No.1 Negara adalah organisasi yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan universal, pernyataan tersebut merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai . . .A. Organisasi kemasyarakatanB. Organisasi integralistikC. Organisasi kekuasaanD. Organisasi kesusilaanE. Organisasi politikPembahasan Soal Pkn No.1− Pengertian negara dari segi organisasi kekuasaan, menurut George Jellinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. − Pengertian negara dari segi organisasi kemasyarakatan, menurut Logemann, negara adalah organisasi kemasyara-katan yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. − Pengertian negara dari segi kesusilaan, menurut Hegel, negara adalah orga-nisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan universal. Jadi, pernyataan pada soal sesuai dengan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai organisasi kesusilaan. Jawaban: D

No.2 Berikut unsur-unsur yang harus di penuhi dalam pembentukan suatu negara adalah . . . A. Penduduk, wilayah, kesukuanB. Pemerintah, pengakuan, pendudukC. Wilayah, sistem politik, idiologiD. Pengakuan, kekuatan militerE. Budaya, wilayah, agamaPembahasan Soal Pkn No.2 Unsur-unsur negara:− Penduduk adalah orang yang menetap di suatu daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.− Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi di mana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap.− Pemerintah adalah lembaga atau orang yang membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat tertentu.− Pengakuan dari negara lain disebut pengakuan deklaratif. Jawaban: B

No.3 Teori tentang asal mula terjadinya suatu negara dikemukakan oleh J.J Rousseau dalam bukunya “du Contrac Social” adalah negara timbul . . . A. Karena belum ada yang menguasaiB. Atas dasar perjanjian masyarakatC. Karena pecahnya suatu negaraD. Atas dasar kekuasaan belakaE. Atas dasar kehendak Tuhan Pembahasan Soal Pkn No.3 Teori tentang asal mula terjadinya suatu negara dikemukakan oleh J.J Rousseau dalam bukunya “du Contrac Social” adalah negara timbul atas dasar perjanjian masyarakat. Jawaban: B

No.4 Pengertian di bawah ini yang bukan merupakan salah satu pengertian dari negara adalah . . . A. Hubungan antara yang memerintahB. Kumpulan manusia yang terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentuC. Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksaD. Alat atau wewenang yang mengatur/mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakatE. Suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnyaPembahasan Soal Pkn No.4  Pengertian negara menurut beberapa ahli:

− Menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur/mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.− Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu/kelompok bagian dari masyarakat tersebut.− Menurut Austin, negara adalah hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah atau suatu masyarakat yang diorganisasikan untuk bertindak di bawah aturan-aturan hukum.− Menurut Miriam B., negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.− Negara merupakan alat (tool) yang dibuat oleh masyarakat bangsa, diberi kekuasaan untuk mengatur hubungan antarmanusia/kelompok, mengarahkan masyarakat secara bersama-sama ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat keseluruhan.Sedangkan, kumpulan menusia yang biasanya terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (KBBI) merupakan pengertian dari bangsa.  Jawaban: B

No.5 Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air dinamakan . . . A. Pro patrialis dan primus patrialisB. Du Contracts SocialC. Syarat DeklaratifD. Primus Inter ParesE. Wille das statePembahasan Soal Pkn No.5 Pernyataan Pro patrialis dan Primus patrialis berarti mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Sedangkan Du Contracts Social merupakan teori perjanjian dan masyarakat yang dapat berupa organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan dan merupakan pengertian dari negara. Tokoh teori ini adalah Thomas Hobbes, Jhon Locke, J.J Rouseau, dan Montesquieu. Jawaban: A

No.6  Suatu negara di dunia baik besar maupun kecil pasti mempunyai tujuan dan cita-cita. Berikut ini merupakan cita-cita negara Indonesia adalah . . . A. Mencerdaskan kehidupan bangsaB. Memajukan kesejahteraan umumC. Ikut melaksanakan ketertiban duniaD. Melindungi segenap bangsa dan tanah airE. Menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Pembahasan Soal PKN no.6 − Cita-cita negara Indonesia tertuang pada pembukaan UUD 1945 alinea II yaitu ”… dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.− Tujuan negara Indonesia tertuang pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu ”untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Jawaban: E

No.7 Rasa memiliki sehingga timbul tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan bangsa dan negara merupakan maksud dari . . . A. Paham kebangsaanB. Rasa kebangsaanC. Semangat kebangsaanD. Wawasan kebangsaanE. Asas kebangsaan Pembahasan Soal PKN no.7  − Paham kebangsaan ialah mengenal diri, tugas, dan kewajibannya sehingga bertindak secara benar dan terarah (proporsional/tepat) sebagai warga

negara. − Rasa kebangsaan ialah rasa memiliki sehingga timbul tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan bangsa dan negara. − Semangat kebangsaan ialah motivasi pengabdian yang ditujukan kepada bangsa dan negara.

− Wawasan kebangsaan ialah pengetahu-an tentang bangsa yang mencakup rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. − Asas kebangsaan ialah setiap tindakan yang harus didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan di suatu negara/bangsa. Jawaban: B

No.8 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, untuk itu menurut sistem demokrasi di Indonesia pemilu merupakan alat yang sah untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kesempatan yang sama dalam pemerintahan tercantum pada UUD 1945 pasal . . . A. Pasal 28B UUD 1945 ayat 2B. Pasal 28C UUD 1945 ayat 2C. Pasal 28D UUD 1945 ayat 3D. Pasal 28E UUD 1945 ayat 3E. Pasal 28H UUD 1945 ayat 3 Pembahasan Soal PKN no.8 Pasal 28 UUD 1945 secara keseluruhan membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam kesempatan memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan tercantum pada Pasal 28 D ayat 3. Hak yang sama memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yaitu apabila seorang warga negara menginginkan jabatan tertentu dalam pemerintahan misalnya mencalonkan presiden atau gubernur maka setiap warga negara mempunyai kesempatan dan hak yang sama. Kesempatan yang sama ini juga telah diatur dalam undang-undang pemilu. Jawaban: C

No.9 Dalam penyelenggaraan negara, asas demokrasi berkaitan erat dengan . . . A. Bentuk negaraB. Bentuk pemerintahanC. Sistem pemerintahanD. Sistem sosialE. Sistem politik Pembahasan Soal PKN no.9 Ketatanegaraan Indonesia. − Bentuk negara : kesatuan dengan asas desentralisasi − Bentuk pemerintahan : republik − Sistem pemerintahan : presidensiil − Sistem politik : demokrasi Ketentuan-ketentuan di atas terdapat dalam UUD 1945. Konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu sendiri. Jadi, dalam ketatanegaraan Indonesia asas demokrasi termasuk dalam sistem politik Jawaban: E

No.10 Salah satu asas pokok demokrasi adalah. . . A. Pemerintah berasal dari rakyat dan diselenggarakan oleh rakyatB. Adanya pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyatC. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegaraD. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyatE. Partisipasi dan dukunganPembahasan Soal PKN no.10 Hakekat demokrasi adalah kedaulatan politik berada di tangan rakyat. Jadi dalam konteks asas demokrasi di atas yang paling pokok adalah adanya partisipasi dan dukungan rakyat di dalam pemerintahan. Jawaban: B

No.11  Manfaat sistem demokrasi dalam perumusan kebijakan publik bagi perkembangan masyarakat adalah . . .A. Menciptakan kesempatan kerjaB. Membentuk masyarakat madaniC. Membuka peluang berpolitik yang samaD. Memajukan daerah dengan otonomiE. Kesempatan yang sama setiap orang untuk berusahaPembahasan Soal PKN no.11 Manfaat keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik antara lain adalah membentuk budaya demokratis, membentuk masyarakat hukum yaitu masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku, membuat masyarakat terbiasa bersikap baik dan menumbuhkan suasana kekeluargaan, saling menghormati, dan menghargai hak-hak sebagai sesama manusia dan membentuk terciptanya masyarakat madani.Jawaban: B

No.12 Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing dan perkembangan IPTEK adalah . . .A. Sebagai penangkalB. Sebagai pedomanC. Sebagai filter/penyaringD. Sebagai pandangan hidupE. Merupakan landasan berpijakPembahasan Soal PKN no.12 Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing dan IPTEK yang saat ini masuk ke dalam negara kita ini adalah sebagai filter/penyaring. Jawaban: C

No.13 Berikut ini yang merupakan pengertian luas tentang konstitusi adalah . . .A. Membentuk suatu dasar negaraB. Peraturan dasar atau awal tentang negaraC. Hukum dasar atau UUD yang tertulisD. Hukum dasar negara/hukum tertinggi negara yang tertulis dan tidak tertulisE. Konstitusi penyelenggaraan bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusiPembahasan Soal PKN no.13 Pengertian konstitusi secara luas adalah hukum dasarnya negara, hukum tertinggi negara. Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (arti luas). Sebagai UUD-nya negara (konstitusi tertulis/arti sempit) Jawaban: D

No.14 Suatu gagasan bahwa suatu konstitusi/UUD harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara adalah paham . . .A. KonstitusionalismeB. OtoritarianismeC. KapitalismeD. InkonstusionalismeE. LiberalismePembahasan Soal PKN no.14 Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Tanpa aturan, penyelenggaraan bernegara cenderung disalahgunakan. Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/UUD harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi yang berpaham konstitusional-isme bercirikan bahwa konstitusi itu berisi pembatasan kekuasaan dan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Jawaban: A

