UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMILIHAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA,

Menimbang : a. bahwa perlu diselenggarakan Pemilihan Raya untuk memilih Anggota DPM,

Ketua Umum DPM, dan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM

Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai sarana perwujudan kehidupan

demokratis di lingkungan KBM Poltekkes Kemenkes Semarang;

b. bahwa diperlukan pengaturan mekanisme Pemilihan Raya sebagai

perwujudan sistem Keluarga Besar Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes

Semarang yang demokratis dan berintegritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Undang-undang Keluarga Besar Mahasiswa

tentang Pemilihan Raya.

Mengingat : BAB V Pasal 22; BAB IV Pasal 10; BAB X Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan

Pasal 51 Pedoman Pelaksanakan Organisasi Mahasiswa (PPOM) Tahun 2020.

Dengan Pembahasan Bersama

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

dan

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA TENTANG

PEMILIHAN RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Raya Keluarga Besar Mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Semarang yang selanjutnya disebut Pemira KBM Poltekkes Kemenkes

Semarang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang

dilaksanakan secara langsung, keterwakilan, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam KBM Poltekkes Kemenkes Semarang berdasarkan Pancasila,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan PPOM

KBM Poltekkes Kemenkes Semarang

2. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disebut DPM adalah

Lembaga Legislatif tertinggi di Keluarga Besar Mahasiswa yang

merupakan perwujudan kedaulatan mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasi

Mahasiswa

3. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah

Lembaga Eksekutif tertinggi di Keluarga Besar Mahasiswa yang

merupakan pelaksana pemerintahan mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasi

Mahasiswa

4. Dewan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Dema adalah Lembaga

Legislatif di tingkat Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam

Pedoman Pelaksanaan Organisasi Mahasiswa

5. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut BPP adalah Badan yang

dibentuk oleh Ketua Umum DPM untuk mengawasi kinerja Komisi

Penyelenggara Pemira (KPP)

6. Komisi Penyelenggara Pemira yang selanjutnya disebut KPP adalah

Penyelenggara Pemira yang bersifat independen

7. Pemilih adalah mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Semarang yang

dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan terdaftar sebagai pemilih

8. Bakal Calon adalah perseorangan yang mengajukan atau diajukan sebagai

Calon

9. Calon adalah perseorangan yang terpilih untuk melanjutkan tahapan Pemira

10. Jurusan adalah semua kampus yang keberadaannya bersama dengan Ketua

Jurusan secara langsung

11. Perwakilan Jurusan adalah semua kampus yang keberadaannya tidak secara

langsung dipimpin oleh Ketua Jurusan namun dipimpin oleh Ketua

Perwakilan Jurusan/Ketua Program Studi

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemira dilaksanakan secara demokratis, efektif, dan efisien berdasarkan asas

langsung, keterwakilan, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Pemira KBM Poltekkes Kemenkes Semarang

bertujuan untuk :

a. Memperkuat sistem pemerintahan mahasiswa yang demokratis;

b. Mewujudkan pemira yang adil dan berintegritas;

c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemira;

d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan

Pemira; dan

e. Mewujudkan Pemira yang efektif dan efisien.

Pasal 4

1. Pemira KBM Poltekkes Kemenkes Semarang dilaksanakan setiap 1 (satu)

tahun sekali

2. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira KBM Poltekkes

Kemenkes Semarang ditetapkan oleh KPP atas persetujuan DPM dan

diketahui Direktorat

3. Tahapan penyelenggaraan Pemira adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih Pemira;

b. Pendaftaran Peserta Pemira;

c. Kongres Tingkat Tinggi (KTT);

d. Masa kampanye;

e. Debat kandidat;

f. Masa tenang;

g. Pemungutan dan penghitungan suara;

h. Penetapan hasil Pemira.

