

melaksanakan evaluasi kegiatan.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Mempersipakan

pelaksanaan

evaluasi kegiatan

1.1. Program kerja yang akan dievaluasi diakses dan ditentukan;

1.2. Sumber informasi evaluasi kegiatan dihimpun.

2. Menetapkan

Indikator

Keberhasilan

Kegiatan

2.1. Aspek yang diprioritaskan disusun; 2.2. Fokus sesuai dengan urusan kegiatan

ditetapkan; 2.3. Input, proses, output dikelompokkan; 2.4. Kebutuhan yang diperlukan dalam proses

evaluasi ditentukan; 2.5. Indikator yang sesuai dengan kebutuhan

ditetapkan; 2.6. penggunaan indikator disimulasikan; 2.7. Usulan perbaikan disusun.

3. Mengukur

Keberhasilan

penyelenggaraan

Kegiatan

3.1. Penyelenggaraan kegiatan dianalisa untuk kemudian diskor;

3.2. Indeks kesesuaian materi dinalisa untuk kemudian diskor;

3.3. Indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi dijumlah sebagai indeks komposit kinerja.

4. Membuat

kesimpulan hasil

evaluasi

4.1. Faktor penunjang kinerja unggul diidentifikasi; 4.2. Faktor penghambat kinerja diidentifikasi; 4.3. Rekomendasi perbaikan pada tatanan individual

pegawai disusun; 4.4. Rekomendas perbaikan kinerja tatanan

organisasi disusun; 4.5. Laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

dibuat untuk disahkan oleh pimpinan.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan adalah suatu proses pengumpulan

dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait tugas/kewenangan Polisi Pamong Praja.


Komputer/laptop, alat komunikasi, sarana mobilitas, penunjuk arah, dan lain-lain.

- 30 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah mempersipakan pelaksanaan evaluasi kegiatan, menetapkan Indikator Keberhasilan Kegiatan, mengukur Keberhasilan penyelenggaraan Kegiatan dan melaporkan hasil evalausi.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN


harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen rencana patroli, sarpras, SK Tim, anggaran dan Surat Tugas telah tersedia.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang teknis penegakan Peraturan Daerah, metode analisis, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri b. Komunikasi c. Koordinasi

5. Aspek kritis a. Menentukan indikator evaluasi; b. Merumuskan pokok pokok temuan evaluasi; c. Merumuskan rekomendasi.

6. Sikap kerja

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap analitis, teliti, kritis, konsultatif.

- 31 -


JUDUL UNIT Melakukan patroli

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana patroli, melaksanakan patroli pada masing-masing sasaran, dan melakukan konsolidasi.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana patroli

1.1 Surat tugas disiapkan; 1.2 Surat tugas disampaikan kepada personel; 1.3 Sarana dan prasarana disiapkan; 1.4 Kelayakan sarana dan prasarana diperiksa; 1.5 Persiapan akomodasi patroli dilaksanakan.

2. Melaksanakan patroli pada masing-masing sasaran

2.1. Keamanan/keselamatan personel dan Sarana dan prasarana dikaji;

2.2. Pengkajian sasaran patroli dilaksanakan;

2.3. Kejadian dan kondisi serta situasi yang ada pada objek dicatat;

2.4. Tindakan pengamanan sasaran yang darurat

dilakukan sebagai langkah antisipasi pada situasi yang menganggu keamanan di sasaran patroli.

3. Melakukan konsolidasi pasca patroli

3.1. Pemeriksaan pasca patroli terkait kelengkapan personel dan Sarana dan prasarana dilaksanakan untuk kemudian dibuat kedalam catatan ;

3.2. Penataan sarana dan prasarana pasca patroli dilaksanakan;

3.3. Laporan pelaksanaan patroli disusun untuk disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Sasaran patroli termasuk lingkungan masyarakat yang mempunyai potensi gangguan wilayah, objek vital daerah, dan aparatur yang berada di luar kantor pada jam kerja.

Tindakan pengamanan sasaran yang darurat termasuk mengamankan pelaku, barang bukti, mengatasi gangguan seketika, segera melaporkan kepada yang berwenang termasuk pimpinan, dan memberikan pertolongan pertama.

Laporan pelaksanaan patroli adalah dokumen yang memuat sasaran

patroli, kondisi personel pasca patroli, kejadian yang ditemukan, tindakan yang diambil, dan saran yang disampaikan.



- 32 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi ini adalah menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana patroli, melaksanakan patroli pada masing-masing sasaran dan melakukan konsolidasi.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang

Ketenteraman Ketertiban Umum dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;



PANDUAN PENILAIAN


harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen rencana patroli, sarpras, SK Tim, anggaran dan Surat Tugas telah tersedia.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang deteksi dini, kondisi dan situasi objek, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Komunikasi; c. Koordinasi; d. P3K; e. Manajemen kerumunan; f. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis

a. Menetukan strategi patrol;

b. Merumuskan karakteristik objek patrol;

c. Merumuskan langkah antisipatif dalam menangani hambatan patrol.

6. Sikap kerja Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap tegas, berani, disiplin, responsif dan tangkas.

- 33 -

KODE UNIT PPP.TM.02.013.01

JUDUL UNIT Melakukan pengamanan

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana pengamanan, melaksanakan pengamanan, dan melaksanakan tindakan darurat serta membuat laporan.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyiapkan administrasi dan sarpras pengamanan

1.1. Surat Tugas diterima; 1.2. Perlengkapan personel disiapkan; 1.3. Kelayakan perlengkapan personel diperiksa; 1.4. Persiapan akomodasi pengamanan dilaksanakan.

2. Melaksanakan pengamanan

2.1. Lingkungan objek pengamanan dikaji; 2.2. Objek pengamanan dikaji; 2.3. Identifikasi tamu yang datang dilaksanakan; 2.4. Kejadian yang ditemui di objek pengamanan dicatat

di buku kejadian.

3. Melaksanakan tindakan darurat

3.1. Tindakan pengamanan objek yang darurat dilakukan sebagai respon terhadap;

3.2. situasi yang menganggu keamanan objek; 3.3. Segala tindakan darurat yang diambil dilaporkan

pada saat kejadian di lapangan kepada pimpinan; 3.4. Hasil tindakan pengamanan yang darurat

dikoordinasikan dengan pihak terkait.

4. Membuat Laporan

4.1. Buku kejadian disiapkan; 4.2. Berita acara serah terima pengamanan dibuat;

4.3. Berita acara serah terima ditanda tangani.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel Lingkungan objek pengamanan termasuk di dalamnya mengamati

akses masuk objek, area sekitar obyek pada radius tertentu, sarana dan

prasarana pendukung objek, aktivitas objek atau di dalam objek.

Objek yang diamankan termasuk objek vital, objek vital stratergis

daerah atau acara daerah.

Tindakan pengamanan objek yang darurat adalah mengamankan

objek yang meliputi tindakan mencegah seseorang yang tidak

berkepentingan mendekati objek pengamanan, memadamkan api,

mematikan aliran listrik bila diperlukan, melakukan evakuasi orang dan

barang dari dalam objek pengamanan pada kondisi darurat; mencegah

pencurian pada objek pengamanan, mencegah terjadinya keributan yang

lebih meluas di sekitar objek pengamanan, melindungi pejabat VIP/VVIP.

Buku kejadianmeliputi catatan tentang informasi personel yang bertugas,

batas waktu penugasan, catatan perkembangan situasi dan kondisi

sekitar objek selama penugasan pengamanan serta tindakan yang

dilakukan.

- 34 -

Berita acara serah terima dilaksanakan untuk pengamanan objek

statis berupa objek vital.


Alat komunikasi, sarana mobilitas, buku kejadian, perlengkapan perorangan dan lain-lain.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit

kompetensi ini adalah menyiapkan administrasi dan sarpras pengamanan, melaksanakan pengamanan, dan melaksanakan tindakan darurat, dan membuat laporan.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang




PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila sarpras, akomodasi dan Surat Tugas telah tersedia.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang deteksi dini, tindakan menghadapi ancaman, kondisi dan situasi objek, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Penggunaan alat Komunikasi; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis a. Membuat gambaran objek pengamanan;

- 35 -

b. Merumuskan strategi pengamanan;

c. Membuat langkah antisipatif untuk menangani hambatan dalam

melaksanakan pengamanan.

6. Sikap kerja

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap disiplin, responsif, tangkas, berani dan cermat.

- 36 -


JUDUL UNIT Melakukan pengawalan

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana pengawalan, menentukan rute pengawalan pejabat daerah, melaksanakan pengawalan, mengembalikan Sarana dan prasarana pengawalan, dan menyusun laporan.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyiapkan administrasi dan Sarana dan prasarana Pengawalan

1.1. Legalitas surat tugas dibuat ; 1.2. Akomodasi pengawalan diterima; 1.3. Persiapan sarana dan prasarana dan kelengkapan

personel dilaksnakan sesuai standar; 1.4. Kelayakan sarana dan prasarana dan kelengkapan

personel diperiksa.

2. Menentukan rute pengawalan Pejabat Daerah

2.1. Informasi lokasi kegiatan pejabat Daerah dihimpun untuk kemudian berkoodinasi dengan pihak terkait;

2.2. Informasi ruang lingkup pengawalan dan rute jalan dikumpulkan;

2.3. Rute menuju lokasi ditentukan.

3. Melaksanakan Pengawalan

3.1. Keamanan/keselamatan personel dan Sarana dan prasarana dikaji ;

3.2. Pengamatan situasi dan kondisi lingkungan yang dilewati dilaksanakan;

3.3. Kordinasi pengamanan terhadap pejabat negara/daerah dilakukan.

4. Melakukan penataan paca pengawalan

4.1. Pemeriksaan kelengkapan personel dan sarpras pasca pengawalan, dilaksanakan untuk kemudian dicatat;

4.2. Penataan sarana dan prasarana pengawalan dilaksanakan.

5. Menyusun laporan

5.1. Catatan kejadian disiapkan; 5.2. Formulir laporan diisi sesuai catatan kejadian; 5.3. Laporan pengawalan dibuat.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Rute meliputi jalur yang akan dilewati merupakan jalur pilihan terpendek

dan teraman, jalur evakuasi apabila ada gangguan, menentukan titik

berhenti baik dalam perjalanan maupun di tempat tujuan.

Laporan pengawalan meliputi catatan tentang informasi personel yang

bertugas, lama pengawalan, catatan situasi dan kondisi selama

penugasan pengawalan serta tindakan yang dilakukan




- 37 -

kompetensi ini adalah menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana pengawalan, menentukan rute pengawalan pejabat daerah, melaksanakan pengawalan, mengembalikan sarpras pengawalan, dan menyusun laporan.




4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek/simulasi, tertulis dan lisan/wawancara.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila dokumen rencana pengamanan, sarana dan prasarana, anggaran dan Surat Tugas telah tersedia.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang prosedur pengamanan, deteksi dini, kondisi dan situasi rute serta lokasi serta kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Penggunaan alat Komunikasi; c. Koordinasi; d. P3K; e. Manajemen kerumunan; f. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis

a. Mengidentifikasi kebutuhan pengawalan (perangkat, personel,

sarana, biaya);

b. Mengidentifikasi karakteristik objek pengawalan;

- 38 -

c. Merumuskan langkah antisipatif untuk mengatasi hambatan dalam

melakukan pengawalan.

6. Sikap kerja

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila petugas memiliki sikap antisipatif, cermat, responsif, berani dan tangkas.

