Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)

8/10/2019 Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)

1/34


2/34

SAMBUTAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara

maritim dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km2yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta

km2 dan ZEE Indonesia 2,7 km2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri

dari 17.504 buah pulau dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini

merupakan anugrah yang sangat besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan.

Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat

keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, dan bahkan laut Indonesia merupakan

wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Disamping sumberdaya dapat pulih

sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki sumberdaya tidak

pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan. Kondisi

ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk

dikembangkan berbagai kegiatan.

Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi : a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RSWP-3-K); b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP-3-K); c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-

3-K); dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RAPWP-3-K). Seluruh dokumen perencanaan ini diamanatkan penyusunannya kepada

pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

RSWP-3-K ini merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP-3-K,

RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K, dimana RSWP-3-K sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan

pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target

pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

Agar dalam prakteknya penyusunan RSWP-3-K Provinsi, Kabupaten/Kota dapat

dilaksanakan dengan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan

output serta sasaran, maka diperlukan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan akan memberikan kesamaan

persepsi dalam memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penyusunan RSWP-3-K

Provinsi, Kabupaten/Kota dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RSWP-3-

K Provinsi, Kabupaten/Kota kepada pihak-pihak yang diberikan tugas penyusunan RSWP-3-

K Provinsi, Kabupaten/Kota.

.

Jakarta, Desember 2013

Sudirman Saad

Direktur Jenderal Kelautan Pesisirdan Pulau-pulau Kecil


3/34

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: (1)

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-

3-K; (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut

RZWP-3-K; (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang

selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K. Sebagaimana amanat UU No. 27

tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 7 ayat 3

pemerintah daerah wajib untuk menyusun keempat perencanaan tersebut.

Dalam Undang-Undang No.27 tahun 2007 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal

8 ayat (1), disebutkan bahwa RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan darirencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. RSWP-3-K wajib

mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan

karena RSWP-3-K merupakan rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk

kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi

yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau

rencana tingkat nasional.

Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Ucapan

terimakasih dan penghargaan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaatdalam upaya Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Jakarta, Desember 2013

Subandono Diposaptono

Direktur Tata Ruang Laut,Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


4/34

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan1.3. Ruang Lingkup1.4. Landasan Hukum1.5. Prinsip-prinsip perencanaan1.6. Istilah dan Definisi1.7. Fungsi dan Manfaat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil1.8. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

BAB II KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2.2. Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.3. Muatan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil2.4. Masa Berlaku Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

3.1 Tahapan Pembentukan Kelompok Kerja3.1.1. Sosialisasi3.1.2. Pembentukan kelompok Kerja3.1.3. Pelatihan / Bimtek ICM

3.2 Penyusunan Dokumen Awal3.3 Konsultasi Publik I

3.4 Penyusunan Dokumen Antara3.5 Konsultasi Publik II3.6 Perumusan Dokumen Final3.7 Penetapan3.8 Pemantauan dan Evaluasi3.9 Rincian Waktu Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


5/34

Pedoman Teknis

Penyusunan Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 27/2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut dengan PWP-3-K), pengelolaan wilayahpesisir dan laut merupakan sebuah rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan,pengendalian dan pengawasan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Untukmewujudkan tata kelola pesisir dan laut yang baik (good coastal and small islandsgovernance), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hirarkiperencanaan yang terkait satu sama lain, mulai dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir danPulau-pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil(RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K) danRencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Sesuai dengan hirarki tersebut, Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(RSWP-3-K) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pondasi bagi dokumen hirarkilainnya. Renstra ini merupakan arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaanpembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta targetpelaksanaan dengan indikator yang tepat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darirencana pembangunan jangka panjang setiap pemerintahdan/atau pemerintah daerah, sertawajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah dengan jangkawaktu selama 20 tahun dan sekurang-kurangnya dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.

Untuk meningkatkan kualitas proses penyusunan rencana strategis wilayah pesisir danpulau-pulau kecil, diperlukan Pedoman Teknis yang dapat dijadikan panduan bagiPemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang memiliki wilayah pesisir dan

pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam kegiatan penyusunan dokumenRencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan Kota.

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan panduan kepadaPemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota pesisir dalam menyusun Rencana Strategis

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) agar sesuai dengan ketentuan yangdisyaratkan dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2008 tentang PerencanaanPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini memuat tentang ketentuan teknis, proses dan prosedur,serta ketentuan minimal lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penyusunan RencanaStrategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)


6/34


7/34

Pedoman Teknis


7. Perairan Pesisiradalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantaidan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsitertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, danekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

9. Perencanaanadalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulaukecil yang tersedia

10. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatuproses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsurkepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisirdan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalamsuatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu

11. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untukkawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategiyang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantaurencana tingkat nasional.

12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber dayatiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang padaKawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak bolehdilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

13. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan,prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusandi antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaansumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

14. Rencana Aksi Pengelolaanadalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satuatau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagaikegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangkukepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

15. Rencana Zonasi Rinciadalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahanpengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkanserta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izinyang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

16. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan,

pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sertaekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkankualitas nilai dan keanekaragamannya.

17. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untukmewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

18. Sempadan Pantaiadalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional denganbentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

19. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihandan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnyaberbeda dari kondisi semula.


8/34

Pedoman Teknis


20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkanmanfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengancara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

21. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayahpesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhlukhidup lain.

22. Mitigasi Bencanaadalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara strukturatau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur ataunonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil.

23. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatanOrang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkanlingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

24. Pemangku Kepentingan Utamaadalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkanpemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional,nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, danmasyarakat pesisir.

25. Pemberdayaan Masyarakatadalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuankepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalammemanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

26. Konsultasi publikadalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dansanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingandi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat,musyawarah/rembug desa, dan lokakarya

27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahadalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

28. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerahyang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, ataukabupaten/kota.

29. Instansi terkaitadalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksanateknis, dan instansi vertikal

30. Masyarakatadalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokalyang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

31. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurunbermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur,

adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sertaadanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum.

32. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupansehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlakuumum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulaukecil tertentu.

33. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui haktradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yangsah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidahhukum laut internasional.

34. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupanmasyarakat.


9/34

Pedoman Teknis


35. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

36. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.

37. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

38. Direktur Jenderaladalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan,pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.7. Fungsi dan Manfaat Rencana Strategis Wilayah pesisir dan Pulau-PulauKecil

Fungsi dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalahsebagai:

1. Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD).

2. Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD);

3. Acuan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;4. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil;5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan

rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kcil;6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Manfaat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk :

1. Mewujudkan strategi dasar bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;2. Mewujudkan strategi keserasian pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat;3. Menjamin terwujudnya tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil

Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) merupakan dokumenperencanaan paling dasar yang harus dimiliki oleh entitas pesisir dan pulau-pulau kecilsebagai panduan makro bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalamkerangka tersebut, pentingnya perencanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang diikuti dengan analisis terhadap isu strategis baik yang bersifat lokalmaupun lintas batas (transboundary) menjadi bagian terpenting dari rencana Strategis

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, dalam konsepsi rencana Strategiswilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, apa yang diinginkan oleh stakeholders selama 20tahun ke depan merupakan basis bagi penentuan respon berupa strategi dan program yangkemudian diimplementasikan, dimonitoring dan dievaluasi selama perjalanan strategi itusendiri. Selain itu, mekanisme kelembagaan dan skema finansial dalam implementasiRencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga menjadi unsur penting.

Secara diagramatik, konsepsi substansi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulauKecil dapat dilihat pada Gambar 1.


10/34

Pedoman Teknis


Gambar 1. Konsepsi Rencana Stratregis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)

1.8. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalamPerencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

RSWP-3-K merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk memastikan upaya-upayapengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menjadi arus utama dalampembangunan. Dokumen ini memberikan arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaanpembangunan melalui penetapan isu, tujuan, sasaran, dan strategi, serta target pelaksanaandengan indikator pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tepat.

RSWP-3-K juga harus disusun dengan mengacu kepada beberapa landasan dan ditujukanuntuk mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintahan, antar instansi, swasta,dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil secara komprehensif. Diharapkan dokumen yang telah disusun dapat menjadi acuanbagi semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil. Beberapa strategi harus dikembangkan sebagai panduan untukmenjabarkan program ke dalam rencana-rencana kegiatan.

Sementara itu, strategi pelaksanaan rencana dirumuskan untuk mengarahkan implementasirencana secara konsisten. Strategi adopsi dan pelembagaan dokumen dirumuskan dalamupaya memperkuat status legalitas dokumen serta memantapkan kedudukan dan fungsidokumen RSWP-3-K dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Hal terpenting dari upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalahterbangunnya komitmen semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Olehkarena itu perlu dikembangkan kerja sama dan komunikasi yang harmonis antar stakeholdersehingga keterpaduan pengelolaan di daerah dapat terwujud secara maksimal.

Dokumen RSWP-3-K terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yangdapat dilakukan melalui Musrenbang, pada saat penyusunan RKPD, penyusunan/evaluasiRPJPD dan RPJMD.


11/34

Pedoman Teknis


Dokumen RSWP-3-K berfungsi sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensikebijakan dan program kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilsampai dengan beberapa tahun ke depan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, danmasyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen RSWP-3-K haruslah: (a)sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah,serta (b) dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing sektor, baik daerah maupunpusat.

Integrasi dokumen RSWP-3-K tersebut harus sejalan dengan sistem dan konsepperencanaan pembangunan yang ada (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional) sebagaimana ilustrasi pada Gambar 2. Tampak bahwa adopsi danpelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RSWP-3-K sebagaimasukan dalam evaluasi RPJPD dan/atau penyusunan RPJMD (Rencana PembangunanJangka Mengengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD.

Gambar 2. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)


12/34

Pedoman Teknis


BAB IIKETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2.1. Sistematika Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) sedikitnya sekurang-kurangnya memuat dan disusun menurut sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan1. Latar Belakang2. Maksud dan Tujuan3. Ruang Lingkup4. Kedudukan RSWP-3-K dalam Tataran Kebiajan Perencanaan Pembangunan

Daerah

5. Definisi dan Peristilahan

II. Gambaran Umum1. Deskripsi Umum2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir5. Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

III. Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan1. Visi dan Misi2. Isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Tujuan dan Sasaran4. Strategi dan Arah Kebijakan5. Target dan Indikator

IV. Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan

V. Daftar Pustaka

Lampiran

2.2. Muatan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.2.1. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan alasan (urgensi) mengapa RSWP-3-K perlu disusun.Pada bagian ini diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkupdisusunnya RSWP-3-K, mengapa sangat diperlukan dan siapa yang akanmenggunakannya. RSWP-3-K menerangkan secara singkat dan fokus ke wilayahpesisir Provinsi atau Kabupaten/Kota mengacu kepada Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) daerah setempat, serta menyimpulkan informasi latarbelakang secukupnya sebagai pengantar substansi RSWP-3-K. Ruang lingkup

didalam pendahuluan menguraikan isi dokumen yang disusun.


13/34

Pedoman Teknis


2.2.2. Gambaran Umum

Gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir danpulau-pulau kecil, pola penggunan lahan dan perairan, kondisi sosial-budaya danekonomi, serta potensi dan permasalahan sumberdaya wilayah pesisir dampulau-pulau kecil. Gambaran umum ini dapat lebih terinformasi secarakomprehensif jika sebelumnnya telah disusun peta Atlas Sumberdaya Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Gambaran umum menguraikan hasil kaji ulang(review) tentang pentingnya sumber daya alam, lingkungan dan keadaan sosial-ekonomi pada wilayah pesisir yang direncanakan.

a. Deskripsi Umum,Deskripsi umum ini merupakan informasi dalam koordinat geografis,administrasi daerah, iklim, geomorfologi dan hidro oseanografi kawasanperencanaan.

b. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ini menjelaskan tentang keadaansumber daya alam dan jasa lingkungan yang dikelompokkan dalam empatkategori:

1) Sumber daya hayati: vegetasi pantai, mangrove, padang lamun,terumbu karang, biota darat dan perairan; dan lain-lain.

2) Sumber daya non hayati : mineral, migas, pasir laut dan lain-lain.3) Sumber daya buatan: prasarana perikanan, prasarana perhubungan,

bangunan pantai, pemecah gelombang (break water), tambat labuh(jetty), tembok laut (seawall), dan tambak.

4) Jasa-Jasa Lingkungan: obyek wisata bahari, media pelayaran, energigelombang laut, tempat penyerapan karbon (carbon sink), dan lain-lain.

Informasi ini diperlukan untuk menunjukkan kuantitas dan kualitas sumber

daya yang ada beserta peluang pembangunan masa depan. Informasi inidisajikan menggunakan istilah non-teknis dan tanpa data rinci statistik denganmenggunakan foto, gambar, grafik atau tabel.

c. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan,Berisi informasi penggunaan lahan dan perairan pada saat ini, masa lalu dantren pemanfaatannya pada masa yang akan datang. Beberapa sektor utamayang berperan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil, diantaranya: Sektor perikanan dan kelautan, Sektor kehutanan, Sektorpertanian; Sektor pertambangan; Sektor pariwisata, Sektor perhubungan, danSektor pembangunan daerah/perkotaan. Selain itu diperlukan ruang terbukahijau untuk mitigasi bencana (antara lain: tsunami, gempa bumi, badai, dan

lain-lain).

Informasi ini diperlukan untuk menunjukkan kuantitas penggunaan lahan danperairan yang ada beserta peluang pembangunan masa depannya.

d. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir,Kondisi sosial-budaya-ekonomi menggambarkan keadaan demografi dankecenderungan penduduk yang ada pada kawasan perencanaan dalammemanfaatkan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:

1) Distribusi populasi, jenis kelamin dan struktur umur, angka harapan hidup,angka kelahiran, jumlah pekerja dan pendapatan, tingkat kesejahteraandll;

2) Karakter sosial budaya, seperti pendidikan, kepercayaanbudaya/pantangan, penyakit, sumber utama pencaharian atau pekerjaandan pendapatan , kearifan lokal dll.;


14/34

Pedoman Teknis


3) Struktur ekonomi, pada kawasan perencanaan berdasarkan kontribusiproduk domestik pembangunan regional kotor (GDP) dari sektor utamaseperti kehutanan, perikanan, pertambangan, pertanian, pariwisata,perhubungan, dsb.