No.15 Yang bukan merupakan salah satu isi konstitusi adalah . . .A. Berisi hal-hal mendasar serta sangat urgen bagi negara

B. Umumnya bersifat garis-garis besar yang dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan di bawahnyaC. Terdiri atas dua bagian yaitu pembukaan dan pasal-pasal (pasal-pasal aturan tambahan)D. Konstitusi mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafahE. Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara.Pembahasan Soal PKN no.15 Isi dari konstitusi: − Berisi hal-hal mendasar serta sangat urgen bagi negara. − Umumnya bersifat garis-garis besar yang dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan di bawahnya. − Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. − Konstitusi negara pada umumnya berisi tentang identitas/organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, aturan tentang perubahan konstitusi. − Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara. Dari pernyataan di atas yang bukan merupakan isi dari konstitusi, yaitu terdiri atas dua bagian yaitu pembukaan dan pasal-pasal (pasal-pasal aturan tambahan). Jawaban: C

No.16  Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, termasuk aksi demonstrasi atau mengemukakan pendapat di muka umum telah didukung dalam UUD 1945 pada pasal . . .A. Pasal 26 UUD 1945B. Pasal 27 UUD 1945C. Pasal 28 UUD 1945D. Pasal 29 UUD 1945E. Pasal 30 UUD 1945 Pembahasan Soal PKN no.16− Kemerdekaan mengemukaan pendapat di muka umum telah tercantum pada pasal 28 UUD 1945 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluar-kan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.” − Selain itu kemerdekaan berpendapat juga diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 pasal 1 ayat 1, yaitu ”Setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban: C

No.17 Amandemen UUD 1945 adalah perubahan UUD 1945 dengan cara . . . A. Melampirkan naskah perubahan pada naskah asliB. Menyisipkan ke naskah konstitusi asliC. Memperbaharui konstitusiD. Mengubah totalE. Mengubah pembukaan Pembahasan Soal PKN no.17  Amandemen merupakan perubahan UUD 1945 dengan melampirkan naskah perubahan pada naskah asli. Addendum merupakan perubahan UUD 1945 dengan menyisipkan ke naskah konstitusi asli dan bagian amandemen menjadi satu kesatuan dari konstitusi dan isi dari konstitusi asli yang tidak berubah Jadi, dari pernyataan soal di atas amandemen UUD 1945 adalah perubahan UUD 1945 dengan melampirkan naskah perubahan pada naskah asli. Jawaban: A

No.18 Suatu program pemenuhan kewajiban negara RI dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat UUD 1945 adalah . . . A. Sekolah gratisB. Operasi pasarC. Pengobatan gratisD. Bantuan Langsung TunaiE. Kuota bagi siswa dengan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) Pembahasan Soal PKN no.18  Sesuai dengan pasal 31 tentang pendidikan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menye-lenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keiman-an dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran penda-patan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari pernyataan soal di atas mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan maka pemerintah mencipta-kan suatu program sekolah gratis teru-tama ditujukan kepada orang-orang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikannya. Jawaban: A

No.19 Pers di Indonesia berkembang sejalan dengan filosofi politik yang dianutnya serta mempengaruhi lingkungan dalam kurun zamannya. Adapun peranan pers pada awal masa Orde Baru adalah . . . . A. Sebagai pranata sosial masyarakat demokrasi yang bebas sesuai dengan sistem liberal yang diterapkanB. Sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945C. Sebagai alat untuk mempertahankan kemerdekaan dan patriotismeD. Sebagai pranata sosial masyarakat yang individualismeE. Memulihkan berlakunya UUD 1945 kembali Pembahasan Soal PKN no.19  Pada masa Orde Baru kebebasan pers kurang begitu baik, campur tangan pemerintah terhadap pers makin tinggi dalam rangka untuk kepentingan penguasa Majalah Tempo, Detik, dan editor sebagai contoh peran pers pada masa Orde Baru disebut sebagai pers Pancasila yang harus bertanggung jawab dalam kebebasan persnya. Jadi, fungsi pers pada masa orde baru adalah sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi pancasila dan UUD 1945. Jawaban: B

No.20  Pekerjaan utama yang harus dilakukan sebuah pers adalah . . . . a Mengusik emosi masyarakat tentang ketidakadilan yang diterimab Mengangkat kenyataan dalam masyarakat sebagai bahan beritac Mengkomunikasikan keputusan pemerintah kepada masyarakatd Membentuk kehidupan masyarakat dalam kenyataan sebenarnyae Membentuk wawasan kebangsaan setiap warga negaraPembahasan Soal PKN no.20  Pekerjaan pers yang utama adalah mengangkat kenyataan dalam masyarakat sebagai bahan berita. Jawaban: B

No.21 Pers hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi bukan bagian dari masyarakat itu, dan berada dalam satu negara, tetapi bukan bagian dari pemerintahan negaraitu. Itulah merupakan hubungan yang sangat erat seperti di bawah ini, kecuali . . .

