Keterkaitan PA, KPA, PPK dan PPTK pada PEMKOT Tarakan

A. UMUMDalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dikenal istilah jabatan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Maksud keempat istilah jabatan tersebut harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh penyelenggara pemerintahan. Jabatan Pengguna Anggaran (PA) diatur pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pengertian Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, sedangkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan pengertian Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diatur pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pengertian Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, sedangkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan pengertian Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan pengertian bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diatur pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pengertian bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.Dari pengertian keempat istilah jabatan tersebut di atas, dapat kita jelaskan persamaan dan perbedaan secara singkat sebagai berikut :- Persamaan :1. PA, KPA, PPK dan PPTK adalah Pejabat, artinya Jabatan PA,KPA, PPK dan PPTK adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan jabatan politik atau jabatan yang dapat dijabat oleh selain PNS.2. PA, KPA, PPK dan PPTK memiliki tanggungjawab atau ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya.3. PA, KPA, PPK dan PPTK diangkat oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengangkat seorang PNS untuk menduduki jabatan tersebut.

- Perbedaan :1. Ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan Wewenang,

- PA melaksanakan tugas sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.- KPA melaksanakan tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, dalam menggunakan APBD.- PPK melaksanakan tugas khusus pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berwenang hanya dalam kegiatan pangadaan barang/jasa pemerintah, - PPTK melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, termasuk pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PPTK berwenang terutama dalam Kegiatan pembayaran beban anggaran/keuangan pengadaan barang/jasa Pemerintah, khusus pada Pemerintah Daerah.2. Keberadaan,- PA wajib ditetapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah, Sekretariat Lembaga Negara dan Perwakilan Luar Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). - KPA dapat ditetapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah, Sekretariat Lembaga Negara dan Perwakilan Luar Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Dapat artinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah, Sekretariat Lembaga Negara dan Perwakilan Luar Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).- PPK wajib ditetapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah, Sekretariat Lembaga Negara dan Perwakilan Luar Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), terutama terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, - PPTK hanya wajib ditetapkan pada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota (Pada SKPD masing-masing).

B. DASAR HUKUMUntuk lebih memahami pengertian, tugas dan tanggungjawab, persyaratan dan tatacara pengangkatan/penetapan seorang PNS sebagai PA, KPA, PPK dan PPTK, maka harus diperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penetapan jabatan tersebut, minimal antara lain :1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.3. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.4. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tanggal 16 Maret 2011, Nomor : 027/824/SJ dan Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tentang/hal : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.9. Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tarakan (Beberapa Peraturan Daerah Kota Tarakan).10.Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tarakan.11.Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tarakan.12.Peraturan Walikota Tarakan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

C. PENGGUNA ANGGARAN (PA)- Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ditentukan :Pada Bagian Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, diatur pada :Pasal 10Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :a. menyusun RKA-SKPD;b. menyusun DPA-SKPD;c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat, Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, diatur pada :Pasal 10Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :a. menyusun RKA-SKPD;b. menyusun DPA-SKPD;c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;h. menandatangani SPM;i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dann. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pada Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur pada : Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut :2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 10ADalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan : Pada BAB III, PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur antara lain pada :Pasal 7(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :a. PA/KPA;b. PPK;c. ULP/Pejabat Pengadaan; dand. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :a. PA/KPA;b. PPK; danc. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Pada Bagian Kedua, Pengguna Anggaran

Pasal 8(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;c. menetapkan PPK;d. menetapkan Pejabat Pengadaan;e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;f. menetapkan :1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).g. mengawasi pelaksanaan anggaran;h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :a. menetapkan tim teknis; dan/ataub. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.Pasal 9Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi :a. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.Penjelasan Pasal 9Pertimbangan beban pekerjaan dan rentang kendali dititikberatkan kepada kemampuan PA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

D. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)- Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ditentukan :Pada Bagian Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, diatur pada :Pasal 11(1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.(3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang

yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.(4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Kelima, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, diatur pada :Pasal 112. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.3. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.4. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur pada :Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut :

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:Pasal 11(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dang. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Pada Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur pada : Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut :3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :Pasal 11(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dang. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pada Peraturan Walikota Tarakan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, diatur pada :Pasal 31. PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA untuk :a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;b. Menandatangani SPP dan atau SPM-UP/GU/LS/TU/Nihil serta memverifikasi bukti pengeluaran yang akan membebani pengeluaran.2. Pelimpahan wewenang PA kepada KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis ditetapkan oleh Kepala SKPD berdasarkan pertimbangan Tingkatan Organisasi, besaran organisasi SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.3. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.4. Pejabat KPA di lingkungan Sekretariat, Badan, dan Dinas, dengan pejabat sebagai berikut :a. Untuk Sekretariat Daerah dijalankan oleh masing-masing Asisten;b. Untuk Sekretariat DPRD dijalankan oleh Kabag Keuangan;c. Untuk Dinas PU dijalankan oleh masing-masing Kabid dan Sekretaris.5. Untuk Sekretariat, Badan dan Dinas selain yang tercantum pada ayat (4) huruf a, b, dan c dijalankan oleh Sekretaris.

- Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan : Pada Bagian Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur antara lain pada :Pasal 10(1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.(2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.(3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.(4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

E. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)Pada BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA, Bagian Ketiga, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatar antara lain pada :Pasal 11(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3) rancangan Kontrak.b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;c. menandatangani Kontrak;d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dani. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :a. mengusulkan kepada PA/KPA :1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b. menetapkan tim pendukung;c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dand. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 12(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. memiliki integritas;b. memiliki disiplin tinggi;c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;e. menandatangani Pakta Integritas;f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dang. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; danc. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

F. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)Pada Bagian Kelima, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur antara lain pada : Pasal 12(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Pasal 13

(1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.(2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keenam, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, diatur pada :Pasal 12(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.(5) PPTK mempunyai tugas mencakup :a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; danc. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.(6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tarakan, pada Lampiran A, Huruf A.3 (PEDOMAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) ) diatur bahwa : 1. PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.2. PPTK adalah Pejabat Struktural Eselon III dan atau Pejabat Struktural Eselon IV.3. PPTK tidak boleh merangkap sebagai PPK-SKPD maupun Bendahara (PPK : Pejabat Penatausahaan Keuangan)4. PPTK SKPD ditetapkan melalui SK Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan telah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Kota Tarakan yang selanjutnya disampaikan kepada SKPD5. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK dapat mendelegasikan tugasnya kepada Staf pelaksana dibawahnya dengan membuat struktur uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing staf pelaksana dibawahnya. Wewenang dan

tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut tetap melekat kepada Pejabat Eselon III dan Pejabat eselon IV selaku PPTK.6. Penunjukan PPTK di Bagian pada Setda dapat ditetapkan melalui SK Asisten selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas usul Kepala Bagian Keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada SKPD.7. Penggantian dan perubahan PPTK dapat dilakukan apabila PPTK tersebut Pindah/Mutasi, Pensiun, Sakit yang berkepanjangan atau berhalangan tetap dengan ditetapkan SK Perubahan PPTK oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Lebih lanjut Pada Peraturan Walikota Tarakan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, diatur pada :Pasal 61. PPTK wajib menyusun laporan progrees fisik dan keuangan dan menyampaikan pada PA.2. Laporan yang disusun PPTK sebagimana dimaksud ayat (1) disampaikan per bulan, per semester dan per akhir tahun anggaran.3. Laporan per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Laporan Prognosis Realisasi Anggaran per semester.4. Laporan per bulan, per semester dan per akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan SKPD kepada DPPKA dengan tembusan kepada BAPPEDA dan Ispektorat Kota Tarakan.

G. KETERKAITAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPada BAB III, PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur antara lain pada :Pasal 7(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Penjelasan Pasal 7 (3) Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Tim Pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.Pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tanggal 16 Maret 2011, Nomor : 027/824/SJ dan Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011, disampaikan bahwa :Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu penegasan terkait dengan kedudukan, tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka :a. PA menunjuk KPA;b. KPA bertindak sebagai PPK;c. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK.2. Dalam hal kegiatan pada SKPD tidak memerlukan KPA seperti kecamatan atau kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.Sementara dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tarakan, pada Lampiran A, Huruf A.1 (PEDOMAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/ KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) ) diatur bahwa : 1. SKPD berbentuk Kantor 1. Berdasarkan luas lingkup SKPD dan rentang kendali SKPD yang berbentuk Kantor, maka Kepala SKPD tidak boleh memberi kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.2. Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana disempurnakan dalam Permendagri 59 Tahun 2007 harus dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala SKPD.Penjelasan :SKPD berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud di atas, termasuk SKPD Kecamatan dan Kelurahan.

2. SKPD berbentuk Dinas/Badan/Setda/Setwan1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.Selanjutnya pada Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur antaara lain pada : Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut :2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 10ADalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :Pasal 11(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.(3a)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dang. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

H. KESIMPULAN Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, yang mengatur tentang jabatan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau SKPD yang dapat mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena pertimbangan objektif, khusus SKPD yang berbentuk Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka :a. PA menunjuk/menetapkan KPA;b. Pejabat yang dapat ditunjuk/ditetapkan sebagai KPA adalah :1). Sekretaris Dinas/Badan, 2). Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah, 3). Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD, 4). Kepala Bidang, khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.5). Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada SKPD Dinas/Badan.c. KPA bertindak sebagai PPK;d. KPA sebagai PPK dibantu oleh PPTK.e. Pejabat yang dapat ditunjuk/ditetapkan sebagai PPTK adalah :1). Pejabat Struktural eselon III, yang tidak ditunjuk/ditetapkan sebagai KPA/PPK, Pejabat Pengadaan/Anggota Pokja Pengadaan pada ULP dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, untuk kegiatan pengadaan internal SKPD.

2). Pejabat Struktural eselon IV, yang tidak ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara, Pejabat Pengadaan/Anggota Pokja Pengadaan pada ULP dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, untuk kegiatan pengadaan internal SKPD.3). Pejabat Non Struktural dengan persyaratan tertentu dan dalam keadaan khusus, antara lain pada SKPD yang memiliki jumlah kegiatan yang banyak, jumlah anggaran yang dikelola sangat besar dan beban kerja yang sangat besar, misalnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan. 2. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang tidak dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau SKPD yang tidak dapat mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), khusus SKPD yang berbentuk Kantor/Kecamatan/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dalam pengadaan barang/jasa, maka :a. PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (dan perubahannya).b. PA sebagai PPK dibantu oleh PPTK.c. Pejabat yang dapat ditunjuk/ditetapkan sebagai PPTK adalah :1). Pejabat Struktural eselon III, yang tidak ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan/Anggota Pokja Pengadaan pada ULP dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, untuk kegiatan pengadaan internal SKPD.2). Pejabat Struktural eselon IV, yang tidak ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara, Pejabat Pengadaan/Anggota Pokja Pengadaan pada ULP dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, untuk kegiatan pengadaan internal SKPD.3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengecualian dapat dilakukan bagi PA yang bertindak sebagai PPK, dengan ketentuan telah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dan perubahannya) dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.