Berdasarkan kondisi sosial-budaya-ekonomi tersebut dapat diantisipasiarahan pola demografi dan pertumbuhan ekonomi ke depan melalui

ekstrapolasi/ prediksi dari data kuantitatif yang telah dikumpulkan dari pusatdata spatial provinsi yang sudah terbentuk, BAPPEDA, Dinas Kelautan danPerikanan, Biro Pusat Statistik, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian,Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait lainnya. Skenario masadepan sebaiknya diprediksi berdasarkan data empiris beberapa tahunsebelumnya dan diberi penjelasan singkat mengenai proyeksinya berdasarkanpandangan lingkungan, sosial dan ekonomi

e. Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau KecilWilayah pesisir di Indonesia memiliki berbagai potensi, mulai dari potensiperikanan, pariwisata, transportasi, pertanian, pertambangan dan energi.Namun yang perlu kita sadari adalah wilayah pesisir juga menyimpanpermasalahan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulahmanusia. Bencana tersebut dapat berupa tsunami, gempa bumi, abrasi, rob,banjir, pencemaran dan salah satu isu yang terjadi diseluruh dunia adalahperubahan iklim (Climate Change) yang diantaranya mengakibatkanpemanasan global (Global Warming), kenaikan paras muka air laut(Sea LevelRise), kematian karang (coral bleaching). Permasalahan lain yang seringterjadi di wilayah pesisir antara lain kemiskinan, penurunan kualitaslingkungan , tumpang tindih pengelolaan, dan lain-lain. Diharapkan denganmengetahui isu-isu permasalahan atau potensi bencana yang ada di wilayahpesisir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan strategi untuk mengurangidampak bencana yang akan terjadi.

2.2.3. Kerangka Strategis Pengelolaan dan pembangunan

a. Visi dan MisiVisi adalah suatu pandangan umum/wawasan yang mengungkapkankeinginan atau harapan semua pemangku kepentingan tentang masa depanpemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil suatu daerah bagikepentingan bersama.

Misi merupakan upaya untuk mencapai visi yang ditampilkan dalam bentukpernyataan tentang tujuan operasional dari pemda, dunia usaha danmasyarakat yang diwujudkan dalam produk dan layanan, sehingga dapat

mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentinganpada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akandilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut.

Visi dan misi bisa berupa penjabaran visi misi daerah untuk wilayah pesisirnyaataupun visi misi baru.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan umum yang menerangkan mengenai kondisiatau keluaran (outcome) yang diinginkan Pemda dalam mengatasi isu

tertentu. Karakter kunci dari pernyataan tujuan adalah:1. biasannya bermaksud umum;2. tidak ada kerangka waktu yang tentu untuk pencapaian;


15/34

Pedoman Teknis


3. diterapkan pada seluruh kawasan perencanaan;4. tidak kuantitatif.

Setiap isu mungkin mempunyai beberapa tujuan yang menempatkan berbagaiaspek dari isu. Tujuan dikelompokkan pada aspek:1. Tujuan ekologis2. Tujuan ekonomis

3. Tujuan sosial budaya, dan4. Tujuan kelembagaan

Sasaran harus menerangkan kondisi yang diharapkan, dan lebih spesifik daripernyataan tujuan. Suatu sasaran memiliki:1. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;3. Achievable: target kinerja dapat dicapai dengan kapasitas & Sumber Daya ;4. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome

dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;5. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan

Setiap tujuan kemungkinan didukung oleh beberapa sasaran.

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi menjelaskan bagaimana aktivitas akan dilakukan untuk mencapaisuatu sasaran, menyatakan setiap kondisi yang dapat diterapkan untuk masadepan, atau untuk proses-proses pengelolaan, dan diterapkan pada seluruhkawasan perencanaan atau pada lokasi spesifik. Biasanya, strategi akanberkaitan dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, kebijakan,sistem (proses/ prosedur), teknologi (infrastruktur/ perangkat keras), informasidan pembiayaan

Arah kebijakan itu akan dirumuskan lebih lanjut oleh para eksekutif dari

Pemerintah Daerah setempat dalam bentuk penentuan strategi, prioritaskegiatan yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlakudan dinamika masyarakat yang berkembang. Kebijakan pembangunan daerahjuga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi daerah untukjangka waktu tertentu.

Oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan yang kemudian dijabarkanlebih lanjut dalam RSWP-3-K harus seoptimal mungkin memperhatikan, hal-hal berikut:1. Isu pembangunan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi;2. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk

kebutuhan riil, yang semua itu dapat dijaring melalui mekanismeperencanaan pembangunan daerah seperti Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota, penjaringan aspirasimasyarat oleh DPRD, dan dialog antara masyarakat denganBupati/Walikota;

3. Prediksi perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah denganmemperhatikan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi masing-masingdinas/instansi di daerah;

4. Kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumber dayaalam yang ada, sumber daya manusia yang dimiliki, fasilitas untuk bekerjadan kelembagaan yang ada.

d. Target dan Indikator

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasiindikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi


16/34

Pedoman Teknis


untuk menentukan kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebutdengan mempertimbangkan masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil(outcomes), manfaat (benefits), dan dampak lanjutan (impacts). Inputs danoutputs dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Sedangkanindikator dampak (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak lanjutan(impacts) akan diperoleh setelah kegiatan selesai; namun perlu diantisipasisejak tahap perencanaan.

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk unit yang dihasilkan, waktuyang diperlukan, nilai yang dihasilkan, dana yang diperlukan, produktivitas,ketaatan, tingkat kesalahan, frekuensi, dan sebagainya.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis denganmemperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerjahendaknya (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif baik yangbersifat kuantitatif maupun kualitatif; (3) dapat dicapai, penting, dan harusberguna untuk menunjukan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dandampak; (4) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan; dan (5)efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efisiendan ekonomis.

2.3. Kaidah pelaksanaan dan pemantauan

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan RSWP-3-Ksecara efektif dan memantau kemajuan kerja berdasarkan target dan indikator kinerja.Program pemantauan dapat dilakukan melalui kontrak konsultan, atau suatu posisi yangditunjuk oleh Bappeda atau instansi lainnya. Setelah RSWP-3-K disahkan, maka perludilaksanakan lokakarya pelatihan secara periodik terhadap isinya begitu juga denganseminar-seminar pemantauan kinerja untuk instansi-instansi kunci dan para pemangku

kepentingan

2.4. Masa Berlaku Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berlaku dalam jangka waktu 20(dua puluh) tahun dan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.Peninjauan kembali dapat dilakukan, jika:

a. terjadi perubahan kebijakan pembangunan di daerah setempat;b. terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar

antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan


17/34

Pedoman Teknis


BAB IIIPROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, proses dan prosedur penyusunansampai dengan implementasi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil(RSWP-3-K) harus berlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dankeseimbangan; keberlanjutan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungankepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Secara lengkap, prosedur penyusunan RSWP-3-K disajikan pada Gambar 3berikut

Gambar 3. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.1. Tahap Pembentukan Kelompok Kerja

3.1.1. Kegiatan

a. SosialisasiLangkah awal dari penyusunan RSWP-3-K ini adalah sosialisasi tentang prosesdan mekanisme penyusunan RSWP-3-K kepada seluruh pemangkukepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sosialisasidilaksanakan dengan tujuan menjelaskan rencana penyusunan dokumenperencanaan PWP3K dan menumbuhkan rasa kepemilikan stakeholder

terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Di dalam sosialisasi halyang perlu disampaikan adalah urgensi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, proses tahapan penyusunan dokumen RSWP-3-K,


18/34

Pedoman Teknis


penyampaian orientasi, penjaringan isu dan dan kelembagaan kelompok kerja(pokja) penyusun dokumen RSWP-3-K.

Target stakeholder yang dilibatkan dalam sosialisasi adalah siapa saja, namunutamanya kepada pemanfaatan ruang pesisir dan pengambil kebijakan didalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa saluran komunikasi, antara lainmisalnya:1) Media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah)2) Brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal3) Kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan

informasi yang ingin disampaikan di dalamnya)4) Multimedia (video, VCD, DVD)5) Website6) Ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau7) Pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat

b. Pembentukan Kelompok KerjaPembentukan kelompok kerja dilaksanakan sebelum pertemuan danpembahasan dokumen RSWP-3-K yang dituangkan dalam Surat KeputusanGubernur/Bupati/Walikota. Susunan keanggotaan kelompok kerja terdiri dariKepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi kelautan danperikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari satuan kerja perangkatdaerah (SKPD)/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dankarakteristik daerah yang bersangkutan. Kelompok kerja terdiri dari TimPengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah merupakan setingkat pejabatEselon II, sedangkan Tim Pelaksana minimal pejabat setingkat Eselon IV.

Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RSWP-3-K kelompok

kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja. TimTeknis terdiri dari perwakilan dari berbagai stakeholder yang bisa berasal dariunsure-unsur seperti pelaku usaha, pakar/akademisi, lembaga non-pemerintahdan tokoh masyarakat. Struktur organisasi Tim Teknis terdiri dari ketua,sekretaris dan anggota, Tim Teknis ini juga menjadi fasilitaor dalampenyusunan dokumen RSWP-3-K.

c. Pelatihan / Bimbingan TeknisPelatihan merupakan sarana/alat untuk meningkatkan kapasitas stakeholderdalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam pelatihan ini yang terlibat antara lainpemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Masyarakat Adat/lokal,

Akademisi/pakar, Pokja.

Materi Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi karakteristik yangada di daerah. Materi tersebut antara lain, meliputi :

Pembangunan Cara Pandang dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-PulauKecil;

Pemahaman Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Kebijakan Nasional Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Tipologi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;

Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.


19/34

Pedoman Teknis


3.1.2. Hasil Kegiatan

a. Tersosialisasikannya rencana kegiatan penyusunan RSWP-3-Kb. Terlaksananya penyampaian orientasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecilc. Tersusunnya Kelompok Kerja penyusunan RSWP-3-K yang ditetapkan melalui

Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

d. Adanya persepsi yang sama tentang kegunaan dokumen perencanaan WP3Kterpadu yang akan disusun

e. Adanya dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah agar didapatkansuatu komitmen baik dari eksekutif maupun legislatif

3.2. Penyusunan Dokumen Awal

3.2.1. Kegiatan

Dalam dokumen awal Kelompok Kerja bertugas melakukan hal-hal di bawah ini:a. Menyusun daftar skala prioritas yang menjadi isu dalam pengelolaan wilayah

pesisir dan pula pulau kecil;

a. Menyusun rincian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil yang menjadi tanggung jawab masing-masingSKPD/instansi terkait;

b. Menyusun daftar SKPD/instansi terkait, kelompok dan perorangan yangberkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecildi daerah yang bersangkutan;

c. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja bertindak sebagai koordinator dalampenyusunan Dokumen Awal RSWP-3-K. Dalam prosesnya tiap unsur harusmemberi peranan sekurang-kurangnya sebagai berikut:1. Setiap anggota Pokja yang mewakili instansinya mempresentasikan materi-

materi kebijakan instansi mereka di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil2. Akademisi atau pakar dapat diundang untuk menyampaikan hasil-hasil

kajian ilmiah yang terkait dengan isu strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Organisasi non-pemerintah berperan dalam menguraikan berbagai aspirasiyang berkembang dari masyarakat atau organisasi non-pemerintah lainnya.

4. Wakil kalangan dunia usaha menyampaikan kecenderungan permintaanpasar (demand) terhadap sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilterkait dengan peluang investasi dan usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan sebagainya

A. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, harusdilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primerdapat meliputi: (1). penjaringan aspirasi pemangku kepentingan masyarakat pesisiryang dapat dilaksanakan melalui focus group discussions, wawancara orangperorangan dan lain sebagainya; (2) pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomiwilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah pesisir danpulau-pulau kecil.

Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi :

Peta Atlas Sumber Daya Pesisir Peta batas wilayah administrasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

Peta tata guna lahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,


20/34

Pedoman Teknis


Data tentang kependudukan

Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas wilayah

Data perekonomian wilayah

Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah

Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yangmerupakan kebijakan pemerintah pusat

Peraturan-perundang undangan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah

Dalam pengumpulan data primer dan sekunder, tingkat akurasi data, sumber penyediadata, variabel ketidakpastian serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlumendapatkan pertimbangan yang cukup. Sedangkan untuk data sekunder dalambentuk data statistik dan peta dikumpulkan secara time seriesminimal 5 (lima) tahunterakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkankurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yangterjadi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Kebutuhan Peta Atlas Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Beberapa data dan informasi yang dibutuhkan dalam Peta Atlas Sumberdaya WilayahPesisir adalah sebagai berikut:a. potensi sumberdaya alam wilayah pesisirb. data pemangku kepentingan utama (prime stakeholder) dan masing-masing

kepentingan serta minatnya.c. kajian prinsip lingkungan, isu sosial dan kelembagaan serta implikasinya.d. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang menghubungkan antara kegiatan

manusia, proses alamiah dan kemunduran kualitas kondisi sumberdaya pesisir.e. isu-isu penting yang akan menjadi fokus utama dalam upaya pengelolaan

sumberdaya di suatu wilayah pesisir.f. Merumuskan dan menyusun tujuan program pengelolaan sumberdaya pesisir.

Peta tematik yang terdapat dalam Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir terdiri dari :a. Peta administrasi dan demografi. Peta-peta ini memberikan informasi tentang

batas-batas administrasi desa pantai, kecamatan dan kabupaten. Peta-peta inidilengkapi dengan dengan informasi tentang kependudukan. Peta-peta tematik inidigunakan untuk membantu para pembaca atlas untuk berorientasi dengan provinsiyang bersangkutan.

b. Peta Habitat. Peta-peta ini merupakan hasil overlay berbagai habitat utama diwilayah pesisir di atas peta dasar.Peta-peta tematik ini didasarkan pada hasil surveidan interpretasi citra Landsat yang menggambarkan status habitat di wilayahpesisir.

c. Peta Sumberdaya. Peta-peta tematik ini biasanya disajikan setelah peta-petatematik tentang habitat. Sumberdaya adalah elemen-elemen (antara lain: Ikan,udang, fauna/flora) yang menyediakan makanan dan material-material yangmempunyai nilai ekonomis untuk pengguna sumberdaya.

d. Peta Pemanfaatan. Peta-peta tematik ini memberikan informasi tentang berbagaikegiatan ekonomi sumberdaya pesisir (seperti penangkapan ikan, budidayaperikanan, pariwisata, pertanian), baik permasalahan maupun potensi pemanfaatansumberdaya yang menguntungkan bagi masyarakat.

e. Peta Isu-isu Pengelolaan Wilayah Pesisir. Peta-peta tematik ini berisi informasilokasi konflik, permasalahan, yang merupakan rangkuman dan sekaligus penutup.Namun demikian, hanya isu-isu yang dianggap penting yang dapat dipetakan,supaya tidak terlalu kompleks; sedang isu-isu detail terdapat dalam teks.

Tampilan Peta Tematik di dalam Atlas SumberdayaWilayah Pesisir sebagai berikut :a. Bentuk informasi : Tabel/Grafik, Gambar, Coverage, dll.b. Judul peta, Proyeksi (UTM), skala, legenda, indeks peta, sumber data, dll.


21/34

Pedoman Teknis


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metedologi penyusunan AtlasSumberdaya Pesisir dapat mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan AtlasSumberdaya Pesisir.

C. Prosedur Pelaksanaan Focus Group Discuss ion

Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu diskusi yang dilakukan secara

sistematis dan terarah uintuk menjaring isu maupun visi dan misi. Sedapat mungkinFGD dilakukan pada kelompok yang relatif homogen, misalnya FGD di tingkatkomunitas, FGD di tingkat birokrat dan sebagainya. Untuk melaksanakan FGD secaraefektif diperlukan seorang fasilitator untuk mengarahkan jalannya diskusi.Fasilitatorperlu menekankan dan mendorong bahwa keberhasilan FGD sangat ditentukan olehpartisipasi aktif dari setiap peserta diskusi. Untuk mencatat proses yang berlangsungdan hal-hal yang disepakati diperlukan seorang notulis.

Panduan FGD dipersiapkan sebelumnya dan disampaikan pada saat pengirimanundangan untuk menjamin pembahasan tetap berfokus pada tujuan penyelenggaraanFGD. Panduan tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut :

a. Latar belakang dan tujuan FGD;b. Ruang lingkup dan pertanyaan kunci FGD;c. Keluaran FGD;d. Daftar peserta.

Untuk membantu proses FGD disarankan menggunakan teknik metaplan. TeknikMetaplan dapat digunakan untuk untuk menjaring pendapat seluruh partisipan agarmendapatkan kesempatan yang sama didalam mengeluarkan pendapatnya. Setelahpenjaringan ide, kartu-kartu metaplan harus dikelola dengan memilih,mengelompokkan, merangking/prioritas menyederhanakan atau mengabstraksikan /mengonseptualisasi.

D. Definisi dan Lingkup Isu Strategis

Masalah pengelolaan terjadi akibat hubungan antara manusia yang memanfaatkansumber daya P3K baik langsung maupun tidak langsung, tanpa menerapkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.Secara umum, isu pengelolaan ini terdiri atas tujuhkelompok, yaitu:a. degradasi sumber daya P3K;b. marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir;c. konflik pemanfaatan dan/atau konflik kewenangan;d. bencana alam dan/atau bencana akibat tindakan manusia;

e. kekosongan dan ketidakpastian hukum;f. potensi sumber daya pesisirg. isu lain yang terkait

E. Metode Penentuan Isu Strategis

Langkah-langkah dalam penjaringan isu dilakukan dengan teknik meta plansebagaiberikut :a. Jaring seluruh isu, tuliskan pernyataan isu dengan kata yang singkat.b. Setiap peserta tidak diperkenankan mempengaruhi peserta lainnya.c. Isu yang terkumpul diklasifikasikan dalam isu ekologi, isu sosial ekonomi, isu

kebijakan dan isu lainnya.

d. Dari keseluruhan pernyataan isu yang disampaikan, perlu disepakati berapa isuyang prioritas untuk ditangani dengan pertimbangan yang valid.


22/34

Pedoman Teknis


e. Dalam suatu wilayah pesisir, kemungkinan akan ditemui sejumlah isu, namun tidaksemua isu ini dapat ditangani Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurunwaktu tertentu. Oleh sebab itu ditentukan isu prioritas yang dapat ditangani secarapartisipatif dari instansi daerah dan lembaga non-pemerintah dengan keterbatasansumber dana dan tenaga.

f. Dari isu prioritas tersebut diatas, ditentukan apakah termasuk isu eksternal atauinternal. Pada isu eksternal, tentukan peluang dan ancaman, sedangkan pada isu

internal tentukan kekuatan dan kelemahan, semuanya dilakukan secara partisipatif.g. Lakukan pembobotan oleh masing-masing pemangku kepentingan utama, terhadap

isu eksternal dan internal, dimana jumlah bobot dari setiap pemangku kepentinganutama adalah seratus. Selanjutnya jumlahkan bobot yang diberikan oleh pemangkukepentingan utama dan buat nilai rata-rata.

h. Masing-masing pemangku kepentingan utama menentukan rating dengan memberinilai skala 1 s/d 4

F. Identifikasi Stakeholders

Stakeholders atau pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisirdan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkanpemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengkategorian stakeholder dapat dilakukan berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkatkepentingan atas suatu kebijakan. Berdasarkan variabel tersebut, maka stakeholderdibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder danstakeholder eksternal.a. Stakeholder Primer, yaitu pihak-pihak yang memiliki tingkat kepentingan yang

tinggi dan paling terkena dampak langsung dari suatu kebijakan pengelolaanwilayah pesisi, yang pada umumnyamerupakan stakeholder local yang bermukimdi pesisir. Stakeholder primer terdiri atas masyarakat pesisir lokal, nelayan,pengusaha/pembudidaya rumput laut, pengusaha/pembudidaya mutiara,

pedagang, pengusaha/pengelola wisata bahari, pengolah ikan.b. Stakeholder Sekunder, yaitu pihak-pihak yang memiliki tingkat pengaruh hampirsama dengan tingkat kepentingan stakeholder primer namun tidak terkenadampak langsung. Stakeholder sekunder terdiri dari pemerintah (pemerintahdaerah, dinas perikanan, dinas perhubungan, dinas periwisata, disperidag, dinaspertambangan), pengelola pusat pendaratan hasil tangkapan ikan, pengelolapelabuhan penyeberangan

c. Stakeholder Tersier, yaitu pihak yang berkepentingan tehadap permasalahanpengelolaan sumberdaya pesisir, namun tidak terkena dampa langsung dari suatukebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir. Pada kasus ini, stakeholder tersierterdiri atas pemerhati lingkungan (LSM), pengusaha non perikanan dan mediamassa

Para stakeholder ini selanjutnya perlu dipertimbangkan dan dilibatkan dalam tahapanpenyusunan RSWP-3-K selanjutnnya.

E. Penjaringan Visi

Visi adalah suatu rumusan umum mengenai keadaan wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan 20 tahun ke depan. Visimemberikan gambaran konsistensi kinerja seluruh pemangku kepentingan dalamkurun waktu 20 tahun mendatang, serta gambaran menyeluruh mengenai peranan danfungsi tiap-tiap pemangku kepentingan.

Visi tersebut harus mencerminkan tujuan pembangunan nasional (RPJPN), yangsejalan dengan tujuan pembangunan daerah (RPJPD). Visi juga harus mengantisipasi


23/34

Pedoman Teknis


perubahan atau dinamika pembangunan yang terjadi baik pada tahun sekarangmaupun masa depan di tatanan (level) daerah, nasional, maupun global.

Teknik metaplandapat digunakan untuk penjaringan visi secara partisipatif. Langkah-langkah dalam penjaringan isu dilakukan dengan teknik metaplanadalah sebagaiberikut :

a. Jaring seluruh ide, tuliskan pernyataan ide dengan satu kata yangmenggambarkan harapan di masa depan.

b. Setiap peserta tidak diperkenankan mempengaruhi peserta lainnya.c. Ide yang terkumpul diranking berdasarkan jumlah yang munculd. Hubungkan ide-ide terbanyak tersebut dan rangkaikan dalam suatu kalimat

Pernyataan visi ditulis berdasarkan konsensus semua pemangku kepentingan, yangditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, singkat, memotivasi dan menggugah inspirasiuntuk bentindak.

Adapun dalam penentuan Visi, perlu dipertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:a. Visi mampu memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan

peranan para pemangku kepentingan;b. Visi merupakan gambaran tentang kondisi masa depan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah;c. Visi ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;d. Visi dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;e. Visi dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; danf. Visi hendaknya bersifat fleksibel

F. Penjaringan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.Misi tersebut disusun dan diitampilkan dalam bentuk pernyataantentang tujuan operasional dari Pemda, dunia usaha dan masyarakat yang diwujudkandalam produk dan layanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagipihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visiyang telah ditetapkan di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatuyang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut.Kriteria dalam penentuan Misi adalah sebagai berikut:a. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi yang ditetapkan dalam kurun waktu

20 tahun ke depan;b. Misi harus selaras dengan RPJPD;c. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD

3.2.2. Hasil Kegiatan

Tersusunnya Draft Awal RSWP-3-K yang berisi hal-hal berikut:a. Atlas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecilb. Visi dan Misi yang akan dicapai.c. Kondisi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kecenderungan

pemanfaatannyad. Rumusan isu pengelolaan dan prioritas kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil.

e. Strategi terhadap isu-isu dalam pengelolaan wilayah pesisirf. Daftar pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Daerah.


24/34

Pedoman Teknis


3.3. Konsultasi Publik I3.3.1. Kegiatan

Draft RSWP-3-K Awal harus dikonsultasikan pada publik untuk mendapatkan danmenjaring masukan, tanggapan, saran dan perbaikan. Konsultasi publik berupapertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang merupakan perwakilan dari :

a. Pemerintah pusat dan daerah (secara lintas sektoral);b. Pemerintah daerah dimana semakin penting peran daerah dalam era

otonomi daerah;c. DPRD;d. Masyarakat Adat/Lokal;e. Akademisi/pakar/kelompok profesi/pemerhati dari berbagai disiplin ilmu

yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulaukecil;

f. Organisasi Non Pemerintahg. Pengusaha/industri Kalangan Pers;h. Pihak-pihak lain yang kelak teridentifikasi sebagai pihak yang harus

dilibatkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pokja memutuskan berapa kali pertemuan dan konsultasi publik berikutnya yangdiperlukan sampai informasi publik dianggap cukup, metode apa yang diterapkan(pertemuan, rapat, lokakarya, surat, internet, pengumuman melalui suratkabar/radio/televisi dan sebagainya) dengan memperhatikan sarana dankemampuan instansi penanggungjawab serta keterbatasan sumber daya, tenaga,pendanaan, dan waktu.

Setelah konsultasi publik sebaiknya dibuat laporan/berita acara tertulis mengenaipelaksanaan konsultasi publik yang meliputi jalannya acara, peserta, masukan-masukan dan hasil/keputusan/rekomendasi konsultasi publik. Berita acara inipenting karena RSWP3K merupakan konsesus stakeholder.

3.3.2. Hasil KegiatanHasil dari kegiatan konsultasi publik I adalah terjaringnya masukan mengenai visidan misi serta rumusan prioritas isu dari publik.

3.4. Penyusunan Dokumen Antara3.4.1. Kegiatan

Penyusunan dokumen antara dilakukan oleh kelompok kerja dengan kegiatanutama adalah :

a. Kelompok kerja melakukan revisi Dokumen Awal RSWP-3-Kb. Berdasarkan konsultasi publik I kelompok kerja melakukan pembahasan

mengenai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator, target dan

programc. Melakukan koordinasi untuk menyusun program dan penetapan kebijakan

A. Identifikasi Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi danpermasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangkamewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukurankinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehinggamenjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi.


25/34

Pedoman Teknis


Kriteria penentuan Tujuan adalah sebagai berikut:a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misib. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapaic. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki; dand. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi

dan kebijakan, serta program dalam rangka merealisasikan misi

Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:a. Sasaran strategis yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian

dari Tujuan;b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua

program;c. Sasaran strategis harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dand. Sasaran strategis harus dilengkapi dengan target kinerja.

Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis adalah sebagaiberikut:a. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;c. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan

sumberdaya yang ada;d. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome

dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dane. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

B. Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menyusun strategi perlu dilakukan analisis internal dan eksternalwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Analisis internal dan eksternal wilayah

pesisir yang digunakan adalah analisis SWOT (Strength, Weakness,Opportunity and Threat) atau dalam beberapa kasus sering faktoreksternalnya yang lebih didahulukan menjadi analisis TOWS. Dalampendekatan SWOT/TOWS, langkah-langkah yang dilakukan meliputi :

a.Identifikasi Kekuatan/ Kelemahan dan Peluang/ Ancaman

Dari potensi, status dan permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil(WP3K) diidentifikasi beberapa aspek internal WP3K (kekuatan dankelemahan) dan eksternal WP3K (peluang dan ancaman). Identifikasi aspekinternal dan eksternal ini dilakukan secara partisipatif bersama dengan FGD Iyang dilakukan untuk menjaring visi dan misi pengelolaan WP3K bersamaseluruh stakeholders (pemangku kepentingan) WP3K.

A. Analisis SWOT

Dalam menentukan strategi yang terbaik, dilakukan pemberian bobot (nilai)terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan dan kondisiWP3K. Bobot/nilai yang diberikan berkisar antara 1 - 5. Nilai 1 berarti tidakpenting, 2 berarti sedikit penting, 3 berarti cukup penting, 4 berarti penting dan5 berarti sangat penting seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.


26/34

Pedoman Teknis


Tabel 1. Pembobotan Tiap Unsur SWOT/TOWS

Kekuatan Bobot

Peluang

Bobot

Kelemahan

Bobot

Ancaman

Bobot

S1S2S3

B. S4S5.

Sn

O1O2O3

O4O5.

On

W1W2W3

W4W5

.Wn

T1T2T3

T4T5.

Tn

Keterangan Bobot:Nilai 5 = Sangat PentingNilai 4 = PentingNilai 3 = Cukup Penting

Nilai 2 = KurangPentingNilai 1 = Tidak Penting

Strategi pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan atau cara untukmemecahkan permasalahan yang dihasilkan dari identifikasi isu strategis.Strategi ditentukan dengan alat bantu matriks SWOT/TOWS yang telahdilakukan pada proses sebelumnya.

Alternatif strategi pada matriks hasil analisis SWOT (Tabel 2) dihasilkan daripenggunaan unsur-unsur kekuatan kawasan untuk mendapatkan peluangyang ada (SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancamanyang akan datang (ST), pengurangan kelemahan kawasan yang ada denganmemanfaatkan peluang yang ada (WO) dan pengurangan kelemahan yangada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT).

Tabel 2. Matriks Hasil Analisis SWOT/TOWS

Peluang Ancaman

KekuatanSO1SO2SO3SOn

SO1SO2SO3SOn

KelemahanWO1WO2WO3WOn

WT1WT2WT3WTn

Strategi yang dihasilkan terdiri dari beberapa alternatif strategi. Untukmenentukan prioritas strategi yang harus dilakukan, maka dilakukanpenjumlahan bobot yang berasal dari keterkaitan antara unsur-unsur SWOTyang terdapat dalam suatu alternatif strategi. Jumlah bobot tadi kemudianakan menentukan rangking prioritas alternatif strategi (Tabel 3).

Tabel 3. Ranking Alternatif Strategi

No Unsur SWOT KeterkaitanJumlahBobot

Rangking

Strategi SO

1. SO1 S1, S2, Sn, O1, O2, On

2. SO2 S1,S2,Sn, O1, O2, On3. SO3 S1, S2, Sn, O1, O2, On

Strategi ST


27/34

Pedoman Teknis


No Unsur SWOT KeterkaitanJumlahBobot

Rangking

4. ST1 S1, S2, Sn, T1, T2,Tn

Strategi WO

5. WO1W1, W2, Wn, O1, O2,On

6. WO2 W1, W2, Wn, O1, O2,On

7. WO3W1, W2, Wn, O1, O2,On

Strategi WT

8. WT1W1, W2, Wn, T1, T2,Tn

9. WT2 W1, W2, Wn, T1, T2, Tn

10. WT3W1, W2, Wn, T1 , T2,Tn

Segenap alternatif yang terformulasi kemudian dijabarkan tujuan, sasarandan indikasi program yang kemudian disederhanakan dalam bentukmatriks.

C. Penetapan Indikator Program

Indikator secara sederhana didefinisikan sebagai sebagai sebuah alat ataujalan untuk mengukur, mengindikasikan, atau merujuk sesuatu hal denganlebih atau kurang dari ukuran yang diinginkan. Sementara itu, menurutPomeroy and Rivera-Guieb (2006) indikator yang baik adalah indikator yangmemenuhi kriteria sebagai berikut :

Dapat diukur : mampu dicatat dan dianalisis secara kuantitatif atau

kualitatif; Tepat : didefinisikan sama oleh seluruh stakeholders Konsisten : tidak berubah dari waktu ke waktu Sensitif : secara proporsional berubah sebagai respon dari perubahan

aktual

Dalam beberapa kasus, pemilihan indikator terkait dengan tujuan yang akan dicapaidari monitoring dan evaluasi. Ketika satu indikator sudah ditentukan, prosesberikutnya adalah pemilihan metode untuk mengukur indikator tersebut. Beberapasyarat penting yang harus diperhatikan adalah bahwa metode tersebut sebaiknya(1) akurat dan reliabel, artinya tingkat kesalahan yang ditimbulkan dari koleksi datadapat diminimalisir; (2) biaya efektif, artinya sejauh mana metode ini akanmenghasilkan pengukuran indikator yang baik dengan biaya yang rendah; (3)kelayakan, artinya apakah ada unsur masyarakat yang dapat melakukan metodepengukuran indikator; dan (4) ketepatan, artinya sejauuh mana metode yang dipilihsesuai dengan konteks RSWP-3-K.

3.4.2. Hasil KegiatanTersusun Dokumen Antara RSWP-3-K yang sistematikanya sebagai berikut:

a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup RSWP-3-K

b. Gambaran Umum Kondisi Daerah: deskripsi umum keadaan sumberdayapesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan,

kondisi sosial budayac. Kerangak Kebijakan Strategi: Visi dan Misi, isu pengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran, strategi dan arahkebijakan, target dan indicator


28/34

Pedoman Teknis


d. Kaidah Pelaksanaan: langkah-langkah untruk melaksanakan RSWP-3-K ,monitoring dan evaluasi.

3.5. Konsultasi Publik II3.5.1. Kegiatan

Prosedur tahap ini dilakukan sama dengan konsultasi publik I, namun obyekpembahasan yang berbeda karena pada konsultasi publik II pembahasan danmasukan difokuskan pada strategi, arah kebijakan dan program pengelolaanpesisir dan lautan yang sudah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini,konsultasi dilakukan dengan mengundang pemangku kepentingan yang sudahdiidentifikasi sebelumnya. Pokja penyusunan RSWP-3-K dapat meminta bantuanfasilitator untuk memandu jalannya konsultasi publik II ini. Keluaran utama darikonsultasi publik II ini adalah kesepakatan tentang strategi, arahan kebijakan danprogram pengelolaan pesisir dan laut yang akan dituangkan dalam RSWP-3-K.

3.5.2. Hasil KegiatanMasukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Dokumen Antara RSWP-3-K.

3.6. Perumusan Dokumen Final3.6.1. Kegiatan

Kelompok Kerja menyempurnakan Dokumen Antara Rencana Strategis WilayahPesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) menjadi Draft Final Rencana StrategisWilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K).

3.6.2. Hasil Kegiatana. Draft Final Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(RSWP-3-K)b. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut berisi rencana dan jadwal kegiatan hingga diperolehnyapenetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota sesuaikewenangannya.

3.7. Penetapan3.7.1. Prosedur Penetapan Penyusunan Rencana Strategis WP3K.

Dalam dua minggu setelah pertemuan Pokja pembahasan dokumen finalRencana Strategis WP-3-K, Ketua Pokja harus melaporkan proses dan hasil yangtelah dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RSWP-3-K kepada Gubernur/Bupati/ Walikota yang selanjutnya meminta saran/tanggapanGubernur/Bupati/Walikota terhadap dokumen dimaksud.

Setelah menerima hasil laporan dari Ketua Pokja terhadap dokumen finalRencana Strategis WP-3-K Kabupaten/Kota, Bupati/walikota menyampaikandokumen final RSWP-3-K kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkantanggapan dan/atau saran. Untuk Dokumen RSWP-3-K Provinsi, Gubernurmenyampaikan dokumen final RSWP-3-K provinsi kepada Menteri danbupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkantanggapan dan/atau saran.

Menteri, gubernur atau bupati/walikota memberikan tanggapan dan/atau saranterhadap dokumen final RSWP-3-K tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dokumen RSWP-3-K secara lengkap.Dokumen RSWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif apabila dalam jangkawaktu tersebut tanggapan dan/atau saran tidak dapat dipenuhi/diperoleh.


29/34

Pedoman Teknis


Tanggapan atau saran perbaikan yang diperoleh dari Menteri, Gubernur danBupati/Walikota akan dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumenfinal RSWP-3-K.

Dokumen RSWP-3-K yang telah mendapatkan masukan dariMenteri/Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kembali olehGubernur/Bupati/Walikota kepada ketua Pokja untuk diakomodir dalam dokumen

rencana strategis tersebut. Setelah masukan telah diakomodir, Ketua Pokjamengirimkan surat permohonan penetapan beserta dokumen RSWP3K kepadaGubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atauPeraturan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

Gambar 4. Alur penetapan dokumen RSWP-3-K Menurut Permen KP No 16/2008)

3.7.2. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur/ Bupati/WalikotaRSWP-3-K.

Setelah RSWP-3-K mendapatkan masukan dari Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota, Ketua Pokja beserta tim mempersiapkan Rancangan PeraturanGubernur/ Bupati/ Walikota tentang RSWP3K. Draft Rancangan peraturan yangtelah disusun bersama dibahas bersama intansi terkait dengan mengundang BiroHukum Pemda. Final Rancangan Peraturan tersebut disampaikan secara resmioleh Ketua Pokja kepada Biro Hukum Pemda untuk diberimasukan/diharmonisasikan.

3.7.3. Proses Penyebarluasan RSWP-3-K

Setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RSWP-3-K,

dokumen tersebut dicetak dan disebarluaskan secara resmi. Penyebarluasannyadapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu:


30/34

Pedoman Teknis


a. Kepala Daerah dan/atau instansi yang berwenang menyampaikan dokumenRSWP-3-K secara resmi kepada publik, dalam suatu acara khusus, jumpapers atau pertemuan lainnya.

b. Ketua Pokja melakukan suatu jumpa pers atau pertemuan khusus yangmenjelaskan tujuan utama dari RSWP-3-K dan merinci beberapa salinan yangdibuat.

c. Menyampaikan salinan RSWP-3-K ini melalui pos kepada pihak yang terkait.

Salinan tersebut harus dikirim kepada semua instansi terkait di DaerahPropinsi atau Kabupaten/Kota yang terlibat selama masa penyiapan konsepini.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus menyiapkan salinan RSWP-3-K yangcukup sebagai persediaan untuk dibagikan kepada pihak yang memerlukannya (LSM,investor, lembaga pendidikan). Oleh karena RSWP-3-K ini mengikat kepada semua instansidi daerah, maka dokumen ini harus dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan danpenyusunan anggaran proyek. Pokja akan menindaklanjuti pelaksanaan dalam hal ini.

3.8. Pemantauan dan Evaluasi

Ketua Pokja menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan RSWP-3-K ini yangharus menguraikan antara lain :

a. Kemajuan umum dalam mencapai Visi dan Tujuan Daerah;b. Hasil pemantauan dari setiap kebijakan dalam RSWP-3-K tersebut; danc. Segala masalah khusus dan pelaksanaannya untuk mengatasi masalah

tersebut.

Secara tahunan Ketua Pokja harus menyampaikan laporan yang disajikan padapertemuan tidak lebih dari 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (misalnya

bulan Februari setiap tahun). Salinan laporan tahunan tersebut didistribusikankepada instansi terkait.

RSWP-3-K Daerah perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisimengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahunmerupakan bagian dari proses perencanaanpembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan RSWP-3-Kdengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatanuntuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan Daerahdan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan lima tahundilaksanakan dibawah arahan Ketua Pokja.

Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atausaat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan RSWP-3-K tersebut danbentuk tinjauan tersebut memfokuskan diri utamanya pada keberadaan kebijakankhusus dan diprakarsai oleh Ketua Pokja. RSWP-3-K dapat direvisi dan harusmengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu RSWP-3-K.Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harusdidokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakanRSWP-3-K secara efektif dan memantau kemajuan kerja berdasarkan target danindikator kinerja. Program pemantauan dapat dilakukan melalui kontrak konsultan,atau suatu posisi yang ditunjuk oleh Bappeda atau instansi lainnya. Setelah RSWP-3-

K disahkan, maka perlu dilaksanakan lokakarya pelatihan secara periodik terhadapisinya begitu juga dengan seminar-seminar pemantauan kinerja untuk instansi-instansi kunci dan para pemangku kepentingan.


31/34

Pedoman Teknis


Tahap

Persiapan

Penyusunan

Dokumen

Awal

Konsultasi

PublikI

Penyusunan

Dokumen

Antara

pembentuk

anKelompok

Kerja RSWP3K

penetapan

Kelompok

Kerja

RSWP3K

Penetapan

Tim Teknis

daftar SKPD

yang terkait

daftar prioritas

masalahWP3K

kebijakan SKPD

identifikasi

stakeholders

data dan

informasi

pesisir dan

pulau-pulau kecil

Masukan

stakeholders

dokumen awal

penjaringan

visi dan misi

identifikasi

isu strategis

dan prioritas

Tujuan dan

maksud RSWP3K

Deskripsi WP3K

Isu Strategis

Visi dan Misi

Kerangka

Strategi

Penyusunan

Dokumen

FInal

Penetapan

RSWP3K

Masukan

stakeholders

untuk dokumen

antara

Konsultasi

Publik

1 bulan 1 bulan 1bulan 2 minggu 2 minggu 4-12 bulan1 bulan

Dokumen Utuh

sesuai dengan

muatan RSWP3K

Proses adopsi

legal RSWP3K

3.9. Rincian Waktu Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil

Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) kurang lebih selama 5 (lima) bulan, yang terdiri dari tahap-tahap pembentukan kelompok kerja, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik,penyusunan dokumen antara, konsultasi publik, perumusan dokumen final, dan penetapan.Sedangkan RSWP3K membutuhkan waktu antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan untuk proses legalisasi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Secara diagramatik, rincian tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5.Tahapan dan Waktu Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)


32/34

Pedoman Teknis


BAB IVPENUTUP

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini

merupakan panduan teknis bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,agar menghasilkan rancangan RSWP-3-K yang konsisten dengan sasaran prioritas RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan atau menjadi masukan penting dalam upayapengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam perencanaanpembangunan daerah lainnya


33/34


34/34

Documents

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)