Laporan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Tangerang

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU

KECIL (RSWP-3K) KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2013 - 2032

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL KABUPATEN TANGERANG 1

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Atas berkat dan anugerah dari Tuhan, Laporan Akhir pekerjaan

Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil di Kabupaten

Tangerang dapat selesai.

Laporan ini merupakan laporan hasil pengkajian berbagai sumber dan

stakeholder di tingkat pemerintahan yang kemudian disusun dengan

menggunakan pendekatan teknik SWOT.

Dari hasil pengkajian tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang

mempengaruhi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil di Wilayah

Kabupaten Tangerang, diantaranya : Rendahnya kualitas sumberdaya

manusia; Rendahnya penataan dan penegakan hokum; Belum adanya

penataan ruang wilayah pesisir; Degradasi habitat wilayah pesisir; Potensi

dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal; Ancaman

intrusi air laut; Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan

budidaya; Kerusakan hutan lindung mangrove; Rawan bencana alam

(banjir, abrasi, kerusakan pantai); Pencemaran wilayah pesisir.

Berdasarkan amanat dari UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka disusunlah dokumen Rencana

Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSW-3PK) ini sebagai

payung bagi 3 kegiatan turunannya.

Masukan dan saran sangat diharapkan, semoga dokumen ini bermanfaat

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tangerang, Desember 2012

Bappeda Kabupaten Tangerang


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................ 1

Bab 1 Pendahuluan ..................................................................................... 4

1.1 Latar Belakang................................................................................. 4

1.2 Tujuan Pekerjaan ............................................................................. 7

1.3 Maksud Pekerjaan ........................................................................... 7

1.4 Sasaran Pekerjaan ........................................................................... 8

1.5 Ruang Lingkup Daerah Pekerjaan .................................................... 8

Bab 2 Kondisi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Di Kabupaten Tangerang .. 10

2.1 Profil Wilayah Pesisir Dan Pulau ....................................................... 10

2.2 Potensi Dan Permasalahan Sumberdaya Alam Dan Manusia ............ 11

2.2.1 Potensi Dan Peluang ................................................................... 11

2.2.1 Kelemahan Dan Ancaman........................................................... 15

2.2.1 Kekuatan Dan Kelemahan Kelembagaan .................................... 18

2.3 Isu – Isu Pengelolaan Kabupaten Dan Pulau Kecil ............................ 19

2.3.1 Isu-Isu Prioritas .......................................................................... 19

2.3.2 Isu-Isu Strategi Rtrw Kabupaten Tangerang 2011-2031 ............. 20

Bab 3 Rencana Strategi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Kabupaten

Tangerang ................................................................................................. 27

3.1 Visi Rencana Strategi ........................................................................ 27

3.2 Isu-Isu Pengelolaan, Kebijakan Dan Strategi .................................... 27

3.3 Pengelolaan Pulau Kecil Dan Perairannya ...................................... 56

3.3.1 Perlunya Pengelolaan Pulau Kecil ............................................... 56

3.3.2 Isu Pengelolaan, Kebijakan Dan Strategi ..................................... 57

Bab 4 Program Implementasi..................................................................... 62

Bab 5 Kaji Ulang ....................................................................................... 70

Bab 6 Penutup .......................................................................................... 71


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Implementasi ................................................................................................ 63

DAFTAR GAMBAR

Peta 1 Ruang Lingkup Wilayah Pekerjaan ............................................................................. 9


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumberdaya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar

pembangunan saat ini, disamping sumberdaya alam darat. Tetapi

sumberdaya alam darat seperti minyak dan gas bumi serta mineral-mineral

tertentu, semakin berkung akibat eksploitasi yang berkurang sejak lama.

Melihat keterbatasan sumberdaya alam darat, sudah saatnya melirik dan

memanfaatkan potensi sumberdaya lautan. Di dalam lautan terkandung

sumber pangan yang sangat besar yaitu ikan dan rumput laut. Sumberdaya

laut lainnya adalah bahan tambang lepas pantai yang berperan penting

untuk menyuplai energi, serta masih banyak lagi potensi sumberdaya

hayati dan non hayati laut lain sehingga peranan sumber daya pesisir dan

laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan

masyarakat.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara berbagai aspek

kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah

pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan

(weathering) dan pembangunan ketiga aspek di atas. Selain itu wilayah ini

merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik

pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi

internasional.

Berbagai kegiatan dan pembangunan yang intensif dilakukan seperti

pelabuhan, pertambangan, perikanan, industri, pariwisata, maupun

pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Perbedaan yang

mendasar secara ekologis di wilayah pesisir sangat berpengaruh pada

aktifitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis

berpengaruh secara signifikan terhadap usaha perekonomian yang ada di

wilayah tersebut, karena ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi

masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut. Jika sifat kerentanan

wilayah tidak diperhatikan maka akan muncul konflik antara


kepentingan memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk pemenuhan

kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dengan

kebutuhan generasi yang akan datang terhadap sumberdaya pesisir. Dalam

banyak kasus, pendekatan pembangunan ekonomi yang parsial, tidak

kondusif dalam mendorong pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Kegiatan yang parsial hanya memperhatikan kepentingan sektornya dan

mengabaikan akibat yang timbul dari atau terhadap sektor lain, sehingga

berkembang konflik pemanfaatan dan kewenangan.

Dari berbagai studi, terdapat kecenderungan bahwa hampir semua

kawasan pesisir Indonesia mengalami konflik tersebut. Jika konflik ini

dibiarkan berlangsung terus akan mengurangi keinginan pihak yang

bertikai untuk melestarikan sumberdayanya. Fenomena degradasi biofisik

lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan semakin

mengkhawatirkan terutama degradasi ekosistem pesisir (mangrove dan

terumbu karang), pencemaran, maupun perubahan garis pantai yang

menyebabkan instrusi air laut dan kerusakan infrastruktur pembangunan.

Berdasarkan kondisi Tersebut sehingga diperlukan kemampuan pemerintah

daerah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor melalui

pendekatan secara komprehensif agar pengelolaan wilayah pesisir, laut dan

pulau-pulau kecil dapat terintegrasi, bersifat lestari dan tidak merusak

ekosistem. Wilayah kabupaten Tangerang memiliki potensi sumberdaya

baik hayati maupun non hayati yang cukup besar seperti,

perikanan, mangrove, pariwisata, terumbu karang, pulau-pulau kecil dan

lain sebagainya. Akan tetapi tingginya tingkat eksploitasi di wilayah ini

menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Pola aktivitas kegiatan

manusia yang tidak terkendali cukup berperan penting dalam

memperparah kerusakan lingkungan. Aktifitas yang dilakukan di daerah

hulu seperti pertanian, perikanan, pemukiman dan penebangan hutan

telah berdampak besar. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah

daerah dan masyarakat untuk mengantisipasi hal ini seperti pengerukan

dan penanaman mangrove, akan tetapi belum memberikan hasil yang

maksimal.


Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir,

sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada pendekatan produksi, namun

harus juga berdasarkan pada pendekatan sosial ekonomi dan budaya, serta

bioekoregion dan kelestarian sumber daya alam. Pendekatan ini

dimaksudkan agar pembangunan wilayah pesisir menjadi semakin

komprehensif yang meliputi aspek sosial, budaya serta aspek lingkungan,

sehingga diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan

laut dapat menginternalisasikan kepentingan generasi akan datang

(internalization generation). Artinya pembangunan usaha kelautan

memerlukan penyesuaian dengan kapasitas dan keadaan sumberdaya

hayati (biodiversity) dan lingkungan baik fisik maupun sosial (social and

physical environmental). Sesuai dengan amanat undang-undang No. 27

tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

dalam pasal 5 menyebutkan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan

pengendalian serta dalam pasal 7 menyebutkan bahwa pemerintah daerah

baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk menyusun dokumen

perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat

terkait satu sama lain, mulai dari Rencana STRATEGI wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil (RZWP-3-K), Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil (RAPWP-3-K).

Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kabupaten yang

berada di Propinsi Banten belum mampu memanfaatkan sumber daya

pesisir yang berkelanjutan, malah justru terjadi pemanfaatan sumberdaya

pesisir mengarah pada kerusakan lebih-lebih dengan adanya krisis multi

dimensi yang dihadapi oleh negara. Mata rantai untuk memasarkan hasil

perikanan maupun pengolahan hasil perikanan terlalu panjang, banyak

pihak ketiga yang berperan sehingga harga yang sampai ke tangan nelayan

relatif rendah, hail tangkapan yang melimpah belum bisa diolah secara

maksimal karena masih banyak ikan yang dijual murah dan bahkan


dijual ke laut, lemahnya informasi tentang segmen pasar, harga dan

pesaing serta terbatasnya investasi permodalan.

1.2 TUJUAN PEKERJAAN

Tujuan kegiatan Perencanan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil di Kabupaten Tangerang ini adalah :

1) Meningkatkan pemahaman semua pihak terkait tentang pentingnya

pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, efisien dan

berkelanjutan.

2) Meningkatkan upaya – upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan

pulau- pulau kecil secara terpadu di Provinsi Banten.

3) Mendorong peran serta dan keterpaduan antar stakeholder baik

pemerintahan, antar instansi, swasta dan masyarakat dalam

mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau –

pulau kecil yang bertanggung jawab.

4) Memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan

Propvinsi Banten, pihak swasta, masyarakat dan pihak-pihak

berkepentingan lainnya tentang strategi pengelolaan wilayah pesisir,

laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten.

5) Identifikasi potensi ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.

6) Identifikasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi

Pesisir

7) Menyusun rencana pengembangan kegiatan ekonomi wilayah pesisir.

Identifikasi program-program peningkatan ekonomi wilayah pesisir.

1.3 MAKSUD PEKERJAAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan Perencanaan Pengembangan Kawasan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Tangerang ini adalah untuk

menyediakan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dalam

jangka panjang (20 tahun kedepan) sebagai pedoman bagi seluruh


pemangku kepentingan serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana

zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.

1.4 SASARAN PEKERJAAN

Adapun sasaran dari kegiatan ini antara lain adalah :

1) Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rencana

Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil agar tercipta

peluang untuk mewujudkan perekonomian terpadu, program-

program peningkatan ekonomi wilayah pesisir sesuai dengan daya

dukung wilayah pesisir (PANTURA) di Kabupaten Tangerang.

2) Memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan

keputusan dalam pengembangan ekonomi wilayah pesisir (PANTURA)

Kabupaten Tangerang.

1.5 RUANG LINGKUP DAERAH PEKERJAAN

Ruang lingkup wilayah meliputi wilayah pesisir (PANTURA) di Kabupaten

Tangerang mencakup 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Mekar

Baru, Kronjo, Kemeri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluk Naga dan

Kosambi. (lihat Peta 1)


Peta 1 Ruang Lingkup Wilayah Pekerjaan


BAB 2 KONDISI WILAYAH PESISIR DAN

PULAU KECIL DI KABUPATEN

TANGERANG

2.1 PROFIL WILAYAH PESISIR DAN PULAU

Wilayah pesisir kabupaten Tangerang merupakan pertemuan antara dua

ekosistem yang berbeda, yakni ekosistem laut Jawa dan ekosistem daratan

kabupaten Tangerang. Dua perbedaan ekosistem ini menunjukkan adanya

perbedaan flora dan fauna. Dimana laut jawa merupakan ekosistem laut

yang dalam dengan berbagai macam flora dan fauna lautnya, sedangkan

daratan terdiri atas flora dan fauna daratan yang juga adanya dampak

kegiatan manusia kepada wilayah ini.

Wilayah pesisir kabupaten Tangerang merupakan terdiri atas delapan

kecamatan yang memiliki wilayah pesisir, dimana total panjang pantai

wilayah ini adalah 34.234 Km. terdapat 2 teluk pada wilayah ini yakni

Teluk Tanjung Anom/Karang Serang di Kecamatan Mauk dan Tanjung

Burung (P. Betingan) di Kecamatan Teluknaga.

Wilayah pesisir Kabupaten Tangerang dibentuk oleh beberapa penggunaan

lahan antara lain, hutan bakau (Mangrove), muara sungai besar,

permukiman nelayan dan tambak. Pada umumya landai dengan ketinggian

mulai dari 1 – 10 mdpl. Kelandaian ini menyebabkan lahan pesisir mudah

digenangi air pasang (rob). Keadaan tanah yang relative tidak tahan

terhadap erosi menyebabkan pantai utara Kabupaten Tangerang rawan

erosi.

Sedangkan wilayah pulau yang ada di Kabupaten Tangerang hanya Pulau

Cangkir yang memiliki luas + 2,5 ha dan memiliki potensi yang baik untuk

dikembangkan sebagai wisata sejarah perdagangan VOC dan sebagai wisata

alam vegetasi baik itu flora dan fauna.


Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas

dan kelembaban yang tinggi. Selama tahun 2009, temperature udara rata-

rata mencapai 27,70C. Suhu maksimum tertinggi pada Bulan September,

yaitu 34,50C dan suhu minimum terendah pada Bulan Juli, yaitu 23,00C.

Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 79,0%.

Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari dan pada Bulan

Agustus tidak terjadi hujan, sedangkan rata-rata curah hujan dalam

setahun adalah 166 mm. Hari hujan tertinggi pada Bulan Februari dengan

banyaknya hari hujan sebanyak 28 hari.

Berdasarkan konsentrasi jumlah penduduknya, kecamatan Kosambi,

Teluknaga dan Pakuhaji merupakan wilayah kecamatan dengan jumlah

penduduk yang besar yakni + 100.000 s/d + 138.000 jiwa. Kecamatan ini

berdekatan dengan wilayah Kota Tangerang dan juga memiliki aksesibilitas

yang tinggi ke daerah Ibu Kota Jakarta.

2.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN SUMBERDAYA ALAM DAN MANUSIA

Didalam sub bab ini, dibahas mengenai potensi dan peluang sumber daya

alam, kelemahan dan ancaman sumberdaya alam, kekuatan dan

kelemahan kelembagaan.

2.2.1 POTENSI DAN PELUANG

Luas kawasan pesisir berdasarkan administrasi kecamatan yang ada di

kabupaten Tangerang yakni mencapai 298,52 Km2 disertai dengan

dominasi penggunaan lahan sebagai kawasan pertanian, pertanian kering,

tambak, hutan lindung mangrove dan permukiman berkepadatan rendah

membuat kawasan pesisir ini memiliki potensi yang kuat dalam pendukung

pemenuhan kebutuhan penduduknya. Apalagi dikaitkan dengan

peranannya dalam menerima perkembangan pusat Ibukota Jakarta

terutama di Kecamatan Kosambi, serta Teluknaga dan Pakuhaji yang

langsung berdekatan dan berbatasan dengan Kota Tangerang. Kabupaten

Tangerang akan terus mengalami perkembangan pembangunan dan

tekanan terhadap wilayah kawasan pesisir ini akan terus terjadi.


