tugas akhir

tugas akhir

Classic

Flipcard

Magazine

Mosaic

Sidebar

Snapshot

Timeslide 1.

SEP

27

LAPORAN TUGAS AKHIR DIPLOMA 3 FAKULTAS FISIP ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS

PADJADJARAN

http://hilalsyaban.blogspot.com/2012/09/laporan-tugas-akhir-diploma-3-fakultas.html





http://hilalsyaban.blogspot.com/?view=timeslide

http://hilalsyaban.blogspot.com/?view=snapshot

http://hilalsyaban.blogspot.com/?view=sidebar

http://hilalsyaban.blogspot.com/?view=mosaic

http://hilalsyaban.blogspot.com/?view=magazine

http://hilalsyaban.blogspot.com/?view=flipcard

http://hilalsyaban.blogspot.com/?view=classic

http://hilalsyaban.blogspot.com/

ABSTRAK

Laporan tugas akhir berjudul Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan

Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, bertujuan untuk mengetahui : Proses penagihan piutang

pasien jamkesmas, Masalah yang dihadapi dalam proses penagihan piutang, dan Upaya yang

dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk proses penagihan piutang pasien jamkesmas di

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode

deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan

studi lapangan yang mencakup observasi dan wawancara.

Hasil laporan menunjukan bahwa : Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas

dilakukan mulai dari persyaratan pasien dalam penagihan piutang kemudian mengkording data

tersebut supaya tarif keluar di INA CBG’S (tarif dari pemerintah) data ini akan di entry ke dalam

program P2JK berdasarkan poli dan tindakannya, berdasarkan data-data tersebut berkas di

verifikasi yang hasilnya akan dikirim ke P2JK Depkes untuk bahan pencairan dana.

Hambatan yang terjadi dalam penagihan piutang : SKP tidak ada, nama dan tanda tangan

dokter tidak, diagnose atau status pasien tidak ada, persyaratan obat mahal termasuk resep dan

billing obat, program software yang selalu ganti-ganti. Upaya yang dilakukan pihak rumah

sakit : mengkoordinasikan dan mengembalikan berkas-berkas yang masih kurang dengan pihak-

pihak yang terkait dalam bagian yang bermasalah.

Saran untuk program software : harus ada ketetapan terhadap software yang akan

digunakan dalam pemograman, agar dalam mengentri data tidak berubah-ubah programnya.

ABSTRACT

Final task reporting gets Billing Process title Jamkesmas's Patient Credit Nurses To

Clear A Root At RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, intent to know: Credit billing process

jamkesmas's patient, Faced problem in credit billing process, and Effort who can be done in to

settle interference to process patient credit billing jamkesmas at RSUP Dr. Hasan Sadikin

Bandung.

Method that is utilized in Final Task report writing this is descriptive method. Meanwhile

for writer data collecting utilizes studi bibliography and studi is field that range observation and

interview.

Result report show that: Credit Billing process Jamkesmas's Patient is done begins from

patient stipubting in credit billing then mengkording is that data so issue rate at INA CBG ’ s

(rate of government) this data will at entry into programs P2JK bases poli and its action, base

that data files at verify that its result will be transferred to P2JK Depkes to thawing material

lents fund.

Happening interference in credit billing: SKP no, name and doctor undersign not,

diagnosis or patient state no, included expensive salving stipubting recipe and billing is doctor,

program software that does ever substitute. Effort that is done sides hospital: coordination and

backs file that stills reducing with bound up party deep a part troublesome ones.

Tips to program software: shall there is permanence to software who will be utilized deep

program, that deep entry programs invariable data it.

KATA PENGANTAR

Bissmilahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja yang berjudul “PROSES

PENAGIHAN PIUTANG PASIEN JAMKESMAS RAWAT JALAN DI RSUP DR.

HASAN SADIKIN BANDUNG”.

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Praktek Kerja ini adalah untuk memnuhi ujian

sidang pada Program Diploma III Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran. Dalam penulisan praktek kerja ini penulis banyak

mengalami kesulitan, hambatan dan juga keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis

sehingga mungkin laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun semua ini merupakan hasil

usaha yang maksimal.

Dengan selesainya laporan praktek kerja ini, penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada ke dua orang tuaku serta seluruh keluarga dan pihak-pihak yang telah

memberikan do’a, kasih sayang dan cinta serta dukungannya baik berupa moril maupun materil

yang tiada henti dan terima kasih pula kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu,

memberikan masukan dan dorongan serta pengarahan berupa petunjuk, saran, nasehat maupun

pendapat yang sangat berguna dalam penyusunan laporan ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., SH., M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Padjadjaran.

2. Bapak Dr. Herijanto Bekti, Drs., M.Si., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

3. Ibu Dr. Hj. Erna Maulina, Dra., M.Si., selaku Pembantu ketua I Program Diploma III Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitaas Padjadjaran.

4. Bapak Dr. H. R. Dudy Heryadi, Drs., M.Si., selaku Pembantu Ketua II Program Diploma III

Fakulatas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

5. Bapak D. Asep Jatnika, Drs., selaku Pembantu Ketua III Program Diploma III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

6. Bapak Sudirman Soeyoso Putro, SH., selaku Ketua Program Studi Administrasi Diploma III

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

7. Ibu Elisa Susanti, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Diploma III

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjran.

8. Seluruh staff pengajar, staff urusan pendidikan, serta segenap aktivitas Akademik Program

Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

9. Bapak Drs. H. Herdiat S, MM., yang telah memberikan kesempatran kepada penulis melakukan

praktek kerja.

10. Terima kasih untuk keluarga khususya kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa

dan dukungannya.

11. Terima kasih untuk para sahabatku atas bantuan dan dukungannya.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan praktek kerja ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat

kekuarangan, namun demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

membutuhkan dan khususnya bagi penulis sendiri.

Terakhir penulis berharap semoga semua yang telah memberikan bantuan kepada penulis

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Bandung, Februari 201

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK..........................................................................

ABSTRACT.........................................................................

KATA PENGANTAR......................................................

DAFTAR ISI......................................................................

DAFTAR TABEL.............................................................

DAFTAR GAMBAR.........................................................

DAFTAR LAMPIRAN.....................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis

1.4 Teknik Pengumpulan Data

1.5 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan, serta Jadwal Penulisan Laporan Praktek Kerja

Lapangan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi dan Keuangan

2.1.1 Pengertian Administrasi

2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi

2.1.3 Pengertian Keuangan

2.1.4 Pengertian Administrasi Keuanga

2.2 Pengertian Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jala

2.2.1 Pengertian Proses Penagihan Piutang

2.2.2 Pengertian Jamkesmas

2.2.3 Pengertian Pasien Rawat Jalan

2.3 Keterkaitan antara Administrasi Keuangan dengan Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas

Rawat Jalan Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung17

BAB III OBJEK PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Gambaran Objek Praktek Kerja Lapanga19

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan19

3.1.2 Visi dan Misi21

3.1.3 Budaya Rumah Sakit22

3.1.4 Tujuan dan Strategi22

3.1.5 Misi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bag. Akuntansi

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi24

3.2.1 Uraian Tupoksi Setiap Unit24

3.2.2 Struktur Organisasi29

3.3 Potensi Sumber Daya Manusia43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

........... 4.1 Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan45

................. 4.1.1 Persyaratan Dalam Penagihan Piutang54

................. 4.1.2 Pembuatan Klaim Rawat Jalan55

................. 4.1.3 Mekanisme Penyiapan Tagihan59

................. 4.1.4 Pembayaran59

4.2 Hambatan Dalam Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan60

4.3 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

........... 5.1 Kesimpulan62

........... 5.2 Saran63

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

UCAPAN TERIMA KASIH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan8

Tabel 3.1 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Bidang Akuntansi dan Verifikasi43

Table 3.2 Daftar Nama Pegawai Bagian Akuntansi dan Verifikasi43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bagian Akuntansi dan Verifikasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung42

