Upload
ekasucimauliyani
View
247
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
1/28
EMPAT MODEL PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
DISUSUN OLEH:
AZRINA DARWIS (B111 07 034)
MUH. RISWAN AMIR (B111 07 160)
MUH. NUR UDPA (B111 07 173)
ANDI NUR AULIYAH (B111 07 184)
SARAH MAHARDHIKA (B111 07 185)
AYU AMALIA (B111 07 187)
WINDA DEVI MUNTU (B111 07 202)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2010
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
2/28
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlahpulau, menurut data Departemen Dalam
Negeri Republik Indonesia tahun 2004, adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 di antaranya telah
mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Jumlah pulau yang tidak sedikit
inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya jumlah nelayan yang tersebar di bumi Nusantara
Indonesia, yang berjumlah sekitar dua juta nelayan. Indonesia juga akrab dikenal sebagai negara
maritime yang memiliki wilayah laut 2/3 dari seluruh luas wilayah Negar dan memiliki kekayaan
bahari yang begitu melimpah, layaknya menjadi surga setiap pelaut dan nelayan yang hidup di
bumi ini.
Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah
peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya
garis pantai sepajang sekitar 81.000 km (Dahuri et al. 2001). Garis pantai yang panjang ini
menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati
dan non hayati. Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang,
sedangkan potensi nonhayati misalnya: mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Di daerah
ini juga berdiam para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera. Keadaan pantai di
Indonesia sangat bervariasi, yaitu mulai dari pantai pasir putih-berbatu, landai-terjal, bervegetasi-
berlumpur, teduh, bergelombang yang semua ini sangat cocok dengan berbagai peruntukannya,
seperti perikanan pantai, budidaya perikanan, industri perhotelan, turisme, dan lain-lain.
Sumber daya pesisir merupakan modal dasar pembangunan yang penting bagi pembangunan
ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Ekosistem Pesisir dan keanekaragaman hayatinya
berperan dalam menyangga dan merespon perubahan iklim nasional dan global terutama di pulau
yang sangat kecil (< 100 ha) yang rawan tenggelam. Dalam kondisi yang demikian, upaya
pengelolaan pesisir untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lestari belum memadai.
Pemanfaatan yang berlebih (over exploitation) telah mengakibatkan degradasi sumber daya
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Dalam_Negeri_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Dalam_Negeri_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/Pulauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Dalam_Negeri_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Dalam_Negeri_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/20048/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
3/28
pesisir. Tekanan pemanfaatan sumber daya pesisir semakin parah dengan adanya krisis ekonomi,
sehingga mendorong banyak pihak bersaing mendapatkan sumber daya yang masih tersisa
dengan berbagai cara. Situasi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menimbulkan
marginalisasi masyarakat pesisir. Permasalahan ini disebabkan banyak faktor, antara lain belum
diadopsi pendekatan Pengelolaan Pesisir terpadu.
Suatu hal yang wajarlah ketika pemerintah mengatasnamakan negara berjuang mati matian untuk
memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir. Salah satu pembuktian akan keseriusan
pemerintah dalam menunjang kesejahteraan daerah pesisir yaitu dengan disahkannya Undang
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam salah satu pasalnya,
Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut
adalah: Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut
tersebut, Pengaturan kepentingan administratif, Pengaturan tata ruang, Penegakan hukum
terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh
Pemerintah, dan Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Undang Undang ini
dengan jelas memberikan kewenangan akan pemanfaatan sebesar-besarnya daerah pesisir dengan
tetap memerhatikan keseimbangan di daerah tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memfokuskan penulisan ini, masalah yang
terumuskan yaitu:
1. Bagaimana model pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara sentralistik,
desentralistik, co-management, dan pengelolaan terpadu?
2. Diatara model pengelolaan yang ada, manakah yang menjadi model pengelolan yang
tepat untuk diterapkan di Indonesia?
BAB II
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4/28
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
5/28
Robert Kay, 1999 mengelompokkan pengertian wilayah pesisir dari dua sudut pandang
yaitu dari sudut akademik keilmuan dan dari sudut kebijakan pengelolaan. Dari sisi keilmuan
Ketchum, 1972 dalam Kay 1999 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai sabuk daratan yang
berbatasan dengan lautan dimana proses dan penggunaan lahan di darat secara langsung
dipengaruhi oleh proses lautan dan sebaliknya. Definisi wilayah pesisir dari sudut pandang
kebijakan pengelolaan meliputi jarak tertentu dari garis pantai ke arah daratan dan jarak tertentu
ke arah lautan. Definisi ini tergantung dari issue yang diangkat dan faktor geografis yang relevan
dengan karakteristik bentang alam pantai (Hildebrand and Norrena, 1992 dalam Kay,1999).
Pengelolaan wilayah pesisir menyangkut pengelolaan yang terus menerus mengenai penggunaan
wilayah pesisir dan sumberdaya didalamnya dari area yang telah ditentukan, dimana batas-batas
secara politik biasanya dihasilkan melalui keputusan legislatif atau eksekutif (Jones and
Westmacott, 1993 dalam Kay 1999).
2.2 Isu Perencanaan Wilayah Pesisir
Terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang :
Antar wilayah otonom yang saling berbatasan
Antar sektor (pertambangan, pariwisata, permukiman, infrastruktur, perikanan, dsb)
Antaraprivate denganpublic domain
Antara pembangunan ekonomi (development forces) dengan lingkungan (conservation
forces)
Antara daerah hulu (upstream) dan daerah hilir (downstream)
Antara urban culture dengan local culture
Antara visi dan misi Pusat dengan Daerah
2.4 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
Keterpaduan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini mencakup 4
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
6/28
(empat) aspek, yaitu: (1) keterpaduan wilayah/ekologis; (2) keterpaduan sektor; (3) keterpaduan
disiplin ilmu; dan (4) keterpaduanstakeholder.
a. Keterpaduan Wilayah/Ekologis
Secara keruangan dan ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan)
dan laut lepas. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara
daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir dan
laut tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua kawasan tersebut.
Berbagai dampak lingkungan yang mengenai kawasan pesisir dan laut adalah akibat dari dampak
yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan atas, seperti pertanian,
perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman dan sebagainya, demikian juga dengan kegiatan
yang dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai dan perhubungan
laut.
Penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri dan limbah rumah tangga,
sedimentasi akibat erosi dari kegiatan perkebunan dan kehutanan, dan limbah pertanian tidak
dapat hanya dilakukan di kawasan pesisir saja, melainkan harus dilakukan mulai dari sumber
dampaknya. Oleh karena itu, pengelolaan di wilayah ini harus diintegrasikan dengan wilayah
daratan dan laut serta Daerah Aliran Sungai (DAS).
Menjadi satu kesatuan dan keterpaduan pengelolaan. Pengelolaan yang baik di wilayah pesisir
akan hancur dalam sekejap jika tidak diimbangi dengan perencanaan DAS yang baik pula.
Keterkaitan antar ekosistem yang ada di wilayah pesisir harus selalu diperhatikan.
b. Keterpaduan Sektor
Sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumberdaya alam di kawasan pesisir dan laut
adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pelaku pembangunan yang bergerak dalam
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.
Akibatnya, sering kali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut antar satu
sektor dengan sektor lainnya. Agar pengelolaan sumberdaya alam di kawasan pesisir dapat
dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, maka dalam perencanaan pengelolaan harus
mengintegrasikan semua kepentingan sektoral.
Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu, apalagi sampai mematikan kegiatan sektor
lain. Keterpaduan sektoral ini, meliputi keterpaduan secara horizontal (antar sektor) dan
keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor). Oleh karena itu, penyusunan tata ruang dan
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
7/28
panduan pembangunan di kawasan pesisir sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan
antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya.
c. Keterpaduan Displin llmu
Wilayah pesisir dan laut memiliki sifat dan karakteristik yang unik, baik sifat dan karakteristik
ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir. Sehingga
dalam mengkaji wilayah pesisir dan laut tidak hanya diperlukan satu disiplin ilmu saja, tetapi
dibutuhkan berbagai disiplin ilmu yang menunjang sesuai dengan karakteristik pesisir dan lautan
tersebut. Dengan system dinamika perairan pesisir yang khas, dibutuhkan disiplin ilmu khusus
pula seperti hidrooseanografi, dinamika oseanografi dan sebagainya. Selain itu, kebutuhan akan
disiplin ilmu lainnya juga sangat penting. Secara umum, keterpaduan disiplin ilmu dalam
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah ilmu-ilmu ekologi, oseanografi, keteknikan,
ekonomi, hukum dan sosiologi.
d. Keterpaduan Stakeholder
Segenap keterpaduan di atas, akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari
pelaku dan pengelola pembangunan di kawasan pesisir dan laut (Stakeholder). Seperti diketahui
bahwa pelaku pembangunan dan pengelola sumberdaya alam wilayah pesisir antara lain terdiri
dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat pesisir, swasta/investor dan juga lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan
sumberdaya alam di kawasan pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus
mampu mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan sumberdaya pesisir dan laut.
Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan pembangunan harus menggunakan pendekatan dua
arah, yaitu pendekatan "top down" danpendekatan "bottom up".
BAB III
PEMBAHASAN
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
8/28
3.1 Sentralistik Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sebagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia lainnya bahwa pengelolaan
lingkungan dengan pendekatan stated-based didasarkan pada pendekatan top down, dimana
dilaksanakan karena ada anggapan bahwa penduduk yang berpenghasilan rendah tidak memiliki
pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk memberikan kontribusi efektif dalam proses
perencanaan (William,1997). Pendekatan state-based mengandung arti bahwa komitmen
pemerintah terhadap partisipasi masyarakat sangat terbatas yang ditunjukkan dengan rendahnya
alokasi budget yang digunakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal ini
tanggung jawab untuk membentuk partisipasi masyarakat seringkali dibebankan secara tumpang
tindih, sehingga akan memperlemah fisibilitas dan efektifitas upaya suatu badan pemerintah
(Gilbert dan Ward,1984). Pendekatan State-basedtersebut juga kurang memberikan kesempatan/
kekuasaan kepada masyarakat untuk memiliki bagaimana mereka harus terlibat, bagaimana
sumber daya dialokasikan/ bagaimana keputusan kunci harus dibuat (Gilbert dan Ward,1984),
sehingga dalam pelaksanaan seringkali mengalami kegagalan/ hambatan yang disebabkan oleh
pendekatan yang tidak fleksibel, lemahnya kapasitas kelembagaan, kurang tepatnya design dan
implikasi serta kurangnya partisipasi mayarakat (Davidson dan Pelternburg,1993; utomo,1997
dan Slingsby,1986). Strategi yang berdasarkan pada state-basedbukan suatu alternatif, terlebih
bila ditujukan pada suatu kasus dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi, maka kurang
tepat dan relatif tidak memenuhi sasaran dalam implementasinya (Hamel,1996).
Sebagaimana dinyatakan oleh Ueta (1994) dalam laporannya menyebutkan tentang beberapa
hambatan yang terkait dengan penerapan kebijakan yang bersifat state-based/top down sebagai
berikut:
a. Bahwa kebijakan top down akan lebih efisien diterapkan untuk program jangka pendek.
b. Bahwa kebijakan tersebut belum mampu memulihkan kualitas hidup yang rusak, sehingga
sulit untuk memperolah strategis perlindungan lingkungan yang bersifat ekonomis dan efektif.c. Bahwa kebijakan tersebut pada umumnya mengabaikan prinsippolluters pays principle dan
sebaiknya dana negara yang digunakan untuk mengatasi polusi.
d. Bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk media lingkungan tertentu dengan tidak
mempertimbangkan koordinasi aksi, sehingga kebijakan ini tidak mengatasi masalah dasar akan
tetapi hanya mengatasi gejalanya, yang pada akhirnya masalah lingkungan hanya bergeser tanpa
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
9/28
ada penyelesaiannya.
