Upload
others
View
6
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Tipologi Sistem Bisnis Berbentuk Peluang Bisnis:
Analisis Hubungan Perikatan Di Antara Para Pihak
Disusun Oleh :
Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH.,MCL.,Sp.1
Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
2018
1
Daftar Isi
ABSTRAK .....................................................................................................................................2
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................3
I PENDAHULUAN ........................................................................................................................4
1.1 Latar Belakang Penelitian ......................................................................................................4
1.2 Identifikasi Masalah ...............................................................................................................7
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................................................7
II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................................................8
2.1 Sistem Bisnis Peluang Bisnis .................................................................................................9
2.2 Hubungan antara Waralaba dengan Peluang Bisnis ............................................................20
III METODE PENELITIAN ......................................................................................................24
IV JADWAL PELAKSANAAN .................................................................................................26
V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................................27
5.1 Hasil penelusuran mengenai sistem Peluang Bisnis di Indonesia. .......................................27
5.2. Analisis mengenai Tipologi Sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis, bentuk kontrak dan
regulasi yang dapat memajukan sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis ................................35
VI KESIMPULAN DAN SARAN...............................................................................................40
6.1 Kesimpulan ...........................................................................................................................40
6.2 Saran .....................................................................................................................................40
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................42
TIPOLOGI SISTEM BISNIS BERBENTUK PELUANG BISNIS: ANALISIS
HUBUNGAN PERIKATAN DI ANTARA PARA PIHAK
ABSTRAK
Sistem bisnis Peluang Bisnis banyak ditemukan dalam praktik sehari-hari dengan menggunakan
nama Waralaba/Franchise, sehingga tidak diketahui apakah kerjasama bisnis yang dijalankan
berbentuk Peluang Bisnis atau Waralaba. Kedua jenis sistem bisnis ini berbeda namun memiliki
banyak kemiripan. Di Indonesia, Waralaba diatur dalam peraturan tersendiri. Di Amerika kedua
sistem bisnis ini diatur dalam peraturan berbeda sehingga dapat dibedakan satu dari yang lain.
Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah tipologi dari sistem bisnis Peluang Bisnis dan bagaimana
esensi yang perlu ada pada sistem bisnis ini.
Hasil penelitian memperlihatkan tipologi pada sistem bisnis Peluang Bisnis terdapat pada isi
perjanjian kerjasama yang lebih bervariasi dan tidak ketat seperti pada perjanjian Waralaba, yang
ketat menentukan beberapa hal yang wajib ada antara lain biaya perjanjian Waralaba, lisensi merek
dan biaya pelatihan. Esensi perjanjian yang perlu ada berupa pengungkapan yang jujur oleh
pemilik Peluang Bisnis terhadap bisnis yang dikerjakan sehingga calon pembeli tidak merasa
tertipu dengan tawaran tersebut.
3
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan
penelitian dengan judul “Tipologi Sistem Bisnis Berbentuk Peluang Bisnis: Analisis Hubungan
Perikatan Di Antara Para Pihak”. Terselesaikannya penelitian ini, tidak lepas dari bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:
1. Erick M Attauriq, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ;
2. Staff Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ;
3. Agustina Supriyani Kardono, S.H., M.H., Partner pada Kantor Hukum Suhardiman
Kardono Swadiri Hazwar (SKSH) ;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik
Parahyangan ;
5. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.
Peneliti menyadari sepenuhnya, penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan
ilmu yang Peneliti miliki. Dengan kerendahan hati, Peneliti terbuka untuk segala kritikan dan saran yang
bersifat membangun untuk penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada
pengembangan wawasan dan pengetahuan Peneliti sendiri dan pihak-pihak lain yang membacanya.
Bandung, November 2018
Peneliti
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Sistem bisnis dan pola kemitraan dalam bentuk Peluang Bisnis dewasa ini tumbuh subur
terutama dalam skala UMKM. Sistem bisnis ini sering disebut Business Opportunity atau Biz ops.
Beberapa contoh Peluang Bisnis di Indonesia, adalah Martabak dan Terang Bulan “Holland” serta
Winter Melon Mami.
Beberapa pengertian yang diberikan untuk Peluang Bisnis adalah sebagai berikut:
1. Business Opportunity is a packaged business investment that allows the buyer to begin
a business.1
2. Business Opportunity is an opportunity to generate income as a business owner and
not an employment opportunity.2
3. Business Opportunity is ongoing opportunity to generate income as an independent
representative of a network marketing company.3
Secara singkat, Peluang Bisnis dapat diartikan sebagai kerjasama untuk menjalankan suatu
usaha dengan membeli paket untuk menjalankan usaha. Pelaku usaha yang membeli Peluang
Bisnis dapat mengelola usahanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjual Peluang Bisnis.
Sistem Bisnis dan kemitraan ini sepintas mirip dengan sistem bisnis dan pola kemitraan yang
terdapat pada Waralaba. Dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Peluang Bisnis di Indonesia, banyak pihak yang melakukan Peluang Bisnis tetapi
menggunakan perjanjian Waralaba atau menyebut Waralaba sebagai sistem bisnis yang dilakukan.
Dasar hukum peraturan mengenai Waralaba adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2007 Tentang Waralaba (untuk selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam Pasal
1 PP No. 42 Tahun 2007, Waralaba didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang
perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka
1 https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-opportunity, diakses 8 Nopember 2017, Pukul 12.28. 2 http://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 8 Nopember 2017, Pukul. 12.33. 3 http://www.businessdictionary.com/definition/business-opportunity.html, diakses 8 Nopember 2017, Pukul. 12.35.
5
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau
digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba. Jadi, Waralaba merupakan suatu
sistem bisnis yang membentuk kemitraan dengan perusahaan lain. Beberapa contoh Waralaba
adalah McDonald, KFC, dan Hoka-Hoka Bento. Pemberi Waralaba memiliki hak khusus terhadap
sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang telah terbukti berhasil. Berdasarkan perjanjian Waralaba,
Pemilik Waralaba memasarkan barang dan/atau jasa untuk dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh
pihak lain. Sistem Waralaba telah cukup lama dikenal dalam bisnis international dan lokal
(Indonesia).
Beberapa alasan memilih pola waralaba sebagai bentuk kemitraan adalah sebagai berikut:4
1. Prinsip utama dalam Waralaba adalah kemitraan usaha yang saling mendukung dan
menguntungkan (win-win) ;
2. Melalui Waralaba, pengusaha kecil langsung memperoleh akses terhadap sumber daya
ekonomi seperti pembiayaan/kredit, teknologi, dukungan manajemen/organisasi dan
pasar ;
3. Waralaba cepat dikenal karena menggunakan merek dagang yang sudah terkenal,
kualitas produk/jasa terjamin karena sudah ditetapkan standar kualitas, menghemat
biaya karena tidak perlu melakukan research and development serta promosi, bahan
baku tersedia dan adanya program pelatihan yang berkesinambungan.
Kedua peraturan perundang-undangan diatas pada intinya mengatur mengenai kriteria
yang harus dimiliki perusahaan waralaba, bentuk perjanjian dan substansi perjanjian yang harus
dimuat pada perjanjian waralaba, kewajiban pemilik waralaba, pendaftaran serta kewajiban
penyediaan prospektus. Pengaturan Waralaba menuntut pemberi dan penerima waralaba untuk
memenuhi aturan seperti:
1. Pendaftaran prospektus penawaran waralaba oleh pemberi waralaba sebelum
membuat perjanjian Waralaba dengan penerima waralaba (Pasal 10 PP No. 42
Tahun 2007) ;
4 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil,
Pola Pembinaan Pengusaha Kecil Bidang Perdagangan dengan Sistem Franchise, (Jakarta: Departemen Koperasi,
1994), hlm. 1-2.
2. Pendaftaran perjanjian Waralaba oleh penerima Waralaba (Pasal 11 PP No. 42
Tahun 2007).
Aturan tersebut memiliki tujuan agar perusahaan Waralaba yang melakukan kegiatan
bisnis dan membuat perjanjian waralaba di Indonesia benar-benar kegiatan yang sudah memiliki
nama baik (goodwill) sehingga penyelenggaraan kegiatan Waralaba merupakan penyelenggaraan
kegiatan bisnis yang baik dan tidak merugikan penerima Waralaba dan masyarakat pada
umumnya.
