TINJAUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN(PPh) PASAL 21 PEGAWAI DI KANTORMAIL PROCESSING CENTRE (MPC)PT. POS INDONESIA (PERSERO)

TUGAS AKHIRUntuk Memenuhi Sebagian SyaratKelulusan Ujian Akhir Program Diploma IIIProgram Studi Administrasi dan Keuangan

Disusun oleh:ALDIAN MINGGANO DWIPUTRANPM 09.301.251

POLITEKNIK PIKSI GANESHA BANDUNG2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul

PenulisProgram StudiProgram:

:::TINJAUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA)ALDIAN MINGGANO DWIPUTRA/09.301.251Diploma IIIAdministrasi dan Keuangan

Diterima dan Disetujui DipertahankanDalam Ujian Sidang

Pembimbing,Pembimbing Lapangan,

Sudarman.S.Sos., M.M.Yosep PurnamaNIDN. 04-070958-02 NIPPOS. 967300265

LEMBAR PENGESAHAN

Judul

PenulisProgram StudiProgramLulus Ujian:

::::TINJAUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA)ALDIAN MINGGANO DWIPUTRA/09.301.251Diploma IIIAdministrasi dan Keuangan15 Mei 2013

Ketua Program Studi, Pembimbing,

Euis Hernawati S.E.,M.M.Sudarman S.Sos., M.M. NIDN. 04-171168-01 NIDN. 04-070958-02

Mengetahui dan Disahkan OlehDirekturPoliteknik Piksi Ganesha

DR. K. Prihartono AH., Drs., S.Sos., M.M. NIDN. 04-100568-02

LEMBAR TIM PENGUJI

Judul

PenulisProgram StudiProgram:

:::TINJAUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA)ALDIAN MINGGANO DWIPUTRA/09.301.251Diploma IIIAdministrasi dan Keuangan

Telah dinyatakan Lulus Ujian Dalam Ujian SidangPada Tanggal 15 Mei 2013 di Bandung

Ketua merangkap Anggota,

DR. K. Prihartono AH., Drs., S.Sos., M.M. NIDN. 04-100568-02

Sekretaris merangkap Anggota,

Sudarman S.Sos.,M.M.NIDN. 04-070958-02

Anggota,

Euis Hernawati S.E.,M.M.NIDN. 04-171168-01ABSTRAK

ALDIAN MINGGANO D.NPM. 09.301.251Administrasi dan Keuangan

TINJAUAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Tugas Akhir: 55 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Perpajakan terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 pada kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero).Metode penelitian yang oleh penulis pergunakan ialah metode deskriptif kualitatif dimana penulis menjelaskan dan menceritakan situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di tempat penelitian.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah (1)Kesalahan dalam melakukan penghitungan pengenaan pajak dan pengalian tarif, yang dikarenakan oleh kesalahan data pegawai yang diterima pelaksana pemotongan di bagian akunting perusahaan. (2)Adanya pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikarenakan tarif yang berbeda dengan yang memiliki NPWP. (3)Lambatnya informasi yang diterima oleh kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero) mengenai aturan baru perpajakan.Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk memperbaiki Sistem Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 para Pegawai Tetap adalah (1)Lebih memaksimalkan sarana komputer yang ada. (2)Meningkatkan kerjasama antar pegawai terutama yang terlibat langsung dalam proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak agar pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Kata kunci : sistem perpajakan, nomor pokok wajib pajak

ABSTRACTAldian MINGGANO D.NPM. 09,301,251Administration and Finance

STUDY OF INCOME TAX PAYMENT SYSTEM (Income Tax) ARTICLE 21 OF THE STAFF REMAINS IN OFFICE MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA (LIMITED)Final Assignment :55 pageThis study aims to determine the Tax System on the MPC office PT. Pos Indonesia (Persero). The research method used is descriptive qualitative method in which the author describes and narrates the situation, conditions, and circumstances that exist in the study. In the implementation of tax systems, office MPC PT. Pos Indonesia (Persero) has done so in accordance with the systems and laws and regulations. Based on the research conducted, it turns out the factors that hinder the implementation of the payment of income tax under Article 21 is (1) error in calculating the tax rate and multiplying, which was due to data errors executive employees who received cuts at the accounting firm. (2) The employee who does not have a Taxpayer Identification Number (TIN), due to the different rates that have a TIN. (3) The delay in the information received by the office of MPC PT. Pos Indonesia (Persero) regarding the new rules of taxation. The author provides suggestions to improve the payment system for income tax under Article 21 of the Permanent Employees are (1) More maximize existing computer facilities. (2) Increasing cooperation between employees especially those directly involved in the process of counting, depositing, and reporting of taxes so that the work can be done the better.

Keyword : tax systems, taxpayer identification number

PERNYATAAN PENULISJudul Tugas Akhir :TINJAUAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA (PERSERO)Dengan ini saya menyatakan bahwa :1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar professional Ahli Madya (A.Md) di Politeknik Piksi Ganesha maupun perguruan tinggi lainnya.2. Tugas Akhir ini adalah karya ilmiah murni yang saya buat dan bukan hasil plagiat/tiruan serta asli dari ide dan gagasan saya sendiri.Demikian pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan yang tidak etis, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruantinggi.

Bandung, 9 November 2012Yang membuat pernyataan,

ALDIAN MINGGANO D.

NPM. 09.301.251

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iABSTRAK iiiDAFTAR ISI vDAFTAR GAMBAR viiDAFTAR TABEL viiiDAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Penulisan11.2 Pokok Permasalahan31.3 Pertayaan Penelitian31.4 Tujuan Penelitian 41.5 Kegunaan Penelitian 4

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODOLOGI PENELITIAN2.1 Kajian Ilmiah 6A. Sistem 6B. Pajak 8C. Sistem Perpajakan 13D. Pajak Penghasilan (PPh) 16E. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 16F. Pegawai 222.2 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 23

BAB III TINJAUAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA (PERSERO)3.1 Sejarah Kantor MPC Bandung 40400 263.2 Logo PT. Pos Indonesia 303.3 Visi dan Misi PT. Pos Indonesia 313.4 Motto Pt. Pos Indonesia313.5 Struktur Organisasi Kantor MPC ... 323.6 Sistem Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan Pegawai Tetap Kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero) 333.7 Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap PT. Pos Indonesia 343.8 Permasalahan Dalam Sistem Pembayaran PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Kantor MPC 383.9 Upaya Pemecahan Masalah dalam Sistem Pembayaran PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Kantor MPC 39

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN4.1 Kesimpulan404.2 Saran42

DAFTAR PUSTAKA 43LAMPIRAN 45DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBARGambar 2.1 : Pengertian PPh Pasal 21 17Gambar 3.1 : Logo PT. Pos Indonesia 30Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Kantor MPC PT. Pos Indonesia 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tarif WPOP Pasal 17 Ayat (1) a UU No. 36/2008 (UU PPh) 21Tabel 1.2 : Besarnya PTKP 21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Persetujuan Praktek Lapangan45Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul46Lampiran 3 : Lembar Konsultasi Bimbingan47Lampiran 4 : Surat Persetujuan Praktek Kerja Lapangan48Lampiran 5 : Lembar Penilaian dan Daftar Hadir Praktek Lapangan49Lampiran 6 : Formulir 1721 50Lampiran 7 : Formulir 1721-I 52Lampiran 8 : Formulir 1721-II 53Lampiran 9 : Formulir 1721-T 54

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyususnan Tugas Akhir ini.Adapun tujuan penulis menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan pada program studi Administrasi dan Keuangan (AKE) di Politeknik Piksi Ganesha Bandung.Meskipun dalam penyusunannya penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan-hambatan, tetapi karena adanya dorongan dan motivasi dari berbagai pihak khususnya dosen pembimbing, maka tugas Laporan Semester ini dapat selesai pada waktu yang sudah ditentukan.Harapan penulis, semoga karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan kampus serta para karyawan di kantor MPC (Mail Processing Centre) PT. Pos Indonesia (Persero).Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta tidak mengurangi arti, maksud, dan tujuan penulis, sudah selayaknya penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setingi-tingginya kepada:1. Bapak DR. K. Prihartono AH., Drs., S. Sos., MM., selaku Direktur Politeknik Piksi Ganesha Bandung.2. Kedua Orang Tuaku dan Kakakku yang tercinta, terima kasih atas Doa serta dukungan dan motivasinya.3. Ibu Euis Hernawati, SE., MM., selaku Ketua Program Studi Administrasi dan Keuangan (AKE).4. Dosen Pembimbing Bapak Sudarman , S. Sos, MM yang banyak memberikan bantuan serta bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.6. Bapak Jeje Jubaedy WP, selaku Manajer Audit dan Mutu di kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero) yang telah menerima saya untuk Praktek Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan.7. Bapak Yosep Purnama, selaku pembimbing di kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero), terima kasih atas bimbingannya.8. Seluruh Karyawan kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero), khususnya bagian SDM & Akuntansi, yang telah banyak membantu dalam penyusunan selama Praktek Kerja Lapangan.9. Keluarga Besar AKE C3/09, terima kasih atas segalanya terutama atas senyum dan canda selama berkuliah di Politeknik Piksi Ganesha Bandung.10. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2009, khususnya jurusan Administrasi dan Keuangan (AKE) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga karya tulis sederhana yang saya buat ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi semua. Sayapun tetap percaya dan yakin bahwa hanya orang-orang tinggi hati saja yang menutup diri untuk digugat, karena itulah penulis mengharapkan dan sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Amin.

Wassalamualaikum Wr. WbBandung, Juni 2012

Penulis

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang PenulisanDi setiap Negara, entah itu adalah negara berkembang maupun negara maju, pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara tersebut. Sangat besarnya keuntungan yang didapat oleh Negara dari pajak, maka pemerintah seringkali merehabilitasi, menambah atau mengubah sistem dari pajak tersebut.Sebagai salah satu sumber pemasukan Negara dari sektor masyarakatnya sendiri, pajak merupakan bentuk khusus dari pendapatan Negara berdasarkan pada hukum publik. Pajak pada mulanya hanya berperan kecil, yaitu sebagai alat pembiayaan luar biasa bagi pengeluaran khusus dan incidental namun berkembang menjadi bentuk terpenting pendapatan Negara. Meningkatnya kebutuhan sumber pendapatan Negara tersebut selaras dengan munculnya usaha-usaha produktif hingga kapasitas terkena pajak juga ikut meningkat.Ketentuan tentang perpajakan sendiri diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada tahun 1983 telah diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir kali ialah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan tata cara pemungutannya sendiri diatur dalam peraturan tersendiri dengan maksud agar tercapai keseragaman, sehingga memudahkan para Wajib Pajak untuk mempelajari, memahami, serta mematuhinya.Undang-undang Pajak Penghasilan ini sendiri mengatur tentang materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan pajak), Objek Pajak (penyebab dikenakan pajak), dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil.Dewasa ini, pemprosesan penghitungan pajak banyak perusahaan menggunakan program Excel, yang dianggap lebih memudahkan pekerjaan dari para akuntan atau bendahara perusahaan.Dalam pelaksanaan Sistem Pembayaran Pajak kantor MPC PT. Pos Indonesia dilakukan mulai dari tahap penghitungan gaji pegawai, tahap penyetoran, dan tahap pelaporannya menggunakan cara elektronik spt.Disini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor MPC. Pos Indonesia yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul: TINJAUAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA (PERSERO).

1.2 Pokok PermasalahanBerdasarkan latar belakang di atas yang mengemukakan bahwa sesungguhnya pajak itu sangat berguna bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan, oleh karena itu penulis melakukan observasi di kantor MPC (Mail Processing Centre) PT. Pos Indonesia (Persero), penulis berkeinginan untuk menulis laporan tentang Bagaimana Sistem Pembayaran PPh Pasal 21 Terhadap Para Pegawai Tetap di kantor MPC (Mail Processing Centre) PT. Pos Indonesia (Persero)?.

1.3 Pertanyaan PenelitianBerdasarkan uraian pada latar belakang penulisan maka penulis lebih memfokuskan pembahasan masalah pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:1. Bagaimana Sistem Perpajakan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di kantor MPC (Mail Processing Centre) PT. Pos Indonesia (Persero)?2. Bagaimana Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di kantor MPC (Mail Processing Centre) PT. Pos Indonesia (Persero)?3. Permasalahan apa saja yang timbul dalam Sistem Pembayaran PPh Pasal 21 Terhadap Para Pegawai Tetap di kantor MPC (Mail Processing Centre) PT. Pos Indonesia (Persero)?4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut?

1.4 Tujuan PenelitianPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perpajakan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap di kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero).2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero).3. Untuk mengetahui permasalahan apa yang timbul dalam sistem pembayaran PPh Pasal 21 di kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero).4. Serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

1.5 Kegunaan PenelitianAdapun kegunaan dari penelitian ini adalah :1. Bagi penulis adalah selain untuk memenuhi persyaratan sebagai Tugas Akhir ialah agar dapat lebih memahami lagi mengenai apa itu PPh Pasal 21 dengan lebih mendalam lagi.2. Bagi instansi adalah untuk sebagai bahan masukan agar ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi.

3. Bagi lembaga adalah untuk dijadikan arsip serta untuk dijadikan contoh dari Tugas Akhir sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha yang akan menyusun Tugas Akhir sebagai contoh.

BAB IIKERANGKA PEMIKIRAN DAN METODOLOGI PENELITIAN2.1Kajian IlmiahA.SistemPengertian sistem menurut Wikipedia Indonesia adalah sistem berasal dari bahasa Latin (systma) dan bahasa Yunani (sustma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.Sedang menurut beberapa ahli pengertian sistem adalah sebagai berikut:1 Menurut Ludwig Von Bartalanfy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatuantar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. 2 Menurut Anatol Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. 3 Menurut L. Ackof, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen:1 Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.2 Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.3 Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya.4 Lingkungan, tempat di mana sistem berada.Syarat-syarat sistem:1 Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah.2 Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.3 Adanya hubungan antar elemen sistem4 Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih penting dari elemen sistem.5 Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen.

B.Pajak1.Pengertian PajakMenurut P.J.A Adriani (2000:12) mendefinisikan pajak sebagai berikut:Pajak adalah iuran pada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk, dan gunanya ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat (2005:8) mendinisikan pajak sebagai berikut:Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.Menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang dikeluarkan Dierktorat Jenderal Pajak (2007:1) definisi pajak adalah:Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dari definisi-definisi pajak diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak dapat dilihat dari cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksaan yang sifatnya dapat dipaksakan.2. Dalam membayar pajak tidak bisa ditunjukan adanya jasa balik oleh pemerintah.3. Pajak dipumgut oleh Negara baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan.

2.Fungsi PajakFungsi pajak tidaklah lepas dari tujuan pajak itu sendiri, sedangkan tujuan pajak sendiri tidak bisa lepas dari tujuan Negara yaitu memakmurkan masyarakatnya. Oleh karena itu, fungsi pajak tidak lepas dari tujuan Negara yang menjadi dasarnya.Menurut Siti Resmi (2003:2), mengemukakan bahwa:Terdapat dua jenis pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulerend (mengatur).Uraian dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut:1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)Pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran Negara.Seperti halnya yang diungkapakan oleh Mardiasmo (2003:1) bahwa:Fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.Begitu juga menurut Drs Kardiman (2004:144) yang menyatakan bahwa:Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi kas Negara.Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa fungsi budgetair ini berfungsi sebagai salah satu sumber pemasukan bagi kas Negara dimana kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan oleh pemerintah kita.

2. Fungsi Regulerend (mengatur)Fungsi regulerend menurut Mardiasmo (2003:1), ialah:Fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social atau ekonomi.Begitu juga menurut Waluyo (2007:6), yang menyatakan bahwa:Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi regulerend berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kea rah yang diinginkan oleh pemerintah.

3.Jenis PajakMenurut Prof.Mardiasmo, MBA AK, (2008:13) jenis-jenis pajak di Indonesia dibedakan menjadi:a. Pajak PusatPajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai biaya rumah tangga Negara pada umumnya.Pajak Pusat sendiri terdiri atas:1) Pajak Penghasilan (PPh)2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)4) Bea Materai5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)6) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak DaerahPajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan biaya rumah tangga pemerintah daerah tersebut.Pajak Daerah sendiri terdiriatas:1) Pajak Propinsia) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Airb) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Airc) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotord) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 2) Pajak Kabupaten/Kotaa) Pajak Hotelb) Pajak Restoran c) Pajak Hiburand) Pajak Reklamee) Pajak Penerangan Jalanf) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan Cg) Pajak Parkir

C.Sistem PerpajakanAda 3 (tiga) sistem perpajakan yang sering dipakai berbagai wilayah di dunia ini, yaitu:1. Official Assesment SystemOfficial Assesment System artinya adalah yang dimana disini pemerintah/fiskus diberi kewenangan lebih/penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan di setor oleh wajib pajak ke pada negara .

2. Withholding TaxWithholding Tax artinya adalah dimana disini dinyatakan bahwa pemberian wewenang kepada piha ketiga untuk menentukan/memotong besarnya pajak yang diberikan oleh wajib pajak ke pada fiskus.

3. Self Assesment SystemSelf Assesment Systemartinya adalah dimana wajib pajak yang menentukan , menghitung dan membayar dan melaporkan opajak yang di berikan kepada fiskus , disini diberikan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berindak secara aktive dan jujur di dalam pemberian pajak.Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah Self Assesment System, diamana Wajib Pajak diberikan kebebasan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak.Namun, seiring dengan perkembangan zaman maka menuntut Direktorat Jenderal Pajak dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksaan pajak menggunakan sistem yang lebih baik lagi yaitu dengan dikeluarkannya elektronik SPT (e-SPT).Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi (software) yang sengaja dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk memudahkan dalam menyampaikan SPT.Kewajiban dalam menggunakan e-SPT saat menyampaikan SPT mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2009. Dalam hal ini tak semua Wajib Pajak harus menyampaikan e-SPT. Wajib Pajak yang harus menyampaikan e-SPT hanya badan usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KKp Madya di seluruh Indonesia.

D.Pajak Penghasilan (PPh)Berdasarkan buku Pajak Penghasilan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2007:1), Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:74), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu taun pajak.Dari pengertian diatas dapat didimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh), adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak yang bersangkutan.E.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 211.Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pekerjaan atau jabatanJasa dan Kegiatan yang dilakukan WPOP

Penghasilan Seperti :GajiUpahHonorariumTunjangan, danPembayaran Lain dengan Nama dan Bentuk Apapun

WP Dalam Negeri

PPh Pasal 21

GAMBAR 1.1 Pengertian PPh Pasal 21

Dalam melakukan pembayaran PPh Pasal 21, kita diwajibkan untuk melakukan pelaporan dimana pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.Selain itu juga pegawai harus melakukan penyetoran dimana caranya ialah:1. Wajib Pajak/wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara dapat melakukan pembayaran melalui bank/pos persepsi yang terhubung dengan sistem MPN (Modul Penerimaan Negara). Diasumsikan semua bank/pos persepsi terhubung dengan MPN.2. Pembayaran diakui sebagai pelunasan pada tanggal pembayaran.3. Mengisi formulir setoran dalam rangkap 4 (empat) dengan data yang benar, jelas, dan lengkap.4. Menyerahkan formulir setoran kepada petugas bank/pos persepsi dan uang setoran senilai yang tersebut dalam formulir setoran.5. Menerima kembali formulir bukti setor lembar 1 (satu) dan 3 (tiga) yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan/paraf pejabat bank/pos, cap dari bank/pos , tanggal dan waktu/jam penyetoran sebagai bukti setor.

2.Dasar Hukum Pajak PenghasilanBerdasarkan buku Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak Herry Purwono (2010 : 17) mengemukakan bahwa:1. Undang-undang: Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir ialah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.2. Peraturan DirJen Pajak: Nomor PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26.3. Petunjuk Pelaksanaan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotong Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jo.PER-31/2009. Tanggal 25 Mei 2009.

3.Objek Pajak Penghasilan Pasal 21Menurut Ketentuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 5) Tahun 2009, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1. Penghasilan teratur.2. Penghasilan tidak teratur.3. Upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan, dan upah borongan.4. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan/tunjangan hari tua.5. Honorarium, komisi, fee, uang saku, uang rapat, uang representasi, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

4.Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21Berdasarkan PPH Pasal 21/26 (Pasal 3), pihak yang tergolong sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 seperti yang dikemukakan dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus Resmi Siti (2009 : 5), adalah:1. Pegawai Tetap2. Penerima Pensiun3. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang Menerima Upah Harian, Upah Satuan, Upah Borongan, dan Uang Saku4. Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Berkesinambungan5. Tenaga Ahli seperti Pengacara, Arsitek, Notaris, dan Lain Sebagainya.

5.Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)No.PenghasilanTarif

1.s.d. Rp. 50.000.0005%

2.Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.00015%

3.Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp.500.000.00025%

4.Di atas Rp. 500.000.00030%

TABEL 1.1Tarif WPOP Pasal 17 ayat (1) a UU No. 36/2008 (UU PPh)(Sumber Dokumen Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak)

Rp. 15.840.000Untuk diri wajib pajak orang pribadi

Rp. 1.320.000Tambahan untuk wajib pajak kawin

Rp. 1.320.000Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang

TABEL 1.2Besarnya PTKP (Sumber Dokumen Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak)

F.Pegawai

1.Pengertian PegawaiPerusahaan tanpa pegawai dapat diibaratkan taman tanpa bunga. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya peran dari pegawai dalam sebuah perusahaan meskipun banyak perusahaan tak menyadari tentang hal itu.Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bambang Suharno, Karyawan merupakan aset, dimana aset terpenting dalam perusahaan itu ada 3, yaitu SDM, SDM, dan SDM. Maksudnya ialah betapa pentingnya SDM atau pegawai sebagai aset perusahaan.

2.Pegawai TetapMenurut Wibowo Subekti, Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu.Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak dalam jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.3.Pegawai Tidak TetapMenurut Wibowo Subekti,Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pihak pemberi kerja.

2.2Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan DataA.Metode PenelitianDalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

B.Ruang Lingkup Penelitian1) Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memutuskan untuk menjadikan kantor Mail Processing Centre (MPC) PT. Pos Indonesia sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa pada kantor tersebut tersedia data-data atau informasi yang dapat mendukung terhadap penelitian ini.

2) Waktu Pelaksanaan Penelitian (Praktek Kerja Lapangan)Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, terhitung 23 hari mulai tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 dan dilakukan sesuai dengan jam kerja sebagai berikut:a. Hari Senin Kamis:Jam Kerja:08.00 14.00Jam Istirahat:12.00 13.00b. Hari JumatJam Kerja:08.00 14.00Jam Istirahat:11.30 13.00

C.Teknik Pengumpulan DataAdapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi atau data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:1) Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi yang akan diteliti guna memperoleh data, baik itu merupakan data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan khususnya mengenai fungsi sistem pembayaran pajak terhadap para pegawai tetap di kantor MPC PT.Pos Indonesia.b. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab secara tatap muka langsung dengan informan mengenai perpajakan, tugas, dan fungsi tiap divisi di kantor MPC.c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen baik berupa laporan maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.2) Penelitian Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen, karya ilmiah serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

BAB IIITINJAUAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASIALAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PARA PEGAWAI TETAP DI KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE (MPC) PT. POS INDONESIA (PERSERO)

3.1 Sejarah Kantor Mail Processing Centre (MPC) Bandung 40400Landasan formal didirikannya Sentral Pengolahan Pos Bandung 40400 adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 21 Januari 1988 Nomor : 11/Pran/Dirut/1988 dan mulai beroperasi pada tanggal 15 November 1988, yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Nopember 1988. Adapun bangunan SPP (Sentral Pengolahan Pos) Bandung 40400 menempati luas gedung 4.145 m2 dan luas tanah 10.715 m2. PT Pos Indonesia memiliki beberapa jenis pelayanan jasa yang kemudian akan di proses di SPP Bandung, layanan tersebut adalah:1. Layanan Bisnis Komunikasia. Surat Biasab. Surat Kilatc. Surat Kilat Khususd. Express Mail Service (H1)e. Pos Express2. Layanan Bisnis Keuangana. Wesel Pos Standarb. Wesel Pos Primac. Wesel Pos Instand. Westron Unione. Dinas Giro3. Layanan Bisnis Logistika. Paket Pos Standarb. Paket Pos Optimac. Paket Pos Point to Point4. Layanan Bisnis Keagenana. Pembayaran Pensiunanb. Pembayaran Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)c. Penerimaan dan Pembayaran TABANAS BATARAd. Sistem Online Payment Point (SOPP)1) Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon2) Pembayaran Angsuran Kredit FIF3) Pembayaran Kartu Kredit ABN AMRO, GE Finance4) Pembayaran Tagihan Pulsa Pasca Bayar (Telkomsel, Satelindo, Matrix dan IM3)5) Isi Ulang Pulsa (Telkomsel, IM3 Smart)