Kelamahan top down dan bottom up
Model pengelolaan wilayah PPPK top-down lebih cendrung digunakan pada negara berkembang
karena kuatnya pemerintah dalam mengelola aset strategisnya (1). Model top-down bertumpu
pada format perencanaan, metode pelaksanaan dan manfaatnya di pusatkan ke pemerintah
nasional dan pemerintah daerah melaksanakan program tersebut. Pemerintah nasional membagi
rata manfaat pengelolaan sumberdaya wilayah PPPK ke pemerintah daerah, walau daerha tidak
memiliki wilayah pesisir.
Kelemehan model top-down adalah minimnya muatan karakter lokal (kearifan lokal) di dalam
pelaksanaanya sehingga seringkali berbenturan dengan realita dan masalah yang ada. Benturan
tersebut berakibat terjadi dualisme pengelolaan yaitu pengelolaan berbasis masyarakat yang telah
berlangsung sejak dulu dengan konsep top-down. Sedangkan hal positif model ini yaitu besarnya
persediaan pendanaan dan efektifnya instrumen pengelolaan, seperti pengawasan dan penegakan
hukum.
Model bottom-up adalah model pengelolaan yang telah lama digunakan oleh sebagian besar
masyarakat PPPK yang memiliki hak tradisional dan begitu kuat diakui. Saat sekarang model
pengelolaan berbasis masyarakat ini masih ada, seperti sistem pengelolaan sasi, ondoapi, lebak
bulung, panglima laot atau sistem ponggawa-sawi di Sulawesi Selatan (2).
Kelemahan model bottom-up adalah mengenai pertanyaan tentang kesejahteraan masyarakat
PPPK, instrumen yang tersedia makin sulit melakukan penegakan hukum yang disepakati (3),
legalitasnya masih sulit dipenuhi landasannya, hanya sedikit masyarakat yang memahami prinsip
pengelolaan model ini. Kelebihan model ini adalah dibentuk oleh masyarakat PPTK sendiri
dimana pelaksanaannya berdasarkan sistem norma, kepatuhan dan loyalitas.
3.2 Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan
pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan sudah saatnya memang
paradigm tersebut diubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir
mereka juga adalah warga negara Indonesia. Konsekuensinya justru masyarakat pesisir perlu
mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigm masa lampau,
http://leader-street.blogspot.com/2009/06/cincin-pensiunan-untuk-wakil-rakyat.htmlhttp://leader-street.blogspot.com/2009/06/cincin-pensiunan-untuk-wakil-rakyat.html8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
10/28
yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Karena arah kebijakan sekarang
ini untuk pemberdayaan masyarakat, umumnya bukan lagi ditekankan pada pembangunan
(depelopment) dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat, tetapi dengan
pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu akan tetapi perlu waktu bertahun-tahun agar
masyarakat mempunyai kemampuan manajemen (pengelolaan), jadi kebijakan pembangunan
pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikaji lebih menekankan pada kebijakan pembangunan
pesisir dan pulau-pulau kecil lengkap dengan segala visi dan misinya.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan
yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi msyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangandaerah di wilayah laut adalah :
Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut
tersebut.
Pengaturan kepentingan administratif.
Pengaturan tata ruang.
Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
Yang termasuk wilayah laut Daerah Propinsi adalah sejauh dua belas mil laut yang diukur dari
garis pantai arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut Daerah
Kabupaten dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Daerah Propinsi. Dengan memperhatikan
ketentuan tersebut maka daerah pesisir merupakan kewenangan dari Daerah Kabupaten dan
Kota.
Daerah pesisir sebagai transisi dari ekosistem darat dengan ekosistem laut berada dalam
kewenangan Daerah di bidang kelautan. Sesuai dengan UU 22/1999 yang menyatakan bahwa
wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4
(empat) mil laut dari garis pantai, maka wilayah pesisir berada dalam kewenangan Daerah
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
11/28
Kabupaten atau Kota setempat.
Sejalan dengan kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,
maka Daerah akan mengelola dan memanfaatkan daerah pesisir untuk digunakan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah. Untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di Daerah maka seluruh potensi
sumber daya yang tersedia di Daerah akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Salah satu potensi
sumber daya yang dimiliki Sebagian Daerah adalah potensi daerah pesisir.
Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat
tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir
memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang dimanfaatkan
oleh para nelayan baru terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.
Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara
ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak
dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada
sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi
pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan
potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu
Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan
pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.
Mengingat kewenangan Daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk
juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi
daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada
di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.
Prinsip-prinsip penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil:
1. Peran serta Masyarakat dan Pelaku Pembangunan
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
12/28
Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalisasikan kepentingan
antar pelaku pembangunnan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut
pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis
dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan. Pengalaman-pengalaman
masa lalu banyak menunjukkan bahwa perencanaan yang prosedural, normatif dan kurang
mengakomodasikan kepentingan para pelaku pembangunan yang ada di dalam proses
penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplentasikan karena menghadapi berbagai kendala di
lapangan. Rencana-rencana seperti itu selain kurang aspiratif juga cenderung tidak diakui, tidak
diterima dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.
2. Kompensasi
Masyarakat selama ini tidak mengetahui ataupun diberi hak untuk menegosiasikan penyelesaian
konflik, ataupun aspek kompensasi terhadap konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang
ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang pada suatu kawasan, baik terhadap
timbulnya dampak lingkungan fisik ataupun sosial-ekonomi.
3. Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Undang-Undang No.22/1999 tentang pemerintah daerah memberi peluang kepada daerah agar
leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan
kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan daerah tersebutdilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi pada semua bidang. Dalam kerangka negara kesatuan, meskipun
daerah diberikan otonomi secara luas, tetapi tetap diperlukan adanya konsistensi baik hal
keterpaduan substansi maupun kesamaan visi-misi secara nasional. Oleh karena itu sesuai
dengan kewenangannya, pemerintah pusat berkepentingan dalam merumuskan kebijakan-
kebijakan strategis dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku secara umum.
4. Penentuan Zona Preservasi, Konservasi dan Pemanfaatan Intensif
Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pada penataan ruang dengan terlebih dahulu
membagi ruang kedalam zona preservasi, konservasi dan pemanfaatan intensif. Clark (1976)
mendefinisikan daerah preservasi, pemanfaatan intensif dan konservasi sebagai berikut :
- Zona preservasi adalah zona yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik baik itu
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
13/28
rekreasi, ekonomi, estetika maupun daerah proteksi banjir, namun daerah ini
direkomendasikan untuk dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak
ekosistem. Termasuk didalamnya mangrove, rawa yang produktif dan bernilai bagi
masyarakat pesisir.