Dalam pengamatan awal, pola kerja sama Peluang Bisnis tidak sebesar Waralaba dan isi
perjanjian di antara para pihak lebih longgar dari pada Waralaba, misalnya mengenai kewajiban
dan lama pelatihan, metoda pemasaran, penggunaan logo dan merek. Pelaku bisnis yang
menjalankan pola kemitraan ini umumnya pelaku bisnis kecil, sehingga apakah peraturan yang
rinci dan tegas seperti yang terdapat pada PP No. 42 Tahun 2007. dapat digunakan untuk Peluang
Bisnis, atau sebaliknya, tidak diperlukan peraturan mengenai Peluang Bisnis sehingga hubungan
hukum yang terjadi adalah semata mata perjanjian antara para pihak.
Dasar hukum kemitraan adalah perjanjian di antara para pihak. Untuk Waralaba perjanjian
terjadi antara pemberi dan penerima Waralaba. Untuk kegiatan Peluang Bisnis,perjanjian terjadi
antara Pemilik Peluang Bisnis dengan Penerima Peluang Bisnis. Berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu
perjanjian sah, yakni:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Isi dari kesepakatan tersebut tergantung keinginan para pihak dan mengikat bagi para
pihak. Berdasarkan Pasal 1338 (1) KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
7
Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata: Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”
Untuk dapat membuat regulasi maupun membuat kontrak yang baik dan adil bagi para
pihak, pertama-tama harus dilakukan pengamatan, kajian serta analisis secara mendalam dan
sistematis mengenai sistem bisnis dengan pola kemitraan Peluang Bisnis. Berkaitan dengan fakta-
fakta dan permasalahan hukum yang terdapat pada kegiatan Peluang Bisnis, penulis tertarik untuk
meneliti lebih jauh mengenai mengenai: TIPOLOGI SISTEM BISNIS BERBENTUK PELUANG
BISNIS: ANALISIS HUBUNGAN PERIKATAN DI ANTARA PARA PIHAK.
1.2 Identifikasi Masalah
1. Bagaimana tipologi dari sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis?
2. Bagaimana esensi perjanjian sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis yang bersifat adil
bagi para pihak?
1.3 Tujuan Penelitian
1. menghasilkan karakter utama dari sistem bisnis berbentuk peluang bisnis
2. Menganalisis isi atau esensi dari perjanjian sistem bisnis yang berbentuk Peluang Bisnis
di Indonesia yang bersifat adil bagi para pihak.
1.4 Luaran Penelitian
1. Dapat membedakan sitem bisnis Peluang Bisnis dari Waralaba.
2. Dapat mencegah pembuatan kontrak yang tidak adil.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 SISTEM BISNIS PELUANG BISNIS
Pada bab ini akan ditelaah sifat-sifat yang terdapat pada sistem bisnis berbentuk
Peluang Bisnis sehingga akan dihasilkan tipologi yang terdapat pada sistem bisnis ini.
Tipologi adalah ilmu yang mempelajari kesamaan sintaksis dan morfologi bahasa-bahasa
tanpa mempertimbangkan sejarah bahasa. Tipologi juga bisa diartikan sebagai
pembicaraan dan pembahasan perihal tipe bahasa, yaitu corak khusus suatu bahasa.5
Tipologi berasal dari dua suku kata yaitu Tipo yang berarti pengelompokan dan Logos yang
mempunyai arti ilmu atau bidang keilmuan. Jadi Tipologi adalah ilmu yang mempelajari
pengelompokan suatu benda dan makhluk secara umum.
tipologi/ti·po·lo·gi/ n ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan
menurut corak watak masing-masing.6
Sistem bisnis Peluang Bisnis pada dasarnya terbentuk karena ada perjanjian
kerjasama atau kemitraan antara pemilik dan penerima Peluang Bisnis. Beberapa definisi
dan pengertian mengenai Peluang Bisnis dan/atau Business Opportunity berikut
memperlihatkan bentuk kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut:
1. A business opportunity, in the simplest terms, is a packaged business investment that
allows the buyer to begin a business. (Technically, all franchises are business
opportunities, but not all business opportunities are franchises.) Unlike a franchise,
however, the business opportunity seller typically exercises no control over the buyer's
business operations. In fact, in most business opportunity programs, there's no
continuing relationship between the seller and the buyer after the sale is made.7(Yang
diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang bisnis, dalam terminologi
5 Pusat Bahasa, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 6 https://kbbi.web.id/tipologi, diakses 24 April 2018, pukul 18.30 WIB 7 https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-opportunity, diakses 24 April 2018, pukul 19.15 WIB
9
yang paling sederhana, adalah paket investasi bisnis yang memungkinkan pembelinya
untuk memulai suatu bisnis. (Secara teknis, semua waralaba adalah peluang bisnis,
tetapi tidak semua peluang bisnis adalah waralaba.) tidak seperti waralaba,
bagaimanapun, penjual peluang bisnis biasanya tidak memegang kendali atas
operasional bisnis pembeli. Bahkan, dalam kebanyakan program peluang bisnis, tidak
ada hubungan berkelanjutan antara penjual dan pembeli setelah penjualan dilakukan.)
2. Business Opportunity adalah hak yang diberikan oleh pemilik Business Opportunity
kepada pembeli Business Opportunity yang berupa kesempatan usaha dengan
menggunakan alat/produk/metode/ dari pemilik Business Opportunity.
3. Business Opportunity adalah suatu kesempatan usaha dengan menggunakan
produk/ alat/metode dari pengusaha pemberi (penjual) paket Business
Opportunity dimana pada umumnya penerima Business Opportunity diminta untuk
membayar paket Business Opportunity yang di dalamnya termasuk: materi untuk initial
start-up usaha serta harga Business Opportunity dimaksud.8
4. Business Opportunity : an opportunity to generate income as a business owner and not
an employment opportunity.9
(Yang diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang Bisnis: kesempatan
untuk menghasilkan pendapatan sebagai pemilik bisnis dan bukan kesempatan kerja.)
5. A business opportunity is defined as the sale or lease of any product, service,
equipment, etc. that will enable the purchaser to begin a business.10
(Yang diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang Bisnis didefinisikan
sebagai penjualan atau penyewaan produk, jasa, peralatan, dll yang membuat
pembelinya dapat memulai suatu bisnis.)
8 http://konsultanwaralaba.com/perbedaan-franchise-license-dan-business-opportunity-bo/ diakses 24 April 2018,
pukul 19.52 WIB 9 https://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 24 April 2018, pukul 20.01 WIB 10https://www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsbusinessopportunities/7/1053/
, diakses 26 April 2018, pukul 19.37 WIB.
6. A business opportunity involves the sale of goods or services that enable the novice
entrepreneur to begin a business.11
(Yang diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang Bisnis melibatkan
penjualan barang atau jasa yang memungkinkan pengusaha pemula untuk memulai
suatu bisnis.)
Pengaturan mengenai Peluang Bisnis dan Waralaba di Amerika sudah ada sejak
tahun 1978, yakni peraturan mengenai “Disclosure Requirements and Prohibitions
Concerning Franchising and Business Opportunity Ventures.”12 Pada tahun 1999, dibuat
aturan terspisah untuk Franchise dan pada tahun 2011 Pemerintah Amerika, dalam hal ini
Federal Trade Comission membuat aturan khusus mengenai Peluang Bisnis yakni
“Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Business Opportunities”.13 Di
Amerika terdapat peraturan khusus mengenai Peluang Bisnis, baik di tingkat Federal
maupun negara bagian (States). Berikut definisi Peluang Bisnis di negara bagian Virginia
berdasarkan 2006 Code of Virginia – Chapter 21- Business Opportunity Sales Act:14
A. For purposes of this chapter, "business opportunity" means the sale of any products,
equipment, supplies or services which are sold to a purchaser upon payment of an
initial required consideration exceeding $500 for the purpose of enabling such
purchaser to start a business, and in which the seller:
1. Represents that the seller will provide locations or assist the purchaser in finding
locations for the use or operation of vending machines, racks,display cases or other
similar devices, or currency-operated amusement machines or devices, on premises
neither owned nor leased by the purchaser or seller; or
11 Governor Dannel P. Malloy, Connecticut Department of Banking, diakses dari
http://www.ct.gov/dob/cwp/view.asp?a=2235&q=297906 pada tanggal 6 Agustus 2018, pukul 11:52. 12 Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois and Alexander Tuneski Kilpatrick Townsend &
Stokton LLP,Washington D.C, diunduh dari Federal & State business op. Laws : Managing & Avoiding the
entanglement of regulations, pada 21 Juni 2018 pukul 13.00 WIB, hlm 4. 13 Ibid, hlm 5.