A. Pers mempengaruhi persB. Masyarakat mempengaruhi persC. Pers mempengaruhi pemerintahD. Pemerintah mempengaruhi persE. Pemerintah mengendalikan dan mempengaruhi pers Pembahasan Soal PKN no.21 Pers, masyarakat, dan pemerintah memiliki hubungan saling terikat dan saling mempengaruhi, misalnya berita dari pers yang disampaikan kepada masyarakat akan mempengaruhi dan tentu akan mendapat tanggapan dari masyarakat sekaligus pemerintah tergantung isi berita tersebut seperti apa. Begitu juga masyarakat dan pemerintah mempengaruhi pers dalam hal berita yang paling dibutuhkan pada saat itu. Hubungan ini dalam pers dapat dikendalikan dengan aturan pers yang independen. Jawaban: A

No.22 Menegakkan hukum berarti menegakkan kebenaran dan keadilan, apabila dihadapkan dengan suatu peraturan maka Anda akan taat . . . .A. Jika menguntungkanB. Karena tahu ada peraturanC. Sebab orang lain juga taatD. Sesuai dengan situasiE. Bila tidak merugikan Pembahasan Soal PKN no.22 Menurut J.C.T Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibatasi oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang melakukan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukum tertentu. Hukum dapat menciptakan kehidupan yang serasi, tertib, dan aman. Orang yang menegakkan hukum berarti menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila kita telah mengetahui akan adanya peraturan yang bersifat memaksa tersebut, maka sebagai warga negara yang bertanggung jawab seharusnya mematuhinya/menaatinya de-ngan kesadaran terhadap peraturan itu. Jawaban: B

No.23 Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab . . . . A. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibanB. Setiap warga negara mendapat perlindungan hukumC. Setiap warga negara wajib taat dan patuh pada hukumD. Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahanE. Semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Pembahasan Soal PKN no.23 Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Jawaban: E

No.24 Pengaruh konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia adalah . . . . A. Konferensi Asia-Afrika (KAA) menjadi modal dasar perjuangan IndonesiaB. Indonesia menjadi negara yang berperan dalam perdamaian duniaC. Untuk menghadapi persoalan bersama setelah tercapainya kemerdekaanD. Dapat melaksanakan konferensi tingkat tinggi dunia lainnyaE. Banyak negara-negara yang berkun-jung ke Indonesia Pembahasan Soal PKN no.24 Prakasa diselenggarakanya Konferensi Asia-Afrika II di Bandung, timbul dari konferensi kepala-kepala pemerintahan di Kolombo pada bulan Mei 1945 dengan latar belakang dan pertimbangannya antara lain bahwa benua Asia-Afrika letaknya berdekatan secara geografis, memiliki pokok persamaan yang kuat orang timur, memiliki persamaan nasib yaitu menjadi daerah jajahan Eropa dan menghadapi persoalan

bersama setelah tercapainya kemerdekaan. Penyelenggaraan KAA berlangsung di Bandung pada 18-24 April 1955 dan menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Jawaban: C

No.25 Globalisasi dapat memicu terjadinya mobilitas sosial karena pengaruh budaya asing yang menjadikan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam usaha kehidupan. Salah satu dampak positif mobilitas sosial adalah . . . .A. Mempercepat perubahan ke arah yang lebih baikB. Mencegah orang-orang untuk bersaingC. Meningkatkan kerja samaD. Menimbulkan konflikE. Terjadi disitegrasi sosialPembahasan Soal PKN no.25 Dampak positif mobilitas sosial sebagai berikut: − Memberikan dorongan atau rangsang-an kepada individu, kelompok, warga masyarakat untuk bekerja lebih baik. Selain itu, individu juga terdorong untuk berusaha lebih maju dan berprestasi karena adanya kesempatan atau keterbukaan baginya untuk pindah dari lapisan bawah ke lapisan atas. − Mendorong masyarakat untuk menga-lami perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang lebih cepat jika di dukung oleh mobilitas sosial vertikal dalam pendidikan masyarakat. − Individu atau kelompok yang mempu-nyai kecakapan atau kemampuan tertentu dapat mewujudkan harapan-nya. − Individu atau kelompok dapat merasa-kan kepuasan apabila dapat mencapai kedudukan yang diinginkannya atau dapat meningkatkan kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi warga kelas sosial tertentu menjadi lebih maju daripada kelas sosial di atasnya. Jawaban: A

