Upload
lidya-dalovya
View
1.299
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TUGAS PAPER CIVIC EDUCATION
“PENEGAKAN HAM SEBAGAI SARANA UNTUK MEWUJUDKAN
MASYARAKAT MADANI”
MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN TUGAS
MATA KULIAH CIVIC EDUCATION
DISUSUN OLEH :
NAMA : LIDYA MAR’ATHUS SHOLIHAH
NIM : 2012730136
Dosen Pembimbing :H.Rustan,SA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
JAKARTA
2012/2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada
waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.
Saya mengucapkan terima kasih kepada H.Rustan,SA yang telah membimbing serta
memberikan penjelasan yang sangat penting bagi penulis untuk menyelesaikan makalah
yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan penyelesaian. Terima kasih juga
saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam
pembuatan makalah ini.
Saya berharap, makalah ini dapat diterima oleh semua kalangan, baik kalangan muda
maupun kalangan tua. Semoga makalah ini dapat dijadikan sumber pembelajaran, dan
dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk siapa saja yang membutuhkan.
Saya menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, saran dan kritik
membangun untuk perbaikan makalah ini sangat saya harapkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 21 Januari 2013
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………....i
DAFTAR ISI………………………………………………………..………ii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………….………………………………..…...…1
B. Rumusan Masalah ………………………………………………..…….1
C. Tujuan……………………………………………………………….….2
BAB II. PEMBAHASAN
A. Masyarakat Madani dan HAM……………………………………......3B. Masyarakat Madani di Indonesia........................................................4C. Partisipasi dalam Penegakan HAM di Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara..........................................................................................6
D. Proses Menuju Masyarakat Madani.....................................................7
BAB III. PENUTUP
3.1 Kesimpulan…………………………………………………………..…9
3.2 Saran……………………………………………………………………9
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................10
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan semakin majunya sejarah peradaban manusia dan semakin majunya pemikiran
manusia, salah satunya pemikiran tentang HAM. Menuntut manusia untuk melakukan segala
hal berdasarkan HAM. Hampir semua aktifitas manusia yang terjadi berdasarkan dan
berlandaskan dengan HAM, menyebabkan banyak perbedaan dan pertentangan tentang arti
HAM itu sendiri. Sebenarnya HAM itu sendiri sudah ada sejak lama dan menjadi suatu hal
yang harus diperjuangkan. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak yang patut dan harus
diperjuangkan hak itu adalah Hak Asasi Manusia (HAM).
Penegakan HAM sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani sangat diperlukan
karena mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui. Untuk itu perlu
adanya strategi peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam mengangkat martabat manusia
menuju masyarakat madani itu sendiri.
Mewujudkan masyarakat madani berarti membangun kota budaya bukan sekedar
merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu adalah membangun
masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat berbudaya yang
saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
1.2.Rumusan Masalah
1
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan mengidentifikasikan masalah sebagai
berikut :
a). Apa pengertian HAM dan masyarakat madani?
b). Bagaimana perkembangan masyarakat madani di Indonesia?
c). Bagaimana penegakan HAM sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani,
partisipasi dalam Penegakan HAM baik di Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara?
d). Bagaimana upaya yang dilakukan untuk membentuk masyarakat madani di Indonesia
atau Proses Menuju Masyarakat Madani?
B. Tujuan
Untuk menginformasikan kepada seluruh pembaca apa itu HAM dan masyarakat
madani.
Untuk menginformasikan kepada seluruh pembaca tentang bagaimana penegakan HAM
sebagai sarana mewujudkan masyarakt madani.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Masyarakat Madani dan HAM
Hakekatnya hak-hak asasi manusia ialah membangun kebebasan yang manusiawi. Prinsip
utama hak-hak asasi manusia dalam masyarakat madani adalah mensosialisasikan
doktrin Qur’ani tentan persamaan manusia yang dituntun dalam garis keterbukaan dan hukum,
yaitu “wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling
kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Tuhan adalah orang yang palin takwa
diantara kalian”,(al-Hujarat:13).
Sikap budaya (cultural attitude) dan sikap keagamaan (religions attitude) serta pengakuan
terhadap hak-hak asasi manusia (human rights) merupakan unsur utama yang sangat penting
untuk dibicarakan. Selain itu, aspek penting lainnya yang juga perlu dibicarakan mengenai
wawasan Islam tentang politik yang memberikan nilai-nilai dasar dalam kehidupan
berdemokrasi. Semua elemen ini menjadi pilar penting tegaknya institusi sosial yang menjamin
munculnya masyarakat madani.
Diakui maupun tidak konsep masyarakat madani dewasa ini adalah telah mengambil peran
sebagai sebuah agenda cita-cita masyarakat yang modern Indonesia baru. Sekalipun masyarakat
madani telah tiada secara fakta saat ini, akan tetapi hikmah-hikmahnya tetap masih menyinari
aspek-aspek masyarakat modern. Sebagaiman contoh yang diungkapkan oleh Nurcholis
Madjid, bahwa contoh yang paling mudah dideteksi adalah konsep tentang hak asasi manusia
yang dari segi pelaksanaan misi suci beliau, puncak karier Nabi Muhammd Saw. ialah
3
terselenggaranya “pidato perpisahan” yakni khutbah (al-wada). Dalam pidato itulah pertama
kalinya manusia diperkenalkan dengan konsep “hak-hak asasi”, dengan inti titik tolak kesucian
hidup, harta, dan martabat kemanusian (addima’ wa al-amwal wa al-a’radh), yang apabila
dibahasa Inggriskan akan terbaca: “life, property, and dignitiy atau life, fortune, and sacred
honor”.
Reformasi yang mengusung wacana demokrasi, penegakan HAM dan masyarakat madani
ternyata masih belum mampu menghilangkan perilaku - perilaku yang tidak demokratis dan
beradap peninggalan masa lalu. Dengan kata lain, paralel dengan menguatnya tuntutan
demokrasi dan penegakan HAM, kita masih menjumpai perilaku dan tindakan - tindakan yang
tidak demikratis, seperti politi uang ( money politic ), angka korupsi masih tinggi, dan
penggunaan simbol-simbol primordial (agama, budaya, dan suku) untuk tujuan-tujuan politik
sesaat. Bahkan unsur terakhir ini kerap kali berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai
bangsa yang mejemuk dab besar.
B. Masyarakat Madani Indonesia
Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya masyarakat madani di Indonesia
diawali dengan kasus-kasus pelangaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat,
bersikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dimuka umum kemudian
dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang
mempunyai kekuatan dan bagian dari social control.
Secara esensial Indonesia membutuhkan peberdayaan dan penguatan masyarakat secara
komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu
4
menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia. Untuk itu maka diperlukan pengembangan
masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus agar proses
pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal.
Menurut Dawan ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi
dalam memberdayakan masyarakat madani Indonesia.
1.Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan
bahwa system demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum
memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.
2.Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sisitem politik demokrasi. Strategi ini
berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya
tahap pembangunan ekonomi.
3.Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kea rah
demokrastisasi. Strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik,
terutama pada golongan menengah yang makin luas.
Dalam penerapkan strategi tersebut diperlukan keterlibatan kaum cendikiawan, LSM,
ormas social dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena mereklah yang
memiliki kemampuan dan sekaligus actor pemberdayaan tersebut.
5
C. Partisipasi dalam Penegakan HAM di Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara
Berdasarkan berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, dapat
dikemukakan beberapa langkah-langkah yang dapat dipilih baik oleh negara maupun
masyarakat Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan
pelanggaran HAM. Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan
HAM di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk berbagai peraturan
dasar dan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan
perlindungan dan penegakkan HAM.
2. Membentuk Pengadilan HAM dengan tujuan untuk mengadili kasus-kasus
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk beberapa kasus pelanggaran HAM
yang terjadi pada masa lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mencanangkan
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
3. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini
merupakan salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dengan
pembentukan komisi ini, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dapat
dilakukan dengan meniru model dari negara-negara yang pernah menerapkan
pembentukan komisi semacam ini.
6
4. Peningkatan diseminasi dan pendidikan HAM. Langkah ini dilaksanakan antara lain
dengan mengembangkan dan menyebarluaskan bahan-bahan pengajaran HAM.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM tersirat dalam visi Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Visi dan misi Komnas HAM menyatakan
bahwa pemajuan HAM di Indonesia tidak akan terwujud tanpa sosialisasi dan internalisasi
nilai-nilai dan norma-norma HAM kepada warga masyarakat.
Penegakan HAM mempunyai relevansi dengan masyarakat madani karena nilai-nilai
persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong
terciptanya masyarakat egaliter. Masyarakat egaliter merupakan cirri masyarakat madani.
Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah
masyarakat madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah
masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah
masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga
terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.
D.Proses Menuju Masyarakat Madani
Dalam proses menuju masyarakat madani, negara berkedudukan sebagai fasilitator.
Artinya, Negara dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat memberikan hak-hak kepada
warga negaranya. Dalam hal ini untuk mewujudkan menuju masyarakat madani ada
beberapa cara. Salah satu diantaranya yaitu melalui otonomi daerah. Otonomi daerah
merupakan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan
kebutuhan daerah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berperan didaerahnya.
7
Dengan kata lain jika otonomi daerah dihubungkan dengan masyarakat madani merupakan
kemandirian dalam melakukan kegiatan. Kemandirian tersebut, ternasuk kemandirian
dalam bidang politik dan organisasi sosial politik ( orsospol ), seperti partai-partai politik,
organisasi massa ( ormas ), kelompok kepentingan, dan lainnya.
8
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dengan benar sesuai proporsinya agar tercipta
lingkungan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.
Mewujudukan masyarakat madani berarti membangun kota budaya bukan sekedar
merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat local, tetapi lebih dari itu adalah
membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat
berbudaya yang saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Penegakan HAM sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani sangat
diperlukan karena mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui
dan penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat
madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah
masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah
masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga
terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.
3.2 Saran
Masyarakat madani yang sedang dipikirkan di Indonesia ini merupakan wacana yang
tebuka oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat madani masyarakat
harusnya berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah
masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga
terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.
9
DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. Menuju Masyarakat Madani,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999,
cet. ke-1
Usman, Widodo, dkk., (ed.) Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2000 cet. ke-1
Rahardjo, M. Dawam. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan
Sosial, Jakarta: LP3ES, 1999 cet. ke-1
http://rifkyandrean.blogspot.com/2011/01/masyarakat-madani.html
http://sriargarini.blogspot.com/2012/05/hak-asasi-manusia.html
http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/06/masyarakat-madani-dan-ham.html
10