14 2006 Code of Virginia – Chapter 21- Business Opportunity Sales Act, diakses dari
https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc5901000/59.1-263.html , tanggal 22 Juni 2018, Pukul 20.11 WIB.
11
2. Represents that it will purchase any or all products made, produced,fabricated,
grown, bred or modified by the purchaser using in whole or in part the supplies,
services or chattels sold by the seller to the purchaser;or
3. Guarantees that the purchaser will derive income from the businessopportunity which
exceeds the price paid for the business opportunity, orthat the seller will refund all or
part of the price paid for the business opportunity, or repurchase any of the products,
equipment, supplies or chattels supplied by the seller, if the purchaser is not satisfied
with the business opportunity; or
4. Represents that the seller will provide a sales program or marketing program which
will enable the purchaser to derive income from the business opportunity which
exceeds the price paid for the business opportunity.
(Yang pada intinya berarti sebagai peluang bisnis berarti penjualan produk, peralatan,
persediaan, atau jasa apa pun yang dijual kepada pembeli setelah pembayaran awal $500
supaya pembeli tersebut dimungkinkan untuk memulai bisnis, dan dimana penjual:
1. Menyatakan bahwa penjual akan memberikan lokasi atau membantu pembeli
dalam menemukan lokasi, dan tempat tersebut tidak dimiliki atau disewa oleh
pembeli atau penjual; atau
2. Menyatakan bahwa akan membeli setiap atau semua produk yang dibuat,
diproduksi, dibuat, ditanam, dikembangbiakkan atau dimodifikasi oleh pembeli
menggunakan keseluruhan atau sebagian persediaan, layanan atau barang yang
dijual oleh penjual kepada pembeli; atau
3. Menjamin bahwa pembeli akan memperoleh pendapatan dari peluang bisnis yang
melebihi harga yang dibayarkan untuk peluang bisnis, dan penjual akan
mengembalikan semua atau sebagian dari harga yang dibayarkan untuk peluang
bisnis, atau membeli kembali produk, peralatan, persediaan atau barang yang
disediakan oleh penjual, jika pembeli tidak puas dengan peluang bisnis; atau
4. Mewakili bahwa penjual akan menyediakan program penjualan atau program
pemasaran yang akan memungkinkan pembeli memperoleh pendapatan dari
peluang bisnis yang melebihi harga yang dibayarkan untuk peluang bisnis.)
Di negara bagian Oklahoma, Business Opportunity didefinisikan sebagai berikut :15
3. a. "Business opportunity" means a contract or agreement, between a seller and
purchaser, express or implied, orally or in writing, wherein it is agreed that the seller or a
person recommended by the seller shall provide to the purchaser any products, equipment,
supplies or services enabling the purchaser to start a business and the seller represents
directly or indirectly, orally or in writing, that:
1) The seller or a person recommended by the seller will provide or assist the
purchaser in finding locations for the use or operation of vending machines, racks,
display cases or other similar devices, on premises neither owned nor leased by the
purchaser or seller;
2) The seller or a person recommended by the seller will provide or assist the
purchaser in finding outlets or accounts for the purchaser's products or services;
3) The seller or a person specified by the seller will purchase any or all products made,
produced, fabricated, grown, bred or modified by the purchaser;
4) The seller guarantees that the purchaser will derive income from the business which
exceeds the price paid to the seller;
5) The seller will refund all or part of the price paid to the seller, or repurchase any of
the products, equipment or supplies provided by the seller or a person recommended
by the seller, if the purchaser is dissatisfied with the business; or
6) The seller will provide a marketing plan.
(Yang pada intinya berarti sebagai Peluang bisnis berarti kontrak atau perjanjian, antara
penjual dan pembeli, tersurat maupun tersirat, lisan atau tertulis, dimana disepakati bahwa
penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual harus memberikan kepada pembeli
setiap produk, peralatan, persediaan atau jasa yang memungkinkan pembeli untuk memulai
bisnis dan penjual mewakili secara langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis, bahwa:
15 http://www.securities.ok.gov/Busopp.asp, diakses 24 April 2018, pukul 20.50 WIB.
13
1) Penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual akan memberikan atau
membantu pembeli dalam menemukan lokasi, dan tempat tersebut tidak dimiliki
atau disewa oleh pembeli atau penjual;
2) Penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual akan memberikan atau
membantu pembeli dalam mencari outlet atau akun untuk produk atau layanan
pembeli;
3) Penjual atau orang yang ditentukan oleh penjual akan membeli setiap atau semua
produk yang dibuat, diproduksi, dibuat, ditanam, dibesarkan, atau dimodifikasi oleh
pembeli;
4) Penjual menjamin bahwa pembeli akan memperoleh pendapatan dari bisnis yang
melebihi harga yang dibayarkan kepada penjual;
5) Penjual akan mengembalikan semua atau sebagian dari harga yang dibayarkan
kepada penjual, atau membeli kembali produk, peralatan, atau persediaan apa pun
yang disediakan oleh penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual, jika
pembeli tidak puas dengan bisnis tersebut; atau
6) Penjual akan memberikan rencana pemasaran.)
Menurut FTC (Federal Trade Commission) Amerika, terdapat 4 elemen yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha (usaha Business Opportunity) yaitu:16
1. The individual who buys a business opportunity, often referred to as a licensee or
franchisee, must distribute or sell goods or services supplied by the licenser or
franchisor.
2. The licensor or franchisor must help secure a retail outlet or accounts for the goods
and services the licensee is distributing or selling.
3. There must be a cash transaction between the two parties of at least $500 prior to
or within six months after the licensee or franchisee starts the business venture.
4. All terms and conditions of the relationship between the licensor and the licensee
must be stated in writing.
16 https://www.entrepreneur.com/article/42940, diakses 24 April 2018, pukul 21.13 WIB
(Yang pada intinya diartikan oleh Peneliti sebagai untuk dapat dikatakan sebagai peluang
bisnis sesuai aturan FTC, terdapat empat elemen yang harus ada:
1. Orang yang membeli peluang bisnis, sering disebut sebagai pemegang lisensi atau
pemegang waralaba, harus mendistribusikan atau menjual barang atau jasa yang
disediakan oleh pemberi lisensi atau pemilik waralaba.
2. Pemberi lisensi atau pemilik waralaba harus membantu mengamankan outlet ritel
atau akun untuk barang dan jasa yang didistribusikan atau dijual oleh pemegang
lisensi.
3. Harus ada transaksi tunai antara dua pihak setidaknya $ 500 sebelum atau dalam
waktu enam bulan setelah pemegang lisensi atau pemegang waralaba memulai
usaha bisnis.
4. Semua syarat dan ketentuan hubungan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi
harus dinyatakan secara tertulis.)
Menurut FTC Amerika, ada 3 tipe bentuk Peluang Bisnis yang paling umum
yaitu:17
Distributorship. Refers to an independent agent that has entered into an agreement to
offer and sell the product of another but is not entitled to use the manufacturer's trade
name as part of its trade name. Depending on the agreement, the distributor may be
limited to selling only that company's goods or it may have the freedom to market
several different product lines or services from various firms.
(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Distributor mengacu kepada agen
independen yang telah menandatangani perjanjian untuk menawarkan dan menjual
produk dari pihak lain tetapi tidak berhak menggunakan nama dagang produsen
sebagai bagian dari nama dagangnya. Tergantung pada kesepakatan, distributor
mungkin dibatasi untuk hanya menjual barang-barang perusahaan tersebut atau
mungkin dapat memasarkan beberapa lini produk atau layanan yang berbeda dari
berbagai perusahaan.)
17 Ibid.
15
Rack jobber. Involves the selling of another company's products through a distribution
system of racks in a variety of stores that are serviced by the rack jobber. Typically,
the agent or buyer enters into an agreement with the parent company to market their
goods to various stores by means of strategically located store racks. The parent
company obtains a number of locations in which the racks are placed on a
consignment basis. It's up to the agent to maintain the inventory, move the
merchandise around to attract the customer, and do the bookkeeping. The agent
presents the store manager with a copy of the inventory control sheet which indicates
how much merchandise was sold, and then the distributor is paid by the store or
location which has the rack-less the store's commission.
(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Rack Jobber Melibatkan penjualan
produk perusahaan lain melalui sistem distribusi rak di berbagai toko yang dilayani
oleh Rack Jobber. Biasanya, agen atau pembeli mengadakan perjanjian dengan
perusahaan induk untuk memasarkan barang mereka ke berbagai toko melalui Rack
Jobber yang berlokasi strategis. Perusahaan induk memperoleh sejumlah lokasi di
mana rak-rak ditempatkan pada basis konsinyasi. Pengaturan persediaan barang
dagang, peletakan rak untuk menarik minat konsumen, dan pembukuan diserahkan
kepada agen. Agen akan menyediakan salinan lembar kontrol inventaris kepada
manajer toko dan kemudian distributor akan dibayar oleh toko atau lokasi yang
memiliki komisi toko.)
Vending machine routes. Very similar to rack jobbing. The investment is usually
greater for this type of business opportunity venture since the businessperson must buy
the machines as well as the merchandise being vended, but here the situation is
reversed in terms of the pay procedure. The vending machine operator must pay the
location owner a percentage based on sales. The big secret to any route deal is to get
locations in high-foot-traffic areas, and of course, as close to one another as possible.
If your locations are spread far apart, you waste time and traveling expenses servicing
them.
(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Rute Mesin Penjual Otomatis.
Sangat mirip dengan Rack Jobber. Investasi biasanya lebih besar untuk jenis usaha
peluang bisnis ini karena investor harus membeli mesin dan juga barang dagangan
yang diberikan, tetapi di sini situasinya terbalik dalam hal prosedur pembayaran.
Operator mesin penjual otomatis harus membayar pemilik lokasi persentase
berdasarkan penjualan. Rahasia besar untuk setiap kesepakatan rute adalah
mendapatkan lokasi di area lalu lintas pejalan kaki tinggi, dan tentu saja, sedekat
mungkin dengan satu sama lain. Jika lokasi Anda tersebar berjauhan, Anda membuang
waktu dan biaya perjalanan untuk melayani mereka.)
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Amerika (US Federal Law), pemilik
Peluang Bisnis (the promoter) harus memberikan informasi dalam bentuk dokumen
kepada calon pembeli.18 Alasan keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut adalah
untuk memberikan perlindungan kepada mitra yang mau melakukan kerja sama dengan
pemilik Peluang Bisnis. Seperti yang diungkapkan dalam Federal and State Business of
Laws : Managing & Avoiding the Entanglement of Regulations, “as business opportunities
abound in all kinds of different fields and industries, legislators have found that unfair and
deceptive practices may be prevalent among franchisors and business opportunity sellers.
As a result, they have concluded that regulations are necessary to protect unsuspecting
investors.”19
Terdapat 6 kategori yang harus diungkapkan, antara lain : Identifying information;
Earnings claims; Legal actions; Cancellation and refund policy; References; and
Receipt.20
Sekalipun demikian, peraturan di antara tiap-tiap di negara bagian tidak sama, seperti
terlihat pada tabel berikut :21
18 Lihat Governor Dannel P. Malloy, Connecticut Department of Banking, hlm 3. 19 Op Cit, Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois, hlm 3. 20 Op Cit, Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois, hlm 7. 21 Op Cit, Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois, hlm 33-34.
17
State Is
Disclo-
sure
Requi
-red?
Is Registra
-tion
Required?
How long must Disclo
-sures be provided
before
money is
received
or
contracts
are
executed?
Regis
tratio
n Fee
Rene
wal
Fee
Amendm
ent
Fee
Are Audited Financi
al State-
ments
Requi-
red?
Must
a
List of
Sales
People
be
Filed?
Must
Adverti
-sing Be
Filed or
Include
Specific
Informati
on?
Alaska Yes Yes, 30 days
before sales
begin
10 days $300 $150 N/A Yes Yes Yes
Arizona Yes Yes 5 business
days
$500 $500 $25 No Yes No
California Yes Yes, 30 days
before sales
begin
48 hours $100 $100 $30 No Yes Yes, and ad must include seller
name &
address
Connecti
-cut
Yes Yes 10
business
days
$400 $100 N/A Yes Yes No
Florida Yes Yes 3 business
days
$300 $300 $50 No Yes No, but
ads must
list ad id
number
Georgia Yes No 48 hours N/A N/A N/A No No No
Illinois Yes Yes, 10 days
to take effect
14 days $300 $300 $25 Yes Yes No
Indiana Yes Yes 72 hours $50 $10 $10 No No No, but
ads must
include
registratio
n #
Iowa Yes No 10
business
days
N/A N/A N/A Yes Yes No
Kentucky Yes Yes Not
specified
$150 $50 $25 Yes Yes No, but
ads must
include
registratio
n #
Louisiana Earnings
claims
only
No N/A N/A N/A N/A No No No, but
ads must
list seller
name &
address
Maine Yes Yes 72 hours
or
1st
meeting
$25 $10 N/A No No No
Maryland Yes Yes, 10 days
to take effect
10
business
days
$250 $100 $50 Yes Yes No
Michigan No Yes N/A N/A N/A N/A No No No
Minnesot
a
Yes Yes 7 days $400 $200 $100 Yes No Yes
Nebraska Yes Yes 48 hours
or
1st
meeting
$100 $50 $50 No Yes No, but
ads must
list seller
name &
address
New
Hampshir
e
Yes Yes 7 days $50 N/A N/A Yes No No
North
Carolina
Yes Yes 48 hours $250 N/A N/A No Yes No
Ohio Yes No 10
business
days
N/A N/A N/A No No No
Oklahoma Yes Yes, 15 days
to take effect
10
business
days
$250 $150 N/A Yes Yes Yes
South
Carolina
Yes Yes 48 hours $100 N/A N/A No No No, but
ads must
include
registratio
n
South
Dakota
Yes Yes, 10 days
to take effect
10
business
days
$100 $50 N/A Yes Yes No
Texas Yes Yes 10
business
days
$195 $25 $25 No Yes No
19
Utah Yes Yes 10
business
days
$200 $200 N/A No No Yes
Virginia Yes No 48 hours N/A N/A N/A No No No
Washingt
on
Yes Yes 48 hours $200 $125 $30 No Yes Yes
2.2 Hubungan antara Waralaba/Franchise dengan Peluang Bisnis
Secara umum Waralaba atau Franchise merupakan hak atau ijin yang diberikan oleh
Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk memasarkan produk dan pelayanan
atas bisnis yang dimiliki Pemberi Waralaba pada wilayah atau teritori yang telah disepakati
para pihak. Pengertian ini serupa dengan definisi Business Opportunity/Peluang Bisnis
sebagai berikut :
1. Business Opportunity adalah suatu kesempatan usaha dengan menggunakan
produk/alat/metode dari pengusaha pemberi (penjual) paket Business Opportunity.
Pada umumnya penerima Business Opportunity diminta untuk membayar paket
Business Opportunity yang di dalamnya termasuk: materi untuk initial start-up
usaha serta harga Business Opportunity dimaksud.22
2. Business Opportunity : an opportunity to generate income as a business owner and
not an employment opportunity.23
(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Peluang Bisnis merupakan
kesempatan untuk menghasilkan pendapatan sebagai pemilik bisnis dan bukan
kesempatan kerja.)
Definisi Franchise :
The right or licence granted by a company (franchisor) to an individual or group
(franchisee) to market its products or services in a specific territory.24
Disamping itu Pemerintah Daerah juga dapat membuat Peraturan Daerah untuk
implementasi peraturan Franchise yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sistem bisnis
Waralaba pada dasarnya merupakan hubungan kerjasama kemitraaan antara Pemberi
Waralaba dengan Penerima Waralaba.25 Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007
22 Op.cit, lihat pada http://konsultanwaralaba.com/perbedaan-franchise-license-dan-business-opportunity-bo/ diakses
24 April 2018, pukul 19.52 WIB 23 Op.cit, lihat pada https://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 24 April 2018, pukul 20.01 WIB 24 https://franchisedirect.com diakses pada tanggal 25 November 2018, Pukul 13.50. WIB 25 Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak
untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima
Waralaba. ( Pasal 1 (2) PP Nomor 42/2007).
21
disebutkan bahwa perjanjian harus bersifat tertulis, bahkan pada Pasal 5 diatur klausula
yang harus ada pada perjanjian antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
Selain itu, Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran kepada calon
Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.26 Prospektus tersebut wajib
didaftarkan oleh Pemberi Waralaba sementara Penerima Waralaba wajib mendaftarkan
perjanjian Waralaba.27 Setelah pendaftaran dilakukan, Menteri akan menerbitkan Surat
Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang berlaku selama 5 tahun.28 Pemberi Waralaba
juga wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara
berkesinambungan.29
Kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan STPW oleh Pemberi
Waralaba dan Penerima Waralaba disertai sanksi bila hal-hal tersebut tidak dipenuhi.