Gambar 4.1 Proses Penagihan Piutang50

Gambar 4.2 Flow Chart Proses Pengajuan Klaim Jamkesmas Rawat Jalan58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan ijin Praktek Kerja Lapangan

2. Surat Diterima Praktik Kerja Lapangan

3. Surat Pemberitahuan Praktek Kerja Lapangan

4. Daftar Hadir Kerja Praktek

5. Pengajuan Judul Tentative

6. Surat Penugasan Pembimbing

7. Laporan Individual Pasien

8. Surat Rujukan Pasien

9. Kartu Keluarga

10. Surat Penata Jasa/Rincian Biaya Pasien

11. Kartu Jamkesmas, Kartu Poli Karcis dan Kartu Tanda Penduduk

12. Suat Keabsahan Peserta Jamkesmas

13. Laporan Pertangungjawaban Dana Jamkesmas

14. Surat Berita Acara

15. Form Kalim INA-CBG’S

16. Form File TXT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesahatan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keaktifan seseorang

untuk berpikir maupun bergerak. Untuk memenuhi hal tersebut tentunya perlu ada fasilitas-

fasilitas yang dapat melayani kebutuhan akan kesehatan. Sejalan dengan meningkatnya

kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan, keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan diberbagai

daerah di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis dari pemerintah Indonesia adalah

ditingkatkannya jumlah rumah sakit dari berbagai daerah untuk diberikan jasa pelayanan didalam

meningkatkan taraf kesehatan masyarakat bangsa.

Banyaknya unit-unit jasa pelayan kesehatan sekarang ini yang semakin berkembang,

salah satunya ialah RSUP. Dokter Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit ini merupakan salah

satu perusahaan milik pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan. Dalam

menjalankan fungsinya sebagai badan usaha RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung dituntut

untuk memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan serta dapat

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itulah dalam menghasilkan laporan

keuangan yang wajar dan mencerminkan keadaan sebenarnya diperlukan penyelenggaraan

perlakuan akuntansi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pada rumah sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung dapat memberikan penundaan pembayaran

atau piutang kepada perusahaan yang sudah melakukan kontrak sebelumnya, sampai pihak

rumah sakit melakukan penagihan biaya. Penundaan ini dilakukan untuk dapat memberikan nilai

tambah atau keuntungan secara financial bagi rumah sakit.

Salah satu pos yang merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar yang berpengaruh

terhadap pendapatan rumah sakit adalah piutang, maka dalam pengelolaan piutang menjadi

bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan secara umum. Untuk mengelola piutang

dengan baik diperlukan manajemen piutang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian atau

pengarahan dan pengawasan atas pengendalian terhadap piutang perusahaan.

Di RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung piutang merupakan bagian yang cukup besar

dari aktiva lancar dimana hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dan arus kas rumah

sakit, sedangkan rumah sakit mempuyai kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kepada

pihak lain. Piutang ini terjadi karena adanya perbedaan antara penerimaan kas dengan

pendapatan dari pelayanan yang telah diberikan rumah sakit.

Penagihan piutang rumah sakit Dr. Hasan Sadikin bandung harus dilakukan dengan baik,

karena dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan atau laba yang diperoleh oleh rumah sakit,

juga terpengaruh pada tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada

pasien.

Secara umum semakin besar pendapat rumah sakit, maka semakin besar pula tingkat

perolehan laba dan pengadaan fasilitas rumah sakit yang diberikan dan ini dapat mempengaruhi

loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit Dr. Hasan Sadikin

Bandung.

Berdasarkan pada latar belakang dan analisis terhadap kondisi objektif tersebut, maka

penulis tertarik untuk melakukan praktik kerja lapangan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung,

dikaitkan dengan penagihan piutang. Dengan ini penulis menuangkan laporan praktik kerja

dengan judul “PROSES PENAGIHAN PIUTANG PASIEN JAMKESMAS RAWAT

JALAN DI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan di RSUP Dr. Hasan

Sadikin Bandung.

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dalam Proses

Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses Penagihan Piutang

Pasien Jamkesmas Rawat Jalan Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis

Tujuan dan kegunaan penulis, diantaranya :

Tujuan penulis laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan di RSUP Dr. Hasan

Sadikin Bandung.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas

Rawat Jalan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Proses

Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Adapun kegunaan penulis laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teori yang

di dapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan.

2. Bagi instansi

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan masukan-masukan yang berarti untuk mengevaluasi

kegiatan terutama dalam Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan di RSUP Dr.

Hasan Sadikin Bandung.

3. Bagi pihak lain

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Proses

Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini

sangat mendukung bagi kelancaran penulisan yaitu dengan memberikan gambaran secara nyata

dengan melakukan analisis dari data yang diperoleh. Pengertian deskriptif menurut Nazir, adalah“Suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (2003 : 54).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam praktek kerja lapangan ini

adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan data serta mempelajari data-data

yang ada dan informasi yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap

objek praktik kerja dengan mencatat segala sesuatu yang relevan dengan masalah atau objek

yang diamati.

Dalam pelaksanaan studi lapagnan ini terdiri dari :

a. Observasi

Observasi adalah memperoleh data yng obyektif, untuk itu penulis mengadakan pengamatan

secara langsung ke instansi yang terkait terhadap bagian-bagian yang terkait.

Pengertian observasi menurut Suharsimi Arikunto adalah

“Observasi disebut pula dengan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra” (1997 : 133).

b. Wawancara

Wawancara adalah dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik dengan pimpinan

maupun dengan karyawan instansi untuk memperoleh data yang jelas dan masalah-masalah

yang dihadapi instansi tersebut.

Pengertian wawancara menurut Nazir adalah“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunkan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)” (2003 : 193).

Wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara melakukan tanya jawab kepada

pemimpin dibagian Akuntansi dan Verifikasi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung khususnya

pegawai yang menangani Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan mengenai

hambatan yang terjadi dan upaya apa saja yang dilakukan instansi selama berlangsungnya proses

penagihan piutang pada bagian akuntansi dan verifikasi duna mengatasi masalah tersebut.

Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan wawancara langsung dengan

pemimpin di bagian akuntansi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pedoman wawancara

tersebut berupa daftar tanya yang disusun sebagaimana tertulis dalam identifikasi masalah.

Daftar tanya tersebut mengajukan dan menjawab responden dan mencatat dalam media komputer

dan alat tulis. Untuk selanjutnya dijadikan bahan penulisan tugas akhir.

1.5 Lokasi dan jangka waktu praktek kerja lapangan serta jadwal penulisan laporan praktek

kerja lapangan

Lokasi praktek kerja lapangan dilaksanakan di RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung yang

berlokasi di jalan Paster No. 38 Bandung, 40161 telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting)

Faksimile : (022) 2032216, 2032533. Waktu pelaksanaan kerja lapangan adalah dari tanggal 7

Februari 2011 sampai dengan 7 Maret 2011. Adapun jadwal kegiatan praktek kerja lapangan di

RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung, dapat dilihat dari tabel.

Waktu pelaksanaan praktik kerja dimulai tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7

Maret 2011, dengan ketentuan :

Hari Senin s.d Jumat praktik kerja dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Kegiatan Penulisan Laporan Praktika Kerja

No. KegiatanTahun 2011

Januari Februari Maret April Mei Juli

1 Pengurusan

2Pelaksanaan

PKL

3 Pengajuan Judul

4Penulisan

Laporan

5 Bimbingan

6 Sidang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi dan Keuangan

2.1.1 Pengertian Administrasi

Berdasarkan asal katanya administrasi berasal dari kata latin yaitu ad yang berarti intensif

dan ministrare yang berarti melayani, membantu dan memenuhi. Jadi, secara etimologi

administrasi berarti melayani secara insentif.

Administrasi dikemukakan oleh Siagian, sebagai berikut :

“ Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya” ( 2002 : 9 ).

Kemudian administrasi dikemukakan oleh Handayaningrat, sebagai berikut :

“ Administrasi adalah sebagai ilmu pengetahuan (science) baru berkembang sejak akhir abad lalu

dan administrasi sebagai suatu seni (art)” (1994 : 1).Istilah administrasi juga di artikan dalam arti sempit oleh Silalahi adalah:

“Penyusunan dan pencatatan data dan informasi dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain” (2005 : 5).

Administrasi dalam arti sempit dikemukakan oleh Handayaningrat sebagai berikut : “Administrasi dalam arti sempit, yaitu dari kata Administratie (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat –menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work)” (1994 : 2).

Yang selanjutnya administrasi dalam arti luas adalah dari kata Administration (bahasa

Inggris) kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai

tujuan yang diinginkan.

Menurut L. D. White sebagaimana dikutip oleh Handayaningrat Administrasi arti luas

adalah:

“Suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta,

sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil…..dan sebagainya” (1994 : 2).

Kemudian administrasi arti luas dikemukakan oleh Silalahi adalah:

“Kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan

yang diinginkan” (2005 : 7).

2.1.2 Ruang Lingkup AdministrasiMenurut Handayaningrat administrasi dapat dibedakan dalam 2 golongan yaitu :

1) Administrasi Negara (Public Administration) yaitu kegiatan-kegiatan/proses/usaha di bidang kenegaraan.Ruang lingkup administrasi negara menurut Handayaningrat terdiri dari:

a. Administrasi negara bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (public service).

b. Administrasi negara dalam pencapaian tujuannya dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalistic approach).

c. Administrasi negara dalam kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (birokrasi-bureaucracy).2). Administrasi Swasta/Niaga (Private/Business Administration) yaitu kegiatan-kegiatan/proses/usaha yang dilakukan di bidang usaha/niaga. Dalam bidang administrasi niaga dapat diartikan sebagai berikut : “Administrasi Niaga ialah kegiatan-kegiatan dari pada organisasi-organisasi niaga dalam usahanya mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan (profit making)”.Ruang lingkup administrasi negara menurut Handayaningrat terdiri dari:

a. Adminstrasi Swasta/Niaga bertujuan memperoleh untung sebesar-besarnya (profit motive).b. Administrasi Swasta/Negara dalasm pencapaian tujuannya dilakukan dengan kebijaksanaan yang

bersifat menguntungkan (tidak sangat terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan).c. Administrasi Swasta/Negara tidak selalu terikat dengan prosedur yang berlaku, tetapi

mengutamakan hasil yang dicapai” (1994 : 3-4).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi mempunyai ciri-ciri pokok,

yaitu:

1. Sekelompok Orang artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh

lebih dari satu orang.

2. Kerja Sama artinya kegiatan sekelompok manusia yang dilakukan melalui proses kerjasama

untuk mencapai suatu tujuan.

3. Adanya Pembagian Tugas artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama,

melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pembagian kerja yang jelas.

4. Adanya Kegiatan yang runtut dalam suatu proses artinya kegiatan administrasi berlangsung

dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.

5. Adanya Tujuan artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Jadi, pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi adalah kegiatan

kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja yang

telah ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk

mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.1.3 Pengertian Keuangan

Istilah keuangan berasal dari kata dasar uang. Uang dalam pengertian yang lebih sempit di

definisikan sebagai uang kertas dan uang logam yang digunakan sebagai alat tukar yang ada pada

tangan masyarakat. Uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai

alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai

alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan demikian uang dapat di definisikan

sebagai segala sesuatu yang umumnya mempunyai peran dan fungsi yang sangat menentukan

dalam kegiatan perekonomian.

Keuangan dikemukakan oleh Memesah sebagai berikut : “segala sesuatu yang pada

umumnya diterima sebagai alat pengukur nilai, yang ada pada waktu bersamaan bertindak

sebagai alat penimbun kekayaan” (1995 : 10).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah sesuatu

yang berhubungan dengan uang yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, alat pengukur nilai

(kesatuan hitung) dan merupakan bentuk kekayaan ataupun harta benda.

2.1.4 Pengertian Administrasi Keuangan

Pengertian administrasi keuangan merupakan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu

administrasi dan keuangan. Pengertian administrasi dan keuangan telah diuraikan diatas.

Sedangkan berikut ini adalah pengertian dari administrasi keuangan.

Menurut Nawawi dan Martini mengemukakan pengertian administrasi keuangan kedalam

dua bagian, yaitu:1. Administrasi Keuangan dalam arti sempit (kegiatan tat usaha) yaitu proses pencatatan,

penyimpanan dan pengeluaran uang melalui pertatabukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menunjang perwujudan kebijaksanaan keuangan yang telah ditetapkan.

2. Administrasi Keuangan dalam arti luas (kegiatan pengelolaan) yaitu pengaturan dan penetapan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan semua tugas-tugas pokok sehingga tujuan kerja orang dapat diwujudkan secara efektif dan efisien” (1994 : 28).

Adapun ruang lingkup adiministrasi keuangan sangat luas sekali mengingat dalam segala

kegiatan manusia untuk mencapai tujuannya terdapat administrasi baik dalam kegiatan nasional

maupun internasional ataupun dalam kegiatan negara atau swasta. Ruang lingkup administrasi

keuangan terbagi kedalam tiga golongan, yaitu:

1. Nasional

Yaitu administrasi negara yang terdiri dari: militer dan sipil, administrasi niaga yang terdiri dari:

negara dan swasta, administrasi non niaga/non negara, yaitu: yayasan.

2. Kolonial

Yaitu administrasi negara, niaga dan non niaga.

3. Internasional

Yaitu administrasi negara yang terdiri dari militer dan sipil, adminitrasi niaga terdiri dari: negara

(komunis) dan sipil, administrasi non niaga/non negara yaitu yayasan.

Jadi pengertian Administrasi Keuangan adalah keseluruhan proses kegiatan dalam

pengelolaan keuangan negara agar tercipta tujuan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

sebelumya.

2.2 Pengertian Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan

2.2.1 Pengertian Proses Penagihan Piutang

Proses sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya. Proses yang dikemukakan oleh Gibson sebagai berikut : “Aktivitas

yang memberikan nafas kehidupan bagi kehidupan organisasi, proses yang umum adalah

komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan karier”. (1989 :

21)

Kemudian proses dikemukakan oleh Handayaningrat sebagai berikut :

“Proses adalah rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran samapai dengan

berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan”. (1995 : 20)

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Proses

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui tahap-tahap

komunikasi, evaluasi, prestasi kegiatan, keputusan, sosialitas dan pengembangan karier yang

dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja.

Adapun pengertian penagihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penagihan berasal

dari kata yang berimbuhan pe-an yang berarti “proses, cara, perbuatan menagih, supaya

membayar utang sesuai dengan janji” (1976 : 990).

Piutang dapat digunakan bagi semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang

atau jasa. Namun untuk tujuan akuntansi piutang yaitu berupa klaim yang diharapkan akan

diselesaikan melalui penerimaan kas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Piutang adalah

tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapakan akan dilunasi dalam waktu

paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan” (1976 : 760).

Piutang yang dikemukakan oleh Haryono Jusup, sebagai berikut :

“Hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena

adanya transaksi penjualan secara kredit” (2005 : 52).

Piutang pada umumnya dapat dikelompokan menjadi piutang dagang dan piutang lain-lain.

Piutang yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan

disebut piutang dagang atau piutang usaha (trade receivables). Disamping piutang dagang

terdapat piutang jenis lain misalnya piutang pegawai, piutang bunga, piutang persero dan lain-

lain.

Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian penagihan

piutang, yaitu tagihan kepada pihak luar (yang dapat ditagih dari seseorang) akibat adanya

penjualan atau penyerahan barang atau jasa secara kredit, yang diharapkan akan melunasi sesuai

dengan periode yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.2 Pengertian Jamkesmas

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jamkesmas adalah:“bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin” (2010 : 7).

Adapun peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi :

1. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan oleh surat keputusan (SK)

Bupati/Walikota berdasrkan pada kuota Kabupaten/Kota (BPS) yang dijadikan data base

nasional.

2. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki

identitas.

3. Semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki atau mempunyai kartu

Jamkesmas.

4. Masyarakat miskin yang ditetapkan bagi panti sosial, penghuni lembaga permasyarakatan dan

rumah tahanan negara serta korban bencana.

Jadi program jamkesmas adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta

lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.2.3 Pengertian Pasien Rawat Jalan

Pengertian pasien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Orang sakit (yang

dirawat dokter) yang memperoleh pelayanan perawatan pada suatu unit pelayanan kesehatan

tertentu”. (1976 : 715)

Pengertian rawat jalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Perawatan pasien

dengan cara berobat jalan”. (1976 : 806)

Dalam hal ini status yang diberikan pihak rumah sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung kepada

pasien yang melakukan pengobatan dengan cara berobat jalan secara berkala.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Proses Penagihan

Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam periode tertentu

yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung atas pelayanan kesehatan

yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini berupa penagihan piutang atas pasien rawat

jalan kepada pihak yang telah menjamin pasien tersebut yang bekerja sama dengan pihak Rumah

Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung.

2.3 Keterkaitan antara Administrasi Keuangan dengan Proses Penagihan Piutang Pasien

Jamkesmas Rawat Jalan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Administrasi keuangan merupakan ruang lingkup dari administrasi negara dilaksanakan

secara sistematis yang meliputi kegiatan dalam administrasi keuangan itu sendiri tujuannya

untuk merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan keuangan yang dapat mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penagihan piutang memerlukan informasi biaya dan arus kas untuk memberikan

pengendalian akuntabilitas sehingga memungkinkan aktiva lancar yang optimal dan tidak

merugikan instansi tersebut.

Dalam menentukan penagihan piutang administrasi keuangan berfungsi menyajikan

sistem keuangan sehingga dapat mudah mengevaluasi hasil suatu pencataan penagihan piutang di

sebuah instansi. Pencapaian tujuan dan akuntansi keuangan yang diharapkan oleh suatu

perusahaan harus diterapkan dan dikendalikan secara efektivitas.

BAB III

OBJEK PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Gambaran Obyek Praktek Kerja Lapangan

3.1.1 Sejarah singkat RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Berdirinya Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Hasan Sadikin Bandung bermula

dari adanya gagasan beberapa pemuka kota Bandung saat itu yang ditindaklanjuti dengan

pembentukan perkumpulan Vereniging Bandoengsche Zienkenhuis pada tahun 1914.

Pembangunan secara fisik dilakukan pada awal tahun 1920 bertempat di kampung Rancabadak

dan selesai pada tanggal 15 Oktober 1923. Selanjutnya rumah sakit ini diberi nama Het

Algamene Bandoengsche Zienkenhuis dan merupakan rumah sakit Ganeente (kotamadya). Pada

tanggal 30 April 1927 diganti namanya menjadi Geenense Zienkenhuis Jukiana.

Sejak pendudukan Jepang sekitar tahun 1942, rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah

sakit militer. Sejak pergantian itu, nama rumah sakit diganti menjadi Rigukun Byoin sampai

tahun 1945. Setelah Jepang kalah perang dan menyerah kepada sekutu, rumah sakit masih

dikuasai oleh Belanda dengan peruntukan untuk rumah sakit militer. Pada tahun 1948, fungsi

rumah sakit diubah kembali menjadi yang diperuntukan untuk umum. Dalam perkembangan

selanjutnya, rumah sakit masuk di bawah naungan kotapraja Bandung dan diberi nama Rumah

Sakit Rancabadak. Sesuai dengan sebutan nama kampung lokasi berdirinya rumah sakit.

Pada tahun 1954, oleh Menteri Kesehatan Rumah Sakit Rancabadak

ditetapkan menjadi RS Propinsi, langsung di bawah Departemen Kesehatan. Pada

tanggal 24 juli 1956, Rumah Saakit Rancabadak ditetapkan menjadi Rumah Sakit

Pusat dan sejak itu perbaikan-perbaikan terus dilaksanakan. Sejak berdirinya

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 1956, Rumah Sakit

Rancabadak digunakan sebagai rumah sakit pendidikan. Pada tanggal 8 Oktober

1967, Rumah Sakit Rancabadak diganti namanya menjadi Rumah Sakit Dokter

Hasan Sadikin sebagai penghormatan terhadap almarhum Direktur rumah sakit

yang meninggal dalam masa jabatannya dan Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Padjadjaran, beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1967.

Keluarnya undang-undang nomor 20 tahun 1997, tentang PNBP yang

ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun

1997 menyebabkan status rumah sakit berubah menjadi Rumah Sakit Pengguna

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus menyetorkan seluruh

pendapatan ke kas Negara. Selanjutnya dengan telah keluarnya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 119, tanggal 12 Desember 2000, status

Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin secara yuridis berubah menjadi Perusahaan

Jawatan (PERJAN) Rumah Sakit. Kebijakan tersebut merupakan salah satu

langkah strategis pemerintah dalam memberikan kewenangan otonomi yang lebih

luas kepada unit-unit pelayanan tertentu untuk menyelenggarakan manajemennya

secara mandiri, sehingga diharapkan mampu merespon kebutuhan masyarakat

secara cepat, tepat dan fleksibel.

Sejak bulan Januari 2002, Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin Bandung

telah beropersional sebagai Perusahaan Jawatan yang merupakan implementasi

dari Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2000, tentang pendirian Perusahaan

Jawatan Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin Bandung.

Sejak berdirinya rumah sakit, hal-hal yang diharapkan tentang RSUP Dr.

Hasan Sadikin Bandung adalah

1. Sebagai tempat pelayanan medik yang bermutu, letaknya dapat dicapai dengan

mudah oleh masyarakat.

2. Sebagai tempat pendidikan bagi semua tenaga kesehatan.

3. Sebagai temapt penelitian baik penelitian dasar, penerapan maupun

pengembangan.

4. Sebagai rumah sakit rujukan untuk daerah tingkat 1 Jawa Barat.

3.1.2 Visi Misi RSUP Dokter Hasan Sadikin

Visi :

“Menjadi Rumah Sakit Mandiri dan Prima Dalam Pelayanan, Pendidikan

dan Pelatihan di Bidang Kesehatan Tingkat Regional pada tahun 2011.

Misi :

Kami menyediakan pelayanan kesehatan menyeluruh dan terjangkau dengan

mutu yang dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat Jawa Barat khususnya

dan Bangsa Indonesia umumnya dengan cara :

1. Mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

2. Menjadi mitra yang handal dan setia.

3. Menjungjung tinggi nilai kepuasan pelanggan.

4. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta

kesehatan terkini.

5. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan secara berkesinambungan.

6. Melaksanakan penelitian yang berkualitas.

3.1.3 Budaya Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung

Untuk mewujudkan visi dan misi, nilai-nilai budaya yang dianut Rumah Sakit

Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah

a. Berpihak pada kepentingan masyarakat.

b. Tidak Diskriminatif,

Segmen pelanggan yang dilayani dengan standar prosedur pelayanan yang sama,

secara konsisten dan pelanggan internal memiliki kesempatan yang sama dalam

memenuhi hak dan kewajibannya.

3.1.4 Tujuan dan Strategi

RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung adalah rumah sakit yang

menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian serta usaha

lain dibidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan

senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Meningkat derajat

kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pelayanan kesehatan yang

paripurna, bermutu, terjangkau dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat,

dengan jalan :

1. Menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat, berorientasi pada prinsip ekonomis

dan produktivitas, melalui pengelolaan rumah sakit yang menerpakan kaidah Good

Corporate, dengan tetap melaksanakan fungsi sosial rumah sakit dan tidak semata-

mata mencari keuntungan.

2. Melaksanakan kesehatan yang prima dengan kaidah Good Clinical Governance.

3. Menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian secara berkesinambungan dalam

upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara terpadu.

3.1.5 Misi, kedudukan, tugas dan fungsi bagian akuntansi dan verifikasi

3.1.5.1 Misi

Memberikan pelayanan yang prima dalam hal akuntansi keuangan dan akuntansi

manajemen.

3.1.5.2 Kedudukan

Merupakan salah satu bagian structural yang berada dibawah Direktorat Keuangan.

3.1.5.3 Tugas Pokok

Bagian akuntansi dan verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanankan kegiatan

akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

3.1.5.4 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, bagian akuntansi dan verifikasi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan kegiatan Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Biaya dan

Akuntansi Aktiva.

b. Menyelenggarakan kegiatan Analisa Biaya dan Penyusunan Tarif dan Piutang

yang meliputi Piutang Askes regular/social, Piutang Jamkesmas dan Piutang

Kontraktor.

c. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang berlaku saat ini,

ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri Kesehatan, Nomor :

1673/Menkes/Per/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005.

3.2.1 Uraian Tupoksi setiap unit

1. Direktur Utama

Tugasnya adalah memimpin dan mengelola Perjan sesuai dengan tujuan Perjan RSUP Dokter

Hasan Sadikin Bandung senentiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna.

1. Menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan perjan.

2. Mewakili Perjan di dalam dan di luar pengadilan.

3. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perjan lengkap dengan uraian tugasnya.

4. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala lainnya.

5. Menetapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan

(RKAP).

2. Dewan Pengawas

Tugas pokok dan fungsi dari dewan pengawas adalah

1. Melaksanakan pengawsan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh Direksi.

2. Memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan rumah sakit.

3. Direktur Medik dan Keperawatan

Tugas pokok dan fungsinya adalah

1. Menyelenggarakan pelayanan medik dan keperawatan.

2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, asuhan keperawatan, profesi dan etika

keperawatan, pengembangan mutu keperawatan dan kerohanian bagi pasien.

3. Menyelenggarakan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pelayanan dan

keperawatan.

4. Melaksanakan kebijakan pengembangan pelayanan dan keperawatan dalam pengelolaan

perusahaan sesuai dengan RJP dan RKAP yang telah disetujui oleh menteri.

5. Menetapkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program medik dan keperawatan yang

berada dibawah koordinasinya.

6. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan

sarana penunjang secara berkesinambungan.

4. Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan


a. Melaksanakan pelatihan serta penelitian dan pegembangan.

b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan

rumah sakit.

c. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan ruamh sakit.

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumah sakit.

5. Direktur Keuangan


a. melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran,

perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

b. Penyususnan rencana dan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan

evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.

c. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi

dana, penyusunan dan evaluasi serta akuntansi dan verifikasi

6. Direktur Umum dan Operasional


a. Melaksanakan layanan umum serta perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit.

b. Penyusunan program layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit.

c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah

sakit.

d. Pelayanan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit.

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi

kegiatan rumah sakit.

7. Komite Medik


a. Menyusun standar pelayanan medik dan memberikan pertimbangan kepada direktur utama

dalam mebina, pengawasan dan penilaian mutu pelayanan medik, program pelayanan,

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan tenaga medik.

b. Memberikan pertimbangan kepada direktur utama tentang penerimaan tenaga medik yang akan

bekerja di Rumah Sakit Hasan Dr. Sadikin Bandung.

8. Komite Etik dan Hukum


a. Memberikan pertimbangan dan penyelesaian yang berhubungan dengan etik dan hukum.

b. Melakukan penelaahan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta memberikan masukan

dalam penyususnan peraturan keputusan rumah sakit.

c. Melakukan dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kesehatan.

d. Mewakili rumah sakit dalam penyelesaian masalah etik dan hukum di dalam maupun di luar

pengadilan.

e. Memberikan seluruh laporan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah etik dan

hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

9. Komite Mutu dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)


a. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang mutu dan K3.

b. Menyusun dam menetapka pedoman mutu dan K3.

c. Meningkatkan kerjasama antar unit untuk pengembangan mutu dan pengelolaan K3.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi fasilitas K3 dan pengembangan mutu kinerja

rumah sakit.

e. Melaksanakan dan pelaporan kegiatan pengembangan mutu dan K3.

10. Satuan Pengawasan Intern


a. Melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas rumah sakit.

b. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut diatas kepada Direktur rumah sakit.

3.2.2 Struktur Organisasi Bagian Akuntansi dan Verifikasi RSUP Dr. Hasan Sadikin

Susunan Organisasi Bagian Akuntansi, terdiri dari

a. Bagian Akuntansi dan Verifikasi

b. Sub. Bagian Akuntansi Manajemen, terdiri dari :

1. Urusan Analisa Biaya dan Tarif

2. Urusan Piutang Askes Reguler dan Sukarela

3. Urusan Piutang Askeskin

4. Urusan Piutang Kontraktor

c. Sub. Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi, terdiri dari :

1. Urusan Verifikasi

2. Urusan Akuntansi Biaya.

3. Urusan Akuntansi Pendapatan

4 . Urusan Akuntansi Aktiva

d. Pelaksana Tata Usaha

Adapun tugas dan fungsi dari bidang atau bagian yang terdapat pada Bagian

Akuntansi RSUP Dr. Hasan Sadikin yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Akuntansi dan Verifikasi

Pada bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

kegiatan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan dan verifikasi. Adapun fungsi pada Bagian

Akuntansi dan Verifikasi sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan akuntansi manajemen.

2) Melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan.

3) Melaksanakan kegiatan verifikasi.

4) Melaksanakan kegiatan pengelolaan piutang.

5) Melaksanakan kegiatan analisis biaya dan penyusunan tarif rumah sakit.

6) Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan dan informasi keuangan.

7) Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan asset tetap rumah sakit.

Uraian Tugas :

a) Mengikuti dan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku khusunya yang terkait dengan

pengelolaan keuangan dan akuntansi rumah sakit yang meliputi peraturan perundang-undangan,

rencana jangka panjang atau rencana strategis RSHS, RBA, RSHS, pedoman-pedoman, standar-

standar dan referensi-referensi lainnya.

b) Memberikan saran-saran kepada Direktur Keuangan.

c) Menyusun/merivisi program dan rencana kerja bagian akuntansi dan verifikasi, SOP-SOP yang

terkait dengan bidang tugasnya.

d) Menyusun kebutuhan, melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi baik SDM dan SPA,

proses kerja maupun hasil kerja bagian akuntansi dan verifikasi.

e) Melaksanakan kegiatan verifikasi.

f) Melaksanakan kegiatan akuntansi rumah sakit.

g) Melaksanakan kegiatan analisis biaya dan penyusunan tarif.

h) Melaksanakan pengelolaan piutang.

i) Melakukan pencatatan dan pelaporan asset tetap rumah sakit.

j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

2. Sub. Bagian Akuntansi Manajemen

Bagian akuntansi manajemen mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan Akuntansi

Manajemen. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut akuntansi manajemen mempunyai

fungsi yaitu

1) Pelaksanaan kegiatan Analisis Biaya.

2) Pelaksanaan kegiatan penyusunan tarif rumah sakit.

3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Piutang rumah sakit.

Uraian Tugas :

a) Mengikuti dan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang terkait dengan

kegiatan analisis biaya, pentarifan dan manajemen piutang, serta peraturan perundng-undangan,

rencana jangka panjang/rencana strategis RSHS, RBA RSHS, pedoman-pedoman, standar-

standar dan referensi lainnya.

b) Memberikan sasaran kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

c) Menyusun/merivisi program dan rencana kerja Sub Bagian Akuntansi Manajemen, SOP-SOP

yang terkait dengan bidang tugasnya.


proses kerja maupun hasil kerja Sub Bagian Akuntansi Manajemen.

e) Membuat laporan berkala maupun khusus baik kepada atasan langsung mapun pihak-pihak trkait

yang berkepentingan.

f) Berupaya meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan SDM Sub Bagian Akuntansi

Manajemen yang potensial sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Melaksanakan kegiatan analisis biaya.

h) Melaksanakan penyusunan tarif.

i) Melaksanakan pengelolaan piutang askes dan askes-kin (Jamkesmas).

j) Melaksanakan pengelolaan piutang kontraktor.

Adapun kepala-kepala urusan di bawah Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Manajemen sebagai

berikut :

1) Kepala Urusan Analisis Biaya dan Tarif

Mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan tariff RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Analisis Biaya mempunyai fungsi :

1. Memproses Analisis Biaya.

2. Melaporkan Hasil Analisis Biaya.

3. Menyusun Tarif Pelayanan.

4. Mensosialisasikan Tarif Pelayanan.

5. Memantau pelaksanaan Tarif Pelayanan.

Uraian Tugas :

a) Mempelajari literatur / referensi-referensi yang terkait dengan Analisi Biaya dan Pentarifan.

b) Melaksanakan perhitungan dan analisis biaya pelayanan rumah sakit berkordinasi dengan Ka. Ur

Akuntansi Biaya.

c) Melaporkan hasil analisis biaya kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi Manajemen antara lain :

Unit Cost, Biaya – Pendapatan setiap unit kerja dan informasi lainnya yang terkait dengan biaya

rumah sakit.

d) Menginventarisasi danmengumpulkanusulan-usulan tarif dari seluruh unit pelayanan.

e) Menysun buku tarif secara rutin.

f) Mengawasi dan melaksanakan monitoring pentarifan.

g) Menampung dan mengkoordinasikan usulan perubahan tarif dari masing-masing bagian.

h) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Kepala Urusan Piutang Kontraktor

Mempunyai tugas pokok mengelola Piutang Kontraktor RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Piutang Kontraktor mempunyai

fungsi :

1. Mengumpulkan data Piutang Kontraktor.

2. Memproses Penagihan Piutang.

3. Melaporkan hasil Penagihan Piutang.

Uraian Tugas :

a) Mempelajari literature / referensi-referensi yang terkait dengan pengelolaan piutang.

b) Menyusun/mempelajari Draft kerjasama antara RSHS dengan pihak ketiga (3) yang menjamin

biaya pelayanan (kontraktor).

c) Menyusun dokumen-dokumen penagihan.

d) Melaksanakan penagihan.

e) Memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pihak kontraktor hal-hal yang terkait dengan

pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kontraktor.

f) Membuat laporan baik secara berkala, maupun khusus kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi

Manajemen.

g) Membuat konfirmasi piutang secara berkala.

h) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Kepala Urusan Piutang Askes

Mempunyai tugas pokok mengelola Piutang Askes RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Piutang Askes Reguler/Sosial dan

Komersial mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan data Piutang Askes Reguler dan Komersial.



Uraian Tugas :

a) Mempelajari literature / referensi-referensi yang terkait dengan Askes.

b) Menyusun dokumen-dokumen penagihan.

c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Administrasi Pelayanan Askes Reguler dan

Komersial.

d) Melaksanakan penagihan kepada PT. Askes.

e) Membuat laporan baik secara berkala, maupun khusus kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi

Manajemen.

f) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4) Kepala Urusan Piutang Askeskin (Jamkesmas)

Mempunyai tugas pokok mengelola Piutang Askeskin RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Piutang Askeskin mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan data Piutang Askeskin.



Uraian Tugas :

a) Mempelajari literature / referensi-referensi yang terkait dengan Askeskin.

b) Menyusun dokumen-dokumen penagihan piutang Askeskin.

c) Melaksanakan kordinasi dengan Tim Verfikasi Askeskin rumah sakit.

d) Melaksanakan penagihan kepada PT. Askes.

e) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Administrasi Pelayanan Askeskin.

f) Membuat laporan baik secara berkala, maupun khusus kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi

Manajemen.

g) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi

Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melakukan

kegiatan Akuntansi dan Keuangan dan Verifikasi. Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan kegiatan Verifikasi.

2) Pelaksanaan kegiatan Akuntansi Keuangan.

3) Pelaksanaan kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Asset Tetap rumah sakit.

Uraian Tugas :

a) Mengikuti dan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang terkait dengan

kegiatan verifikasi, akuntansi keuangan dan asst rumah sakit, serta peraturan perundang-

undangan, rencana jangka panjang/rencana srategis RSHS, RBA RSHSH, pedoman-pedoman,

standar-standar dan referensi-referensi lainnya.

b) Memberikan saran-saran kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

c) Menyusun/merivisi program dan rencana kerja Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi,

SOP-SOP yang terkait dengan bidang tugasnya.


proses kerja maupun hasil kerja Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi.

e) Menyiapkan kader untuk kesinambungan organisasi Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan

Verifikasi atau Sub Bagian lain apabila diperlukan baik jangka menengah maupun jangka

panjang.

f) Melaksanakan kegiatan verifikasi.

g) Melaksanakan kegiatan akuntansi pendapatan.

h) Melaksanakan kegiatan akuntansi biaya.

i) Melaksanakan kegiatan akuntansi asset tetap.

j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

Adapun Kepala-kepala Urusan di bawah Kepala Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi

sebagai berikuit :

1) Kepala Urusan Akuntansi Pendapatan

Mempunyai tugas pokok mengelola Akunansi Pendapatan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Urusan Akuntansi Pendapatan

mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan Jurnal Pendapatan.

2. Menyelenggarakan Buku Besar Pendapatan.

3. Meyelenggarakan Buku Pembantu Pendapatan.

Uraian Tugas :

a) Mempelajari literature / referensi-referensi yang terkait dengan akuntansi pendapatan.

b) Memberikan saran-saran kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi Keuangan.

c) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pencatatan jurnal, Buku Besar dan Buku

Pembantu Pendapatan baik rawat jalan, rawat inap maupun pendapatan lainnya secara rutin.

d) Membuat laporan pendapatan sebagai bahan laporan Sub Bagian Akuntasi Keuangan.

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Kepala Urusan Akuntansi Biaya

Mempunyai tugas pokok mengelola Akuntansi Biaya RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Akuntansi Biaya mempunyai

fungsi :

1. Menyelenggarakan Jurnal Biaya.

2. Menyelenggarakan Buku Besar Biaya.

3. Menyelenggarakan Buku Pembantu Biaya.

Uraian Tugas :

a) Mempelajari literature / referensi-referensi yang terkait dengan Akuntansi Biaya.


c) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kegiatan pencatatan jurnal, buku besar dan

buku pembantu biaya baik biaya barang medis, non medis, gizi, biaya non gudang dan biaya

lainnya.

d) Membuat laporan biaya secar rutin sebagai bahan laporan Sub Bagian akuntansi Keuangan.

e) Membuat laporan analisa biaya berkordinasi dengan urusan tariff.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Kepala Urusan Akuntansi Aktiva

Mempunyai tugas pokok mengelola Akuntansi Aktiva RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Urusan Akuntansi Aktiva mempunyai

fungsi :

1. Menyelenggarakan Jurnal Aktiva.

2. Menyelenggarakan Buku Besar Aktiva.

3. Menyelenggarakan Buku Pembantu Aktiva.

Uraian Tugas :

a) Mempelajari literatur / referensi-referensi yang terkait dengan Akuntansi Aktiva.


c) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kegiatan pencatatan jurnal, buku besar dan

buku pembantu aktiva baik aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, hutang, dana dan

aktiva lainnya.

d) Membuat laporan aktiva secara rutin sebagai bahan laporan sub bagian Akuntansi Keuangan.

e) Membuat laporan berkala maupun khusus tentang kegiatan yang terkait dengan Sub Bagian

Akuntansi Keuangan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Tata Usaha Bagian Akuntasi dan Verifikasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Ketatausahaan dan Kerumah tanggaan Bagian

Akuntansi dan Verifikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tata Usaha Bagian Akuntansi dan

Verifikasi mempunyai fungsi:

1. Mengelola administrasi SDM, SPA bagian akuntansi dan verifikasi.

2. Mengelola kebesihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan bagian akuntansi dan verifikasi.

3. Mengelola adiministrasi lainnya yang terkait dengan bagian akuntansi dan verifikasi.

Uraian Tugas :

a) Membuat catatan/dokumen inventaris baik sarana, prasarana maupun alat dilingkungan Bagian

Akuntansi dan Verifikasi.

b) Membuat catatan/dokumen SDM baik data riwayat hidup, DP3, daftar hadir, cuti pegawai dan

data linnya yang terkait dengan pengelolaan SDM di lingkungan Bagian Akuntansi dan

Verifikasi.

c) Melaksanakan kegiatan administrasi lainnya dilingkungan Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

d) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh para Kepala Sub Bagian Keuangan dan

verifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan Di RSUP Dr. Hasan Sadikin

Bandung

Penagihan piutang pasien jamkesmas didasari berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Adapaun dasar hukumnya, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang Sisitem Jaminan Sosial Nasional.

8. Undang-undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

9. Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan di RSUP Dr. Hasan Sadikin

Bandung, dengan prosedur tatalaksana kerja, yaitu :

1. Petugas rekam medik rawat jalan menerima berkas persyaratan klaim pasien jamkesmas dari

petugas tata usaha poliklinik.

2. Petugas rekam medik rawat jalan menyerahkan berkas klaim persyaratan klaim pasien

jamkesmas rawat jalan ke petugas INA-CBG’S (Case Base Group’s) pasien rawat jalan.

3. Petugas INA-CBG’S pasien rawat jalan melakukan analisis kelengkapan berkas persyaratan

klaim pasien rawat jalan.

4. Apabila lengkap petugas INA-CBG’S pasien rawat jalan melakukan kodifikasi.

5. Petugas koding melakukan kodifikasi diagnosa utama dan dan tambahan berdasarkan ICD-

10(International Code Diseases Ten) serta melakukan kodifikasi tindakan utama dan tambahan

berdasarkan ICD-9 CM (International Code Diseases Nine Clinical Modification) didalam form

Surat Keabsahan Peserta (SKP) jamkesmas.

6. Petugas koding menyerahkan berkas klaim pasien yang sudah dilakukan kodifikasi ke petugas

entry data INA-CBG’S pasien rawat jalan.

7. Petugas entry data INA-CBG’S menerima berkas klaim pasien pulang yang sudah dilakukan

kodifikasi dari petugas koding.

8. Petugas entry data menginput data identitas pasien kode diagnosa, kode tindakan baik utama

maupun tambahan pasien jamkesmas rawat jalan kedalam software INA-CBG’S.

9. Petugas pengentry data INA-CBG’S membuat print out data individual pasien jamkesmas pasien

rawat jalan.

10. Petugas entry data INA-CBG’S membuat file TXT data pasien jamkesmas rawat jalan.

11. Petugas entry data INA-CBG’S menyerahkan berkas klaim, hasil print out data individual pasien

dan file TXT yang sudah di grouping ke petugas akuntansi.

12. Petugas akuntansi menerima berkas klaim, hasil print out data individual pasien dan file TXT

dari petugas entry data INA-CBG’S.

13. Petugas akuntansi melakukuan analisis jumlah berkas kalim dengan file TXT yang diserahakan

petugas entry data INA-CBG’S.

14. Apabila sudah sesuai jumlah berkas klaim dengan jumlah yang ada didalam file TXT petugas

akuntansi melakukan migrasi dari file TXT ke program P2JK (Pusat Pembayaran Jaminan

Kesehatan).

15. Petugas akuntansi melakukan entry data nama pasien, nomor SKP, rujukan, nama dokter, ada

atau tidak tanda tangan dokter, ke dalam program P2JK.

16. Petugas akuntansi menyerahkan berkas klaim dan file program P2JK kedalam program

verifikator independent.

17. Petugas verifikator independent melakukan migrasi dari file program P2JK kedalam program


18. Petugas verifikator independent melakukan verifikasi berkas klaim dan file program P2JK yang

sudah dilakukan migrasi.

19. Apabila berkas layak maka petugas verifikator independent melakukan rekapitulasi kedalam

form INA-CBG’S 1C, 2C dan form 3 didalam verifikator independent dan membuat print out

rekapitulasi form tersebut.

20. Petugas verifikator independent menyerahkan hasil print out form tersebut ke petugas akuntansi.

21. Petugas akuntansi melakukan pengecekan kebenaran form tersebut yang diserahkan oleh petugas


22. Apabila sesuai maka petugas akuntansi menyerahkan form 3 kepada Direktur Utama RSUP Dr.

Hasan Sadikin Bandung untuk ditanda tangani.

23. Apabila sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan koordinator verifikator independent

maka bagian akuntasi melakukan pengklaiman kepada pihak penjamin pasien yaitu Depkes.

Adapun unit-unit yang terkait dalam penagihan piutang pasien jamkesmas rawat jalan yaitu

1. Poliklinik

Melayani pasien yang datang untuk berobat ke instalasi rawat jalan berdasarkan klinik yang dituju.

2. Bagian Akuntansi

Bagian yang melakukan penagihan piutang pasien rawat jalan.

3. Verfikator Independent

Memverifikasi hasil pengajuan dari bagian akuntansi yang hasilnya berupa berita acara untuk

pencairan dana.

4. Instalasi Farmasi

Bagian yang merekap pemakaian obat yang dipakai pasien yang kemudian hasilnya disetorkan ke

bagian akuntansi untuk disatukan ke klaim rawat jalan.

5. Instalasi Rawat Jalan

Bgian yang mengendalikan poliklinik yang termasuk pasien rawat jalan.

6. Bagian Coder

Mengkoding untuk menghasilkan berupa biaya berdasarkan diagnosa pasien.

Adapun alur Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Proses Penagihan Pasien Jamkesmas Rawat Jalan

Departemen Kesehatan RI Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

Form 3

4.1.1 Persyaratan Dalam Penagihan Piutang

Dalam melakukan penagihan piutang jamkesmas rawat jalan harus ada persyaratan

tertentu yaitu

a. Identitas pasien miskin berupa kartu Jamkesmas.

Kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan atau suatu perkumpulan yang

diterbitkan oleh PT. Askes.

b. Surat Rujukan dari RSUD atau Puskesmas.

Surat pengantar berobat dari puskesmas untuk berobat ke rumah sakit pusat.

c. KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Kartu pengenal yang harus dimiliki setiap orang (warga negara) yang memuat nama, nomor, jenis

kelamin, umur dan tempat lahir, pekerjaan dan alamat yang jelas.

d. KK (Kartu Keluarga).

Kartu yang harus dimiliki setiap keluarga disuatu kelurahaan yang memuat nama semua anggota

keluarga, umur dan pekerjaan.

e. SKP (Surat Keabsahan Peserta) Jamkesmas.

Surat yang diterbitkan oleh PT Askes sebagai bukti jaminan pasien telah sah menjadi peserta

jamkesmas dan berhak untuk memperoleh layanan tindakan medis dan pemeriksaan penunjang.

f. Karcis Poli

Kartu untuk pendaftaran berobat sesuai dengan poliklinik yang dituju pasien.

g. Lembar Penata Jasa

Rincian biaya tindakan yang dilakukan oleh pasien di rumah sakit.

h. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)

Surat jaminan yang akan dijamin pelayanannya oleh pihak rumah sakit tersebut.

4.1.2 Pembuatan Klaim Rawat Jalan

Adapun pengklaiman pasien jamkesmas rawat jalan untuk pembayaran biaya-biaya

pasien oleh Pemerintah (Depkes), yaitu

1. Berkas dan file TXT diterima dari bagian Coder.

2. Berkas dari Coder dihitung untuk disamakan jumlahnya dengan jumlah pasien yang ada di

dalam file TXT.

3. Pemilahan berkas berdasarkan kelengkapan persyaratan pasien, yaitu ada tidaknya tanda tangan

dokter penanggung jawab.

4. Berkas yang tidak lengkap dipisahkan berdasarkan poliklinik yang bersangkutan untuk ditanda

tangani.

5. Setelah semua persyaratan lengkap, maka dilakukan penggabungan berks berdasarkan tanggal

pelayanan untuk memudahkan pengentrian data.

6. Proses pemindahan dari file TXT Coder ke program P2JK Depkes.

7. Pengentrian dan verifikasi data ke program P2Jk dengan mengisi nama pasien, nomor SKP,

rujukan, nama dokter penanggung jawab, ada tidaknya tanda tangan dokter dan BHP khusus.

8. Mengambil data obat mahal yang dipakai pasien dari program SIM RS.

9. Pengentrian data obat mahal ke kolom BHP khusus pada program P2JK.

10. Menyerahkan berkas dan file ke verifikator independen untuk diverifikasi.

11. Setelah verifikator independen melakukan verifikasi, berkas beserta file yang masih bermasalah

dikembalikan ke bagian akuntansi/kalim untuk proses koreksi.

12. Pengentrian ulang berkas yang bermasalah ke file koreksi program P2Jk.

13. Berkas dan file koreksi P2JK dikembalikan ke verifikator independen.

Adapaun syarat-syarat dalam pengajuan klaim ke Verifikator Independen, harus

mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1. File TXT

2. Berkas pendukung klaim, yaitu

a. Surat Keabsahan Peserta (SKP)

b. Laporan Individual Pasien

c. Form Pengumpul Data

d. Berkas Pelayanan Administrasi : Kartu Jamkesmas, Surat Rujukan, KTP, Kartu Keluarga, Surat

Keterangan Diagnosa.

3. Surat keterangan dari komite medik / Direktur Pelayanan / Supervisor yang ditunjuk dan diberi

tanggung jawab oleh rumah sakit.

4. Kuitansi pendukung AMHP (Alat Medis Habis Pakai) / BMHP (Obat Medis Habis Pakai)

khusus obat dan alat.

Adapun proses dalam pengajuan klaim pasien jamkesmas rawat jalan sebagai berikut :

1. Petugas klaim menerima file TXT dari bagian Coder

2. Petugas klaim melakukan konversi atau pemindahan ke dalam format excel (form pengajuan

klaim) program P2JK versi 1.6.

3. Petugas klaim memeriksa dan menyiapkan kelengkapan berkas pendukung.

4. Petugas klaim memilah data pengajuan yang belum lengkap untuk di pending.

5. Petugas klaim member tanda pada data pasien yang dipending tersebut dari form pengajuan

klaim.

6. Petugas klaim melakukan pemisahan data menjadi 3 bagian yaitu :

a. File lengkap dalam bentuk text file.

b. File lengkap dalam bentuk (xls) dan hardcopy.

c. File tidak lengkap (xls) disimpan untuk dilakukan pelengkapan berkas kembali.

7. File atau berkas butir 1 dan 2 tersebut diatas, diserahkan ke verifikator independent disertai

berkas pendukung lainnya.

File TXT

Gambar 4.2 Flow chart proses pengajuan klaim jamkesmas rawat jalan

4.1.3 Mekanisme Penyiapan Tagihan

Bagian akuntansi menyiapkan proses penagihan piutang rumah sakit kepada pemerintah

(Depkes). Proses penyiapan tagihan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti nyata atas

pengobatan yang diberikan pihak rumah sakit kepada para pasien jamkesmas rawat jalan.

Adapun data-data yang harus disiapkan untuk melakukan penagihan piutang adalah

1. Berita Acara dan pelaporan pertanggung jawaban dana jamkesmas yang telah di tanda tangani

oleh Direktur Utama rumah sakit sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan.

2. Berbentuk CD file yang isinya semua jumlah klaim termasuk data-data pasien, rincian biaya dan

berdasarkan diagnosanya.

Setelah data-data kelengkapan penagihan yang telah disiapkan oleh bagian akuntansi dan

verifikasi selanjutnya dibawa ke pihak Pemerintah (Depkes) untuk dilakukan penagihan. Setelah

diterima oleh pihak Depkes, maka diharuskan membayar penagihan tersebut melalui transfer ke

rekening BRI yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit dalam waktu satu minggu setelah

tanggal diterimanya tagihan tersebut.

4.1.4 Pembayaran

Setalah satu minggu dari tanggal penagihan, petugas yang berada di bagian akuntansi dan

keuangan melakukan pengecekan rekening dan apabila pihak pemerintah sudah membayar

tagihannya, maka bagian akuntansi dan keuangan harus menyiapkan berkas pembayaran pihak

pemerintah kepada bendahara penerima rumah sakit.

Penyetoran berkas pembayaran ke bendahara rumah sakit dilakukan dengan cara

melampirkan beberapa dokumen antara lain tembusan cek tagihan perusahan, surat pengantar

penagihan, surat pertanggungjawaban yang telah ditanda tangani oleh direktur utama dan berita

acara pembayaran yang telah ditanda tangani oleh verifikator independent.

Seluruh berkas diberikan ke bendahara penerima, setelah diterima bendahara penerima

maka piutang pasien jamkesmas rawat jalan berstatus sebagai pendapatan operasional RSUP Dr.

Hasan Sadikin bandung.

4.2 Hambatan Dalam Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat Jalan Di RSUP Dr.

Hasan Sadikin Bandung.

Berdasarkan penjelasan tentang proses penagihan piutang pasien jamkesmas rawat jalan di

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, telah ditemukan beberapa hambatan. Hambatan ini terdapat

pada berkas dan file yang masih bermasalah diantaranya : 1. SKP (Surat Keabsahan Peserta)

Tidak Ada.

2. Nama Dokter/ Tanda tangan dokter tidak ada.

3. Diagnosa atau Status pasien tidak ada.

4. Persyaratan obat mahal : Resep dan BillingObat.

5. Software Entry Data berubah-ubah.

Sehingga dalam pembuatan klaim terhadap pasien rawat jalan, mengalami kesulitan

apabila dalam persyaratan ada yang kurang. Kemudian menggunakan software entry data selalu

berubah-ubah, sehingga petugas pengentri data harus mempelajari lagi software yang baru.

4.3 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Proses Penagihan Piutang Pasien Jamkesmas Rawat

Jalan Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Untuk mengatasi hambatan dalam proses penagihan piutang pasien jamkesmas rawat jalan

di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung mempunyai penyelesaiannya yaitu

1. SKP yang tidak ada, koordinasi dengan PT Askes untuk dicari di registrasi PT Askes, arsip

registrasi PT Askes difoto copy untuk dilampirkan pada berkas koreksi.

2. Nama/tanda tangan dokter yang tidak ada, dikembalikan ke poliklinik yang bersangkutan untuk

dilengkapi.

3. Dioagnosa tidak ada, dokoordinasikan/dikembalikan ke bagian coder.

4. Persyaratan obat mahal, dikoordinasikan/dikembalikan ke bagian farmasi.

5. Software entry data yang selalu berubah-ubah, bagi para petugas pengentry data selalu

melakukan pelatihan-pelatihan terhadap software entry data yang baru.

Documents

tugas akhir