Wilayah perairan laut Kabupaten Tangerang merupakan fishing ground

bagi sebagian sumberdaya ikan, baik pelagis maupun demersal. Fishing

Ground tersebut berada di sekitar PPI Kronjo yang diarahkan untuk

menjadi PPI tipe A sebagai pemenuhan pelayanan yang fishing ground atau

daerah penagkapan di laut Jawa, Selat Sunda dan Sumatera bagian selatan

disamping sebagai penyaing kompetitif Jakarta. Hasil tangkapan ikan

tersebut dijual untuk kebutuhan local dan ekspor, sehingga potensi ini

merupakan andalan utama bagi wilayah pesisir untuk dapat terus

berkembang. Berdasarkan data dari Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Tangerang pada tahun 2007, Produksi perikanan mengalami peningkatan

sebesar ± 0,8 % dari produksi Tahun 2006 yaitu dari ± 29.944,0 ton

menjadi ± 30.170,8 ton. Selain itu untuk meningkatkan hasil budidaya

perikanan di Kabupaten Tangerang terdapat telah dibangun sarana dan

prasarana diantaarnya UPTD Balai Benih Ikan (BBI) seluas ± 0,5 Ha di Desa

Kaliasin Kecamatan Balaraja dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Saat ini

terdapat 7 (tujuh) tempat pelelangan ikan diantaranya TPI Kronjo di

Kecamatan Kronjo, TPI Benyawakan di Kecamatan Kemiri, TPI Ketapang di

Kecamatan Mauk, TPI Citius di Kecamatan Pakuhaji, TPI Tanjung Pasir di

Kecamatan Teluknaga, TPI Dadap di Kecamatan Kosambi, TPI Mauk barat

di Kecamatan Mauk. Juga terdapat UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

di Kronjo, Cituis, dan Tanjung Pasir.

Selain itu juga terdapat investasi swasta untuk industry hatchery Udang,

diantaranya di Kecamatan Teluknaga, desa Tanjung Pasir PT. Pasir Mas

Perkasa, CV Lautan Windu, PT. Hurang Jaya Makmur dan CV. Anugrah.

Perkembangan produksi penangkapan ikan di laut pada tahun 2007

mengalami kenaikan sebesar 5,0 % dari produksi tahun 2006 yaitu dari

16.597,6 ton menjadi 17.426,0 ton. Produksi penangkapan Ikan di Perairan

Umum pada tahun 2006 mengalami Kenaikan sebesar 1,6 % dari produksi

tahun 2007 yaitu dari 126,6 ton menjadi 128,6 ton.

Mangrove yang berkembang dengan baik akan memberikan fungsi dan

keuntungan yang besar, baik untuk mendukung sumberdaya perikanan

laut dan budidaya, memberi pasokan bahan bangunan dan produk-produk

lain, maupun untuk melindungi pantai dari ancaman erosi. Potensi


mangrove di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan sangat drastis

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sebagai akibat konversi dan

pembabatan hutan mangrove yang tidak terkendali. Saat ini, hanya sekitar

+ 122 Hektar. Menumbuh-kembangkan luasan mangrove merupakan

tantangan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, untuk meningkatkan

manfaat mangrove bagi kehidupan.

Vegetasi mangrove di Kabupaten Tangerang;

Biasanya berasosiasi dengan terumbu karang: Bakau (Rhizophora

mucronata)

Pada lahan yang baru terbentuk : Api-api (Avicennia marina dan

Avicennia alba)

Di daerah hulu : Nipah (Nypa fruticans), Pedada (Sonneratia

caseolaris) dan Xylocarpus granatum

Di daerah muara : Buta-buta (Bruguiera parviflora dan Excoecaria

agallocha)

Fauna penting yang ada di kawasan pesisir dan pulau Cangkir;

Fauna aquatic seperti ikan, udang, kerang dan sebagainya,

Serta kelompok terestrial seperti insecta, reptilia, amphibia, mamalia

dan burung,

Kepiting bakau (Scylla serrata)

Udang dan berbagai jenis ikan

Potensi terumbu karang di Kabupaten Tangerang, yakni terdapat di

Karangserang dan Kronjo. Terumbu karang (coral reef) merupakan

ekosistem yang khas terdapat di daerah tropis. Terumbu karang adalah

struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di laut yang

dihasilkan terutama oleh kewan karang. Karang adalah hewan tak

bertulang belakang yang termasuk dalam Filum Coelenterata (Hewan

Berongga) atau Cnidaria. Karang terbagi atas 2 (dua) kelompok yaitu karang

yang membentuk terumbu (Karang hermatipik) dan karang yang tidak

dapat membentuk terumbu (Karang ahermatipik). Terumbu karang

berdasarkan Teori Penenggelaman ada 3 (tiga) yaitu terumbu Karang Tepi


(Fringing Reef), Terumbu Karang Penghalang (Barrier Reef) dan Terumbu

Karang Atol (Atolls). Wilayah perairan Kabupaten Tangerang memiliki 2

(dua) daerah terumbu karang yaiu Karang Serang Kecamatan Sukadiri dan

di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo.

Kabupaten Tangerang juga memiliki kawasan lindung, Kawasan hutan

lindung ini terdapat di Kabupaten Tangerang dikelola oleh Perum Perhutani

Unit III Jabar Banten-KPH Bogor seluas kurang lebih 1.576 (seribu lima

ratus tujuh puluh enam) ha tersebar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan

Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga,

dan Kecamatan Kosambi.

Kawasan hutan lindung ini sebagian besar lokasinya sudah menjadi laut

dan tambak dan hanya sebagian kecil yang masih berupa hutan bakau.

Selain itu, di wilayah kabupaten Tangerang juga sudah disiapkan kawasan

Minapolitan yakni Rencana pengembangan kawasan minapolitan di

Kecamatan Kronjo seluas lebih kurang 880 (delapan ratus delapan puluh)

hektar.

Kawasan industry yang sudah mendapat instruksi presiden RI pada tahun

1995 (RTRW Kab Tangerang), diantaranya Kawasan industri besar

dikembangkan di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Kecamatan

Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sepatan, danKecamatan Balaraja

dengan luas ± 9.749 hektar, sedangkan untuk industri sedang

dikembangkan di Kecamatan Kecamatan Curug, Kecamatan Kosambi,

Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Sepatan, Kecamatan

Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan

Sindang Jaya, Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kronjo

dan Kecamatan Panongan dengan luas ± 3.586 hektar. Selain itu

dikembangkan pula industri sedang berupa industri maritim di desa

Jenggot Kecamatan Mekar Baru dan desa Muncung Kecamatan Kronjo

dengan kegiatan pengolahan hasil laut dan perbaikan kapal.


Potensi-potensi wisata yang terus dikembangkan diantaranya ;

1) Kawasan pariwisata Pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga; dan

2) Kawasana pariwisata Pantai Mutiara di Kecamatan Teluknaga;

3) Kawasan pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk;

4) Kawasan pariwisata Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi;

5) Kawasan pariwisata Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo;

6) Kawasan pariwisata Pantai Karang Serang di Kecamatan Sukadiri;

7) Kawasan wisata edukasi di Tanjung Pasir Resort;

8) Kawasan wisata penangkaran buaya di kecamatan Teluknaga

2.2.1 KELEMAHAN DAN ANCAMAN

Kabupaten Tangerang dengan penduduknya yang meningkat pesat pada

periode 2003 sampai 2010 (lebih dari 3 % per tahun), menyebabkan

penyebaran penduduk tidak merata dan berubahnya pola hidup

masyarakat.

Jumlah penduduk di 8 kecamatan pesisir yang diperkirakan sebesar + 1

juta jiwa, pada tahun 2031, dimana total penduduk wilayah Kabupaten

Tangerang pada tahun 2031 akan mencapai 5.402.611 jiwa (RTRW

Kabupaten Tangerang). Ini mengindikasikan tekanan terhadap wilayah

pesisir akan semakin kuat.

Terdapat 21 desa pantai dari 77 desa yang ada di kabupaten Tangerang

(BPS Kabupaten Tangerang, 2010). Sebagian besar masyarakat tersebut

menggantungkan hidupnya secara langsung di wilayah ini. Tetapi apa yang

dapat dilihat adalah makin terpuruknya kualitas hidup mereka. Eksploitasi

secara besar-besaran yang terjadi di masa lalu dengan pembangunan telah

menyebabkan daya dukung ekologis wilayah pesisir terlampaui, sehingga

dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya berpengaruh langsung kepada

masyarakat desa pesisir. Akses masyarakat ke daerah pantai pun banyak

tertutup oleh pengembangan di wilayah ini.

Proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) dan bertambah dangkalnya

perairan pantai (sedimentasi/pengendapan), pada dasarnya merupakan

proses yang terjadi secara alami. Demikian pula halnya dengan yang terjadi


di beberapa garis pantai di Kabupaten Tangerang. Namun demikian,

khusus di kawasan Tanjung Anom dan Tanjung Burung serta Pulau

Cangkir, kecepatan dan akibat yang ditimbulkannya, juga sangat

dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang telah membabat tanaman

pelindung pantai (mangrove) dan „membangun‟ di daerah yang secara

geologi masih labil.

Di kawasan pesisir sepanjang 34.234 Km, permasalahan abrasi menjadi

sangat penting. Menurut hasil penelitian dari kompas (11/11/08) sudah

mengalami kerusakan hingga 51 %, artinya hampir semua kawasan pesisir

mengalami abrasi. Hal ini disebabkan oleh arus pantai yang cukup deras,

tanggul penahan air yang lemah, kurangnya lahan hutan bakau, serta sisa-

sisa eksplorasi pasir laut liar yang terjadi sekitar 3-5 tahun lalu. Dengan

pembangunan tempat wisata yang tidak memperhatikan kelestarian

lingkungan akan memperparah abrasi pantai tersebut, tempat wisata di

Pulau Cangkir misalnya terjadi penyusutan luas pulau tersebut, di tempat

wisata Pantai Sanglira Karangserang merupakan lokasi yang paling parah

terkena dampak abrasi, tempat tersebut memang jarang sekali vegetasi dan

ditambah adanya penambangan pasir. Menurut data Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Tangerang yang

dikutip dari pada tahun 2001, abrasi di Karangserang sudah mencapai 3

kilometer sepanjang tepi pantai. Kejadian serupa juga terjadi di Kampung

Garapan, Dusun Bakau Tinggi, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga,

Kabupaten Tangerang. Namun di kawasan ini, abrasi terjadi karena

pembabatan hutan mangrove (bakau) untuk dijadikan tambak. Menurut

pengamatan, abrasi pantai terjadi sepanjang satu kilometer, apalagi ombak

besar telah menelan 20-100 meter pantai di Kampung Garapan. Banyak

rumah penduduk yang akhirnya harus dipindahkan. Kampung Garapan

sendiri sekarang dihuni oleh 390 kepala keluarga. Seperti yang dilaporkan

Koran Jakarta (12/11/09) aneka tumbuhan seperti pohon kelapa dan

tanaman pelindung lainnya tumbang dan hanyut terbawa ombak karena

lahan sekitar terus-menerus dihantam gelombang. Demikian pula gedung

SDN Tanjung Kait, Mauk, terancam rubuh karena dinding kelas sudah


mulai dekat dengan bibir pantai, padahal ketika dibangun jaraknya relatif

jauh dari pantai dan dianggap aman dari ganasnya ombak. Akibat abrasi,

sebuah lapangan sepakbola di Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri

hilang ditelan air.

Masalah erosi pantai yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau Cangkir

ttersebut telah menyebabkan kerugian material, seperti lenyapnya

bangunan-bangunan masyarakat dan fasilitas umum serta menimbulkan

rasa tidak aman/nyaman bagi penduduk setempat.

Rehabilitasi kawasan mangrove yang dilakukan oleh dinas kehutanan,

dinas kelautan perikanan serta masyarakat umum, perlu terus

dilaksanakan dan ditingkatkan. Berdasarkan data dari BLHD Kabupaten

Tangerang total luas areal mangrove yang ada adalah 122 hektar tersebar di

Kecamatan Kronjo (Desa Muncung, Kronjo, Pagedangan hilir), Kecamatan

Kemiri (Desa Lontar, Patra Manggala, Karanganyar), Kecamatan Mauk

(Desa Mauk Barat, Ketapang), Kecamatan Sukadiri (Desa Karangserang),

Kecamatan Pakuhaji (Desa Kohod dan Karamat), Kecamatan Teluknaga

(desa Tanjung Burung), dan Kecamatan Kosambi (Desa Kosambi Barat).

Kerusakan sumberdaya alam di wilayah pesisir Pantai Utara Kabupaten

Tangerang adalah sepenuhnya buatan manusia, karena:

1) Manusia pada umumnya lebih menyukai permukiman, lokasi

industry dan industri pariwisata massal di kawasan pantai

2) Pola penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun

dan trawl, terutama di kawasan terumbu karang dan gejala tangkap

lebih (over fishing) dapat dibuktikan dengan makin mengecilnya

ukuran hasil tangkapan ikan yang didaratkan di TPI

3) Penggalian batu karang untuk pembangunan rumah, jalan, dan

reklamasi di Karangserang dan Tanjunganom.

4) Menjadikan pantai dan laut sebagai tempat pembuangan limbah, baik

dari rumah tangga maupun dari industri. Ancaman terhadap

pencemaran perairan teluk Tanjung Anom dan Tanjung Burung

berasal dari limbah domestic sekitar sejuta penduduk dan dari


sekitar 100 industri (tahun 2010) di kabupaten ini dan 48

Perusahaan yang berada di wilayah pesisir (tahun 2003).