- 39 -


JUDUL UNIT Melakukan pengendalian massa

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk melakukan persiapan pengendalian massa, melaksanakan pengendalian massa dan melakukan konsolidasi.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Melakukan Persiapan Pengendalian Massa

1.1. SK Tim/Unit/Regu Pengendalian Massa disiapkan; 1.2. Surat Tugas disiapkan; 1.3. Persiapan sarana dan prasarana dilaksanakan; 1.4. Strategi pengendalian massa ditentukan.

2. Melaksanakan pengendalian massa

2.1. Langkah antisipasi terkait keamanan/keselamatan personel dan Sarana dan prasarana disusun;

2.2. Lokasi unjuk rasa didatangi; 2.3. Langkah kerja sesuai instruksi pimpinan

dilaksanakan; 2.4. Posisi yang telah diinstruksikan ditempati; 2.5. Pergerakan massa dikendalikan sesuai instruksi.

3. Melakukan konsolidasi

3.1. Pemeriksanaan pasca pengendalian massa, terkait personel, kelengkapan personel dan sarpras dilaksanakan untuk kemudian dicatat;

3.2. Penataan kembali sarana dan prasarana pengendalian massa dilaksanakan;

3.3. Laporan hasil pengendalian massa disusun.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel Strategi pengendalian massa meliputi pemilihan teknik/cara/sistem

pengendalian massa yang disesuaikan dengan jumlah pengunjuk rasa

dan ruang/tempat unjuk rasa. Instruksi pimpinan meliputi langkah-

langkah pengendalian, strategi pengendalian dan pembagian tugas

personil.


Perlengkapan perorangan pengendalian massa, dan pakaian khusus pengendalian massa.


kompetensi ini adalah melakukan persiapan pengendalian massa,

melaksanakan pengendalian massa dan melakukan konsolidasi.



1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang


- 40 -

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam simulasi, lisan/wawancara.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan apabila fasilitas dan lokasi simulasi tersedia serta skenario pengendalian massa tersedia.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang HAM, hukum dan psikologi massa, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Bela diri; b. Penindakan huru hara; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis

a. Mengidentifikasi karakteristik objek pengendalian massa; b. Mengidentifikasi potensi hambatan dalam melakukan pengendalian

masa; c. Merumuskan strategi pengendalian massa.

6. Sikap Kerja

Pekerjaan ini dapat dilaksanakan oleh petugas, apabila didukung dengan sikap disiplin, berani, proaktif, antisipatif dan pengendalian diri.

- 41 -

KODE UNIT PPP.LM.02.016.01

JUDUL UNIT Melaksanakan deteksi dini

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk menyusun indikator rawan gangguan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), melakukan pengumpulan dan pengolahan data, dan membuat peta rawan gangguan trantibumlinmas.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyusun indikator rawan gangguan trantibumlinmas

1.1. Aspek-aspek indikator rawan gangguan diidentifikasi

1.2. Draft indikator rawan gangguan disusun sebagai bahan pembahasan;

1.3. Indikator rawan gangguan diformulasikan sesuai hasil pembahasan.

2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data

2.1. Sumber data diidentifikasi; 2.2. Data dari berbagai sumber dikumpulkan; 2.3. Data yang sudah dikumpulkan dipilah menurut

jenis dan eskalasi gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;

2.4. Data yang sudah dipilah ditabulasi sesuai dengan indikator rawan gangguan.

3. Membuat peta rawan gangguan trantibumlinmas

3.1. Tabulasi data rawan gangguan disiapkan; 3.2. Informasi rawan gangguan dibedakan menurut

wilayah berdasarkan jenis dan eskalasi; 3.3. Informasi rawan gangguan disusun ke dalam peta

rawan gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

4. Menyusun laporan

4.1. Peta rawan gangguan Ketertiban umum dan

Ketentraman Masyarakat disiapkan;

4.2. Laporan rawan gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dibuat untuk disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel

Indikator rawan gangguan termasuk menentukan jenis indikator dan

skor setiap jenis gangguan trantibum untuk menentukan eskalasi potensi

gangguan di masing-masing wilayah.

