Upload vuongkhue
View 331
Download 14
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
jdihpemkosiantar.or.idjdihpemkosiantar.or.id/administrator/uploads/rules/...1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat
Perda No.11 Thn 2013 ttg Izin Praktek Dokter , Perawat ... · Bidan dan Praktek Apoteker. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Bil. S 15 (Perintah di bawah bab 83(3)) - agc.gov.bn Images/LAWS/Gazette_PDF/1997/BM/S15_1997_M.pdf · (Perintah di bawah bab 83(3)) PERINTAH DARURAT (HIBURAN AWAM), 1997 Pada menjalankan
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA desakan …
BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR · Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
IMPLIKASI PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...praperadilan terhadap perintah penetapan tersangka berdasarkan ketentuan Undang-Undang
SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA …jdih.sidoarjokab.go.id/.../permendagri/PERMENDAGRI_52_TH_2017.pdf · Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL … · darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 1 . b. Pasal-pasal lainnya yang terkait yaitu Pasal 21, ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 … Wage Guidelines_ 2012... · 6 UNDANG-UNDANG Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732) dikuat kuasakan mulai 15.9.2011 Perintah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN · Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang ... 7. Restoran
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2008 · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
maltengkab.go.id · Mengingat 2. 3 4. 6 8. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1058 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat
SALINAN - ambon.bpk.go.id · 2 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1957, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pemebentukan Daerah Swatantra Tingkat I
PEDOMAN MEDIA CETER TANGGAP DARURAT BENCANA · hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 12. Pos Komando Tanggap Darurat
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN …...Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - agc.gov.my 617... · 10 Undang-Undang Malaysia AKTA 617 atau Pengawal yang ditentukan oleh Menteri dalam perintah itu hendaklah, menurut kuasa Akta ini, berpindah
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG - Audit Board of …...1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG - Audit Board of Indonesia€¦ · 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Scanned by CamScanner€¦ · Utara tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupeten Barito Utara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Siri Undang-Undang Persaingan: Bahagian I Documents Library/KH/competition...Siri Undang-Undang Persaingan: Bahagian I Perintah Persaingan akan mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2020
WART A KERAJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM PERINTAH DARURAT ... Images/LAWS/Gazette_PDF/1998/BM/B037.pdf · PERINTAH DARURAT (MAHKAMAH-MAHKAMAH SYARIAH), 1998 SUSUNAN BAB-BAB BAHAGIAN
Undang-Undang Malaysia - agc.gov.my · keganasan rumah tangga, mengeluarkan perintah perlindungan interim yang menghalang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan
BUPATI MALUKU TENGGARA - Audit Board of Indonesia · Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenPontianak-2010-13.pdf1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang · 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada
05 PENYEDIAAN PERINTAH MAHKAMAH 30.12 - Laman Web … TIDAK... · PENGERTIAN Draf Perintah Mahkamah yang disediakan oleh Mahkamah/Peguam Syarie ... 5.1 MK-MSWP-01 5.2 Akta Undang-Undang
IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN · undang atau pemerintah atau perintah undang-undang, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
vervalsp.data.kemdikbud.go.idvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/75800… · Undang-undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH · Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat