UNIVERSITAS INDONESIA Analisis Penggunaan …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20368883-MK-Nadia Riyastika.pdf · UNIVERSITAS INDONESIA . Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Sarana

Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Political PR

ARTIKEL JURNAL

Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

NADIA RIYASTIKA

1006711151

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM SARJANA PARALEL ILMU KOMUNIKASI

KEKHUSUSAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DEPOK

JANUARI 2014

Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Artikel jurnal ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nadia Riyastika

NPM : 1006711151

Tanda Tangan :

Tanggal : 09 Januari 2014


HALAMAN PENGESAHAN

Karya ilmiah ini diajukan oleh


NPM : 1006711151

Program Studi : Hubungan Masyarakat

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Makalah Non Seminar

Nama Mata Kuliah : Kapita Selekta Humas

Judul Karya Ilmiah : Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sebagai Sarana Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang

Political PR

Telah disetujui oleh dosen pengajar mata kuliah untuk diunggah di lib.ui.ac.id/unggah dan

dipublikasikan sebagai karya imiah sivitas akademika Universitas Indonesia

Dosen Mata Kuliah : Dr. Effy Zalfiana Rusfian M.Si ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Januari 2014


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


NPM : 1006711151

Program Studi : Hubungan Masyarakat

Departemen : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Makalah Non Seminar

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas

Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas karya

ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Sarana


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini

Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam

bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama

tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Januari 2014

Yang menyatakan

(Nadia Riyastika)


FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI NASKAH RINGKAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Dr. Effy Zalfiana Rusfian, M. Si NIP/NUP : 195904271989032001 adalah pembimbing dari mahasiswa S1 Nama : Nadia Riyastika NPM : 1006711151 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi : Ilmu Komunikasi Judul Naskah Ringkas : Analisis Penggunaan Youtube Gubernur DKI Jakarta Sebagai Sarana

Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Political PR menyatakan bahwa naskah ringkas ini telah diperiksa dan disetujui untuk (pilih salah satu dengan memberi tanda silang):

Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. Tidak dapat diakses di UIANA karena:

Data yang digunakan untuk penulisan berasal dari instansi tertentu yang bersifat konfidensial. Akan ditunda publikasinya mengingat akan atau sedang dalam proses pengajuan Hak Paten/Hak Cipta hingga tahun ............................................................................... Akan dipresentasikan sebagai makalah pada Seminar Nasional yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan sebagai prosiding pada bulan ....................... tahun .................. Akan ditulis dalam bahasa Inggris dan dipresentasikan sebagai makalah pada Seminar Internasional yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan sebagai prosiding pada bulan .......................

tahun .................. Akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan .................... tahun ..................... Akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan .................... tahun ..................... Akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu: ............................................................................................................................... yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan .................... tahun ....................

Depok 9 Januari Tahun 2 0 1 4 ,

( Dr. Effy Zalfiana Rusfian, M. Si)

X


Analisis Penggunaan Youtube Gubernur DKI Jakarta Sebagai Sarana


Nadia Riyastika dan Effy Zalfiana Rusfian

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Hubungan Masyarakan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik

[email protected]

Abstrak

Setahun masa jabatan Jokowi (Joko Widodo) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwarnai inovasi-inovasi program yang menarik

perhatian masyarakat salah satunya adalah penggunaan media baru untuk berkomunikasi

dengan publiknya melalui Youtube sebagai sarana transparansi berkomunikasi. Penggunaan

media Youtube diharapkan dapat menjadi penyambung antara pemprov DKI Jakarta dengan

masyarakat dan dapat mendukung program good governance yang dilakukan oleh Pemprov

DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi usaha pemprov DKI Jakarta

dalam menggunakan media baru Youtube dari sudut pandang Political Public Relations

(PPR). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap posting pada 7 (Tujuh) video

Youtube milik Pemprov DKI Jakarta dengan tema pengunggahan rapat Pemprov DKI Jakarta

milik Ahok yang diambil pada periode waktu 11 Juni 2013-16 Desember 2013. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Youtube oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai

sarana transparansi berkomunikasi didukung oleh publik dan mampu mendukung kegiatan

good governance.

Abstract

Jokowi (Joko Widodo) and Ahok (Tjahaja Basuki Purnama) has served as governor and

deputy governor of Jakarta and made some program innovations that draw people's attention

because of the use of new media Youtube as one of effort to docommunication transparency

to its public. Youtube media usage is expected to be a connector between the government and

society can support good governance programs undertaken by the city government. This

study was conducted to identify the government's efforts to the use new media to support

considered good governance from a Political Public Relations (PPR) standpoint. This study

uses a content analysis of postings on the 7 (Seven) Youtube video belongs to Jakarta

Provincial Government with the theme of the meeting uploading Jakarta government -owned

Ahok taken in the time period June 11th

,2013 – December 16th, 2013. The results of this

study indicate that the use of Youtube by the Jakarta government transparency as a means of

communication supported by the public and able to support good governance program.

Keyword: Ahok, Pemprov, PPR, transparansi, Youtube


mailto:[email protected]

Pendahuluan

Media baru (bahasa Inggris: new media) merupakan sebuah terminologi untuk

menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta

terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru

adalah Internet. Program televisi, film, majalah, buku, surat kabar, dan jenis media cetak lain

tidak termasuk media baru. Media baru dalam hal ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari

bagi sebagian besar warga didunia terutama dinegara berkembang dan negara maju. Sebagai

negara yang sedang berkembang, Indonesia pun telah dimasuki media baru yang bernama

internet. Internet seperti sihir bagi penggunanya sehingga menimbulkan kecanduan bagi yang

pernah mengaksesnya. Di internet dapat ditemukan banyak hal yang berasal dari seluruh

pelosok dunia. Mudah sekali bagi seorang individu untuk berkomunikasi secara virtual

melalui internet hanya dengan waktu yang sangat singkat. Aplikasi-aplikasi yang menjamur

menjadi daya tarik bagi pengguna untuk terus menggunakannya.