Tabulasi data rawan berisi informasi eskalasi setiap jenis gangguan

pada setiap wilayah.

peta rawan gangguan adalah gambaran tentang jenis dan eskalasi

gangguan pada satu wilayah tertentu yang dituangkan dalam peta.

b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/Laptop, ATK, proter, peta dasar daerah, Printer.

- 42 -

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi yaitu menyusun indikator rawan gangguan, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, membuat peta rawan gangguan dan membuat laporan.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi



PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan pada unit kompetensi ini harus dinilai secara menyeluruh yang dapat dilakukan dalam bentuk praktek, lisan/wawancara, dan portofolio sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.


Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam berbagai kondisi baik di dalam maupun di luar ruangan sepanjang peralatan kerja tersedia.


Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang urusan/fungsi ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengetahuan analisis data, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer; b. Penggunaan IT; c. Matematika sederhana; d. P3K; e. Manajemen kerumunan; f. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis

a. Menetukan indikator kerawanan

b. Membuat peta kerawanan gangguan Ketertiban umum dan

Ketentraman Masyarakat

6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja taktis, analitis, konsutatif dan kolaboratif.

- 43 -


JUDUL UNIT Melakukan mobilisasi linmas

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan mobilisasi, menentukan anggota linmas yang akan ditugaskan, melakukan pemanggilan anggota linmas, menugaskan anggota linmas, pengembalian anggota linmas.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi kebutuhan mobilisasi

1.1. Perintah mobilisasi yang menggunakan anggota linmas diidentifkasi

1.2. Legalisasi surat perintah diperiksa 1.3. Kebutuhan anggota linmas ditentukan;

1.4. Jadwal penugasan disusun.

2. Melakukan pemanggilan anggota linmas

2.1. Kriteria anggota linmas yang diperlukan diidentifikasi

2.2. Surat pemanggilan penugasan dibuat untuk disampaikan kepada anggota linmas melalui Komandan Satuan linmas desa/kelurahan;

2.3. Penerimaan anggota linmas yang telah dipanggil dilaksanakan .

3. Menugaskan anggota linmas

3.1. Arahan terkait penugasan disampaikan 3.2. Penyerahan sarana dan prasarana untuk

melaksanakan tugas dilaksanakan ; 3.3. Penyediaan akomodasi Sarana dan prasarana

diperiksa ulang ; 3.4. Pemberangkatan anggota satlinmas ke tempat tugas

dilaksanakan; 3.5. Pelaksanaan tugas dimonitor.

4. Melaksanakan pengaturan anggota linmas pasca tugas

1.1. Penjemputan anggota linmas dari tempat tugas dilaksanakan;

1.2. Sarana dan prasarana dikumpulkan untuk proses pemeriksaan ;

1.3. Proses pengembalian anggota linmas ke satuan masing-masing dilaksanakan;

1.4. Laporan hasil mobilisasi linmas disusun.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel Kebutuhan anggota linmas termasuk jumlah, keterampilan, kesediaan

untuk dimobilisasi sesuai lokasi dan lama penugasan.

Sarana dan prasarana termasuk sarana prasana mobilisasi, sarana

prasarana di tempat tugas, dan sarana prasarana perorangan.

b. Perlengkapan yang diperlukan Komputer/Laptop, ATK, dan Printer, perlengkapan perorangan sesuai kondisi tugas.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi adalah Kemampuan mendentifikasi kebutuhan mobilisasi,

- 44 -

menentukan anggota satlinmas yang akan ditugaskan, melakukan pemanggilan anggota satlinmas, menugaskan anggota satlinmas, pengembalian anggota satlinmas.





PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan Pengujian unit kompetensi ini dilakukan dengan cara wawancara dimana pegawai diminta untuk menjelaskan proses mobilisasi anggota satlinmas mulai dari mengidentifikasi kebutuhan mobilisasi, menentukan anggota satlinmas yang akan ditugaskan, melakukan pemanggilan anggota satlinmas, menugaskan anggota satlinmas, sampai pengembalian anggota satlinmas.

2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan manajemen SDM serta kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer; b. Penyusunan Tata Naskah Dinas; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis

a. Menetukan kriteria anggota linmas yang dibutuhkan;

b. Memastikan ketersediaan kebutuhan mobilisasi;

c. Memberikan arahan kepada anggota linmas.

6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja persuasif, diplomatis, komunikatif dan antisipatif.

- 45 -


JUDUL UNIT Melakukan pendataan dan pelatihan Satlinmas

DESKRIPSI UNIT Unit kompetensi ini berkenaan dengan Kemampuan untuk menyiapkan surat pendataan, pengumpulan data anggota linmas, menyusun buku induk dan memberikan pelatihan kepada satlinmas.

ELEMEN

KOMPETENSI


1. Menyiapkan surat pendataan

1.1. Surat permintaan data linmas setiap Desa/Kelurahan dibuat;

1.2. Surat permintaan data linmas disampaikan ke Desa/Kelurahan;

1.3. Bukti tanda terima pengiriman surat diminta.

2. Pengumpulan data anggota linmas

2.1. Surat penyampaian data anggota linmas di desa/kelurahan diterima;

2.2. Format tabulasi data dibuat; 2.3. Data anggota linmas ditabulasi.

3. Menyusun buku induk

3.1. Buku induk anggota linmas disiapkan; 3.2. Data anggota linmas setiap desa/kelurahan disusun

ke dalam buku induk; 3.3. Data anggota linmas dikelompokan menurut wilayah

kecamatan atau menurut pengelompokan lainnya.

4. Menyusun perencanaan pelatihan linmas

4.1 Kebutuhan keahlian/keterampilan linmas

diidentifikasi;

4.2 Jumlah anggota yang akan dilatih ditentukan;

4.3 Frekuensi pelatihan untuk masing-masing jenis pelatihan ditentukan;

4.4 Program pelatihan disusun.

BATASAN VARIABEL

a. Kontek variabel Data linmas meliputi identitas diri, keterampilan yang dimiliki, dasar

pengangkatannya, dan lama bertugas.

Buku induk termasuk informasi anggota linmas tingkat

provinsi/kabupaten/kota yang telah dikelompokan menurut wilayah

adiministrasi.

b. Perlengkapan yang diperlukan berupa komputer/laptop, ATK dan printer.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi adalah Kemampuan untuk menyiapkan surat pendataan, pengumpulan data anggota linmas, dan menyusun buku induk.


Praja;

- 46 -

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman Ketertiban Umum berdasarkan Hak Asasi Manusia;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan Pengujian unit kompetensi ini dilakukan dengan cara simulasi/praktek, lisan/wawancara, dan portofolio sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan dimana pegawai yang bersangkutan diminta untuk membuat surat permintaan data anggota linmas, menyiapkan format tabulasi data, dan format buku induk lisan/wawancara, dan portofolio sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

2. Kondisi pengujian Kondisi pengujian atau penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dalam semua kondisi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan pada unit kompetensi ini adalah pengetahuan administrasi perkantoran, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan a. Penggunaan komputer; b. Penyusunan Tata Naskah Dinas; c. P3K; d. Manajemen kerumunan; e. Penggunaan perangkat yang diperlukan.

5. Aspek kritis

a. Membuat surat;

b. Melakukan pengelompokan anggota linmas;

c. Menetukan topik pelatihan linmas.

6. Sikap kerja Unit kompetensi ini bisa dilaksanakan apabila didukung oleh sikap kerja diplomatis, kolaboratif, komunikatif dan kreatif.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Documents

URAIAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN …bpsdm.kemendagri.go.id/.../standar_kompetensi_polpp_final.pdf · perlu diatur standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Polisi ... Dalam Negeri