Pasal 5

1. Pemira untuk memilih Ketua Umum DPM, dan Pasangan Presiden dan Wakil

Presiden BEM diselenggarakan oleh KPP

2. Pemira untuk memilih Anggota DPM diselenggarakan oleh Dema dan DPM

3. Pengawasan keseluruhan penyelenggaraan Pemira dilaksanakan oleh BPP

4. Ketua Dema dipilih dalam Musyawarah Anggota Dewan Mahasiswa dihadiri

oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Dema Terpilih dan diatur

lebih lanjut dalam ketentuan maupun peraturan di Jurusan/Prodi

5. Gubernur Hima dipilih secara langsung oleh mahasiswa di wilayah kerja

Hima dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan maupun peraturan mahasiswa

di Jurusan/Prodi

6. Gubernur Hima dan/atau Ketua Dema sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5

merupakan mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Semarang yang duduk

sekurang-kurangnya di tingkat II dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) ≥ 3,00

7. Penyelenggaraan Pemira di tingkat Jurusan/Prodi diatur lebih lanjut dalam

ketentuan maupun peraturan di Jurusan/Prodi.

Pasal 6

1. Pemira untuk memilih Ketua Umum DPM dilaksanakan dalam Musyawarah

Besar

2. Pemira untuk memilih Anggota DPM dilaksanakan dalam Musyawarah

Anggota DPM dengan memperhatikan kuota jumlah kursi Anggota DPM tiap

Jurusan/Perwakilan Jurusan

3. Pemira untuk memilih Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM

dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak.

BAB III

KOMISI PENYELENGGARA PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

1. Wilayah kerja KPP meliputi seluruh kampus Poltekkes Kemenkes Semarang

2. KPP menjalankan tugasnya secara berkesinambungan

3. Dalam menyelenggarakan Pemira, KPP bebas dari pengaruh pihak manapun

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 8

1. KPP berkedudukan sebagai penyelenggara pemira yang ditetapkan oleh

Ketua Umum DPM

2. KPP sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat tetap selama masa

kepengurusannya.

Pasal 9

1. Anggota KPP berasal dari Calon Anggota DPM Poltekkes Kemenkes

Semarang dan delegasi panitia dari Dema Jurusan

2. Keanggotaan KPP terdiri atas seorang Ketua yang merangkap Anggota dan

Anggota

3. Ketua KPP dipilih dari dan oleh Anggota KPP

4. Masa keanggotaan KPP ditetapkan oleh keputusan Ketua Umum DPM.

Pasal 10

1. Ketua KPP bertugas :

a. memimpin rapat dan seluruh kegiatan KPP;

b. bertindak untuk dan atas nama KPP ke luar dan ke dalam;

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPP;

d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPP; dan

e. berkoordinasi dengan BPP dan DPM serta pihak lain terkait

penyelenggaraan Pemira.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPP bertanggungjawab kepada Ketua

Umum DPM.

Bagian Ketiga

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 11

KPP bertugas :

a. Melaksanakan rencana program dan anggaran serta jadwal yang telah

ditetapkan DPM;

b. Mengkoordinasi terkait tahapan serangkaian Pemira yang telah ditetapkan;

c. Menerima daftar pemilih dari Dema;

d. Membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib

menyerahkannya kepada BPP;

e. Mengumumkan Ketua Umum DPM Terpilih dan Pasangan Presiden dan

Wakil Presiden BEM Terpilih serta membuat berita acaranya;

f. Menindaklanjuti dengan segera putusan BPP atas temuan dan laporan adanya

dugaan pelanggaran atau sengketa Pemira;

g. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemira dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang KPP kepada mahasiswa;

h. Melakukan evaluasi setiap tahapan penyelengaran Pemira; dan

i. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaran Pemira sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 12

KPP berwenang :

a. Menetapkan peraturan KPP pada setiap tahapan Pemira;

b. Menetapkan peserta Pemira;

c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tiap

Jurusan/Prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang dengan

membuat berita acara perhitungan suara;

d. Menerbitkan keputusan KPP untuk mengesahkan hasil Pemira dan

mengumumkannya;

e. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan;

f. Melaporkan Anggota KPP yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemira yang sedang

berlangsung kepada BPP;

g. Menjatuhkan sanksi kepada Peserta Pemira yang melanggar ketentuan

Pemira sesuai batasan kewenangan yang telah ditetapkan; dan

h. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemira sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 13

KPP berkewajiban :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemira secara tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta Pemira secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemira kepada

mahasiswa;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Ketua

Umum DPM;

e. Mengelola barang inventaris sesuai dengan peraturan perundangan;

f. Menyampaikan laporan mengenai Penyelenggaraan Pemira kepada DPM

dengan tembusan kepada BPP;

g. Membuat notulen pada setiap rapat KPP yang ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris KPP;

h. Menyediakan hasil Pemira secara menyeluruh di tiap Jurusan/Prodi

Poltekkes Kemenkes Semarang;

i. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan

dengan memperhatikan data mahasiswa sesuai ketentuan perundangan; dan

j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

1. Pemilihan Anggota KPP dilakukan oleh DPM dengan proses pemilihan

yang telah ditetapkan melalui Peraturan Ketua Umum DPM

2. Pengangkatan Anggota KPP terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan

Ketua Umum DPM.

Pasal 15

1. Anggota KPP berhenti apabila :

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan

kewajiban; atau

c. diberhentikan.

2. Anggota KPP diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c apabila

yang bersangkutan telah dinyatakan melanggar peraturan perundangan

dan/atau etika penyelenggara Pemira menurut usulan BPP

3. Pemberhentian Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diputuskan oleh Ketua Umum DPM dengan

menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum DPM.

BAB IV

PENGAWAS PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

1. Pengawasan Penyelenggaran Pemira dilakukan oleh BPP

2. Kepengurusan BPP bersifat tetap selama masa jabatannya sesuai keputusan

Ketua Umum DPM.

Bagian Kedua

Susunan dan Kepengurusan

Pasal 17

1. Kepengurusan BPP terdiri atas Anggota DPM yang ditugaskan oleh Ketua

Umum DPM

2. Ketua BPP dipilih dari dan oleh Pengurus BPP

3. Jabatan Ketua dan pengurus BPP terhitung sejak penerbitan Surat Keputusan

Ketua Umum DPM

4. Masa kepengurusan BPP berakhir sampai dengan penerbitan Surat

Keputusan Ketua Umum DPM tentang pembubaran BPP.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 18

BPP bertugas :

a. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemira, yang terdiri atas :

1) perencanaan pengadaan logistik oleh KPP;

2) sosialisasi penyelenggaraan Pemira; dan

3) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemira sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemira, yang terdiri atas :

1) pemutakhiran daftar pemilih tetap Pemira;

2) pencalonan sampai dengan penetapan Calon Ketua Umum DPM dan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM;

3) pelaksanaan Kampanye;

4) pengadaan logistik Pemira dan pendistribusiannya;

5) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemira di

TPS;

6) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi

hasil Pemira;

7) rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;

8) penetapan hasil Pemira;

c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran KPP pada tiap tahapan

Pemira;

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

e. menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemira dan melaporkanya kepada

Ketua Umum DPM.

Pasal 19

BPP berwenang :

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang

mengatur mengenai Pemira;

b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran yang dilakukan KPP dalam

Pemira;

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan.

Pasal 20

BPP berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Umum DPM secara

periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

c. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan.

BAB V

PEMILIH DAN PESERTA PEMIRA

Bagian Kesatu

Pemilih

Pasal 21

1. Pemilih dalam Pemira KBM Poltekkes Kemenkes Semarang adalah seluruh

Mahasiswa aktif Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Profesi, dan

Pascasarjana Poltekkes Kemenkes Semarang

2. Daftar Pemilih diberikan oleh Dema kepada KPP dengan validasi dari Ketua

Jurusan/Prodi.

Bagian Kedua

Peserta Pemira

Pasal 22

Peserta Pemira KBM Poltekkes Kemenkes Semarang adalah mahasiswa aktif

Poltekkes Kemenkes Semarang dan memenuhi persyaratan sesuai dengan

peraturan perundangan.

Paragraf Pertama

Pencalonan Anggota DPM

Pasal 23

1. Calon Anggota DPM harus memenuhi persyaratan :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memegang teguh ideologi Pancasila dan berpedoman pada UUD 1945;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Semarang;

e. Mendapat surat rekomendasi dari Dema Jurusan/Perwakilan Jurusan

untuk menjadi Calon Anggota DPM;

f. Memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan penunjang;

g. Persyaratan penunjang sebagaimana dimaksud huruf f diatur dalam

Peraturan Ketua Umum DPM; dan

h. Bersedia menjadi Anggota KPP.

2. Persyaratan administratif Calon Anggota DPM sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 huruf f dibuktikan dengan:

a. Kartu Tanda Mahasiswa;

b. Daftar riwayat hidup;

c. Sertifikat PMO atau surat keterangan telah mendapatkan pengenalan

organisasi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang dari Ketua

Dewan Mahasiswa;

d. KHS semester terakhir, jika sudah memiliki; dan

e. Sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik, jika memiliki.

Pasal 24

1. Setiap Jurusan/Perwakilan Jurusan wajib mengajukan Calon Anggota DPM

sebagai wakil mahasiswa dari Jurusan/Perwakilan Jurusan tersebut

2. Pendaftaran Calon Anggota DPM dilakukan oleh Dema dengan

menerbitkan surat rekomendasi dan berita acara persidangan pemilihan

Calon Anggota DPM

3. Pendaftaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh DPM

4. Calon Anggota DPM harus menyerahkan persyaratan administratif dan

persyaratan penujang serta mengikuti tahap pemilihan sesuai dengan

peraturan Ketua Umum DPM.

Paragraf Kedua

Pencalonan Ketua Umum DPM

Pasal 25

1. Bakal Calon Ketua Umum DPM harus memenuhi persyaratan :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memegang teguh ideologi Pancasila dan berpedoman pada UUD 1945;

c. Mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah menempuh

minimal 2 (dua) semester;

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Mendapat surat rekomendasi dari Dema Jurusan/Perwakilan Jurusan

untuk menjadi Bakal Calon Ketua Umum DPM;

f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Bakal Calon Ketua Umum DPM ≥ 3,00;

g. Memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan penunjang;

h. Persyaratan penunjang sebagaimana dimaksud huruf g diatur dalam

Ketentuan Pemira; dan

i. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain dalam Keluarga

Besar Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang.

2. Persyaratan administratif Bakal Calon Ketua Umum DPM sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf g dibuktikan dengan:

a. Kartu Tanda Mahasiswa;

b. Daftar riwayat hidup;

c. KHS semester terakhir;

d. Sertifikat PMO atau surat keterangan telah mendapatkan pengenalan

organisasi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang dari Ketua

Dewan Mahasiswa;

e. Surat kersediaan tidak merangkap jabatan di organisasi lain; dan

f. Sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik, jika memiliki.

Pasal 26

1. Setiap Jurusan wajib mengajukan Bakal Calon Ketua Umum DPM

2. Setiap Perwakilan Jurusan diperbolehkan mengajukan Bakal Calon Ketua

Umum DPM

3. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum DPM dilakukan oleh Dema

Jurusan/Perwakilan Jurusan

4. Pendaftaran dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPP

5. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum DPM sebagaimana dimaksud ayat 3

harus menyerahkan surat rekomendasi, berita acara sidang pemilihan Bakal

Calon Ketua Umum DPM, dan persyaratan administratif serta persyaratan

penunjang sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 27

1. Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum DPM dilakukan oleh KPP dengan

waktu yang telah ditentukan berdasarkan pengawasan BPP

2. KPP berkewajiban mengkoordinasikan hasil verifikasi kepada DPM.

Pasal 28

1. Calon Ketua Umum DPM ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah DPM

dalam Kongres Tingkat Tinggi (KTT) dengan diketahui Direktorat

2. Hak memilih dari Bakal Calon Ketua Umum DPM yang sedang menjabat

sebagai Anggota DPM, ditangguhkan selama proses pemilihan Calon Ketua

Umum DPM sebagaimana dimaksud ayat 1

3. Hasil penetapan Calon Ketua Umum DPM dituangkan dalam Surat

Keputusan Ketua Umum DPM.

Paragraf Ketiga

Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM

Pasal 29

1. Bakal Calon Presiden BEM harus memenuhi persyaratan :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga negara Indonesia;

c. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah menempuh

minimal 2 (dua) semester;

d. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih;

e. Mendapat surat rekomendasi dari Dema Jurusan/Perwakilan Jurusan

untuk menjadi Bakal Calon Presiden BEM;

f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Bakal Calon Presiden BEM ≥ 3,00;

g. Memenuhi persyaratan administrasif dan persyaratan penunjang;

h. Persyaratan penunjang sebagaimana dimaksud huruf g diatur dalam

ketentuan Pemira; dan

i. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain dalam Keluarga

Besar Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang.

2. Persyaratan administratif Bakal Calon Presiden BEM sebagaimana dimaksud

ayat 1 huruf g dibuktikan dengan :

a. Kartu tanda mahasiswa;

b. Daftar riwayat hidup;

c. KHS semester terakhir;

d. Sertifikat PMO atau surat keterangan telah mendapatkan pengenalan

organisasi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang dari Ketua

Dewan Mahasiswa;

e. Surat kesediaan tidak merangkap jabatan di organisasi lain;

f. Sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik, jika memiliki.

Pasal 30

1. Setiap Jurusan wajib mengajukan Bakal Calon Presiden BEM

2. Setiap Perwakilan Jurusan diperbolehkan mengajukan Bakal Calon Presiden

BEM

3. Pendaftaran Bakal Calon Presiden BEM dilakukan oleh Dema

Jurusan/Perwakilan Jurusan

4. Pendaftaran dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPP

5. Pendaftaran Bakal Calon Presiden BEM sebagaimana dimaksud ayat 3 harus

menyerahkan surat rekomendasi, berita acara sidang pemilihan Bakal Calon

Presiden BEM, dan persyaratan administratif serta persyaratan penunjang

sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 31

1. Verifikasi Bakal Calon Presiden BEM dilakukan oleh KPP dengan waktu

yang telah ditentukan berdasarkan pengawasan BPP

2. KPP berkewajiban mengkoordinasikan hasil verifikasi kepada DPM.

Pasal 32

1. Mendapat dukungan sekurang-kurangnya sebesar dua puluh persen (20%)

dari jumlah Seluruh Anggota DPM dalam Kongres Tingkat Tinggi (KTT);

2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM ditetapkan berdasarkan

Kongres Tingkat Tinggi dengan diketahui Direktur Poltekkes Kemenkes

Semarang

3. Hasil penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM

dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum DPM.

BAB VI

KONGRES TINGKAT TINGGI

Pasal 33

1. Kongres Tingkat Tinggi yang selanjutnya disebut KTT dilaksanakan sebagai

bagian dari Penyelenggaraan Pemira KBM Poltekkes Kemenkes Semarang

2. KTT bertujuan untuk menetapkan Calon Ketua Umum DPM dan Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM

3. KTT sebagaimana dimaksud ayat 1 berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan

sebelum dilaksanakannya Masa Kampanye

4. Mekanisme KTT terdiri dari Wawancara, Sidang Pemilihan dan

Pemasangan, Sidang Penetapan Calon Ketua Umum DPM dan Pasangan

Calon Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM

5. Waktu pelaksanaan KTT lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Pemira.

BAB VII

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pasal 34

1. Kampanye Pemira dilaksanakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan

Pemira KBM Poltekkes Kemenkes Semarang

2. Kampanye Pemira merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa

yang dilaksanakan secara bertanggungjawab

3. Pelaksanaan Kampanye Pemira diakomodasi oleh KPP

4. Peserta kampanye Pemira bebas mengkampanyekan diri diluar akomodasi

KPP sebagaimana dimaksud ayat 3 dengan syarat diawasi dan/atau atas izin

KPP

5. Pelaksanaan kampanye Pemira di tingkat Jurusan/Prodi diatur dalam

peraturan Dema.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 35

Materi kampanye Peserta Pemira meliputi:

a. nama pasangan calon;

b. asal Prodi/Jurusan;

c. nomor urut;

d. visi dan misi;

e. program yang akan dijalankan ketika terpilih; dan

f. materi lain yang dianggap perlu ditampilkan selama tidak menyalahi norma

dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Paragraf Pertama

Pasal 36

Kampanye Pemira dapat dilakukan melalui :

a. pertemuan tatap muka;

b. dalam jaringan;

c. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM;

d. media cetak dan media elektronik;

e. penyebaran media Kampanye kepada mahasiswa;

f. pemasangan alat peraga Kampanye di lingkungan kampus; dan

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan

perundangan.

Pasal 37

1. Kampanye Pemira dilaksanakan sejak dimulainya masa Kampanye sampai

dengan berakhirnya Masa Kampanye sebelum masa tenang

2. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlangsung selama 2 (dua)

hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara

3. Ketentuan teknis waktu penyelenggaraan Kampanye diatur dalam ketentuan

Pemira.

Paragraf Kedua

Media Kampanye

Pasal 38

1. Peserta Pemira dapat mencetak dan menyebarkan sendiri media Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dengan sepengetahuan

dan/atau izin KPP

2. Media kampanye Peserta Pemira sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf e

meliputi :

a. selebaran (flyer);

b. brosur (leaflet);

c. poster;

d. pamflet;

e. spanduk;

f. foto dan video yang diunggah di sosial media; dan

g. media lain selama tidak menyalahi norma dan peraturan perundangan

yang berlaku.

3. Desain dan materi pada media Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

ayat 2 paling sedikit memuat nama, visi, misi, dan program peserta Pemira.

4. Media Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarkan

pada Kampanye pertemuan tatap muka maupun dalam jaringan.

5. Peserta Pemira dilarang membuat materi Kampanye pada media Kampanye

sebagaimana dimaksud ayat 1 yang bertentangan dengan tata norma dan

peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga

Pemasangan Alat Peraga di Lingkungan Kampus

Pasal 39

1. Peserta Pemira dapat mencetak dan menyebarkan sendiri alat peraga

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf e dengan

sepengetahuan dan/atau izin KPP

2. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemira dilaksanakan dengan

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan

kampus

3. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :

a. Poster;

b. Spanduk;

4. Segala bentuk alat peraga Kampanye dibersihkan 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara.

Pasal 40

Tempat yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye

sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf f meliputi:

a. Ruang kelas;

b. Masjid;

c. Tiang-tiang penyangga; dan

d. Tempat umum yang tidak disediakannya ruang untuk penempelan

informasi.

Bagian Keempat

Larangan dalam Kampanye

Pasal 41

Peserta dan tim kampanye dilarang :

a. mempersoalkan konstitusi KBM Poltekkes Kemenkes Semarang;

b. mencemarkan nama baik dan/atau menghina seseorang, agama, suku, ras,

golongan Calon dan/atau Peserta Pemira yang lain;

c. menghasut dan mengadu domba mahasiswa;

d. mengganggu ketertiban umum;

e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira;

f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemira;

g. menuduh peserta Pemira lain melakukan pelanggaran tanpa adanya barang

bukti; dan

h. memasang atau menempel alat peraga kampanye pada tempat yang diatur

dalam pasal 40.

Bagian Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 42

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran

larangan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 41 oleh peserta dan tim

Kampanye, maka KPP dapat memberikan sanksi berupa :

a. Penangguhan hak berkampanye selama 3 (tiga) hari;

b. Pencopotan alat peraga Kampanye yang dipasang tidak sesuai pada

tempatnya; dan

c. Mendiskualifikasi peserta Kampanye Pemira jika tidak mengindahkan

teguran dan pemberian sanksi sebagaimana huruf a dan/atau huruf b.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

1. Pemungutan suara dilaksanakan untuk memilih Pasangan Presiden dan

Wakil Presiden BEM

2. Pemungutan suara dapat dilaksanakan secara langsung (offline) dan/atau

dalam jaringan (online).

Pasal 44

KPP bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta

kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 45

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di masing-masing Jurusan

dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh KPP.

Pasal 46

1. Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan,

kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara, maka KPP dapat mengadakan dukungan perlengkapan

lainnya

2. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis keseluruhan perlengkapan

pemungutan suara wajib dilaporkan kepada BPP.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemungutan Suara

Pasal 47

1. KPP bekerja sama dengan Dema Jurusan/Prodi untuk mempersiapkan dan

melaksanakan pemungutan suara

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pemira diatur dalam Ketentuan

Pemira.

Pasal 48

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang

terdaftar pada daftar pemilih tetap.

Pasal 49

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPP mengenai pengadaan

dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh BPP

Bagian Ketiga

Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 50

1. Penghitungan perolehan suara dilakukan oleh KPP, disaksikan oleh

mahasiswa, dan diawasi oleh BPP, serta diketahui oleh DPM

2. Penghitungan perolehan suara dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara

berakhir

3. Penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang jelas dan

terdengar dengan memperlihatkan bentuk suara yang dihitung

4. Hasil perolehan suara dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua KPP,

saksi mahasiswa, BPP, dan Ketua Umum DPM

5. Berita acara dari setiap tempat perhitungan suara diakumulasikan sebagai

hasil perolehan secara keseluruhan.

Pasal 51

1. Penghitungan perolehan suara secara keseluruhan sebagaimana dimaksud

pasal 50 ayat 2 adalah penghitungan perolehan suara Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden BEM

2. Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3

dilakukan oleh KPP, disaksikan oleh mahasiswa sekurang-kurangnya 1

(satu) mahasiswa di setiap Tempat Perhitungan Suara, dan diawasi oleh BPP

3. Hasil akhir penghitungan perolehan suara dibuat berita acara rekapitulasi

Hasil Perolehan Suara.

Pasal 52

1. Penyampaian laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan

dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara dapat diajukan

kepada BPP

2. Dalam pengajuan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dapat

diajukan kepada BPP apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundangan

3. BPP berkewajiban untuk mengkaji terlebih dahulu laporan yang disampaikan

dan menindaklanjuti pelanggaran perhitungan suara

4. KPP wajib melaksanakan tindak lanjut hasil keputusan BPP atas pelanggaran

perhitungan suara.

BAB IX

JUMLAH KURSI ANGGOTA DPM

Pasal 53

Jumlah kursi Anggota DPM ditetapkan dengan ketentuan :

a. Jurusan harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi dan sebanyak-

banyaknya 4 (empat) kursi Anggota DPM

b. Perwakilan Jurusan harus memiliki 1 (satu) kursi Anggota DPM

c. Untuk Jurusan yang telah memiliki Anggota DPM Pertahana dan

melanjutkan pada periode keanggotaan berikutnya sejumlah 4 (empat) orang,

maka diperbolehkan untuk menambah sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang

Anggota DPM sebagai bentuk regenerasi keanggotaan DPM dari Jurusan

tersebut.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMIRA

Bagian Kesatu

Hasil Pemira

Pasal 54

Hasil Pemira KBM Poltekkes Kemenkes Semarang terdiri atas Musyawarah

Anggota DPM, Musyawarah Besar, dan perolehan suara Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden BEM.

Paragraf Pertama

Anggota DPM Terpilih

Pasal 55

1. Penetapan Anggota DPM terpilih ditetapkan oleh Ketua Umum DPM dalam

Musyawarah Anggota DPM yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu)

orang Anggota DPM dari tiap Jurusan

2. Penetapan Anggota DPM terpilih ditetapkan dengan memperhatikan jumlah

kursi Anggota DPM dari tiap Jurusan/Perwakilan Jurusan.

Paragraf Kedua

Ketua Umum DPM Terpilih

Pasal 56

1. Penetapan Ketua Umum DPM Terpilih ditetapkan oleh Ketua Umum DPM

dalam Musyawarah Besar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu)

orang Anggota DPM dari tiap Jurusan

2. Penetapan Ketua Umum DPM Terpilih ditetapkan dengan berdasarkan hasil

dalam Musyawarah Besar.

Paragraf Ketiga

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM Terpilih

Pasal 57

1. Berita acara hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden BEM dari seluruh TPS dilaporkan KPP kepada Ketua Umum

DPM untuk ditetapkan sebagai Keputusan Ketua Umum DPM tentang

hasil perolehan suara

2. Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM Terpilih ditetapkan

dengan berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan

Raya.

Bagian Kedua

Pengumuman Hasil Pemira

Pasal 58

1. Pengumuman Anggota DPM Terpilih dilakukan oleh DPM dan diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Ketua Umum DPM

2. Pengumuman Ketua Umum DPM Terpilih, dan Pasangan Presiden dan

Wakil Presiden BEM Terpilih dilakukan oleh KPP dan diatur lebih lanjut

dalam Ketentuan Pemira.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Ketua Umum DPM dalam kedudukan sebagai pemimpin tertinggi kedaulatan

mahasiswa dalam Keluarga Besar Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang,

dapat mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap perlu demi

kelancaran proses pemilihan raya.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 60

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini. Apabila ada

kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang

berlaku. Sejak ditetapkan peraturan ini, maka peraturan-peraturan sebelumnya

terkait hal yang telah diatur dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.