5. Layanan Benda Pos, Filateli dan Benda Pihak Ketigaa. Penjualan Prangkob. Penjualan Materaic. Penjualan Sampul Flate Rated. Penjualan Prangko Prismae. Penjualan Akta AgrariaNamun dalam menyikapi pesatnya perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis dan tingginya tingkat persaingan dalam bisnis jasa pengiriman, sehingga menuntut PT. Pos Indonesia harus bersikap professional dalam jasa pelayanan dan berorientasi pada pelanggan serta dukungan operasi yang efektif dan efisien yang mampu menjaga pertumbuhan perusahaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, maka status SPP (Sentral Pengolahan Pos) Bandung 40400 berubah menjadi MPC (Mail Processing Centre) Bandung 40400, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 14 Januari 2005 No : KD 06/Dirut/0105, tentang Tata Kerjadan Organisasi Mail Processing Centre Bandung 40400, dan secara efektif beroperasi mulai tanggal 1 April 2005.Seiring dengan perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis tersebut maka Surat Keputusan Direksi tanggal 14 Januari 2005 No : KD 06/Dirut/0105, tentang Tata Kerjadan Organisasi Mail Processing Centre Bandung 40400 disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi tanggal 14 September 2006 No. KD 51/Dirut/0906 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mail Processing Centre, dans ecara efektif beroperasi mulai tanggal 1 Juni 2007.Mail Processing Centre adalah dirian Pos yang mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian serta penanggungjawab implementasi kebijakan Collecting, Processing, Transporting, Delivery dan Reporting (CPTD-R) secara efektif dan efisien di wilayah kerjanya. Bangunan Kantor Mail Processing Centre Bandung 40400 memiliki luas gedung 4.145 m2 dan luas tanah 10.715 m2. MPC Bandung memiliki beberapa bagian system pemrosesan surat:a. Bagian pemrosesan meliputi:1. Pemrosesan kiriman surat standar dalam negeri2. Pemrosesan kiriman surat standar luar negeri3. Pemrosesan kiriman surat prioritas4. Pemrosesan kiriman paket standar dan kilat khusus dalam negeri5. Pemrosesan kiriman paket luar negeri6. Pemrosesan bagian distribusi.b. Bagian umum meliputi SDM, akuntansi, dan sarana yang ada di MPC Bandung.c. Bagian bina mutu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas mutu karyawan dan aktifitas pengolahan data.d. Bagian antaran meliputi beberapa Delivery Centre yaitu:1. Delivery Centre Cimahi2. Delivery Centre Soreang3. Delivery Centre Ujungberung4. Delivery Centre Sekejati5. Delivery Centre Situsaeur6. Delivery Centre Cipedes7. Delivery Centre Cikutra8. Delivery Centre Asia Afrika9. Delivery Centre Dayeuhkolot10. Delivery Centre Cikeruh11. Delivery Centre Padalarang12. Delivery Centre Lembang13. Delivery Centre Majalaya

3.2Logo PT. Pos IndonesiaBerikut ini adalah logo PT. POS INDONESIA seperti pada gambar 2.1 dibawah ini:

GAMBAR 3.1 Logo PT. POS INDONESIA

3.2 Visi dan Misi PT. Pos IndonesiaAVisiMPC Bandung sebagai Centre Service Excellence dalam menangani pemprosesan dan pengantaran kiriman pos sehingga tercipta kepuasan pelanggan dan menjadi barometer bagi UPT lainnya serta berperan sebagai Litbang dan Diklat penanganan kiriman pos.BMisiMelipat gandakan pendapatan serta memberikan dukungan operasi secara optimal bagi Kantor Posatau UPT dan merupakan Sentral Layanan Pelanggan dalam memelihara dan menggarap pelanggan melalui penanganan dan penyerahan kiriman secara cepat, tepat, dan terpercaya.

3.4Motto PT. Pos IndonesiaTepat Waktu Setiap Waktu (On Time Everytime).

3.5Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (PERSERO)

3.6Sistem Perpajakan Yang Berkaitan Dengan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap Kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero)Kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 558 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat dengan baik, meiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemotongan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap karena berperan sebagai pihak pemberi kerja. Dalam hal ini, perusahaan menganut sistem perpajakan yang disebut With Holding System dimana perusahaan bertindak selaku pemotong pajakpenghasilan dari para pegawai.Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporannya dengan menggunakan sistem e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak (WP) dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak.Dalam pelaksanaan penghitungan PPh Pasal 21, kantor MPC PT. Pos Indonesia telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

3.7Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap PT. Pos IndonesiaDalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di kantor MPC PT. Pos Indonesia dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia (ASDM), sedangkan untuk pembayarannya dilakukan oleh Bagian Keuangan. Kedua bagian ini adalah bagian yang memiliki kewenangan untuk mengurusi persoalan menyangkut pajak.Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dilakukan saat penghasilan dibayarkan kepada para pegawai. Objek PPh Pasal 21 sendiri adalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan.Macam-macam penghasilan yang diperoleh oleh pegawai kantor MPC ialah terdiri dari penghasilan teratur dan tidak teratur.

A. Penghasilan Teratur1. Gaji DasarGaji dasar merupakan pendapatan yang diterima secara rutin setiap bulannya oleh para pegawai.

2. Tunjangan DaerahTunjangan daerah adalah tunjangan dari perusahaan kepada pegawai berdasarkan letak daerah perusahaan itu berada, sehingga masing-masing daerah akan mempunyai tunjangan yang berbeda-beda.3. Tunjangan JabatanTunjangan jabatan merupakan tunjangan dari perusahaan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan dari posisi/jabatannya di perusahaan.4. Tunjangan DasarTunjangan dasar adalah tunjangan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhab pegawai seperti transportasi, makan, dan lain-lain.

B. Penghasilan Tidak Teratur1. Tunjangan CutiAda 2 jenis tunjangan cuti, yaitu tunjangan cuti tahunan dan tunjangan cuti besar. Tunjangan cuti tahunan diberikan pada saat bulan yang sama ketika pegawai baru bekerja atau diangkat menjadi calon pegawai. Besar dari tunjangan ini ialah sama dengan 1X penghasilan pegawai. Sedangkan tunjangan cuti besar diberikan setiap 6 tahun sekali yaitu terhitung sejak pegawai tersebut bekerja atau diangkat sebagai calon pegawai. Besar dari tunjangan ini ialah 4X penghasilan pegawai.2. Tunjangan Hari RayaTunjangan yang diberikan kepada pegawai dari perusahaan tiap 1 tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri.3. Intensif KerjaIntensif kerja merupakan penghasilan yang berasal di luar gaji pokok pegawai, baru diberikan bila ada kontribusi/prestasi kerja.Pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap di kantor MPC adalah sebagai berikut:a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero) Di dalam penerapannya di kantor MPC, pemotongan PPh 21 dilakukan oleh staff akunting kepada para karyawan setiap akhir bulannya dan karyawan tersebut akan mendapatkan tanda bukti pemotongan penghasilannya di masa akhir tahun pajak (setahun sekali).1) Dalam hal ini, pihak akunting perusahaan akan memeriksa data pegawai secara keseluruhan, setelah itu menghitung penghasilan dari pegawai tersebut.2) Jika terjadi perbedaan jumlah penghasilan dengan bulan sebelumnya, maka akunting akan mengevaluasi data penghasilan, menghitung besarnya PTKP dan Pajak Penghasilan Pasal 21.3) Kemudian akunting akan menginput dan menggabungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang seluruh pegawai dan mencetak daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan kartu perincian penghasilan bruto dan pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 untuk para pegawai tetap masing-masing rangkap tiga. Kedua dokumen tersebut kemudian akan diarsip oleh bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia.Contoh penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, sebagai berikut:Jaenudin, seorang pegawai dengan status kawin (istri tidak bekerja) dan satu orang anak, setiap bulan memperoleh:a.Gaji pokokRp.1.500.000,.b.Tunjangan istriRp. 150.000,.c.Tunjangan anakRp. 30.000,.d.Tunjangan jabatanRp. 250.000,.e.Tunjangan lain-lainRp. 300.000,.Rp.2.230.000,.Pengurangan:a.Biaya jabatan5% x Rp. 2.230.000Rp. 111.500,.b.Iuran PensiunRp. 50.000,.Rp. 161.500,.Penghasilan netto sebulan:Rp.2.068.000,.Penghasilan netto setahun:12 x Rp.2.068.000,.Rp. 24.822.000,.

PTKP setahun:a. Untuk WP sendiriRp.15.840.000,.b. Tambahan WP kawinRp. 1.320.000,.c. Tambahan 1 anakRp. 1.320.000,.Rp.18.480.000,.Penghasilan kena pajak setahunRp. 6.342.000,.PPh pasal 21 terutang5% x Rp. 6.342.000,.Rp. 317.100,.PPh pasal 21 sebulanRp. 317.100 : 12Rp. 26.250,.b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai tetap di Kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero)1) Pihak akunting perusahaan akan membuat Surat Setor Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) dan Bukti Bank Pengeluaran. Kemudian SSP tersebut akan diperiksa kembali oleh Bagian Pengelolaan Keuangan. 2) Setelah tidak ada masalah dalam SSP tersebut, maka PPh Pasal 21 terutangnya akan disetor melalui Bank Persepsi atau melalui Kantor Pos Giro.3) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai tetap di Kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero) 1) Pelaporan BulananKantor MPC melakukan pelaporan PPh Pasal 21 untuk penghasilan pegawai tetap setiap bulannya dengan menggunakan SPT Masa PPh Passal 21/26 dan dilampirkan juga Surat Setor Pajak . Dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan jika terjadi keterlambatan pelaporan maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000/bulan (lima ratus ribu).2) Pelaporan TahunanSetelah berakhirnya tahun pajak, maka kantor MPC memiliki kewajiban untuk menghitung kembali PPh Pasal 21 terutang dalam satu tahun pajak. SPT tahunan PPh Pasal 21 dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jika terjadi keterlambatan maka dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,00/tahun (satu juta rupiah).

3.8 Permasalahan Dalam Sistem Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai tetap di Kantor MPC PT. Pos Indonesia (Persero)Dalam pelaksaan tugas sebagai Wajib Pajak, seringkali kantor MPC menemui berbagai permasalahan seperti:1. Cukup banyaknya para pegawai yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).2. Terjadinya kesalahan dalam mengalikan tarif dan menghitung pengenaan pajak, dikarenakan oleh adanya kesalahan data pegawai yang diterima oleh pihak akunting perusahaan.3. Aturan baru tentang perpajakan cenderung lambat diterima oleh kantor MPC PT. Pos Indonesia.

3.9 Upaya Pemecahan Masalah dalam Sistem Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Kantor MPC PT. Pos IndonesiaUpaya-upaya yang dilakukan demi mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ialah sebagai berikut:1. Segera mendata pegawai yang masih belum memiliki NPWP dan mendaftarkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.2. Harus lebih menekankan lagi dalam hal ketelitian dalam melakukan penghitungan terhadap pengenaan pajak serta membuat sistem yang lebih baik lagi dalam hal pelaksaan otorisasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam penyetoran pajak.3. Membuat kerjasama yang lebih baik lagi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar peraturan baru mengenai perpajakan dapat segera tersampaikan kepada Wajib Pajak sehingga tidak menjadi permasalahan yang dapat menghambat pekerjaan nantinya.Kerjasama yang dapat dilakukan antara lain dengan cara:a. Secara rutin membuka situs pajak di www.pajak.go.id.b. Berlangganan tabloid tentang perpajakan.c. Mengikuti seminar/kursus khusus tentang perpajakan.

BAB IV

4.1KesimpulanSetelah melakukan tinjauan selama 23 hari di kantor MPC (Mail Processing Centre) PT. Pos Indonesia (Persero), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai system pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap para pegawai tetap.Kesimpulannya adalah antara lain sebagai berikut:1. Dalam hal ini, perusahaan menganut sistem perpajakan yang disebut With Holding System dimana perusahaan bertindak selaku pemotong pajakpenghasilan dari para pegawai. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporannya dengan menggunakan sistem e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak (WP) dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak.2. Pemotong PPh Pasal 21 adalah pihak pemberi kerja yang dilakukan oleh bendaharawan atau dalam hal ini dilakukan oleh bagian akuntansi perusahaan.3. Dalam pelaksaan tugas sebagai Wajib Pajak, seringkali kantor MPC menemui berbagai permasalahan seperti:a. Cukup banyaknya para pegawai yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).b. Terjadinya kesalahan dalam mengalikan tarif dan menghitung pengenaan pajak, dikarenakan oleh adanya kesalahan data pegawai yang diterima oleh pihak akunting perusahaan.c. Aturan baru tentang perpajakan cenderung lambat diterima oleh kantor MPC PT. Pos Indonesia.4. Upaya-upaya yang dilakukan demi mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ialah sebagai berikut:4. Segera mendata pegawai yang masih belum memiliki NPWP dan mendaftarkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.5. Harus lebih menekankan lagi dalam hal ketelitian dalam melakukan penghitungan terhadap pengenaan pajak serta membuat sistem yang lebih baik lagi dalam hal pelaksaan otorisasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam penyetoran pajak.6. Membuat kerjasama yang lebih baik lagi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar peraturan baru mengenai perpajakan dapat segera tersampaikan kepada Wajib Pajak sehingga tidak menjadi permasalahan yang dapat menghambat pekerjaan nantinya.Kerjasama yang dapat dilakukan antara lain dengan cara:d. Secara rutin membuka situs pajak di www.pajak.go.id.e. Berlangganan tabloid tentang perpajakan.f. Mengikuti seminar/kursus khusus tentang perpajakan.

4.2SaranBerdasarkan kesimpulan yang telah diketengahkan penulis diatas, maka penulis mengajukan saran-saran yang penulis harapkan mampu menjadi masukan yang bermanfaat bagi para pembaca, yaitu:1. Menambahkan sikap saling percaya diantara para karyawan, dimana Wajib Pajak memberikan kepercayaan kepada Pemotong Pajak untuk memotong penghasilannya tanpa perlu memiliki perasaan takut dicurangi sehingga dapat menciptakan situasi kerja yang nyaman.2. Menambah staf di bagian Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagian akuntansi karena persoalan pemotongan pajak hamper dilakukan semuanya oleh 1 (satu) orang.3. Lebih memaksimalkan lagi sarana komputer yang ada sehingga pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKAA. DOKUMEN1. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Departemen KeuanganRI : Ketentuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Tahun 2009 (POTPUT PPh 21 2009).2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 & Per57/PJ/2009 : Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

B. BUKU-BUKU ILMIAH1. Dwiarso Utomo, 2011, Pepajakan Aplikasi & Terapan, C.V Andi Offset, Yogyakarta.2. Purwono Herry, 2010, Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, Erlangga, Jakarta.3. Resmi Siti, 2009, Perpajakan:Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta.4. Rochman Soemitro, 2004, Asas Dan Dasar Perpajakan I, PT. Refika Aditama ,Bandung.

C. WEBSITE1. http://www.pajak.go.id (diakses pada Juli 2012).2. http://www.google.co.id/tinjauan-pembayaran-pegawai.html (diakses pada Oktober 2012).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Juni 1990 dengan nama lengkap Aldian Minggano Dwiputra. Penulis memeluk agama Islam dan memiliki beragam hobby seperti bermain sepak bola, bermain game, dan membaca. Memulai pendidikannya dari TK Ananda di Bandung (1995), dan SD Negeri Cisaranten Kidul V (2002), SLTPN 48 Bandung (2005), SMA Kartika Siliwangi III (2008), kemudian penulis melanjutkan kuliah di POLITEKNIK PIKSI GANESHA Program D-III Program Studi Administrasi dan Keuangan sejak tahun 2009.

Penulis mendapatkan bekal pengalaman pertama kali mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kantor Mail Processing Centre (MPC) PT. Pos Indonesia (Persero) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai 30 Maret 2012.

Selain memiliki bekal pengalaman dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL), penulis juga memiliki pengalaman dalam bekerja. Diantaranya penulis pernah bekerja di PT. Columbus sebagai pramuniaga toko dari November 2008 sampai Januari 2009 dan di PT. Indomarco Prismatama dari Februari 2009 sampai Juli 2009.