TUGAS 6 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. SKB 3 Menteri Nomor 648 – 384 Tahun 1992 Nomor 739/KPTS/1992 dan No 09/KPTS/1992 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Berimbang

Ketentuan umum tentang pedoman pembangunan perumahan dan permukiman sudah diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mewujudkan kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah dengan perbandingan dan kriteria tertentu sehingga dapat menampung secara serasi antara kelompok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial.” Peraturan perbandingan jumlah rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Perbandingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbandingan jumlah rumah sederhana, berbanding rumah menengah, berbanding rumah mewah, sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga) atau lebih, berbanding 1 (satu).” Kriteria pembangunan hunian berimbang diatur dalam pasal 1 ayat 4, yang berbunyi:

1. Rumah sederhana adalah rumah yang dibangun diatas tanah dengan luas kaveling antara 54 m2 sampai 200 m2 dan biaya pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C yang berlaku.

2. Rumah menengah adalah rumah ying dibangun diatas tanah dengan luas kaveling antara 200 m2 sampai 600 m2 dan/atau biaya pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C sampai A yang berlaku.

3. Rumah mewah adalah rumah yang dibangun diatas tanah dengan luas kaveling antara 600 m2 sampai dengan 2000 m2 dan/atau biaya Pembanjjinan per m2 diatas harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan p( I umahan dinas kelas A yang berlaku.

4. Dalam hal luas kaveling atau harga satuan pembangunan per m2 masing-masing memenuhi kriteria yang berlainan, sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c maka kualitas ditentukan sesuai kriteria yang tinggi.

2. UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 34 sampai Pasal 37

Adapun peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan 2, yang berisi:

(1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.

(2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.

Selain itu juga terdapat dalam pasal 35, yang berisi: (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah

sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.

(2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pasal 36, peraturan ini berisi: (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu

hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.

(2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.

(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.

(4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.

Penjelasan atas Undang-UndangNo.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki definisi tentang hunian berimbang yang berisi: “Yang dimaksud dengan “hunian berimbang” adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.”

Berdasarkan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang sudah diatur dalam: SKB 3 Menteri Nomor 648 – 384 Tahun 1992 Nomor 739/KPTS/1992 dan No 09/KPTS/1992 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Berimbang dan UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 34 sampai Pasal 37 bahwa keduanya memiliki cita-cita untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman dengan pola hunian berimbang. Pola hunian berimbang pada SKB 3 Menteri Nomor 648 – 384 Tahun 1992 Nomor 739/KPTS/1992 dan No 09/KPTS/1992 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Berimbang dijelaskan secara kuantitatif dengan perhitungan dan skala yang lebih jelas dengan perbandingan dari rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana yaitu 1:3:6. Sedangkan berdasarkan peraturan UU no.1 tahun 1992 terdapat ketentuan yang mampu menambahkan kejelasan bahwa pola hunian berimbang harus memiliki akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. Dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan diatas, kita sudah bisa mengetahui tentang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih jelas dan terorganisir.

3. Perkembangan Perumahan Di Kota JambiDalam kurun waktu tahun 1998-2008, jumlah rumah yang ada di Kota

Jambi mengalami peningkatan sebesar 8.443 unit rumah yaitu 63.905 unit rumahpada tahun 1998 menjadi 72.348 unit rumah pada tahun 2008. Berdasarkanjumlah perkembangan tersebut secara rata-rata laju pertumbuhan jumlah rumah di

Kota Jambi adalah 1,249% pertahun. Untuk mengetahui jumlah rumah yang idealuntuk Kota Jambi maka dilakukan analisis ketiadaan ketersediaan rumah atasjumlah kebutuhan rumah. Jumlah kebutuhan rumah diketahui denganmembandingkan jumlah KK yang ada di Kota Jambi. Asumsi yang digunakanadalah bahwa rata-rata jiwa/KK atau anggota keluarga untuk tiap KK adalah 5jiwa.Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa ketiadaan ketersediaan rumahatas jumlah kebutuhan rumah adalah 21.832 unit rumah yang tersebar di seluruhwilayah adminstrasi Kota Jambi. Sehingga akumulasi jumlah kebutuhan rumahyang ideal untuk memenuhi kebutuhan perumahan oleh masyarakat di Kota Jambisampai dengan tahun 2008 adalah 94.180 unit rumah. Jumlah rumah yang adapada tahun 2008 hanya memenuhi 76,82% dari kebutuhan rumah penduduk KotaJambi.Analisis backlog (ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhanrumah) Kota Jambi dalam Tabel IV.1 menunjukkan bahwa hanya KecamatanTelanai Pura mengalami kelebihan ketersedian rumah yaitu sebesar 23 unit rumah.Sedangkan seluruh wilayah administrasi kecamatan lainnya yang ada di KotaJambi mengalami backlog. Ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhanrumah Kota Jambi terendah 205 unit rumah (Kec.Pelayangan) dan tertingi 5.637unit rumah (Kec. Jambi Selatan).

BACKLOG (KETIADAAN KETERSEDIAAN RUMAH ATAS JUMLAHKEBUTUHAN RUMAH) DI KOTA JAMBI DIRINCI MENURUT

KECAMATAN TAHUN 2008