Sanksi dapat berupa denda hingga pencabutan STPW.30 Sebelum membuat perjanjian
dengan Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba memiliki kewajiban untuk membuat
dokumen yang isinya berupa pengungkapan terhadap bisnis Franchise yang dilakukan. Hal
tersebut harus dilakukan 14 hari sebelum kontrak ditandatangani.31
Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh
Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki
Pemberi Waralaba. ( Pasal 1 (3) PP Nomor 42/2007). 26 Lihat Pasal 7 (1) PP Nomor 42 Tahun 2007. 27 Lihat Pasal 10(1) dan Pasal 11(1) PP Nomor 42 Tahun 2007. 28 Lihat Pasal 12(4) dan 12(5) PP Nomor 42 Tahun 2007. 29 Lihat Pasal 8 PP Nomor 42 Tahun 2007. 30 Lihat pasal 16-18 PP nomor 42 Tahun 2007. 31 https://franchisedirect.com diakses pada tanggal 25 November 2018, Pukul 16.35 WIB.
Tabel berikut memperlihatkan perbandingan antara Peluang Bisnis dengan
Waralaba sebagai berikut:32
32 Franchises vs Business Opportunities: The Key Differences You Should Know, diambil dan diterjemahkan dari:
www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsbusinessopportunities/7/1053/. Diakses
pada tanggal 26 November 2018, pukul 15.00 WIB.
Peluang Bisnis Waralaba
Biaya
Biasanya lebih murah dari
Waralaba, beberapa meminta
biaya royalti
Biaya di muka yang lebih tinggi
serta pembayaran biaya royalti
kepada Pemilik Waralaba.
Dalam banyak kasus, Calon
Penerima Waralaba
memerlukan bantuan
pembiayaan untuk membayar
biaya di muka ini.
Struktur
Tidak terlalu kaku sehingga
memungkinkan bagi Pemilik
untuk menerapkan atau
mengkustomisasi sistem yang
cocok baginya.
Sangat terstruktur dengan
sedikit atau bahkan tidak ada
kemungkinan untuk
menyimpangi bisnis model
yang telah tersedia. Prosedur
harian dan standar kualitas
merupakan contoh yang
termasuk di dalamnya.
Dukungan
Keberlanjutan
Biasanya tidak terlalu banyak
hubungan yang terjalin antara
Penjual Peluang Bisnis dengan
Pembeli Peluang Bisnis setelah
bisnis mulai beroperasi.
Kalaupun ada fasilitas pendukung
yang diberikan, biasanya fasilitas
tersebut hanya bersifat informal
dan bukan berdasarkan kontrak.
Franchisor biasanya
menyediakan pelatihan,
dukungan pemasaran dan hal-
hal lain yang telah disepakati
dalam kontrak kepada
Franchisee.
Aturan Hukum
Bervariasi untuk setiap negara
bagian. Biasanya Penjual Peluang
Bisnis harus memberikan
informasi-informasi yang
Pemberi Waralaba harus
memberikan Franchise
Disclosure Document (FDD)
kepada Penerima Waralaba
23
Dari perbedaan di antara keduanya, dapat disimpulkan bahwa semua Franchise adalah
Business Opportunity, tetapi tidak semua Business Opportunity adalah Franchise.33 Dalam
perjanjian /kontrak antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba, Penerima Waralaba
wajib untuk memenuhi secara ketat pedoman yang dibuat oleh Pemberi Waralaba, serta aturan-
aturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Pedoman dan sistem operasi yang ketat
yang wajib dijalankan oleh Penerima Waralaba untuk melindungi sistem bisnis Pemberi Waralaba
serta untuk mempertahankan citra atau reputasi dari Pemberi Waralaba.34
33 Ibid. 34 Ibid.
diperlukan kepada Pembeli. paling lambat 14 hari sebelum
kontrak ditandatangani.
BAB III METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif
adalah melakukan analisis masalah berdasarkan penelusuran kepustakaan (peraturan
perundang-undangan, buku-buku, literatur dan lain-lain) yang berhubungan dengan
Peluang Bisnis dan Waralaba serta mewawancarai narasumber yang mengetahui secara
konseptual dan praktikal Waralaba dan Peluang Bisnis. Dalam hal ini dilakukan
wawancara kepada Staff Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
Agustina Supriyani Kardono, S.H., M.H., Partner pada Kantor Hukum Suhardiman
Kardono Swadiri Hazwar (SKSH).
Ditinjau dari sifatnya, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analitis. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci mengenai sistem
bisnis serta pola kemitraan yang terdapat pada Peluang Bisnis. Telaah dibuat secara
mendalam sehingga dapat dibuat klasifikasi sistem bisnis berikut pola kemitraan dari
Peluang Bisnis. Oleh karena Peluang Bisnis memiliki kemiripan dengan Waralaba, akan
ditelaah pula karakteristik pada Waralaba sehingga akan menjadi lebih jelas karakter yang
terdapat pada Peluang Bisnis.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pada umumnya adalah data
sekunder. Ada beberapa istilah yang mengacu pada sumber tersier dalam hal ini kamus
(dictionary). Data sekunder diperoleh melalui penulusuran kepustakaan dan wawancara.
Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berasal dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dan sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan
hukum yang mengikat, diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan
ketentuan hukum, terutama yang berhubungan dengan Waralaba dan Peluang
Bisnis.
2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan tulisan-
tulisan yang berhubungan dengan Waralaba dan Peluang Bisnis.
25
Sementara itu, data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yaitu wawancara
dengan orang yang mengetahui mengenai Waralaba dan Peluang Bisnis secara praktikal,
konseptual dan peraturan perundang-undangan. Alat pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah menggunakan studi dokumen dan wawancara. Studi Dokumen dilakukan dengan
studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan wawancara dilakukan dengan
mewawancarai nara sumber. Dari narasumber diperoleh konfirmasi dan pemahaman serta
informasi baru mengenai Peluang Bisnis dan Waralaba, serta data Usaha Kecil dan
Menengah di kota Bandung. Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini
adalah kualitatif. Bentuk hasil penelitian yang akan dihasilkan adalah deskriptif analitis.
Penelitian ini akan menghasilkan gambaran secara rinci mengenai tipologi dari Peluang
Bisnis serta esensi perjanjian yang dibutuhkan dalam perjanjian Peluang Bisnis
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN
JENIS
KEGIATAN
BULAN / TAHUN 2018
MEI-
AGUSTUS
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
MINGGU
KE-
MINGGU KE- MINGGU KE- MINGGU KE-
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pengumpulan data di
lapangan
Pertemuan/diskusi
Pengolahan data
Penulisan laporan
27
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
Isi bab ini terbagi menjadi dua bagian, yakni :
1. Hasil penelusuran mengenai sistem Peluang Bisnis di Indonesia.
Hal yang diuraikan pada bagian ini merupakan hasil penelusuran mengenai keberadaan
Peluang Bisnis. Penelusuran terutama dilakukan melalui situs-situs yang memberikan
informasi mengenai bisnis kerjasama/kemitraan. Dalam praktek sering disebut
Waralaba/Franchise.
2. Analisis mengenai tipologi Peluang Bisnis dan kontrak Peluang Bisnis
Hal yang diuraikan pada Bab ini merupakan analisis terhadap problema hukum pada
penelitian ini yakni, bagaimana tipologi dari sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis dan
bagaimana esensi perjanjian sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis yang bersifat adil
bagi para pihak.
5.1 Hasil penelusuran mengenai sistem Peluang Bisnis di Indonesia.
Peluang Bisnis merupakan suatu bentuk bisnis yang lahir karena ada kemitraan atau
kerjasama antara Pemilik Peluang Bisnis dengan pihak lain yang membuat perjanjian untuk
menjalankan bisnis yang sama dengan bisnis yang dijalankan oleh Pemilik Peluang Bisnis.
Tidak ada peraturan yang khusus mengatur Peluang Bisnis, sehingga nama yang digunakan
adalah nama yg merupakan terjemahan dari Business Opportunity. Nama Peluang Bisnis
juga ada yang gunakan dalam praktik , namun juga orang menggunakan nama waralaba
untuk bisnis kerjasama, namun setelah ditelaah ternyata tidak atau belum tentu merupakan
Waralaba. Bedasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dari nama-nama yang
digunakan oleh pemilik bisnis kerjasama pada website www.waralabakan.com nama-nama
yang digunakan untuk bisnis kerjasama tersebut adalah :
< Rp. 50.000.000 : kemitraan, franchise, waralaba
> Rp. 50.000.000 : peluang bisnis/business opportunity, franchise, waralaba,
kemitraan.35
Sistem bisnis pada peluang bisnis meliputi banyak bidang, yakni : 36
Biro Perjalanan dan Wisata = 10
Properti dan Konstruksi = 10
Jasa Bisnis dan Konsultan = 18
Otomotif = 35
Pendidikan dan Kursus = 91
Makanan dan Minuman = 410
Kesehatan dan Kecantikan = 38
Kebersihan dan Rumah Tangga = 28
Anak dan Balita = 3
Komputer dan Teknologi = 35
Ritel dan Fashion = 26
Hiburan dan Hobi = 10
Peluang Bisnis dan Kemitraan = 17
Distributor dan Keagenan = 22
Pada bisnis bidang makanan, umumnya (banyak) membutuhkan modal kecil. Dengan
modal Rp. 3.000.000 sudah bisa menjalankan bisnis Peluang Bisnis, hal tersebut terlihat
dari telaah data dari 50 gerai bisnis kerjasama, yakni sebagai berikut:37
Modal minimal
- Modal minimal terkecil : Rp. 2.000.000
- Modal minimal terbesar : Rp. 550.000.000
35 Data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabakan.com pada tanggal 22-23
November 2018. 36 Seluruh data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabaku.com terhadap seluruh
perusahaan kerjasama yang terdapat dalam situs tersebut, pada tanggal 12-14 November 2018. 37 Data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabaku.com pada tanggal 14-16
November 2018.
29
- Range modal minimal:
a. < Rp. 5.000.000 : 9
b. Rp. 5.000.001 – Rp. 10.000.000 : 21
c. Rp. 10.000.001 – Rp. 50.000.000 : 14
d. > Rp. 50.000.001 : 6
Berdasarkan penelusuran pada situs yang berkaitan dengan promosi Waralaba,38
pemilik Peluang Bisnis/Waralaba,39 menawarkan kerjasama/kemitraan terhadap bisnis
yang dilaksanakan melalui promosi yang menarik. Beberapa contoh bentuk promosi yang
ditawarkan adalah sebagai berikut :40
1. Jaminan balik modal yang cukup cepat (contoh: balik modal dalam 1-2 bulan saja);
2. Diskon atau potongan harga paket yang ditawarkan kepada calon mitra yang ingin
bekerjasama dari 30% hingga 50%;
3. Tidak ada royalty fee, franchise fee, atau biaya advertisting;
4. Dengan modal yang kecil, calon mitra sudah dapat melakukan kerjasama Waralaba
atau Franchise;
5. Pemberian peralatan dapur sebagai pendukung yang lengkap;
6. Pemberian bahan baku serta alat pendukung (seperti spanduk promosi atau banner)
untuk opening promo;
7. Adanya training bagi pegawai dari calon mitra.
Jika ingin ikut serta maka calon mitra cukup mengubungi melalui telefon atau via
Whats App. Tidak disebutkan apakah calon mitra Peluang Bisnis memiliki kesempatan
beberapa hari untuk membaca isi perjanjian sebelum menandatangani perjanjian tersebut
38 www.waralabaku.com dan www.waralabakan.com 39 Umumnya menyebut dengan sebutan Waralaba. 40 Data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabakan.com pada tanggal 22-23
November 2018.
Contoh Perjanjian Waralaba dan / atau Peluang Bisnis
Baik Waralaba maupun Peluang Bisnis sama-sama terbentuk dari hubungan hukum
perjanjian. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Peluang Bisnis belum diatur
di Indonesia. Namun untuk waralaba sudah terdapat pengaturannya. Sehingga telah diatur
klausula apa saja yang setidak-tidaknya harus dimuat dalam perjanjian waralaba, yaitu:41
a. Nama dan alamat para pihak ;
b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual ;
c. Kegiatan usaha ;
d. Hak dan kewajiban para pihak ;
e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasioinal, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan
Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba ;
f. Wilayah usaha ;
g. Jangka waktu perjanjian ;
h. Tata cara pembayaran imbalan ;
i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris ;
j. Penyelesaian sengketa ; dan
k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
Peneliti akan mencoba mengkaji perjanjian yang menggunakan judul “Waralaba”
untuk melihat kesesuaian isi perjanjian waralaba dengan persyaratan minimum yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami
Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami diperoleh Peneliti dengan mengakses
http://wintermelonmami.com/perjanjian-franchise/ pada tanggal 8 November 2017 Pukul
9.27. Adapun analisis dari Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami adalah sebagai
berikut:
41 Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007
31
a. Nama dan alamat para pihak ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan nama
dan alamat para pihak pada bagian pembukaan kontraknya sehingga telah memenuhi
peraturan perundang-undangan.
b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami sudah diatur bahwa Penerima
Waralaba dapat menggunakan merek dan system bersama dengan Penerima Waralaba
lainnya yang sudah diberikan oleh Pemberi Waralaba sebelumnya. Namun setelah
Peneliti melakukan pengecekan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak ditemukan merek Winter
Melon Mami. Sehingga belum terdapat hak kekayaan intelektual atas nama Winter
Melon Mami.
c. Kegiatan usaha ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami tidak ditemukan pengaturan
pasal yang menjelaskan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Pemberi serta
Penerima Waralaba. Yang secara eksplisit diterangkan di dalam Surat Perjanjian
Franchise Winter Melon Mami ini adalah Pemberi Waralaba adalah penyedia layanan
kuliner berjenis minuman dengan nama Winter Melon Mami.
d. Hak dan kewajiban para pihak ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah memuat perumusan
mengenai kewajiban-kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba. Namun tidak terdapat
perumusan terperinci mengenai hak-hak Pemberi dan Penerima Waralaba. Hak-hak para
pihak harus ditafsirkan, seperti:
“Franchisor memberi izin kepada Franchisee dengan nama Gerai minuman Winter
Melon Mami untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan system secara
bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor
sebelumnya.”
Dalam klausula ini dapat ditafsirkan terdapat hak dari Penerima Waralaba untuk dapat
menggunakan merek dan system secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang
sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya.
“Franchisee mendapatkan seluruh keuntungan dari omzet yang dihasilkan setiap
harinya.”
Dalam klausula ini dapat ditafsirkan terdapat hak dari Penerima Waralaba untuk
mendapat seluruh keuntungan dari omzet yang dihasilkan setiap harinya.
“Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-waktu
seuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dana atau mengaudit segala
catatan dan pembukuan franchisee tanpa pengecualian apapun juga.”
Dalam klausula ini dapat ditafsirkan terdapat hak dari Pemberi Waralaba untuk
memeriksa dana atau mengaudit segala catatan dan pembukuan Penerima Waralaba
tanpa pengecualian di waktu yang dikehendaki oleh Pemberi Waralaba.
Jadi hak para pihak tidak dapat dilihat secara sistematis, akan terlihat jika menafsirkan
isi pasal kewajiban atau bahkan isi pasal selain kewajiban. Satu-satunya klausula yang
mengutarakan hak secara tegas adalah yang mengatur bahwa Pemberi Waralaba berhak
untuk mengubah dan menyesuaikan system marketing, termasuk penentuan adanya
memakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi baru, produk
dan menu-menu baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha Penerima Waralaba.
Tidak ada klausula yang mengatur hak Penerima Waralaba secara eksplisit.
Bantuan, fasilitas, bimbingan operasioinal, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan
Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah memuat perumusan mengenai
bantuan, fasilitas, bimbingan operasioinal, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan
Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba. Dinyatakan bahwa Pemberi Waralaba
berkewajiban untuk memberikan panduan operasional pengelolaan Gerai minuman Winter
Melon Mami kepada Penerima Waralaba dan menyediakan secara cuma-cuma
pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan teknik penyajian menu minuman Winter
Melon Mami. Kewajiban lain dari Pemberi Waralaba terkait bantuan, fasilitas, bimbingan
33
operasioinal, pelatihan, dan pemasaran adalah:
Menyediakan design interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja Gerai
minuman Winter Melon Mami atas biaya Penerima Waralaba ;
Menyelenggarakan program pelatihan untuk Penerima Waralaba secara
berkesinambungan dan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ;
Memberikan konsultasi gratis kepada Penerima Waralaba apabila Gerai minuman
Winter Melon Mami Penerima Waralaba berada dalam keadaan krisis yang dapat
menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis Gerai Penerima Waralaba ;
Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna
membantu Penerima Waralaba memperoleh pinjaman untuk pengembangan
usaha.
e. Wilayah usaha ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan wilayah
usaha untuk Penerima Waralaba menjalankan usahanya pada bagian pembukaan
kontraknya sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.
f. Jangka waktu perjanjian ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan jangka
waktu perjanjian sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.
g. Tata cara pembayaran imbalan ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan tata cara
pembayaran sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.