No.26  Budaya politik yang ditandai oleh di mana perempuan lebih memiliki kewibawaan daripada laki-laki merupakan tipe budaya . . . . A. Budaya politik partisipan (participan political culture)B. Budaya politik matriakat (matriakat political culture)C. Budaya politik parokial (parochial political culture)D. Budaya politik campuran (mixed political culture)E. Budaya politik kaula (subject political culture) Pembahasan Soal PKN no.26 Tipe-tipe budaya politik di Indonesia: − Budaya politik partisipan (parti-cipan political culture): keadaan masyarakatnya sudah sadar dan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politiknya. − Budaya politik matriakat (matriakat political culture): Budaya politik yang ditandai oleh di mana perempuan lebih memiliki kewibawaan daripada laki-laki. Matriakat hampir seperti matrilineal. − Budaya politik parokial (parochial political culture): sebagian masyarakat masih menolak terhadap sistem politik. − Budaya politik campuran (mixed political culture) : gabungan dari dua atau beberapa budaya politik yang ada pada satu masyarakat di satu wilayah. − Budaya politik kaula (subject political culture): masyarakat sudah sadar dan tahu sistem politik yang berlaku tapi masih pasif terhadap keputusan politiknya. Jadi, jika di mana perempuan lebih memiliki kewibawaan daripada laki-laki termasuk budaya politik matriakat. Jawaban: B

No.27 Manusia adalah makhluk yang harus siap dengan segala perubahan baik positif maupun negatif, seperti di bawah ini yang bukan merupakan aspek negatif bagi kebudayaan masyarakat akibat kemajuan teknologi adalah ….

A. Beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri modernB. Perubahan kehidupan yang berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualismeC. Masuknya pola hidup budaya baratD. Pola hidup yang lamban menjadi pola hidup yang serba cepatE. Kehidupan yang berasaskan nilai sosial menjadi konsumeris materialis Pembahasan Soal PKN no.27 Kemajuan teknologi membawa dampak negatif diantaranya: − Masuknya budaya-budaya negatif dari luar (barat) − Mendukung kejahatan teknologi (misalnya cyber crime) − Mendukung sikap komsumtif sebagai akibat banyaknya iklan di media masa dan materialistis serta sikap individualis. Jadi, perubahan dari kerja lambat ke cepat bukan merupakan dampak negatif. Jawaban: D

No.28 Globalisasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memicu kerugian dan memasuki ruang-ruang individu diantaranya adalah, kecuali . . . . A. Gaya hidup seseorang yang lebih suka menonjolkan kemewahanB. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang memudahkanC. Menciptakan lapisan kelas-kelas dalam masyarakat berdasarkan materialismeD. Adanya pandangan yang melampui batas kebiasaan atau norma-norma yang adaE. Nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia mempengaruhi individuPembahasan Soal PKN no.28 Globalisasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memicu keuntungan dan kerugian. − Keuntungan: Penggunaan teknologi dalam kemajuan IPTEK memudahkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, misalnya komunikasi, transportasi ,dan lain sebagainya. − Kerugian: Memunculkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai dan norma budaya bangsa Indonesia, misalnya nilai-nilai dapat berupa sifat, paham, dan juga gaya hidup yaitu egois, materialisme, sekulerisme, ekstrimisme, chauvinisme, elitisme dan eksklusifisme, diskriminatif, konsumtif, dan glamoristik. Jawaban: B

No.29 Sikap kita dalam menyikapi globalisasi adalah ikut ambil bagian di dalamnya sambil tetap selektif terhadap pengaruh negatifnya, diantaranya yaitu: 1. Menyeleksi budaya asing yang masuk. 2. Tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 3. Lebih memilih menggunakan produk luar negeri yang lebih berkualitas 4. Tetap mengikuti perkembangan informasi dan teknologi agar kita bisa terus maju dan tidak tertinggal. 5. Menggunakan produk dalam negeri dan tidak tergiur dengan produk luar negeri yang mana kualitasnya tidak kalah. 6. Penerapan hak paten sebagai hak cipta suatu karya yang dihasilkan seseorang Sikap yang harus kita tanam dalam menyikapi berbagai pengaruh negatif globalisasi adalah . . . .A. 1, 2, 3 dan 4B. 2, 3, 4, dan 6C. 1, 3, 4, dan 5D. 1, 2, 4, dan 6E. 3, 4, 5 dan 6 Pembahasan Soal PKN no.29 Sikap kita dalam menyikapi globalisasi adalah ikut ambil bagian di dalamnya sambil tetap selektif terhadap pengarauh negatifnya, diantaranya yaitu; − Menyeleksi budaya asing yang masuk. − Tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. − Tetap mengikuti perkembangan informasi dan teknologi agar kita bisa terus maju dan tidak

tertinggal. − Menggunakan produk dalam negeri dan tidak tergiur dengan produk luar negeri yang mana kualitasnya tidak kalah. − Penerapan hak paten sebagai hak cipta suatu karya yang dihasilkan seseorang. Jawaban: D

No.30 Suatu acuan internasional yang memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum bangsawan dan gereja terdapat dalam . . . . . A. Magna ChartaB. Declaration of IndependenceC. Jakarta CharterD. Universal Declaration of Human RightsE. DeclarationPembahasan Soal PKN no.30 Pengertian hak asasi belum sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum bangsawan dan gereja. Hal ini, sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam piagam Magna Charta. Jawaban: A

No.31 Pak Jamil merupakan seorang yang taat pada aturan hukum. Suatu hari Beliau pindah ke Desa B, dengan aturan yang baru, beliau sedikit demi sedikit menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di Desa tersebut. Maka, dari pernyataan tersebut Pak Jamil telah berusaha melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal . . . . A. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lainB. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsaC. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umumD. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umumE. mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pembahasan soal PKN No. 31 Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum setiap warga negara harus memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 beserta penjelasannya, diantaranya: − Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, maksudnya adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. − Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, maksudnya adalah mengindahkan norma, agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. − Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. − Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, maksudnya adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. − Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, maksudnya adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat. Sikap yang sesuai dengan perilaku Pak Jamil untuk berusaha mengindahkan norma/aturan yang berlaku di desa yang ditempatinya saat ini yaitu untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Jawaban: C

No.32 Selain tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila, perlindungan hak-hak asasi manusia tercantum dalam . . . . A. Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR No.XVII/MPR/ 1998, dan UU No.39 tahun 1998 tentang HAMB. Pembukaan UUD 1945, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, UU No.39 tahun 1998 tentang HAMC. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/ 1998, UU No.39 tahun 1998 tentang HAM, dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966D. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/ 1998, TAP MPR No. III/MPR/2000 , dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

E. UU No.26 tahun 2000, Ketetapan MPR No.XVII/MPR/ 1998, dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Pembahasan soal PKN No. 32 Perlindungan hak-hak asasi manusia selain diberikan oleh nilai-nilai Pancasila juga dituangkan ke dalam norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya : Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR No.XVII/MPR/ 1998, UU No.39 tahun 1998 tentang HAM, UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, KUHP serta KUHAP. Jawaban: APembahasan soal PKN No. 33 Hak-hak asasi manusia menurut pasal 28A UUD 1945 adalah ”setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Jawaban: ANo.33 Yang dimaksud dengan hak asasi manusia yang tercantum pada pasal 28A UUD 1945 ialah . . . . A. setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyaB. setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahanC. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatD. setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sahE. setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

No.34 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal . . . . A. Pasal 28 AB. Pasal 28 BC. Pasal 28 CD. Pasal 28 DE. Pasal 28 E Pembahasan soal PKN No. 34 − Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. − Pasal 28 B Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. − Pasal 28 C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. − Pasal 28 D Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. − Pasal 28 E Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya Setiap orang berhak atas kebebasab berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Jadi, yang sesuai dengan isi pernyataan di atas adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B. Jawaban: B

No.35 Hubungan antarbangsa merupakan salah satu hubungan yang sangat mutlak diperlukan. Salah satu acuan internasional dalam melindungi/menegakkan HAM adalah . . . . A. Jakarta CharterB. Magna ChartaC. Declaration of Independence 1776D. Declaration de Droit de’l Homme et du Citoyen 1789E. Universal Declaration of Human Right 10 Desember 1948Pembahasan soal PKN No. 35 Perkembangan HAM: − Charta (Rj. John pada abad XIII), hak para bangsawan − Declaration of Independence 1776 (manusia sama dan dikaruniai hak yang tetap melekat padanya. − Universal Declaration of Human Right 10 Desember 1948 (deklarasi penegakkan HAM secara menyeluruh) − Declaration de Droit de’l Homme et du Citoyen 1789 (HAM ialah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada hakekatnya dan karenanya bersifat suci) Jawaban: E

No.36 Di Indonesia dokumen kenegaraan yang isinya pertama kali banyak dipengaruhi oleh pernyataan sejagat hak asasi manusia di PBB adalah . . A. UUD 1945B. Konstitusi RIS 1949C. UUD Sementara l950D. Piagam JakartaE. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pembahasan soal PKN No. 36 Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahtaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara, seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan benteng Hak Asasi Manusia dengan peran-peran proteksi-prevensi dan promosi. Demikian pula di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, didirikan untuk menciptakan dunia yang adil dan damai dengan cara memajukan hak asasi manusia. Konsekuensi logis dari peran Indonesia sebagai anggota PBB serta amanat UUD 1945 untuk ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial harus segera meratifikasi konvensi internasional di bidang hak asasi manusia, yakni hak sipil politik (hak asasi manusia generasi pertama) dan konvensi hak ekonomi-sosial-budaya (hak asasi manusia generasi kedua). Jawaban: A

No. 37 Berikut ini tidak termasuk warga negara yang diangkat menjadi anggota KOMNASHAM adalah . . . . A. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.B. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif dan lembaga tinggi negara.C. merupakan tokoh partai politik, pejabat pemerintah dan anggota yudikatifD. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya.E. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga-lembaga swadaya masyarakat dari kalangan perguruan tinggi.

