untuk Energi Berkeadilan - migas.esdm.go.id · Bentuk keseriusan dalam mendukung pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik yang lebih besar diwujudkan dalam pelaksanaan

untuk Energi Berkeadilan

Pemanfaatan

Gas BUMI

Laporan Tahunan

CAPAIAN PEMBANGUNAN2018

untuk Energi Berkeadilan

Pemanfaatan

Gas BUMI

Laporan Tahunan


Bentuk keseriusan dalam mendukung pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik yang lebih besar diwujudkan dalam pelaksanaan belanja publik fisik dan non fisik yang mencapai 88,6% dari keseluruhan DIPA TA 2018. Beberapa kebijakan dari hulu dan hilir sub sektor minyak dan gas bumi untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik terus diupayakan, diantaranya berupa penghapusan sejumlah 23 sertifikasi/perijinan/rekomendasi dan 18 regulasi lainnya dicabut/direvisi, mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan hulu, pengelolaan WK migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, pengusahaan gas bumi pada kegiatan hilir, keputusan pengelolaan WK skema gross split dan program infrastruktur berupa jaringan gas kota dan pendistribusian konverter kit nelayan. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan melalui pembenahan perijinan online dan peningkatan keterbukaan informasi publik serta pembenahan internal organisasi melalui peningkatan akuntabilitas, pembinaan pegawai dan penyediaan sarana dan prasarana kantor dilaksanakan.Upaya koordinasi yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan akan selalu terus dijalankan bersama seluruh pemangku kepentingan sub sektor minyak dan gas bumi.

Laporan Tahunan : Capaian Pembangunan 2018 sebagai rangkuman dari hasil capaian pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat memberikan informasi yang berimbang dan bermanfaat bagi para pembaca. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan ini. Semoga pada tahun-tahun berikutnya dapat terjalin kerja sama yang makin baik guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sub sektor migas Indonesia. Untuk itu masukan dan dukungan semua pihak sangat diharapkan. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pembaca.

Jakarta, April 2019Direktur Jenderal

DR. Ir. Djoko Siswanto M.B.A

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia_nya, sehingga

keluarga besar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

mengelola sub sektor minyak dan gas bumi Indonesia dalam kurun waktu tahun 2018 dan menyelesaikan

Laporan Capaian Pembangunan Tahun 2018. Tahun 2018 merupakan tahun yang berarti bagi pencapaian

kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Berbagai dinamika di lapangan mewarnai tahun 2018

dalam menjalankan semangat tema RKP tahun 2018 yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk

Pertumbuhan dan Pemerataan.

CAPAIAN PEMBANGUNAN 2018

SAMBUTAN

54DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Laporan Tahunan


Pemanfaatan GasUNTUK

Energi Berkeadilan

Peristiwa Penting

BAB 1Pemanfaatan Gasuntuk Energi Berkeadilan

BAB 2Capaian Pembangunan Tahun 2018

BAB 3Penutup

Sambutan3

Profil6

10

161

2

3

24

118

DAFTAR ISI

PELINDUNG Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas BumiDirektur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiDirektur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas BumiDirektur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur

Minyak dan Gas Bumi

PEMIMPIN REDAKSI Kepala Bagian Rencana dan Laporan

EDITOR Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan

TIM PENYUSUN Mochamad Imron, Aghnia Granittia B, Anggi M. Adriawan, Alfin Ali, Sarah Alsa, Wulan Sitarahmi, Koesnobroto S, Citra D.G., Ade M, Edward Gorasinatra, Dimas O.P, Andriany N, Indah A.S, Wahyu Y, Farhan, Fahmi M, Bobby P, Syarifudin S., Aditya K.P, Reza S., Meilida M.A., Firman S., R. Wisnu P, Purwanti, Fadilatul Ilmi, Yoel F., F. Rozi F., Siti Nurbayanah, Aulia F.R, R. Adib P.

SUSUNAN REDAKSI

7DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


Laporan Tahunan


Pemanfaatan GasUNTUK

Energi Berkeadilan

PROFIL

Sejak tahun 2018, pria kelahiran Malang, 21 Juni 1962 ini menempati posisi Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Beberapa jabatan lulusan S1 Universitas Dipenogoro Jurusan Akuntansi ini sebelumnya antara lain Sekretaris Inspektorat Jenderal (2017-2018), Inspektur III (2017), Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2016- 2017), dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (2015-2016), Kepala Bagian Keuangan 2014 - 2015. Merintis karier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak tahun 1983, ia pun telah mendapat tiga penghargaan, yakni Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2013, Satyalancana Karya Satya X Tahun 1993, dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2003.

Pada tahun 2018, ia menempati jabatan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi. Di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Indonesia Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik ini juga menduduki posisi Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jabatan terakhir inilah yang tetap diembannya sampai sekarang. Sejumlah jabatan lainnya yang pernah diamanatkan kepada ayah dua anak ini antara lain Kepala Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional (2015-2018), Kepala Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (2013-2015), dan Kepala Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (2011-2013). Mengabdi kepada negara sejak 1992, pria kelahiran Yogyakarta, 8 September 1965 ini mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya

Jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah diemban oleh Djoko Siswanto sejak tahun 2018. Sebelumnya, berbagai jabatan strategis lainnya juga pernah disandang pria kelahiran Jakarta, 23 Mei 1965 ini, misalnya Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (2016-2017), Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2015-2018), Direktur Gas Bumi BPH Migas (2014-2016), Direktur BBM BPH Migas, Sekretaris BPH Migas (2013-2014), Ketua Pokja BPH Migas serta Kasubag Evaluasi dan Laporan Ditjen Migas. Pengabdiannya kepada negara sejak tahun 1992, membuat lulusan S3 Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Perminyakan ini menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2002 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2012.

Wanita kelahiran Pacitan, 14 Mei 1966 ini menduduki jabatan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2018. Pemilik gelar S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Universitas Indonesia mulai meniti karier dari bawah. Sebelum menempati jabatan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, sejumlah jabatan sebelumnya yang ditempati oleh ibu satu anak ini di antaranya Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (2018), Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (2017-2018), Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi (2015-2017), dan Kepala Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi (2011-2015). Atas pengabdiannya telah menerima tanda jasa berupa Satyalancana Karya Satya X Tahun 2001 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2010. Selain itu, telah puluhan kali dirinya mendapat penugasan hingga ke luar negeri.

Iwan Prasetya Adhi S.E.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Foto Iwan Prasetya Adhi S.E.

Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Dra. Soerjaningsih M.K.K.K.

Direktur Pembinaan ProgramMinyak dan Gas Bumi

Ir. Mustafid Gunawan M.E.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

X Tahun 2002 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2012. Tak hanya itu, beberapa kali dirinya juga mendapat penugasan ke luar negeri, seperti promosi WK Migas Konvensional pada Pameran Asia Petroleum Geoscience Conference

& Exhibition (APGCE) tahun 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia dan pameran Promosi Penawaran WK Migas tahun 2008 pada Forum Society of Exploration

Geophysicists di Amerika Serikat (AS).


Wanita kelahiran Jakarta, 8 Juli 1962 ini menempati jabatan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebelumnya ditunjuk sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2018. Keduanya terjadi di tahun 2018. Sejumlah jabatan lainnya yang pernah diembannya antara lain Inspektur IV (2015-2018), Auditor Madya (2006-2015) dan Auditor Ahli Muda (2000-2006). Lulusan S1 Universitas Pancasila Jurusan Hukum Perdata ini dua kali menerima penghargaan, yakni Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2012 dan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda tahun 2013.

Pada tahun 2004 mengikuti Diklat JFA Penjenjangan Pengendali Teknis di Jakarta serta mendapat penugasan ke luar negeri untuk mengikuti 26th ASEAN Ministres on Energy Meeting and Associated Meetings di Thailand pada tahun 2008.

Perjalanan kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dimulai sejak tahun 1997. Saat itu, pangkatnya adalah penata muda. Tahap demi tahap, karier ayah empat anak ini beranjak naik hingga menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang dipercayakan kepadanya sejak tahun 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (2014-2016), Auditor Madya (2012-2014), Auditor Muda (2007-2012) dan Auditor Ahli Pertama (2004-2007). Lulusan S2 Magister Administrasi Bisnis di STIA LAN ini menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2007 atas sumbangsihnya kepada bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga menambah bekal pengetahuan dengan mengikuti sejumlah pelatihan atau kursus hingga ke luar negeri, seperti Extractive Industries and Sustainable Development Executive Training Program di Columbia University, Amerika Serikat (AS) tahun 2016 dan Eighth Training Course on Energy Conservation di Tokyo, Jepang tahun 2008.

Pria lulusan S3 Institut Teknologi Bandung (ITB) Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika ini menempati jabatan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2018. Sebelumnya, sejumlah posisi pernah diembannya, antara lain Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Kepala Biro Umum, dan Analis Kebijakan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”. Pria kelahiran Yogyakarta, 23 November 1960 ini telah meniti karier sejak tahun 1993 di Direktorat Jenderal Pertambangan Umum. Atas pengabdian panjangnya ayah dua anak ini menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2001, Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2009, dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2018. Selain itu, ia juga kerap mendapat penugasan hingga ke luar negeri, seperti menghadiri 74th Meeting of the Committee on Energy Research and Technology dan The 4th Indonesia-France Working Group on Energy and Mineral Resources di Perancis tahun 2016 serta Pertemuan 11th ASOMM (ASEAN senior Officials Meeting on Minerals), 8th ASOMM Working Groups, 4th ASOMM+3 Consultations dan 3rd AMMin (ASEAN Ministerial Meeting on Minerals) di Vietnam tahun 2011.

Yuli Rachwati S.H.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Dr. Ir. Adhi Wibowo M.Sc.

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Alimuddin Baso S.T. M.A.B.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi



PROFIL

8 JANUARI 2018PEMERINTAH TUNJUK PERTAMINA DAN AKR DISTRIBUSIKAN BBM TERTENTU SELAMA 5 TAHUN Setelah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi, Pemerintah menetapkan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022.

25 JANUARI 201856% ANGGARAN TAHUN 2018 KEMENTERIAN ESDM UNTUK MASYARAKAT“Kementerian ESDM berkomitmen untuk mengalokasikan lebih dari setengah APBN untuk belanja publik melalui penghematan pos belanja aparatur,” papar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (25/1).

7 FEBRUARI 2018SEMINAR INTERNATIONAL CCS-CCUSSetelah melalui serangkaian proses penilaian dan evaluasi, Pemerintah menetapkan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022.

2 MEI 2018KONVENSI DAN PAMERAN IPA KE-42Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-42 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (2/5). Perhelatan bergengsi industri migas Indonesia tahun 2018 ini mengangkat tema “Driving Indonesia’s Oil and Gas Global Competitiveness”.

14 MEI 2018PENANDATANGANAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT UNTUK WK PEKAWAI DAN WEST YAMDENADirjen Migas Djoko Siswanto menyaksikan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Gross Split untuk Wilayah Kerja (WK) Pekawai dan West Yamdena yang ditandatangani antara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

22 MEI 2018FGD REVIEW FORMULA ICPDitjen Migas menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Four Points Hotel, Selasa (22/5). FGD ini membahas berbagai hal, seperti review formula harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

25 MEI 2018MIGAS GOES TO CAMPUS SAMBANGI SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIANPelaksanaan Migas Goes To Campus (MGTC) kembali berlanjut pada Jumat (25/5), Ditjen Migas menyelenggarakan Migas Goes To Campus di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta. Tema Migas Goes To Campus kali ini bertajuk “Migas Sebagai Penggerak Pembangunan Nasional dan Pengawasannya”.

23 MARET 2018NOTA KESEPAHAMAN PEMBANGUNAN JARGAS 2018 DENGAN 16 PEMDAPelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial menandatangani Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dengan 16 Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Auditorium Migas.

Pemerintah menyerahkan pengelolaan delapan wilayah kerja (WK) migas yang habis kontraknya tahun 2018 ke PT Pertamina. Dirjen Migas Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (4/4), memaparkan, pengelolaan delapan WK migas terminasi ini akan menggunakan skema bagi hasil gross split. Potensi investasi dari komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar US$556,45 juta dan tambahan PNBP dari bonus tandatangan sebesar US$33,5 juta.

28 MARET 2018PELANTIKAN DIRJEN MIGAS BARUMenteri ESDM Ignasius Jonan melantik dan mengambil sumpah Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA., sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Ruang Sarulla, Rabu (28/3). Djoko menggantikan Ego Syahrial yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ESDM. Ini merupakan promosi bagi Djoko yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pengadaan di SKK Migas.

5 APRIL 2018PENANDATANGANAN KONTRAK BAGI HASIL MIGAS SKEMA GROSS SPLIT WK ANDAMAN I DAN ANDAMAN IIWakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar, Kamis (5/4), menyaksikan dan memberikan persetujuan atas Kontrak Bagi Hasil Migas skema Gross Split untuk Wilayah Kerja (WK) Andaman I dan Andaman II yang ditandatangani antara Kepala SKK Migas dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kedua WK tersebut merupakan wilayah yang dilelang oleh Kementerian ESDM melalui Lelang Penawaran Langsung pada Tahun 2017 periode Mei-Desember 2017 dan telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 31 Januari 2018.

4 APRIL 2018PEMERINTAH SERAHKAN 8 WK MIGAS KE PERTAMINA

1

2

3 5

46

7

8

9

11

10

04

02

01

03


PERISTIWA PENTING

7 JUNI 2018INVESTASI WK MERAK LAMPUNG DAN CITARUM CAPAI US$5.075.000Dirjen Migas Djoko Siswanto turut menyaksikan penandatanganan dua kontrak bagi hasil gross split, yaitu Wilayah Kerja (WK) Merak Lampung dan WK Citarum di Ruang Damar, Kementerian ESDM, Kamis (7/6). Total investasi komitmen pasti eksplorasi dari penandatanganan kedua kontrak ini senilai US$5.075.000.

30 JULI 2018FORMULA BARU HARGA MINYAK MENTAH INDONESIAPada Senin (30/7/2018), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menetapkan formula baru minyak mentah Indonesia. Aturan baru ini tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1907 K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2018 Sampai Dengan Juni 2019.

15 AGUSTUS 2018DITJEN MIGAS APRESIASI STAKEHOLDER YANG GUNAKAN KOMPONEN LOKALDirektorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) memberikan penghargaan kepada lima kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan satu Penyedia Barang dan/atau Jasa Migas atas penggunaan produk dalam negeri. Direktur Pembinaan Program Migas Mustafid Gunawan menyampaikan penghargaan tersebut di Bogor.

13 SEPTEMBER 2018DITJEN MIGAS BERKOMITMEN PERCEPAT PENGURANGAN GAS SUARBergandengan dengan Global Gas Flaring Reduction (GGFR) yang menjadi bagian World Bank, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) berkomitmen untuk mempercepat pengurangan gas suar pada kegiatan migas di Indonesia. Flaring atau gas suar merupakan gas yang dihasilkan pada kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi, yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum termanfaatkan.

12

13

14 15

26 SEPTEMBER 2018MENTERI JONAN LANTIK 116 PEJABAT KEMENTERIAN ESDMMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melantik dan mengambil sumpah 116 pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Rabu (26/9/2018). Pejabat yang dilantik terdiri dari 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 20 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 87 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawai.

15 OKTOBER 2018SEMAKIN DEKAT, PRODUKSI CBM SECARA KOMERSILSebanyak sembilan dari 32 Wilayah Kerja (WK) Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane/CBM) telah melakukan tes produksi. Ini merupakan langkah konkret untuk merealisasikan produksi CBM secara komersil.

30 NOVEMBER 2018SENYUM CERIA NELAYAN PARIAMAN TERIMA KONKIT GRATISSenyum bahagia mewarnai wajah-wajah nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Baru, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (30/11). Betapa tidak, hari ini mereka menerima paket Konverter Kit (konkit) BBM ke LPG Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil, yang diberikan secara simbolis oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

11 DESEMBER 2018KONTRAK GROSS SPLIT SENGKANG DAN EAST SEPINGGAN DITANDATANGANI, KOMITMEN KERJA PASTI US$ 88.000.000Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyaksikan penandatanganan kontrak kerja sama bagi hasil gross split Wilayah Kerja (WK) Sengkang dan East Sepinggan, Selasa (11/12). Total investasi pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) 5 tahun pertama WK Sengkang sebesar US$ 88.000.000dan bonus tanda tangan sebesar US$ 12.000.000.

1 OKTOBER 2018SINERGI DENGAN BPS DAN BIPerbedaan data perdagangan minyak dan gas bumi (migas) kerap terlihat bila mengaitkannya dengan lebih dari satu lembaga atau institusi negara. Oleh sebab itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) terkait perbedaan data perdagangan migas. Dengan sinergi ini, diharapkan ke depannya dapat diperoleh data yang sama bagi semua pihak.

22 NOVEMBER 2018DITJEN MIGAS GELAR PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS 2018 DAN SOSIALISASI SI-K3MIDirektorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2018 dan Sosialisasi Aplikasi Online Keselamatan Migas (SI-K3Mi) di Hotel Santika, Serpong, Banten, 22-23 November 2018. Penghargaan Keselamatan Migas 2018 diberikan kepada sebanyak 91 pemenang untuk kategori tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat kecelakaan tahun 2018.

16 18 20

21

19

17

04

02

01

03

PERISTIWA PENTING


CAPAIAN PEMBANGUNANLaporan Tahunan

2018

Pemanfaatan GasUNTUK Energi Berkeadilan

Pemanfaatan GasUNTUK Energi Berkeadilan

Minyak dan gas bumi banyak ditemukan dalam lokasi lapangan yang sama, meskipun beberapa lapangan ada yang hanya berproduksi gas bumi saja. Secara umum, cadangan minyak dan gas bumi Indonesia selama 10 tahun terakhir trend-nya cenderung mengalami penurunan. Cadangan Minyak Bumi dari 8,21 milyar barel pada 2008 turun ke kisaran 7,5 milyar barel di 2018. Reserve to Production (dihitung terhadap Cadangan Terbukti) terdapat pada kisaran 10-11 tahun. Sempat terjadi kenaikan menjadi 12 tahun pada 2014 yang disebabkan oleh penambahan cadangan minyak terbukti yang cukup signifikan terutama dari Lapangan Banyu Urip Cepu. Berikutnya, turunnya harga minyak dunia pada 2015 yang imbasnya masih terasa sampai dengan saat ini, dipandang menjadi salah

satu faktor rendahnya penemuan cadangan baru. Para KKKS di Indonesia cenderung pada posisi wait and see dan kurang masif dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas.

Cadangan gas bumi Indonesia juga terus mengalami penurunan. Cadangan gas bumi pada tahun 2008 adalah sebesar 170 TSCF dan terus turun ke kisaran 136 TSCF pada tahun 2018. Namun, untuk Reserve to Production gas bumi Indonesia (terhadap Cadangan Terbukti), cenderung bertahan stabil pada kisaran 34 tahun sejak tahun 2009 sampai 2018, setelah turun cukup siginifikan dari 41 tahun pada 2008. Hal ini antara lain karena jumlah cadangan terbukti dapat dipertahankan, meskipun laju produksi terus berjalan.

Mengingat minyak dan gas bumi masih merupakan energi yang mendominasi dalam penggunaan energi nasional, maka beberapa upaya peningkatan cadangan minyak dan gas bumi senantiasa diupayakan. Upaya

Pengelolaan gas bumi Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 dan Undang-Undang no 22. tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU No. 22 tahun 2001 termuat konsep penyelenggaraan kegiatan usaha migas, konsep penguasaan kemigasan, konsep penyediaan dan pemanfaatan kemigasan, konsep pengusahaan kemigasan dan konsep kelembagaan kemigasan. Sedangkan yang dimaksud dalam pengelolaan migas pada saat itu adalah penyediaan dan pemanfaatan yang termasuk alokasi, harga dan infrastruktur gas bumi. Alokasi dan Harga Gas Bumi teramanatkan di dalam PP no. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas sedangkan untuk infrastruktur teramanatkan dalam PP no. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Gas Bumi pada tahun – tahun tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, memberikan konstribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri nasional dan perdagangan Indonesia. Sumber gas yang besar dan berada di remote area sebagian besar dimanfaatkan untuk ekspor, dikarenakan belum terdapatnya infrastruktur serta ditujukan demi kepentingan ketahanan ekonomi nasional. Penguasaan oleh Negara atas Gas Bumi diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan, Pengusahaannya dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasarkan Izin Usaha, Pemanfaatan Gas Bumi bagi

Keberadaan Gas Bumi di Indonesia

Dukungan Hukum untuk Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

dan gas bumi, baik yang sudah berproduksi maupun lapangan-lapangan yang belum berproduksi tersebut dan memperbanyak pemboran step out untuk menentukan batas – batas reservoir. Untuk meningkatkan jumlah cadangannya, maka Kontraktor perlu dihimbau agar lebih intensif dan agresif dalam melakukan upaya – upaya penemuan cadangan baru yang dapat dilakukan dengan memperluas area pencarian cadangan minyak dan gas bumi dengan melakukan Pemboran Eksplorasi dan Survei

Konsumen dilaksanakan melalui proses penunjukan penjual Gas Bumi Bagian Negara sedangkan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Gas Bumi dilakukan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa konsep pengelolaan gas bumi pada saat dirumuskannya Undang-Undang Migas adalah Penyediaan dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Pengusahaan Gas Bumi. Selanjutnya, sebagai implementasi Penyediaan dan Pemanfaataan Gas Bumi dilaksanakan melalui Permen ESDM No. 03 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri dan kemudian ditetapkan petunjuk teknis pelaksanakannya melalui peraturan Pedoman Tata Kerja No. 029 Tahun 2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara. Sedangkan untuk pengusahaannya diatur melalui Permen ESDM no. 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Ijin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Permen ESDM no. 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Selanjutnya, dalam rangka menjawab tantangan perekonomian global, Pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi dengan masing – masing agenda. Dari 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah, 5 diantaranya berhubungan dengan kemigasan khusunya gas bumi.

Grafik Cadangan Minyak Bumi Indonesia Selama 10 Tahun Terakhir

Grafik Cadangan Minyak Bumi Indonesia Selama 10 Tahun Terakhir

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

MMSTB

Terbukti 3747.5 4303.1 4230.2 4039.6 3741.3 3692.5 3624.3 3602.5 3306.91 3170.9 3154.3

Potensial 4471.7 3695.4 3534.3 3692.7 3666.9 3857.3 3750.9 3702.5 3944.2 4364 4357.9

Total 8219.2 7998.5 7764.5 7732.3 7408.2 7549.8 7375.1 7305 7251.11 7534.9 7512.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Terbukti 112.5 107.34 108.4 104.7 103.3 101.5 100.3 98.0 101.2 100.4 96.1Potensial 57.6 52.29 48.74 48.2 47.4 48.9 49.0 53.3 42.8 42.4 39.4Total 170.1 159.63 157.14 152.9 150.7 150.4 149.3 151.3 144.0 142.7 135.5

TSCF

– upaya peningkatan kepastian cadangan dari status cadangan potensial menjadi cadangan terbukti dapat dilakukan dengan melaksanakan pemboran – pemboran pengembangan pada lapangan – lapangan minyak

Seismik serta studi Geologi & Geofisika. Pemerintah mendukung upaya – upaya Kontraktor tersebut dengan membantu proses persetujuan – persetujuan pemboran, survei dan seismik serta studi geologi dan geofisika, sehingga dapat dengan mudah dilaksanakan. Selain itu pengawasan terhadap pelaksanan komitmen kerja dari kontrak-kontrak kerjasama yang ada akan lebih dioptimalkan lagi.

LAPORAN TAHUNAN 2018BAB 02 - CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 BAB 03 - PENUTUPBAB 01 - PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK ENERGI BERKEADILAN

01


Paket Kebijakan Ekonomi 1 difokuskan kepada Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri, percepatan dan kemudahan berusaha. Hal ini ditindaklanjuti kebijakan dan peraturan seperti:• Permen ESDM No. 06/2016 tentang Ketentuan dan

Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi

• Permen ESDM No. 29/2017 tentang Perijinan pada Kegiatan Usaha Migas

• Permen ESDM No. 04/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Migas

• Permen ESDM No. 25/2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi

• Permen ESDM No. 32 tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Paket Kebijakan Ekonomi 3 difokuskan kepada peningkatan daya saing indutri melalui penurunan biaya energi. Hal ini ditindaklanjuti kebijakan dan peraturan seperti:• Perpres 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi• Permen ESDM No. 16/2016 tentang Tata Cara

Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu

• Permen ESDM No. 40/2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu

• Permen ESDM No. 58/2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Paket Kebijakan Ekonomi 6 difokuskan kepada stimulasi aktivitas ekonomi di daerah terluar dan fasilitas avalibilitas komoditas strategis yaitu gas bumi mendukung KEK dan KI. Hal ini ditindaklanjuti kebijakan dan peraturan seperti Kepmen ESDM No. 434 K/12/MEM/2017 tentang Harga Gas Bumi utuk Industri di Wilayah Medan dan sekitarnya.

Paket Kebijakan Ekonomi 8 difokuskan kepada mengintensifkan produksi minyak lokal melalui kebijakan GRR dan RDMP Kilang Minyak.

Paket Kebijakan Ekonomi 9 difokuskan untuk mendukung program 35 GW kelistrikan. Hal ini ditindaklanjuti kebijakan dan peraturan seperti • Permen ESDM No. 45/2018 tentang Pemanfaatan Gas

Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik • Kepmen ESDM No. 1750 K/20/MEM/2017 tentang

Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PLN

Gambar Tata Kelola Gas Bumi Indonesia 2014-2018

Grafik Prosentase Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2018

Gas bumi yang dapat dimanfaatkan adalah yang telah melalui proses lifting setelah melewati tahapan produksi lapangan. Sebagaimana diketahui bahwa lifting merupakan proses pengangkatan minyak dan gas bumi ke atas permukaan dengan menggunakan teknologi dan alat-alat yang telah ditentukan yang siap diserahkan untuk diperjualbelikan.Dari total lifting gas bumi di tahun 2018, tercatat pemanfaatan gas bumi Indonesia sebesar 60.93% diserap oleh domestik dan 39.07% untuk ekspor.

Pemanfaatan gas bumi yang diklasifikasikan berdasarkan domestik dan ekspor, penggunaan domestik memiliki kecenderungan meningkat dibandingkan dengan ekspor dengan Weighted Average (%) sebesar 57.58% dan rata-rata pertumbuhan gas bumi domestik sebesar 2.40% dari

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa dengan tahun 2014 sebagai baseline, pertumbuhan per sektor mempunyai Weighted Average per tahunnya ditunjukan oleh garis kuning yang dimaksud adalah semua yang berada di atas Weighted Average memiliki performa yang baik (pertumbuhan positif ). Di tahun 2015, penyerapan gas untuk sektor Gas Kota, Pupuk dan LNG Domestik memiliki performa yang sangat baik dengan Weighted

Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

tahun 2014 – 2018. Growth ini menurun dari tahun 2010– 2014 sebesar 4.91% menjadi 2.40% .

Sejak tahun 2009, realisasi penggunaan gas bumi untuk sektor kelistrikan lebih kecil dari kontrak yang ada dikarenakan memiliki komoditas energi lain yang lebih kompetitif dari gas bumi dan juga terdapat penurunan beban listrik di beberapa daerah. Untuk sektor pupuk realisasi penggunaan gas bumi cenderung stabil karena merupakan kontrak jangka panjang. Sektor industri, realisasi penggunaan gas bumi lebih fluktuatif dikarenakan pengaruh harga gasnya yang berdampak nilai kompetitif barang. Selain itu terdapat juga penurunan supply gas ke pabrik dikarenakan penurunan alamiah gas. Berikut gambaran perkembangan pemanfaatan gas bumi Indonesia.

Average Price (WAP) Gas Pipa sebesar US$ 5,65/MMbtu, Ekspor Gas Pipa US$ 7,71/MMbtu dan LNG Ekspor US$ 8,65 MMBtu. Pertumbuhan penyerapan gas sektor industri mengalami kenaikan dikarenakan harga gas yang kompetitif dari harga minyak. Hal ini juga dirasakan oleh sector LNG Domestik Sedangkan untuk sektor kelistrikan mengalami penurunan dikarenakan kendala penyerapan dan komersialisasi gas bumi.


01


DOMESTIK VS EKSPOR

Walaupun produksi gas bumi mengalami laju penurunan 3%, pemanfaatan gas bumi untuk domestik dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan rata-rata 7% sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 dan di tahun 2018 pemanfaatan gas domestik sebesar 60.93% sedangkan ekspor yang hanya sebesar 39.07%

Peranan Gas Bumi dalam Pembangunan Nasional Produksi gas bumi dan pemanfaatannya memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, diantaranya melalui :1. Peranan gas bumi dalam PDB Nasional Gas bumi dalam konteks makroekonomi, dapat

berkontribusi melalui beberapa sektor ekonomi, antara lain dalam sektor pertambangan dan penggalian (berupa pertambangan gas bumi), sektor industri pengolahan (berupa industri migas, yaitu gas bumi cair), dan sektor listrik, gas, dan air bersih (berupa gas kota). Sebagai contoh pada tahun 2014 secara total gas bumi mampu memberikan nilai mencapai 5,56% dari PDB nasional.

2. Peranan Gas Bumi dalam Ekspor-Impor Potensi dan produksi gas yang cukup besar di

Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir produk gas bumi, Berdasarkan nilai ekspornya, gas bumi telah berkontribusi sekitar US$ 17.1 miliar dalam ekspor nasional pada tahun 2014.

3. Peranan Gas Bumi dalam Penerimaan APBN Penerimaan dari gas bumi dalam APBN terdiri dari

penerimaan PNBP Sumber Daya Alam Gas, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) gas, dan penerimaan lainnya dari kegiatan usaha hulu gas. Pajak penghasilan dan PNBP Sumber Daya Alam dari gas bumi dalam APBN setidaknya berkontribusi sekitar Rp. 318.3 triliun pada tahun 2014 dengan struktur PNBP Migas 68.13%, perpajakan 27.47% dan penerimaan lainnya 4.40%.

Program Infrastruktur Ditjen Migas dalam Pemanfaatan Gas Bumi dan olahannyaPemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah mengupayakan beberapa program pembangunan infrastruktur dalam rangka pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik sebagai berikut :1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan

Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)

RIJTDGBN adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun. RIJTDGBN terdiri atas Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi serta Fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan gas bumi. Penyiapan RIJTDGBN dilakukan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang selaras dengan NGI dan perencanaan infrastruktur Gas Bumi serta dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.

2. Pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk

rumah tangga telah dianggarkan melalui APBN Ditjen Migas sejak tahun 2009. Program ini ditujukan untuk memanfaatkan potensi daerah berupa gas bumi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Keberadaan pasokan gas dari lapangan migas eksisiting, ketersediaan infrastruktur pipa gas yang handal dan dukungan perijinan dari Pemda dan instansi terkait sangat menentukan keberhasilan program pembangunan nasional ini. Hingga kini, program ini telah menyentuh 16 Provinsi di 40 kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan total sambungan rumah mencapai 325.773 SR.

3. Pembangunan SPBG Dana APBN telah dimanfaatkan untuk mendorong

penggunaan bahan bakar gas pada sektor transportasi melalui pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas dan pendistribusian paket konverter kit untuk kendaraan bermotor. Diharapkan perluasan serapan pasar berupa peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan konverter kit melalui dukungan Pemda maupun produsen kendaraan dapat berjalan secara bertahap. Program ini dimulai dari tahun 2011 dan hingga tahun 2016 sejumlah 46 unit SPBG terbangun dan tersebar di 7 Provinsi di Indonesia.

4. Pendistribusian paket konverter kit untuk nelayan Program pendistribusian paket konverter kit untuk

nelayan telah dimulai sejak tahun 2016. Program pembangunan ini telah berhasil memberikan penghematan terhadap pengeluaran para Nelayan dalam mencari ikan di laut. Dan hingga tahun 2018 ini program ini telah menjangkau 20 Provinsi di Indonesia dengan total paket konversi mencapai 47.554 paket. Diharapkan dengan adanya program ini, dapat menumbuhkan perekonimian masyarakat pesisir secara lebih merata.

5. Pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 Kg Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007 dan

hingga tahun 2018 telah menjangkau sebanyak 30 Provinsi di Indonesia. Jumlah paket yang telah didistribusikan mencapai 57.715.288 paket. Program ini merupakan upaya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg dengan tujuan untuk memberikan energi yang lebih

bersih dan lebih ramah lingkungan. Guna menjaga pemberian subsidi melalui harga LPG tabung 3 Kg ini, diharapkan dapat dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik kepada para Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mendistribusikan. Di samping itu, upaya edukasi dan perubahan pola atau mekanisme pemberian subsidi energi perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran.

6. Fasilitasi pembangunan FSRU/regasifikasi unit/LNG terminal/pengolahan

Fasilitasi pembangunan FSRU/regasifikasi unit/terminal LNG dilakukan Ditjen Migas untuk memberikan kemudahan distribusi energi antar wilayah-wilayah di Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dengan memanfaatkan potensi laut. Beberapa insfrastruktur penyimpanan dan regasifikasi gas terbangun dan tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia sebagaimana peta berikut.

Gambar Sebaran Infrastuktur Gas Bumi Indonesia

60,93%Domestik

39,07% Ekspor


01


CAPAIAN PEMBANGUNAN 2018


CAPAIAN PEMBANGUNANLaporan Tahunan

2018

A. PELAKSANAAN RENSTRA DITJEN MIGAS 2015-2019

Renstra 2015 - 2019 menyatakan bahwa konsep keta-hanan energi migas diterjemahkan menjadi 10 dasar arah kebijakan migas (yang nantinya menjadi Sasaran Strategis Kemigasan) dan memiliki 4 Program Strategis dengan kerangka berpikir sebagaimana gambar berikut.

Gambar Kerangka Berpikir Pengelolaan Migas 2015-2019

Gambar Kerangka Berpikir Penyusunan Renstra Migas 2020-2024 Gambar Rancangan Peta Strategi Renstra Migas 2020-2024

Berdasarkan UUD 1945 khususnya pasal 33, UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU no. 17 tahun 2001 tentang RPJP, PP no. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Permen PAN&RB no. 30 tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan hasil evaluasi Renstra Migas 2015 – 2019, disusunlah Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas Tahun 2020-2024, yang memiliki Tujuan Strategis yaitu Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, telah dirumuskan prinsip pengelolaan migas 2020-2024 yang berlandaskan pada 5 prinsip yaitu Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability (4AS), dengan penjabaran sebagai berikut:1. Availability yaitu menjamin ketersediaan migas

untuk kebutuhan dalam negeri2. Accessibility yaitu menjamin tersedianya akses

infrastruktur migas untuk seluruh pengguna migas.

3. Affordability yaitu mengatur harga produk migas, sehingga dapat dijangkau pengguna dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian.

4. Acceptability yaitu dukungan dari pelaku usaha dan masyarakat terjadap pengelolaan migas

5. Sustainability yaitu menjamin pengelolaan migas berkelanjutan guna mendukung keberlangsungan pembangunan nasional.

Kelima prinsip pengelolaan energi migas tersebut kemudian diterjemahkan dalam program, kegiatan, penganggaran dan rencana aksi menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) supaya lebih terukur. Langkah pertama yang dilakukan dalam penerapan BSC

adalah menyusun Peta Strategi level 0 (Kementerian) dan diturunkan dalam level 1 (Eselon 1). Setelah itu ditindaklanjuti dengan penyusunan Key Performance Indicator Tree (Pohon KPI) dengan meng-cascading hingga ke level 4 dengan cara membagi habis tanggung jawab Dirjen hingga ke level subbag/seksi.

Peta strategi yang telah dirumuskan oleh Tim Renstra Migas dikelompokan ke dalam empat level perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective. Berdasarkan pemetaaan yang dilakukan dengan berbasis 4AS untuk mendukung ketahanan energi, didapatkan 10 Sasaran Program yang tertuang dalam Peta Strategi level 1 dengan ketentuan masing – masing level perspektif tersebut memiliki sasaran program yang disesuaikan untuk mendukung level di atasnya. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam menyusun peta strategi ini adalah rencana perubahan struktur organisasi Ditjen Migas dengan latar belakang beberapa unit perlu dilakukan penyesuaian dari sisi tugas pokok dan fungsi. Namun hal ini telah diantisipasi dengan penyediaan beberapa alternatif strategi. Penerapan metode BSC ini merupakan sebuah terobosan baru yang dilaksanakan oleh Ditjen Migas dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan internal dan perbaikan manajemen kinerja. Di samping itu, hal positif lain yang didapat dalam penyusunan Renstra tahun 2020- 2024 ini adalah keterlibatan seluruh elemen Ditjen Migas. Penyusunan dilakukan secara konsensus dengan partisipasi aktif baik pegawai hingga keterlibatan pimpinan. Proses ini merupakan salah satu dari rangkaian proses penyusunan renstra yang harus dituangkan dalam naskah teknokratik.

Hasil evaluasi Renstra 2015 - 2019 mengidentifikasi bahwa :1. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang

dijadikan sebagai salah satu dasar ukuran kinerja kelembagaan, untuk itu diperlukan penyesuaian target - target kinerja yang lebih aplikatif dan terukur

2. Perubahan paradigma energi migas bukan sebagai penerimaan semata melainkan sebagai faktor pengganda perekonomian (multiplier effect)

3. Perlu dilakukan penyesuaian target dan struktur organisasi Ditjen Migas

4. Perlu dilakukan penyelarasan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organization), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur (Human Resources). Untuk itu dalam penyusunan Renstra yang nantinya digunakan sebagai dasar evaluasi, mengacu kepada Permen PAN&RB no.14 tahun 2014 yang direvisi menjadi Permen PAN& RB n o. 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan butir-butir evaluasi tersebut, didapatkan Rancangan Renstra Migas 2020 - 2024 dengan kerangka berpikir sebagai berikut.


02


1. KONVENSIONALA. Survei Umum

Survei umum diperlukan guna mendapatkan data teknis geologi dan geofisika guna mendukung penyiapan Wilayah Kerja. Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) persetujuan survei umum meliputi:• Survei Umum Seismik 3D di wilayah perairan

Sumatera Utara dan Abadi Barat seluas ± 19.150 Km2

• Survei Umum Seismik 3D di wilayah perairan Pulau Moa seluas ± 7.271 Km2

• Survei Umum Seismik 3D di wilayah perairan South Makassar dan West Timor seluas 11.130 Km2.

B. Studi Bersama

Studi bersama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha

1. KONVENSIONALPada Tahun 2018, lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional ditawarkan sebanyak 35 WK melalui 3 periode penawaran lelang WK Migas. Tahap pertama, pemerintah menawarkan sebanyak 24 WK, yaitu melalui mekanisme Lelang Reguler sebanyak 19 WK dan Penawaran Langsung sebanyak 5 WK.

Lelang Reguler Tahap I dilaksanakan pada periode tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, dimana batas akhir penyampaian dokumen lelang diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Juli 2018, karena hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Sedangkan Lelang Penawaran Langsung dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018.

Wilayah Kerja Migas Konvensional yang ditawarkan melalui mekanisme lelang reguler adalah: 1. Blok Air Komering, daratan Sumatra Selatan dan

Lampung2. Blok Andika Bumi Kita, lautan Jawa Timur

Tetap dengan Ditjen Migas dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi minyak dan gas bumi. Studi bersama yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:• Jumlah seluruh permohonan studi bersama

sebanyak 12 (dua belas) dengan rincian :- 10 (sepuluh) persetujuan Studi Bersama, yaitu

Deep Water East Java, Mamberamo, Barakuda, Rangkas, Ogar, Offshore South West Aceh, Offshore North West Aceh, Arakundo, Rupat, Bose

- 2 (dua) permohonan studi bersama yang ditolak, yaitu Seruway dan Lunar.

3. Blok Banyumas, daratan Jawa Barat dan Jawa Tengah

4. Blok Batu Gajah Dua, daratan Jambi5. Blok Belayan, daratan Kalimantan Timur6. Blok Bukit Barat, daratan dan lautan Kalimantan

Timur7. Blok Cendrawasih Bay II, daratan dan lautan Papua8. Blok East Muriah, lautan Jawa Timur9. Blok East Sokang, lautan Natuna10. Blok Ebuny, lautan Sulawesi Tengah dan Sulwesi

Utara11. Blok Karaeng, lautan Sulawesi Selatan12. Blok Manakarra Mamuju, lautan Sulawesi Barat13. Blok Nibung, daratan Riau dan Jambi14. Blok North Kangean, lautan Jawa Timur15. Blok South CPP, daratan Riau16. Blok South East Mahakam, lautan Selat Makasar17. Blok Suremana I, lautan Sulawesi Barat18. Blok West Berau, lautan Papua Barat19. Blok West Sanga-Sanga, daratan Kalimantan

Timur.

2. NON KONVENSIONAL

A. Studi BersamaKegiatan studi bersama dilakukan oleh Pemerintah bersama calon investor, dimana pada tahun 2018, terdapat 1 Studi Bersama yang selesai, yaitu di Wilayah Kerja Migas Eksisting Coastal Plain Pekanbaru (CPP) dengan pelaksana Studi Bersama adalah Konsorsium PT Pertamina dan PT Bumi Siak Pusako, serta 1 Studi bersama yang masih berjalan dan dilanjutkan hingga 2019 yaitu di Area Jambi dengan pengusul PT Pertamina (Persero).

B. Penyiapan Wilayah Kerja Migas Non KonvensionalUntuk Penyiapan WK MNK dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri yang melibatkan unit – unit di lingkungan Kementerian ESDM antara lain Badan Geologi yang bertugas untuk menambah data serta menemukan lokasi – lokasi baru yang memiliki prospek pengembangan WK MNK, Badan Litbang yang diwakili oleh PPPTMGB “Lemigas” sebagai Badan Litbang yang akan menganalisa data – data Migas yang dimiliki

Indonesia untuk dapat mengetahui sumber daya MNK dan Ditjen Migas sebagai regulator yang akan menawarkan wilayah kerja tersebut. Pada tahun 2018, Badan Geologi telah memberikan rekomendasi beberapa wilayah kerja, antara lain di Cekungan Kutai dan Cekungan Sumatera Tengah. Dari hasil penelitian, total gas in place potensi

B. PENYIAPAN WILAYAH KERJA MIGAS

C. PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS

Gambar Peta Persetujuan Studi Bersama Tahun 2018

Grafik Pelaksanaan studi bersama migas non konvensional

sumberdaya dari gas serpih di Cekungan Kutai adalah 46.79 TCF. Untuk Gas Metana Batubara, hasil evaluasi pada area Cekungan Sumatera Tengah menunjukan adanya konfigurasi cekungan dan kemungkinan keberadaan lapisan batubara.


02


Wilayah Kerja Migas Konvensional yang ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Langsung, yaitu: 1. Blok Citarum, daratan Jawa Barat2. Blok East Ganal, lautan Selat Makasar

3. Blok East Papua, daratan Papua4. Blok East Seram, daratan dan lautan Maluku5. Blok Southeast Jambi, daratan Jambi dan Sumatra

Selatan.

Tahap Kedua, pemerintah menawarkan sebanyak 7 Wilayah Kerja dengan mekamisme Lelang Reguler pada periode tangal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018.

Wilayah Kerja yang ditawarkan, yaitu: 1. Blok Andika Bumi Kita, lautan Jawa Timur2. Blok Banyumas, daratan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Tahap Ketiga, ditawarkan sebanyak 4 Wilayah Kerja dengan mekamisme Penawaran Langsung pada periode tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018.

Wilayah Kerja yang ditawarkan pada Penawaran WK Migas Konvensional Tahap III Tahun 2018, yaitu:

3. Blok Southeast Mahakam, lautan Selat Makasar4. Blok Selat Makasar, lautan Selat Makasar5. Blok Selat Panjang, daratan Riau6. Blok South Jambi B, daratan Jambi dan Sumatra

Selatan7. Blok West Kampar, daratan Riau dan Sumatra

Utara

1. Blok Anambas, lautan Kepulauan Riau 2. Blok Maratua, daratan dan lautan Kalimantan Utara

dan Kalimantan Timur3. Blok South Anambas, lautan Aceh4. Blok South Sakakemang, daratan Sumatra Selatan.

Gambar Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2018

Gambar Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap II Tahun 2018Grafik Penawaran WK Migas Konvensional 2009-2018

Gambar Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap III Tahun 2018


02


Tahun 2018 telah ditandatangani 11 KKS, yaitu 5 KKS hasil penawaran tahun 2017 dan 6 KKS hasil penawaran tahun 2018, dengan total investasi komitmen pasti senilai US$

Mekanisme Lelang Nama WK Pemenang Lelang

Tahap I Tahun 2017

Penawaran Langsung

1. Andaman I, lautan Aceh

KKKS: MP (Andaman 1) RSC Ltd.Komitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 2D 500

km; senilai US$2,150,000Bonus Tanda Tangan: US$750,000

2. Andaman II, lautan Aceh

KKKS: Konsorsium Premier Oil Andaman Limited - Krisenergy (Andaman II) Ltd & MP (Andaman 2)

RSC Ltd.Komitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 3D

1850 km, 1 sumur eksplorasi; senilai US$7,550,000Bonus Tanda Tangan: US$1,000,000

3. Merak-Lampung, daratan & lautan Banten & Lampung

KKKS: PT Balmoral GasKomitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 2D 500


4. Pekawai

KKKS: PT Saka Energi SepingganKomitmen Pasti: G&G, 1 sumur eksplorasi; senilai

US$10,450,000Bonus Tanda Tangan: US$500,000

5. West Yamdena, daratan & lautan Maluku

KKKS: PT Saka Energi Yamdena BaratKomitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 2D

1000 km; senilai US$2,100,000Bonus Tanda Tangan: US$500,000

Tahap I Tahun 2018

Penawaran Langsung

1. Blok Citarum, daratan Jawa Barat

KKKS: Konsorsium PT. Cogen Nusantara Energi - PT Hutama Wiranusa Energi

Komitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 2D 300 km; senilai US$3,750,000

Bonus Tanda Tangan: US$750,000

2. Blok East Ganal, lautan Selat Makasar

KKKS: ENI Indonesia Ganal Ltd.Komitmen Pasti: G&G, 1 sumur eksplorasi; senilai

US$35,350,000Bonus Tanda Tangan: US$1,500,000

3. Blok East Seram, daratan dan lautan Maluku

KKKS: Balam Energy PTE Ltd.Komitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 2D 500

km; senilai US$900,000Bonus Tanda Tangan: US$500,000

4. Blok Southeast Jambi, daratan Jambi dan Sumatra Selatan

KKKS: Konsorsium Repsol ExploracionSouth East Jambi B.V - MOECO South East Jambi B.V.Komitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 2D 300


Tahap II Tahun 2018

Lelang Reguler

1. Blok Banyumas, daratan Jawa Barat Jawa Tengah

KKKS: PT Minarak Brantas GasKomitmen Pasti: G&G, 1 sumur eksplorasi; senilai

US$4,000,000Bonus Tanda Tangan: US$500,000

2. Blok South Jambi B, daratan Jambi dan Sumatra Selatan

KKKS: Jindi South Jambi B Co. LimitedKomitmen Pasti: G&G, Akuisisi Data Seismic 2D

300 km, Akuisisi Data Seismic 3D 400 km, 3 sumur; senilai US$60,000,000

Bonus Tanda Tangan: US$5,000,000

132,255,000 dengan bonus tandatangan sebesar US$ 12,000,000.

Akhir tahun 2018 telah ditetapkan 3 pemenang untuk Lelang WK Migas Konvensional Tahap III (Maratua, South Andaman dan South Sakakemang) yang nantinya akan

Grafik Tren Signature Bonus dan Tanda Tangan KKS Tahun 2009 s.d. 2018

Tabel Hasil Penandatanganan WK Migas Konvensional Tahun 2018

ditandatangani Kontrak Kerja Samanya pada tahun 2019, dengan total investasi senilai US$10,950,000 dan bonus tanda tangan sebesar US$6,000,000.

Semua WK Migas yang ditawarkan pada tahun 2018 merupakan penawaran WK dengan penerapan skema PSC Gross Split sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no. 52 tahun 2017. Dengan skema PSC Gross Split, Pemerintah berharap dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi lebih efektif dan cepat. Dengan ditandatanganinya 11 KKS WK Migas Konvensional menggunakan skema Gross Split, Wamen ESDM menepis tudingan yang menyebutkan bahwa Gross Split tidak mampu menarik minat para investor.

