Upload others
View 1
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
PROSEDUR EBUDGETING · anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 3.4 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
Bappeda polewali mandar - sulbar.bpk.go.id€¦ · selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR …samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_prov_web/... · Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat
SALINAN - jdih.bulungan.go.id · Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga kesehatan yang
PEMKAB NATUNAjdih.natunakab.go.id/peraturan/data_lampiran/PERBUP_2013...12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
PERDA NO 8 TTG Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan … · 2013. 2. 11. · 27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
POVINSI BANTEN...disingkat Pj.PK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 7 27. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA PERATURAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KabupatenSukamara-2009-4.pdf22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK
BUPATI SLEMAN NOMOR 3.1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ... · 17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Kerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS · PDF file18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
PALOPO_SULSEL_02_2016.pdf · Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga ... Pejabat Negara dan pejabat lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA No 63 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pengisian... · 12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANGGARAN ...kpbu.djppr.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/... · 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/05/PERKAP-NO-4... · Atase Polri yang selanjutnya disingkat Atpol adalah Pejabat
2012, No.1026 4 · 2012. 12. 9. · 2012, No.1026 6 7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
SALINAN - jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15200_Pergub85-2019.pdf · Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-KPA adalah pejabat Pemerintah Daerah DIY yang melaksanakan
Perwali No. 55 Tahun 2015 - jdih.makassar.go.id · Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah ... Pekerjaan Umum dan SKPD terkait dalam ... kekeliruan
manado.bpk.go.id · 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN ... - … 113 Tahun 2012 tentang... · Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
BUPATI LAMPUNG SELATAN - bandarlampung.bpk.go.id · (16) Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , Pegawai
PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH · Pengelolaan Keuangan Aceh harus ... Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK ... dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 WAKAF · 6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri
repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2018/04/9c68b... · Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT - kuningankab.go.id TAHUN... · Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
jdih.bps.go.id · selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang ... oleh pejabat penilai. ... diberhentikan sebagai Pegawai dengan kewajiban
PERBUP PENGELOLAAN KEU - semarang.bpk.go.id · disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa belanja. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … · 16. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
SALINAN - banjarmasin.bkn.go.id · 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
