Upload
deddytuba
View
108
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
MODUL
PERKULIAHAN KELAS KARYAWAN (PKK)
MATERI:
AUDIT SEKTOR PUBLIK
MODUL 13
S1 AKUNTANSI
Oleh:
Dr. Amilin, MSi, Ak
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2012
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘121
DAFTAR ISI
A. PENGERTIAN AUDIT SEKTOR PUBLIK
B. PROSEDUR AUDIT SEKTOR PUBLIK
C. LAPORAN HASIL AUDIT SEKTOR PUBLIK
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘122
AUDIT SEKTOR PUBLIK
A. PENGERTIAN AUDIT SEKTOR PUBLIK
Audit Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang
menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari
penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk
membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit
Sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai Audit Keuangan Negara, yang diatur
dalam UU no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
Penyelenggaraan audit sektor publik atau pemerintahan tersebut dilakukan oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP). BPKP merupakan suatu
badan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif negara (presiden), yang bertugas untuk
mengawasi dana untuk penyelenggaraan pembangunan negara yang dilakukan
pemerintah dan bertangungg jawab atas tugasnya pada pemerintah juga.
Menurut Pendlebury, pengertian audit sektor publik adalah suatu pemeriksaan
atau pengujian independen disertai pengungkapan opini tentang laporan keuangan
atau berbagai kegiatan lain berkaitan dengan informasi keuangan dan non keuangan,
seperti : memadai atau tidaknya sistem pengendalian intern, kesesuaian pelaksanaan
kegiatan dengan ketentuan, peraturan atau kontrak/perjanjian tertentu, ekonomi,
efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber. (Pendlebury, 1996:25)
Sementara menurut Bastian, Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi
masyarakat atas organisasi publik dan politikus yg sudah mereka bayar.
1. Tujuan Audit Sektor Publik
Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU ini
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘123
menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan
upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Jenis Audit Sektor Publik
Berdasarkan UU no. 15 tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, yaitu:
a. Audit Keuangan
Adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan
telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Tujuan dari audit keuangan :
1) Existence & Accurance ( ada & terjadinya )
2) Completeness ( kelengkapan )
3) Right & Obligation ( hak & kewajiban )
4) Valuation & Alocation ( penilaian & alokasi )
5) Presentation & Disclosure ( penyajian & pengungkapan )
b. Audit Kinerja/ Audit Manajemen/ Value for Money Audit
Adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap
berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki
kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.
Menurut INTOSAI (International Organization of Supreme Audit
Institutions Auditing Standars) Audit kinerja adalah suatu audit mengenai
karakteristik audit kinerja yaitu : ekonomi, efisiensi dan efektifitas
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘124
penggunaan sumber daya entitas yang diperiksa dalam rangka melaksanakan
tanggungjawabnya.
Menurut CCAF (Canadian Comprehensive Auditing Foundation) Audit
kinerja (comprehensive audit) adalah suatu pengujian (exemination) yang
memberikan penilaian objektif dan konstruksi mengenai:
1) Pengelolaan sumber daya (uang, manusia, barang) dari segi ekonomi,
efisiensi, dan efektifitas.
2) Penyajian pertanggungjawaban.
Menurut Lembaga Pemeriksaan Tertinggi AS (the United States General
Accounting Office) Audit kinerja diterjemahkan sebagai performance audit
yang artinya audit yang meliputi ekonomi, efisiensi dan audit program.
Audit tentang ekonomi dan efisiensi, menentukan apakah:
1) Suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber
dayanya secara hemat dan efisien.
2) Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan.
3) Entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kehematan dan efisiensi.
Sementara audit program adalah audit yang mencakup penentuan :
1) Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang
telah ditetapkan oleh UU atau badan lain yang berwenang.
2) Efektifitas kegiatan entitas, pelaksanaan program atau fungsi instansi
yang bersangkutan.
3) Apakah entitas yang diaudit telah menaati peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/ kegiatannya.
Kesimpulan Audit kinerja dalam hal ekonomi, efisien, dan efektif
1) Dalam hal ekonomi yaitu memperoleh sumber daya (resources) dengan
cost, waktu, tempat kualitas dan kuantitas yang benar (the right cost, the
right time, the right place, the right quality and the right quantity)
2) Efisiensi yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘125
3) Efektifitas yaitu melakukan pengukuran terhadap tingkat pencapaian
tujuan (objektives dan goals) aktivitas tertentu atau program yang telah
ditetapkan. Efektivitas berarti satu dari 3 terminologi, yaitu:
a) Efektivitas program yaitu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
dampaknya, dan costnya
b) Efektivitas operasional yaitu pencapaian sasaran keluaran/output,
sistem menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi, dan
efektivitas kos system tersebut.
c) Efektivitas organisasi yaitu keseluruhan kemampuan organisasi dan
interaksi antara perencanaan strategis, struktur dan proses
manajemen, sumber daya manusia dan keuangan, yang semuanya
berkaitan dengan misi dan tujuan organisasi.
Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan, bedanya hanya
“objek” yang di audit (Mahmudi, 2005).
Tujuan dari audit ekonomi dan efisiensi adalah untuk mengetahui apakah
entitas yang diaudit telah:
1) Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
2) Melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya
terendah.
3) Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara
memadai.
4) Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan.
5) Menghindari adanya pengangguran sumber daya.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘126
Audit Keuangan
Audit Kinerja
Objek -> Laporan Keuangan. Dilakukan untuk memberi jaminan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan Wajar & Bebas dari salah saji material & sesuai dengan PABU.
Objek -> Organisasi, program dan aktivitas. Dilakukan untuk memperbaiki hasil kerja, efisiensi dan efektivitas program & pengelolaan sumber daya.
6) Menggunakan prosedur kerja yang efisien.
7) Menggunakan sumber daya yang minimum dalam menghasilkan
barang/jasa dengan kualitas dan kuantitas yang tepat.
8) Mematuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berkaitan
dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara.
9) Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
mengenai kehematan dan efisiensi.
Tujuan dari audit efektivitas yaitu :
1) Menilai tujuan program (baru/sdg berjalan) apakah sudah memadai dan
tepat.
2) Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan.
3) Menilai efektifitas program dan atau unsur-unsur program secara
terpisah.
4) Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja.
5) Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif
untuk melaksanakan program (hasil baik dgn biaya yang lebih rendah).
6) Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi dengan
program lain yang terkait.
7) Mengidentifikasi cara melaksanakan program dengan lebih baik.
8) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
9) Apakah sistem pengendalian manajemen sudah memadai, untuk
mengukur, melaporkan dan memantau efektifitas program.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘127
Manfaat audit kinerja sektor publik, yaitu :
1) Meningkatkan pendapatan.
2) Mengurangi biaya atau belanja.
3) Memperbaiki efisiensi dan produktivitas.
4) Memperbaiki kualitas pelayanan.
5) Meningkatkan kesadaran manajemen sector publik terhadap transparasi
& akuntabilitas.
Pihak-pihak yang terlibat dalam audit kinerja, yaitu :
1) Entitas pemeriksa (Auditor), orang yang menguji akuntabilitas entitas
yang diperiksa (auditee) untuk dilaporkan kepada pihak ketiga
(stakeholder).
2) Entitas yang diperiksa (Auditee), entitas yang bertanggungjawab kepada
entitas yang meminta pertanggungjawaban (stakeholder)
3) Entitas yang meminta pertanggungjawaban (Stakeholder), entitas yang
menuntut akuntabilitas entitas yang diperiksa (auditee) dan menerima
laporan hasil pengujian akuntabilitas dari entitas pemeriksa (auditor).
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘128
BAGAN KARAKTERISTIK AUDIT KINERJA
EKONOMI
AUDIT MANAJEMEN
EFISIENSI
AUDIT KINERJA
EFEKTIVITAS AUDIT PROGRAM
Auditor
Fungsi Fungsi Atestasi Audit
Stakeholder AuditeeFungsi Akuntabilitas
a. Audit dengan Tujuan Tertentu (Audit Investigasi)
Adalah audit khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja yang
bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit yang tidak
dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban
yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi peyalahgunaan
wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti
bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan
audit investigasi adalah mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit
sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran
berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.
B. PROSEDUR AUDIT SEKTOR PUBLIK
1. Prosedur Audit
Berikut ini adalah beberapa prosedur yang dilakukan dalam
pengauditan di sektor publik antara lain :
a. Audit Pendahuluan :
- Informasi latar belakang obyek
- Penelaahan peraturan, ketentuan dan kebijakan .
- Penemuan obyek yang memiliki potensial kelemahan
- Menentukan audit sementara (tetantive audit objectif)
- Menilai efektivitas pengendalian manajemen
- Memahami pengendalian yang berlaku
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘129
- Mengetahui potensi kelemahan aktivitas
- Mendukung audit sementara dan menjadikannya audit yang
sesungguhnya (definitive audit objektif).
b. Audit Terinci
- Pengumpulan bukti yang cukup, relevan dan kompeten
Pengembangan temuan atas keterkaitan temuan satu dengan
temuan yang lain disajikan dalam kertas kerja audit (KKA)
sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat.
c. Pelaporan
- Mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada
pihak yang berkepentingan terhadap laporan komprehensif dan
menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung
kesimpulan audit dan rekomendasi.
d. Tindak Lanjut
- Mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak
lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Secara keseluruhan, audit mempunyai tujuan untuk menyediakan
informasi kepada para pengambil keputusan (pengguna laporan
keuangan), dengan keyakinan yang memadai, apakah laporan tersebut
dapat diandalkan, pengendalian internal efektif, dan sesuai dengan
undang-undang atau peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini,
proses audit sektor publik terbagi menjadi empat tahap, yaitu:
1) Merencanakan audit untuk memperoleh informasi yang relevan
dengan cara yang paling efisien.
2) Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal auditan.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1210
3) Menguji asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan menguji
ketaatan pada undang-undang atau peraturan yang mengikat.
4) Melaporkan hasil audit.
2. Standar Audit Sektor Publik
Standar Audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum
yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Saat ini, BPK telah
menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) sebagai
standar audit di lingkungan keuangan Negara. SPKN ini merupakan revisi
dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995.
SKPN memuat standar umum yang mengatur tentang persyaratan
professional auditor, standar pekerjaan lapangan yang memuat mutu
pelaksanaan audit di lapangan, dan standar pelaporan yang memuat
persyaratan laporan audit yang professional.
3. Pentingnya Nilai-Nilai Etika dalam Auditing
Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena
mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung
kesalahan serius, namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi
suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap
kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, pengetahuan akan tanda-
tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk
melindungi diri sendiri, dan pada saat yang sama, akan membangun
suasana etis di lingkungan kerja.
Berikut adalah masalah-masalah etika yang dapat dijumpai oleh
auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk:
a. Melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensinya
b. Mengungkapkan informasi rahasia
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1211
c. Mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan,
penggelapan, penyuapan dan sebagainya.
d. Mendistorsi obyektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang
menyesatkan.
Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka
telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika
yang dianut oleh profesi. Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu
memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada
godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-
prinsip etika secara umum dan etika profesi. Seorang auditor haruslah
memiliki kesadaran dan kepekaan etis yang tinggi; mampu mengenali
situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya
untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat Kode Etik Akuntan
Indonesia mempunyai struktur seperti kode etik AICPA yang meliputi
prinsip etika, aturan etika dan interpretasi aturan etika yang diikuti
dengan tanya jawab dalam kaitannya dengan interpretasi aturan etika.
Prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik IAI ada 8 (delapan), yaitu:
1) Tanggung Jawab
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap
moral dalam semua kegiatan yang dilakukan.
2) Kepentingan Umum (Publik)
Setiap akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan
yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai
kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen pada
profesional.
3) Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap
anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan
integritas setinggi mungkin.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1212
4) Obyektivitas
Setiap akuntan harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari
benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan
kehatihatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban
untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional
pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa auditan atau
pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang
kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik
yang paling mutakhir.
6) Kerahasiaan
Setiap akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang
diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh
memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan,
kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk
mengungkapkannya.
7) Perilaku Profesional
Setiap akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi
profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan
profesi.
8) Standar Teknis
Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai
dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1213
C. LAPORAN HASIL AUDIT SEKTOR PUBLIK
1. Gambaran Umum Tentang Laporan Hasil Audit
Akhir dari proses audit ditutup dengan penyusunan laporan yang
berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada
para penggunanya. Biasanya format laporan audit internal sudah
ditetapkan dalam bentuk yang baku, memuat dasar penugasan, lingkup
dan tujuan audit, periode yang diperiksa, informasi umum tentang audit,
kebijakan akuntansi untuk laporan audit keuangan, dan gambaran umum
tentang pelaksanaan kegiatan operasional yang diuji pada audit kepatuhan
dan audit operasional.
Pada audit keuangan, laporan hasil audit dilengkapi dengan laporan
keuangan yang diaudit. Sedangkan pada audit ketaatan dan audit
operasional, laporannya dilengkapi dengan informasi mengenai keluaran
yang dihasilkan dari kegiatan operasional satuan kerja yang diaudit.
Kemudian, laporan hasilaudit dilengkapi dengan uraian hasil
audit, memuat permasalahan/temuanhasil audit beserta
rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti oleh manajemen.
2. Laporan Hasil Audit Internal Pemerintah Daerah
Dalam penulisan laporan audit internal pemerintah daerah perlu
diperhatikan norma pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007. Tentang norma Pengawasan dan
Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, antara lain; laporan hasil
pengawasan secara tertulis dapat disajikan dalam bentuk “Nota
Dinas/Surat” dan “Laporan Hasil Pengawasan Lengkap”.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1214
Nota dinas berisi hasil pengawasan yag strategis, mendesak dan
atau yang bersifat rahasia sehingga harus disusun secara singkat, padat
dan jelas yang menggambarkan permasalahan secara utuh dan lengkap.
Laporan pengawsan ini dapat bersifat sementara dan bersifat final.
Laporan bersifat sementara dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
yang sangat mendesak bagi pejabat yang berwenang mengambil tindakan
dan atau menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan.
Walaupun bersifat sementara isi laporan harus didukung fakta/data yang
mengarah pada kesimpulan final.
Laporan Hasil Pengawas Lengkap :
- Berisi laporan pengawasan yang diuraikan secara lengkap atas semua
permasalahan yang ditemukan berdasarkan bukti/fakta yang cukup,
kompeten dan relevan. Penulisan dalam laporan hasil pengawasan ini
dengan menggunakan bahasa/istilah yang sederhana dan mudah
dipahami oleh pembaca atau pengguna laporan.
- Mengungkapkan permasalahan yang disajikan menggunakan analisis
berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan tertentu harus berdasarkan
fakta/data yang valid dari instandi yang diawasi dan/atau sumber
informasi yang independen.
- Dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang
berwenang, yaitu pejabat pemberi perintah dan pejabat lain yang
terkait dan/atau memerlukan laporan hasil pengawasan itu.
3. Ketepatan Waktu Laporan
Laporan hasil pengawasan harus diterbitkan sebelum batas waktu
yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan agar
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1215
memberikan manfaat yang maksimal. Dalam upaya mempercepat
penerbitan laporan maka pejabat pengawas pemerintah sudah harus :
a. Menyusun laporan pada saat kegiatan pengawasan mulai dilaksanakan.
b. Memberitahukan masalah penting/urgen kepada pejabat yang
berwenang pada instansi yang diawasi.
c. Melaporkan masalah penting/urgen kepada pejabat pemberi perintah
tugas pengawasan.
Hal ini dimaksudkan agar tindakan korektif terhadap permasalahan
tertentu dapat dilaksanakan oleh pejabat tersebut guna mencegah meluasnya
permasalahan yang terjadi.
4. Isi Laporan Hasil Audit
Pejabat pengawas pemerntah menyusun laporan tertulis yang
memuat :
a. Penjelasan ruang lingkup dan tujuan pengawasan
b. Uraian laporan hasil pengawasan dibuat secara singkat, jelas, lengkap,
dan mudah dimengerti oleh para pihak yang menggunakannya.
c. Fakta secara teliti, cermat, lengkap dan layak atas permasalahan yang
diangkat, harus dijelaskan sebab dan akibatnya.
d. Kesimpulan secara obyektif dalam bahasa yang sederhana namun
jelas.
e. Informasi berdasarkan fakta/bukti dan kesimpulan yang disajikan di
dalam kertas kerja pengawasan sehingga apabila diperlukan dalam
dibuka kembali/ ditunjukan dasar penulisan laporan.
f. Rekomendasi yang dapat disajikan dasar tindakan perbaikan,
penerbitan dan penyempurnaan serta peningkatan kinerja.
g. Kritik disajikan dalam pertimbangan yang wajar dengan memuat
kesulitan atau kondisi yang tidak lazim yang dihadapi oleh pejabat
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1216
yang diawasi.
h. Identifikasi dan penjelasan atas permasalahan yang masih perlu
pendalaman lebih lanjut dari pejabat pengawas pemerintah atau pihak
lain.
i. Pengakuan atau penghargaan bagi prestasi yang dicapai oleh instansi
yang diawasi, terlebih apabila prestasi tersebut dapat dimanfaatkan
instansi lain.
j. Permasalahan yang bersifat kasus penyelewengan tertentu dan/atau
pertimbangan lain tidak perlu dimuat namun disampaikan secara
khusus kepada pejabat yang berwenang secara tertulis/tidak tertulis.
DAFTAR PUSTAKA
Pendlebury, Maurice & Jones, Rowan (1996), Public Sector Accounting,
Prentice Hall
UU no. 15 tahun 2004
Arens, Alvin A. dan James K. Loebbecke. Auditing, An IntegratedApproach.Englewoods Cliff, New Jersey: Prentice Hall, 1991.
Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Audit Pemerintahan. Jakarta: BPK.1995.
Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik. 2001. Bastian, Indra Akt., MBA, Ph.D., Audit Sektor Publik. Visi Global Media,
Jakarta, 2003.
Akuntansi Sektor PublikDr Amilin M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan AjarUniversitas Mercu Buana
‘1217