Bukan hanya berkomunikasi antar individu saja, tetapi media baru juga bisa

digunakan menjadi alat komunikasi massa. Komunikasi massa itu merupakan proses dimana

organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak (publik).

Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan memengaruhi

dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka hadirkan

serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah

satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi

otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikannya pada

khalayak. Internet mempermudah seseorang atau organisasi untuk melakukan komunikasi

massa seperti penggunaan artikel digital, iklan, maupun media sosial.

Media sosial banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa media sosial

yang paling populer di Indonesia yaitu Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin dan Path1.

Menurut data dari Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa

komunikasi, wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif. Sebanyak 33

juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile

dalam pengaksesannya per bulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat

mobile per harinya2. Dengan menggunakan sosial media tersebut, seseorang atau organisasi

1 http://palingseru.com/29526/5-media-sosial-paling-banyak-digunakan-orang-indonesia

2 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+

Juta+Orang/0/berita_satker#.UssxL_X6eJ8


http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris

http://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi_digital

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi

http://id.wikipedia.org/wiki/Film

http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah

http://id.wikipedia.org/wiki/Buku

http://id.wikipedia.org/wiki/Suratkabar

http://id.wikipedia.org/wiki/Media

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan

mampu mengjangkau ribuan bahkan lebih individu yang akan menjadi publik target dalam

penyampaian pesan. Dalam bahasan ini, penulis akan menggali lebih jauh mengenai salah

satu media baru yaitu Youtube.

Sebagai salah satu media baru yang paling populer di Indonesia maupun banyak

pengunggahan video mereka di Youtube seperti Justin Bieber, Greyson Chance, dan Psy.

Artis Youtube yang terkenal dari indonesia juga ada seperti Raisa, Gamaliel, Audrey dan

Cantika. Bukan hanya artis saja yang menggunakan Youtube sebagai sarana untuk

menunjukkan eksistensinya tetapi juga digunakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah

penggunaan media Youtube sebagai sarana transparansi komunikasi kepada publik yang

dilakukan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi (Joko Widodo)

dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama).

Penggunaan media baru oleh pejabat pemerintah memang tergolong masih baru

digunakan di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga menarik minat masyarakat untuk

terus memantau perkembangan politik Jakarta. Penggunaan media baru yaitu Youtube

pertama kali digunakan oleh kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Jokowi-Ahok dan hingga sekarang pada saat Jokowi-Ahok sudah menduduki jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih digunakan untuk media transparansi dalam

berkomunikasi kepada masyarakat khususnya DKI Jakarta dengan mengunggah video-video

kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. Video-video yang diunggah

adalah video kunjungan, rapat, menerima kunjungan dan kegiatan lain yang melibatkan

Gubernur dan atau Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pada awalnya, pengunggahan video yang berjudul “Wagub bpk. Basuki T Purnama

Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum” yang diunggah pada tanggal 8 November 2012

di situs Youtube menuai kontroversi3. Dari video ini terlihat sekali watak tegas Wakil

Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang dengan lugas menyatakan akan memotong anggaran yang

terlalu besar dan pemecatan staff PU. Hingga tanggal 6 Januari 2014, video tersebut telah

diputar ulang oleh 1.523.577 viewers dengan 16.621 likes dan 518 dislike. Dibandingkan

dengan posting yang melibatkan Jokowi, posting video Ahok lebih banyak menimbulkan

kontroversi yang disebabkan oleh ketegasan Ahok dalam memimpin dan berargumen dalam

rapat sehingga menarik perhatian peneliti untuk menelaah lebih lanjut.

3 http://www.Youtube.com/watch?v=ipsJ4nEbXbU


Penggunaan media baru ini membuat Ahok semakin mendapat sorotan publik. Untuk

itu peran Political Public Relations atau yang selanjutkan akan disebut sebagai PPR tidak

bisa diremehkan. Menjadi seorang pejabat publik membuat Ahok tidak lepas dari perhatian

masyarakat. bukan hanya dalam menciptakan citra yang bisa diterima oleh masyarakat, tetapi

juga dalam membantu politisi mengambil keputusan efektif, yang dalam pandangan Wenas

(dalam Suwardi, Djuarsa, dan Budi, 2002:152) juga krusial untuk dapat “mengantisipasi,

menganalisis, dan menafsirkan perilaku maupun opini publik serta isu-isu yang bisa

berpengaruh terhadap reputasi pelaksanan serta rencana organisasi partai.“ Dengan

keberadaan PPR, politisi dimungkinkan untuk membuat perencanaan strategis yang

menyangkut eksistensi dan keberlanjutan karir mereka dalam jangka panjang.

Media baru mulai banyak dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik untuk tetap keep in

touch dengan para publiknya. Pelaksanaan PPR oleh para tokoh politik juga ikut merambah

menggunakan media baru sehingga kita dengar lagi sebutan Digital Political Public Relations

atau DPPR. DPPR mulai ditekuni dan dijalankan pertama kali di Amerika Serikat saat

kampanye politik presidensial 1992. Saat itu, Bill Clinton bersama timnya menerapkan

kehumasan politik berbasis digital lewat kampanye di website dan surat elektronik. Dengan

berkampanye di internet, DPPR dapat lebih banyak menyampaikan konten kampanye politik,

meningkatkan interaktivitas dengan khalayak, menghimpun donasi dan menggerakkannya

untuk menjadi sukarelawan hingga pemilih.

Pemprov DKI Jakarta mengunggah video rapat Ahok dengan harapan dapat

melakukan transparansi kegiatan sebagai salah satu bentuk komunikasi kepada publik

sehingga pemberitaan tentang Pemprov DKI Jakarta tidak mudah oleh media lain yang

meliput4

Rumusan Masalah

Dari paparan yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan pokok yang ingin

dikaji oleh peneliti adalah identifikasi lebih lanjut mengenai penggunaan media Youtube oleh

Pemprov DKI Jakarta yang bertema pengunggahan rapat yang dipimpin oleh Wagub Basuki

T. Purnama (Ahok) sebagai penunjang kegiatan good governance yang ditinjau dari sudut

pandang PPR

4 http://www.investor.co.id/cosmopolitan/takut-diplintir-Ahok-upload-rapat-di-Youtube/73706


Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian content analysis Menurut Neuman analisis isi

merupakan teknik untuk mengumpulkan dan menganalis konten dari suatu teks. Bambang

dan Lina mengatakan teks bukan hanya tulisan atau gambar saja melainkan juga ide, tema,

pesan, arti, maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks, baik dalam bentuk tulisan

(seperti buku, majalah, surat kabar, iklan, surat resmi, lirik lagu, puisi, dan sebagainya),

gambar misalnya film, foto, lukisan) atau pidato (Prasetyo & Jannah, Metode Penelitian

Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, 2008).

Objek penelitian yang diteliti menggunakan metode content analysis terhadap 7

(Tujuh) video di Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta bertemakan rapat yang

dipimpin oleh Ahok dimulai sejak tanggal 11 Juni 2013-16 Desember 2013:

1. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Pembahasan Rencana Penataan Waduk

Melati, unggah 11 Juni 2013 -3851 viewers

2. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Penanggulangan Kemacetan, unggah 24 Juli

2013-5200 viewers

3. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Terkait Penataan PKL Kota Tua, unggah 19

Agustus 2013-6069 viewers

4. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Penanggulangan Kemacetan, unggah 25

September 2013-2470 viewers

5. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Percepatan Pembangunan SPBG, unggah 10

Oktober 2013-4943 viewers

6. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Kesiapan Banjir (BPBD), unggah 20

November 2013-5312 viewers

7. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional 2014,

unggah 16 Desember 2013-4010 viewers

Analisis terhadap komentar-komentar pada video dengan tema rapat yang dipimpin

oleh Wakil Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) menggunakan teori semiotik yaitu teori

yang menganalisa menggunakan sistem tanda seperti: bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya.

Dalam hal ini komentar-komentar pada video Youtube tersebut sebelumnya dianalisa

menggunakan teori semiotik teks. Pengertian teks secara sederhana adalah “kombinasi tanda-

tanda” (Piliang, 2003). Dalam pemahaman yang sama, semua produk desain (termasuk

arsitektur dan interior) dapat dianggap sebagai sebuah teks, karena produk desain tersebut

merupakan kombinasi elemen tanda-tanda dengan kode dan aturan tertentu, sehingga

menghasilkan sebuah ekspresi bermakna dan berfungsi (Yusita Kusumarini,2006). Dalam

menganalisis dengan metode semiotika, pada prinsipnya dilakukan dalam dua tingkatan


analisis, yaitu: Analisis tanda secara individual (jenis tanda, mekanisme atau struktur tanda),

dan makna tanda secara individual. Analisis tanda sebagai sebuah kelompok atau kombinasi

(kumpulan tanda yang membentuk teks), biasa disebut analisis teks.

Konsep

Kembali pada konsep awal Public Relations atau PR itu sendiri yaitu fungsi

manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan

antara organisasi dan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi

(Cutlip Center and Broom, p.6).

PR adalah fungsi manajemen yang khas yang membantu membangun dan memelihara

jalur komunikasi timbal balik, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi

dengan publiknya, menyangkut pengelolaan masalah atau isu, membantu manajemen untuk

mendapatkan informasi dan tanggap terhadap opini publik; mendefinisikan dan menekankan

ukuran tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum; membantu

manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem

peringatan dini untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan suara

dan komunikasi etis sebagai alat utamanya.

Pada umumnya, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang

dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah

kehidupan yang bernama harmonis (Budiardjo, 2008). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan

oleh Peter Merkl “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu

tatanan sosial yang baik dan berkeadilan”. Untuk mencapai kondisi harmonis atau sejahtera

tersebut, perlu ada pihak yang mengatur atau berkuasa dan berwewenang agar semuanya

lebih terorganisir dan proses politik menjadi lebih adil. Akan tetapi dalam menentukan

kewenangan dan mendapatkan kekuasaan itu sendiri sulit untuk mencapai keadilan dan sering

sekali terjadi konflik. Hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Peter Merkl: 1967; (dikutip dari

Miriam Budiarjo, 2008) “Politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan

kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk diri sendiri” atau singkatnya politik merupakan

praktik perebutan kekuasaan, takhta dan harta. Perebutan kekuasaan ini juga seperti yang

dijelaskan oleh (Laswell, 1972) yang mengatakan politik adalah who gets what when and how

(siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana?). Ia menggambarkan politik merupakan suatu

proses untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai kepentingan bagi pihak-pihak

tertentu dengan cara-cara tertentu.Pada dasarnya elemen PR yang utama ada 3 yaitu: sebagai


memberi informasi, meyakinkan dan berintegrasi dengan publiknya. Tiga elemen ini dipakai

dalam dunia politik.