Pembahasan soal PKN No. 37 Warga negara yang dapat diangkat menjadi anggota Komnasham tercantum di bawah ini yaitu: − Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya. − Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara. − Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya. − Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga-lembaga swadaya masyarakat dari kalangan perguruan tinggi. Sedangkan yang tidak termasuk adalah tokoh partai politik, pejabat pemerintah, dan anggota yudikatif. Jawaban: C

No. 38 Contoh tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia adalah . . . . A. Sebuah ormas agama melarang kegiatan ibadah ormas lain yang tidak sejalan dengan pandangannyaB. Polisi memberi sanksi tilang kepada pengendara kendaraan yang melang-gar lalu lintasC. Dalam perkara peradilan seorang hakim memberi keputusan berdasarkan buktiD. Seorang pelajar diberi sanksi oleh pihak sekolah karena terlibat tawuranE. Pemerintah melarang kebebasan yang tidak bertanggung jawab Pembahasan soal PKN No. 38 Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia dan dibawa sejak kehadiranya di dalam masyarakat. Contoh tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia adalah sebuah ormas agama melarang kegiatan ibadah ormas lain yang tidak sejalan dengan pandangannya. Dalam UUD 1945 telah diatur juga dalam pasal 29 ayat 2 yaitu ”negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jawaban: A

No.39 Salah satu prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ialah . . . . A. Saling menguntungkanB. Untuk kepentingan nasionalC. Membentuk perdagangan di wilayah ASEAND. Memberi peluang untuk negara maju menanamkan modalnyaE. Melancarkan pemasaran hasil barang-barang Indonesia Pembahasan soal PKN No. 39 Politik bebas aktif yang dilakukan oleh negara kita setelah memasuki pemerintah orde baru sejalan dengan ketetapan MPRS No. XI. Hal ini tidak lain demi kepentingan nasional, tanpa harus mencampuri urusan dan mempermasalahkan ideologi dari masing-masing negara. Tujuan dari adanya politik luar negeri bebas aktif ini, selain untuk membina persahabatan dengan negara lain, juga menjaga ketertiban dan keamanan dunia secara umum. Karena dengan terbinanya persahabatan dan keamanan dunia sudah tentu sangat menguntungkan bagi setiap negara utuk melaksanakan berbagai pembangunan. Dengan demikian, salah satu prinsip dari politik luar negeri bebas aktif adalah saling menguntungkan. Jawaban: A

No.40 Di dalam pergaulan internasional yang merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru, yaitu . . . . A. RakyatB. WilayahC. KonstitusiD. PengakuanE. PemerintahPembahasan soal PKN No. 40  Di dalam pergaulan internasional yang merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Sehingga, negara itu dapat berdiri di tengah-tengah negara yang mengakuinya tersebut. Jawaban: D

No.41 Apabila tujuan perjanjian internasional itu telah tercapai maka perjanjian tersebut dinyatakan . . . .A. DiamandemenB. BerakhirC. DitangguhkanD. DibatalkanE. Telah dilanggar Pembahasan soal PKN No. 41 Tahap pelaksanaan perjanjian: − Mengkaji isi perjanjian secara berkala − Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian setelah masa berlakunya berakhir. − Pengakhiran perjanjian: ◦ Kesepakatan para pihak sesuai prosedur dalam Perjanjian. ◦ Tujuan perjanjian telah tercapai. ◦ Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. ◦ Salah satu pihak tidak melaksa-nakan/melanggar perjanjian. ◦ Dibuat perjanjian baru menggan-tikan perjanjian lama. ◦ Muncul norma baru dalam Hukum Internasional. ◦ Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Maka, apabila tujuan perjanjian telah tercapai perjanjian tersebut dapat dinyatakan berakhir. Jawaban: B

No. 42 Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui … A. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasiB. Perundingan, ratifikasi, dan penandatangananC. Perjanjian, traktat, dan ratifikasiD. Ratifikasi, perundingan, dan penandatangananE. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat Pembahasan soal PKN No. 42  Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui perundingan antar-negara yang mengadakan penjanjian, kemudian penandatanganan oleh kepala negara/kepala pemerintahan/menteri luar negeri dan ratifikasi/pengesahan. Jawaban: A

No. 43 Prinsip utama ketaatan negara-negara terhadap perjanjian internasiohal adalah … A. RetroactivityB. Teritorial scopeC. Pacta sunt servandaD. Ssuccessive treatyE. Full powers Pembahasan soal PKN No. 43 Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak – pihak yang membuat perjanjian. Jadi, Prinsip utama ketaatan negara-negara terhadap perjanjian internasiohal adalah Pacta Sunt Servanda. Jawaban: C

No. 44 Istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional yang mengatur masalah-masalah tambahan adalah … A. Modus vivendiB. Proses verbalC. Final actD. pertukaran notaE. protokol Pembahasan soal PKN No. 44 Protokol, yaitu tambahan suatu kovensi yang berisi ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak dimasukkan dalam kovensi, atau pembatasan-pembatasan oleh negara penandatangan. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi kovensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas, dan tidak perlu diratifikasi.