Pemberi Waralaba akan mendapatkan imbalan dari penjualan paket usaha. Sedangkan
Penerima Waralaba akan mendapat seluruh keuntungan dari omzet yang dihasilkan
setiap harinya.
h. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris ;
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami tidak ditemukan klausula
mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.
i. Penyelesaian sengketa ; dan
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan
penyelesaian sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.
j. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan tata cara
perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang atas
kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan
kemudian. Sedangkan mengenai pengakhiran dan pemutusan perjanjian, perjanjian akan
berakhir pada tanggal yang telah disepakati. Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter
Melon Mami membuka kesempatan bagi Pemberi Waralaba untuk membatalkan secara
sepihak apabila terjadi hal-hal berikut:
Penerima Waralaba lalai dana tau tidak melakukan kewajibannya yang diatur
dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh Pemberi
Waralaba namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama,
pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat
peringatan/teguran yang menurut ukuran Pemberi Waralaba.
Penerima Waralaba bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika Penerima
Waralaba dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang
ditetapkan dalam perjanjian ini.
Sedangkan tidak diatur mengenai keadaan-keadaan yang membuat Penerima
Waralaba dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Sehingga keadaan demikian
membuat posisi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba kurang seimbang dalam
perjanjian ini.
35
5.2. Analisis mengenai Tipologi Sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis, bentuk kontrak
dan regulasi yang dapat memajukan sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis
Peluang Bisnis atau dalam Bahasa Inggris disebut Business Oportunity yang
disingkast Biz Op merupakan nama untuk bisnis yang terbentuk karena perjanjian kerja
sama/kemitraan. Di Indonesia nama Peluang Bisnis kurang popular. Sebagian besar bisnis
dengan karakter serupa dengan Peluang Bisnis menyebut bisnis mereka dengan nama
Waralaba. Nama Waralaba digunakan dalam praktik sehari-hari karena sistem bisnis
keduanya memiliki kemiripan. Perjanjian Waralaba terjadi antara Pemberi Waralaba
dengan Penerima Waralaba. Pemberi Waralaba memperkenankan Penerima Waralaba
untuk menjalankan bisnis yang sama dengan bisnis yang dipunyai Pemberi Waralaba. Ada
banyak pelaku bisnis yang menjalankan bisnis dengan sistem Peluang Bisnis.
Sistem bisnis pada peluang bisnis meliputi banyak bidang, yakni: Biro Perjalanan
dan Wisata, Properti dan Konstruksi, Jasa Bisnis dan Konsultan, Otomotif, Pendidikan dan
Kursus, Makanan dan Minuman, Kesehatan dan Kecantikan, Kebersihan dan Rumah
Tangga, Anak dan Balita, Komputer dan Teknologi, Ritel dan Fashion, Hiburan dan Hobi,
Peluang Bisnis dan Kemitraan, Distributor dan Keagenan. Dari data tersebut, yang
terbanyak adalah yang bergerak di bidang makanan. Sistem bisnis Peluang Bisnis,
penerima terlaksana dengan adanya perjanjian/ kontrak di antara para pihak. Penerima
Peluang Bisnis berdasarkan perjanjian dapat menjalankan bisnis serupa dengan yang
dimiliki dan dijalankan pemberi Peluang Bisnis.
Dengan demikian pada sistem bisnis ini penerima Peluang Bisnis tidak perlu
memulai bisnis dari awal yang memakan waktu dan biaya, seperti yang dilakukan oleh
pemilik bisnis independen. Pihak Pemberi Peluang Bisnis juga sering disebut penjual,
sedangkan penerima Peluang Bisnis sering disebut pembeli. Bentuk kerjasama tersebut
dapat terus berkelanjutan atau dapat berhenti setelah Penerima Peluang Bisnis membayar
biaya kerjasama dan memulai bisnis yang sama dengan pemberi Peluang Bisnis. Beberapa
hal yang menyebabkan adanya keberlanjutan adalaha: adanya keterikatan untuk membeli
bahan baku dan pelatihan. Pada contoh usaha Peluang Bisnis Winter melon, terdapat
keterikatan yang berkelanjutan seperti dalam hal menyelenggarakan program pelatihan
untuk Penerima Waralaba (Penerima Peluang Bisnis) secara berkesinambungan dan
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Pada sistem bisnis, biaya Peluang Bisnis yang dibutuhkan untuk kegiatan
kerjasama lebih rendah dibandingkan sistem bisnis Waralaba. Hal tersebut karena pada
sistem bisnis Waralaba terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan berimplikasi pada
besarnya biaya kerjasama yang dibutuhkan. Biaya-biaya yang wajib ada pada Waralaba
sementara dilain pihak tidak wajib ada pada Peluang Bisnis antara lain biaya pembayaran
kerjasama Waralaba (Franchise fee) dan biaya pelatihan/bimbingan yang
berkesinambungan. Disamping itu pada Waralaba pemilik wajib memiliki sertifikat hak
merek yang diperoleh dengan mendaftarkan merek yang digunakan. Akibat lebih lanjut
perjanjian lisensi merek merupakan hal yang harus ada dan tentu berimplikasi pada
peningkatan biaya yang dibutuhkan. Sebaliknya pada Peluang Bisnis biaya-biaya yang
disebutkan belum tentu ada/setidaknya lebih kecil karena pelatihan belum tentu ada.
Hak merek yang diperoleh dengan mendaftarkan merek bukan hal yang diharuskan
pada Peluang Bisnis. Bahkan pada beberapa promosi Peluang Bisnis disebutkan tidak ada
Franchise fee. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan besarnya modal, belum tentu modal yang
dibutuhkan untuk menjalankan Peluang Bisnis lebih kecil dibandingkan Waralaba. Pada
data sebelumnya terlihat bahwa terdapat bisnis Peluang Bisnis yang membutuhkan modal
kecil (Rp 2.000.000,00) hingga modal terbesar (Rp 550.000.000,00). Disisi lain pada
peraturan Waralaba tidak disebutkan kewajiban minimal untuk menjalankan bisnis
tersebut, namun dengan adanya biaya-biaya diatas dapat diperkirakan bahwa Peluang
Bisnis membutuhkan modal lebih kecil dari Waralaba. Pada contoh Winter Melon disebut
Waralaba meskipun sebenarnya bisnis ini termasuk kategori Peluang Bisnis karena ada
beberapa persyaratan-persyaratan Waralaba yang tidak terpenuhi.
Ketiadaan kewajiban untuk membuat isi perjanjian tertentu seperti Franchise fee,
bentuk pelatihan menyebabkan hubungan hukum diantara para pihak lebih bervariasi dan
lebih longgar. Pada contoh Winter Melon terlihat lebih besarnya hubungan hukum antara
37
pemilik dan penerima karena pada perjanjian disebutkan adanya pelatihan dari pemilik
bisnis, sementara dari promosi yang diungkapkan oleh pemilik Peluang Bisnis yang
tercantum pada sejumlah situs hubungan hukum lebih longgar. Dari bentuk kerjasama di
antara pemilik dan penerima Peluang Bisnis, karakter utama yang terdapat pada system
bisnis Peluang Bisnis adalah sebagai berikut: Bisnis ini merupakan merupakan bentuk
kerjasama antara pemillik dengan pembeli/penyewa atau penerima Peluang Bisnis.
terbentuk karena perjanjian dengan pemilik Peluang Bisnis yang telah memulai bisnis ini
terlebih dahulu. Bentuk kerja sama sangat bervariasi. Kerjasama ini mentukan derajat
keterikatan hukum diantara para pihak. Disamping itu, derajat keterikatan berimplikasikan
pada biaya yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis kerjasama ini.
Di Indonesia, bisnis Peluang Bisnis terjadi karena ada perjanjian diantara para
pihak. Tidaak ada undang-undang yang mengaturnya sehingga hubungan hukum di antara
para pihak terbentuk berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata. Akibatnya segala yang
diperjanjikan akan mengikat para pihak. Kewajiban yang tidak dilaksanakan menyebabkan
wan prestasi dan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian dapat melakukan
gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wan prestasi. PAda dasarnya yang
mengetahui bisnis secara mendalam adalah Pemilik Peluang Bisnis karena pihak ini yang
memiliki dan menjalankan bisnis tersebut. Bisa terjadi Pemilik Peluang Bisnis
menawarkan sesuatu yang berkelebihan agar menarik calon penerima Peluang Bisnis untuk
membuat kerjasama dengannya. Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika istilah Peluang
Bisnis ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang ini dan istilah Peluang Bisnis
secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Serupa dengan pengaturan
yang terdapat pada Waralaba Indonesia, berdasarkan peraturan Peluang Bisnis atau
Business Opportunity Amerika, pemberi Peluang Bisnis diwajibkan mengungkapkan
bisnis yang dijalankan.
Hal yang diungkapkan meliputi antara lain sebagai berikut: identitas Pemilik
Peluang Bisnis, prospek hal yang akan diterima oleh penerima Peluang Bisnis, pembatalan
perjanjian dan hal-hal yang akan dikembalikan oleh Pemilik Peluang Bisnis jika terjadi
pembatalan perjanjian. Pengungkapan tersebut diperlukan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada calon Penerima Peluasng Bisnis dan mecegah praktik bisnis
curang oleh Pemilik Peluang Bisnis. Promosi yang dilakukan baru berupa penawaran. Hal
ini belum melahirkan perikatan diantara para pihak namun dapat terjadi calon penerima
Peluang Bisnis menjadi sangat tertarik dengan penawaran yang diberikan sehingga
mengikatkan diri dengan pemilik Peluang Bisnis. Berdasarkan contoh-contoh yang
disebutkan diatas sebagian promosi tersebut berlebihan dan tidak memperlihatkan
kenyataan sebenarnya. Hal tersebut dapat menyebabkan pemilik Peluang Bisnis
mendapatkan keuntungan besar yang tidak seharusnya ia terima dan sebaliknya penerima
Peluang Bisnis menderita kerugian yang tidak seharusnya ia terima.
Kondisi tersebut dinamakan praktek bisnis curang (unfair business practice).
Meskipun kegiatan usaha/bisnis memiliki tujuan utama mencari keuntungan, namun
keuntungan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar. Kebebasan
berkontrak dengan kondisi satu pihak memiliki posisi yang jauh lebih kuat dengan pihak
lain berpotensi menghasilkan perikatan yang tidak adil bila pihak yang kuat menggunakan
posisi dominannya dengan melakukan perbuatan curang sehingga melanggar prinsip itikad
baik. Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik
untuk mencegah praktek bisnis curang. Pemerintah dapat berperan untuk mengurangi
kebebasan pihak yang memiliki posisi dominan dalam menggunakan posisinya secara
bertentangan dengan hukum. Pada peraturan Waralaba (PP Nomor 42 Tahun 2007 dan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang
Penyelenggaraan Waralaba) diatur mengenai peran Pemerintah dalam mengurangi
kebebasan berkontrak. Misalnya pada Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2007 diatur mengenai
klausula yang harus ada pada perjanjian Waralaba.
Di Amerika tidak hanya peraturan Waralaba saja, ada campur tangan Pemerintah
untuk membatasi praktek bisnis curang. Bahkan ada aturan yang menetapkan pemberian
tenggang waktu 14 hari bagi calon penerima Peluang Bisnis sebelum ia menandatangani
perjanjian Peluang Bisnis. Peran pemerintah dalam membatasi praktek bisnis curang
terdapat pada Peluang Bisnis yang mewajibkan Pemberi Peluang Bisnis untuk
mengungkapkan bisnis yang dijalani sehingga Penerima Peluang Bisnis dapat
39
mempertimbangkan apakah akan membuat perikatan dengan Pemilik Peluang Bisnis atau
tidak.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mewajibkan pemilik Peluang
Bisnis mengungkapkan bisnis yang dilakukan agar calon penerima tidak merasa terpedaya
karena tawaran yang diberikan berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini
dibutuhkan agar hubungan para pihak tidak hanya berdasarkan kebebasan berkontrak
untuk mencegah terjandinya praktik bisnis curang.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
1. Sistem bisnis Peluang Bisnis merupakan bentuk kerjasama antara Pemilik
Peluang Bisnis dan Penerima Peluang Bisnis untuk menjalankan bisnis yang
sudah dijalankan oleh Pemilik Peluang Bisnis. Bentuk kerjasama pada Peluang
Bisnis memiliki banyak kesamaan dengan bentuk kerjasama pada Waralaba.
Tipologi/karakater utama dari sistem bisnis Peluang Bisnis adalah isi kerjasama
tergantung kesepakatan para pihak. Para pihak tidak wajib membuat isi
perjanjian yang mengikat seperti terdapat pada perjanjian Waralaba, yakni
biaya Waralaba (Franchise fee), biaya pelatihan dan lisensi merek.
2. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur atau memberi batasan terhadap
hubungan hukum para pihak kecuali aturan-aturan umum yang berkaitan
dengan hukum perjanjian dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan itu.
Diperlukan regulasi khusus yang mewajibkan pemilik Peluang Bisnis
mengungkapkan bisnis yang dilakukan agar calon penerima tidak merasa
terpedaya karena tawaran yang diberikan berbeda dengan kenyataan yang
sesungguhnya. Hal ini dibutuhkan agar isi perjanjian bersifat adil dan untuk
mencegah terjadinya praktik bisnis curang.
6.2 Saran
1. Agar isi perjanjian bersifat adil Pemerintah perlu membuat peraturan
setidaknya berbentuk soft law mengenai kewajiban pemilik Peluang Bisnis
untuk mengungkapkan (disclosure) hal-hal tertentu mengenai bisnis yang
dikerjakan untuk mencegah praktik bisnis curang.
2. Disisi lain pemilik Peluang Bisnis harus memiliki pemahaman terhadap hak-
hak ekonomi yang muncul dari reputasi yang dibangun serta objek tidak
berwujud (intangible rights) yang dimiliki
41
3. Usaha Peluang Bisnis mudah dilaksanakan, modal yang dibutuhkan sedikit,
sehingga cocok untuk Usaha Kecil bahkan Mikro. Perlu perhatian pemerintah
agar bisnis ini dapat berkembang tanpa merugikan Penerima Peluang Bisnis dan
masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Bahan Hukum Primer
1. Code of Virginia – Chapter 21- Business Opportunity Sales Act, diakses dari
https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc5901000/59.1-263.html , tanggal 22 Juni
2018, Pukul 20.11 WIB.
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang
Penyelenggaraan Waralaba.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Bahan Hukum Sekunder
1. Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois and Alexander
Tuneski Kilpatrick Townsend & Stokton LLP,Washington D.C, diunduh dari Federal
& State business op. Laws : Managing & Avoiding the entanglement of regulations,
pada 21 Juni 2018 pukul 13.00 WIB
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil, Pola Pembinaan Pengusaha Kecil Bidang Perdagangan
dengan Sistem Franchise, (Jakarta: Departemen Koperasi, 1994), hlm. 1-2.
3. Franchises vs Business Opportunities: The Key Differences You Should Know,
diambil dan diterjemahkan dari:
www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsbusiness
opportunities/7/1053/. Diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 15.00 WIB
4. Governor Dannel P. Malloy, Connecticut Department of Banking, diakses dari
http://www.ct.gov/dob/cwp/view.asp?a=2235&q=297906 pada tanggal 6 Agustus
2018, pukul 11:52 WIB.
5. https://economy.okezone.com/read/2016/05/17/320/1390833/bisnis-waralaba-
tumbuh-pesat-di-indonesia, diakses 2 Nopember 2017, Pukul 10.31WIB.
6. https://www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsb
usinessopportunities/7/1053/ , diakses 26 April 2018, pukul 19.37 WIB.
7. http://konsultanwaralaba.com/perbedaan-franchise-license-dan-business-opportunity-
43
bo/ diakses 24 April 2018, pukul 19.52 WIB
8. http://www.securities.ok.gov/Busopp.asp, diakses 24 April 2018, pukul 20.50 WIB.
9. http://wintermelonmami.com/perjanjian-franchise/, diakses 8 Nopember 2017, Pukul
9.27 WIB.
Sumber Tersier
1. http://www.businessdictionary.com/definition/business-opportunity.html, diakses 8
Nopember 2017, Pukul. 12.35 WIB.
2. https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-opportunity, diakses 8
Nopember 2017, Pukul 12.28 WIB.
3. https://kbbi.web.id/tipologi, diakses 24 April 2018, pukul 18.30 WIB.
4. http://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 8 Nopember 2017, Pukul.
12.33 WIB.