Politik itu sendiri merupakan konsep yang terpisah dengan PR yang dapat

digabungkan untuk mencapai suatu tujuan politik. Dalam politik terdapat “siapa mendapatkan

apa, kapan dan bagaimana”. Hal ini dilakukan dengan proses komunikasi yang lebih halus

yaitu dengan menggunakan elemen PR yang disebutkan sebelumnya. PPR juga merupakan

bentuk sah dari kegiatan komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan dan

menginformasikan pemilih, warga negara, dan kelompok pemangku kepentingan lainnya dan

untuk membuat sebuah partai politik dan kandidat-kandidatnya mengerti akan posisi dan isu-

isu yang beredar. Menurut Stromback dan Kiousis (2011) walaupun pembahasan mengenai

PPR dalam bentuk konsep maupun penelitian masih terhitung baru, namun praktik dari PPR

sebenarnya sudah dilakukan selama politik itu sendiri muncul. Hal ini karena dalam dunia

politik pun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka melakukan komunikasi

seperti persuasi atau propaganda.

Bernays mengatakan dalam kutipannya di buku PPR “secara praktik, tiga elemen

utama dari Public Relations sudah setua kehidupan sosial berada, menginformasikan orang,

mempengaruhi orang dan menghubungkan orang dari satu dengan yang lainnya.” Akan tetapi

pengertian mengenai Public Relations lebih dari itu, newsletter PR News mendefinisikan

Public Relations sebagai fungsi manajemen dalam mengevaluasi perilaku publik,

mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah organisasi terhadap

publiknya, dan merencanakan serta mengeksekusi program dari tindakan untuk mendapatkan

pemahaman serta kesabaran publiknya. Masih dalam konteks fungsi manajemen; (Cutlip,

Center, & Broom, 2009) mengatakan PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang

memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.

Dalam hal ini PPR berfungsi sebagai pembangun reputasi dengan publik utama untuk

tujuan politik dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan stakeholder

yang bersangkutan dengan kata lain publik partai dan masyarakat luas. Melvin Sharpe (dalam

Nugroho Dwidjowijoto, 2004) mendefinisikan humas sebagai komunikasi yang harmonis

dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dan publiknya. Publik yang dimaksud di

sini, meliputi pemilik, pengelola, pengguna, dan lingkungan. Ivy Lee merupakan pelopor

dalam kegiatan humas, ia merupakan orang pertama yang menjadi konsultan dalam profesi

ini pada tahun 1904. Sedangkan, Clem Whittaker dan Leane Baxter merupakan konsultan

pertama dalam humas politik, pada tahun 1933, bironya bernama Champaigns Inc.


McNair (2003) meyakini bahwa humas politik berkenaan dengan 4 kegiatan, yaitu :

managemen media, managemen image, komunikasi internal, dan managemen informasi.

DPPR telah mengubah hidup kebanyakan orang dan cara orang dalam melakukan bisnis.

Contohnya yaitu penggunaan email, telepon selular, tablet, berita global 24 jam, koneksi

internet wireless, dan PDA. bahkan beberapa elevator dan garis checkout supermarket

memiliki streaming video dari berita, cuaca dan promosi. Semakin banyak media yang dapat

digunakan oleh PR profesional dalam mengembangkan kemampuan komunikasinya.

Seorang PR profesional harus mampu menciptakan, mengembangkan dan

menyebarkan informasi. Hal ini terus menuntuk PR untuk terus berinovasi dalam halnya terus

up to date dengan perkembangan media salah satunya media digital. Pada dasarnya media

digital diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang sebelumnya harus digunakan

secara manual dan memakan waktu. Contohnya, PR membuat sebuah rilis berita untuk diliput

dan dimasukkan dalam media cetak seperti koran dengan mengirimkannya melalui pos,

follow up secara langsung, janji temu dan lain sebagainya. Sekarang ini, PR tetap melakukan

pekerjaan tersebut hanya dengan cara yang lebih mudah yaitu berkirim email, telepon seluler,

penggunaan video call, dsb. sebuah perbedaan awal dapat ditarik antara media komunikasi

digital dan teknologi analog yang lebih tua. Perbedaan ini, bagaimanapun, telah menjadi

subyek perdebatan sengit dalam disiplin studi media, paling tidak karena jelas "kebaruan"

teknologi berbasis komputer telah diperdebatkan dengan alasan bahwa ada poin penting

kontinuitas antara analog dan digital media (Bolten dan Grusin 1999).

Heryanto & Zarkasy, 2012 menggambarkan media baru adalah yang sifatnya

konvergen, memiliki jaringan digital, jangkauan global, interaktif dan komunikatif yang

berlangsung dari banyak pihak ke banyak pihak lainnya. Oleh karena itu Terry Flew (2005)

mengatakan bahwa media baru sering diidentikkan dengan internet (Heryanto & Zarkasy,

2012). Pemanfaatan internet atau media baru yang dilakukan oleh PR ini kemudian

memunculkan istilah baru bagi praktisi PR, yaitu PR digital atau PR 2.0 karena media

tersebut berbasis digital.