Ada juga protokol sebagai perjanjian yang sama sekali berdiri sendiri (independen). Jawaban: E

No. 45 Dilihat dari jumlah peserta perjanjian internasional dapat digolongkan kepada . . . A. Bilateral dan regionalB. Multilateral dan regionalC. Regional dan kolektifD. Bilateral dan multilateralE. Bilateral dan unilateralPembahasan soal PKN No. 45 Perjanjian internasional dapat digolongkan menurut jumlah pesertanya yaitu perjanjian bilateral (perjanjian yang diadakan antara dua negara saja, misalnya, perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia) dan perjanjian multilateral (perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara di dunia, misalnya, PBB, KAA, dll). Jawaban: D

No. 46  Hukum internasional publik disebut juga dengan hukum . . . .A. AntarnegaraB. Bbersifat umumC. Perdata internasionalD. Perjanjian internasionalE. Kebiasaan intemasional Pembahasan soal PKN No. 46 Hukum Internasional merupakan sistem aturan yang digunakan untuk mengatur negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum Internasional disebut juga hukum internasional publik yang terdiri atas sekumpulan hukum, yang sebagian besar terdiri dari prinsip–prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antarnegara. Jawaban: A

No. 47 Perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang– undang nasional suatu negara perserta perjanjian. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional, yaitu . . . . A. Pacta Sunt ServandaB. Primat Hukum InternasionalC. Doktrin InkoporasiD. Self Execuing TreatyE. Non Self Executing Treaty Pembahasan soal PKN No. 47 Pada dasarnya berlakunya Hukum Internasional didasarkan pada 2 prinsip: Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak – pihak yang membuat perjanjian. Primat Hukum Internasional, yaitu perjan-jian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang nasional suatu negara peserta perjanjian. Doktrin Inkoporasi, Doktrin ini mengang-gap bahwa perjanjian internasional adalah bagian dari hukum nasional yang mengikat, dan berlaku secara langsung setelah penanda tanganan, kecuali perjanjian Internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, dan baru dapat mengikat setelah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Perjanjian internasional yang berlaku dengan sendirinya (Self Execuing Treaty). Perjanjian internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya (Non Self Executing Treaty). Jawaban: B

No. 48  Hubungan antarbangsa merupakan salah satu hubungan yang sangat mutlak diperlukan, adapun prinsip dalam membina hubungan kerja sama dengan bangsa lain adalah . . . . A. Menjunjung tinggi harkat dan martabat negara yang berdaulatB. Menghormati kedaulatan dan tidak melakukan intervensiC. Mengusir penjajah yang mengganggu kedaulatan suatu negaraD. Menggalang negara kuat untuk membentuk pakta pertahanan

E. Meningkatkan derajat negara persemakmuran di seluruh dunia Pembahasan soal PKN No. 48  Dasar dalam mengadakan kerja sama internasional adalah menghormati kedaulatan negara yang menjadi mitra kerja sama tanpa bermaksud melakukan intervensi dan campur tangan terhadap urusan dalam negerinya. Jawaban: B

No. 49  Pengakuan oleh negara lain tentang kenyataan adanya suatu negara dan dapat menjalin hubungan dengan negara yang mengakuinya pada batas tertentu, adalah pengakuan . . . . A. FormalB. NonformalC. De factoD. Dde jureE. Faktual Pembahasan soal PKN No. 49 De facto berarti fakta atau kenyataan pengakuan kedaulatan oleh negara lain terhadap kenyataan adanya suatu negara dan dapat menjalin hubungan dengan negara yang mengakuinya pada batas tertentu. Jawaban: C

No. 50 Di Indonesia yang berwenang meratifikasi suatu perjanjian internasional adalah . . . . A. Presiden dengan persetujuan Menteri Luar NegeriB. Presiden dengan persetujuan juru bicaranyaC. Presiden dengan persetujuan DPRD. Menteri Luar NegeriE. ketua DPRPembahasan soal PKN No. 50 Di Indonesia yang berwenang meratifikasi (mensahkan) suatu perjanjian internasional adalah presiden dengan persetujuan DPR. Jawaban: C