Selain jumlah blok yang meningkat, besaran bonus tanda tangan yang didapat Pemerintah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang semula berkisar US$ 500,000 kini mencapai US$ 2,000,000.

2. NON KONVENSIONAL

Dalam rangka penawaran wilayah kerja migas non konvensional tahun 2018, disiapkan Dokumen Lelang (Bid Document) yang terdiri dari:- Prosedur Lelang (Tender Procedure);- Sinopsis Geologi Wilayah Kerja (Geological Synopsis);- dan Rancangan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Mekanisme penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional adalah Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yaitu: a. MNK Sumut Tenggarab. GMB Sumbagsel

Tahun ini untuk blok eksplorasi sudah laku 9 WK, tahun lalu laku 5 WK. Tahun 2016 dan 2015 laku nol. Kalau ada yang mengatakan sistem gross split tidak cocok untuk blok eksplorasi, ternyata alhamdulillah hari ini tambah tiga”.

Wamen ESDM : Arcandra Tahar (Pengumuman pemenang lelang WK migas tahap III)


02


No NAMA BLOK PEMBELI BID Peserta Lelang Keterangan

1 MNK Sumut Tenggara

Bukit Energy Resources North Sumatra Pte. Ltd

Bukit Energy Resources North Sumatra Pte. Ltd

Bukit Energy menyatakan tidak dapat melanjutkan dalam melengkapi persyaratan lelang dikarenakan

pada saat ini mereka sedang menghadapi permasa-lahan internal berupa diakuisisinya Bukit Energy oleh

Petrolia Energy

2 GMB Sumbagsel N/A N/A

PT. Lion Power Energy selaku pelaku JS menyampai-kan permintaan maaf dan menyatakan tidak dapat berpartisipasi dalam lelang dikarenakan menahan seluruh kegiatan bisnisnya akibat permasalahan

internal

Pengumuman Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Kovensional dilakukan oleh Wakil Menteri ESDM di Kantor Kementerian ESDM pada tanggal 19 Februari 2018.

Berdasarkan catatan pelaksanaan e-lelang WK MNK Tahun 2018 hingga berakhirnya masa lelang, diperoleh hasil dalam tabel sebagai berikut :

Gambar Pengumuman Penawaran WK Migas Non Konvensional

Grafik. Statistik Penawaran dan Penandatanganan WK Migas Non Konvensional

Tabel Hasil e-lelang Penawaran WK Migas Non Konvensional tahun 2018

Gambar Rencana Aksi Kerja Sama Trilateral Migas Non Konvensional

UPAYA PERCEPATAN PENGUSAHAAN MIGAS NON KONVENSIONAL

Sebagai upaya percepatan pengusahaan migas non konvensional pada tahun 2018 telah disusun :- Rancangan Kontrak Bagi Hasil Gross Split- Permen ESDM no. 52 tahun 2017 tentang

perubahan atas Permen ESDM no. 08 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split

- Peraturan Pemerintah no. 53 tahun 2017 terkait Perpajakan untuk PSC dengan skema Gross Split

- Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan Terms & Conditions WK Migas Non

Konvensional dengan skema Gross Split - Rancangan Kontrak Bagi Hasil Gross Split bagi Wilayah

kerja yang melakukan perubahan bentuk kontrak dari PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split

- Rencana aksi kegiatan Trilateral Ditjen Migas, Badan Geologi, dan Balitbang dalam rangka percepatan pengusahaan WK MNK

- Roadmap penyiapan Wilayah Kerja WK MNK untuk percepatan penemuan cadangan WK Migas Non Konvensional

Gambar Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dan Bentuk dan Ketentuan Pokok Penawaran Langsung Migas Non Konvensional Tahun 2018


02


PROMOSI WILAYAH KERJA MIGAS NON KONVENSIONAL

Sebagai upaya meningkatkan kegiatan investasi di bidang migas non konvensional, telah dilakukan kegiatan promosi di beberapa event diantaranya :

1. Simposium IATMI 2018, Padang 1-3 Oktober 2018 Simposium IATMI 2018 merupakan ajang perkumpulan

ahli perminyakan di Indonesia. Dengan tema “Strategi Revolusioner Pengembangan Lapangan, Teknologi dan Kebijakan Migas guna Meningkatkan Ketahanan Energi dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional”, diharapkan dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan energi yang salah satunya adalah migas non konvensional.

2. The 47th IAGI Annual Convention & Exhibition, Pekanbaru 29 Oktober – 3 November 2018 Dengan tema “Sustainable Management of Natural Resources and Environment for Indonesia”

Secara umum tujuan dari kegiatan promosi ini antara lain:1. Memberikan informasi seluas-luasnya terkait

potensi migas non konvensional khususnya Shale Hidrokarbon dan Gas Metana Batubara di Indonesia.

2. Menyampaikan informasi yang seluas-luasnya tentang Tata Cara dan Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara dan Shale Hidrokarbon) di Indonesia.

3. Menjembatani keikutsertaan para calon investor dalam proses tender Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara dan Shale Hidrokarbon).

Gambar. Pembukaan IATMI 2018 oleh Gubernur Sumatera Barat

Grafik Wilayah Kerja Migas 2008-2018

Pada tahun 2018, Jumlah Wilayah Kerja (WK) Eksplorasi dan Produksi sebanyak 216 WK yang terdiri dari 88 WK Eksploitasi dan 128 WK Eksplorasi (91 WK Eksplorasi Konvensional dan 37 WK Non Konvensional).

D. EKSPLORASI MIGAS

Beberapa kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan oleh KKKS sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ditjen Migas merasa perlu mengumpulkan calon investor baik yang sudah mendaftar maupun yang belum sebagai peserta untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pendalaman data G & G”.

Dir Hulu : Ediar Usman [Coffee & Discussion]

Dengan banyaknya pihak yang menginterpretasi data migas yang dilelang tersebut, kemungkinan untuk ditemukannya cadangan semakin besar”. Dirjen Migas : Djoko Siswanto [Penawaran WK Migas tahap III]

Gambar Skema Wilayah Kerja Migas 2008


02


1. SURVEI SEISMIK 2D DAN 3DSurvei seismik di Indonesia mulai pada tanggal 01 Desember 1957. Sampai saat ini ketersediaan data seismik 2D di Indonesia sebanyak 1.363.163 Km, sedangkan 3D sebesar 35.105 Km2.

Gambar Peta sebaran survei seismik di Indonesia Gambar Peta sebaran sumur eksplorasi di Indonesia

Grafik Pemboran Sumur Eksplorasi tahun 2014-2018Grafik Realisasi Survei Seismik 2D & 3D Tahun 2013-2018

2. PEMBORAN SUMUR EKSPLORASIJumlah sumur pemboran eksplorasi pada tahun 2018 adalah 36 sumur dengan penemuan (discovery) sebanyak

8 sumur. Succes ratio/perbandingan kesuksesan dalam pemboran tercatat sebesar 22%.

Pada tahun 2018, KKKS telah merealisasikan kegiatan survei seismik sepanjang 1.819 Km dan seismik 3D dengan total luas 2.368 Km2.


02


3. SUMBER DAYA MIGASTotal sumber daya minyak bumi pada WK Eksplorasi sebesar 45,3 milyar barel dan sumber daya gas bumi sebesar 155,4 TCF.

Grafik Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi tahun 2018

Gambar Peta Cekungan Hidrokarbon Indonesia Gambar Potensi Migas Indonesia dI Wilayah Perbatasan

Di Indonesia terdapat 60 cekungan migas di Indonesia yang dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu 22 cekungan belum dibor, 13 cekungan sudah dibor belum ada penemuan, 8 cekungan dengan penemuan belum berproduksi, dan 16 cekungan produksi.

Kebijakan Dalam Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas Konvensional dan Non KonvensionalDalam mendukung pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa persetujuan dan rekomendasi sebagai berikut :1. Pelayanan usaha eksplorasi

a. Penyisihan sebagian wilayah kerjaPengembalian Wilayah Kerja dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah menyetujui penyisihan 27 Wilayah Kerja.

b. Pengakhiran kontrak/terminasi pengembalianSuatu Wilayah Kerja dapat dilaksanakan terminasi atas permintaan Kontraktor jika Wilayah Kerjanya tidak menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Selain hal tersebut, apabila Kontraktor tidak dapat melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam kontrak kerja sama dan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah dapat mengakhiri kontrak kerja sama. Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah menyetujui pengakhiran kontrak terhadap 45 Wilayah Kerja.

c. Pemanfaatan dataKontraktor dapat memanfaatkan data di Wilayah Kerjanya selama jangka waktu kontrak kerjasama. Pemanfaatan data oleh Pihak lain dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan ijin dari Pemerintah cq. Ditjen Migas dan dilaksanakan benar-benar dalam rangka menunjang kegiatan operasi di Wilayah Kerjanya. Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah menyetujui pemanfaatan data sebanyak 35 surat izin.

2. Pemantauan dan evaluasi usaha eksplorasia. Pembukaan data

Kegiatan pembukaan data dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap setelah mendapat persetujuan/izin dari Pemerintah. Selain hal tersebut, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap wajib menjaga kerahasiaan data berdasarkan perjanjian kerahasiaan data (confidentiality agreement/CA). Pada Tahun 2018, Ditjen Migas telah menyetujui pembukaan data sebanyak 36 izin dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerahasiaan data sebanyak 106 buah.

b. Pengalihan interesKontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah menyetujui Pengalihan Interest sebanyak 1 WK.

c. Tambahan/penggantian waktu eksplorasiTambahan/penggantian jangka waktu di luar masa eksplorasi 10 (sepuluh) tahun merupakan sebuah kebijakan dan belum diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah menyetujui tambahan waktu eksplorasi sebanyak 2 WK.

d. Pengembalian jaminan pelaksanaanPengembalian jaminan pelaksanaan dapat diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah melaksanakan komitmen pasti eksplorasi yang telah disebutkan dalam Kontrak Kerja Sama. Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah menyetujui pengembalian jaminan pelaksanaan sebanyak 16 KKKS.


02


Kegiatan Dalam Menunjang Pelaksanaan Eksplorasi Migas Konvensional dan Non Konvensional

A. Perundingan Landas KontinenSelama tahun 2018 telah dilaksanakan pembahasan dan perundingan landas kontinen dengan negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah Republik Indonesia terkait dengan potensi Migas di daerah perbatasan. Berikut adalah peta potensi migas di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.

Selama 2018 telah dilaksanakan pertemuan/ratifikasi untuk pembahasan landas kontinen dengan Negara – Negara tetangga, beberapa dari pertemuan tersebut adalah dengan Vietnam dan Palau dengan hasil sebagai berikut: 1. Perundingan Technical Meeting

Delimitation of the Exclusive Economic Zone antara Indonesia dan The Socialist Republic of Vietnam ke 11 (TM-11) dilaksanakan pada tanggal 13-17 September 2018 bertempat di Ho Chi Minh City, Vietnam.

TM-11 diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat untuk dijadikan dasar bagi kedua

1. EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN YANG PERTAMA (POD 1)

Pada tahun 2018, terdapat 5 surat persetujuan Menteri ESDM terkait rencana pengembangan lapangan yang pertama, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah dua buah. Tahun 2018 juga menjadi tonggak bersejarah bagi industri migas di Indonesia, karena pada tahun tersebut untuk pertama kalinya ada KKS yang beralih dari PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split

No. Lapangan Wilayah KerjaKontraktor

Kontrak Kerja Sama Persetujuan POD I

1. North West Kenanga Batanghari PT Gregory Gas Perkasa 10 April 2018

2. Karamba Wain PT Pandawa Prima Lestari 4 April 2018

3 Asap, Kido, Merah Kasuri Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. 19 April 2018

4 Sinamar South West Bukit Barisan PT Riski Bukit Barisan Energi 22 Juni 2018

5 Merakes East Sepinggan Eni East Sepinggan Ltd. 13 Desember 2018

Wilayah Kerja

Kontraktor Kontrak Kerja Sama

BUMD Pengelola PI 10%

Komposisi Pemegang Saham BUMD Pengelola PI 10%

Persetujuan Pengali-han PI 10%

Offshore

North West

Java

PT Pertamina Hulu En-

ergy Offshore North

West Java

PT Migas Hulu

Jabar Offshore

North West Java

• Prov. Jawa Barat (62,13%)

• Prov. DKI Jakarta (20,29%)

• Kab. Karawang (8,24%)

• Kab. Indramayu (4,71%)

• Kab. Subang ( 2,93%)

• Kab. Bekasi (1,70%)

17 Mei 2018

pihak pada konstruksi positif geo-politik di kawasan Laut China Selatan (LCS).

2. Perundingan Technical Meeting Delimitation of the Exclusive Economic Zone antara Indonesia dan Palau dilaksanakan pada tanggal 15-16 Oktober 2018 dalam rangka persiapan Technical Meeting RI-Palau ke 5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 November 2018 di Bali. Penyelesaian batas kedua negara di Zona ZEE belum dapat disepakati, dan Indonesia mengusulkan penggunaan metode baru untuk dapat dipelajari oleh Vietnam dan dibahas pada pertemuan berikutnya.

B. Kebijakan Satu PetaAplikasi berbasis web ini menyajikan berbagai informasi geospasial tematik sektor ESDM seperti wilayah kerja migas dan wilayah izin usaha pertambangan. Untuk mengakses peta tersebut dapat melalui website http://geoportal.esdm.go.id/monaresia/home/. Update terakhir dilakukan pada bulan November 2018 yaitu berupa penambahan Wilayah Kerja Migas yang baru serta pengurangan Wilayah Kerja Migas yang sudah terminasi ataupun sudah disisihkan. Terhadap data hasil update tersebut, telah dilakukan integrasi dengan IGD skala 1:50.000.

yaitu pada WK East Sepinggan KKKS ENI East Sepinggan. Peralihan ini menjadi menunjukkan bahwa skema PSC Gross Split semakin menarik minat investor. Sehubungan dengan peralihan kontrak tersebut, maka Menteri ESDM mengeluarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali POD I Lapangan Merakes WK East Sepinggan yang menjadi persetujuan POD I pertama dengan skema Gross Split.

Gambar Peta Geospasial Wlayah Kerja, Sumur dan Seismik

Tabel Persetujuan POD I Tahun 2018

E. PENGEMBANGAN WILAYAH KERJA MIGAS

2. KOORDINASI PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% KEPADA BUMD DAN/ATAU PERUSAHAAN NASIONAL

Pada tahun 2018 terdapat pencapaian penting terkait Penawaran PI 10% kepada BUMD, yaitu pada Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ). Pada tanggal 17 Mei 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengeluarkan persetujuan pengalihan PI 10% WK ONWJ dari PT PHE ONWJ kepada PT MUJ ONWJ. Keterlibatan BUMD MUJ ONWJ ini merupakan pengalihan PI 10% kepada BUMD yang pertama sejak diterbitkannya Permen ESDM No.37 tahun 2016. Terkait penwaran PI 10%, Ditjen Migas secara rutin melakukan pembinaan terhadap Pemerintah

Daerah terkait dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi kebijakan. Sepanjang 2018, pemerintah daerah yang melakukan konsultasi terkait PI 10% antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kab. Penajam Pasir Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Indramayu dan Kab. Sijunjung. Pembinaan ini diharapkan dapat mempercepat proses penawaran PI 10%, sehingga dapat meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan industri hulu migas.


02


3. EVALUASI PERPANJANGAN DAN/ATAU ALIH KELOLA KONTRAK KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya. Berdasarkan data yang ada, terdapat 30 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja yang akan berakhir di

tahun 2018 – 2026. Pada tahun 2018 telah dikeluarkan 23 Keputusan Menteri ESDM terkait pengelolaan Wilayah Kerja yang habis masa Kontraknya. 23 Keputusan Menteri ESDM dimaksud terdiri dari 12 persetujuan perpanjangan, 10 persetujuan alih kelola kepada PT Pertamina (Persero), dan 1 Perubahan Kontrak Kerja Sama dan Penyataan Kembali Kontrak Bagi Hasil. Dengan total Signature Bonus mencapai USD 878.248.000 dan Komitmen Kerja Pasti sebesar USD 1.992.705.000.

1. CADANGAN MINYAK BUMI

Cadangan minyak bumi status 01.01.2018 adalah sebesar 7512,2 MMSTB. Cadangan tersebut terdiri dari cadangan Terbukti (P1) sebesar 3154,3 MMSTB dan cadangan Potensial sebesar 4358 MMSTB (terdiri dari cadangan Mungkin (P2) sebesar 2294,4 MMSTB dan

cadangan Harapan (P3) sebesar 2063,5 MMSTB). Dari jumlah cadangan minyak bumi terbukti tersebut, sebesar 2186,62 MMSTB (atau 68,96%) berada di lapangan daratan dan sisanya sebesar 984,26 MMSTB (31,04%) berada di lautan.

F. PRODUKSI MIGAS

Grafik Cadangan Minyak Bumi (Status 01.01.2018)

Grafik Perkembangan Cadangan Minyak Bumi dan Kondensat 2010-2018

Gambar Proses Pengalihan PI 10%


02


3. PRODUKSI MINYAK BUMI DAN KONDENSAT

Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2018 adalah sebesar 772 ribu bph. Nilai produksi ini didukung

No Nama KKKS

1 ExxonMobil Cepu Ltd

2 PT Chevron Pacific Indonesia

3 PT Pertamina EP

4 Pertamina Hulu Mahakam

5 CNOOC SES / PHE OSES

6 Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd

7 Medco E&P Natuna

8 PetroChina International (Jabung) Ltd

9 Petronas Carigali Ketapang II Ltd

10 Chevron Indonesia Company / Pertamina Hulu Kalimantan Timur

Grafik Perkembangan Cadangan Gas Bumi 2010-2018

Tabel 10 Besar KKKS Produksi Minyak Bumi

10 besar KKKS tersebut menyumbang produksi minyak bumi rata-rata sebesar 660 ribu bph atau 85,49% dari produksi Indonesia. Selain itu, selama tahun 2018 terdapat

Grafik Perkembangan Produksi Minyak Bumi 2010-2018

2. CADANGAN GAS BUMI

Cadangan gas bumi status 01.01.2018 adalah sebesar 135,55 Triliun kaki kubik (TSCF). Cadangan tersebut terdiri dari cadangan Terbukti (P1) sebesar 99,06 TSCF dan cadangan Potensial sebesar 39,49 TSCF (terdiri dari cadangan Mungkin

Grafik Cadangan Gas Bumi (Status 01.01.2018)

(P2) sebesar 21,26 TSCF dan cadangan Harapan (P3) sebesar 18,23 TSCF). Dari jumlah cadangan gas bumi terbukti tersebut, sebesar 3857,8 TSCF adalah berupa Associated Gas dan 92199,7 TSCF Non Associated Gas.

3 (tiga) KKKS yang on stream yaitu Medco E&P Malaka (99 BOPD), Montd’Or Oil (salawati) Ltd (210 BOPD) dan Seleraya Belida (21 BOPD).

oleh 10 (sepuluh) KKKS penyumbang produksi terbesar yaitu :


02


KEBIJAKAN DALAM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN EKSPLOITASI

Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah menerbitkan kebijakan yang terkait dengan pengawasan dan pemantauan kegiatan eksploitasi migas yaitu PerMen ESDM no. 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, latar belakang penerbitan peraturan menteri tersebut di atas dikarenakan defisit neraca perdagangan yang cukup besar. Adapun implementasi dari permen ini bertujuan sebagai berikut :

1. PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Dalam perhitungan penerimaan negara sub sektor migas, sesuai dengan mekanisme Kontrak Kerja Sama, harga minyak mentah dipergunakan untuk menghitung hak (entitlement) Pemerintah dan Kontraktor, pengembalian biaya kontraktor (Cost Recovery) serta penghitungan pajak kontraktor. Besar kecilnya penerimaan negara sub sektor migas akan sangat tergantung pada harga minyak mentah, realisasi lifting migas, dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika. Selain dipergunakan untuk penghitungan entitlement, harga minyak mentah Indonesia juga dipergunakan sebagai dasar penghitungan beberapa formula harga ekspor Liquid Natural Gas (LNG) Indonesia, sehingga penetapan harga minyak mentah Indonesia berpengaruh terhadap penerimaan minyak dan gas bumi.

Grafik Perkembangan Produksi Gas Bumi 2010-2018

Graffik Perkembangan ICP

1. Menjaga suplai kilang domestik untuk pemenuhan kebutuhan Minyak Mentah/Kondensat dalam Negeri.

2. Memberikan kesempatan bagi Pertamina untuk mendapatkan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari bagian Kontraktor dalam Negeri.

3. Guna perencanaan dan menjaga pelaksanaan lifting, sehingga berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki 56 jenis minyak mentah dengan karakteristik, nilai dan harga yang berbeda. Dari 56 jenis minyak mentah tersebut terdapat 8 jenis minyak mentah utama Indonesia (sebagai benchmark harga) yang harga dipublikasi oleh pusat publikasi harga minyak mentah internasional. Sedangkan formula harga minyak mentah Indonesia jenis lainnya dikaitkan dengan 8 jenis minyak mentah utama sesuai dengan karakteristik minyak mentah yang bersangkutan.

Untuk menjaga akurasi Formula ICP, maka secara berkala harus dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP.

Trend harga minyak mentah dunia tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, namun

G. LIFTING MIGAS4. PRODUKSI GAS BUMIProduksi gas bumi net pada tahun 2018 sebesar 7,732 MMSCFD. Capaian ini didukung oleh 10 (sepuluh) KKKS penyumbang produksi terbesar yaitu :

No Nama KKKS

1 BP Berau Ltd

2 ConocoPhillips Grissik Ltd

3 PT Pertamina EP

4 Pertamina Hulu Mahakam

5 ENI Muara Bakau B.V

6 JOB Pertamina – Medco Tomori Sulawesi

7 PetroChina International (Jabung) Ltd.

8 Premier Oil Natuna Sea B.V

9 Medco E&P Natuna

10 Kangean Energy Indonesia Ltd

10 besar KKKS tersebut menyumbang produksi gas bumi rata-rata sebesar 6,154 MMSCFD atau 79,59% dari produksi Indonesia. Selain itu, capaian produksi gas tahun 2018 dikarenakan adanya 3 (tiga) KKKS yang on stream, yaitu Medco E&P Malaka (7,50 MMSCFD), Montd’Or Oil (salawati) Ltd (0,06 MMSCFD) dan Seleraya Belida (0,04 MMSCFD) serta terdapat 2 KKKS yang kembali berproduksi setelah sebelumnya vakum, yaitu EMP Tonga dan Triangle Pase Indonesia.


02


Tabel ICP dan Lifting Migas

Grafik Perkembangan Penerimaan Negara sub sektor Migas

PENERIMAAN MIGAS

Realiasi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi tahun 2012 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

sampai dengan akhir Desember 2018 terus mengalami penurunan, hal ini antara lain disebabkan :a) Pasar Internasional

1) Publikasi International Energy Agency (IEA) bulan Desember 2018, bahwa produksi minyak mentah OPEC di bulan November 2018 mengalami peningkatan sebesar 100 ribu bph dibandingkan bulan sebelumnya dan proyeksi pasokan minyak mentah negara-negara Non-OPEC di Q4 2018 meningkat sebesar 180 ribu bph menjadi 61,2 juta bph dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya.

2) Publikasi OPEC bulan Desember 2018, bahwa produksi minyak mentah non-OPEC di bulan November 2018 mengalami peningkatan sebesar 440 ribu bph dibandingkan bulan sebelumnya.

3) Kekhawatiran pasar atas melemahnya perekonomian global akibat eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta ketidakpastian Brexit yang dapat membebani perekonomian Eropa.

4) Energy Information Administration (EIA) melaporkan stok gasoline AS pada bulan Desember 2018 meningkat sebesar 6,8 juta barel dibandingkan stok gasoline AS pada akhir bulan November 2018.

5) Nilai tukar mata uang Dollar AS cenderung menguat dibandingkan mata uang utama dunia lainnya.

b) Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi antara lain oleh:

1) Melemahnya perekonomian China yang diindikasikan dengan lemahnya pertumbuhan

penjualan ritel dan lemahnya pertumbuhan output industri.

2) Lemahnya permintaan minyak mentah jenis direct burning dari Jepang akibat penggunaan bahan bakar pengganti dan kondisi cuaca yang lebih hangat dibandingkan tahun sebelumnya.

PERHITUNGAN LIFTING MIGAS

Pencapaian target lifting migas tersebut masih menghadapi banyak kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan maupun kendala non teknis lainnya, sehingga koordinasi yang telah berjalan selama ini antara seluruh pemangku kepentingan termasuk daerah penghasil migas seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan lifting migas pada periode berikutnya.

Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas dan seluruh KKKS senantiasa berusaha untuk dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan pencapaian target lifting migas antara lain melalui:• Mendorong percepatan eksplorasi dan

penyelesaian pengembangan wilayah kerja migas• Penerapan teknologi terkini dan tepat guna• Mengupayakan metode-metode baru

penemuan sumber daya dan cadangan migas• Monitoring proyek pengembangan lapangan

onstream tepat waktu• Melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan

kehandalan fasilitas produksi• Pengembangan wilayah kerja migas

Grafik Perkembangan Lifting Migas


02


DANA BAGI HASIL MIGAS

Dalam proses penyusunan usulan penetapan daerah penghasil migas, Ditjen Migas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan SKK MIGAS terkait dengan asumsi lifting migas, ICP dan bagi hasil SDA migas, dengan Kementerian Dalam Negeri terkait isu-isu penegasan batas wilayah daerah khususnya daerah penghasil migas dan pemekaran daerah serta dengan Kontraktor KKS terkait perkiraan angka lifting migas dan justifikasi produksi.

Adapun Surat Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan

lifting migas yang telah diterbitkan pada tahun 2017 adalah SK MESDM No: 3793 K/80/MEM/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi untuk tahun 2018. SK Menteri ESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan lifting migas yang telah diterbitkan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan Menteri Keuangan untuk penetapan perkiraan dana bagi hasil daerah SDA migasnya.

PENGELOLAAN ALOKASI GAS BUMI

Dari total lifting gas bumi di tahun 2018, tercatat pemanfaatan gas bumi Indonesia mencapai 60.93% diserap oleh domestik dan 39.07% untuk ekspor. Penyerapan domestik meliputi sektor industri yang menyerap sebesar 25.44%, Sektor Kelistrikan sebesar 12.96%, Sektor Pupuk sebesar 11.08%, Lifting Migas sebesar 2.82%, LNG Domestik sebesar 5.64%, LPG Domestik sebesar 6.14% dan 0.19% untuk Program Pemerintah

berupa Jargas Rumah Tangga dan SPBG. Untuk ekspor gas pipa sebesar 11,25% dan LNG ekspor 27,82% dari seluruh total pemanfaatan.

Secara agregasi, penyerapan gas domestik nasional berdasarkan kontrak sebesar 86.11%. Selain penurunan alamiah, faktor penyerapan sangat bergantung dari komersialisasi atau harga gas dan skema investasinya.

Grafik Perkembangan Daerah Penghasil Migas

Gambar Realisasi Penyerapan Gas Bumi 2018 vs Kontrak PJBG per Region

Besaran realisasi penerimaan negara sub sektor migas tersebut sangat dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), cost recovery dan nilai tukar Rupiah (kurs) terhadap US$. Hal ini dapat

Grafik Perbandingan Penerimaan Negara vs ICP

terlihat pada diagram di bawah, dimana penerimaan negara sub sektor migas terindikasi sangat elastis terhadap harga minyak mentah Indonesia.


02


Neraca Gas Bumi Indonesia 2018 - 2027 telah berhasil disusun dan resmi disosialisasikan oleh Wakil Menteri ESDM pada bulan Oktober 2018. Neraca Gas Bumi Indonesia merupakan gambaran pasokan dan kebutuhan gas bumi nasional jangka panjang yang mencakup berbagai skenario proyeksi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, sektor lain seperti industri, ketenagalistrikan dan

NERACA GAS BUMI

kegiatan ekonomi lainnya mendapatkan gambaran pengembangan lebih jelas. Dengan disosialisasikan Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor dan calon investor, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga serta Akademisi yang bertujuan mendukung dan menciptakan tata kelola gas bumi Indonesia yang kokoh.

6 REGION

Pembagian region didasarkan oleh konektivitas infrastruktur gas antar satu wilayah dengan wilayah lain. Sebagai contoh, dengan sele-sainya ruas pipa Semarang – Gresik, maka Region Jawa Bagian Tengah dapat terhubu-ng dengan Jawa Bagian Timur. Dengan de-mikian, kedepannya Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Timur dapat menjadi satu region dalam Neraca Gas Bumi Indonesia. Untuk jangka panjang, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia dapat terhubung baik melalui

pipa dan infrastruktur regasifikasi LNG.

Meliputi Wilayah Aceh dan Sumatera Bagian Utara

Meliputi Wilayah Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, Kepaulauan Riau,

Natuna dan Jawa Bagian Barat

Meliputi Wilayah Jawa Bagian Tengah

Meliputi Wilayah Jawa Bagian Timur

Meliputi Wilayah Kalimantan dan Bali

Meliputi Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Penyusunan neraca gas bumi nasional sesuai skenario, dihasilkan sebagai berikut :

A. SKENARIO ISkenario I menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario I menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2018-2027. Hal ini dikarenakan penyerapan gas oleh Badan Usaha dibawah kontrak existing dan tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak ekspor gas pipa/LNG jangka panjang.

B. SKENARIO IISkenario II menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario II akan mengalami surplus gas dari tahun 2018-2024 dan akan mengalami defisit gas pada tahun 2025-2027. Kondisi ini terjadi dengan asumsi :a. Penyerapan gas dari kontrak existing 100%,b. Kondisi ekonomi makro membaik dan daya beli

meningkat,c. Kebutuhan gas untuk sektor kelistrikan sesuai

dengan RUPTL 2018-2027,

Gambar Peta Neraca Gas Bumi Indonesia sesuai Region

d. Perencanaan Refinery Development Master Plan (RDMP) sesuai jadwal,

e. Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal.

C. SKENARIO IIISkenario III menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario III menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2019-2024, mengalami defisit di tahun 2018 dan 2025-2027. Kondisi ini terjadi dengan asumsi :a. Penyerapan gas dari kontrak existing 100%,b. Industri Retail menggunakan asumsi kontrak +

5.5% dimana kondisi ekonomi makro membaik dan daya beli meningkat,

c. Kebutuhan gas untuk sektor kelistrikan sesuai dengan RUPTL 2018-2027,

d. Perencanaan Refinery Development Master Plan (RDMP) sesuai jadwal,

e. Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal.


02


Sebagai langkah strategis dalam mendukung pemanfaatan gas bumi, Pemerintah melakukan pengaturan terhadap mekanisme pemanfaatan gas bumi, salah satunya dilakukan melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain Peraturan Menteri ESDM no. 4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Merujuk Peraturan Menteri ESDM tersebut, Direktur Jenderal Migas menyiapkan Rencana Induk Jaringan Trans- misi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) yang terdiri atas Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, serta fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan gas bumi. RIJTDGBN memuat informasi terkait target waktu pembangunan dan pengoperasian serta kapasitas infrastruktur yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas bumi, keputusan investasi, dan pengembangan pasar gas bumi domestik. Penyiapan RIJTDGBN dilakukan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia dan perencanaan infrastruktur gas bumi serta dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Indonesia 2018 juga merupakan dokumen

RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI INDONESIA

perencanaan gas bumi Indonesia untuk mendukung tata kelola gas bumi Indonesia. Dokumen ini merupakan dokumen aplikatif dari Neraca Gas Bumi Indonesia dan salah satu cara untuk merealisasikan perencanaan gas bumi Indonesia secara komersial.

Gambar Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Indonesia 2018

Grafik Distribusi Titik Pengambilan Sampel BBM

Grafik Distribusi Titik Pengambilan Sampel LPG dan BBG

1. PENGAWASAN MUTU BBM, LPG DAN PELUMAS

a. Pengawasan Mutu BBM

Pada tahun 2018, pengambilan sampel dalam rangka pengawasan mutu BBM dalam negeri berjumlah 566 sampel, dengan Bensin 88 sebanyak 112 sampel, Bensin 90 sebanyak 210 sampel, Bensin 91 sebanyak 100 sampel, Bensin 95 sebanyak 30 sampel, Solar 48 sebanyak 80

sampel, Solar 51 sebanyak 20 sampel, dan Avtur sebanyak 14 sampel. Titik pengambilan sampel BBM dilakukan mulai dari Kilang, Terminal BBM sampai ke SPBU. Adapun sebaran jumlah pengambilan sampel BBM pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

H. PENGOLAHAN MIGAS

b. Pengawasan Mutu LPG dan BBGPada tahun 2018, pengambilan sampel LPG dalam rangka pengawasan mutu LPG dalam negeri berjumlah 85 sampel dan pengambilan CNG berjumlah 7 sampel. Titik pengambilan sampel LPG dan BBG dilakukan mulai

dari Kilang, Terminal LPG, SPPBE, SPBE dan agen. Adapun sebaran jumlah pengambilan sampel LPG dan BBG pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

“Pengembangan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik negara ini, kan kita negara kepulauan. Ini jadi pekerjaan rumah kita semua”.

Wamen ESDM : Arcandra Tahar [IndoPipe 2018]


02


c. Pengawasan Mutu PelumasPada tahun 2018, pengambilan sampel pelumas dalam rangka pengawasan mutu pelumas dalam negeri berjumlah 260 sampel. Titik pengambilan sampel

pelumas dilakukan mulai dari pabrik pelumas (lube oil blending plant) hingga bengkel kendaraan bermotor.

Grafik Distribusi Titik Pengawasan Mutu Pelumas

Tabel Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahand. Pengolahan Minyak Bumi

Kapasitas Kilang Pengolahan Minyak BumiSejak tahun 2014, kegiatan usaha pengolahan minyak bumi di Indonesia dilakukan di 4 kilang, yaitu Kilang Pertamina dengan 6 Unit pengolahan (RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU VII Kasim), Kilang PT Trans Pacific Petrokimia Indotama (PT TPPI), PT Tri Wahana Universal (PT TWU) dan Kilang Cepu. Akan tetapi sejak tahun 2018 PT Tri Wahana Universal berhenti beroperasi disebabkan keterbatasan pasokan bahan baku kilang.

Operasi kilang-kilang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operasi Kilang BBM, terdiri dari seluruh kilang baik Pertamina maupun swasta yang memproduksi BBM dan non BBM serta produk lainnya.

2. Operasi Kilang Petrokimia, terdiri dari Kilang RU III Plaju yang memproduksi Polytam (Polypropylene Pertamina), Kilang RU IV Cilacap yang memproduksi Paraxylene dan Benzene serta produk lainnya, Kilang RU VI Balongan yang memproduksi Propylene, Kilang PT TPPI yang memproduksi Paraxylen, Ortoxylene, Benzene dan Toluene dan Kilang Cepu yang memproduksi Pertasol.

3. Operasi Kilang Lube Base di RU IV Cilacap yang memproduksi Lube base, Paraffinic, Slack Wax, Minarex dan asphalt.

e. Izin Pengolahan Hasil OlahanSelain kilang pengolahan minyak bumi, Ditjen Migas juga menerbitkan Izin Pengolahan Hasil Olahan. Adapun kegiatan usahanya adalah mengolah minyak

pelumas bekas menjadi BBM di fasilitas pengolahan. Saat ini, fasilitas pengolahan hasil olahan yang sudah memiliki izin adalah sebagai berikut:

No Badan Usaha Komoditas Usaha Kapasitas Disain

1 PT Patra SK BBM 25.000 barel/hari

2 PT Tawu Inti Bati BBM 48000 ton/tahun (Pelumas Bekas)

3 PT Isano Lopo Industri BBM 2500 KL/tahun (Pelumas Bekas)

4 PT Laguna Industri Nusantara BBM 1500 KL/bulan (Pelumas Bekas)

5 PT Primergy Solution BBM 2300 KL/bulan (Pelumas Bekas)

7 PT BSSTEC BBM 12000 ton/tahun

8 PT Mega Green Technology BBM1626 KL/month

(Pelumas Bekas, Sludge & Slope Oil)

9 PT Metro Abadi Raya BBM 2400 KL/month (Pelumas Bekas)

10 PT Berdikari Jaya Bersama BBM 1200 KL/bulan (Pelumas Bekas)

11 PT Eminens Resourches Indonesia BBM 660 KL/month (Sludge Oil)

12 PT Berkat Restu Guru BBM 1200 Ton/bulan

13 PT Beringin Petroleum Energy BBM 480 KL

14 PT Sinar Surya Maju Sentosa BBM2145 KL/month

(Pelumas Bekas) & 1378 KL/month (Sludge Oil)

Gambar Peta Kilang Minyak Bumi di Indonesia


02


f. Produksi BBM Dalam NegeriProduksi BBM dalam negeri selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat cenderung meningkat, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal ini disebabkan sejak tahun 2016 PT

TPPI telah berproduksi dan RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracker) Cilacap sudah beroperasi. Kenaikan produksi BBM ini dapat ditampilkan pada Gambar berikut.

Grafik Produksi BBM 5 (lima) tahun terakhir

Gambar Peta Sebaran Kilang LNG Pola Hulu

Gambar Peta Kilang LNG Pola Hilir

Akan tetapi, produksi BBM dari kilang dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekitar 55%, sedangkan sisanya harus dipenuhi dari impor. Berdasarkan dengan kondisi tersebut, maka Pemerintah menginisiasi adanya Pengembangan dan Pembangunan kilang minyak di dalam negeri melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero). Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Pengembangan dan Pembangunan kilang minyak tersebut adalah dengan menyusun regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana proyek kilang baik pengembangan dan pembangunan telah melakukan kajian engineering dan kelayakan keekonominan, maka ditetapkan pengembangan kilang eksisting (RDMP Refinery Development Master Plan) dan pembangunan kilang baru (New Grass Root Refinery) adalah sebagai berikut:a. RDMP RU IV Cilacap

• Kapasitas Upgrading (MBCD): 348-400• Rencana Produk (juta barel): bensin sebesar 138

dan solar sebesar 137• Dukungan Legalitas: Kepmen ESDM Nomor 1000

K/12/12/MEM/2016

b. RDMP RU V Balikpapan• Kapasitas Upgrading (MBCD): 260-360• Rencana Produk (juta barel): bensin sebesar 133


K/12/12/MEM/2016c. RDMP RU VI Balongan

• Kapasitas Upgrading (MBCD): 125- 240• Rencana Produk (kpbd):

- Bensin: 111 (sebelumnya 97)- Solar: 92 (sebelumnya 48)

d. GRR Tuban• Kapasitas Kilang (MBCD): 300• Rencana Produk (juta barel): bensin sebesar 80


K/12/12/MEM/2016e. GRR Bontang

• Kapasitas Kilang (MBCD): 300• Rencana Produk (juta barel): bensin sebesar 60


K/10/MEM/2016

g. Pengolahan LNG dan LPG Kilang pengolahan gas bumi di Indonesia berdasarkan produk yang dihasilkan dibagi menjadi kilang LNG dan kilang LPG. Kilang LNG dan kilang LPG ada yang mengikuti skema hulu dan skema hilir. Kilang LNG dan LPG skema hulu merupakan lanjutan kegiatan pengolahan lapangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bagian kegiatan pengolahannya masuk ke dalam Cost Recovery, sedangkan kilang LNG dan LPG skema hilir bukan merupakan lanjutan kegiatan pengolahan lapangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dimana Badan Usaha terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no. 29 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM no. 52 Tahun 2018.

1.1.1. Kapasitas Kilang LNG dan LPG

Kapasitas Kilang LNG

Sampai dengan tahun 2018, kilang LNG dioperasikan dari 2 (dua) kilang LNG pola hulu dan 1 (satu) kilang LNG pola hilir. Kilang tersebut adalah kilang PT Badak LNG dan kilang PT BP Tangguh untuk kilang LPG pola hulu, dan kilang PT Donggi Senoro LNG untuk pola hilir. Adapun Kilang PT Arun LNG telah berhenti beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2014 karena telah berakhirnya Sales Purchase Agreement antara PT Arun LNG dengan pembeli.

Kapasitas kilang LNG dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 naik sebesar 2 MTPA dari beroperasinya kilang PT Donggi Senoro LNG pada tahun 2015.

Pembangunan kilang minyak baru mendesak dilakukan”.

Dirjen Migas : Djoko Siswanto


02


Kapasitas Kilang LPG

Kapasitas Kilang LPG pada tahun 2014 adalah sebesar 4,59 MTPA, kemudian naik menjadi 4,63 MTPA pada tahun 2015 karena peningkatan kapasitas pengolahan dari kilang PT Surya Esa Perkasa, dan naik menjadi 4,74 MTPA pada tahun 2017 karena telah beroperasinya kilang

Grafik Perkembangan Kapasitas Kilang LNG

Gambar Peta Kilang LPG Pola Hilir

Grafik Produksi LNG 2014-2018

PT Arsynergy Resources. Pada tahun 2018 kapasitas kilang LPG masih tetap 4,74 MTPA karena belum ada penambahan kapasitas kilang baik dari Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan maupun Badan Usaha baru.

1.1.2. Produksi LNG dan LPG

Produksi LNGProduksi LNG cenderung menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Hal ini disebabkan karena feed gas yang masuk ke dalam kilang LNG menurun akibat dari menurunnya produksi beberapa lapangan hulu migas (declining). Diharapkan dengan meningkatnya kegiatan eksplorasi

dan eksploitasi minyak dan gas bumi saat ini dan di masa yang akan datang, dapat menemukan sumber pasokan minyak dan gas bumi, sehingga dapat meningkatkan feed gas yang masuk ke dalam kilang LNG. Dengan demikian produksi LNG dalam negeri dapat meningkat.

MT

PA

Gambar Peta Kilang LPG Pola Hulu


02


Produksi LPGProduksi LPG cenderung menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Penurunan produksi terbesar diperoleh dari penurunan produk kilang LPG pola hulu. Dari kilang LPG pola hulu tersebut penurunan terbesar diperoleh dari penurunan produk LPG dari kilang PT Badak. Penurunan produk LPG dari kilang PT Badak disebabkan saat ini feed gas yang berasal dari lapangan hulu memiliki kandungan

1. IZIN PENYIMPANAN MIGAS

Dalam kurun waktu tahun 2005 – 2018 telah diterbitkan Izin Usaha Penyimpanan Migas, yang terdiri dari 66 Izin Usaha Penyimpanan BBM & Hasil Olahan, dan 160 Izin Usaha Tetap Penyimpanan Gas yang terdiri dari

propana dan butana yang rendah dikarenakan beberapa lapangan hulu sudah mengalami penurunan produksi (declining). Dari total produksi kilang LPG sebesar 2,027 juta ton hanya dapat memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri sebesar ± 27% (konsumsi LPG subsidi dan non subsidi dalam negeri tahun 2018 adalah 7,576 juta ton) dengan sisanya dipenuhi dari impor LPG.

penyimpanan LPG, penyimpanan LPG dengan fasilitas bottling plant, penyimpanan CNG dan penyimpanan LNG dengan sebaran sebagaimana grafik berikut.

Grafik Produksi LPG 2014-2018

Grafik Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Migas

Grafik Kapasitas Penyimpanan BBM & Hasil Olahan 2008-2018

Tabel Penambahan Kapasitas Penyimpanan LPG tahun 2018

I. PENYIMPANAN MIGAS

Kapasitas dan Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi

Kondisi kapasitas penyimpanan BBM dan /Hasil Olahan, berdasarkan Izin Usaha Penyimpanan Migas, pada tahun 2018 adalah sebesar 7.028.678 KL. Kapasitas penyimpanan BBM masih didominasi dari fasilitas PT Pertamina (Persero) yaitu sebesar 4.947.868 KL. Pada tahun 2018 terjadi penurunan kapasitas penyimpanan BBM dan Hasil Olahan sebesar 72.648 KL dibanding dengan tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat beberapa Badan Usaha melakukan pengurangan fasilitas penyimpanan dan pencabutan izin usaha (fasilitas izin usaha penyimpanan dialihkan menjadi fasilitas Izin Usaha Niaga Migas), serta terdapat

badan usaha yang habis Izin Usahanya dan tidak memperpanjang.

Penyediaan fasilitas (baru) pada tahun 2018 yaitu penambahan fasilitas penyimpanan BBM oleh badan usaha yang mengajukan izin usaha baru yaitu PT Prayasa Indomitra Sarana, dengan kapasitas penyimpanan 1.500 KL, serta penambahan atas fasilitas eksisting dari badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Migas sebelumnya yaitu PT Dovechem Maspion Terminal, dengan penambahan kapasitas sebesar 8.600 KL. Total penambahan kapasitas penyimpanan BBM baru pada tahun 2018 adalah 10.100 KL.

Kapasitas dan Fasilitas Penyimpanan Gas Bumi

Kondisi penyimpanan gas bumi saat ini di kegiatan usaha hilir didominasi oleh kegiatan usaha penyimpanan LPG, dan dikarenakan peran PT Pertamina (Persero) yang menguasai pasar LPG PSO di Indonesia, fasilitas penyimpanan LPG yang ada di Indonesia merupakan satu rantai distribusi dari kegiatan usaha niaga LPG PT Pertamina (Persero). Realisasi penyediaan

fasilitas (baru) pada tahun 2018 yaitu penambahan fasilitas oleh badan usaha yang mengajukan izin usaha baru serta penambahan atas fasilitas eksisting dari badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Migas sebelumnya. Total penambahan kapasitas penyimpanan LPG baru pada tahun 2018 adalah 1.870 MTon.

No Nama Badan Usaha Jenis Lokasi Kapasitas (MTon)

1 PT Patra Trading SPBE Beberapa lokasi di seluruh Indonesia 810

2 PT Tidar Setia Elpindo SPBE Depok 503 PT Dima Indraya SPBE Tanjung Pinang 304 PT Gregitan Dinamika SPBE Bekasi 505 PT Multi Indah Perdana SPBE Aceh Tenggara 506 PT Sekata Seia SPBE Barito Utara 507 PT Mitra Prasmitha Selaras SPBE Kebumen 508 PT Jakarta Properindo SPBE Jakarta 509 PT Dinar Prabawa Utama SPBE Blora 50

10 PT Bumi Mitra Wira SPBE Jakarta 5011 PT Sinar Telaga Guci Emas SPBE Bekasi 3012 PT Multi Niaga Karunia SPBE Pandeglang 5013 PT Elnusa Petrofin SPBE Jakarta 10014 PT Manggar Mas Pratama SPBE Pandeglang 5015 PT Karunia Harapan Sejati SPEK Kendari 35016 PT Kusuma Banyumasan Jaya Gas SPBE Banyumas 50

1.870


02


Pada tahun 2013 mulai terdapat badan usaha yang bergerak dalam penyimpanan CNG. Kapasitas izin usaha penyimpanan CNG pada 2014 sebesar 1.005.780 m3. Namun sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 tidak terjadi

Gambar Sebaran Badan Usaha Penyimpanan (SPBE)

Gambar Sebaran Fasilitas Penyimpanan (Depo) LPG (Inland)

Grafik Kapasitas Penyimpanan CNG 2013-2018

Grafik Kapasitas Penyimpanan LPG 2014-2018

penambahan kapasitas penyimpanan CNG, dikarenakan tidak ada Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Penyimpanan CNG.

Kap

asit

as (

m3)


02


Sampai dengan saat ini terdapat 4 Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Tetap Penyimpanan LNG yaitu PT Perta Arun Gas dengan kapasitas 508.000 m3, PT

Grafik Kapasitas Penyimpanan LNG 2014-2018

Gambar Sebaran Fasilitas Penyimpanan CNG & LNG

1. SARANA/FASILITAS PENGANGKUTAN MIGAS

a. Sarana/Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan

Dalam pendistribusian BBM untuk kebutuhan Nasional di seluruh wilayah Indonesia, saat ini terdapat 11 (sebelas) sarana pengangkutan baik melalui darat maupun laut dengan sarana pengangkutan melalui darat meliputi Mobil Tangki, Rail Tank Wagon (RTW) dan Pipa, sedangkan melalui laut meliputi kapal tanker, Landing Craft Tank (LCT), Tongkang, Self Propeller Oil Barge (SPOB), Kapal

J. PENGANGKUTAN MIGAS

Motor, Cargo, Supply Vessel, dan Tug Boat. Sampai tahun 2018, sejumlah 77 (empat puluh tujuh) Badan Usaha dengan jumlah 131 armada darat dan 2 armada laut. Jaringan Pengangkutan BBM dan Minyak Bumi melalui pipa yang ada pada saat ini dan sudah diterbitkan Izin Usahanya adalah sebagai berikut :

DARI SAMPAI

Kilang Cilacap Depot Tasikmalaya 126 10Depot Tasikmalaya Depot Ujung Berung 97 10Depot Ujung Berung Depot Padalarang 35 10

258 614.294

Kilang Cilacap Depot Tasikmalaya 126 16Depot Tasikmalaya Depot Ujung Berung 97 16Depot Ujung Berung Depot Padalarang 35 16

258 2.543.806

Kilang Cilacap Depot Maos 22 10Depot Maos Depot Rewulu 158 8

180 1.360.000

Kilang Cilacap Depot Maos 22 12Depot Maos Depot Rewulu 158 12

180 2.720.000

Yogyakarta Boyolali 66 12

66

Kilang Balongan Depot Plumpang 210 16Percabangan Booster Depot Cikampek 12 16

222 3.970.000

Plaju Kertapati 13

13

Banyu Urip (Bojonegoro) Mudi (Tuban) 37,19 6 10000 (B B LS /Day)Banyu Urip (Bojonegoro) Mudi (Tuban) 37,19 6 10000 (B B LS /Day)

74,38

Tempino (Jambi) P laju, S ei Gerong (S umatera S elatan) 262 8 24000 (B B LS /Day)262

1

JALUR PENYALURAN BBM MELALUI PIPA

PANJANG (KM) DIAMETER (INCH) TRANSFER (KL/THN)JARINGAN PIPA

NO

2

2

1

2

SUB TOTAL

PIPA YOGYAKARTA - BOYOLALI

3

SUB TOTAL CY II

SUB TOTAL

SUB TOTAL

PIPA BANYU URIP - MUDI

PIPA PLAJU - KERTAPATI

SUB TOTAL

SUB TOTAL CY I

PIPA CILACAP - YOGYA II

12

SUB TOTAL

PIPA TEMPINO- SEI GERONG

1PIPA CILACAP - BANDUNG I

SUB TOTAL CB I

3

SUB TOTAL CB II

PIPA CILACAP - YOGYA I

PIPA BALONGAN - JAKARTA1

1

JALUR PENGANGKUTAN MINYAK BUMI MELALUI PIPA

1

1

PIPA CILACAP - BANDUNG II

2

2

1

Nusantara Regas dengan kapasitas 126.355 m3, PT PGN LNG Indonesia dengan kapasitas 170.271 m3 dan PT Pelindo Energi Logistik dengan kapasitas 31.000 m3.

Tabel Jalur Pipa Penyaluran BBM dan Minyak Bumi


02


b. Pola Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Nasional

Sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dilakukan secara terintegrasi agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nasional sampai ke konsumen akhir/masyarakat

dapat berlangsung dengan lancar. Berikut adalah pola penyediaan dan distribusi Bahan Bakar (Premium, Minyak Solar, Diesel, Minyak Bakar dan Minyak Tanah).

Gambar Pola Penyediaan dan Distribusi Premium, Minyak Solar, Diesel dan Minyak Bakar

Gambar Pola Penyediaan dan Distribusi Minyak Tanah

c. Sarana/Fasilitas Pengangkutan Gas Perkembangan Kegiatan Usaha Pengangkutan

Minyak dan Gas Bumi

A. Sarana Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Sampai tahun 2018, terdapat jaringan pipa transmisi

gas bumi terpasang adalah sepanjang: 3427,95 KM dengan total kapasitas 6.846 MMSCFD

di pulau Sumatera dengan rincian provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan;

5030,62 KM dengan total kapasitas 5.412 MMSCFD di pulau Jawa dengan rincian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur; dan

71,4 KM dengan total kapasitas 860 MMSCFD di pulau Kalimantan yaitu di provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan persetujuan jaringan pipa gas bumi untuk kepentingan sendiri terpasang adalah sepanjang:a. 45,50 KM dengan total kapasitas 103 MMSCFD di

pulau Sumatera; b. 10,91 KM dengan total kapasitas 440 MMSCFD di

pulau Jawa; danc. 8,57 KM total kapasitas 43 MMSCFD di pulau

Kalimantan.

Persetujuan ini diterbitkan untuk Badan Usaha/industri yang membangun pipa dengan tujuan mengalirkan gas bumi miliknya untuk kepentingan sendiri, tidak untuk mengalirkan gas bumi milik Badan Usaha lain.

Pada tahun 2018 ini terdapat beberapa pembangunan jaringan transmisi gas bumi (open access) yaitu antara lain:1) Ruas Grissik – Pusri Jalur pipa transmisi ini dibangun untuk menyalurkan

gas bumi dari Grissik CPP (Canoco Phillips) ke pabrik PT Pusri yang berlokasi di Musi Banyu Asin – Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, akan dimanfaatkan keperluan industri, maupun untuk kebutuhan PT PLN. Progres pembangunan pipa telah mencapai 55.4% dari 176 Km dengan diameter pipa 20 inchi. Nilai investasi yang ditanamkan PT Pertamina Gas untuk proyek ini mencapai USD 143.54 Juta.

2) Ruas Gresik – Semarang Jalur pipa transmisi ini direncanakan sepanjang 267

Km dan diameter 28 inchi untuk menghubungkan infrastruktur gas dari Barat ke Timur pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan gas bumi baik untuk pembangkit listrik maupun kebutuhan industri lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gas bumi akan dipasok oleh PEP Cepu sebagai supplier dan PT Pertamina Gas sebagai transportir. Sedangkan progres pembangunan pipa Gresik – Semarang telah mencapai 80.44% dengan total estimasi investasi sebesar USD 515.661 ribu.

3) Ruas Duri – Dumai Jalur pipa ini merupakan konsorsium yaitu kerjasama

antara PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk. melalui surat penugasan dari Menteri ESDM. Tujuan utama pembangunan pipa gas bumi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gas Kilang RU II Dumai dengan pasokan gas bumi dari Energi Mega Persada (EMP) Blok Bentu, Riau. Rencana investasi untuk menyelesaikan proyek pembangunan pipa sepanjang 66.5 Km dan diameter 20 inchi mencapai USD 69,561 ribu. Sedangkan progress pembangunan adalah 5.27%.

4) Ruas Tie-In Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping

Jalur pipa ini direncanakan akan digunakan untuk mengangkut gas bumi sebesar 100-120 MMSCFD dari Blok Natuna ke Singapura/Batam melalui tie-in pada pipa eksisting WNTS dan pipa eksiting PT TGI di Pulau Pemping.

b. Sarana Pengangkutan LPGDengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan pengisian LPG diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG. Pada tahun 2018 diterbitkan Izin Usaha Pengangkutan LPG (dengan fasilitas Pengisian Tabung LPG/Bottling Plant) sebanyak 10 Badan Usaha dengan total kapasitas 756 Mton.

c. Sarana Pengangkutan CNGPada tahun 2018 diterbitkan sebanyak 1 Izin Usaha Pengangkutan CNG dengan kapasitas 1.530.612 M3.

d. Sarana Pengangkutan LNGPada tahun 2018 belum ada permohonan baru untuk pengangkutan LNG baik moda darat maupun laut.

Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

Terkait pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 40/2017, penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi diproses melalui aplikasi online dan diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha pengangkutan migas yang terbit untuk Badan Usaha bidang migas adalah sebagai berikut :- BU Gas (baru) = 47 BU dengan jumlah fasilitas 248

mobil tangki dan 25 kapal dengan total nilai investasi mencapai IDR 501.686.975.734

- BU BBM (baru) = 77 BU dengan jumlah fasilitas 131 mobil tangki dan 2 kapal dengan total nilai investasi mencapai IDR 211.634.523.000


02


1. IZIN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah bagan jumlah Perizinan Niaga Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Ekspor dan Impor Minyak dan

K. NIAGA MIGAS

*) Surat Keteranga Penyalur diterbitkan sampai dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM dan LPG

Tabel Impor, Penjualan dan Ekspor BBM Tahun 2018

Grafik Supply-Demand BBM

*Dalam KL

2. Badan Usaha untuk Penggunaan Sendiri (Pengguna Langsung)• PT Cabot Indonesia• PT Vale Indonesia

1 PT Pertamina (Persero) 11 PT Shell Indonesia2 PT Pertamina Patra Niaga 12 PT Gasemas3 PT AKR Corporindo Tbk 13 PT Cosmic Indonesia4 PT Petro Andalan Nusantara 14 PT Cosmic Pekanbaru5 PT Petro Energi 15 PT Mitra Utama Energy6 PT Solaris Prima Energy 16 PT Solaris Prima Energy7 PT Jasatama Petroindo 17 PT Petro Energi Samudera8 PT Energi Coal Prima 18 PT Mitra Andalan Batam 9 PT Exxon Mobile Lubricant Indonesia 19 PT Utama Alam Energi

10 PT Total Oil Indonesia 20 PT Prayasa Indomitra Sarana

21 PT Sinar Alam Dutaperdana II 24 PT Petronas Niaga Indonesia22 PT Yavindo Sumber Persada 25 PT Jagad Energi23 PT Mega Green Technology 26 PT Cahaya Ujung Belingkar

Pada tahun 2018 realisasi impor BBM diperkirakan sebesar 28,15 Juta Kiloliter. Realisasi penjualan BBM di dalam negeri pada tahun 2018 sebesar 74,08 juta Kiloliter. Ekspor BBM diperkirakan sebesar 1,87 ribu KL dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

No Jenis BBM Impor Penjualan Ekspor

1 M. Bensin 88 9,214,362 10,754,461

2 M. Bensin 90 36,911 17,706,790

3 M. Bensin 92 9,265,161 5,643,055

4 M. Bensin 95 118,037 126,073

5 M. Bensin 98 159,441 259,904

6 Minyak Tanah - 599,712

7 Minyak Solar 6,499,009 30,962,670 576

8 Minyak Diesel 47,121 71,239

9 Minyak Bakar 893,241 2,233,655

10 Avgas 3,559 3,808 4

11 Avtur 1,466,587 5,717,729 2,565

Total 27,703,430 74,079,096 3,145

Supply – Demand BBMDari sisi demand dalam dua tahun terakhir (2017-2018) konsumsi BBM cenderung meningkat, hal ini dikarenakan mulai terjadi peningkatan kegiatan ekonomi salah satunya adalah meningkatnya kegiatan pertambangan sehingga kebutuhan BBM untuk sektor pertambangan meningkat. Sedangkan dari sisi supply, produksi BBM tahun 2017 cenderung menurun namun meningkat kembali pada tahun 2018 hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kapasitas produksi kilang dalam negeri yaitu dengan full operated nya kilang TPPI dibawah

PT Pertamina (Persero) serta mulai beroperasinya kilang RFCC Cilacap. Sedangkan untuk volume impor, pada tahun 2017 meningkat karena adanya peningkatan kebutuhan BBM di dalam negeri efek dari peningkatan ekonomi yang terjadi, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan volume impor. Hal tersebut merupakan hasil dari penerapan kebijakan perluasan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati untuk BBM jenis Minyak Solar Umum sebanyak 20% melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018.

Gas Bumi yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Migas pada tahun 2018.

Apabila laporan belum dilaksanakan secara rutin, maka Ditjen Migas tidak akan memproses lebih lanjut permohonan Izin Usaha dan/atau rekomendasi dari BU yang bersangkutan”.

Direktur Hilir : Yuli Rachmawati [Sosialisasi Terkait Sistem Perizinan Online]

2. NIAGA MINYAK BUMI, BAHAN BAKAR MINYAK DAN HASIL OLAHAN

Realisasi Ekspor dan Impor BBMPada tahun 2018 Badan Usaha yang melakukan ekspor produk migas dan hasil olahan yaitu sebagai berikut:1. PT Pertamina (Persero): BBM, LPG, Hasil

olahan (LSWR, Decant Oil, Naphtha)

2. PT Kimia Yasa : Hasil olahan (Kondensat)

Pada Tahun 2018, Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan impor minyak dan gas bumi yaitu sebagai berikut:1. Badan Usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak

dan Gas Bumi (Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi)

asdasdasd


02


3. NIAGA GAS BUMI DAN LPG

Realisasi Ekspor dan Impor LPGPada tahun 2018 Badan Usaha yang melakukan ekspor LPG hanya PT Pertamina (Persero), dimana pemberian Rekomendasi Ekspor LPG tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan sebagai berikut:a. Jaminan dari PT Pertamina (Persero) bahwa

kebutuhan LPG dalam negeri tidak akan terganggu dengan adanya ekspor ke Timor Leste.

b. Jaminan dari PT Pertamina (Persero) bahwa LPG yang diekspor ke Timor Leste bukan LPG PSO.

c. Ekspor LPG Non PSO dilakukan untuk menjaga stabilitas hubungan baik Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste, dimana Pemerintah Timor Leste saat ini masih mengandalkan pasokan energi dari PT Pertamina (Persero).

Pada tahun 2018 Badan Usaha yang melakukan impor LPG adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Bhakti Mingasutama sebagai Badan Usaha Niaga Migas. Impor LPG dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri dikarenakan produksi LPG hasil kilang dalam negeri tidak mencukupi sejak adanya program konversi/pengalihan Minyak Tanah ke LPG.

Impor LPG PT Pertamina (Persero) berasal dari Negara Australia, Bahrain, Nigeria, UAE, US, Saudi Arabia, Qatar, Iran, Malaysia, Kuwait, Nederland, Norwegia, Angola dan Kuwait, sedangkan Impor LPG PT Bhakti Mingasutama berasal dari Singapura. Realisasi impor dan ekspor LPG pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

dalam MTon

No Jenis Produk Impor Ekspor

1 LPG 5.566.572 434,1

Tabel Ekspor dan Impor Tahun 2018

Tabel Konsumsi Gas Bumi Per Sektor 2018 oleh Badan Usaha Niaga

Grafik Supply-Demand LPG

Realisasi Penjualan LPGBadan Usaha Niaga LPG yang telah merealisasikan kegiatan usaha antara lain PT Pertamina (Persero), PT Kimia Yasa, PT Laban Raya Cakrawala, PT Semar Gemilang, PT Global Bitumen Utama, PT Harindo Mitragas Utama, PT Dewi Sri Lestari Energi, PT Maha Daya Energi, PT Bhakti Mingasutama dan PT Blue Gas Indonesia. Realisasi penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk sektor rumah tangga dan Industri tahun 2018 sebesar 7,51 juta M Ton. Dibandingkan dengan realisasi penjualan pada tahun 2017 sebesar 7,1 juta M Ton terlihat adanya kenaikan konsumsi LPG. Peningkatan ini karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan LPG sebagai dampak adanya program pengalihan Minyak Tanah menjadi LPG dimana terjadi peningkatan penjualan LPG sektor rumah Tangga.

Supply – Demand LPGBerikut adalah supply demand LPG dimana terlihat bahwa supply demand LPG terlihat dalam lima tahun terakhir hasil produksi kilang LPG stabil sedangkan jumlah konsumsi LPG dalam negeri terus meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadi defisit yang menyebabkan harus dilakukannya impor LPG dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Hal ini dikarenakan adanya program pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang telah berlangsung sejak tahun 2007, dimana semakin banyak masyarakat terutama sektor rumah tangga yang beralih menggunakan LPG. Tahun ini diperlukan lebih dari 74% LPG berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari hasil kilang LPG dalam negeri.

Realisasi Penjualan Gas Bumi HilirGas bumi yang digunakan dalam negeri adalah gas bumi yang berasal dari lapangan-lapangan gas di dalam negeri. Pada tahun 2018 terdapat 22 Badan Usaha yang melakukan Niaga Gas Bumi yang antara lain PT Perusahaan Gas Negara, Tbk, PT Energasindo Heksa Karya, PT Bayu Buana Gemilang, PT Surya Cipta

Internusa dan lain-lain. Konsumen gas bumi adalah Rumah Tangga Pelanggan Kecil, Industri, Transportasi dan Listrik. Pada tahun 2018, rata-rata penyaluran gas bumi (CNG, BBG, dan gas bumi melalui pipa) di dalam negeri untuk tiap sektor dari tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Permintaan akan gas bumi sebagai clean energy terus tumbuh disamping program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas yang terus digalakkan dan upaya pencapaian bauran energi Indonesia yaitu gas bumi pada tahun 2025 sebesar 30%. saat ini konsumen akhir gas bumi masih didominasi oleh sektor industri dan

No. Sektor Volume (MMSCFD)

1. Rumah Tangga 4,27

2. Pelanggan Kecil 3,81

3. Industri 556,06

4. Transportasi 4,62

5. Listrik 651,13

listrik yang mencapai 90%. Adapun untuk sektor rumah tangga dan transportasi, terdapat pula infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah melalui Menteri ESDM dan Badan Usaha. Penyaluran gas bumi untuk kedua sektor tersebut akan terus ditingkatkan dalam rangka diversifikasi energi.


02


1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBIAYAAN APBN

Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (“Jargas”)

Pembangunan jargas oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Migas yang didanai APBN dimulai sejak tahun 2009 dengan capaian total sambungan rumah hingga akhir 2018 sebanyak 325.773 SR. Jargas yang dibiayai APBN ini mulai masif dibangun pada tahun 2016 melalui penugasan kepada BUMN Migas baik Pertamina maupun PGN. Hingga sampai dengan akhir tahun 2018 jargas telah mengalir di 16 provinsi atau di 40 kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga pada tahun 2018 terbagi menjadi 7 paket yang terdistribusi di 16 lokasi, yaitu : Paket 1 meliputi Kota Medan (5.656 SR) dan Kabupaten Deli Serdang (5.560 SR); Paket 2 meliputi Kota Lhokseumawe (2.000 SR), Kabupaten Musi Rawas (5.182 SR), Kota Palembang (4.315 SR), dan Kota Prabumulih (6.018 SR); Paket 3 meliputi Kabupaten

Serang (5.043 SR), Kabupaten Bogor (5.142 SR), dan Kota Cirebon (3.503 SR); Paket 4 di Kabupaten Sidoarjo (7.093 SR); Paket 5 meliputi Kota Pasuruan (6.314 SR) dan Kota Probolinggo (5.088 SR); Paket 6 meliputi Kota Balikpapan (5.000 SR), Kabupaten Penajam Paser Utara (4.260 SR), dan Kota Bontang (5.005 SR); serta Paket 7 meliputi Kota Tarakan (4.695 SR).

Selain itu juga dilaksanakan kelanjutan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan pada TA 2017 di Kabupaten PALI (5.375 SR) dan Kota Samarinda (4.500 SR) melalui mekanisme pelelangan ulang pada TA 2018. Dengan demikian, total jumlah sambungan rumah yang dibangun di tahun 2018 sebanyak 89.727 SR. Sebaran untuk lokasi dan jumlah sambungan rumah Jargas yang dibangun pada TA 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

L. PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR MIGAS

Pendistribusian Paket Converter kit BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Kecil (“Konkit Nelayan”)

Kegiatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan meliputi kegiatan pendistribusian /pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk nelayan. Adapun paket peralatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan yang diberikan kepada masyarakat meliputi satu unit mesin kapal, dua unit tabung LPG 3 Kg beserta isinya, dan satu set

“Sekarang tidak perlu antri lagi. Biasanya sem-inggu sekali saya harus antri untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan,” - Suryati, salah satu penerima manfaat jargas Kota Tarakan saat Peresmian Jargas Tarakan

Gambar Peta Sebaran Wilayah Pembangunan Jargas TA 2018

Gambar Peta Sebaran Wilayah Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan TA 2018

konverter kit beserta pemasangannya, serta satu set long tail dan baling-baling. Pada tahun 2018, Ditjen Migas kembali melaksanakan kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan di 53 Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total paket pendistribusian sebanyak 25.000 paket.

Dana APBN harus digunakan untuk membangun sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Dirjen Migas : Djoko Siswanto [Peninjauan Proyek Jargas Samarinda]


02


Nelayan Penerima Manfaat Kegiatan Pendistribuisian di Kabupaten Selayar

Gambar Capaian Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun 2016 - 2018

Gambar Sebaran dan Capaian Kegiatan Konversi Minyak Tanah ke Tabung LPG 3 kg

Gambar Sebaran Wilayah Kegiatan Konversi Minyak Tanah ke Tabung LPG 3 kg

Masyarakat Penerima Manfaat Kegiatan Pendistribusian Paket Perdana di Kabupaten Bima

Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Kecil ini merupakan kelanjutan program Kementerian ESDM yang dimulai dari tahun 2016 dengan memberikan sebanyak 5.473 unit konkit di 10 kabupaten/kota yang kemudian dilanjutkan di tahun 2017 dengan jumlah konkit yang diberikan sebanyak 17.081 unit di 28 kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia.

Pendistribusian Paket Perdana LPG 3 Kg

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah c.q. Ditjen Migas melanjutkan program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram. Program konversi Mitan ke LPG dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin penyediaan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara. Program ini juga merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka

mensukseskan Kebijakan Energi Nasional, yaitu melalui diversifikasi energi.

Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg dilakukan melalui penyediaan dan pendistribusian Paket Perdana LPG Tabung 3 Kg berupa tabung, LPG Tabung 3 Kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya untuk diberikan kepada Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, kriteria Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Daerah sasaran Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

Pemilihan daerah konversi tersebut dilakukan berdasarkan pada analisis suplai-demand pasokan LPG dan kesiapan Data Calon Penerima Paket Perdana (DCP3). DCP3 untuk Tahap-I diperoleh sesuai hasil pendataan Ditjen Migas

pada Tahun Anggaran 2016 yang telah dilakukan validasi. DCP3 untuk Tahap-II diperoleh dari hasil pendataan mandiri oleh Pemerintah Daerah setempat yang kemudian diusulkan kepada Ditjen Migas.


02


Terminal mini LNG untuk listrik di Sambera, berhasil diwujudkan. Ini pertama kalinya sejak republik ini berdiri, kita menggunakan mini LNG”.

Dirjen Migas : Djoko Siswanto

a. FASILITASI PEMBANGUNAN RUAS PIPA GAS

Beberapa infrastruktur gas bumi telah terbangun di tahun 2018 antara lain seperti pembangunan pipa trans-misi ruas Grissik – Pusri sepanjang 176 km dengan ukuran 20” oleh PT Pertamina Gas untuk memenuhi kebutuhan gas PT Pupuk Sriwidjaja. Adapun pasokan gas berasal dari ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Di tahun yang sama PT Pertamina Gas juga memulai pembangunan pipa transmisi ruas Gresik – Semarang dengan ukuran pipa sebesar 28” dan panjang pipa

Fasilitasi untuk mendorong implementasi BBG untuk Kendaraan

Guna mendukung kebijakan program konversi BBM ke BBG untuk kendaraan, diperlukan dukungan infrastruktur berupa pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dan saat ini Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas (Ditjen Migas) dan NEDO Jepang telah melakukan kerja sama hibah dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment, pada tanggal 11 Desember 2017. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) selaku Migas Entrusted Party bersama dengan NEDO Entrusted Parties menandatangani:- Implementation Document for Sudirman-Tangerang

and Abdul Muis-Jakarta for Development Sustainable Environment and Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles including its refueling infrastructure in Sudirman-Tangerang and Abdul Muis Jakarta;

Gambar Acara Peresmian Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Milik PT DPS ESP

Tabel Progress Pelaksanaan Pembangunan SPBG TA 2018

mencapai 265 km. Untuk pipa transmisi ruas Duri – Dumai, PT Pertamina Gas bersama PT PGN (Persero) juga sedang membangun pipa dengan ukuran 24” dan panjang pipa mencapai 67 km. Selain itu, di tahun 2018 fasilitasi dilakukan juga untuk Pipa Transmisi Cilacap – Brebes dengan PT Bangun Gas Persada dan fasilitasi terkait rencana pembangunan ruas transmisi Palembang – Tanjung Api-Api oleh PT PDPDE Gas.

No. Lokasi SPBG Progres

1 SPBG Abdul Muis – Jakarta Pusat Masih dalam tahap Penyusunan Bid Document

2 SPBG Sudirman – Tangerang Masih dalam tahap Penyusunan Bid Document

3 SPBG Karawang Tahap Persiapan Awal Konstruksib. FASILITASI PEMBANGUNAN FSRU/REGASIFICATION ON-SHORE/LNG TERMINAL

Pada tahun 2018 fasilitasi terkait rencana pembangunan terminal LNG Cilacap tengah diupayakan. Selain itu, Ditjen Migas melaksanakan fasilitasi pembangunan Terminal Mini LNG PT DPS Energi Sukses Pratama (DPS ESP) di Sembera, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Telah dilaksanakan peresmian dan commissioning fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG milik PT DPS ESP pada 30 Juli 2018, dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Beroperasinya fasilitas regasifikasi PT DPS ESP tersebut semakin memperkuat pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat Kalimantan Timur yang menjangkau 20.000 kepala keluarga, tidak hanya di Balikpapan, Samarinda dan Tenggarong, namun juga kawasan pelosok/terpencil di Kalimantan Timur. Pembangunan Terminal Mini LPG

Sembera tersebut merupakan salah satu capaian Ditjen Migas tahun 2018 yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Dengan pemanfaatan LNG tersebut, selain sebagai sarana mengoptimalkan infrastruktur LNG eksisting seperti di Kilang LNG Badak, namun juga dapat membantu melakukan penghematan biaya PLN (menurunkan biaya pokok produksi (BPP) pembangkit sebesar 38%) serta mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak yang sebagian besar masih berasal dari impor. Penghematan PLN dari penggunaan LNG tersebut dapat mencapai Rp 70 Milyar per tahun. Di samping itu, penggunaan LNG lebih ramah lingkungan karena akan mengurangi emisi gas buang, produksi limbah B3, dan pemakaian air tanah.

- Implementation Document for Karawang for Development Sustainable Environment and Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles including its refueling infrastructure in Karawang.

SPBG yang dibangun ditujukan untuk melayani seluruh kendaraan, baik pribadi maupun angkutan umum, dan kendaraan operasional Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Setelah periode 2 (dua) tahun demonstrasi project kendaraan menggunakan CNGV, kepemilikan dan pengoperasian aset SPBG rencananya akan dihibahkan ke Ditjen Migas untuk selanjutnya akan dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Diharapkan dengan pembangunan SPBG ini dapat meningkatkan daya saing dalam penguasaan bisnis gas untuk sektor transportasi. Keseluruhan pembangunan SPBG ditargetkan selesai pada tahun 2020. Adapun progres pelaksanaan pembangunan SPBG sampai dengan akhir TA 2018 dapat ditunjukan sebagaimana tabel di bawah:

Fasilitasi Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM dan LPG

Dalam rangka meningkatkan cadangan BBM dan mendukung ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional serta mewujudkan ketahanan nasional, maka Pemerintah c.q. Ditjen Migas melaksanakan pembangunan infrastruktur tangki penyimpanan BBM dan LPG melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero) menggunakan anggaran biaya investasi PT Pertamina (Persero).Ruang lingkup penugasan kepada PT Pertamina (Persero) meliputi :- Penyusunan dan perencanaan sebelum masa

konstruksi berupa Feasibility Study (FS) dan FEED – DEDC.

- Pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan BBM dan infrastruktur pendukungnya.

- Pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan LPG dan infrastruktur pendukungnya.

Ditjen Migas c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan BBM dan LPG.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 4040K/10/MEM/2017 tanggal 23 November 2017 tentang perubahan Keputusan Menteri ESDM No. 2157K/10/MEM/2017, Pembangunan tangki penyimpanan BBM dilaksanakan di 14 lokasi pada tahun 2017 – 2018, dengan rincian lokasi sebagai berikut.

2 FASILITASI INFRASTRUKTUR SUB SEKTOR MIGAS NASIONAL


02


No Lokasi Kapasitas (KL)

1 Pare-Pare, Sulawesi Selatan 1 x 2.500

2 Badas, Nusa Tenggara Barat 1 x 2.500

3 Waingapu, Nusa Tenggara Timur 1 x 2.500

4 Maumere, Nusa Tenggara Timur 1 x 5.000

5 Ternate, Maluku Utara 1 x 1.0001 x 5.000

6 Masohi, Maluku 1 x 1.000

7 Bula, Maluku 1 x 1.0001 x 2.000

8 Dobo, Maluku 1 x 2.000

9 Labuha, Maluku 1 x 5001 x 1.000

10 Saumlaki, Maluku 2 x 500

11 Wayame, Maluku 1 x 10.0001 x 20.000

12 Nabire, Papua 1 x 5.000

13 Namlea, Papua 1 x 1.0001 x 2.000

14 Merauke, Papua 1 x 2.5001 x 5.000

Proses Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Nabire

Proses Pembangunan Tangki Timbun Kapasitas 2.000 KL di TBBM Dobo

Tabel Progress Fasilitasi Kilang Minyak Pertamina

Pembangunan tangki penyimpanan LPG dilaksanakan di 6 lokasi pada tahun 2017 – 2019, dengan rincian lokasi sebagai berikut.

Fasilitisasi Pembangunan Kilang Minyak

Progress fasilitasi pengembangan kilang RDMP dan pem-bangunan kilang GRR PT Pertamina (Persero) disajikan se-bagai berikut.

No Lokasi Kapasitas (KL)

1 Jayapura, Papua 2.000; jetty

2 Wayame, Maluku 2.000; jetty

3 Tenau (Kupang), Nusa Tenggara Timur 1.000; jetty

4 Bima, Nusa Tenggara Barat 1.000; jetty

5 Kepulauan Nias, Sumatera Utara 500; jetty

6 Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat 50; jetty

GRR BONTANG GRR TUBAN RDMP CILACAP RDMP BALIKPAPAN

- Proses Patner Selection selesai dilaksanakan dengan penetapan Overseas Oil Group (OOG) sebagai Patner.

- Telah ditandatangani Frame Work Agreement (FWA) pada tanggal 10 Desember 2018 dengan agenda utama pembahasan skema bisnis: performance securities (3% nilai proyek), offtake (LPG, petchem) serta joint marketing

- BFS selesai, FWA disepakati dan JV Co PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia telah berdiri dan berbadan hukum pada 28 November 2017.

- Proses Pengadaan Lahan di Tuban dilakukan pada Lahan BMN KLHK (348 Ha) dan Lahan Masyarakat (tahap I – 219 Ha dan tahap II – 493 Ha)

- Proses akuisisi Lahan BMN KLHK menunggu Izin Prinsip Menteri Keuangan

- Proses akuisisi Lahan Masyarakat menunggu Izin PENLOK Gubernur Jatim

- Proses Licensor Selection selesai, siap Contract Award setelah ada kepastian Lahan.

- Proses Lelang General Engineering Design (BED + FEED) sedang berlangsung

- Proses Lelang PMC (Project Management Consultant) sedang berlangsung

- Proses Negosiasi Valuasi Aset eksisting RU IV dengan Saudi Aramco telah berkahir pada tanggal 22 Desember 2018

- Proses pengadaan lahan sedang berlangsung dengan beberapa pemilik, a.l:KIC, Holchim, TNI, BMD Cilacap

- Penjajakan project Finance untuk BED –FEED dengan Saudi Fund sedang berlangsung

- Kegiatan Early Work tahap 1 telah selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dan melanjutkan Early Work Tahap 2

- Contarct Award EPC Contractor telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018

- Proses pencarian partner /project financer sedang berlangsung


02


1. PENGELOLAAN HUKUM MIGAS

Dalam menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang lebih kondusif, Ditjen Migas berupaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan dengan melakukan beberapa hal meliputi :- Menyampaikan 23 rancangan peraturan

perundangan guna menyikapi dinamika perkembangan sub sektor migas

- Melakukan pencabutan/revisi terhadap 18 regulasi yang dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sub sektor migas di lapangan dengan tujuan menghilangkan duplikasi sertifikasi, memangkas birokrasi dan melakukan penyederhanaan

- Menghapus 23 sertifikasi/perizinan/rekomendasi guna memberikan atmosfer investasi yang lebih segar dan lebih baik untuk memudahkan para pemilik modal untuk berusaha dan turut memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping itu, Ditjen Migas juga memberikan layanan hukum dan layanan keterbukaan informasi publik melalui diseminasi kebijakan dan regulasi guna memberikan pemahaman yang baik pada seluruh stakeholder dalam sub sektor migas meliputi :- Pelayanan bantuan hukum/saksi ahli sebanyak 23 kali- Pelayanan informasi melalui call center 136 KESDM

sebanyak 1.302 layanan- Pengelolaan sosial media migas dengan follower

sejumlah 8.730 followers- Edukasi dan sosialisasi kebijakan migas melalui

forum Migas Goes To Campus di 3 lokasi dengan jumlah peserta mencapai 900 orang dan sosialisasi kepada stakeholders migas sebanyak 6 kali dengan peserta mencapai 300 orang.

Beberapa produk hukum Ditjen Migas yang telah diterbitkan pada tahun 2018 sebagai jawaban atas dinamika perkembangan sub sektor migas diantaranya :- Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2018 tentang

Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM No. 06 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berkahir Kontrak Kerja Samanya

- Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

- Peraturan Menteri ESDM No. 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

- Peraturan Menteri ESDM No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

M. DUKUNGAN PENGELOLAAN MIGAS

2. INVESTASI MIGAS

Pemantauan Investasi MigasRealisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun 2018 sebesar US$ 12685.19 juta berasal dari sektor hulu sebesar US$ 11995.53 juta yang didapat dari expenditure KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi dan US$ 689.66 juta yang diperoleh dari sektor hilir.

Investasi hulu belum mencapai target disebabkan beberapa faktor seperti tertundanya realisasi eksplorasi dan eksploitasi lapangan, program eksplorasi dan pengembangan yang masih berjalan dan belum selesai 100%, serta harga minyak dunia yang berpengaruh dimana saat harga naik maka investasi ikut naik sesuai dengan keekonomian.

Grafik Perkembangan Investasi Migas

Grafik Perkembangan Investasi Hulu Migas


02


Realisasi investasi hilir merupakan capital expenditure BU Hilir migas. Berdasarkan kegiatan usaha, investasi hilir migas didominasi kegiatan usaha pengangkutan yaitu pembangunan pipa transmisi gas Gresik – Semarang dengan target sepanjang 272 km dan nilai realisasi investasi mencapai US$ 236.07 juta. Namun investasi di kegiatan usaha penyimpanan terhambat

dikarenakan adanya kendala pendanaan pada proyek penyimpanan LNG di Cilegon.

Sementara itu, proyek pembangunan pipa transmisi gas West Natuna Transportation System (WNTS) – Pemping ditunda sampai akhir tahun 2019 dikarenakan permintaan listrik di Batam yang masih stagnan sehingga dianggap belum perlu adanya pasokan gas dari luar wilayah Batam untuk pembangkit listrik.

Peningkatan Pelayanan Investasi Migas Terpadu i. Penerbitan Permen ESDM No. 14 Tahun

2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang MigasDalam aturan baru ini, Pemerintah menghapuskan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan disederhanakan menjadi Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas dengan subbidang usaha menjadi 13 subbidang dengan waktu penerbitan hanya 3 hari. Penetapan aturan ini merupakan bagian dari semangat Pemerintah untuk memperpendek birokrasi dalam rangka investment friendly.

Grafik Perkembangan Investasi Hilir Migas

Gambar Tampilan SKUP - APDN Online (skup-apdn.migas.esdm.go.id/skup)

ii. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Permohonan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Berbasis Webpeningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima, dilakukan melalui pengembangan sistem pelayanan investasi migas terpadu secara online berbasis web di alamat skup-apdn.migas.esdm.go.id/skup

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas, Ditjen Migas melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyusun Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) sebagai acuan dalam pengadaan barang/ jasa dan pengendalian barang operasi pada kegiatan usaha migas

Direktur Pembinaan Program Migas, Mustafid Gunawan, menyerahkan Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) tahun 2017 dalam acara “Launching Buku APDN Migas Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan atas

Budaya dan reputasi menjadi tantangan bagi industri migas untuk berbenah diri agar generasi milenial tertarik mengembangkan industri migas Indonesia”.

Presiden RI : Joko Widodo [IPA ke 42 di Jakarta Convention Center]

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan devisa negara, salah satunya dengan mengendalikan barang impor di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengendalian impor tersebut bukan semata-mata pengurangan impor, tetapi juga penggunaan kandungan lokal atau TKDN. Sehingga, selain sebagai upaya mengendalikan devisa juga memberi peluang industri nasional untuk dapat berperan lebih di setiap proyek sektor energi nasional.”

Menteri ESDM : Ignasius Jonan


02


Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2017 yang dilaksanakan di hotel Bogor Icon tanggal 15 Agustus 2018.

b. Melakukan Verifikasi Kemampuan Produksi dalam Negeri

Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan potensi industri dalam negeri dan memajukannya untuk pasar nasional maupun internasional adalah melalui pelaksanaan kegiatan Audit Kemampuan Produksi Dalam Negeri berupa penelitian aspek manajemen dan teknis produksi serta rancang bangun yang mengacu pada standar mutu produk tersebut yang dinyatakan dalam Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas dan dimuat dalam buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) yang menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas. Jumlah permohonan SKUP migas yang masuk melalui aplikasi SKUP online sepanjang tahun 2018 mencapai 375 perusahaan jasa penunjang migas.

c. Penilaian dan Pemberian Reward/Punishment atas Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Penilaian dan Pemberian Reward/Punishment Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:

• Teridentifikasinya perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) yang telah melaksanakan ketentuan penggunaan produksi dalam negeri.

• Diketahuinya implementasi penggunaan produksi dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penilaian dan Pemberian Reward/Punishment Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2017 dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) objek audit yang terdiri dari Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan Perusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ).

Direktur Pembinaan Program Migas, Mustafid Gunawan, menyerahkan penghargaan kepada 4 KKKS dan 1 PBJ atas kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas tahun 2017 dalam acara “Launching Buku APDN Migas Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan atas Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2017” yang dilaksanakan di hotel Bogor Icon tanggal 15 Agustus 2018. Ke 5 KKKS yang menerima penghargaan tersebut adalah Eni Muara Bakau BV, Pertamina Hulu Energi WMO, Inpex Masela Ltd., PC Muriah Ltd, dan PT. Gunanusa Utama Fabricators.

Seiring dengan dinamika perubahan kebijakan yang menyasar setiap sektor terutama terkait dengan penyederhanaan perizinan, optimalisasi pengendalian dan pengawasan impor barang operasi turut dilakukan agar kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien.

Salah satu produk kebijakan yang telah dicapai adalah terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2018. Tujuan diterbitkannya regulasi atau peraturan tersebut adalah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan jaminan kepastian hukum bagi investasi di bidang minyak dan gas bumi.

Poin – poin utama perubahan peraturan tersebut antara lain mencakup :a. Proses evaluasi dan verifikasi pengajuan Rencana

Kebutuhan Barang Impor (RKBI) menjadi 5 (lima) hari kerja

b. Pengajuan RKBI bagi KKKS Gross Split (selain KKKS Cost Recovery)

c. Pengajuan RKBI dengan skema konsinyasid. Pengajuan RKBI melalui Sistem Integrasi Online Satu

Pintu (portal PP INSW)e. Pengajuan RKBI dengan skema bundling untuk 1

(satu) tahun ke depan.

Penyerahan Penghargaan atas Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2017

Selain itu, mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2018 pada tanggal 5 Februari 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, maka Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Sehingga, pelaksanaan terhadap pengendalian, pengawasan, dan pengembangan tenaga kerja sektor migas tidak lagi dilakukan. Dengan dicabutnya peraturan sebagaimana dimaksud, maka Direktur Jenderal Migas menerbitkan Surat Keputusan No. 0212.K/70/DJM.S/2018 tentang alih tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dimana tugas dan fungsi Pembinaan Pemanfaatan Barang Operasi Dalam Negeri untuk Kegiatan Usaha Migas yang semula dilakukan oleh Sub Direktorat Pengembangan Investasi, dialihkan kepada Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri.

Nilai TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Dijelaskan melalui grafik di atas bahwa terjadi peningkatan presentase TKDN sebesar 58% (pada tahun 2017) menjadi sebesar 63% (pada akhir tahun 2018), hal ini juga melampaui target komitmen TKDN yang dicanangkan pada awal tahun 2018 sebesar 60%. Hasil ini merupakan tantangan ke depan yang harus

Apresiasi terhadap penggunaan produksi dalam negeri bukan bermaksud untuk menghambat masuknya perusahaan asing”.

Dir DMB : Mustafid Gunawan [Launching Buku APDN Migas]


02


dihadapi oleh Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri untuk tetap mengupayakan peningkatan presentase komitmen TKDN (> 63%). Trusted opportunity value sebesar 1,91% merupakan variable yang menarik untuk dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur peningkatan kinerja untuk mengatasi segala isu lokal konten dan guna menjawab tantangan bahwa produsen dalam negeri telah mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan Barang Operasi yang dibutuhkan oleh KKKS guna menunjang kelancaran kegiatan operasi hulu migas.

Beberapa hal yang dapat diapresiasi atas terlaksananya Program Guna Bina Dalam Negeri (PRO GUNADI) dan Program Substitusi Impor (PRO SUSI) di tahun 2018 bahwa

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

Kegiatan Penyediaan RSNI pada kegiatan Usaha Migas dilaksanakan dengan melalui rapat perumusan antara tim dari Direktorat Jenderal Migas dengan Komite Teknis 75-01 (Material, Peralatan, Instalasi dan Instrumentasi Migas), Komite Teknis 75-02 (Produk Migas) serta Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun RSNI yang dirumuskan pada tahun 2018 ini adalah:1. Kaji Ulang SNI 7069.14:2008 – Klasifikasi dan

spesifikasi pelumas bagian 14 – Minyak lumas turbin.

2. Kaji Ulang SNI 7069.15:2008 – Klasifikasi dan spesifikasi pelumas bagian 15 – Gemuk lumas industri.

3. RSNI ISO 16708:2006 – Industri minyak dan gas bumi – Sistem transportasi pipa penyalur – Metoda keadaan batas berdasarkan kehandalan.

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Kegiatan Penyediaan RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas dilaksanakan melalui rapat perumusan antara tim dari Direktorat Jenderal Migas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta PPSDM Migas.

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2018 yang akan dirumuskan sebanyak 4 (empat) RSKKNI dengan judul sebagai berikut : 1. RSKKNI Bidang Penyelidikan Seismik Laut;2. RSKKNI Bidang Pengeboran Lepas Pantai;3. RSKKNI Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;

dan4. RSKKNI Bidang Distribusi Bahan Bakar Minyak Non

Penerbangan. RSKKNI Bidang Penyelidikan Sesimik Laut dan Pengeboran Lepas Pantai masuk dalam kategori RSKKNI kegiatan usaha hulu migas, sedangkan RSKKNI Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan masuk dalam kategori RSKKNI kegiatan usaha hilir migas. Keempat RSKKNI tersebut adalah RSKKNI baru, bukan kaji ulang SKKNI yang sudah ada. Selanjutnya RSKKNI tersebut akan ditetapkan menjadi SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

NO KOMODITAS JENIS BARANG KKKS PRODUSEN DALAM NEGERI

1. Line Pipe (API 5L) Pipa LSAW, Pipa ERW PT. Pertamina Hulu Mahakam PT. DSAW, PT. KHI Pipe, PT. Bakrie Pipe

2. Fitting & Flange Blind Flange, Weld Neck Flange PT. Chevron Pacific Indonesia PT. Daeshin Flange & Fitting Industry

3. Online Instrument RTU Equipment PT. Chevron Pacific Indonesia PT. WifgasindoDInamika Instrument

4. Control Panel Wellhead Control Panel (WHCP)

Husky CNOOC Madura Ltd, BP Berau Ltd PT. Wilmax Control System

5. Mud Chemical Oil Base Mud SF05/02 PT. Pertamina EP, ConocoPhillips, VICO

PT. Pertamina RUV Dumai dan Balik-papan

6. Steel Beam, Plate PT. Pertamina Hulu Mahakam, PT. PHE WMO

PT. Krakatau Posco, PT. Gunung Rajapaksi, PT. Gunung Garuda

7. Tubular Tubing, Screen

PT. Pertamina EP, PetroChina Inter-national Jabung Ltd, PT. Pertamina Hulu Mahakam, PT. Chevron Pacific Indonesia, VICO

PT. Rainbow Tubulars Manufacture, PT. Pipa Mas Putih

8. Valve Ball Valve, Double Bleed and Block (DBB) Valve

BP Berau Ltd, PT. Pertamina Hulu Mahakam

PT. Teknologi Rekayasa Katup, PT. Korosi Specindo

9. Pump Package Centrifugal, Between Bearing

PT. Chevron Pacific Indonesia, BP Berau Ltd

PT. Bumi Cahaya Unggul, PT. Du-raquipt Cemerlang

10. Instrumentation Pressure Gauge BP Berau Ltd, PT. Pertamina Hulu Mahakam

PT. Bima Royal Teknindo, PT. 3S Inter-national

11. Control SystemICSS (Integrated Control System), BMS (Burner Management System)

BP Berau Ltd PT. Yokogawa Indonesia

12. Production Equip-ment

Compact Wellhead, X Mast Tree

PT. Pertamina Hulu Mahakam, BP Berau Ltd, Premier Oil Natuna B.V. PT. Karti Yasa Sarana, PT. Vetco Gray

13. Building Structure Structure, Platform, Spool, Top Side

BP Berau Ltd, Eni Muara Bakau B.V., PT. PHE WMO

PT. Saipem Indonesia, PT. SMOE, PT. Gunanusa Fabrication, PT. Duta Cipta

14. Pressure Vessel Heat Exchanger, Re – Boiler, FWKO Drum BP Berau Ltd, PT. Pertamina EP PT. Surya Besindo Sakti, PT. Boma

Bisma Indra, PT. Daekyung

produsen dalam negeri telah memiliki kesanggupan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan Barang Operasi KKKS sebagai pengganti atas Barang Operasi yang diperoleh secara impor adalah sebagai berikut.

Kegiatan lain yang dilakukan guna melakukan optimalisasi penggunaan atau pemanfaatan produksi dalam negeri adalah dengan mengimplementasikan kegiatan pre-masterlist bagi para KKKS. Kegiatan ini merupakan sarana untuk pengendalian impor Barang Operasi hulu migas dan sebagai sarana pula bagi KKKS untuk mendapatkan pengetahuan untuk bertukar pikiran dalam memenuhi kebutuhan Barang Operasi hulu migas yang dapat diperoleh dari produsen dalam negeri.

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar

Pada tahun 2018 pembinaan dan pengawasan penerapan standardisasi teknis telah dilakukan di 35 perusahaan.Beberapa kebijakan dalam rangka standarisasi sub sektor migas sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :1. Penetapan SK Dirjen Migas No 0177.K/10/

DJM.T/2018 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis bensin (Gasoline) RON 98 yang Dipasarkan di Dalam Negeri pada tanggal 6 Juni 2018 untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MMENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O.

2. Penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1846 K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai amanat turunan dari Permen ESDM No 18 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

3. Perumusan SNI untuk ISO 4437 part 5: Fitness for purpose of the system dan kaji ulang SNI 3502-1994 tentang system penyisipan pipa polyethylene untuk gas bumi dan SNI 3507-1994 tentang Konstruksi Sistem Pipa Polyethylene untuk Gas Bumi dalam rangka mendukung peningkatan tingkat komponen dalam negeri berupa pipa PE 100, dimana pipa PE merupakan komponen terbesar dari pipa system jaringan gas (jargas) yang raw materialnya bisa diperoleh di dalam negeri.

4. Pengembangan NPT-DUP online yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2019 ini, sehingga dapat memudahkan Badan Usaha dalam pengurusan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan updating Daftar Umum Pelumas (DUP).

5. Melakukan penyusunan tanggapan terkait pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018) dan peniadaan larangan terbatas pelumas di area border (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2018) dengan meminta masukan dari internal KESDM (Bagian Hukum Migas, PPPTMGB Lemigas, Biro Hukum KESDM dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas) dan Stakeholder Asosiasi Pelumas (ASPELINDO dan PERDIPPI).

3. STANDARISASI MIGAS


02


Adapun capaian kegiatan lainnya dalam mendukung kehandalan operasi sub sektor migas meliputi :

Pemanfaatan Gas Suar (Flare Gas)

Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan gas suar, penurunan volume gas suar serta mengurangi emisi gas rumah kaca pada kegiatan hulu migas, pada tahun 2018 Ditjen Migas telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan gas suar di BU/BUT mengacu pada Permen ESDM No.