Penggunaan media tidak pernah luput dari segala jenis kegiatan PR. Membina suatu

hubungan merupakan suatu hal yang mutlak dalam komunikasi politik. Tujuan ini pula yang

mendasari komunikasi politik dan kegiatan kehumasan melalui teknologi digital. Bahkan

teknologi digital dianggap mampu menciptakan hubungan yang lebih personal dengan publik.

Komunikasi yang dua arah mampu menciptakan hubungan yang lebih intens jika dilakukan

dengan cara interaktif. Interaktifitas dalam media digital dapat diartikan sebagai kemampuan

untuk menjadi kreator atau kontributor suatu konten informasi melalui jalur nonlinear


(McMillian,2002). Dalam public relation, interaktifitas dilihat sebagai suatu bentuk

komunikasi dua arah antara organisasi dan publik (Kent & Taylor, 1998).

Dari sudut pandang PR, penting untuk memahami bagaimana publik aktif

menggunakan alat digital agar lebih mudah melakukan strategi. Dalam teknologi digital,

orang yang berpikiran sama dapat terhubung dan bersatu karena alasan yang sama

(McCaughley & Ayers, 2003). Kaye dan Johnson (2002) menemukan motivasi utama untuk

menggunakan informasi politik digital adalah untuk menjadi panduan, mencari dan

mengontrol informasi, hiburan dan keperluan sosial. Motivasi tersebut dapat dijadikan acuan

untuk pendekatan program PR politik apakah untuk kampanye, pencitraan pejabat terpilih

ataupun untuk pemerintahan.

Transparansi menurut Vera Jassini Puteri (2005 : 216)5, pertama transparan informasi

yang relevan yang tersedia untuk manfaat public secara umum dalam hal ini peraturan dan

keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarkan. Transparansi merupakan prasyarat

tercapainya akuntibilitas yang menjamin kapasitanya. Kedua, tersedianya kesediaan yang

cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya.

Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan

dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara

tidak profesional. Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini

menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan

semakin baik.

Menurut S.H Sarundajang (2005 : 276)6, transparansi akan menciptakan kepercayaan

timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan

dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu

kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan

dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan

layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi

seperti brosur dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan

kebijakan, kebijakan itu memperjelas informasi yang bersifat rahasia.

Terminologi “good governance” oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara

Indonesia telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro

Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik

dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai

5 Putri Jasini Vera, 2005. Kamus Hukum dan Glosari- um Otonomi Daerah. Edisi Ketiga Semeru, Jakarta.

6 Sarundajang, S.H 2005., Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Kata Hasta Pustaka


pemerintahan yang bersih. Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan

“governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan

administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi

peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi.

Sedangkan governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan

kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Sejatinya, konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau

institusi. Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau government dilihat sebagai

“mereka” maka governance adalah “kita”.

Kesimpulannya bahwa governance merupakah seluruh rangkaian proses pembuatan

keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan

atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai governance kemudian berfokus

pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam

proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah

satu aktor tersebut, sementara aktor-aktor lain diluar pemerintah dan militer biasa

dikelompokkan sebagai bagian dari civil society. Demikian juga, struktur formal pengambilan

keputusan yang dimiliki pemerintah (rapat kabinet, sidang paripurna, dialog dengan warga,

dsb.) hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan

pengimplementasian keputusan, sementara diluarnya mungkin banyak terdapat struktur-

struktur informal (adat istiadat, mafia, KKN, dsb.) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

maupun individu-individu dalam struktur formal tersebut. Good governance mensyaratkan 8

karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas,

transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan

penegakan/supremasi hukum.

Analisis

Pamor Jokowi-Ahok mulai melejit sejak masa kampanye pilgub DKI Jakarta tahun

2012 lalu. Kesuksesan yang pernah diraih Jokowi sebagai kepala daerah Solo sebelumnya

membangkitkan harapan masyarakat untuk Jakarta yang lebih baik. Jokowi juga didukung

oleh pasangannya, Ahok, yang merupakan seorang pengusaha yang walaupun diterpa isu sara

karena keturunan Tionghoa, ia mampu menempatkan diri sejajar dengan Jokowi walaupun

dengan karakter yang berbeda. Bukan hanya karakter individu Jokowi-Ahok saja yang sering

dijadikan perbincangan tetapi juga inovasi program yang dilakukan Gubernur dan Wakil

Gubernurnya tersebut dalam membuat perubahan pada DKI Jakarta. Salah satu inovasi yang


dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah penggunaan

Youtube sebagai ‘arsip’ dari berbagai jenis kegiatan yang mereka lakukan.

Munculnya video Ahok tanggal 8 November 2012 yang diunggah oleh akun resmi

Pemprov DKI Jakarta di Youtube menjadi suatu gebrakan besar dalam program Jokowi-Ahok

sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi DKI Jakarta. Video tersebut

booming di khalayak dan menjadi buah bibir masyarakat. Fenomena ini dinilai mampu

menarik perhatian masyarakat dalam waktu belum 100 hari Jokowi-Ahok menjabat. Uniknya,

banyak video rapat Ahok diunggah Humas Pemerintah Provinsi DKI ke Youtube. Salah satu

video yang dinilai menarik hingga mendapatkan penonton sebanyak 1,5 juta viewers. Salah

satu video terpopuler diantara semua Video yang diunggah oleh akun resmi Pemprov DKI

Jakarta adalah saat Ahok menerima paparan Dinas PU di ruang rapat Bappeda. Dalam video

berdurasi 46 menit itu Ahok minta agar anggaran Dinas PU (untuk belanja 2013) yang terlalu

tinggi dipotong 25%.