2.2.1 KEKUATAN DAN KELEMAHAN KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan, usaha pengembangan wilayah pesisir propinsi ini

memiliki beberapa kekuatan. Dengan dasar UU No. 22 tahun1999,

kewenangan daerah akan menjadi lebih besar dalam mengurus wilayahnya

sendiri. Adanya komitmen instansi terkait, seperti Bappeda, Dinas Dinas

Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Badan Lingkungan Hidup

Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Cipta Karya, Dinas

Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian/Perdagangan, dan Perguruan

Tinggi dikoordinasikan oleh Bappeda untuk melaksanakan pengembangan

di wilayah pesisir, merupakan kekuatan yang dapat diandalkan baik di

tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Komitmen dari

institusi pemerintah yang ingin membangun bersama wilayah pesisir

bersama dengan stakeholders dari non-pemerintah, diharapkan masing-

masing instansi terkait akan membuat program yang terpadu dalam

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau di Kabupaten Tangerang. Selain

faktor-faktor eksternal yang mengancam kesejahteraan mereka, ditinjau

dari sumberdaya manusianya, para pengguna sumberdaya pesisir sebagian

besar mempunyai keterampilan dan modal usaha yang lemah. Keterampilan

mereka biasanya hanya bertani dan nelayan. Kurangnya pendidikan dan

kesadaran masyarakat dalam penggunaan sumberdaya alam secara lestari,

karena minimnya sarana dan prasarana pendidikan di desa desa pesisir,

juga merupakan ancaman terhadap kesejahteraan hidup mereka. Sedang

penanganan terhadap kebutuhan pendidikan dan kesehatan dasar dari

pemerintah masih kurang. Kurangnya koordinasi dan prioritas

pembangunan dari lembaga-lembaga pengelola wilayah pesisir masih

terjadi, sehingga pengembangan wilayah pesisir masih tertinggal dibanding

dengan wilayah lain. Kelemahan yang cukup menonjol dari sudut

kelembagaan antara lain:


1) Jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia yang berhubungan

dengan pengelolaan wilayah pesisir sangat minim

2) Masih lemahnya pemahaman tentang hukum lingkungan baik di

tingkat masyarakat maupun aparat

3) Koordinasi antar instansi terkait masih lemah

2.3 ISU – ISU PENGELOLAAN KABUPATEN DAN PULAU KECIL

Dalam sub bab ini, akan dibahas isu-isu yang ada di wilayah pesisir yakni

terhadap delapan (8) kecamatan dengan total 77 desa. Isu isu ini diambil

dari analisis data sekunder dan berbagai bahan komparasi yang memiliki

karakter wilayah yang sama. Sedangkan isu-isu STRATEGI kabupaten dan

regional diadopsi dari buku rencana tata ruang wilayah kabupaten

Tangerang. Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang berisi

mengenai arahan rencana dan isu-isu STRATEGI yang berdampak pada

arah perkembangan pembangunan wilayah kabupaten.

2.3.1 ISU-ISU PRIORITAS

Berdasarkan hasil pengkajian data yang ada beberapa isu yang menjadi

penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau di Kabupaten

Tangerang adalah sebagai berikut ;

1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

2) Rendahnya penataan dan penegakan hukum

3) Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir

4) Degradasi habitat wilayah pesisir

5) Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara

optimal

6) Ancaman intrusi air laut

7) Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya

8) Kerusakan hutan lindung mangrove,

9) Rawan bencana alam (banjir, abrasi, kerusakan pantai)

10) Pencemaran wilayah pesisir.


Dengan menggunakan hasil pengkajian tersebut maka disusunlah daftar

prioritas utama yang menjadi landasan penyusunan STRATEGI wilayah

pesisir dan pulau di wilayah Kabupaten Tangerang. Daftar ini disusun atas

dasar bahwa semua isu tersebut menjadi penting dan menjadi

permasalahan bagi ke delapan kecamatan yang ada. Daftar isu prioritas

tersebut adalah ;

Isu-isu prioritas dari setiap kabupaten/kota pesisir tersebut merupakan

dasar dalam menentukan 10 (sepuluh) isu prioritas propinsi. Penentuan isu

prioritas propinsi menggunakan metode ranking frekuensi (sering muncul):

1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

2) Rendahnya penataan dan penegakan hukum

3) Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir

4) Degradasi habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang,

rumput laut, dan pantai berpasir)

5) Pencemaran wilayah pesisir

6) Kerusakan hutan lindung, dan cagar alam laut

7) Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara

optimal

8) Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya

9) Rawan bencana alam (banjir, abrasi pantai, kerusakan pantai)

10) Ancaman intrusi air laut

2.3.2 ISU-ISU STRATEGI RTRW KABUPATEN TANGERANG 2011-2031

Perkembangan kegiatan di Kabupaten Tangerang saat ini sangat pesat, baik

fisik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan aspek lainnya. Berbagai isu

STRATEGI saat ini mulai mengedepan dan ramai dibahas. Isu tersebut pada

dasarnya berorientasi pada percepatan pembangunan, peningkatan

ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, respon terhadap

aspirasi masyarakat, dan menanggapi permintaan-permintaan yang datang

dari berbagai pihak, khususnya keinginan para investor untuk

menanamkan investasinya di Kabupaten Tangerang. Hal ini disebabkan


oleh daya tarik daerah ini sebagai salah satu daerah yang sedang

berkembang dan memiliki daya saing (comparative advantage) yang cukup

baik. Aksesibilitas yang cukup tinggi terhadap pusat-pusat pengembangan

nasional maupun Provinsi (Jakarta, Serang, Kota Tangerang, Kota

Tangerang Selatan dan Bogor), dan aspek pendukung lainnya.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa isu yang dapat dijadikan sebagai

dasar pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Tangerang ini.

Adapun isu-isu STRATEGI yang perlu dipertimbangkan tersebut

diantaranya di antaranya meliputi :

a. Munculnya Wacana Pembentukan Megapolitan Area

Perkembangan Ibukota Jakarta yang begitu pesat menuntut kebutuhan

ruang yang cukup besar, sementara ketersediaan ruang di Ibukota Jakarta

sangat terbatas. Keterbatasan ruang di Ibukota Jakarta ini memunculkan

wacana pembentukan “Megapolitan Area” yang salah satu bagian

wilayahnya adalah Kabupaten Tangerang. Sehingga perlu

mempertimbangkan keterkaitan dengan pengelolaan ruang bersama antara

DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor,

Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Cianjur.

b. Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Tol

Keterkaitan dengan rencana pembangunan Jalan Tol baru yang melintasi

wilayah Kabupaten Tangerang antara lain Jalan Lingkar Luar Jakarta atau

JORR II (Cinere – Serpong dan Serpong – Tangerang).

c. Pengelolaan DAS Cisadane

Berkaitan dengan keberadaan DAS Cisadane sebagai sumber air baku bagi

Kabupaten Tangerang dan Kota/Kabupaten disekitarnya, sebagai media

buangan air limbah, dan sistem drainase dan penanganan masalah banjir

di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, oleh karena itu perlu adanya

perencanaan secara terpadu yang bertujuan untuk mengamankan fungsi

DAS tersebut dari mulai wilayah hulu, tengah, maupun wilayah hilir.


d. Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Wilayah utara Kabupaten Tangerang didominasi oleh kegiatan pertanian

sebagai penunjang program ketahanan pangan nasional, agar kegiatan

pertanian ini bisa terus dilaksanakan maka diperlukan proteksi dalam hal

pengendalian pemanfaatan ruang untuk itu diperlukan penetapan lahan

pertanian pangan berkelanjutan yang sesuai dengan undang-undang nomor

41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

e. Rencana Perluasan Bandara Soekarno Hatta

Berkaitan dengan adanya rencana perluasan Bandara Soekarno Hatta,

maka dalam RTRW Kabupaten Tangerang ini hal tersebut perlu diantisipasi,

terutama menyangkut perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang

wilayah-wilayah di sekitar bandara.

f. Pemadu Serasian RTRW Kabupaten Tangerang dengan RTRW Wilayah

sekitarnya

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Banten, maka perlu adanya upaya

untuk memadu serasikan antara RTRW Kabupaten Tangerang dengan

RTRW Provinsi Banten, RTRW Kota/Kabupaten di Provinsi Banten,

terutama manyangkut kebijakan-kebijakan STRATEGI yang telah dibuat

oleh Pemerintah Provinsi Banten yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten

Tangerang. Disamping itu perlu pula upaya untuk memaduserasikan

antara RTRW Kabupaten Tangerang dengan RTRW DKI Jakarta dan RTRW

Kabupaten Bogor khususnya pada wilayah-wilayah perbatasan atau pintu-

pintu masuk.

g. Perubahan dan Alih Fungsi Lahan

Perubahan dan alih fungsi lahan antara yang tertuang dalam rencana dan

kejadian yang terjadi di lapangan, banyak mengalami penyimpangan, baik

yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi, maupun oleh

pelaksana atau aparat karena adanya desakan permintaan pasar yang sulit

untuk dihindari, contohnya alih fungsi lahan pertanian menjadi


permukiman, alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, dan

lain-lain. Keadaan ini memberikan konsekuensi terhadap tidak efektifnya

rencana tata ruang.Oleh sebab itu perlu pengkajian kembali untuk

meluruskan dan mengarahkan kembali penggunaan lahan agar tidak

terjadi pergeseran yang tidak diinginkan.

h. Peningkatan Jumlah Penduduk

Sebagai wilayah yang sedang mengalami perkembangan, Kabupaten

Tangerang menjadi suatu wilayah yang memberikan daya tarik bagi

masyarakat untuk dikunjungi. Hal ini didukung pula oleh adanya

aksesibilitas yang baik yang mempermudah masyarakat masuk dan keluar

wilayah ini. Di satu sisi keberadaan wilayah Kabupaten Tangerang yang

berbatasan langsung dengan DKI Jakarta membawa konsekuensi

meningkatnya jumlah penduduk di wilayah ini, terutama akibat

keterbatasan DKI Jakarta dalam menampung jumlah penduduk pendatang.

i. Peningkatan Jumlah Permohonan Investasi

Perbaikan dan pulihnya kondisi ekonomi nasional setelah dilanda krisis

yang berkepanjangan, telah memberikan aroma segar bagi perkembangan

investasi dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia. Perkembangan yang

menggembirakan ini, meskipun belum seratus persen pulih, telah

membangkitkan permintaan akan investasi di Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kabupaten yang memiliki nilai

comparative advantage tinggi, karena kedekatannya dengan Metropolitan

Jakarta, Kota Tangerang, Bogor, dan Depok serta didukung pula

aksesibilitas yang memadai terhadap pusat pertumbuhan lainnya, memiliki

potensi daya tarik investasi yang cukup baik pula. Keadaan ini perlu

diantisipasi dengan tata ruang yang tanggap terhadap perkembangan

investasi sekaligus tetap berwawasan lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan. Peningkatan jumlah permohonan investasi ini dapat dilihat

dari meningkatnya permintaan atau permohonan investasi di bidang

perumahan skala besar yang merupakan salah satu isu yang mulai

berkembang di Kabupaten Tangerang sebagai konsekuensi kedekatannya


dengan pusat-pusat pertumbuhan nasional dan regional seperti Kota

Tangerang, Jakarta, dan daerah lainnya.

Comparative advantage Kabupaten Tangerang, juga telah menyebabkan

meningkatnya permintaan akan lokasi kawasan industri, yang selain

mempunyai akses dengan jalan tol, juga memiliki potensi hamparan ruang

yang cukup menggiurkan. Pada saat ini lokasi tersebut merupakan pusat

pertanian tanaman padi yang sangat potensial, sehingga perkembangannya

perlu mendapatkan proses analisis yang sangat seksama, agar memberikan

hasil yang tidak merugikan baik dari sudut pandang ekologi, ekonomi,

maupun keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, dan

kesejahteraan penduduk lokal yang saat ini menggarap lahan tersebut.

Perkembangan kawasan industri tidak boleh dipandang sebagai

keuntungan nilai ekonomi sesaat semata, akan tetapi diperlukan kearifan

dan kebijaksanaan yang holistik untuk perkembangan yang lebih

menguntungkan secara jangka panjang dan memberikan pengaruh regional

dan nasional.

j. Penanganan Kawasan Lindung

Adanya Perubahan guna lahan dari Kawasan Lindung seperti sempadan

pantai, sempadan sungai, dan lainya menjadi kawasan budidaya seperti

permukiman memerlukan penangan secara lebih tegas dan bijaksana agar

kelestarian lingkungan tidak terganggu. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan

lain yang bukan peruntukannya, pengrusakan lingkungan, konflik

penggunaan ruang dan lain sebagainya, dapat disebabkan oleh berbagai

faktor penyebab. Bisa oleh masyarakat atau pelaku kegiatan ekonomi

sebagai user penggunaan ruang, maupun ketidak tegasan aparat pengawas

dan pengendali pembangunan, maupun lemahnya peraturan yang

memayungi penggunaan ruang tersebut. Ketegasan penegak hukum juga

sering menjadi salah satu faktor dominan dalam pembangunan daerah di

Indonesia, dan mungkin juga di Kabupaten Tangerang.Oleh sebab itu,

produk rencana tata ruang (development plan) perlu didampingi oleh

produk lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu pengendalian tata ruang


(development control) khususnya yang berkaitan dengan kawasan lindung.

Dua produk ini sebaiknya dibuat secara simultan dalam bentuk saling

melengkapi sebagai produk yang berbeda. Development control dibuat

setelah development plan dibuat.

k. Pengelolaan Sistem Transportasi

Pengaturan arus trasportasi (traffict flow), pembagian arus pergerakan

(traffict distribution) perlu dirancang dengan baik untuk menghindari

adanya pendistribusian arus pergerakan yang tidak seimbang. Keadaan ini

dapat merugikan efisiensi pergerakan karena dapat menimbulkan

kemacetan, kerusakan jalan, pertumbuhan yang tidak merata, dan

kerugian lainnya bagi para pengguna jalan. Ruas-ruas jalan di Kabupaten

Tangerang banyak yang mengalami bottle neck dan berpengaruh terhadap

kemacetan, khususnya di ruas-ruas tertentu, baik di pusat kota maupun di

beberapa daerah perbatasan dengan kabupaten atau kota lain. Untuk itu

perlu dikaji sistem transportasi yang lebih optimal.

Selain itu dengan adanya perkembangan jalur regional dan nasional di

Kabupaten Tangerang telah menuntut adanya peningkatan baik fungsi

maupun fisik jalan. Keadaan ini telah menjadikan adanya peningkatan

fungsi jalan yang perlu disikapi secara positif dan dipersiapkan pola

perkembangannya agar serasi dengan pola ruang dan penggunaan lahan di

sekitarnya. Akses-akses tambahan seperti interchange dan akses lainnya

perlu dipersiapkan secara matang dan optimal, agar memberikan manfaat

yang diinginkan oleh semua pihak.

l. Peningkatan Infrastruktur

Perkembangan wilayah dan penduduk yang begitu cepat di Kabupaten

Tangerang menuntut adanya peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang

perlu dipersiapan tersebut meliputi : sistem pengelolaan persampahan

(TPA), sistem pengelolaan limbah (IPAL), sistem penanganan banjir

(drainase) terkait dengan fungsi DAS Cisadane, sistem penyediaan air

bersih, sistem penyediaan energi, serta sistem komunikasi.


m. Rencana Pengembangan Reklamasi Pantai Utara

Kawasan reklamasi pantai utara (seluas 9000 ha dengan investasi 20 T,

dari China dan Singapura) diperlukan untuk mencegah kerusakan wilayah

pesisir pantai, degradasi lingkungan seperti abrasi, sedimentasi,

pencemaran lingkungan dan kerusakanbiota laut. disamping itu, reklamasi

juga untuk mengurangi tekanan terhadap perubahan alih fungsi lahan

khususnya lahan pertanian.