4. LINDUNGAN LINGKUNGAN MIGAS

Gambar Pemantauan Potensi Pemanffatan Gas Suar di Blok Jabung

Grafik Jumlah Perusahaan yang Memanfaatkan Gas Suar

31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Migas melalui monitoring laporan pelaksanaan pembakaran gas suar dan kunjungan lapangan, salah satunya kunjungan lapangan bersama LEMIGAS dan SKK Migas untuk melihat potensi pemanfaatan gas suar di Blok Jabung.

Ditjen Migas juga melaksanakan workshop sebagai tindak lanjut dukungan Menteri ESDM kepada World Bank dalam program“Zero Routine Flaring program by 2030” untuk berbagi pengalaman dan mencari alternatif teknologi untuk meningkatkan pemanfaatan gas suar.

Berdasarkan laporan pelaksanaan pembakaran gas suar yang diterima dari 75 BU/BUT, sebanyak 48 BU/BUT yang terdiri dari 40 perusahaan hulu dan 8 perusahaan hilir telah melaksanakan pemanfaatan gas suar bakar atau meningkat 5 BU/BUT dari tahun sebelumnya.

Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)

Selama 2018, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan terkait CCS dan CCUS, mulai dari pembinaan dan pengawasan National Center of Excellence (CoE) CCS CCUS (ITB dan LEMIGAS sebagai pelaksana) yang menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas nasional terkait teknologi CCS CCUS, pembahasan integritas sumur injeksi CO2, mengadakan international seminar terkait aspek teknis dan non teknis kegiatan CCS CCUS, studi alternatif lokasi untuk Pilot Project CCS Gundih. Selain itu, telah dilaksanakan pemilihan kandidat CO2-EOR antara Lapangan Beringin dan Sukowati dimana kemudian dipilih CO2-EOR Sukowati yang akan yang akan dilanjutkan mengingat potensi Lapangan Sukowati untuk lanjut sampai tahap full-scale.

Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak

Selama tahun 2018, telah terjadi tumpahan minyak dengan volume total sebesar 58.462 bbl dimana tumpahan minyak >15 bbl terjadi sebanyak 7 kali dengan total tumpahan sebanyak 52.995,69 bbl dan tumpahan minyak <15 bbl sebanyak 75 kali dengan total tumpahan sebanyak 52,36 bbl. Volume tumpahan pada 2018 meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya

kejadian tumpahan minyak dalam jumlah besar di Teluk Balikpapan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi tumpahan minyak dan dari volume tersebut, sebanyak 6.497,19 bbl telah berhasil dikumpulkan kembali (recovery). Ditjen Migas juga terus mengawasi dan mendampingi pelaksanaan penanggulangan dan penyelesaian atas tumpahan minyak yang terjadi.

Dalam upaya meningkatkan kesiapan dalam mengantisipasi kejadian tumpahan minyak, sesuai Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Migas, Ditjen Migas telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesiapan rencana tanggap darurat, personel, peralatan dan bahan-bahan untuk penanggulangan tumpahan minyak.

Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan dokumen rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak pada 5 BU/BUT di 5 wilayah operasi. Ditjen Migas juga terlibat dalam pelaksanaan latihan tanggap darurat tumpahan minyak yang dilaksanakan oleh BU/BUT dan kegiatan Marine Pollution Exercise (Marpolex) untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan dalam penanggulangan tumpahan minyak skala nasional.


02


Bahan Kimia Ramah Lingkungan

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan rekomendasi bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran sebanyak 3 bahan kimia berupa Oil Spill Dispersant (OSD) yang dapat

digunakan di offshore atau onshore serta rekomendasi bahan kimia lainnya sebanyak 3 bahan kimia yang digunakan pada kegiatan Hydrostatic Test di Offshore dan Onshore.

Kecelakaan fatal pada kegiatan operasi hulu migas dapat ditekan sedemikian rupa melalui berb-agai upaya Ditjen Migas sebagaimana bagan berikut.

Gambar Exercise Tumpahan Minyak di EMCL

Grafik Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2014 – 2018

Inspeksi Rutin

Dengan pelaksanaan inspeksi rutin, regulator memastikan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap menjamin Keselamatan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut. Adapun lingkup inspeksi meliputi :- Penerapan pemenuhan peraturan perundangan,

spesifikasi teknis dan standar yang berlaku.- Implementasi SMK3 dan Sistem Manajemen

Pengamanan.- Emergency Response Plan.- Contractor Safety Management System.- Inspeksi pada peralatan dan instalasi.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan 5 kali inspeksi rutin ke lokasi Citic Seram, Medco E&P Natuna, KSO Pertamina – Sarana GSS Trembul, PT Pertamina EP Field Tanjung dan ENI Muara Bakau BV.

Audit SMKM

Audit SMKM atau dikenal dengan audit sistem keselamatan kerja dan kesehatan kerja migas adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan memverifikasi apakah sistem manajemen pengamanan dan keselamatan kerja yang terdapat di suatu kegiatan usaha sudah berjalan dengan baik. Pada tahun 2018, Ditjen Migas telah melakukan audit SMKM pada

5. KESELAMATAN HULU MIGAS

kegiatan usaha hulu migas pada 12 KKKS di 12 wilayah operasi yaitu CNOOC SES Ltd., Exxon Mobil Cepu Ltd., PetroChina International Jabung Ltd., PT Pertamina EP Asset 2, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu Energi WMO, PT Pertamina Hulu Mahakam, Vico Indonesia, Kangean Energy Indonesia, BP Berau Ltd., PT Chevron Indonesia Pacific dan SAKA Indonesia Pangkah Ltd.

Pemberian Penghargaan Keselamatan Migas

Pada tahun 2018, penghargaan Keselamatan Migas atau yang biasa disebut Patra Nirbhaya diberikan kepada 91 (Sembilan puluh satu) BU/BUT. Pemberian penghargaan kepada penerima Penghargaan Keselamatan Migas dilaksanan pada 22-23 November 2018 di Hotel Santika, Serpong, Banten kepada 84 penerima penghargaan Patra Nirbhaya Karya Pratama, Madya, dan Utama. BU/BUT yang mendapat Penghargaan dalam kategori Patra Nirbhaya Karya Utama. Sedangkan penerima Patra Nirbhaya Karya Adinugraha II, Patra Nirbhaya Karya Adinugraha III, Patra Nirbhaya Karya Adinugraha IV, Patra Nirbhaya Karya Adinugraha V diberikan pada acara Penghargaan Subroto pada Jumat, 28 September 2018 yang diberikan secara langsung oleh Bapak Menteri ESDM, Ignasius Jonan


02


Bimtek dan Sosialisasi kepada Kepala Teknik

Salah satu pelayanan publik oleh Ditjen Migas sesuai dengan Permen ESDM No. 18 tahun 2018 adalah Persetujuan Layak Operasi pada instalasi di kegiatan Usaha Migas. Pembinaan untuk Kepala Teknik

Gambar Pemberian Penghargaan Keselamatan Migas

pada sosialisasi dan workshop diharapkan dapat memberikan informasi secara utuh dari perubahan – perubahan kebijakan pada Peraturan yang baru dan perbedaannya dengan peraturan yang digantikan.

Kejadian Kecelakaan Hilir MigasJumlah fatality pada kegiatan usaha hilir migas sepanjang tahun 2018 adalah 7 kejadian, mengalami penurunan sebesar 22% dari tahun 2017 dengan 9 kejadian. Secara keseluruhan, jumlah kecelakaan pada kegiatan usaha hilir migas pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 29 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. KESELAMATAN HILIR MIGAS

Audit Sistem Manajemen Kesela-matan Migas 2018

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada 17 Badan Usaha Hilir Migas dan 13 perusahaan mendapatkan nilai SMKM > 80.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 guna optimalisasi pelaksanaan fungsi pembinaan dan

No Lokasi No Lokasi1 PT Perta Arun Gas 10 PT Pertamina (Persero) RU II Dumai

2 PT PGN GDM III Sumatera 11 PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap

3 PT Pertamina (Persero) MOR IV 12 PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan4 PT Optima Sinergi Convestama 13 PT Pertamina (Persero) Terminal Plumpang5 PT Pertamina (Persero) MOR V 14 PT Orbit Terminal Merak6 PT Bina Bangun WIbawa Mukti 15 PT Badak NGL7 PT Nusantara Regas 16 PT Pertamina (Persero) RU III Plaju

8 PT Pertamina (Persero) RU VII 17 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (Jawa Barat)

9 PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan

pengawasan pada kegiatan usaha hilir migas meliputi kegiatan berikut :

NO KEGIATAN OUTPUT

1. Sistem Keselamatan (K3) Migas (si-K3MI

® )

Finalisasi si-K3MI®

uji coba pada tanggal 9 dan 10 Juli 2018 di Bogor Penghargaan Keselamatan Migas dan Sosialisasi Sikemi (22 sd 23

November 2018)

2. Pelatihan SDM Sharing season perihal commissioning 23 Mei 2018 Bimtek Investigasi Kecelakaan tanggal 17 s.d 19 Oktober 2018

3. Pelaksanaan Safety Campaign

Safety Campaign dengan Katek/Wakatek Permurnian dan Pengola-han PT Pertamina (Persero) 22 Maret 2018

Safety Campaign dengan PT Pertamina MOR V di Bali 17 - 18 Mei 2018

Safety Campaign dengan Katek/Wakatek PT PGN (Persero) 23 Juli 2018

surat edaran Dirjen Migas tentang himbauan Keselamatan Video Keselamatan Migas

4. Penyiapan Informasi Kese-lamatan Migas

Statistik Keselamatan Migas Informasi Peraturan Keselamatan dan Keteknikan Pembuatan buku “Lesson Learn Kecelakaan SPBU di Indonesia” Pembuatan buku saku “Keselamatan Hilir Migas”

5. Stakeholder Meeting

Workshop Pengamanan Instalasi Migas Lepas Pantai (Sentul, 4 September 2018)

Koordinasi dan Pembinaan Perusahaan Inspeksi (Bandung, 15 s.d 16 Oktober 2018)

Sosialisasi Pedoman Pemeriksaan Keselamatan SPBU (Surabaya, 6 Desember 2018)

Sosialisasi Keselamatan Penggunaan LPG (19 November 2018)

6 TIPKM Workshop TIPKM (Jogjakarta, 14 s.d November 2018)

Transformasi tidak hanya dilakukan oleh Ditjen Migas sebagai perwakilan government. Badan Usaha juga harus bertransformasi. Di era disruption technology ini, maka kata kuncinya adalah efektif, efisien, transparan, dan tepat”.

Dir DMT : Soerjaningsih [Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2018 dan Sosialisasi Aplikasi Online Keselamatan Migas (SI-K3Mi)]

Fatal Berat Sedang Ringan


02


Volume Jenis BBM TertentuKuota volume Jenis BBM Tertentu tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,12 juta Kl (0,74%) dibandingkan Kuota volume Jenis BBM Tertentu tahun 2017 sebesar 16,11 juta

7. KEBIJAKAN HARGA DAN SUBSIDI

Kuota tahun 2015 sudah tidak termasuk volume Bensin (Gasoline RON 88), yang sudah tidak disubsidi lagi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Grafik Volume APBN-P vs Realisasi BBM Tertentu

Grafik Volume APBN-P vs Realisasi LPG 3 Kg

NO JENIS BBM TERTENTU KUOTA(juta KL)

REALISASI(juta KL)

1. Bensin (Gasoline) RON 88 - -

2. Minyak Tanah 0,610 0,540

3. Minyak Solar (Gasoil) 15,620 15,584

TOTAL 16,230 16,124

VOLUME LPG TABUNG 3 KG

Kuota Volume LPG Tabung 3 Kg tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,251 juta MTon (4,05%) dibandingkan kuota volume LPG Tabung 3 Kg tahun 2017 sebesar

Pada tahun 2018 realisasi pendistribusian LPG 3 Kg mengalami over kuota sebesar kurang lebih 101 ribu MT, namun demikian Pemerintah melalui Ditjen Migas telah melakukan upaya – upaya untuk melakukan pengendalian meliputi :1. Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian

LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran;2. Membuat kuota LPG 3 Kg per kabupaten/kota;3. Melakukan sosialisasi pengendalian LPG 3 Kg ke

Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah berupa surat himbauan Pemerintah Daerah terkait Penggunaan LPG 3 Kg

(saat ini yang telah teridentifikasi 11 Gubernur dan 152 Walikota/Bupati).

4. Bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan penyelewengan subsidi LPG 3 Kg

Selain upaya-upaya tersebut, PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg melakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan LPG tabung 3 Kg melalui:1) Melakukan Trade in LPG 3 Kg ke 5,5 Kg;2) Memperbanyak supply dan penyebaran LPG 5,5 Kg;

KL. Berikut tabel realisasi Jenis BBM Tertentu terhadap kuota dari tahun 2013-2018:

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Jenis BBM Tertentu tahun 2018 sebesar 16,12 juta KL, dengan rincian sebagai berikut :

6,199 juta MTon. Berikut tabel realisasi LPG Tabung 3 Kg terhadap kuota dari tahun 2013-2018:

Masyarakat lebih penting dari lain-lain. Dia butuh BBM dan UU Migas itu menyatakan Pemerintah wajib menyediakan kebutuhan BBM”.

Dirjen Migas : Djoko Siswanto [Gedung DPR-MPR]


02


Harga Jenis BBM Tertentu

Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM yang telah diubah sebanyak enam kali terakhir melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018.

Penetapan harga bahan bakar merupakan amanat UU Migas, di mana dalam pelaksanaannya saat ini dilakukan dengan prinsip:- Konsisten dengan upaya membuat postur APBN

lebih sehat dan produktif yang mengarahkan subsidi lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur

- Dalam jangka panjang akan mendorong efisiensi penyediaan BBM dengan tetap memberi peluang Pertamina sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Gambar Perkembangan Kebijakan Harga BBM tahun 2016-2018

Grafik Perkembangan Harga MOPS (atau HJE )Premium Tahun 2015 - 2018

Grafik Perkembangan Harga MOPS Solar Tahun 2015-2018

Kebijakan harga BBM tahun 2018 secara garis besar adalah sebagai berikut:a. Bensin RON 88 tidak termasuk Jenis BBM Tertentu. Sejak tahun 2015, Bensin RON 88 tidak lagi menjadi

komoditas yang disubsidi. Berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, Bensin RON 88 ditetapkan sebagai bahan bakar khusus penugasan. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali bahwa menetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan.

b. Minyak Solar dengan subsidi tetap Rp. 2.000/liter berlaku mulai 1 Januari 2018.

c. Minyak Tanah masih di subsidi dengan harga jual tetap Rp 2.500/liter.

d. Harga jual BBM ditetapkan berubah-ubah dengan periode 3 bulanan atau dapat ditetapkan lebih dari

1 kali dalam masa 3 bulan (berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015).


02


Perkembangan Kebijakan BBM Satu HargaTerkait Program BBM Satu Harga ini, pada tahun 2016 telah beroperasi sebanyak 9 lembaga penyalur yaitu 7 lembaga penyalur di Papua, 1 lembaga penyalur di Papua Barat dan 1 lembaga penyalur di Kalimantan Utara. Pada tahun 2017, Lembaga Penyalur yang telah beroperasi sebanyak 57 lembaga penyalur (54 lembaga penyalur PT. Pertamina

(Persero) dan 3 lembaga penyalur PT. AKR Corporindo Tbk). Sedangkan pada tahun 2018, Lembaga Penyalur yang telah beroperasi sebanyak 76 lembaga penyalur (70 lembaga penyalur PT. Pertamina (Persero), dan 6 lembaga penyalur PT. AKR Corporindo Tbk, 3 diantaranya merupakan titik target tahun 2019).

Reformasi Birokrasi menjadi fokus pembenahan Ditjen Migas pada tahun 2018. Berbagai upaya telah dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan

N. KEGIATAN PENGELOLAAN MIGAS LAINNYA

semangat dari nilai-nilai organisasi Kementerian ESDM yang meliputi Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti dengan hasil sebagai berikut :

1. PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI

Beberapa langkah yang dilakukan Ditjen Migas untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara adalah dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara ke dalam tugas belajar dan melalui pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2018, jumlah ASN yang menempuh tugas belajar melalui pendidikan S3 sebanyak 1 orang dan pendidikan S2 sebanyak 14 orang. Adapun untuk ASN yang diikutkan ke dalam Pendidikan dan Pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM maupun lembaga diklat lainnya selama Tahun 2018 sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara, dengan rincian Diklat Struktural sejumlah 10 orang, Diklat

Fungsional sejumlah 8 orang, Diklat Teknis sejumlah 144 orang, Diklat Luar Negeri sejumlah 6 orang dan Program Magang sejumlah 20 orang. Di samping itu juga dilaksanakan seminar bersama a.I. dengan Universitas Teknologi Petronas, ENI Indonesia.

Pengelolaan organisasi dilakukan melalui pemetaan kompetensi dengan pelaksanaan assesment agar diperoleh pemimpin yang tepat sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Ditjen Migas. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan assesment untuk 41 Pejabat Pengawas dan 67 Pelaksana.

Grafik Harga Patokan LPG tahun 2018

Harga LPG Tabung 3 KgSesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1719.K/12/MEM/2018 tanggal 21 Maret 2018 telah ditetapkan Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2018 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018. Adapun formula harga patokan LPG Tabung 3 Kg tersebut di atas tidak berubah dan telah berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2016.

Besaran harga patokan LPG Tabung 3 kg Tahun 2018 ditetapkan dengan formula sebagai berikutadalah :HIP-LPG 3 KG + US$ 84/MT + 3,64% HIP-LPG 3 KG + Rp 1.950,-/kg

dimana :HIP-LPG 3 KG : Harga Indeks Pasar LPG Tabung 3 Kg

Seperti yang terdapat dalam kurva diatas jarak antara kurva ungu (harga patokan) dengan garis kuning (harga jual eceran tanpa margin agen + PPN 10%) merupakan subsidi LPG 3 Kg. pada tahun 2018 subsidi yang dibayarkan berkisar antara Rp. 6.000 – 10.000 per kilogram dengan total subsidi selama tahun 2018 mencapai Rp 54,89 trilliun.

[1/7 09:08] Migas Cak Imron: Assalamualaikum[1/7 09:10] Migas Cak Imron: Mas ini adalah halaman Sambutan yg telah dittd Pak Dirjen

bisa saya dikirimi ulang Laptah 2018 final dengan halaman Sambutan yg telah dittd Pak Dirjen ?terus diberi tambahan tulisan menjadi :

Jakarta, April 2019di atas tulisan Direktur Jenderal

[1/7 09:13] Migas Cak Imron: dan mohon bantuan banget Mas untuk yg halaman 103 :mulai dari halaman ini dan seterusnya itu masuk kategori KEGIATAN PENGELOLAAN MIGAS

LAINNYAjadi enaknya piye ya mbagi tandanya ?

karena Kegiatan Pengelolaan Migas Lainnya terdiri atas :- pengelolaan SDM dan Organisasi

- pengelolaan Informasi dan Akuntabilitas- pengelolaan Keuangan

- dukungan Kerja Sama Migas- pengelolaan Usaha Penunjang Migas

[1/7 09:13] Migas Cak Imron: piye enake mbagi bullet dan numbering untuk bagian tulisan yang ini Mas ?


02


Guna efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi, hingga tahun 2018 Ditjen Migas telah menerapkan budaya e-office dengan menggunakan aplikasi surat.migas.esdm.go.id. Aplikasi ini terus mengalami penyempurnaan agar dapat lebih ramah pengguna dan lebih cepat pelaksanaan update informasinya agar koordinasi unit-unit dari level Pimpinan hingga pelaksana dapat berjalan dengan lebih baik. Di samping itu, Ditjen Migas telah mendapatkan apresiasi dalam penatausahaan melalui terpilihnya salah satu pegawai sebagai Arsiparis Teladan Nasional.

Pengelolaan Informasi Ditjen Migas Pengelolaan informasi Ditjen Migas salah satunya dilakukan melalui penyajian informasi pada web migas (https://www.migas.esdm.go.id). Pada tahun 2018 telah dilakukan pengayaan isi diantaranya pada menu informasi publik, reformasi birokrasi dan layanan. Hal ini sebagai komitmen Ditjen Migas dalam meningkatkan

Dukungan kepada Organisasi Ditjen Migas agar seluruh Pejabat dan Pegawai serta para stakeholder terkait dapat bekerja lebih nyaman, dilakukan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor meliputi :- Renovasi ruang kerja sebanyak 7 lantai- Penyediaan ruang laktasi- Penyediaan perpustakaan yang lebih luas dan lengkap- Penyediaan poli gigi dan poli umum, dimana fasilitas

kesehatan Ditjen Migas telah meraih predikat Klinik Pratama - Penyediaan ruang Koperasi dan ruang Dharma Wanita- Penyediaan ruang Audit- Pembelian 3 unit kendaraan dinas.

2. PENGELOLAAN INFORMASI DAN AKUNTABILITAS

layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan sub sektor migas. Berbagai updating berita, informasi dan data dapat diketahui setiap saat oleh para pengguna layanan termasuk fitur surat pembaca yang merupakan upaya untuk memberikan jendela komunikasi bagi para pengguna layanan.


02


Buku statistik migas disusun sebagai upaya untuk memberikan data olahan yang cukup detail pada kegiatan utama di hulu dan hilir migas yang nantinya dapat merupakan salah satu rujukan dalam mengetahui perkembangan hasil kegiatan sub sektor migas selama tahun berjalan. Pada tahun 2018, upaya peningkatan layanan dilakukan dengan adanya penyajian data jaringan gas kota untuk memperkaya jumlah data yang tersaji dalam buku statistik migas.

Perencanaan Ditjen Migas Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 disusun dengan semangat untuk mengimplementasikan RKP 2018 yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator kinerja utama diantaranya fasilitasi pembangunan FSRU atau LNG terminal, kapasitas kilang BBM, kapasitas kilang LPG, pembangunan jaringan gas kota, dan pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas. Guna menjaga pencapaian target, maka pada penyusunan RKT 2018 dilakukan peningkatan mutu perencanaan dengan menyajikan indikator kinerja kegiatan dan jumlah anggaran yang mendukungnya.

Penganggaran Ditjen Migas Penyusunan anggaran tahun 2019 dilakukan dengan fokus untuk mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dibuktikan dengan jumlah DIPA TA 2019 sebesar Rp 1,17 triliun dengan status 98,5% bebas blokir dengan porsi DIPA sebesar 83,7% untuk publik fisik dan 3,9% untuk publik non fisik. Sementara untuk dukungan aparatur hanya mencakup 12,4% dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan.

Monitoring dan Evaluasi Ditjen Migas

Dalam hal penyampaian kinerja kepada publik melalui suatu acara konferensi pers, Ditjen Migas telah menyusun paparan capaian kinerja Eselon I dan II sekaligus memberikan ruang kepada para hadirin untuk berdiskusi guna memperoleh pemahaman yang baik atas kinerja sepanjang tahun 2018.

Dalam hal ini, capaian kinerja untuk konsep kebijakan hulu migas, penerimaan negara dan pembangunan infrastruktur migas serta upaya pengendalian harga mendapatkan apresiasi dari para hadirin.

Laporan Kinerja Ditjen Migas 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah diperjanjiakan dalam suatu Perjanjian Kinerja. Tahun 2017 mendapatkan hasil yang memuaskan karena hanya 2 dari 15 IKU yang belum berhasil mencapai target. Hal ini dikarenakan upaya fasilitasi pembangunan hanya sebatas pada kewenangan koordinasi, selebihnya merupakan ranah business to business BU/BUT yang akan membangun infrastruktur dimaksud. Serapan anggaran yang melebihi 90% menunjukkan keseriusan dalam optimalisasi anggaran yang tersedia sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target output dan outcome.

Penyusunan Laporan Tahunan 2017 dilakukan pada tahun anggaran 2018 dengan tema Strategi Menggairahkan Investasi Migas Nasional. Tema ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 telah dilakukan berbagai upaya dari hulu hingga hilir migas untuk dapat memperbaiki iklim investasi migas pasca pengaruh menurunnya harga minyak mentah dunia dan belum stabilnya dinamika geopolitik dunia. Berbagai terobosan mulai penyederhanaan perizinan, skema kontrak kerja migas, penggunaan aplikasi, hingga jaminan hukum yang lebih mendukung investasi telah dilakukan. Termasuk adanya kebijakan yang memberikan stimulasi untuk berkembangnya infrastruktur di daerah.

Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan seiring dengan diterapkannya penggunaan aplikasi SIMERAK melalui alamat http://simerak.migas.esdm.go.id guna melakukan monitoring dan evaluasi kin-erja unit Eselon 3 dan 4 melalui implementasi rencana aksi secara berkala dengan dukungan data dukung yang akan memberikan akuntabilitas secara lebih baik. Hal ini dilakukan untuk memper-kaya fungsi pemantauan sebelumnya yang dilakukan melalui aplikasi e-monev Bappenas dan e-kinerja KESDM. Dengan diim-plementasikannya aplikasi SIMERAK, diharapkan upaya mitigasi resiko untuk menjamin tercapainya target kinerja dapat mem-berikan hasil yang optimal.


02


Realisasi Pendapatan Ditjen Migas pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari berbagai macam sektor, antara lain:

3. PENGELOLAAN KEUANGAN

Akun Keterangan Pendapatan Negara

425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 1.509.507.833

425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan 464.193.720

425169 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas 15.024.898.260.435

425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening 34.500

425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemer-intah 19.534.513.724

425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 5.016.000

425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 2.408.741

Total 15.046.413.934.953

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Seiring dengan perkembangan teknologi perbankan, sistem penerimaan PNBP yang bersumber dan kegiatan Migas yaitu berupa Bid Document, Signature Bonus dan Firm Commitment terdapat sebuah aplikasi baru

yang diluncurkan oleh pihak Perbankan pada saat ini yaitu Bank BRI memberikan terobosan untuk sistem Penerimaan PNBP Migas Melalui suatu aplikasi yang dinamakan CMS BRI.

Untuk selanjutnya pengelolaan penerimaan negara dicatatkan pada suatu sistem aplikasi perbendaharaan

yaitu SIMPONI yang merupakan sistem informasi PNBP online yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Realisasi Belanja Ditjen Migas pada TA.2018 adalah sebesar Rp.1.544.353.251.941,- atau sebesar 90.81 persen dari

URAIAN ANGGARAN REALISASI % Real thd Angg

Belanja Pegawai 84.486.737.000 78.786.379.102 93,25

Belanja Barang 580.714.203.000 449.778.026.230 77,45

Belanja Modal 1.035.527.086.000 1.015.806.403.314 98,10

Total Belanja Kotor 1.700.728.026.000 1.544.370.808.646 98,10

Pengembalian Belanja (17.556.705)

Belanja Netto 1.544.353.251.941 90.81

pagu yang diangggarkan. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2018 tersaji sebagai berikut.

ruang kosong

Dalam rangka pengadministrasian BMN, pencatatan BMN dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Jumlah Aset BMN Migas tercatat sebesar

Rp.2.232.663.604.126,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.326.418.217.229,-, Aset Tetap sebesar Rp.1.904.550.449.574,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.1.694.937.323,-.


02


Pelaksanaan pengelolan akuntasi dan laporan keuangan dilakukan melalui Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pencatatan transaksi keuangan Ditjen Migas, rekonsiliasi data SIMAK-BMN dengan UAKPB, rekonsiliasi data dengan KPPN dan Biro Keuangan Kementerian ESDM, serta menyusun laporan keuangan dan catatan atas

laporan keuangan. Selanjutnya pengelolaan dilakukan melalui aplikasi SAIBA sebagai aplikasi standar yang digunakan oleh Satker seluruh Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2017, Kementerian ESDM telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ditjen Migas sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM telah turut berkontribusi untuk dapat meraih opini WTP tersebut pada pemeriksaan TA 2017.

Guna mewujudkan penyajian informasi secara cepat dan akurat atas pengelolaan keuangan meliputi Laporan Monitoring SPP, Laporan Monitoring SPM, Laporan Monitoring SP2D dan Laporan Monitoring Realisasi Anggaran, maka sejak tahun 2018 Ditjen Migas melakukan upaya penggunaan aplikasi SKDJM.


02


luar negeri. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut adalah dalam upaya peningkatan ketahanan pasokan minyak dan gas bumi, peningkatan investasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi.

KERJA SAMA PENINGKATAN PASOKAN MINYAK DAN GAS BUMISepanjang tahun 2018, kerja sama dalam peningkatan pasokan minyak dan gas bumi merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen Migas. Penandatanganan Inter Government Agreement (IGA) antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Minister of State for Petroleum Pakistan merupakan awal kerja sama penyediaan pasokan LNG antara Indonesia dengan Pakistan. Agreement tersebut ditandatangani di hadapan presiden kedua negara pada tanggal 27 Januari 2018 di Pakistan dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden RI ke negara-negara Asia Selatan, antara lain Sri Langka, India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain kerja sama dalam pasokan LNG, melalui Agreement tersebut, kerja sama lain yang dapat dilakukan kedua negara meliputi kerja sama dalam produk olahan minyak bumi tertentu, dan juga kerja sama sumber energi lainnya ke Pakistan.

Hingga akhir tahun 2018, melalui Pertamina, negosiasi ketentuan perjanjian jual beli LNG dengan Pakistan

Penandatanganan Inter Government Agreement (IGA) on Energy Sector antara Indonesia - Pakistan

Tabel Kerja Sama dan Potensi Investasi

Sepanjang tahun 2018, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara aktif melalukan berbagai kegiatan kerja sama dalam bentuk pertemuan-pertemuan bilateral, multilateral, maupun regional. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan baik di dalam maupun di

4. DUKUNGAN KERJA SAMA MIGAS

LNG Limited (PLL) telah dilakukan di antaranya terkait dengan volume pasokan sebesar 1,5 juta ton per tahun selama 15 tahun. Meskipun hingga akhir tahun 2018 Pakistan belum mengumumkan pemenang lelang penyedia pasokan LNG, di sela Pertemuan ke-2 Forum Konsultasi Bilateral Indonesia – Pakistan yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2018, di Islamabad, Pakistan, peluang kerja sama baru di bidang pengembangan infrastruktur LNG terpadu di Pakistan, serta pengembangan SDM juga telah dijajaki dengan pihak Pakistan.

Melalui pertemuan sektor energi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam Pertemuan ke-5 Indonesia – Japan Energy Forum, pada tanggal 8 Mei 2018, di Tokyo, Jepang, kedua negara juga menyepakati kerja sama tentang oil stockpiling. Melalui kerja sama ini diharapkan Indonesia dapat mempelajari mengenai pengalaman Jepang dalam penyediaan dan pengelolaan oil stockpiling yang diperlukan dalam penangangan situasi darurat kelangkaan minyak dan/bbm.

KERJA SAMA PENINGKATAN INVESTASISalah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan Ditjen Migas melalui Pertemuan ke-2 Working Group on Energy Indonesia – Russia pada tanggal 24-26 Oktober 2018. Melalui pertemuan tersebut, kedua negara saling sepakat untuk mendorong PT Pertamina dan Rosneft mengimplementasikan kerja sama dalam pembangunan kilang minyak di Tuban yang telah dimulai sejak tahun 2016. Perkiraan investasi melalui kerja sama tersebut diperkirakan mencapai US$15 – 16 miliar. Di samping itu, melalui pertemuan tersebut kedua negara juga mendukung penjajakan kerja sama antara Zarubezhneft dengan Pertamina dalam pengelolaan ladang-ladang minyak milik PT Pertamina.

Negara Area Kerja Sama Potensi Investasi

Rusia Pembangunan GRR Tuban Perkiraan nilai Capex US$15 ~ 16 Miliar

Arab Saudi Proyek RDMP Refinery Unit IV Cilacap Perkiraan nilai investasi US$5,4 ~ 6 Miliar

Irak Pengembangan Proyek Tuba Oil Field Irak Capital Cost US$1.107 Juta

Azerbaijan proyek hulu dan hilir (crude oil trading) yang dilakukan oleh Pertamina dan SOCAR

Proyeksi nilai investasi akan dilakukan pasca penandatangan MoU Pertamina

dan SOCAR

Bangladesh

Penyediaan pasokan LNG ke Bangladesh. Saat ini masih dibahas mengenai Sales and Purchase

Agreement (SPA) antara Pertamina dan Petrobang-la

Kerja sama di bidang LNG dengan Pakistan dan Bangladesh diperkirakan

mencapai US$14,3 Miliar

Pakistan Penyediaan pasokan LNG, produk olahan bumi tertentu, dan sumber energi lainnya ke Pakistan

Kerja sama di bidang LNG dengan Pakistan dan Bangladesh diperkirakan

mencapai US$14,3 Miliar

Uni Eropa

Peningkatan perdagangan minyak dan gas bumi dan investasi dalam kerangka Indonesia – Europe-

an Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

Kerja sama di bidang LNG dan peluang menarik investasi dari Uni Eropa

Selain dengan Rusia, kerja sama lain pengembangan kilang dengan perkiraan investasi mencapai US$6 miliar dilakukan dengan Arab Saudi melalui Saudi Aramco. Kedua pemerintahan negara, melalui Pertemuan ke-10 Joint Commission Meeting between Indonesia – Saudi Arabia, mendorong kedua belah pihak untuk segera merealisasikan rencana proyek pengembangan kilang Cilacap. Hingga akhir tahun 2018, Pertamina dan Saudi Aramco terus melakukan negosiasi untuk perwujudan kerja sama tersebut.

Hingga tahun 2018, dari pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan di bidang minyak dan gas bumi, potensi investasi yang dihasilkan diperkirakan mencapai US$37 miliar. Investasi ini antara lain dilakukan dalam proyek-proyek kerja sama pembangunan kilang bbm, dan juga kerja sama LNG.


02


KERJA SAMA PENINGKATAN KAPASITAS DAN TEKNOLOGISasaran kerja sama peningkatan kapasitas dan teknologi dilakukan Ditjen Migas diantaranya melalui penyelenggaraan Indonesia-Norway Energy Workshop pada tanggal 12 April 2018 di Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan Ditjen Migas bekerja sama dengan Inovation Norway, dan Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta. Fokus kegiatan tersebut adalah pertukaran pengalaman dan teknologi lapangan laut dalam yang dimiliki oleh Norwegia kepada Indonesia.

Gambar Sambutan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Indonesia – Norway Energy Workshop

Penjajakan kerja sama di bidang teknologi juga dilakukan dengan Korea Selatan. Korea Selatan, pada tanggal 5 Mei 2018, dalam Pertemuan ke-7 Indonesia-Korea Working Group on Gas dan Pertemuan ke-10 Indonesia Korea Energy Forum menawarkan teknologi yang dimilikinya dalam proyek-proyek small scale LNG di Indonesia. Tawaran kerja sama lainnya yang disampaikan oleh pihak Korea Selatan adalah manajemen keselamatan, sistem penyimpanan LNG, dan juga pemberian beasiswa kepada pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di perguruan tinggi Korea Selatan.

KEGIATAN KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2018

A. KERJA SAMA BILATERALKerja Sama Indonesia – Norwegia• Pada tanggal 12 April 2018, Indonesia – Norway Energy

Workshop diselenggarakan. Acara yang dibuka oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu Clean Energy Workshop, dan Oil and Gas Workshop.

• Oil and Gas Workshop mengangkat tema tentang Outlook on Indonesia Deepwater Development, dan Commercial and Technology Challenges in Deepwater Exploration. Workshop ini diadakan untuk mendiskusikan peluang serta tantangan sisi komersial dan teknologi dalam upaya pengembangan lapangan laut dalam di Indonesia.

Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan• Pertemuan ke-7 Indonesia-Korea Working Group on

Gas dan Pertemuan ke-10 Indonesia Korea Energy Forum diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2018, di Jakarta, Indonesia.

• Pihak Korea melalui KOGAS menyampaikan tertariik untuk proyek small scale LNG di Indonesia. Namun pihak Korea memberikan catatan untuk biaya produksi terkait wilayah cakupan yang luas.

• Pihak Korea menawarkan kerja sama untuk manajemen keselamatan gas melalui KOGAS, hal ini dikarenakan KOGAS telah mengembangkan sistem penyimpanan LNG.

• Pihak Indonesia menyampaikan kerja sama CCS tidak hanya dilakukan dengan LEMIGAS, namun dapat melibatkan PT. Pertamina, Institut Teknologi Bandung, dan Lembaga lainnya.

Kerja Sama Indonesia – Jepang• Pertemuan ke-5 Indonesia – Japang Energy Forum

diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2018 di Tokyo, Jepang.

• Pihak Indonesia melalui SKK Migas menjelaskan sejumlah proyek strategis nasional, termasuk potensi deepwater, serta sejumlah WK yang akan dilelang pada tahun 2018.

• PT. Pertamina juga menawarkan senjumlah potensi partnership dalam pengembangan bisnis pada sector hulu dan hilir migas, baik melalui strategic partnership, financing partner, technologi partner, maupun execution partner.

• Pihak Jepang memaparkan sejumlah status kerja sama diantaranya di bidang pengembangan kilang, oil stockpiling, CCS/CCUS, dan CNG vehicles and refueling infrastructure.

Kerja Sama Indonesia – Arab Saudi• The 10th Joint Working Group Between Indonesia – Saudi

Arabia, dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober di Jakarta.

• Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, dan delegasi pihak Arab Saudi dipimpin oleh Adel bin Ahmed Al-Jubeir, Menteri Kerjasama Luar Negeri.

• Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk meningkatkan kerja sama perdangan dan investasi kedua negara di bidang energi dan sumber daya mineral.

• Kedua belah pihak mendorong PT. Pertamina dan Saudi Aramco untuk segera menyelesaikan penilaian aset kilang Cilacap, sehingga proyek RDMP Cilacap dapat segera teralisasi.

Kerja Sama Indonesia – Rusia• Pertemuan ke-2 Working Group on Energy Indonesia –

Russia dilaksanakan pada 24 Oktober di Moskow, Rusia.• Dalam pembahasan sektor minyak dan gas bumi,

pihak Rusia menyampaikan tawaran kerja sama oleh Zarubezhneft untuk bekerja sama dengan PT. Pertamina di sektor hulu. Zarubezhneft menyampaikan keinginan untuk bekerja sama untuk mengelola lapangan-lapangan yang dikelola oleh PT Pertamina.

• Kedua negara menyepakati untuk mendorong implementasi kerja sama pembangunan kilang Tuban yang dilakukan oleh Pertamina dan Rosneft.

Kerja Sama Indonesia – Pakistan• Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo

ke Islamabad, Pakistan 27 Januari 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Negara Divisi Perminyakan Pakistan Jam Kamal Khan melakukan penandatanganan Inter Government Agreement on Energy Sector.

• Dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut

akan menjadi payung hukum kerja sama Business to Business antara Indonesia dan Pakistan. Pakistan akan menerima pasokan LNG sebesar 1 sampai 1,5 jt ton per tahun selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun.

• Ditjen Migas juga menjadi salah satu delegasi dalam Pertemuan ke-2 Forum Konsultasi Bilateral Indonesia – Pakistan yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2018, di Islamabad, Pakistan.

• Melalui kerja sama di bidang pasokan LNG ini diharapkan dapat membuka kerja sama lain seperti pembangunan infrastrukur LNG, dan pengembangan SDM.

B. KERJA SAMA MULTILATERAL & REGIONAL

Kerja Sama G-20• Rangkaian pertemuan G-20 on Energy yang

dilaksanakan di Argentina terdiri dari dua bagian yakni: Pertemuan tingkat Menteri (Energy Transitions Ministerial Meeting), pada tanggal 15 Juni 2018, dan pertemuan tingkat working group (Energy Transitions Working Group), pada tanggal 22-23 Februari dan 13-14 Juni 2018.

• Topik di sub sektor migas yang menjadi salah satu isu utama pertemuan G-20 adalah Inefficient Fossil-Fuel Subsidy That Encourage Wasteful Consumption (IFFS).

• Terkait topik tersebut, Delegasi RI menjelaskan keberhasilan Pemerintah RI dalam mengimplementasikan kebijakan pengurangan subsidi energi yang dialihkan untuk kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

• Kebijakan pengurangan subsidi energi RI tersebut mendapat apresiasi dari negara-negara anggota G-20 dan dianggap sebagai model kebijakan yang baik dan dapat diterapkan di negara-negara berkembang.

Kerja Sama APEC – EWG• Pertemuan ke-55 APEC Energy Working Group (EWG)

dilaksanakan pada 14-18 Mei 2018 di Hong Kong, RRT.• APEC EWG berencana akan melaksanakan proyek

APEC Energy Vision Post 2020, yaitu penyusunan visi APEC di bidang energi pasca tahun 2020. Kementerian dan Lembaga terkait diharapkan dapat mengantisipasi dan berkontribusi pada penyusunan visi dimaksud guna mendukung kepentingan nasional.

Kerja Sama APEF – UNESCAP• Asia Pacific Energy Forum (APEF) merupakan forum

kawasan Asia dan Pasifik di bawah UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP).

• Pada tanggal 3-5 April 2018, telah dilaksanakan


02


Sebanyak 80% ekonomi digerakkan oleh swasta. Sehingga kita harus mempermudah dunia usaha”.

Dir DMT : Soerjaningsih [Sosialisasi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018]

pertemuan kedua APEF di Bangkok, Thailand. Delegasi RI dipimpin oleh SAM ESDM Bidang Perencanaan Strategis.

• Pada pertemuan dimaksud ditandatangani The 1st Ministerial Declaration on the Second Asia Pacific Energy Forum. Beberapa poin penting terkait subsektor migas dalam deklarasi tersebut adalah: - Komitmen penggunaan bahan bakar fosil yang

lebih bersih seperti gas bumi.- Komitmen mengurangi dan merasionalisasi

subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien.

Kerja Sama IEU – CEPA• Perundingan perdagangan IEU CEPA putaran VI telah

dilaksanakan pada tanggal 15-18 Oktober 2018 di Palembang, Sumatra Selatan.

• Terkait subsektor migas, yang dibahas dalam perundingan adalah mengenai perizinan di sektor hulu. Uni Eropa menyampaikan keinginannya untuk bisa mendapatkan wilayah kerja tanpa melalui prosedur lelang. Pihak Ditjen Migas menyampaikan bahwa proses pengajuan permohonan operasi hulu migas harus melalui mekanisme lelang atau joint study.

• Poin lain yang dibahas adalah terkait mekanisme lelang. Pihak Uni Eropa mengharapkan adanya mekanisme banding dan informasi bagi pihak yang kalah lelang,

misalnya penyebab suatu perusahaan tidak menang lelang. Dijelaskan bahwa di hulu migas, setiap yang mengikuti lelang harus tunduk pada hasil yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dengan adanya persyaratan menyampaikan Surat Pernyataan untuk siap tunduk dengan hasil lelang pada pengajuan dokumen lelang.

Kerja Sama IA – CEPA• Putaran ke-11 IA CEPA dilaksanakan pada Januari

2018 di mana dalam hal akses pasar, Australia mengindikasikan untuk menerima offer Indonesia.

• Australia meminta Indonesia menyampaikan offer tersebut dalam format negative list sebagaimana telah disepakati kedua pihak.

• Pada prinsipnya Ditjen Migas setuju dengan bentuk scheduling negative list sektor jasa di bawah binaan KESDM sesuai usulan Kementerian Perdagangan.

• Namun, ada sedikit masukan terkait pengelompokan jasa migas dalam kolom CPC 85752 Surveying Services di mana terdapat dua kegiatan jasa. Seharusnya yang masuk dalam kategori CPC 85752 adalah “oil and gas, geologic and geophysical surveying services” dengan PMA maksimal 49%. Sedangkan “oil and gas construction services: offshore pipeline installation” dengan PMA maksimal 49% dimasukkan dalam kolom terpisah.

Kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 14 tahun 2018 yang terdiri atas Usaha Jasa Konstruksi, Nonkonstruksi dan Industri Penunjang Migas.

1. Sistem Informasi Berbasis Online (SKT Online)Di tahun 2018 sampai dengan Februari 2018 Subdit Usaha Penunjang telah melakukan evaluasi terhadap 479 permohonan Surat Keterangan Terdaftar secara Online. Dengan penggunaan aplikasi SKT online, dapat mempersingkat penerbitan dan evaluasi dokumen menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih transparan.

2. Penetapan Objek Vital NasionalObjek Vital Nasional sub sektor Migas didasarkan pada SK Menteri ESDM No. 3407 tahun 2012 dan berdasarkan penugasan Sementara Subdit Usaha Penunjang pada SK Dirjen No. 0131.K/10/DJM.S/2018 Subdit Usaha Penunjang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Obvitnas sub sektor Migas. Sampai tahun

5. PENGELOLAAN USAHA PENUNJANG MIGAS

No Jumlah Jenis Izin / Rekomendasi

1. 29 Izin Gudang Bahan Peledak

2.14 Rekomen-

dasi

Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak

2018 terdapat 241 Objek Vital Nasional Sub Sektor Migas yang terdiri dari, 108 Obvitnas Hulu, dan 123 Obvitnas Hilir. Pada tahun 2018 ada 3 Rekomendasi Obvitnas yang diterbitkan oleh Ditjen Migas yaitu, Fasilitas Husky CNOOC Mobile Ltd di jawa Timur, Fasilitas PT Gasuma Federal Indonesia di jawa Timur, dan Fasilitas Blok jambi Merang PHE Jambi Merang Ltd.di Sumatera Selatan.

3. Izin Gudang Bahan Peledak Sesuai dengan penugasan sementara pada SK Dirjen No. 0131.K/10/DJM.S/2018 Subdit Usaha Penunjang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan gudang bahan peledak, pada tahun 2018 telah diterbitkan baik rekomendasi P2 dan izin gudang handak sebagai berikut:


02


PENUTUPCAPAIAN PEMBANGUNANLaporan Tahunan

2018

Berbagai capaian sub sektor minyak dan gas bumi berhasil diraih pada tahun 2018. Beberapa diantaranya adalah penerimaan negara yang menembus angka 228 triliun rupiah, penghapusan 23 sertifikasi/perizinan/rekomendasi, alokasi gas untuk domestik berhasil mencapai 61%, nilai investasi yang mencapai US$ 12,5 miliar dengan nilai TKDN berkisar 63%, kesepakatan alih kelola WK Mahakam dan WK Rokan untuk Pertamina (BUMN), kebijakan harga untuk Jenis BBM tertentu dan khusus penugasan serta LPG 3 Kg yang tidak naik, serta pembangunan jaringan gas kota yang melingkupi 18 kabupaten/kota, pendistribusian paket LPG 3 Kg di 14 Kabupaten/kota dan pendistribusian konverter kit untuk nelayan yang tersebar di 53 kabupaten/kota. Capaian-capaian yang positif ini diharapkan terus mengalami peningkatan untuk dapat memberikan multiplier efek yang lebih banyak guna mendukung pembangunan nasional yang lebih merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Beberapa upaya terobosan mulai penyederhanaan perijinan, penggunaan dukungan teknologi informasi dengan menghadirkan layanan secara online, pembentukan tim call center, upaya keterbukaan informasi yang lebih baik melalui berbagai media baik

web site Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi maupun melalui media sosial dan koordinasi yang lebih masif dengan para pemangku kepentingan sub sektor minyak dan gas bumi telah dilakukan untuk menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang lebih baik. Beberapa hal masih menjadi harapan untuk dapat terus ditingkatkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi guna memberikan ketersediaan energi, menciptakan nilai tambah dan multiplier efek yang lebih banyak lagi agar ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat semakin teratasi.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan terus melakukan perbaikan dalam perencanaan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan tepat sasaran, sehingga mampu menciptakan dampak yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Diharapkan semua pihak terkait dapat melakukan upaya sinergitas kebijakan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dukungan dan masukan untuk kebijakan yang lebih baik sangat diharapkan guna membangun wilayah-wilayah di Indonesia dan menghadirkan kedaulatan energi di masa depan.

LAPORAN TAHUNAN 2018


BAB 02 - CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 BAB 03 - PENUTUPBAB 01 - PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK ENERGI BERKEADILAN

02


Documents

untuk Energi Berkeadilan - migas.esdm.go.id · Bentuk keseriusan dalam mendukung pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik yang lebih besar diwujudkan dalam pelaksanaan