Maka ia pun menawarkan dua cara seperti yang ditandaskannya kepada Dinas

Perhubungan DKI. “Anda potong anggarannya. Atau cara kedua, saya hapus proyek itu.

Tidak ada jembatan itu, (dan kemudian) saya bangun pakai uang operasional saya untuk

membangun jembatan itu,” kata Ahok.

Di bagian lain, ia bahkan menyebut-nyebut ‘kalau tidak suka dengan cara yang

ditawarkannya, maka ia akan mengganti pejabat Dinas PU sampai eselon tiga’. Performa

Ahok di video tersebut berhasil membuat viewers jadi terhibur. Tapi itu belum seberapa.

Rupanya, segera setelah diunggah, orang makin ramai memperbincangkan video itu di

Facebook dan Twitter. Berkat riuhnya pembicaraan di kedua media sosial itu, makin hari

makin banyak yang melihatnya, sehingga pada Senin tanggal 6 Januari 2014, jumlah viewers-

nya melejit hingga 1.523.582 juta viewers.

Pengunggahan video-video rapat yang dilakukan oleh Ahok mendapat tanggapan

yang positif dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pengunggahan video-video

tersebut merupakan salah satu usaha Ahok untuk menunjukkan transparansi dalam kegiatan-

kegiatannya. Secara tidak disadari, ia telah melakukan kegiatan PR seperti definisi yang

dikemukakan oleh Grunig dan Hunt (1984) public relations is about the “management of

communication between an organization and its public.

Dari ratusan video yang telah diunggah di akun resmi Pemprov DKI Jakarta, peneliti

memfokuskan objek penelitian terhadap 7 video rapat yang dipimpin oleh Ahok. Sebagai


http://facebook.com/

http://twitter.com/

salah satu contoh hasil penelitian, peneliti akan memasukkan analisis dari sebuah video Ahok

pada tanggal 11 Juni 2013 dengan judul “Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Pembahasan

Rencana Penataan Waduk Melati yang telah diputar sebanyak 3851 kali sejak diunggah

hingga hari Selasa, 6 Januari 2014. Video ini memiliki 95 likes. Pada video ini Wakil

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bpk. Basuki T. Purnama mengadakan rapat pembahasan

rencana Penataan Waduk Melati oleh PT.Intiland Development,Tbk yang diselenggarakan di

ruang rapat Wagub. Terdapat 63 komentar terlampir dibawah video tersebut. 63 komentar

yang ada pada video tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tersebut menyaksikan

tayangan rapat yang diunggah dengan lebih seksama. Komentar-komentar tersebut tidak

semua berisi kritik atau pun saran. Beberapa hanya memuat komentar tentang Ahok atau

lawan bicaranya atau apa yang sedang mereka lakukan.

Sebuah komentar dari viewer bernama Honda Sukiman: “ Beginilah rapat yg penuh

semangat mewujudkan impian dan idealisme. Penguasaha walau ditodong kewajibannya

merasa puas hati. Ada keyakinan positif dlm diri pengusaha thdp pejabat. Dgn adanya saling

percaya dan percaya semua pihak yg terlibat,maka semua program pasti sukses! Salam

perubahan!!!!!” Komentar diatas berisi dukungan yang ditujukan kepada pejabat yaitu Ahok

sebagai wakil kepala daerah yang berwenang dalam rapat tersebut dan pengusaha yaitu pihak

PT. Intiland Development, Tbk sebagai pihak kedua dalam rapat tersebut.

Dari komentar-komentar yang tertulis pada 7 buah video yang diteliti menunjukkan

bahwa viewer yang menyumbangkan komentarnya menonton dengan seksama tayangan

video yang diunggah tersebut. Beberapa komentar membahas tentang hal-hal mendetail

seperti ucapan-ucapan sekilas dari Ahok yang tersebut dalam video atau komentar yang

membalas komentar yang telah muncul sebelumnya sehingga terjadi percakapan antar viewer

di kolom tersebut.

Dari usahanya dalam menggunakan media baru Youtube ini menunjukkan bahwa

Ahok paham fungsi media baru, yang mau tidak mau, memaksa siapa pun untuk berlaku

transparan. Menurut Louw, resultan PPR telah membawa ‘hasutan’ yang mendasari proses

politik ke dalam keterbukaan (2005) Dalam setiap masyarakat, komunikasi politik terbuka

baik mengekspresikan dan mendukung lembaga-lembaga pemerintahan, pemerintahan itu

sendiri (sistem politik) dan budaya politik yang tercermin dalam karakter lembaga-lembaga

dan pemerintahan (Nimmo dan Swanson, 1990) Dalam PPR, partisipan politik. Pemimpin

memahami kebutuhan mereka untuk komunikasi berkelanjutan bagi khalayak mereka.

Mempertahankan komunikasi sangat penting untuk mempertahankan sistem politik dan

lembaga-lembaga politik. Lewat jejaring sosial, dan demokratisasi content, media sosial tidak


saja memberi peluang bagi ‘brand’ seperti Ahok untuk memanfaatkan saran warga

(audience)-nya, karena siapa pun bisa bersuara secara merdeka tanpa ‘penjaga gawang’ yang

menghalangi.

