Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nomor : SR.001/Bimtek-Aset-BMD/LPKN/IX/2021 Jakarta, 20 September 2021Sifat : Penting dan Segera

Kepada Yth,Bapak/Ibu PimpinanDi- Tempat

Bimtek OnlineMANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH

Berdasarkan PP No. 28 tahun 2020 & Permendagri No. 1/2019, 21/2018, dan 19/2016

Dengan Hormat,

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks,

serta memahami pengelolaan berdasarkan peraturan per undang undangan.

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan

nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Kami dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), akan menyelenggarakan kegiatan Bimtek Online MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) sesi pertemuan yaitu pada :

Jadwal Kegiatan : 16 - 23 Desember 2021Waktu : 18.30 - 20.30 WIBKontribusi Peserta : Harga Normal : Rp. 2.500.000, Harga Promo : Rp. 475.000,-/Peserta

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan dan penilaian aset atau barang milik daerah,

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Gedung Linggardjati, Jalan Kayu Putih II No. 7 Lt. 1, Kayu Putih - Jakarta TimurTelp. 021-4786-2224 | Fax. 021-4786-7127 | Informasi Pendaftaran. 0811 9623 022

www.LPKN.id

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONALKementerian Dalam Negeri - SKT No. 323/D.III.2/VII/2010Izin Menyelenggarakan Pendidikan No. 2354/1.854.4

NPWP : 21.074.063.5-003.000

Lembaga Pengembangan & Konsultasi Nasional

Andi Zabur Rahman, S.Kom., S.Si., MBA., CPSp., CPSt.Ketua Umum

A. Latar Belakang

sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan

2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam

Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan

Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin

SDM yang mumpuni serta memahami pengelolaan berdasarkan peraturan per undang undangan.Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang

kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.Selain itu, Barang Milik Daerahpada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang

dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (good

kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.




Untuk pendaftaran online dan melihat pelatihan lainnya silahkan kunjungiwww.LPKN.id





B. Landasan Hukum• PP Nomor 28 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah• Permendagri No 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah• Permendagri No 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Daerah• Permendagri No 1 tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

C. Materi• • Perencanaan • Penilaian Aset / Barang Milik Daerah (2 sesi)• Pemanfaatan• Pemindahtanganan• Penatausahaan

D. Gambaran Materi• Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah

Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil pengadaan

pengelolaan keuangan negara.

• Penggunaan Barang Milik Negara/DaerahBarang Milik Negara/Daerah yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Barang Milik Negara/Daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang.Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

• Penatausahaan Barang Milik Negara/DaerahPenatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

• Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/DaerahPengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing

• Penilaian Barang Milik Negara/DaerahPenilaian Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam kondisi tertentu, Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dapat dilakukan Penilaian kembali





• Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/DaerahBarang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

• Pemusnahan Barang Milik Negara/DaerahPemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penghapusan Barang Milik Negara/DaerahPenghapusan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara/Daerah dari catatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

• Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/DaerahPengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing

• Penilaian Barang Milik Negara/DaerahPenilaian Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam kondisi tertentu, Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dapat dilakukan Penilaian kembali

E. Waktu• 7 sesi Pertemuan• 16 - 23 Desember 2021• 18.30 - 20.30 WIB• Online Via ZOOM

F. Fasilitas• Mengikuti 7 sesi Pertemuan• Materi Paparan• Peraturan Terkait• 7 Video rekaman Kegiatan• • Grup Diskusi

FORMULIR PENDAFTARAN DI FAX KEMBALI KE NO. 021-4786-7127

BIODATA PESERTA 1

Nama Lengkap :................................................................................................................................................................

Jabatan :................................................................................................................................................................

Instansi/Unit Kerja :................................................................................................................................................................

Telp. Kantor :.................................................................................................... Fax...................................................

Handphone/Whatsapp :.................................................................................................... email...............................................

BIODATA PESERTA 2

Nama Lengkap :................................................................................................................................................................

Jabatan :................................................................................................................................................................


Telp. Kantor :.................................................................................................... Fax...................................................


BIODATA PESERTA 3

Nama Lengkap :................................................................................................................................................................

Jabatan :................................................................................................................................................................


Telp. Kantor :.................................................................................................... Fax...................................................


Catatan : Formulir bisa diperbanyak sesuai jumlah peserta

Pembayaran dapat dilakukan :

A. Transfer BankNo. Rekening : Bank BRI, 213-501-0002-50301 a/n Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional





Dengan Fasilitas Peserta :1. Mengikuti 7 sesi Pertemuan2. Materi Paparan3. Peraturan Terkait4. 7 Video rekaman Kegiatan5. 6. Grup Diskusi

Kontribusi Peserta :

Harga NormalRp. 2.500.000,-/Peserta

Harga PromoRp. 475.000,-/Peserta

Documents

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan