Upload
dian-ambar-kusuma
View
110
Download
17
Embed Size (px)
Citation preview
TUTORIAL BLOK 4.3
LBM 2 “Keluargaku Butuh Pelayanan Home Care“
Oleh : Kelompok 4
Nama : Gladiola Risera Tamara (13699) Wildanul Aly (13963)
Dian Ambar Kusuma (13821) Darmiyanti (13811)
Evi Komala Simamora (13856) Kurniati Rahmat (13865)
Ardhani Latifah Hanum (13887) Ana Permatasari (13919)
Purnawibawa Rahmat S (13588) Sofyan Adetya P (14033)
Devi Oktaviana HabsarI (13912) Irena Sandradewi (13646)
ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GAJAH MADA
2013
Skenario 2
Keluargaku Butuh Pelayanan Home Care
Saat ini saya merasa membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah untuk merawat
anggota keluarga saya pasca stroke. Tetapi saya masih bingung antara home care atau
home visit yang tepat untuk anggota keluarga saya. Akhirnya saya putuskan untuk
memilih homecare. Saat ke agency homecare, Ners. A menjelaskan dnegan sistem
pembayaran langsung setelah pelayanan. Saya tertarik, mengapa pembayarannya tidak
menggunakan asuransi, atau medicare, atau medicaid seperti di luar negeri.
STEP I
1. Home Care : Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan pada individu dan
keluarga untuk memaksimalkan dan meminimalkan akibat dari penyakit jangka
panjang.
2. Medicare: Bantuan sosial untuk kaum jompo, pensiun.
3. Medicaid: Bantuan sosial kesehatan untuk kalangan orang miskin yang berasal
dari pemerintah.
4. Home Visit: Kunjungan ke rumah hanya dengan mengecek dan observasi keadaan
pasien,apabila memerlukan tindakan maka dilakukan tindakan.
STEP II
1. Apakah ada perbedaan pembayaran home care di Indonesia dengan di luar negeri?
2. Kriteria pasien yang bagaimana yang dapat masuk dalam pelayanan home care?
3. Siapa saja kah yang berhak melakukan home care dan home visit?
4. Pelayanan apa saja yang dapat dilakukan di home care?
5. Apa saja syarat-syarat mendirikan home care baik swasta maupun pemerintah?
6. Manfaat apa saja yang didapatkan dari adanya home care bagi pasien dan
keluarga?
7. Apa saja hambatan terkait dengan pendirian home care?
8. Apa landasan hukum bagi pendirian home care dan petugas kesehatan?
9. Mengapa sistem pembayaran langsung yang digunakan dalam sistem pembayaran
home care bukan yang diadaptasi dari luar negeri?
10. Apa perbedaan home visit dan home care di Indonesia dan luar negeri?
11. Bagaimana peran perawat dalam pengembangan home care di Indonesia?
12. Bagaimana prosedur untuk home care?
13. Apa perbedaan home care dengan home visit?
14. Bagaimana prosedur pelayanan home care dan home visit?
15. Bagaimana sistem pembayaran home care?
16. Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia?
STEP III
1. Di luar negeri Medicare, ada dokter yang menggunakan billbulk yaitu dengan
pemeriksaan gratis
Di Indonesia Pembayaran langsung
2. Kriteria pasien home care:
- Pasien yang tidak mampu datang ke pelayanan kesehatan yang butuh tindakan
perawatan
- Pasien pada tahap rehabilitasi
- Adanya persetujuan pada pasien dan keluarga
Kriteria pasien home visit:
- Pasien dengan mobilitas yang mengalami keterbatasan
- Keadaan pasien yang mengancam jiwa sehingga butuh pemantauan dari
tenaga kesehatan
3. Perawat yang memiliki SIP/SIK, teman atau keluarga
4. Pemberian informasi, pemberian asuhan keperawatan, terapi fisik, higienitas dan
sanitasi, rehabilitasi
5. Ketenagaan/SDM, alat/sarana, ijin pendirian home care dari dinkes dan PPNI,
kebutuhan home care di wilayah tersebut
6. Pasien dapat menghemat biaya, dapat memberikan kenyamanan pada pasien dan
keluarga
7. Belum terkenal, minat masyrakat masih rendah terkait dengan home care, sistem
pembayaran yang masih dipertanyakan, dan birokrasi
8. Landasan hukum:
- UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
- Kepmenkes no 139 tahun 2001 registrasi dan praktik perawat
9. Adanya perbedaan budaya dan kebiasaan masyarakat yang tidak terbiasa dengan
sistem pembayaran selain pembayaran langsung
10. Perbedaan home care di Indonesia dan di luar negeri
- Sistem pembayaran
- Sistem administrasi
11. Sebagai caregiver, sebagai surveillance, sebagai edukator, sebagai konsultan
12. Dilihat kebutuhan pasien sesuai data kunjungan tindakan apabila diperlukan
evaluasi
13. Perbedaan home care dan home visit:
- Sejauh mana pelayanan
- Kriteria pasien
14. Ketika pasien datang akan dikaji terlebih dahulu pengkriterian pasien oleh
koordinator kasus planning sistem pembayaran monitoring
15. –
16. Melalui asuransi, melalui out of pocket
STEP IV
Homecare- home visit
Landasan Hukum
Kriteria pasien
Syarat didirikan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pelayanan
Evaluasi
HambatanTindakan
Sistem Pembayaran
STEP V
1. Apakah ada perbedaan pembayaran home care di Indonesia dengan di luar negeri?
2. Pelayanan apa saja yang dapat dilakukan di home care?
3. Apa saja syarat-syarat mendirikan home care baik swasta maupun pemerintah?
4. Apa landasan hukum bagi pendirian home care dan petugas kesehatan?
5. Apa perbedaan home visit dan home care di Indonesia dan luar negeri?
6. Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia?
STEP VI
Mencari literatur untuk menjawab LO
STEP VII
1. Apakah ada perbedaan pembayaran home care di Indonesia dengan di luar negeri?
Jawaban:
Di Luar Negeri:
1. Diagnosis related group yaitu Pembiayaan kesehatan berbasis kelompok
diagnosis terkait ( Diagnosis Related Group ) merupakan suatu sistem pemberian
imbalan jasa pelayanan yang di tetapkan berdasarkan pengelompokan diagnosa,
tanpa memperhatikan jumlah tindakan / pelayanan yang di berikan, dengan tujuan
sebagai upaya pengendalian biaya dan menjaga mutu pelayanan (Hartono D :
http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/ fullnews).
Penelitian di Amerika ( The medicare Skilled nursing facility /SNF Program )
menyebutkan bahwa system pembayaran melalui DRG /Sistem Casemix
berkembang dan diminati perawat karena dapat menentukan berapa biaya yang
harus dikeluarkan klien dari pelayanan yang di berikan oleh perawatan dirumah
( Home Care)(http://www.cms.hhs.gov/Health Care Financing Riview/ Pas
Articles/itemdetail,asp?filterTy.. : 3/25/2007)
Keterampilan perawat mandiri dituntut untuk memberikan pelayanan yang
nyata sesuai dengan basis kompetensi yang di milikinya dan akan di bayar sesuai
dengan kemampuan yang di berikan kepada masyarakat Indonesia sehingga
alternative pembayaran melalui system DRG merupakan solusi yang tepat.
1. Analisis biaya pasien ( DRG Cost)
. Dalam laporan pertama proyek nasional, “ Case Costing in Swedish Health and
Medical Care” mendeskripsikan proses pembiayaan kasus dalam empat langkah:
Mengidentifikasi total biaya secara akurat
Mengalokasikan biaya-biaya tak langsung ke dalam pusat-pusat penyerapan
dana.
Mengidentifikasi produk-produk intermediate dan menghitung biaya-
biayanya.
Membagi biaya-biaya tersebut kepada pasien.
Pelayanan keperawatan beberapa rumah sakit Swedia menggunakan Patient
Classification System ( Sistim Klasifikasi Pasien) /PCS bagi keperawatan.
Patient Classsification System bagi keperawatan bisa di definisikan sebagai
metode-metode dalam menentukan , memvalidasi, dan memonitor perawatan
pasien individual selama terus menerus.
Terdapat banyak alasan mengapa rumah sakit-rumah sakit menggunakan PCS
untuk keperawatan. Hasil dari klasifikasi dapat di gunakan untuk :
Memonitor kebutuhan pasien
Pengelompokan staf dan perencanaan
Memonitor dan menghitung biaya-biaya keperawatan
Memonitor dan menganalisa kinerja unit
2. Perbedaan medicare dan Medicaid Sumber: http://www.medicaid.gov/Federal-Policy-Guidance/downloads/SHO-13-003.pdf
Medicaid Medicare
Overview
U.S government sponsored program for low-income individuals and families to pay the cost of health care.
U.S government sponsored health care program for people above 65 years of age, people under 65 with certain disabilities and all people with end stage renal disease.
Beneficiaries Medicaid beneficiaries are low income families and individuals.
Medicare beneficiaries are senior citizens over the age of 65, end stage renal disease, and
Medicaid Medicare
disabled eligible to receive social security benefits.
Eligibility criteria
Candidates are means-tested. Criteria are very strict and vary from state to state. Beneficiaries of the program must have less than $1000 in liquid assets. The income restriction also varies; in NY those earning less than $700 a month are eligible.
Available to all U.S citizens above the age of 65 irrespective of income, providing that he or she paid taxes into the Social Security fund.
Variation in coverage
Program is run by individual states so the type of coverage and policies may vary between states.
Federally run so the program and coverage is uniform throughout the country.
Payments
In some states Medicaid beneficiaries are required to pay the provider a small fee (co-payment) of up to $30 per month for medical services. May require payment of deductibles and co-pay for certain services provided.
May require payment of deductibles and co-pay for certain services provided., Medicare reserves the right to refuse to pay for treatments it deems unnecessary.
FundingUsually 50% Federal contribution and 50% state sponsored. Federal government may contribute less in wealthier states.
Federal government sponsored.
Population covered
Medicaid payments currently assist nearly 60 percent of all nursing home residents and about 37 percent of all childbirths in the United States.
In 2007 about 44 million (15% of the population) benefited from Medicare.
Coverage
Covers a wider range than Medicare: hospitalization, x-rays, laboratory services, midwife services, clinic treatment, pediatrics care, family planning, nursing services and in-home nursing facilities for 21+ years, medical and surgical dental care.
Divided in to Part A which covers hospital care, Part B which covers medical insurance and Part D covers prescription drugs.
Budgetary expense
Medicaid accounted for 16.8% of the budget of states and 7% of the federal budget. The Federal Government pays on average 57 percent of Medicaid expenses.
Medicare accounted for 13% of the federal budget.
2. Pelayanan apa saja yang dapat dilakukan di home care?
Penerapan Telenursing Penerapan telenursing yang paling banyak
dikembangkan saat ini adalah
penggunaan telepon dalam triase dan home care.
Dalam home care, perawat menggunakan sistem yang memungkinkan home
monitoring dari parameter fisiologis seperti tekanan darah, glukosa darah,
respiratory peak flow, dan pengukuran berat badan melalui internet (ICN, 2009).
Melalui sistem video interaktif, pasien menghubungi perawat dan melakukan
konsultasi masalah-masalah kesehatannya, seperti bagaimana cara mengganti
verban, bagaimana cara memberikan injeksi insulin, atau mendiskusikan gejala
penyakit yang diderita pasien. Prog.magister keperawatan UI Dewi Murdiyanti
PP
3. Apa saja syarat-syarat mendirikan home care baik swasta maupun
pemerintah?
Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan no.
028/Menkes/PER/2011 tentang Klinik
Homecare sendiri di Indonesia di golongkan pada klinik hal ini tertuang
dalam:
Pasal 4 dalam Bab II yaitu pelayanan kesehatan pada klinik
dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, one day care, rawat inap,
dan/atau homecare
Pasal 5 menyatakan bahwa kepemilikan klinik berbentuk badan
usaha atau perseorangan
Pada Bab III tentang persyaratan klinik dapat berdiri
Pasal 8 tentang Bangunan dan Ruangan
(1) Klinik diselenggarakan pada bangunan yag permanen bergabung
dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya
(2) Bangunan klinik harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat
sesuai ketentuan peraturan perundnag-undnagan
(3) Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan,
kenyamana dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta
perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk
penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.
Pasal 9
Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas:
a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
b. ruang konsultasi dokter;
c. ruang administrasi;
d. ruang tindakan;
e. ruang farmasi;
f. kamar mandi/wc;
g. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
Pasal 10 tentang Prasarana
(1) Prasarana klinik meliputi:
a. instalasi air;
b. instalasi listrik;
c. instalasi sirkulasi udara;
d. sarana pengelolaan limbah;
e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
f. ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan
g. sarana lainnya sesuai kebutuhan.
(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam
keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
Pada Bab IV yang memaparkan tentang perizinan sebuah klinik homecare
Pasal 21
(1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin
dari pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi
dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
(2) Dinas kesehatan kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah klinik memenuhi ketentuan
persyaratan klinik dalam Peraturan ini.
(3) Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan:
a. surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat;
b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan
perorangan;
c. identitas lengkap pemohon;
d. surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah
setempat;
e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin
penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik
pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang
menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
f. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);
g. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi
kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan
serta pelayanan yang diberikan; dan
h. persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
a. jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan
mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum
habis masa berlaku izinnya.
(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima harus menetapkan menerima atau menolak
permohonan izin atau permohonan perpanjangan izin.
4. Apa landasan hukum bagi pendirian home care dan petugas kesehatan?
Perijinan pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan di rumah yang akan
dilakukan oleh badan swasta perlu mengacu pada pearturan yang berlaku, antara
lain mengacu pada Kepmenkes 1239 tahun 2001 antara lain
1. Pasal 8 ayat (3) Perawat yang memerlukan praktik
perorangan/berkelompok harus memiliki SIPP
2. Pasal 12 ayat (2) SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki
pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan
dengan kompetensi lebih tinggi.
3. Pasal 22 ayat (1) perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan
keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah.
4. Pasal 23 ayat (1) perawat dalam menjalankan praktik perorangan atau
berkelompok sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
a) Memenuhi tempa praktik yang memnuhi syarat kesehatan
b) Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun
kunjungan rumah
c) Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan
kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta
formulir rujukan
5. Bagaimana prosedur pelayanan home care dan home visit?
Jawaban:
Sumber: Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam
Keperawatan oleh Ferry Efendi, Makhfudli, Ferry Efendi- Makhfudli
Tahap-tahap perawatan kesehatan dirumah
1. Fase pre-inisiasi (persiapan)
Pada fase pertama ini, perawat mendapatkan data tentang keluarga yang akan
dikunjungi dari puskesmas atau ibu kader. Perawat perlu membuat laporan
pendahuluan untuk kunjungan yang akan dilakukan. Kontrak waktu kunjungan
perlu dilakukan pada fase ini
2. Fase inisiasi (perkenalan)
Fase ini mungkin memerlukan beberapa kali kunjungan. Selama fase ini perawat
dan keluarga berusaha saling mengenalkan dan bagaimana keluarga menanggapi
suatu masalah kesehatan
3. Fase implementasi
Pada fase ini, perawat melakkan pengkajian dan perencanaan untuk mengatasi
masalah kesehatan yang dimiliki oleh klien dan keluarga. Lakukan intervensi
sesuai rencana. Eksplorasi nilai – nilai keluarga dan persepsi keluarga terhadap
kebutuhannya. Berikan pendidikan kesehatan sesuai dengan tingkat pendidikan
klien dan keluarga serta sediakan pula informasi tertulis
4. Fase terminasi
Fase ini, perawat membuat kesimpulan hasil kunjungan berdasarkan pada
pencapaian tujuan yang ditetapkan bersama keluarga. Menyusun rencana tindak
lanjut terhadap masalah kesehatan yang sedang ditangani dan masalah kesehatan
yang mungkin dialami oleh keluarga sangat penting dilakukan pada fase
terminasi. Tinggalkan nama, alamat, dan nomor telepon perawat agar mudah
dihubungi jika sewaktu – waktu klien membutuhkan
5. Fase pasca-kunjungan
Sebagai fase terakhir hendaknya perawat membuat dokumentasi lengkap tentang
hasil kunjungan untuk disimpan di pelayanan kesehatan, dokumentasi tersebut
harus memenuhi aspek lengkap, jelas, dan dapat dibaca.
6. Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia?
Sumber: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN
2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Pembiayaan kesehatan masyrakat Indonesia dijamin oleh PT ASKES hal ini
dituangkan dalam Bab III Pasal 5
Pasal 17 ayat (1) – (4) dikatakan setiap peserta wajib membayar iuran
yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentase dari upah/suatu
jumlah nominal tertentu, sedangkan iuran program jaminan sosial bagi
fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah
Pasal 22 yaitu jaminan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan
medis yang diperlukan dan untuk jenis pelayanan yang dapat
menimbulkan penyalahgunaan pelayanan peserta akan dikenakan biaya
sendiri
Pasal 23 yaitu jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan
milik pemerintah dan swasta yang menjalin kerjasama dengan badan
peyelenggara jaminan sosial
Sumber: www.ptaskes.com
Adapun peserta askes yaitu:
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon PNS (tidak termasuk
PNS/CPNS di lingkungan Dephan/TNI/POLRI), Pejabat Negara,
Penerima Pensiun(Pensiunan PNS, pensiunan PNS di lingkungan
Dephan/TNI/POLRI, pensiunan TNI/POLRI,pensiunan Pejabat
Negara), Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarga
yangditanggung.
Pegawai Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan), tidak termasuk
anggota keluarga.
Pembiayaan Kesehatan
Biaya kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk
menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang
diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul A, 1996).
Adanya sektor pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan kesehatan
sangat mempengaruhi perhitungan total biaya kesehatan suatu negara. Total biaya
dari sektor pemerintah tidak dihitung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh
pemakai jasa, tapi dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
(expense) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Sumber Biaya Kesehatan
Pelayanan kesehatan dibiayai dari berbagai sumber, yaitu :
a. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (propinsi dan
kabupaten/kota) dengan dana berasal dari pajak (umum dan penjualan), deficit,
financial (pinjaman luar negeri) serta asuransi sosial.
Swasta, dengan sumber dana dari perusahaan, asuransi kesehatan swasta,
sumbangan sosial, pengeluaran rumah tangga serta communan self help.