Lebih dari itu, brand Ahok sebenarnya bisa lebih memanfaatkan media itu untuk

menjadi megafon guna menyebarluaskan pesan-pesannya. Tetapi ia harus terus berdialog

secara dua-arah, sebagaimana pernah disarankan pakar branding dan ethnografi Amalia

Maulana. Dalam blognya, ia mengkritisi pengunggahan video Ahok. Disitu tertulis bahwa ia

terkesan dengan pengunggahan video-video tersebut. Penampilan Ahok dalam video yanh

diunggah terlihat sangat mencengangkan. Amalia menilai audience sosial media sangat

memperhatikan konten. “Jadi yang disebut eksis di media ini tidak sekedar ‘ada’ saja.

“Keberadaan’ sebuah brand erat hubungannnya dengan kontinuitas konten yang kita sajikan.

Tidak bisa kita hanya melemparkan content yang menarik satu kali saja, dan setelah itu tidak

memberikan content berikutnya. Audience akan merasa ditinggalkan. Ahok kurang

memahami karakteristik audience dalam media sosial” paparnya dalam blog tersebut7. Ia

mengatakan bahwa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rhenald Kasali, yang

mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ahok mencerminkan semangat anti korupsi. Tetapi,

yang menjadi masalah adalah kurang tepat cara penyampaiannya saja.

Apabila politisi mengerti pemilih, mereka bisa membuat komunikasi yang lebih

efektif dengan mengetahui siapa pemilihnya, apa yang mereka inginkan dan bagaimana

menyentuh mereka dengan mengembang komunikasi yang lebih tertarget dan diinginkan

pemilih. (Marshment, 2009: 170) Dijelaskan dalam (Lievrouw, 2013:6) new media adalah

sebagai informasi dan teknologi komunikasi serta konteks sosialnya. Sebagai produk dari ide

masyarakat, keputusan dan tindakan dimana mereka menggabungkan teknologi lama dan

baru, kegunaan dan tujuannya. Seperti juga yang dikatakan sebelumnya, dalam era demokrasi

ini, internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, berpeluang merevolusi

sistem, struktur dan proses demokrasi yang selama ini kita kenal. (Firmanzah, 2008, p. 22)

dimana munculnya istilah “digital democracy” atau “virtual democracy” yang

menggambarkan bagaimana kehidupan demokrasi berlangsung di dunia internet. (Winston,

2004 dalam Firmanzah, 2008, p. 23) Atau dengan kata lain, masyarakat tidak harus datang

langsung ke tempat kampanye namun sudah bisa dilakukan interaktivitas melalui new media

termasuk di dalamnya media sosial.

7 Maulana, Amalia E. 2012. “Mana Lanjutan Gebrakanmu, Ahok?”. Sindo. 28 November 2012.


Secara efisien setiap pengguna sosial media termasuk juga politisi berperan sebagai

distributor konten pesan (Weeks & Holbert, 2012, p. 2) E-marketing atau political marketing

melalui new media, memegang potensi untuk memperluas juga pasar terutama anak-anak

muda yang sering kali menolak bentuk komunikasi politik lama tapi menjadi pengguna utama

internet dan elektronik digital. (Marshment, 2009, p. 170).

DPPR menjadi salah satu cara termudah dan tercepat dalam melakukan kegiatan PPR.

Baik branding, publikasi, kampanye, maupun sosialisasi program-program yang dicanangkan

oleh pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta menjadi pihak yang

berwenang dalam berkomunikasi dengan publiknya. Publik di masa ini menuntut transparansi

sebagai salah satu tolok ukur apakah suatu pemerintahan layak dipercaya untuk mengemban

amanah rakyat atau tidak. Transparansi seakan membawa kenyamanan bagi masyarakat.

Penggunaan media digital sebagai upaya transparansi berkomunikasi yang dilakukan

oleh Pemprov DKI Jakarta sangat diapresiasi masyarakat. Mengingat Jokowi-Ahok adalah

pejabat pertama DKI Jakarta yang mengupayakan transparansi dalam mengkomunikasikan

program dan kegiatannya secara meluas sehingga gebrakan tersebut membuat ‘kaget’

masyarakat dan memperoleh dukungan yang sangat tinggi. Hanya saja maintainance dari

penggunaan digital media tersebut memang dinilai belum efektif karena belum mencakup

semua sisi masyarakat.

Direktur Lima Ray Rangkuti memaparkan kepada merdeka.com pada hari Senin, 27

Agustus 2013 bahwa media Youtube tidak efektif untuk dijadikan sarana transparansi kepada

masyarakat karena sebagian masyarakat Jakarta belum tersentuh internet. Menurut Ray,

untuk mengakses Youtube, dibutuhkan sinyal internet yang kuat dan cepat dan tidak semua

orang di Jakarta memiliki fasilitas yang memadai untuk mengaksesnya. Menurutnya, yang

dibutuhkan oleh masyarakat adalah dialog pemimpin dengan masyarakatnya.

Penggunaan media Youtube sebagai sarana transparansi berkomunikasi memang

dapat menunjang kegiatan good governance yang ingin dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Namun kendala yang ditemukan dilapangan belum memungkinkan transparansi tersebut

dapat dilakukan secara merata dikarenakan persebaran penggunaan internet belum merata dan

sumber daya manusia yang belum semua mendapatkan pengetahuan tentang media baru.