- Zona pemanfaatan intensif adalah zona yang secara fisik dapat dibangun, daerah ini
dapat dibangun langsung atau dengan syarat hanya perubahan yang kecil.
- Zona konservasi meliputi kawasan lindung yang secara ekologis sangat kritis untuk
dibangun, zona ini berfungsi sebagai penyanggah antara zona preservasi dan daerah
pemanfaatan intensif.
5. Penentuan Sektor Unggulan
Sektor unggulan merupakan sektor potensial untuk dikembangkang pada zona konservasi dan
zona pemanfaatan intensif. Sektor tersebut memiliki kriteria, yaitu: penghasil devisa, menyerap
tenaga kerja banyak dll.
6. Penentuan Struktur Tata Ruang
Struktur tata ruang wilayah yang meliputi sistem jaringan dan pusat-pusat kegiatan yang
membentuk ruang fisik wilayah harus mendukung dan kondusif bagi pengembangan sektor
unggulan yang telah ditentukan, khususnya dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang atau kegiatan
pembangunan yang menggunakan faktor-faktor produksi ( seperti tenaga kerja, kapital, teknologidll.) dan memiliki eksternalitas negatif baik dampak yang berupa bahan pencemar, sedimen,
maupun terhadap perubahan bentang alam, dll.
7. Tata Ruang Sistem Wilayah Aliran Sungai
Perlunya keterpaduan dengan kegiatan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai di
lahan atasnya. Kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah aliran sungai tersebut harus mengikuti
persyaratan lingkungan bagi pengembangan sektor unggulan serta persyaratan yang berlaku pada
zona preservasi di wilayah pesisir.
8. Jarak antar Zona Preservasi dengan Eksternalitas Negatif
Jarak minimal antar Zona preservasi dengan kegiatan penataan ruang yang mengeluarkan
eksternalitas negative (pencemaran, sedimen, dlll) ditentukan berdasarkan daya sebar
eksternalitas tersebut dari sumbernya, yaitu :
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
14/28
St = Vt x t
St = Jarak tempuh pencemardari sumbernya
Vt = Kecepatan sebar pencemar
t = Waktu tempuh, yang bergantung pada tipe pasang surut
9. Musyawarah dan Hak Adat/ Tradisional
Keputusan terhadap konflik kepentingan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang terjadi antara
para pelaku pembangunan diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, dan media partisipatif
lainnya. Penataan ruang juga memperhatikan dan mengadopsi akan adanya hak adat/tradisional
dan hak-hak lainnya yang sudah hidup dan berlaku dalam sistem tatanan sosial setempat.
Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang bermaksud mengoptimalisasikan kepentingan
antar pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga
menterpadukan secara spatial fungsi-fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, baik antar sektor
maupun antar wilayah administrasi pemerintahan agar bersinergi positif dan tidak mengganggu.
Penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
Dalam perencanaan tata ruang perlu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan terjadinya
produk rencana, yaitu :
- Konsensus, adanya peran serta aktif dan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku
pembangunnan di dalam penyusunan rencana
- Konsistensi, secara teknis ada kesamaan materi dengan rencana-rencana pada tingkat
makro
- Legitimasi, produk rencana diakui, dapat diterima dan ditaati oleh semua pelaku
pembangunan (karena
memperhatikan faktor konsensus di atas)
- Legal aspek, produk rencana mempunyai kekuatan dan kepastian hukum
- Kompensasi, memperhatikan konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan
oleh akibat rencana tata ruang dilaksanakan, baik terhadap biaya dampak lingkungan fisik
maupun sosial-ekonomi.
Pemerintah, dalam hal ini termasuk sebagai pelaku pembangunan, sebaiknya bukan hanya
sebagai pengambil keputusan kebijakan tata ruang, tetapi dituntut peranannya sebagai fasilitator
dalam kegiatan penataan ruang, sehingga perencanaan dapat lebih didekatkan kepada masyarakat
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
15/28
ataupun pelaku pembangunan.***
sumber: jchkumaat.wordpress.com
3.3 Co-management ( Kemitraan Antara 2 pihak yang bekepentingan terhadap wilayah
PPPK
UU PWP3K meberi kepastian dan perlindungan hukum untuk memperbaiki kemakmuran,
menjalin akses dan hak-hak masyarakat pesisir termasuk dunia pengusaha. Asas peranserta
masyarakat mengandung makna membuka peluang bagi masyarakat berperan dalam
perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pengawasan dan pengendalianya (community based
management). Ini ditunjang dengan adanya peluang masyarakat memiliki kesempatan untuk tahu
kebijakan pemerintah; selain itu terbukanya Representasi suara masyarakat ikut menentukan
putusan kebijakan sebenarnya cukup strategis didalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara
rasional dan berkelanjutan; ujung-ujungnya melindungi masyarakat pesisir
Ketentuan menetabkan bahwa pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan
kelestarian ekosistem pesisir, masyarkat adat maupun kepentingan nasional. Rambu-rambu
semacam ini menunjukan bahwa arah pengelolaannya bermuara pada upaya penyelamatan
masyarakat pesisir dari dampak kesewenangan-wenangan penetapan HP3. Apabila penetapan
HP3 dibuat rancu untuk maksud tertentu, maka pada gilirannya secar sadar atau tidak, sertifikat
yang terbitkan jelas merugikan keberadaan nelayan disepanjang pantai.
Dalam Pasal 41 mengisyaratkan a danya Forum Mitra Bahari yang dibentuk sebagai upaya
peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir. Mitra Bahari
merupakan forum kerja sama pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga suadaya
masyarakat, organisasi profesi , dan tokoh masyarakat termasuk dunia usaha. Kegiatannya
difokuskan pada bentuk pendampingan/penyuluhan, pendidikan/pelatihan, penelitian terapan,
termasuk rekomendasi kebijakan. Artinya forum mempunyai beban moral dan harus
bertanggung jawab mengeliminasi dampak negative kehadiran HP3 bagi masyarakat
pesisir/nelayan dikawasan tertentu. Sekarang tinggal kemauan dan niat baik semua pihak yang
terkait penetapan HP3 maupaun para pemangku kepentingan, karena aturan main sudah ada;
berupa rambu-rambu hukum; dan ini bias dipakai sebagai pedoman. Apabila objektifitas tetap
digunakan sebagai iming-iming yang ujungnya berdampak menyesatkan dalam menentukan
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
16/28
ketetapan sertifikat HP3, niscaya masyarakat pesisir/nelayan masih bisa terselamatkan dari
dampak negatifnya. 1
Alternatif Pendekatan Co-Management
Pendekatan Co-management adalah merupakan alternatif yang potensial untuk mengisi
kelemahan dari pendekatan State-baseddan Community-baseddalam pengelolaan RTH di pesisir
pantai utara Surabaya, dimana pendekatan Comanagement didasarkan pada kebersamaan dan
kemitraan yang diyakini tepat untuk mengarah pada pembangunan berkelanjutan.
Co-Management atau pengelolaan bersama merupakan paradigma yang sedang berkembang
dengan pesat dalam pengelolaan sumber daya alam dimana Ruang terbuka hijau merupakan
lahan konservasi yang perlu pengelolaan bersama (kemitraan) antara pemerintah, masyarakat dan
stake holder. Co-management juga dinamakan pengelolaan kolaboratif, pengelolaan partisipatif
atau pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan partisipatif didasarkan pada tiga bagian
utama (Wells, etal.,1992):
- Semua pemangku kepentingan (stakeholder) diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam
pengelolaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin komitmen dan partisipasi mereka dan untuk
menampung pengetahuan, aspirasi dan pengalaman mereka dalam pengelolaan.
- Pembagian peran dan tanggung jawab di dalam pengelolaan berbeda-beda tergantung kondisi
khusus dari tiap kawasan. Dalam beberapa kasus, kewenangan lebih banyak pada lembaga
masyarakat, pada kasus yang lain kewenangan lebih banyak pada instansi pemerintah.
- Kerangka kerja pengelolaan tidak hanya untuk tujuan ekologis konservasi, melainkan juga
mencakup tujuan-tujuan ekonomi, social dan budaya. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap
kebutuhan mereka yang tergantung terhadap sumberdaya, keseimbangan dan partisipasi.
Manfaat adanya co-management
Manfaat adanya co-managementmenurut Wiyanto (pada Workshop Pemberdayaan Masyarakat
Pasca Proyek,2004) akan terwujud bila selaras dengan proses dan tujuannya,yaitu:
- Untuk pengembangan ekonomi dan sosial yang bertumpu pada prakarsa dan kemampuanmasyarakat.
- Untuk mengalihkan kewenangan dalam menetapkan keputusan pengelolaan sumber daya/ruang
terbuka hijau.
- Sebagai cara untuk mengurangi terjadinya perselisihan melalui keikutsertaan seluruh pihak
1Diakses pada tanggal 6 Oktober 2010. http://mukhtar-api.blogspot.com. Pukul 13.00 WITA
http://mukhtar-api.blogspot.com/http://mukhtar-api.blogspot.com/8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
17/28
yang terlibat secara demokratis.
Pemanfaat sumber daya menerima manfaat dengan ikut serta dalam menetapkan keputusan
dalam pengelolaan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, sedangkan pemerintah menerima
manfaat dari berkurangnya kewenangan. Pemerintah juga akan menetapkan hak dan kewenangan
atas hukum yang setara dan mengalihkan sebagian kewenangannya.
Ciri-ciri Co-management
Menurut Wiyanto (Pemberdayaan Masyarakat Pasca Proyek,2004) bahwa cirri-ciri dari Co-
Managementadalah:
- Sebagai jalan tengah antara pengelolaan tanaman pantai secara terpusat sepenuhnya oleh
pemerintah dengan tujuan efisiensi dan pemerataan serta pengelolaan sepenuhnya oleh
masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengelola dan mengatur diri sendiri dan ikut serta
secara aktif.
- Sebagai proses pengelolaan sumber daya, dengan melakukan penyesuaian/ perubahan dari
waktu ke waktu, yang mencakup segi pemberdayaan masyarakat, pengalihan kewenangan,
pembagian kekuasaan dan kesetaraan (demikratisasi).
- Sebagai strategi pengelolaan yang luwes, yang merupakan wahana untuk ikut serta, membuat
aturan, mengatasi perselisihan, membagi kewenangan, kepemimpinan, dialog, membuat
keputusan, menambah dan membagi pengetahuan, belajar serta pembinaan diantara para
pemanfaat sumber daya pemangku kepentingan dan pemerintah.
Peran Pemerintah dalam Co-management
Peran Pemerintah dalam co-management sangat besar sekali menurut Wiyanto (Pemberdayaan
Masyarakat Pasca Proyek,2004), bahwa peran tersebut antara lain:
- menyediakan peraturan/kebijakan seperti desentralisasi kekuasaan/ kewenangan,
- Mendorong keikutsertaan dan melakukan dialog dengan masyarakat;
- Mengakui/mengesahkan hak-hak masyarakat;
- Melakukan prakarsa;
- Melakukan penegakan hukum;
- Mengatasi masalah yang berada di luar kewenangan masyarakat;
- Memadukan kegiatan pada berbagai tingkatan pemerintah;
- Menyediakan bantuan dan layanan teknis, adminstrasi dan keuangan untuk menunjang lembaga
kemasyarakatan setempat.
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
18/28
Pengelolaan co-Managementmensyaratkan adanya dua kelompok besar pemangku kepentingan
untuk bersama-sama berbagi peran dalam pengelolaan. Kedua kelompok pemangku kepentingan
tersebut adalah kelompok masyarakat dan kelompok instansi pemerintah. Masyarakat pantai
merupakan kelompok pemangku kepentingan yang merasakan langsung dampak dari
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di pantai Surabaya. Sedangkan kelompok instansi pemerintah
merupakan pemegang mandate dari undang-undang untuk melakukan pengelolaan terhadap
sumber daya yang ada berupa tanaman pantai/mangruf dan lain-lain, agar dapat bermanfaat
secara lestari (sustainable). Pada dasarnya kedua kelompok tersebut dapat bekerja secara sinergi,
karena mempunyai kepentingan yang sama. Tetapi kekurangpahaman dan kurang komunikasi
antar keduanya bisa menimbulkan perbedaan peran yang saling bertentangan.
Sehingga perlu adanya pengaturan kelembagaan dalam pengelolaan Sumber daya berupa
Tanaman pelindung pantai, mitra kolaborasi yang berupa sebuah lembaga yang dapat mewakili
dan diakui oleh masyarakat. Badan Perwakilan Pantai bisa merupakan lembaga yang mewakili
dan diakui oleh masyarakat. Setelah terbentuk lembaga pengelola, maka pemerintah daerah perlu
membuat jalinan kerjasama dengan lembaga pengelola tersebut. Karena jalinan kerjasama ini
dibatasi dalam hal pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan pantai, maka pemerintah
daerah yang di wakili oleh Dinas Pertamanan dan Dinas Pemantapan pangan. Jalinan tersebut
harus dibuat dalam SK Kepala Dinas tersebut yang mengesahkan keberadaan lembaga pengelola
tanaman pantai tersebut dan menjelaskan kewenangan yang diberikankepada mereka. Dinas juga
perlu mengambil inisiatif untuk memungkinkan terjadinya pengelolaan partisipatif. White (1994)
telah merinci dukungan instansi pemerintah daerah yang sangat diperlukan untuk membangun
pengelolaan kolaboratifsebagai berikut:
a. Menciptakan ruang politik yang cukup untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan.
Pemerintah perlu menyediakan forum dialog yang setara antara wakil pemerintah dengan wakil
masyarakat dalam mendiskusikan pengelolaan kolaboratif.
b. Menentukan arah kebijakan pengelolaan sumberdaya yang bias mengakomodasi aspirasi
masyarakat.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) dari banyak instansi bisa berjalan dengan
harmonis.
d. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kegiatan kelompok masyarakat yang
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
19/28
berhasil.
e. Menegakkan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan
lokal, maka pemerintah perlu mendelegasikan kepada kelompok masyarakat. Tetapi pemerintah
harus siap memberikan bantuan dalam penegakan hukum, jika masyarakat membutuhkannya.
Hal ini berarti bahwa instansi pemerintah perlu selalu memantau efektifitas pengelolaan
partisipatif oleh masyarakat.
f. Menyelesaikan konflik dan masalah yang muncul antara pemangku kepentingan.
g. Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pelatihan, penyuluhan, keuangan, sarana dan
perlengkapan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, partisipasi muncul dalam siklus perencanaan
pembangunan meliputi beberapa tahap, yaitu:
Kemitraan
Merupakan suatu kegiatan awal, mengenai penjajakan dan pendekatan kepada masyarakat
sasaran. Melalui penjajakan dan pendekatan yang ada, dibangun kesadaran masyarakat terhadap
masalah dan kondisi yang ada terhadap lingkungannya. Kesadaran tersebut akan menghasilkan
visi komunitas, yang merupakan perumusan pandangan masyarakat yang menggambarkan masa
depan masyarakat yang ideal.
Isu Analisis Berdasarkan Komunitas
Visi komunitas yang tercipta diikuti dengan usaha mengidentifikasi masalah-masalah yang ada
dan prioritas yang harus ditangani. Penyelesaian masalah tentumemerlukan bantuan dari pihak
luar, baik dukungan pemerintah maupun pihak-pihak yang menguasai dan berpengalaman
terhadap suatu masalah.
Rencana Tindak
Merupakan tahap perencaan aksi, meliputi penetapan target, tujuan dan strategi atau cara
pelaksanaan. Semuanya merupakan hasil kesepakatan bersama.
Pelaksanaan dan Kontrol
Tahap pelaksanaan program dengan pemantauan masyarakat pada setiap pelaksanaan.
Evaluasi dan timbal balik
Hasil monitoring berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan terhadap target yang telah disepakati.
Informasi evaluasi juga sebagai bahan untuk melanjutkan rencana-rencana program selanjutnya.
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
20/28
3.4 pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terpadu berbasis masyarakat
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat
diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai
dari perencanan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahapan proses perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat tetap mengacu kepada proses perencanaan
pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan lautan (Gambar1).
Gambar 1. Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
(Sumber: Dahuri et al(2001) yang telah dimodifikasi
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
21/28
- Tahap Perencanaan
Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan
isu dan permasalahan yang ada, yang menyangkut kerusakan sumber daya alam, konflik
penggunaan, pencemaran, dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut.
Selanjutnya juga perlu diperhatikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada yang
menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan
budaya setempat seperti jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata
pencaharian masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan
pendefinisian masalah yang dipadukan dengan informasi tentang sumber daya alam dan
ekosistem serta aspirasi masyarakat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendala yang ada
selanjutnya mulai dibuat perencanaan berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program
dan proyek. Perencanaan yang telah disusun perlu disosialisasikan kembali kepada
masyarakat luas untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat pesetujuan rencana ini baru
dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional.
Dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, perlu juga diperhatikan bahwa konsep
pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat diharapkan akan mampu untuk
(1) meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya SDA dalam menunjang kehidupan
mereka (2) meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam
setiap tahapan pengelolaan dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan bentuk-
bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan (Zamani dan
Darmawan, 2000).
- Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Rencana
Pada tahap implementasi perencanaan, diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat
didalamnya, seperti masyarakat itu sendiri, tenaga pendamping lapangan dan pihak
lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor
danstakeholderyang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ego
sektoral. Dalam hal ini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak
yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, Investor/swasta, instansi
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
22/28
sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat lokal
dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga
masyarakat benar-benar memahami rencana yang akan dilaksanakan. Menurut Zamani dan
Darmawan (2000) kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini
adalah: (1) integrasi ke dalam masyarakat, dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat
untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep dan
mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga masyarakat lokal. (2)
pendidikan dan pelatihan masyarakat, metoda pendidikan dapat dilakukan secara non formal
menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap muka sehingga dapat diperoleh
informasi dua arah dan pengetahuan masyarakat lokal (indigenous knowledge) dapat
dikumpulkan untuk dimasukkan dalam konsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan,
dalam hal ini segenap kebijakan yang berasal dari masyarakat dan telah disetujui oleh
koordinator pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan
bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan (4) penegakan hukum dan
peraturan, yang dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan
tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Tahap Monitoring dan Evaluasi
Monitoring yang dilakukan sejak dimulainya proses implementasi perencanaan dimaksudkan
untuk mengetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul dalam implementasi
kegiatan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada. Setelah
monitoring selanjutnya dilakukan evaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh
pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari
perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya.
Pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan prinsip Ko-manajemen
perikanan yaitu pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara
pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya perikanan. Oleh sebab itu
keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat mengacu kepada indikator
keberhasilan Ko-manajemen perikanan. Menurut Dahuri et al(1998) Indikator keberhasilan
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
23/28
Ko-manajemen adalah seperti pada Tabel Lampiran 1.2
3.5 Model yang Dapat Diterapkan Di Indonesia
Secara umum model-model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(PPPK) yang digunakan di beberapa wilayah pesisir yaitu model top-down (inisiasi dan kontrol
di pihak pemerintah) atau sentralistik, bottom-up (inisiasi dan kontrol di pihak masyarakat
pesisir) atau desentralistik, co-management (kemitraan antara dua pihak berkepentingan terhadap
wilayah PPPK, misalnya antara masyarakat dan pemerintah), dan pengelolaan terpadu yang
melibatkan unsur-unsur yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya wilayah PPPK.
Model pengelolaan wilayah PPPK top-down lebih cendrung digunakan pada negara berkembang
karena kuatnya pemerintah dalam mengelola aset strategisnya. Model top-down bertumpu pada
format perencanaan, metode pelaksanaan dan manfaatnya di pusatkan ke pemerintah nasional
dan pemerintah daerah melaksanakan program tersebut. Pemerintah nasional membagi rata
manfaat pengelolaan sumberdaya wilayah PPPK ke pemerintah daerah, walau daerha tidak
memiliki wilayah pesisir.
Kelemahan model top-down adalah minimnya muatan karakter lokal (kearifan lokal) di dalam
pelaksanaanya sehingga seringkali berbenturan dengan realita dan masalah yang ada. Benturan
tersebut berakibat terjadi dualisme pengelolaan yaitu pengelolaan berbasis masyarakat yang telah
berlangsung sejak dulu dengan konsep top-down. Sedangkan hal positif model ini yaitu besarnya
persediaan pendanaan dan efektifnya instrumen pengelolaan, seperti pengawasan dan penegakan
hukum.
Model bottom-up adalah model pengelolaan yang telah lama digunakan oleh sebagian besar
masyarakat PPPK yang memiliki hak tradisional dan begitu kuat diakui. Saat sekarang model
pengelolaan berbasis masyarakat ini masih ada, seperti sistem pengelolaan sasi, ondoapi, lebakbulung, panglima laot atau sistem ponggawa-sawi di Sulawesi Selatan.
Kelemahan model bottom-up adalah mengenai pertanyaan tentang kesejahteraan masyarakat
PPPK, instrumen yang tersedia makin sulit melakukan penegakan hukum yang disepakati,
2 Diakses pada tanggal 7 Oktober 2010. http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htm. Pukul 05.53 WITA
http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/06/masih-haruskah-kita-peduli-pada.htmlhttp://leader-street.blogspot.com/2009/06/cincin-pensiunan-untuk-wakil-rakyat.htmlhttp://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htm.%20Pukul%2005.53http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htm.%20Pukul%2005.53http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htm.%20Pukul%2005.53http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htm.%20Pukul%2005.53http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htm.%20Pukul%2005.53http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/06/masih-haruskah-kita-peduli-pada.htmlhttp://leader-street.blogspot.com/2009/06/cincin-pensiunan-untuk-wakil-rakyat.html8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
24/28
legalitasnya masih sulit dipenuhi landasannya, hanya sedikit masyarakat yang memahami prinsip
pengelolaan model ini. Kelebihan model ini adalah dibentuk oleh masyarakat PPTK sendiri
dimana pelaksanaannya berdasarkan sistem norma, kepatuhan dan loyalitas.
Model pengelolaan Co-management yang berpola kemitraan, menganggap masyarakat PPPK dan
pemerintah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang sumberdaya wilayah
PPPK. Model ini menitikberatkan bahwa masyarakat harus berkelompok sehingga koordinasi,
pemilihan prioritas dan pengambilan keputusan lebih akomodatif dalam meminimalkan bias
dalam pencapaian tujuan. Proses dalam model ini biasa lebih menyita banyak waktu untuk tawar-
menawar antara pihak pemerintah dan kelompoktentang hal-hal penting yang akan disepakati,
sehingga kedua pihak ini seringkali sulit disinergikan.
Model yang terakhir adalah model pengelolaan terpadu. Model ini adalah suatu mekanisme
dimana setiap elemen mempunyai peran yang saling mendukung agar terlaksananya tujuan
pengelolaan. Multi disiplin ilmu bersinergis dalam suatu wadah tim kerja (teamwork) sehingga
alokasi waktu untuk menciptakan kesamaan persepsi, prinsip dan tujuan nampak lebih lama.
Model terintegrasi (terpadu) ini memerlukan dukungan kelembagaan, baik dari pemerintah
maupun dari masyarakat pesisir itu sendiri, disamping validasi daya dukung sumberdaya bagi
terselenggaranya tujuan ini.3
3 Diakses pada tanggal 5 Oktober.http://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html. Pukul 14.30 WITA
http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/participatory-rural-appraisal-pra.htmlhttp://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/participatory-rural-appraisal-pra.htmlhttp://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/organisasi-petani-pemakai-air.htmlhttp://leader-street.blogspot.com/2009/05/ekonomi-kerakyatan-menjadi-jargon-lagi.htmlhttp://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html.%20Pukul%2014.30http://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html.%20Pukul%2014.30http://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html.%20Pukul%2014.30http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/participatory-rural-appraisal-pra.htmlhttp://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/participatory-rural-appraisal-pra.htmlhttp://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/organisasi-petani-pemakai-air.htmlhttp://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html.%20Pukul%2014.30http://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html.%20Pukul%2014.30http://leader-street.blogspot.com/2009/05/ekonomi-kerakyatan-menjadi-jargon-lagi.html8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
25/28
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
1. Sumber daya pesisir menjadi modal dasar pembangunan yang penting bagi pembangunan
ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Ekositem pesisir dan keanekaragaman
hayatinya berperan dalam merespon perubahan iklim nasional dan global terutama di
pulau yang sangat kecil (< 100 ha) yang rawan tenggelam. Dalam kondisi yang demikian,
upaya pengelolaan wilayah pesisir untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lestari
belum memadai.
Pemanfaatan yang berlebih (over exploitation) telah mengakibatkan degradasi sumber
daya pesisir. Tekanan pemanfaatan sumber daya pesisir semakin parah dengan adanya
krisis ekonomi, sehingga mendorong banyak pihak bersaing mendapatkan sumber daya
yang masih tersisa dengan berbagai cara. Situasi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat
dan menimbulkan marginalisasi masyarakat pesisir. Permasalahan ini disebabkan banyak
faktor, antara lain belum diadopsi pendekatan Pengelolaan Pesisir terpadu.
-Sentralistik. Sebagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia lainnya bahwa
pengelolaan lingkungan dengan pendekatan stated-based didasarkan pada pendekatan
top down, dimana dilaksanakan karena ada anggapan bahwa penduduk yang
berpenghasilan rendah tidak memiliki pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk
memberikan kontribusi efektif dalam proses perencanaan (William,1997). Pendekatan
state-basedmengandung arti bahwa komitmen pemerintah terhadap partisipasi masyarakat
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
26/28
sangat terbatas yang ditunjukkan dengan rendahnya alokasi budget yang digunakan untuk
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal ini tanggung jawab untuk membentuk
partisipasi masyarakat seringkali dibebankan secara tumpang tindih, sehingga akan
memperlemah fisibilitas dan efektifitas upaya suatu badan pemerintah (Gilbert dan
Ward,1984).
-Desentralisasi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan
kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi msyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999
menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah :
Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas
wilayah laut tersebut.
Pengaturan kepentingan administratif.
Pengaturan tata ruang.
Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau
yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
-Co management,
Dalam Pasal 41 mengisyaratkan a danya Forum Mitra Bahari yang dibentuk sebagai upaya
peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir. Mitra Bahari
merupakan forum kerja sama pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga
suadaya masyarakat, organisasi profesi , dan tokoh masyarakat termasuk dunia usaha.
Kegiatannya difokuskan pada bentuk pendampingan/penyuluhan, pendidikan/pelatihan,
penelitian terapan, termasuk rekomendasi kebijakan. Artinya forum mempunyai bebanmoral dan harus bertanggung jawab mengeliminasi dampak negative kehadiran HP3 bagi
masyarakat pesisir/nelayan dikawasan tertentu.
-pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terpadu berbasis masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat
8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
27/28
diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu
mulai dari perencanan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahapan proses
perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat tetap mengacu kepada
proses perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan lautan.
2. Model pengelolaan wilayah PPPK top-down lebih cendrung digunakan pada negara
berkembang karena kuatnya pemerintah dalam mengelola aset strategisnya. Model
bottom-up adalah model pengelolaan yang telah lama digunakan oleh sebagian besar
masyarakat PPPK yang memiliki hak tradisional dan begitu kuat diakui. Model
pengelolaan Co-management yang berpola kemitraan, menganggap masyarakat PPPK
dan pemerintah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang sumberdaya
wilayah PPPK. Model ini menitikberatkan bahwa masyarakat harus berkelompok
sehingga koordinasi, pemilihan prioritas dan pengambilan keputusan lebih akomodatif
dalam meminimalkan bias dalam pencapaian tujuan. Model yang terakhir adalah model
pengelolaan terpadu. Model ini adalah suatu mekanisme dimana setiap elemen
mempunyai peran yang saling mendukung agar terlaksananya tujuan pengelolaan.
http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/participatory-rural-appraisal-pra.htmlhttp://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/07/participatory-rural-appraisal-pra.html8/8/2019 Tugas Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
28/28
DAFTAR PUSTAKA
http://www.beritamaritim.com/berita/01/11.shtml
www.indoprogress.com
www.makassarkota.go.id/index.php?option=com_content.
www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-
ancam-kelestarian/
www.dkp-banten.go.id/berita/02/08-liput.rtf
www.wikipedia.com/jumlahpulau
http://mukhtar-api.blogspot.com
http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htm .
http://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html .
http://www.beritamaritim.com/berita/01/11.shtmlhttp://www.indoprogress.com/http://www.makassarkota.go.id/index.php?option=com_contenthttp://www.makassarkota.go.id/index.php?option=com_contenthttp://www.makassarkota.go.id/index.php?option=com_contenthttp://www.makassarkota.go.id/index.php?option=com_contenthttp://www.makassarkota.go.id/index.php?option=com_contenthttp://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.dkp-banten.go.id/berita/02/08-liput.rtfhttp://www.wikipedia.com/jumlahpulauhttp://mukhtar-api.blogspot.com/http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htmhttp://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.htmlhttp://www.beritamaritim.com/berita/01/11.shtmlhttp://www.indoprogress.com/http://www.makassarkota.go.id/index.php?option=com_contenthttp://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.depkominfo.go.id/.../hak-pengusahaan-perairan-pesisir-dapat-ditolak-jika-ancam-kelestarian/http://www.dkp-banten.go.id/berita/02/08-liput.rtfhttp://www.wikipedia.com/jumlahpulauhttp://mukhtar-api.blogspot.com/http://rudyct.com/PPS702-ipb/05123/group2_123.htmhttp://www.abdulmuthalib.co.cc/2009/08/4-model-pengelolaan-pesisir-dan-pulau.html