Dalam skala regionalkawasan reklamasi pantai utara Kabupaten Tangerang

sebagai bagian dari rencana STRATEGI pengelolaan teluk jakarta meliputi

pengelolaan sungai-sungai yang bermuara ke teluk jakarta dan pengelolaan

daerah aliran sungai (DAS) serta Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Startegis (KLHS) Pantai Utara Teluk Jakarta.

Pada saat ini telah tumbuh permintaan eksplorasi sumberdaya pesisir dan

kelautan di Kabupaten Tangerang, salah satu di antaranya adalah

penambangan pasir laut. Dalam pelaksanaannya telah terjadi konflik yang

cukup menganggu, sehingga perlu pengaturan yang holistik dalam

pengembangan wilayah pesisir pantai ini.


BAB 3 RENCANA STRATEGI WILAYAH

PESISIR DAN PULAU KECIL KABUPATEN

TANGERANG

3.1 VISI RENCANA STRATEGI

Dengan mempertimbangkan kecenderungan global dan kebijakan

pembangunan nasional sebagai unsur peluang atau ancaman serta kondisi

sarana – prasarana, sumberdaya manusia, sumberdaya alam wilayah

pesisir dan pulau sebagai unsur kekuatan atau kelemahan, maka disusun

visi pengelolaan wilayah pesisir kabupaten Tangerang serta visi pengelolaan

pulau kecil dan perairan sekitarnya. Visi ini merupakan sari dari visi-visi

wilayah kecamatan pesisir dan isu pengelolaan pulau kecil yang

diformulasikan berdasarkan konsultasi publik dengan berbagai

stakeholders (pemerintah dan non pemerintah).

3.2 ISU-ISU PENGELOLAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berikut ini dijelaskan secara rinci kebijakan dan strategi terhadap isu-isu

pengelolaan;

3.2.1 RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Rendahnya kualitas SDM di wilayah pesisir tidak hanya terjadi pada

masyarakat pesisir saja, tetapi juga terjadi pada SDM instansi terkait.


Untuk masyarakat pesisir, rendahnya kualitas SDM tersebut erat

hubungannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baik

pendidikan formal maupun non-formal. Hal tersebut ternyata ditunjang

pula oleh masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan

kualitas SDM masyarakat pesisir, yang selama ini sebagian besar

merupakan daerah-daerah yang terisolir. Wilayah yang terisolir tersebut

antara lain wilayah pantai barat, Keronjo, Mauk, Mekar Baru, Pantai Timur

di Kecamatan Teluknaga, Sukadiri. Rendahnya pendidikan masyarakat

pesisir juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, dan

ternyata permasalahannya sama dengan proses pendidikan. Secara

keseluruhan pengembangan tingkat pendidikan dan kesehatan tersebut

sangat tersendat-sendat karena sangat minimnya sarana dan prasarana

pendidikan dan kesehatan yang tersedia di wilayah pesisir. Kondisi ini

sangat mencolok terjadi di wilayah pulau kecil. Penyebab utama rendahnya

kualitas SDM adalah :

1) Rendahnya taraf pendidikan masyarakat.

2) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya

tenaga guru baik di SD maupun SLTP.

3) Rendahnya tingkat kesehatan lingkungan permukiman.

4) Minimnya sarana dan prasarana kesehatan, serta kurangnya tenaga

medis.

5) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga sebagian besar

masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat

yang lebih tinggi.

6) Masih kurangnya prioritas pemerintah untuk memacu peningkatan

kualitas SDM masyarakat pesisir.

Akibat yang ditimbulkannya :

1) SDA wilayah pesisir belum dimanfaatkan secara optimal

2) Pola pemanfaatan yang berkembang tidak memperhatikan aspek-

aspek kelestarian lingkungan

3) Kesempatan kerja di wilayah pesisir terbatas


4) Sanitasi lingkungan permukiman masyarakat pesisir masih buruk,

limbah rumah tangga justru mencemari pantai, dan rendahnya

inisiatif masyarakat untuk memiliki MCK

5) Penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir

rendah.

6) Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih

rendah.

7) Kapasitas instansi terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir masih

rendah dan kurang efisien.

SASARAN 3.2.1.A. PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN FORMAL DAN

NON FORMAL MASYARAKAT

INDIKATOR 3.2.1.A. 1) Meningkatnya jumlah lulusan sampai tingkat

SLTP dan SMA

2) Tercapainya rasio guru dan siswa

3) Meningkatnya frekuensi pelatihan dan

keterampilan masyarakat

4) Diterimanya usul untuk memasukkan materi

pengelolaan wilayah pesisir pada kurikulum

tingkat SD, SMP dan SMA

5) Membaiknya pola hidup nelayan

6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas staf di

institusi yang membidangi wilayah pesisir

STRATEGI 3.2.1.A. 1) Meningkatkan sarana dan prasarana Sekolah

Dasar dan SLTP dan SMA

2) Memenuhi kebutuhan tenaga guru (sesuai rasio

guru – siswa) di Sekolah Dasar dan SLTP, SMA

3) Mengembangkan program pelatihan keterampilan

masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah

pesisir

4) Mengusulkan, menyiapkan, dan implementasi

materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah

pesisir dalam kurikulum muatan lokal SD, SMP,


SMA

5) Mengintensifkan dan meningkatkan bimbingan

mental kemasyarakatan

6) Meningkatkan pelatihan teknis pengelolaan pesisir

7) Mengembangkan program studi tentang

pengelolaan wilayah pesisir di Perguruan Tinggi di

Tangerang

SASARAN 3.2.1.B. PENINGKATAN TARAF KESEHATAN

MASYARAKAT

INDIKATOR 3.2.1.B. 1) Menurunnya jumlah wabah penyakit dan

masyarakat yang sakit

2) Tercapainya rasio tenaga medis dan jumlah

penduduk

3) Membaiknya kondisi sanitasi permukiman dan

lingkungan

STRATEGI 3.2.1.B. 1) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan

2) Memenuhi kebutuhan tenaga medis (sesuai rasio

tenaga medis – penduduk)

3) Mengembangkan rencana perbaikan sistem

sanitasi permukiman, dan lingkungan dalam

program penyuluhan kesehatan

SASARAN 3.2.1.C. PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF

MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

WILAYAH PESISIR DAN PULAU

INDIKATOR 3.2.1.C. 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir mulai proses

perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi

2) Meningkatnya masyarakat yang peduli dan

tanggungjawab terhadap sumberdaya wilayah

pesisir

3) Meningkatnya perhatian stakeholders dalam

pengelolaan pesisir


STRATEGI 3.2.1.C. 1) Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir

2) Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat

/Perguruan Tinggi/Sekolah/Lembaga Pemerintah

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan wilayah pesisir

3) Mengimplementasikan rencana pengelolaan

wilayah pesisir terpadu

3.2.2 RENDAHNYA PENAATAAN DAN PENEGAKAN HOKUM

Rendahnya penaatan dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya

kualitas sumberdaya manusia baik di kalangan masyarakat maupun aparat

penegak hukum yang berada di wilayah pesisir. Lemahnya penaatan dan

penegakan hukum ini antara lain tercermin dari sikap dan pengetahuan

masyarakat tentang hukum yang masih rendah, khususnya yang

berhubungan dengan UU No. 5/90 tentang konservasi sumberdaya alam

hayati dan ekosistemnya, UU No 27 /2007 tentang pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil, serta UU No.23/97 tentang pengelolaan

lingkungan hidup.

Beberapa masalah yang sering muncul antara lain banyaknya nelayan yang

menangkap ikan dengan cara-cara merusak seperti pengeboman atau

dengan potas (racun sianida), belum dipatuhinya batas/jalur penangkapan

yang telah dibuat, dan banyaknya penebangan hutan mangrove di daerah

sempadan pantai.

Dari sudut penegakan hukum masalah pengeboman merupakan masalah

yang kompleks, baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada

maupun sarana dan prasarana yang dimiliki penegak hokum yang sangat

terbatas, sehingga pelaksanaan patroli pengawasan tidak dapat berjalan

seperti yang diharapkan.

Penyebab utama rendahnya penaatan dan penegakan hukum adalah:


1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama yang

berhubungan dengan pengetahuan nelayan tentang hukum.

2) Terlalu diutamakannya kepentingan sektoral

3) Tidak transparannya proses pembuatan produk hukum

4) Terbatasnya sarana dan prasarana petugas penegak hukum

5) Masih lemahnya pelaksanaan sosialisasi produk hokum.

Akibat yang ditimbulkan adalah:

1) Menurunnya keamanan laut

2) Meningkatnya pengeboman dan penggunaan trawl

3) Terjadinya konflik kepentingan antar pengguna SDA wilayah pesisir,

4) Terjadinya konflik kewenangan antar instansi

5) Berkurangnya hutan mangrove karena ulah manusia

6) Reklamasi pantai yang tidak berwawasan lingkungan, dan tidak

dilengkapi studi AMDAL yang baik

7) Pelanggaran proses perizinan oleh petambak besar (perusahaan)

8) Pencemaran air laut

SASARAN 3.2.2.A PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PENEGAK

HUKUM

INDIKATOR 3.2.2.A 1) Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum

lingkungan untuk aparat penegak hukum dan aparat

pemerintahan

2) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat

penegak hukum

3) Meningkatnya jumlah personil, sarana, dan prasarana

penegak hukum

4) Terciptanya kesamaan persepsi dalam penegakan

hukum pada tingkat aparat

5) Berkurangnya pengrusakan sumberdaya alam wilayah

pesisir

STRATEGI 3.2.2.A 1) Mengadakan pelatihan-pelatihan hukum lingkungan

untuk aparat penegak hukum dan aparatur


pemerintah (pejabat)

2) Penambahan jumlah personil, sarana, dan prasarana

penegak hukum

3) Mengadakan pelatihan dan simulasi proses peradilan

yang sederhana

SASARAN 3.2.2.B PENINGKATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

DALAM PROSES PEMBUATAN PRODUK HUKUM,

PENAATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

INDIKATOR 3.2.2.B 1) Menurunnya jumlah kasus perusakan lingkungan dan

pelanggaran hukum

2) Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum

3) Terangkatnya kasus pelanggaran hukum sampai ke

pengadilan

4) Meningkatnya keamanan di laut

5) Meningkatnya hasil tangkapan nelayan dan hasil

pertanian/perikanan di wilayah pesisir

6) Berkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir

antar stakeholders

7) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses

pembuatan produk hukum

STRATEGI 3.2.2.B 1) Mengintensifkan sosialisasi draft dan produk hukum

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana

pengawasan

3) Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan di laut

4) Menentukan jalur-jalur penangkapan ikan dan

penggunaan lainnya dengan rambu dan pemetaan

yang disepakati bersama

5) Mengatur kembali konsesi pemanfaatan wilayah pesisir

sehingga dapat mengakomodasi kepentingan semua

pengguna

6) Membentuk balai penyuluhan pesisir dan kelautan

7) Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan


produk hokum

SASARAN 3.2.2.C PENINGKATAN KETERPADUAN DAN KOORDINASI

WEWENANG ANTAR INSTANSI TERKAIT

INDIKATOR 3.2.2.C 1) Semakin jelasnya peran, fungsi, dan kewenangan

masing-masing instansi terkait

2) Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait

3) Semakin sederhananya prosedur penindakan terhadap

pelanggaran hukum

4) Berkurangnya konflik kewenangan di antara instansi

terkait

5) Semakin terbukanya akses masyarakat ke pantai

6) Semakin membaiknya kondisi lingkungan wilayah

pesisir

STRATEGI 3.2.2.C 1) Mengadakan pengkajian kelembagaan

2) Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan

pengelolaan wilayah pesisir

3) Mengembangkan operasi pengamanan laut secara

terpadu

3.2.3 BELUM ADANYA PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR

Penyusunan rencana tata ruang yang telah dilakukan selama ini belum

mengintegrasikan wilayah pesisir, baik dalam RTRW Propinsi maupun

RTRW Kabupaten. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemanfaatan ruang

di wilayah pesisir telah banyak terjadi pelanggaran, misalnya pendirian

bangunan dan atau pengusahaan tambak di sempadan pantai yang

menyebabkan rusaknya hutan mangrove di jalur hijau (green belt). Belum

adanya penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir berkaitan erat

dengan belum adanya peraturan yang mendukung secara tegas upaya

penataan ruang wilayah pesisir tersebut. Hal ini ternyata merupakan salah

satu pemicu terjadinya konflik kepentingan yang berkepanjangan. Konflik

kepentingan terjadi antara sektor kehutanan dengan perikanan yang


berhubungan dengan pemanfaatan jalur hijau untuk tambak, perikanan

dengan pertanian yang berhubungan dengan alih fungsi lahan sawah

menjadi tambak, keduanya banyak terjadi di Pantai Timur dan Pantai

Barat. Sebagai contoh, konflik kepentingan antara nelayan dengan nelayan,

nelayan dengan sektor perhubungan, nelayan dengan pengusaha.

Penataan ruang merupakan salah satu usaha untuk menekan terjadinya

konflik kepentingan pemanfaatan ruang, termasuk pemanfaatan ruang di

wilayah pesisir. Pada saat ini aktivitas dan jumlah orang yang ingin

memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir semakin hari semakin

meningkat, sedangkan sumberdaya wilayah pesisir tetap atau cenderung

berkurang. Di sisi lain pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang ada

saat ini kurang ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini

akhirnya akan menurunkan daya dukung sumberdaya wilayah pesisir.

Penyebab utama belum adanya penataan ruang wilayah pesisir adalah :

1) Belum adanya peraturan yang tegas tentang penataan ruang wilayah

pesisir, baik pedoman pelaksanaannya maupun peraturan penunjang

lainnya.

Akibat yang ditimbulkan adalah :

1) Konflik kewenangan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir

semakin tajam, kegiatan yang tumpang tindih

2) Pelanggaran hukum oleh pengguna sumberdaya semakin luas,

misalnya dalam perusakan hutan mangrove di jalur hijau (green belt),

rusaknya terumbu karang (coral reef) karena penangkapan ikan

dengan cara pengeboman dan atau menggunakan bahan kimia

beracun (potassium sianida)

3) Pemanfaatan wilayah pesisir tidak sesuai dengan fungsi dan

peruntukkannya, seperti hilangnya estetika pantai, pola

pembangunan yang membelakangi pantai, adanya pembangunan di

sempadan pantai, hilangnya akses masyarakat ke pantai, sehingga

kawasan pantai menjadi eksklusif.


SASARAN 3.2.3.A PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PESISIR

INDIKATOR 3.2.3.A Tersusunnya rencana tata ruang kawasan pesisir

berbasis masyarakat dan ramah lingkungan

STRATEGI 3.2.3.A 1) Melibatkan masyarakat dalam proses

penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir

2) Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir

SASARAN 3.2.3.B MENGINTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG

WILAYAH PESISIR DALAM RTRWK DAN RTRWP

INDIKATOR 3.2.3.B Tersusunnya rencana tata ruang wilayah kabupaten dan propinsi yang mencakup wilayah pesisir

STRATEGI 3.2.3.B 1) Revisi RTRWK dan RTRWP dengan mensyaratkan RTRW pesisir menjadi bagiannya

2) Memberdayakan tim penataan ruang secara optimal dengan mengikutsertakan institusi non-

pemerintah

3.2.4 DEGRADASI HABITAT WILAYAH PESISIR (MANGROVE, TERUMBU

KARANG, RUMPUT LAUT, DAN PANTAI BERPASIR)

Habitat penting di sepanjang pesisir pantai utara kabupaten Tangerang

meliputi mangrove, terumbu karang, pantai berpasir dan hutan pantai.

Pantai Barat terdapat pantai berpasir, sedangkan di pulau cangkir terdapat

hutan bakau.

A. Mangrove

Saat ini degradasi mangrove di Pantai utara Kabupaten Tangerang terus

mengalami tekanan dan penurunan secara cepat, berdasarkan data yang

telah dijelaskan tingkat kerusakan sudah mencapai 50 %. Dan luasan

kawasan mangrove yang hanya seluas 122 hektar tersebut perlu terus

dijaga dan diamankan.

Penyebab utama hilangnya mangrove adalah :

1) Pembabatan dan pengulitan pohon mangrove untuk kayu/pengawet.

2) Konversi lahan mangrove untuk tambak.

3) Pengelolaan pertambakan tidak berwawasan lingkungan


4) Penggunaan tanah timbul menjadi tambak

5) Pencemaran pantai (limbah industri dan minyak)

6) Urbanisasi


1) Penurunan luasan vegetasi mangrove

2) Penurunan kualitas air

3) Penurunan hasil tangkapan, terutama kepiting, kerang, dan udang

4) Penurunan pendapatan pengguna mangrove

5) Erosi pantai meluas karena penurunan fungsi alami perlindungan pantai

SASARAN 3.2.4 A PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MANGROVE

INDIKATOR 3.2.4 A 1) Meningkatnya pengelolaan mangrove berbasis

masyarakat yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan

2) Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola

mangrove

3) Meningkatnya budidaya tambak berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan

4) Meningkatnya nilai tambah ekosistem mangrove

STRATEGI 3.2.4 A 1) Mengembangkan program pelestarian mangrove

berbasis masyarakat

2) Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan

erosi pantai

3) Mengembangkan program pengelolaan tambak

rakyat berwawasan lingkungan

4) Membentuk kelompok masyarakat dan

meningkatkan perannya dalam pengelolaan

mangrove

SASARAN 3.2.4 B REHABILITASI MANGROVE


INDIKATOR 3.2.4 B 1) Menurunnya areal mangrove yang rusak

2) Meningkatnya luas tanaman mangrove yang

ditanam dan dijaga masyarakat

3) Meningkatnya hasil tangkapan nelayan baik

jenis maupun jumlahnya

STRATEGI 3.2.4 B 1) Mengembangkan program dan melaksanakan

rehabilitasi mangrove bersama masyarakat

2) Membangun sistem monitoring dan evaluasi

terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove

3) Mengembangkan program penelitian untuk

mendukung inisiatif pengelolaan mangrove

4) Membuat atau mengadopsi panduan praktis

pengelolaan mangrove dan mengadakan bimbingan

kepada masyarakat

B. TERUMBU KARANG

Wilayah perairan Kabupaten Tangerang memiliki 2 (dua) daerah terumbu

karang yaiu Karang Serang Kecamatan Sukadiri dan di Desa Kronjo

Kecamatan Kronjo. Terumbu karang di wilayah ini sangat mendukung

usaha-usaha perikanan yang produktif, sehingga ada banyak bagan

menggantungkan penghasilannya dari keberadaan terumbu karang.

Namun sangat disayangkan, ada indikasi nelayan bagan juga

menggunakan bom ikan jenis kecil (bom dodol) untuk membantu

aktivitas penangkapan ikan.

Penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah :

1) Penggunaan bom dan potas

2) Penggunaan mini trawl dan sejenisnya

3) Belum adanya pelampung tambat (mooring buoy) dan dermaga di

pulau kecil


4) Perusakan oleh wisatawan berupa penginjakan (trampling)

5) Pengambilan rumput laut alami (gleaning) yang merusak di pesisir

6) Sedimentasi akibat reklamasi pantai di sepanjang garis pantai

Pantura Kabupaten Tangerang dan siltasi degradasi DAS, terutama di

Tanjunganom dan Tanjungburung. (sungai Cisadane, Cimanceuri dan

Cirarab)

7) Pencemaran oleh limbah industri, rumah tangga, dan minyak

8) Gempa bumi dan penyebab alami lain seperti pemanasan global

9) Pengambilan karang untuk bahan bangunan dan hiasan


1) Kerusakan habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayati

2) Penurunan kunjungan wisata bahari dan penurunan pendapatan

sector pariwisata

3) Penurunan hasil tangkapan ikan

4) Kestabilan pantai berkurang dan bertambahnya erosi/abrasi pantai

di Pantai Timur dan Pantai Barat PANTURA KAB. Tangerang.

SASARAN 3.2.4.A MELINDUNGI TERUMBU KARANG

INDIKATOR 3.2.4.A 1) Meningkatnya hasil tangkapan dalam jumlah

dan ukuran ikan

2) Meningkatnya luasan dan keanekaragaman

terumbu karang

3) Berkurangnya frekuensi penggunaan bom dan

potas oleh nelayan

STRATEGI 3.2.4.1 1) Sosialisasi keberadaan dan fungsi hutan lindung

mangrove

2) Membuat pemetaan kondisi terumbu karang

3) Mengembangkan daerah perlindungan laut

(marine sanctuary) berbasis masyarakat

4) Menetapkan pembatasan penangkapan ikan


karang

5) Mengembangkan pengelolaan rumpon oleh

masyarakat (nelayan)

SASARAN 3.2.4.B PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERUMBU

KARANG

INDIKATOR 3.2.4.B 1) Adanya program pengelolaan terumbu karang

terpadu.

2) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara

institusi terkait dalam menangani permasalahan

degradasi terumbu karang

STRATEGI 3.2.4.B 1) Mengembangkan program terpadu dalam rangka

penguatan kelembagaan lokal

2) Mengadakan sosialisasi pelestarian terumbu

karang

3) Mengadakan pelatihan pembuatan terumbu

buatan

SASARAN 3.2.4.C PENGELOLAAN TERUMBU KARANG SESUAI

DENGAN MANFAAT EKOLOGI DAN EKONOMI

INDIKATOR 3.2.4.C 1) Meningkatnya kunjungan wisatawan yang

menikmati estetika terumbu karang

2) Tersedianya tambatan perahu nelayan dan

transportasi antar pulau kecil

STRATEGI 3.2.4.C 1) Mengembangkan program pendidikan dan

pengalihan alternatif mata pencaharian bagi

nelayan pengebom ikan (misalnya: budidaya

rumput laut, keramba apung)

2) Mengadakan tambatan apung di lokasi terumbu

karang yang potensial untuk dilindungi


SASARAN 3.2.4.D PEMADUSERASIAN ANTARA PROGRAM

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DAERAH

DENGAN PROGRAM NASIONAL

SASARAN 3.2.4.C 1) Adanya program pengelolaan terumbu karang

terpadu di pantai utara kabupaten tangerang

2) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara

institusi terkait dalam menangani permasalahan

degradasi terumbu karang

STRATEGI 3.2.4.C 1) Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan

terumbu karang

2) Pembentukan kelompok kerja antar lembaga dan

antar kabupaten dalam pengelolaan terumbu

karang

C. PANTAI BERPASIR DAN RUMPUT LAUT

Rumput laut (maupun padang lamun) alami biasanya tumbuh berasosiasi

dengan terumbu karang, sehingga habitat padang lamun dapat ditemui di

kawasan Teluk, sedang habitat rumput laut alami tumbuh di kawasan

Teluk (Tanjunganom dan Tanjungburung). Pantai berpasir dan berbatu-

batu terdapat di sisi pantai utara seperti di Tanjungpasir Kecamatan

Teluknaga, Tanjungkait, Tanjungpasir Resort. Umumnya komunitas

tumbuhan di pantai berpasir berupa tanaman budidaya.

Sampai saat ini belum ada kajian secara komprehensif tentang fenomena

erosi pantai dan belum ada penanganan secara terpadu tentang isu ini.

Beberapa penyebab erosi pantai adalah:

1) Penurunan kualitas perairan seperti kekeruhan dan pencemaran

2) Pengambilan rumput laut alami secara berlebihan

3) Reklamasi pantai


4) Konstruksi bangunan pantai yang kurang tepat

5) Degradasi DAS dan meluasnya DAS kritis

6) Penggalian pasir pantai untuk bangunan

Sebagai konsekuensinya maka,

1) Fungsi perlindungan alami terhadap erosi pantai menurun

2) Habitat sebagai daerah pemijahan penyu dan biota lainnya hilang

3) Penghasilan nelayan tidak berkelanjutan

4) Hilangnya estetika pantai pasir\

A. RUMPUT LAUT

SASARAN 3.2.4.A PERLINDUNGAN PADANG LAMUN SEBAGAI

EKOSISTEM PENDUKUNG SUMBERDAYA

KELAUTAN

INDIKATOR 3.2.4.A 1) Meningkatnya populasi ikan dan biota lainnya di

daerah padang lamun

2) Meningkatnya kualitas air di perairan pantai

3) Terlindunginya padang lamun dan rumput laut

STRATEGI 3.2.4.A 1) Mengadakan penyuluhan fungsi dan manfaat

padang lamun

2) Mengendalikan penangkapan ikan di areal

padang lamun

SASARAN 3.2.4.B PENGELOLAAN PADANG LAMUN DAN RUMPUT

LAUT SESUAI MANFAAT EKOLOGI DAN EKONOMI

INDIKATOR 3.2.4.B 1) Menurunnya kegiatan eksploitasi rumput

laut/padang lamun yang tidak berwawasan

lingkungan

2) Bertambah luasnya kawasan padang lamun dan


rumput laut

3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengelolaan padang lamun dan rumput laut

4) Meningkatnya pemanfaatan estetika padang

lamun dan rumput laut untuk kegiatan

pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya

STRATEGI 3.2.4.B 1) Mengadakan inventarisasi jenis dan potensi

padang lamun/rumput laut untuk tujuan

konservasi

2) Mengembangkan program kerjasama antar

lembaga terkait untuk mengimplementasikan

pengelolaan padang lamun dan rumput laut

3) Mengadakan bimbingan pengelolaan padang

lamun dan rumput laut yang berwawasan

lingkungan dan berbasis masyarakat

B. PANTAI BERPASIR

SASARAN 3.2.4.C PENGELOLAAN PANTAI BERPASIR SESUAI

MANFAAT EKOLOGI DAN EKONOMI

INDIKATOR 3.2.4.C 1) Adanya upaya perlindungan pantai terhadap

erosi secara terpadu

2) Adanya lokasi-lokasi perlindungan untuk

peneluran penyu yang disepakati bersama

STRATEGI 3.2.4.C 1) Mengembangkan program penanggulangan

erosi pantai secara terpadu

2) Sosialisasi dan standarisasi konstruksi

bangunan pengaman pantai

3) Mengadakan inventarisasi dan pemetaan

lokasi-lokasi peneluran penyu (jika ada)


3.2.5 PENCEMARAN WILAYAH PESISIR

Wilayah pesisir merupakan tempat terakumulasinya segala macam limbah

yang dibawa melalui aliran air, baik limbah cair maupun padat. Sampah

sering ditemukan berserakan di sepanjang pantai dan semakin banyak di

dekat permukiman, khususnya permukiman yang membelakangi pantai.

Permukiman seperti itu dikategorikan sebagai permukiman kumuh yang

fasilitas sanitasi dan kebersihan lingkungannya sangat buruk.

Penyebab utama pencemaran wilayah pesisir adalah:

1) Masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir

terhadap sistem pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan

umum.

2) Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait

3) Belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar

isi dokumen Amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP

27/99 tentang Amdal dan UU 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup).

4) Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaan

sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan

yang membelakangi pantai.

5) Sampah dari kegiatan pariwisata massal

6) Penangkapan ikan dengan potas (racun sianida)

7) Buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan, dsb.

Akibat yang ditimbulkan adalah :

1) Menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir

2) Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan menimbulkan bau yang

tidak menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata.

3) Menurunnya kualitas sumber air tanah dan meningkatnya wabah

penyakit menular terhadap kehidupan masyarakat di pesisir.


4) Semakin menurunnya tingkat keberhasilan budidaya perikanan

(tambak dan mariculture) dan kegiatan ekonomi lainnya (pariwisata).

SASARAN 3.2.5.A MELINDUNGI PENDUDUK DI DESA-DESA PESISIR

TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN SEBAGAI

AKIBAT KONTAMINASI SUMBER AIR TANAH

INDIKATOR 3.2.5.A 1) Terbebasnya sumber air tanah yang digunakan

penduduk dari asam sulfida, amonia, dan

bakteri coliform sesuai baku mutu nasional

untuk air minum

STRATEGI 3.2.5.A 1) Mengembangkan bimbingan masyarakat atau

kampanye tentang resiko kesehatan karena

pencemaran air tanah

2) Perbaikan sistem drainase dan sanitasi

lingkungan di areal pemukiman

SASARAN 3.2.5.B TERCIPTANYA KAWASAN PANTAI YANG BEBAS

DARI LIMBAH PADAT (SAMPAH) BAIK ORGANIK

MAUPUN NON-ORGANIK

INDIKATOR 3.2.5.B 1) Semakin bersihnya kawasan pantai dari limbah

padat

2) Terbebasnya kawasan pemukiman pantai dari

genangan banjir

3) Semakin baiknya mekanisme penanganan

sampah di kawasan pantai

STRATEGI 3.2.5.B 1) Mengadakan program kampanye-kampanye

penanganan sampah

2) Mengembangkan program penanganan sampah

untuk desa-desa pantai

3) Meningkatkan pengelolaan sampah di areal

permukiman pesisir

SASARAN 3.2.5.B PENINGKATAN KUALITAS PERAIRAN PESISIR

SESUAI DENGAN BAKU MUTU NASIONAL

INDIKATOR 3.2.5.B Terpenuhinya standar baku mutu air laut sesuai


peruntukannya

STRATEGI 3.2.5.B 1) Penguatan kelembagaan

2) Mengefektifkan operasionalisasi pemantauan

dan pengawasan terhadap sumber-sumber

pencemaran di daerah hulu ke hilir (early

warning system)

3) Mengembangkan penelitian pencemaran air

laut

4) Menyusun standar emisi buangan ke laut

SASARAN 3.2.5.C PENINGKATAN KEPEDULIAN STAKEHOLDERS

TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN WILAYAH

PESISIR YANG SEHAT

INDIKATOR 3.2.5.C 1) Meningkatnya tuntutan dan kepedulian

masyarakat akan kualitas lingkungan sekitar

yang baik

2) Menurunnya wabah penyakit akibat

lingkungan yang tidak sehat

STRATEGI 3.2.5.C 1) Mengembangkan program penyuluhan sanitasi

lingkungan kepada masyarakat di desa pantai

3.2.6 KERUSAKAN HUTAN LINDUNG

Sebagian besar kawasan ekosistem alami yang terdapat di sepanjang pesisir

Kabupaten Tangerang (PANTURA) telah berubah menjadi kawasan hunian

dan budidaya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin luasnya areal budidaya

tambak di Pesisir Timur (Kronjo, Mekarbaru) dan Barat (Teluknaga,

Kosambi), permukiman di Pesisir Timur dan Barat, permukiman dan

industri di Tanjunganom, Tanjungburung, Kronjo dan Kosambi.

Hutan Lindung dan Daerah Aliran Sungai

Terdapat 3 DAS besar di Kabupaten Tangerang yang mengalir ke pantai

utara Kabupaten Tangerang yaitu DAS Cisadane, DAS Cimanceuri, DAS

Cidurian. Tingginya aktifitas industry dan kegiatan perkotaan di wilayah

kabupaten tangerang (selatan/hulu) mempengaruhi tingkat kerentanan


wilayad di hilir, dimana DAS yang ada menjadi tempat untuk menampung

berbagai dampak bagi kehidupan disekitarnya.

Penyebab utama kerusakan kawasan konservasi :

1) Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya

konservasi

2) Pengawasan terhadap kawasan konservasi masih terbatas, karena

kurangnya sarana dan prasarana pendukung

3) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan

konservasi

4) Belum tertatanya batas kawasan konservasi berupa patok/tanda

permanen yang diakui oleh semua pihak

5) Adanya oknum aparat yang tidak disiplin dan menyalahgunakan

wewenang


1) Adanya tekanan terhadap populasi dan habitat satwa liar yang

dilindungi

2) Menurunnya fungsi ekologis kawasan lindung dan cagar alam laut

3) Konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat

4) Masih berlangsungnya eksploitasi sumberdaya alam di dalam

kawasan yang dilindungi

SASARAN 3.2.6.A TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KAWASAN

KONSERVASI SESUAI DENGAN FUNGSI DAN

PERUNTUKKANNYA

INDIKATOR 3.2.6.A 1) Penurunan kegiatan perburuan liar di dalam

kawasan lindung dan kawasan konservasi

2) Keanekaragaman sumberdaya hayati semakin

terpelihara

3) Adanya patok batas kawasan di lapangan dan

peta kawasan yang jelas

4) Penurunan jumlah kegiatan


pengrusakan/penjarahan di kawasan

konservasi

STRATEGI 3.2.6.A 1) Rehabilitasi kawasan-kawasan hutan yang

vegetasinya mengalami kerusakan

2) Pemantapan zonasi dalam kawasan konservasi

3) Memperketat pengawasan dan perizinan untuk

semua aktivitas di dalam kawasan konservasi

4) Resolusi konflik bagi masyarakat sekitar

kawasan konservasi

5) Membuat dan sosialisasi rencana pengelolaan

kawasan konservasi

SASARAN 3.2.6.B PENINGKATAN DUKUNGAN STAKEHOLDERS

TERHADAP PROGRAM KONSERVASI

INDIKATOR 3.2.6.B 1) Berkembangnya program pengelolaan kawasan

konservasi

2) Meningkatnya pemahaman masyarakat

terhadap fungsi dan manfaat kawasan

konservasi

3) Berkurangnya konflik antar stakeholders

STRATEGI 3.2.6.B 1) Sosialisasi fungsi dan pentingnya peran

kawasan konservasi terhadap masyarakat

2) Pendampingan usaha masyarakat di zona

kawasan lindung pantai

3) Mengembangkan forum komunikasi antar

stakeholders

3.2.7 POTENSI DAN OBYEK WISATA BAHARI BELUM DIKEMBANGKAN

SECARA OPTIMAL

Wilayah pesisir pantai utara kabupaten Tangerang memiliki banyak obyek

wisata yang menarik karena memiliki ciri khas tersendiri, seperti yang


terdapat di Pesisir Timur, Tanjung Pasir, Tanjungkait dan sebagian kecil

wilayah Pesisir Barat. Selain itu juga ada Pulau Cangkir yang masih

potensial untuk dikembangkan menjadi wisata bahari dan wisata sejarah.

Pengembangan wisata bahari tidak hanya tergantung dari faktor

sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain yang tidak

kalah pentingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan dan

sikap masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjung.

Penyebab utamanya adalah:

1) Usaha pariwisata bahari masih belum memberikan nilai ekonomi

yang cukup memadai.

2) Atraksi yang ditampilkan masih kurang menarik.

3) Belum terpadunya pengembangan paket wisata bahari.

4) Kurang tersedianya fasilitas wisata bahari yang terjangkau oleh

masyarakat dan penyebaran panduan potensi wisata bahari sangat

terbatas.

5) Menurunnya kualitas pantai, perairan dan terumbu karang yang

menjadi andalan utama untuk pengembangan wisata bahari.

6) Adanya dampak krisis ekonomi dan keamanan.

7) Belum disepakatinya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah.

8) Masih adanya sikap dan perilaku masyarakat yang kurang

mendukung dalam menerima kunjungan wisata.


1) Industri rumah tangga/kerajinan tangan tidak berkembang

2) Potensi dan obyek wisata kurang berkembang

3) Adanya kegiatan pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan

4) Salah arah investasi dan kerugian bagi pengembang pariwisata

5) Pendapatan daerah dan masyarakat dari bidang pariwisata rendah

6) Akses masyarakat ke daerah pantai tertentu terbatas/tidak ada


SASARAN 3.2.7.A PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI TERPADU

TENTANG KEPARIWISATAAN

INDIKATOR 3.2.7.A 1) Tersedianya pusat-pusat informasi pariwisata

2) Tersusunnya basis data potensi dan informasi

kepariwisataan yang dapat digunakan untuk

perencanaan

3) Tersusunnya RIPPDA Kabupaten Tangerang

yang disepakati bersama

STRATEGI 3.2.7.A 1) Menyusun dan mengembangkan basis data

dan jaringan informasi kepariwisataan

2) Mengembangkan pusat-pusat informasi,

promosi, dan pemasaran pariwisata

3) Mengkaji ulang RIPPDA Kabupaten Tangerang

untuk disepakati bersama

SASARAN 3.2.7.B PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BAHARI YANG

BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERCIRI

LOKAL

INDIKATOR 3.2.7.B 1) Tersedia dan terpeliharanya sarana dan

prasarana dasar pariwisata bahari

2) Berkembangnya ciri lokal sebagai daya tarik

lokasi kunjungan wisata bahari

3) Semakin meningkatnya pendapatan

masyarakat lokal dari pengembangan

pariwisata bahari

4) Meningkatnya jumlah usaha-usaha ekonomi

(kecil dan menengah) dalam bidang ekowisata

bahari

STRATEGI 3.2.7.B 1) Memperbaiki, memelihara, dan

mengembangkan sarana dan prasarana dasar

pariwisata bahari

2) Mempromosikan dan memberikan insentif

bagi investor pariwisata bahari


3) Menyediakan kredit lunak bagi masyarakat

untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat

yang berwawasan lingkungan

4) Mengembangkan program kemitraan antara

pengusaha dan masyarakat lokal untuk

usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat

5) Mengembangkan dan memperkuat jaringan

profesi usaha kepariwisataan

SASARAN 3.2.7.C PENINGKATAN KEPEDULIAN DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK

WISATA BAHARI

INDIKATOR 3.2.7.C 1) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi

masyarakat dalam usaha wisata bahari

2) Meningkatnya jumlah usaha kecil masyarakat

yang mendukung kegiatan usaha wisata

bahari

3) Semakin meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam mendukung program

pengembangan wisata bahari

STRATEGI 3.2.7.C 1) Meningkatkan kualitas penyuluhan dan

pelatihan pariwisata bahari terpadu

2) Mengembangkan program untuk peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pengembangan

wisata bahari

3.2.8 BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN

BUDIDAYA

Di Kabupaten Tangerang terdapat paling sedikit +- 15.906 rumah tangga

nelayan. Alat tangkap yang digunakan mulai dari pancing dan seser sampai

dengan berbagai jenis jaring, baik legal maupun yang ilegal, dengan kapal


motor hinggar berukuran >15 GT. Dapat disimpulkan bahwa tingkat

pemanfaatan sumberdaya ikan di Pantai Utara Kabupaten Tangerang telah

mencapai 80%, dengan sisanya mencakup kegiatan pertanian. Produksi

perikanan laut yang didaratkan di Pantai Utara dapat mencapai 30.000 ton

setiap tahunnya.

Salah satu permasalahan yang menonjol di perairan Pantai Utara

Kabupaten Tangerang dalam kegiatan perikanan tangkap adalah semakin

berkurangnya areal penangkapan, antara lain karena adanya alokasi

eksklusif perairan untuk kawasan TNI-AL.

Usaha perikanan budidaya di Kabupaten Tangerang telah berkembang

dengan pesat sejak awal tahun 90-an. Selain tambak udang yang dimiliki

oleh masyarakat, dua kawasan tambak intensif telah dikembangkan di

Pesisir Barat oleh PT. PMP dan PT HJM serta CV LW dan CV A. Luas

keseluruhan lokasi tambak di Pantai Utara Kabupaten Tangerang telah

mencapai 1.612 ha.

Penyebab isu perikanan tangkap adalah:

1) Rendahnya kegiatan pembinaan dan sarana pengawasan

2) Tidak terkontrolnya peningkatan jumlah dan jenis alat tangkap

3) Belum tersedianya sarana penampungan dan pengolahan hasil

tangkapan

4) Rendahnya kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga nelayan

5) Tidak dipatuhinya jalur-jalur penangkapan ikan yang telah

ditetapkan

6) Program pembangunan sarana/prasarana perikanan kurang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat nelayan

Akibat yang ditimbulkan:

1) Aktivitas penangkapan secara ilegal seperti penggunaan jaring trawl,

bahan peledak, potas.

2) Konflik antara nelayan dengan usaha budidaya mutiara,

perhubungan dan nelayan lain yang menyalahi jalur penangkapan.


3) Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap

sehinggaproduktifitasnya rendah

Penyebab utama isu perikanan budidaya adalah:

1) Kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap pengelolaan usaha

budidaya perikanan.

2) Kurangnya dukungan analisis data ilmiah yang berkaitan dengan

fluktuasi pola arus air laut dan kecenderungan sumber-sumber

penyakit dalam budidaya tambak


1) Produktivitas lahan untuk menghasilkan ikan cenderung menurun

SASARAN 3.2.8.A PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA USAHA

PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA

INDIKATOR 3.2.8.A 1) Tersedianya sarana dan prasarana usaha

perikanan

2) Meningkatnya keterampilan masyarakat

dalam usaha perikanan

3) Berkembangnya pemasaran usaha perikanan

STRATEGI 3.2.88.A 1) Pengadaan sarana dan prasarana usaha

perikanan

2) Mengembangkan skim-skim perkreditan

usaha perikanan yang sederhana

3) Mengembangkan pemasaran usaha perikanan

SASARAN 3.2.8.B PENINGKATAN PENDAPATAN HASIL USAHA

PERIKANAN

INDIKATOR 3.2.8.B 1) Meningkatnya nilai tambah usaha perikanan

2) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari

usaha perikanan

STRATEGI 3.2.8.B 1) Mengembangkan dan memperkenalkan sistem

pengolahan yang lebih higienis dan


menghindari penggunaan bahan pengawet

yang berlebihan.

2) Membina usaha produksi perikanan

berorientasi pasar

3) Mengadakan pelatihan manajemen usaha

perikanan skala rumah tangga

4) Mengembangkan upaya-upaya perlindungan

hak-hak buruh nelayan dan nelayan

tradisional dengan pola kemitraan

SASARAN 3.2.8.C PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI

DALAM PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN

INDIKATOR 3.2.8.C 1) Berkurangnya konflik

kepentingan/kewenangan antar lembaga

2) Tersedianya data dan informasi untuk

pengelolaan usaha perikanan

STRATEGI 3.2.8.C 1) Mengembangkan sistem informasi perikanan


instansi terkait dalam pengelolaan usaha

perikanan

3.2.9 RAWAN BENCANA ALAM (BANJIR, ABRASI PANTAI, KERUSAKAN

PANTAI)

Penyebab bencana alam :

1) Terjadinya proses degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai)

2) Adanya pembukaan lahan yang tidak terkendali di daerah hulu


1) Terjadinya banjir, dan tanah longsor

2) Kerugian material dan jiwa manusia

3) Rasa tidak aman


4) Berjangkitnya wabah penyakit.

SASARAN 3.2.9.A MEMINIMALKAN KERUGIAN JIWA DAN

MATERIAL

INDIKATOR 3.2.9.A 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

mengantisipasi bencana alam

2) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat

terhadap program mitigasi bencana alam

3) Adanya program mitigasi bencana alam

STRATEGI 3.2.9.A 1) Menyusun perencanaan mikro zonasi daerah

rawan bencana alam

2) Mengembangkan program peringatan dini

bencana alam

3) Menggali dan mengembangkan pengetahuan

lokal dalam mitigasi bencana alam

4) Menyusun contingency plan (rencana tanggap

darurat) pasca bencana

3.2.10 ANCAMAN INTRUSI AIR LAUT

Intrusi air laut ke arah persawahan, khususnya di daerah Pantai Utara

Kabupaten Tangerang, akibat konversi sawah ke tambak udang secara

besar-besaran. Perlu upaya penanganan yang serius tentang permasalahan

alih fungsi lahan, karena keberlanjutan usaha tambak udang di daerah ini

tidak dapat dijamin masa depannya apabila tidak ada upaya pengelolaan

yang baik, sedang bekas tambak sangat sulit untuk dikembalikan lagi

menjadi sawah.

Penyebab utama intrusi air laut adalah :

1) Penebangan mangrove untuk permukiman dan pertambakan di

Pantai Timur dan Barat

2) Masuknya air laut ke sawah

3) Eksploitasi air tanah berlebihan


Sebagai konsekuensinya adalah :

1) Degradasi kualitas air tanah

2) Korosi konstruksi bangunan pipa logam di bawah tanah

SASARAN 3.2.10.A PENGENDALIAN INTRUSI AIR LAUT

INDIKATOR 3.2.10.A

Tidak adanya kontaminasi air laut terhadap air

tanah dan air ermukaan

STRATEGI 3.2.10.A

1) Pengawasan pengambilan air tanah

2) Mengadakan pengkajian tentang alih fungsi

lahan

3) Merancang ulang sistem kanal untuk

mengatur keperluan sawah dan tambak

3.3 PENGELOLAAN PULAU KECIL DAN PERAIRANNYA

3.3.1 PERLUNYA PENGELOLAAN PULAU KECIL

Kabupaten Tangerang memiliki 1. Kisaran luas pulau kecil di Kabupaten

iniini antara kurang dari 2.5 ha (Pulau Cangkir). Walaupun belum ada

kesepakatan tentang definisi pulau kecil secara nasional, tetapi dapat

dipakai definisi pulau kecil, yaitu pulau dengan luas 10.000 km2 atau

kurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang (Bell et

all,1990 dalam Dahuri, 1999).

Pemerintah daerah mengupayakan untuk mengangkat masalah pengelolaan

pulau kecil ke dalam Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau.

Beberapa alasan untuk lebih memfokuskan pengelolaan dan pembangunan

pulau kecil, adalah:

1) Pulau-pulau kecil merupakan aset yang penting

2) Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (potensi ekowisata)

3) Perencanaan pembangunan belum mengakomodasi secara proporsional

dalam mengelola sumberdaya pulau-pulau kecil


3.3.2 ISU PENGELOLAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam mengelola pulau kecil diperlukan upaya khusus, karena pulau ini

pada umumnya memiliki sumberdaya alam, aspek lingkungan dan budaya

yang khas. Hasil kajian Tim Renstra, dengan mengambil isu hasil

konsultasi kajian data sekunder dan sumber lainnya terdapat beberapa isu

utama yang muncul, yaitu:

1) Minimnya Sarana Dan Prasarana Transportasi, Pendidikan Dan

Kesehatan

Penyebab isu tersebut adalah :

a) Rusaknya atau tidak adanya darmaga

b) Kurangnya prioritas pemerintah terhadap pembangunan di pulau-

pulau kecil dan perairan sekitarnya

c) Anggaran pembangunan untuk pulau-pulau kecil sangat minim

d) Lokasi geografis pulau-pulau kecil relatif terpencil

Akibatnya :

a) Sanitasi pemukiman pesisir buruk

b) Masyarakat menggunakan pantai sebagai WC umum

c) Tidak adanya wisatawan yang berkunjung/ potensi wisata tidak

berkembang

d) Rendahnya kualitas pendidikan SDM

e) Rendahnya keterampilan petani/nelayan

f) Komunikasi dengan masyarakat luar tidak lancar

g) Produksi hasil pertanian dan perikanan sulit dipasarkan

SASARAN 3.3.2.1.A PENINGKATAN SARANA-PRASARANA

TRANSPORTASI, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN

INDIKATOR 3.3.2.1.A

1) Tersedianya sarana dan prasarana

transportasi (antara pulau-daratan pesisir

dan di dalam pulau), pendidikan, dan

kesehatan yang memadai


STRATEGI 3.3.2.1.A

1) Pengadaan sarana/ prasarana transportasi,

pendidikan, dan kesehatan

2) Penempatan tenaga guru dan tenaga medis

sesuai rasio guru – siswa dan rasio tenaga

medis - jumlah penduduk

2) Kerusakan Pulau Dan Perairannya

Penyebabnya adalah:

1) Penegakan hukum dan perundang-undangan belum berjalan optimal

2) Penangkapan ikan dengan mini trawl dan pengeboman ikan

3) Keterbatasan sarana pengawasan dan aparat


1) Tangkapan ikan masyarakat pulau semakin sedikit

2) Kerusakan habitat

3) Konflik antara masyarakat pulau dan orang luar yang

mengeksploitasi SDA

SASARAN 3.3.2.2.A MELINDUNGI KEBERADAAN TERUMBU

KARANG, MANGROVE, DAN PADANG LAMUN

INDIKATOR 3.3.2.2.A

1) Berkurangnya frekuensi pengrusakan

terumbu karang, mangrove, dan padang

lamun di lingkungan pulau-pulau kecil dan

perairan sekitarnya

2) Peningkatan pendapatan masyarakat pulau-

pulau kecil

STRATEGI 3.3.2.2.A

1) Mengembangkan program perlindungan

terumbu karang, mangrove, dan padang

lamun secara terpadu


2) Rehabilitasi mangrove

3) Inventarisasi status dan potensi

sumberdaya alam pulau-pulau kecil dan

perairan sekitarnya

SASARAN 3.3.2.2.B

PENINGKATAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS

TERHADAP PENGELOLAAN PULAU-PULAU

KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA

INDIKATOR 3.3.2.2.B

1) Makin luasnya daerah konservasi yang

dikelola oleh masyarakat

2) Semakin meningkatnya kepedulian

masyarakat terhadap kerusakan lingkungan

3) Terciptanya sistem pengawasan dan

pengamanan pemanfaatan sumberdaya

alam oleh masyarakat pulau

STRATEGI 3.3.2.2.B

1) Meningkatkan dan mengintensifkan

kegiatan penyuluhan lingkungan bagi

masyarakat pulau

2) Mengembangkan program pendidikan

lingkungan bagi anak-anak usia sekolah

3) Mengembangkan sistem pengamanan

lingkungan oleh masyarakat pulau

3) Belum Adanya Penataan Ruang Di Pulau

Penyebab:

1) Belum ada kebijakan penataan ruang yang mencakup pulau-pulau

kecil


1) Tumpang tindih pemanfaatan

2) Ketidak jelasan status lahan


3) Kepemilikan tunggal terhadap pulau kecil

4) Konflik sosial dengan masyarakat dalam maupun luar pulau

SASARAN 3.3.2.3.A

RENCANA TATA RUANG PULAU KECIL DAN

PERAIRAN SEKITARNYA MENJADI BAGIAN

RTRWK DAN RTRWP

INDIKATOR 3.3.2.3.A

1) Tersusunnya RTRWK dan RTRWP yang

mencakup pulau-pulau kecil dan perairan

sekitarnya

2) Tersusunnya RDTR Pulau

STRATEGI 3.3.2.3.A

1) Revisi RTRWK dan RTRWP yang mencakup

RTRW pesisir dan pulaupulau kecil

2) Penyusunan RDTR Pulau Cangkir

3) Sosialisasi rencana tata ruang wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil

4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Perikanan

Penyebabnya adalah :

1) Rendahnya frekuensi penyuluhan pengembangan perikanan, dan

pariwisata di daerah pulau

2) Keterampilan masyarakat rendah

Akibat yang timbul :

1) Pendapatan petani pulau rendah

SASARAN 3.3.2.4.A PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN PULAU-

KECIL UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

INDIKATOR 3.3.2.4.A Meningkatnya kunjungan wisatawan local dan

asing


STRATEGI 3.3.2.4.A

1) Intesifikasi dan ekstensifikasi

pengembangan wisata (Sejarah, Pantai,

Budaya)

2) Mengintensifkan kegiatan penyuluhan

pariwisata


BAB 4 PROGRAM IMPLEMENTASI

Strategi-strategi yang merupakan inti dalam dokumen ini, meliputi strategi

pengelolaan wilayah pesisir secara berkesinambungan, melindungi dan

memperbaiki ekosistem wilayah pesisir, mendukung pemanfaatan

sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, berkelanjutan serta terpadu.

Di tingkat nasional Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi

mengacu pada RPJPN dan RPJMN, sedang untuk tingkat daerah mengacu

pada RPJPD/RPJMD. Selanjutnya Renstra ini menjadi masukan bagi

RPJMD.

Sesuai dengan kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu,

Renstra merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan yang lebih

spesifik, seperti : Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.

Berdasarkan Undang-Undang No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil, (pasal 8) renstra merupakan dokumen yang

dinamis untuk jangka waktu perencanaan 20 (duapuluh) tahun. Namun

demikian, dokumen ini harus direview secara teratur setiap 5 (lima) tahun,

yang mengacu kepada keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan

RPJPD dan RPJMD, serta mendapatkan masukan dari pelaksanaan

perencanaan pembangunan yang berada di tingkat bawahnya, seperti

rencana zonasi, pengelolaan dan aksi.

Dalam implementasi program, perlu ditentukan koordinator program

(leading sector), sedang perencanaan program pengelolaan wilayah pesisir

secara keseluruhan dikoordinir oleh Bappeda. Secara umum, tanggung

jawab di antara stakeholders (institusi yang terkait) perlu disusun. Hal ini

dibuat untuk menjamin adanya kejelasan koordinasi dan wewenang saat

stakeholders berpartisipasi dalam implementasi strategi pengelolaan

wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Pembagian tanggung

jawab tersebut tercermin dalam Tabel Proses Implementasi di bawah ini.


Penunjukkan institusi, baik pemerintah dan non-pemerintah, untuk setiap

strategi didasarkan pada pertimbangan tugas pokok dan fungsi instansi

yang paling relevan. Oleh karena itu, dinas/instansi yang disebutkan

pertama kali merupakan dinas/instansi yang bertanggung jawab sebagai

leading sector.

Prioritas implementasi strategi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Prioritas 1: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2013-2017




Dalam penentuan ketiga prioritas tersebut, juga mempertimbangkan

kepentingan untuk segera dilaksanakannya program tersebut, sesuai

dengan isu pengelolaan wilayah pesisir yang muncul. Misalnya, isu

penegakan hukum dimulai dengan pelatihan hukum lingkungan kepada

aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah.

Tabel 1 Program Implementasi

1) Isu : 2) Sasaran :

STRATEGI PENANGGUNGJAWAB PRIORITAS WAKTU

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

1) Isu : Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

2) Sasaran :

a. Peningkatan Taraf Pendidikan Formal Dan Non Formal Masyarakat

b. Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat

c. Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau


STRATEGI SASARAN A; 1) Meningkatkan sarana dan prasarana

Sekolah Dasar dan SLTP dan SMA

2) Memenuhi kebutuhan tenaga guru

(sesuai rasio guru – siswa) di Sekolah

Dasar dan SLTP, SMA

3) Mengembangkan program pelatihan keterampilan masyarakat dalam

pengelolaan SDA wilayah pesisir

4) Mengusulkan, menyiapkan, dan

implementasi materi pelajaran tentang

pengelolaan wilayah pesisir dalam

kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA 5) Mengintensifkan dan meningkatkan

bimbingan mental kemasyarakatan

Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan

Kelautan,

1




1) Meningkatkan pelatihan teknis

pengelolaan pesisir

2) Mengembangkan program studi tentang

pengelolaan wilayah pesisir di Perguruan

Tinggi di Tangerang

STRATEGI SASARAN B;

1) Meningkatkan sarana dan prasarana

kesehatan 2) Memenuhi kebutuhan tenaga medis

(sesuai rasio tenaga medis – penduduk)

3) Mengembangkan rencana perbaikan

sistem sanitasi permukiman, dan

lingkungan dalam program penyuluhan

kesehatan

Dinas Kesehatan 1

STRATEGI SASARAN C;

1) Mengembangkan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan wilayah pesisir 2) Pemberdayaan Lembaga Swadaya

Masyarakat /Perguruan

Tinggi/Sekolah/Lembaga Pemerintah

untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir

3) Mengimplementasikan rencana

pengelolaan wilayah pesisir terpadu

Bappeda,

Universitas/Perguruan

Tinggi di Kabupaten (UMN,

1

1) Isu : Rendahnya Penaataan Dan Penegakan Hokum

2) Sasaran :

a. Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum

b. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Produk Hukum,

Penaatan, Dan Penegakan Hukum

c. Peningkatan Keterpaduan Dan Koordinasi Wewenang Antar Instansi Terkait

SASARAN A;

1) Mengadakan pelatihan-pelatihan hukum

lingkungan untuk aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah (pejabat)

2) Penambahan jumlah personil, sarana, dan

prasarana penegak hukum

3) Mengadakan pelatihan dan simulasi proses

peradilan yang sederhana

Dinas Perikanan dan

Kelautan, POLDA, TNI

AL, Bappeda

1

SASARAN B;

1) Mengintensifkan sosialisasi draft dan produk

hukum 2) Meningkatkan pengadaan sarana dan

prasarana pengawasan

3) Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan

di laut

4) Menentukan jalur-jalur penangkapan ikan

dan penggunaan lainnya dengan rambu dan pemetaan yang disepakati bersama

5) Mengatur kembali konsesi pemanfaatan

wilayah pesisir sehingga dapat

mengakomodasi kepentingan semua

pengguna 6) Membentuk balai penyuluhan pesisir dan

kelautan

7) Melibatkan masyarakat dalam proses

pembuatan produk hokum

Dinas Perikanan dan


AL, Bappeda

1

SASARAN C;

1) Mengadakan pengkajian kelembagaan

2) Membuat kesepakatan bersama tentang

Dinas Perikanan dan


AL, Bappeda

1




kewenangan pengelolaan wilayah pesisir

3) Mengembangkan operasi pengamanan laut

secara terpadu

1) Isu : Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir

2) Sasaran :

a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir

b. Mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Dalam Rtrwk Dan Rtrwp

SASARAN A;

1) Melibatkan masyarakat dalam proses

penyusunan rencana tata ruang wilayah

pesisir 2) Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir

Bappeda 1

SASARAN B;

1) Revisi RTRWK dan RTRWP dengan mensyaratkan RTRW pesisir menjadi

bagiannya

2) Memberdayakan tim penataan ruang secara

optimal dengan mengikutsertakan institusi

non-pemerintah

Bappeda 1

1) Isu : Degradasi Habitat Wilayah Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, Rumput Laut, Dan Pantai

Berpasir)

2) Sasaran : a. Peningkatan Pemahaman Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Mangrove

b. Rehabilitasi Mangrove

c. Melindungi Terumbu Karang

d. Peningkatan Pemahaman Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Terumbu

Karang

e. Pengelolaan Terumbu Karang Sesuai Dengan Manfaat Ekologi Dan Ekonomi f. Pemaduserasian Antara Program Pengelolaan Terumbu Karang Daerah Dengan Program

Nasional

g. Perlindungan Padang Lamun Sebagai Ekosistem Pendukung Sumberdaya Kelautan

h. Pengelolaan Padang Lamun Dan Rumput Laut Sesuai Manfaat Ekologi Dan Ekonomi

i. Pengelolaan Pantai Berpasir Sesuai Manfaat Ekologi Dan Ekonomi

SASARAN A;

1) Mengembangkan program pelestarian

mangrove berbasis masyarakat 2) Meningkatkan kerjasama dalam

penanggulangan erosi pantai

3) Mengembangkan program pengelolaan

tambak rakyat berwawasan lingkungan

4) Membentuk kelompok masyarakat dan

meningkatkan perannya dalam pengelolaan mangrove

Dinas Perikanan dan

Kelautan, Bappeda,

BLHD

1

SASARAN B;

1) Mengembangkan program dan melaksanakan rehabilitasi mangrove bersama masyarakat

2) Membangun sistem monitoring dan evaluasi

terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove

3) Mengembangkan program penelitian untuk

mendukung inisiatif pengelolaan mangrove 4) Membuat atau mengadopsi panduan praktis

pengelolaan mangrove dan mengadakan

bimbingan kepada masyarakat

Dinas Perikanan dan

Kelautan, Bappeda, BLHD

1

SASARAN C;

1) Sosialisasi keberadaan dan fungsi hutan

lindung mangrove

2) Membuat pemetaan kondisi terumbu karang

3) Mengembangkan daerah perlindungan laut

(marine sanctuary) berbasis masyarakat 4) Menetapkan pembatasan penangkapan ikan

Dinas Perikanan dan

Kelautan, Bappeda,

BLHD

1




karang

5) Mengembangkan pengelolaan rumpon oleh

masyarakat (nelayan)

SASARAN D;

1) Mengembangkan program terpadu dalam

rangka penguatan kelembagaan lokal

2) Mengadakan sosialisasi pelestarian terumbu

karang 3) Mengadakan pelatihan pembuatan terumbu

buatan

Dinas Perikanan dan

Kelautan 1

SASARAN E; 1) Mengembangkan program pendidikan dan

pengalihan alternatif mata pencaharian bagi

nelayan pengebom ikan (misalnya: budidaya

rumput laut, keramba apung)

2) Mengadakan tambatan apung di lokasi

terumbu karang yang potensial untuk dilindungi

Dinas Perikanan dan Kelautan

1

SASARAN F;

1) Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan terumbu karang

2) Pembentukan kelompok kerja antar lembaga

dan antar kabupaten dalam pengelolaan

terumbu karang

Dinas Perikanan dan

Kelautan 1

SASARAN G;

1) Mengadakan penyuluhan fungsi dan manfaat

padang lamun

2) Mengendalikan penangkapan ikan di areal padang lamun

Dinas Perikanan dan

Kelautan 1

SASARAN H;

1) Mengadakan inventarisasi jenis dan potensi padang lamun/rumput laut untuk tujuan

konservasi

2) Mengembangkan program kerjasama antar

lembaga terkait untuk mengimplementasikan

pengelolaan padang lamun dan rumput laut 3) Mengadakan bimbingan pengelolaan padang

lamun dan rumput laut yang berwawasan

lingkungan dan berbasis masyarakat

Dinas Perikanan dan

Kelautan 1

SASARAN I;

1) Mengembangkan program penanggulangan

erosi pantai secara terpadu

2) Sosialisasi dan standarisasi konstruksi

bangunan pengaman pantai

3) Mengadakan inventarisasi dan pemetaan lokasi-lokasi peneluran penyu (jika ada)

Bappeda, Dinas

Pekerjaan Umum 1

1) Isu : Pencemaran Wilayah Pesisir

2) Sasaran : a. Melindungi Penduduk Di Desa-Desa Pesisir Terhadap Gangguan Kesehatan Sebagai

Akibat Kontaminasi Sumber Air Tanah

b. Terciptanya Kawasan Pantai Yang Bebas Dari Limbah Padat (Sampah) Baik Organik

Maupun Non-Organik

c. Peningkatan Kualitas Perairan Pesisir Sesuai Dengan Baku Mutu Nasional d. Peningkatan Kepedulian Stakeholders Terhadap Kualitas Lingkungan Wilayah Pesisir

Yang Sehat

SASARAN A; 1) Mengembangkan bimbingan masyarakat atau

kampanye tentang resiko kesehatan karena

pencemaran air tanah

2) Perbaikan sistem drainase dan sanitasi

BLHD, Dinas Pekerjaan Umum

1




lingkungan di areal pemukiman

SASARAN B;

3) Mengadakan program kampanye-kampanye penanganan sampah

4) Mengembangkan program penanganan

sampah untuk desa-desa pantai

5) 3Meningkatkan pengelolaan sampah di areal

permukiman pesisir

Dinas Pekerjaan

Umum, Kebersihan 1

SASARAN C;

6) Penguatan kelembagaan

7) Mengefektifkan operasionalisasi pemantauan dan pengawasan terhadap sumber-sumber

pencemaran di daerah hulu ke hilir (early

warning system)

8) Mengembangkan penelitian pencemaran air

laut

9) Menyusun standar emisi buangan ke laut

BLHD, Bappeda 1

SASARAN D;

10) Mengembangkan program penyuluhan

sanitasi lingkungan kepada masyarakat di desa pantai

Dinas Ciptakarya 1

1) Isu : Kerusakan Hutan Lindung 2) Sasaran :

a. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Sesuai Dengan Fungsi Dan

Peruntukkannya

b. Peningkatan Dukungan Stakeholders Terhadap Program Konservasi

SASARAN A;

1) Rehabilitasi kawasan-kawasan hutan yang

vegetasinya mengalami kerusakan

2) Pemantapan zonasi dalam kawasan

konservasi 3) Memperketat pengawasan dan perizinan

untuk semua aktivitas di dalam kawasan

konservasi

4) Resolusi konflik bagi masyarakat sekitar

kawasan konservasi 5) Membuat dan sosialisasi rencana pengelolaan

kawasan konservasi

Dinas Kehutanan 1

SASARAN B; 6) Sosialisasi fungsi dan pentingnya peran

kawasan konservasi terhadap masyarakat

7) Pendampingan usaha masyarakat di zona

penyangga kawasan lindung pantai


stakeholders

Dinas Kehutanan 1

1) Isu : Potensi dan Obyek wisata Bahari belum dikembangkan optimal

2) Sasaran :

c. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Sesuai Dengan Fungsi Dan Peruntukkannya

d. Peningkatan Dukungan Stakeholders Terhadap Program Konservasi

SASARAN A;

1) Menyusun dan mengembangkan basis data

dan jaringan informasi kepariwisataan

2) Mengembangkan pusat-pusat informasi,

promosi, dan pemasaran pariwisata

3) Mengkaji ulang RIPPDA Kabupaten Tangerang untuk disepakati bersama

Dinas Pariwisata,

Bappeda 1

SASARAN B;

4) Memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana

Dinas Ciptakarya,

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

1




dasar pariwisata bahari

5) Mempromosikan dan memberikan insentif

bagi investor pariwisata bahari

6) Menyediakan kredit lunak bagi masyarakat

untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan

7) Mengembangkan program kemitraan antara

pengusaha dan masyarakat lokal untuk

usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat

8) Mengembangkan dan memperkuat jaringan

profesi usaha kepariwisataan

Perindustrian dan

Perdagangan Industri

Kreatif/UKM, Dinas

Pariwisata

SASARAN C;

9) Meningkatkan kualitas penyuluhan dan

pelatihan pariwisata bahari terpadu 10) Mengembangkan program untuk peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pengembangan

wisata bahari

Dinas Pariwisata, Olah

raga dan Budaya 1

1) Isu : Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap Dan Budidaya

2) Sasaran :

a. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Dan Budidaya

b. Peningkatan Pendapatan Hasil Usaha Perikanan

c. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Usaha Perikanan

SASARAN A;

1) Pengadaan sarana dan prasarana usaha

perikanan 2) Mengembangkan skim-skim perkreditan

usaha perikanan yang sederhana

3) Mengembangkan pemasaran usaha

perikanan

Dinas Perikanan dan

Kelautan, Dinas

Perdagangan dan industry/UKM

1

SASARAN B;

4) Mengembangkan dan memperkenalkan

sistem pengolahan yang lebih higienis dan

menghindari penggunaan bahan pengawet

yang berlebihan. 5) Membina usaha produksi perikanan

berorientasi pasar

6) Mengadakan pelatihan manajemen usaha

perikanan skala rumah tangga

7) Mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayan

tradisional dengan pola kemitraan

Dinas Perikanan dan

Kelautan, Dinas

Perdagangan dan

Industri

1

SASARAN C; 8) Mengembangkan sistem informasi perikanan


instansi terkait dalam pengelolaan usaha

perikanan

Dinas Perikanan dan Kelautan

1

1) Isu : Rawan bencana alam (banjir, abrasi, kerusakan pantai)

2) Sasaran :

a. Meminimalkan Kerugian Jiwa Dan Material

SASARAN A;

1) Menyusun perencanaan mikro zonasi daerah

rawan bencana alam

2) Mengembangkan program peringatan dini bencana alam

3) Menggali dan mengembangkan pengetahuan

lokal dalam mitigasi bencana alam

4) Menyusun contingency plan (rencana

tanggap darurat) pasca bencana

Bappeda 1

1) Isu : Ancaman intrusi air laut

2) Sasaran :




a. Pengendalian Intrusi Air Laut

SASARAN A;

1) Pengawasan pengambilan air tanah 2) Mengadakan pengkajian tentang alih fungsi

lahan

3) Merancang ulang sistem kanal untuk

mengatur keperluan sawah dan tambak

BLHD, Bappeda, Dinas

Pertanian, Dinas Perikanan dan

Kelautan

1

PENGELOLAAN PULAU KECIL

1) Isu : Minimnya Sarana Dan Prasarana Transportasi, Pendidikan Dan Kesehatan

2) Sasaran :

a. Peningkatan Sarana-Prasarana Transportasi, Pendidikan, Dan Kesehatan

SASARAN A;

1) Pengadaan sarana/ prasarana transportasi,

pendidikan, dan kesehatan 2) Penempatan tenaga guru dan tenaga medis

sesuai rasio guru – siswa dan rasio tenaga

medis - jumlah penduduk

Dinas Ciptakarya,

Dinas Pendidikan 1

1) Isu : Kerusakan pulau dan perairannya

2) Sasaran :

a. Melindungi Keberadaan Terumbu Karang, Mangrove, Dan Padang Lamun

b. Peningkatan Partisipasi Stakeholders Terhadap Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Dan

Perairan Sekitarnya

SASARAN A;

1) Mengembangkan program perlindungan

terumbu karang, mangrove, dan padang lamun secara terpadu

2) Rehabilitasi mangrove

3) Inventarisasi status dan potensi sumberdaya

alam pulau-pulau kecil dan perairan

sekitarnya

Dinas Perikanan dan

Kelautan, Masyarakat,

LSM, Universitas, Swasta, Perusahaan,

Bappeda

1

4) SASARAN B;

5) Meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan

penyuluhan lingkungan bagi masyarakat

pulau 6) Mengembangkan program pendidikan

lingkungan bagi anak-anak usia sekolah

7) Mengembangkan sistem pengamanan

lingkungan oleh masyarakat pulau

Dinas Pendidikan,

Dinas Perikanan dan

Kelautan

2

1) Isu : Belum adanya pentaan ruang pulau

2) Sasaran :

a. Rencana Tata Ruang Pulau Kecil Dan Perairan Sekitarnya Menjadi Bagian Rtrwk Dan

Rtrwp

SASARAN A;

1) Revisi RTRWK dan RTRWP yang mencakup

RTRW pesisir dan pulaupulau kecil 2) Penyusunan RDTR Pulau Cangkir

3) Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil

Bappeda 1

1) Isu : Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata dan perikanan

2) Sasaran :

a. Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pulau- Kecil Untuk Pengembangan Pariwisata

SASARAN A;

1) Intesifikasi dan ekstensifikasi pengembangan

wisata (Sejarah, Pantai, Budaya)

2) Mengintensifkan kegiatan penyuluhan

pariwisata

Bappeda, Dinas

Pariwisata, Olah Raga

dan Budaya

2


BAB 5 KAJI ULANG

Perencanaan wilayah pesisir merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam

perjalanan waktu, isu-isu pengelolaan wilayah pesisir yang baru akan

muncul, sehingga dalam aktivitas perencanaan lebih lanjut akan

didapatkan beberapa strategi-strategi tertentu yang tidak relevan lagi. Oleh

karena itu, prioritas strategi perlu dievaluasi dan dimodifikasi. Pemantauan

atas kinerja rencana-rencana yang telah dibuat, merupakan dasar bagi

efektifitas evaluasi pengelolaan. Dalam implementasinya, strategi-strategi

pengelolaan wilayah pesisir perlu direview 5 (lima) tahun sekali oleh Tim

Pengarah Kabupaten/Bappeda dan stakeholders, yang dilaksanakan oleh

Tim Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai pedoman dalam proses kaji ulang dan evaluasi terhadap strategi-

strategi yang diimplementasikan, mengacu kepada indikator-indikator

keberhasilan program seperti yang tertera dalam Bab 3.


BAB 6 PENUTUP

Kami berharap dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi semua

pihak yang berminat dan terlibat dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah

Pesisir Dan Pulau di Kabupaten Tangerang .

Namun demikian, kami menyadari bahwa dokumen ini masih mengandung

berbagai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala saran

perbaikan maupun pertanyaan lebih rinci dari para pembaca dapat

disampaikan kepada alamat berikut :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN

Jl. H. Somawinata Blok D No.1

Pusat Pemerintahan Tigaraksa

Kabupaten Tangerang

Telp. +62.21.599 4156

Fax. +62.21.599 4209

Email. [email protected]


Daftar Pusataka

1. BPS Kabupaten Tangerang, 2010.

2. RPJMD Kabupaten Tangerang, 2008-2013.

3. Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2010, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

4. Dahuri, R. 1999. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil . Prosiding Lokakarya

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. BPPT - Bangda - CRMP.

Jakarta.

5. Undang-undang No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil

6. www.bappeda.tangerangkab.org

7. www.bantenprov.go.id

8. RTRW Kabupaten Tangerang 2011 – 2031

9. www.kompas.com

10. www.satelinews.co.id

11. www.tempo.com

12. www.bantenpos.com

13. www.tangerangnews.com

14. www.republika.co.id

15. Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, 2009

http://www.bappeda.tangerangkab.org/

http://www.bantenprov.go.id/

http://www.kompas.com/

http://www.satelinews.co.id/

http://www.tempo.com/

http://www.bantenpos.com/

http://www.tangerangnews.com/

http://www.republika.co.id/

Documents

Laporan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Tangerang