Kegiatan good governance dapat dilakukan dicapai dengan penggunaan media digital

yang sekarang ini memang banyak diakses oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta. Jika

penggunaan media baru tersebut sudah merata, maka kegiatan transparansi yang


dimaksudkan oleh Jokowi-Ahok pasti berjalan efektif dan dapat menunjang good governance

yang ingin dicapai oleh Jokowi-Ahok.

Kesimpulan

Media baru dapat menjadi suatu jembatan atau bisa disebut sebagai alat bagi tokoh politik

untuk melakukan PPR. Dilihat dari banyaknya pengakses media sosial di internet, pengguna

smartphone dan pengamat media sosial seperti Twitter, Facebook, Path, Youtube dan media

sosial lainnya, jembatan ini menjadi sangat efektif digunakan untuk menyebarkan pesan

secara cepat. Penggunaan Youtube merupakan salah satu cara bagi Pemprov DKI Jakarta dan

untuk mewujudkan pemerintahan Jakarta yang transparan. Transparansi itu sendiri

merupakan salah satu unsur penting dalam konsep good governance untuk menciptakan

pemerintahan yang kondusif dengan meminta dukungan dari masyarakat berupa kepercayaan.

Hanya saja penggunaan internet di Jakarta belum merata sehingga penyebaran pesan atau

usaha transparansi yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat, hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki fasilitas untuk mengakses

internet secara cepat. Dari inovasi kegiatan yang dilakukan Jokowi-Ahok, menurut sudut

pandang PPR, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut telah melakukan kegiatan

PPR dengan melakukan management media, yaitu dengan penggunaan media baru untuk

publikasi kegiatan selama masa jabatannya setahun ini dan mengatur bagaimana khalayak

media yaitu wartawan mau meliput Jokowi-Ahok berkaitan dengan penggunaan media baru

ini dilihat dari banyaknya pemberitaan tersebut.

Saran

Penelitian ini akan sangat lengkap jika dilakukan dengan waktu yang lebih lama dan

menggunakan metode penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mengambil sampel

dilapangan secara langsung. Penggunaan metode analisis resepsi dapat dilakukan untuk

menjawab pertanyaan penelitian dengan melakukan tiga tahap yaitu melakukan focus group

discussion, menganalisis data dari FGD yang telah dilakukan dan melakukan interpretasi

terhadap pengalaman responden.

Daftar Pustaka


Dalam http://www.immcnews.com/Pilgub-DKI-putaran-2/dukungan-terhadap-kandidat.html

diunduh pada tanggal 1 Desember 2013 pada pukul 23.45 WIB

Ridjanović, Midhat. PhD, July 2013, "Naive Translation Equivalent". Translation

Journal. Volume 17, No. 3, http://translationjournal.net/journal/65naive.htm, 10 July 2013.

BAUM, MATTHEW A. and GROELING TIM. November 2008, “New Media and the

Polarization of American Political Discourse”. Taylor & Francis Group.

DAHLGREN, PETER. 2005, “The Internet, Public Spheres, and Political Communication:

Dispersion and Deliberation”. Routledge: Taylor & Francis Group,

http://www.tandfonline.com/loi/upcp20

Benson, Rodney and Powers, Matthew. February 2011. “PUBLIC MEDIA AND

POLITICAL INDEPENDENCE: Lessons for the Future of Journalism from Around the

World”. Freepress. Freeprees.net

Maulana, Amalia E. 2012. “Mana Lanjutan Gebrakanmu, Ahok?”. Sindo. 28 November

2012.

Lim, Merlyna dalam http://prezi.com/bovm3pavcbmz/social-media-pilkada-dki-jakarta-

2012-preliminary-datadata-awal/#share_embed diunduh pada 9 Desember 2013 pukul 17.00

WIB

Hariadjie, Iswan; JK., Sutopo; Kandyawan. 2010. Komunikasi Politik di Media Massa.

Journal of Universitas Sebelas Maret.

Noviansyah, Aditia. (2012). Dalam

http://www.tempo.co/read/news/2012/07/16/078417190/Dana-Kampanye-Foke-Tujuh-Kali-

Lipat-dari-Jokowi. Diunduh pada 17 Desember 2013 pukul 22.30 WIB.

Nuriyatul Lailiyah. (2011). Komunikasi Strategis Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah,

Studi Kasus: Kampanye Pasangan Widya Kandi – M. Mustamsikin dalam Pemilihan Bupati

Kendal 2010. Tesis. Universitas Diponegoro.

Pikhansa, Sizigia. 2013. Analisis Model Public Relations dan Relationship Akun Twitter

Susilo Bambang Yudhoyono. Skripsi. Universitas Indonesia

Kristina Simatupang, Idayu. 2013. Pemaknaan Masyarakat terhadap Political Public

Relations Pemprov DKI melalui pengunggahan Video ‘Jokowi Blusukkan’ di new media

(studi pada kasus @pemprovDKI di Youtube). Skripsi. Universitas Indonesia


http://www.immcnews.com/Pilgub-DKI-putaran-2/dukungan-terhadap-kandidat.html

http://www.tandfonline.com/loi/upcp20

http://prezi.com/bovm3pavcbmz/social-media-pilkada-dki-jakarta-2012-preliminary-datadata-awal/#share_embed

http://prezi.com/bovm3pavcbmz/social-media-pilkada-dki-jakarta-2012-preliminary-datadata-awal/#share_embed

Documents

UNIVERSITAS INDONESIA Analisis Penggunaan …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20368883-MK-Nadia Riyastika.pdf · UNIVERSITAS INDONESIA . Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi