Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TINJAUAN DALAM MENYUSUN KERTAS KERJAPEMERIKSAAN YANG INFORMATIF PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA
LAILATUL SHAFITRI10573 03605 12
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR2016
SKRIPSI
TINJAUAN DALAM MENYUSUN KERTAS KERJAPEMERIKSAAN YANG INFORMATIF PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA
LAILATUL SHAFITRI10573 03605 12
Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelarSarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR2016
i
ix
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi Dengan judul :Tinjauan Dalam Menyusun Kertas Kerja
Pemeriksaan Yang Informatif Pada Inspektorat
Kabupaten Muna
Nama Mahasiswa : Lailatul Shafitri
NIM : 105730360512
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Makassar, Oktober 2016
Disetujui oleh,
Pembimbing I Pembimbing II
Hj. Naidah, SE.,M.Si Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak.CA
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Jurusan Akuntansi
Dr.H.Mahmud Nuhung,SE.,MA Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak.CA
ix
ix
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi,
kepunyaan-Nyalah apa yang ada di dalamnya. Allah SWT mengadakan gelap dan
terang , memberi rezki kepada seluruh makhluk yang diciptakan, memberi
hidayah kepada hambanya. Penulis bersukur atas segala yang telah di
anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan hasil
penelitian ini. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar Rasulullah
Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi semua umat manusia dalam segala
bentuk aspek kehidupan.
Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta
Sugeng Jawali dan ibunda tercinta Sitti Nuriati Batullah yang selalu mengirimkan
doa dan kasih sayang yang tulus di setiap kaki ini melangkah sehingga penulis
dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan tepat waktu.
Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus dan kerendahan hati
menghanturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Ibu Hj. Naidah, Se.M.Si dan Bapak Ismail Badollahi,SE.M.Si.Ak.CA
sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua atas segala arahan, perhatian dan
bimbingan dengan penuh ketulusan dan kesabaran yang telah di berikan kepada
penulis.
ix
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhimgga tak lupa penulis
sampaikan kepada :
1. Bapak Dr.H.Mahmud Nuhung,SE.MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, para pembantu dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang
memberikan bantuan semangat kepada penulis selama mengikuti
pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.
2. Bapak Ismail Badollahi,SE.M.Si.Ak.CA Sebagai Ketua jurusan Akuntansi
beserta staf atas segala bimbinganya dan bantuannya.
3. Bupati Kabupaten Muna yang telah memberikan izin kepada saya selaku
penulis, untuk melakukan penelitian di kantor Inspektorat Kabupaten
Muna.
4. L.M Syarif Andi Muna SH.MM Sebagai Inspektur dan seluruh staf
Inspektorat Kabupaten Muna yang telah membantu dan memfasilitasi
selama melakukan penelitian.
5. Keluarga Besar Batullahood sepupu, tante, paman yang tidak bisa
disebutkan satu per satu yang senantiasa mendukung serta menyemangati
penulis dengan rasa kehangatan keluarga
6. Sahabat-sahabat ku yang terbaik Kejora Alay, yang senantiasa menghibur
saya saat stres karena menulis skripsi.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan selama 4 tahun
menempuh pendidikan kelas AK 2-12 semoga sukses untuk kalian semua
ix
8. Semua pihak yang telah turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu
per satu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,
baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga tahu
kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT dan kekurangan itu milik penulis
sebagai makhluk ciptaan-Nya. Maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun guna sebagai perbaikan agar lebih baik lagi dalam penyusunan
skripsi selanjutnya.
Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Lebih dan kurangnya
mohon dimaafkan. Amin Ya Rabbal’alamin.
Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb
Makassar, 14 Agustus 2016
Lailatul Shafitri
ix
ABSTRAK
LAILATUL SHAFITRI, 2016. Tinjauan Dalam Menyusun Kertas KerjaPemeriksaanYang Infirmatif pada Inspektorat Kabupaten Muna dibimbing olehHj. Naidah dan Ismail Badollahi.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini dilakukandengan cara melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu KertasKerja Pemeriksaan yang dibuat oleh auditor di instansi Inspektorat KabupatenMuna.
Data berupa dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan hasilPemeriksaan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yangmerupakan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Muna.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa penulisan Kertas Kerja Pemeriksaanoleh auditor instansi Inspektorat Kabupaten Muna didasarkan atas Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Kata Kunci : Kertas Kerja Pemeriksaan, Auditor, Inspektorat
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ iii
KATA PENGANTAR.................................................................................... iv
ABSTRAK ...................................................................................................... vii
DAFTAR ISI................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1
A. Latar Belakang.......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 3
C. Tujuan Penelitian...................................................................... 3
D. Manfaat Penelitian.................................................................... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................. 4
A. Auditing ..................................................................................... 4
B. Audit Internal .............................................................................. 10
C. Bukti Audit ................................................................................. 15
D. Kertas Kerja Pemeriksaan .......................................................... 17
E. Inspektorat .................................................................................. 21
F. Kerangka Pikir ............................................................................ 25
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 26
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................................... 26
B. Jenis dan Sumber Data ............................................................... 26
C. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 27
ix
D. Motode Analisis .......................................................................... 28
BAB IV GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KAB. MUNA .............. 30
A. Sejarah Singkat ........................................................................... 30
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ................................................. 31
C. Struktur Organisasi .................................................................... 33
D. Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas.............................................. 34
E. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran ........................................ 41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 44
A. Kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan ............................................ 44
B. Mekanisme dan alur proses pemeriksaan yang dilakukan oleh
Inspektorat Kab. Muna ............................................................... 48
C. Kertas Kerja Pemeriksaaan Inspektorat Pada Dinas Sosial ........ 52
D. Kesimpulan dan Rekomendasi Auditor ..................................... 55
E. Review Kertas Kerja Pemeriksaan ............................................. 58
F. Kertas Kerja Pemeriksaan Merupakan Konsep Pembuatan Laporan
Hasil Pemeriksaan....................................................................... 60
BAB VI PENUTUP ........................................................................................ 64
A. Kesimpulan .......................................................................................... 64
B. Saran .................................................................................................... 65
C. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian ................................................ 65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
ix
RIWAYAT HIDUP
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Audit sektor publik berbeda dengan audit sektor bisnis atau sektor swasta.
Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba
seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, instansi lain yang
berkaitan dengan pengelolaaan aset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik
lainnya seperti Yayasan, LSM, serta Partai Politik. Sedangkan audit sektor bisnis
dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba.
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan
serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran
eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk
menegakkan good governance dan clean government.
Inspektorat selaku auditor internal pemerintah daerah memegang peranan
yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan di daerah.
Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum
diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam
pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan
pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai
berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan
1
2
dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan
penilaian tugas pengawasan.
Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Muna
sebagaimana yang diatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok
tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang
pengawasan; kedua, menyusunrencana dan program di bidang pengawasan;
ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat,
melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat melalui pegawainya
melakukan tugas auditor yang mengharuskan mendapatkan dan mengevaluasi
bukti audit. Relevansi, objektifitas ketepatan waktu dan keberadaan bukti audit
lain yang menguatkan kesimpulan.Bukti audit kemudian disusun dalam bentuk
Kertas Kerja Pemeriksaan.
Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan yang diawali pada pengumpulan
data yang dapat berupa dokumen atau berkas, dilanjutkan pembuatan berita acara
pemeriksaan yakni wawancara langsung antara pemeriksa dengan objek
pemeriksaan serta pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan. Setelah
seluruh prosedur audit telah lengkap auditor membuat kriteria temuan atau jenis
temuan dan rekomendasi yang dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
Dengan melihat Kertas Kerja Pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Sosial
Kab. Muna yang bersifat informatif. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis
melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN DALAM MENYUSUN
3
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN YANG INFORMATIF PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA ”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Apakah yang menjadi tinjauan auditor dalam menyusun
Kertas Kerja Pemeriksaan yang informatif “
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui yang menjadi tinjauan auditor dalam menyusun Kertas Kerja
Pemeriksaan yang informatif.
D. Manfaat Hasil Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan auditing terutama tentang
penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan yang informatif.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan
pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Kertas Kerja
Pemeriksaan yang salah saji.
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. AUDITING
1. Definisi Auditing
Auditing adalah suatu proses pemeriksaan laporan keuangan yang telah
disusun oleh manajemen yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan
independen, agar dapat mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan pemberian pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan
tersebut. Maka unsur-unsur dalam auditing, yaitu proses yang sistematis
(systematical process), menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif,
asersi (assertion) tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi, menentukan
tingkat kesesuaian, kriteria yang ditentukan yang merupakan standar-standar
pengukuran untuk mempertimbangkan asersi-asersi, kompeten, independensi, dan
objektif, menyampaikan hasil-hasilnya, dan para pemakai yang berkepentingan.
Menurut Mayangsari dan Wandanarum (2013:68) bahwa, “Audit
merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.
Auditing memiliki tujuan utama untuk memberi pendapat atau opini atas
wajar tidaknya laporan keuangan yang disajikan oleh klien agar bisa dijadikan
acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan keputusan
4
5
ekonomi. Dalam melakukan audit untuk menjaga dan meningkatkan profesinya,
seorang akuntan publik diharuskan untuk selalu bersikap profesinal dan
independen dalam arti dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan publik tidak
boleh memihak kepada siapapun, bersikap obyektif, dan jujur.
“Suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti
berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan
derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta
mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang
berkepentingan”.(Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on
Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal.18)
Dari definisi tersebut, beberapa bagian perlu mendapat perhatian yaitu:
1. Proses Sistematik – Audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti
suatu urutan yang logis.
2. Objektivitas – Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan
serta kualitas orang yang melakukan audit. Secara esensial, objektivitas
berarti bebas dari prasangka (freedom from bias).
3. Penyediaan dan Evaluasi Bukti – Hal ini berkaitan dengan pengujian yang
mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi.
4. Asersi tentang Kegiatan dan Kejadian Ekonomi – Hal ini merupakan
deskripsi yang luas tentang subyek permasalahan yang diaudit. Asersi
merupakan proporsi yang secara esensial dapat dibuktikan atau tidak
dapat dibuktikan.
6
5. Derajat Hubungan Kriteria yang Ada – Hal ini berarti suatu audit
memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada.
6. Mengomunikasikan Hasil – Secara sederhana, agar bermanfaat hasil audit
perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
Menurut Randal J. Elder dkk dalam buku Amir Abadi Yusuf (2011:4),
mendefinisikan auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai
informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang
yang kompeten dan independen.
2. Audit Sektor Publik
Pengertian audit sektor publik menurut Rahayu dan Suhayati (2010:14)
adalah, “Audit yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah, di Indonesia
lembaga yang bertanggungjawab secara fungsional atas pengawasan terhadap
kekayaan atau keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai
lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjend) yang ada pada departemen-departemen
pemerintah”.
Di organisasi pemerintahan di Indonesia, keuangan negara wajib dikelola
secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta
kepatutan.Oleh karena itu untuk mewujudkan itu semua, Undang-undang No 15
7
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ditetapkan.
Secara garis besar, dalam undang-undang tersebut diatur kegiatan
pemeriksaan, yaitu proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, serta profesional sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN) untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,dan keadilan
informasi mengenai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan Negara.
3. Tahapan Audit
Proses atau tahapan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan menurut
Mayangsari dan Wandanarum (2013:69) terdiri dari empat tahapan kegiatan,
yaitu:
1. Tahapan penerimaan penugasan pemeriksaan
Tahap awal dalam suatu pemeriksaan laporan keuangan adalah mengambil
keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi
pemeriksa untuk klien baru, atau untuk melanjutkan sebagai pemeriksa
bagi klien yang sudah ada.
2. Tahap perencanaan pemeriksaan
Pada tahap ini menyangkut penetapan strategi pemeriksaan untuk
pelaksanaan dan penentuan lingkup pemeriksaan.
3. Tahap pelaksanaan pengujian pemeriksaan
Pada tahap ini seorang auditor melaksanakan pemeriksaan (audit test).
Tahap ini sering disebut juga sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan.
Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bukti pemeriksaan mengenai
8
efektifitas struktur pengendalian internal (SPI) klien dan kewajaran
laporan keuangannya.
4. Tahap pelaporan temuan
Tahap keempat atau tahap terakhir dari suatu pemeriksaan atas laporan
keuangan adalah laporan temuan.
4. Prosedur Audit
Sebuah prosedur audit merupakan instruksi-instruksi terperinci yang
menjelaskan bahan bukti audit yang harus diperoleh selama melaksanakan
pengauditan. Merupakan hal yang umum untuk menyebutkan prosedur audit
tersebut secara terperinci dan jelas sehingga auditor dapat mengikuti instruksi-
instruksi yang diharuskan selama melakukan pengauditan.
Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi:
a) Inspeksi
Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau
kondisi fisik sesuatu. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik
suatu aktiva tetap misalnya, auditor akan dapat memperoleh informasi
mengenai eksistensi fisik aktiva tersebut.
b) Pengamatan
Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan
oleh auditor untuk melihat pelaksanaan suatu kegiatan.
c) Konfirmasi
Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor
memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.
9
d) Permintaan keterangan
Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan
meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari
prosedur ini adalah bukti lisan dan dokumenter.
e) Penelusuran
Dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan penelurusan
informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam
dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam
proses akuntansi.
f) Pemeriksaan dokumen pendukung.
Pemeriksaan dokumen pendukung merupakan prosedur audit yang
meliputi:
i. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mengdukung suatu
transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan
kebenarannya.
ii. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang
berkaitan.
g) Perhitungan
Prosedur audit ini meliputi (1) Perhitungan fisik terhadap sumber daya
berwujud seperti kas atau sediaan di tangan dan (2) pertanggungjawaban
semua formulir bernomor urut tercetak.
10
h) Scanning
Scanning merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan
daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang
memerlukan penyelidikkan lebih mendalam.
i) Pelaksanaan ulang
Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan
oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada perhitungan dan
rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien.
j) Teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit techniques)
Bilamana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik,
auditor perlu menggunakan teknik audit berbentuan komputer dalam
menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan diatas.
B. AUDIT INTERNAL
1. Definisi Audit Internal
Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam
organisasi sebagai suatu jasa organisasi. Kegiatan audit internal memeriksa dan
menilai efektifitas dan kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada
dalam organisasi, dengan tujuan untuk membantu semua anggota manajemen
dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara
menyediakan analisis, penilaian, evaluasi, komentar-komentar, rekomendasi dan
konsultasi yang berhubungan dengan kegiatan yang telah dianalisis.
Definisi audit intern berikut ini, diciptakan untuk menggambarkan lingkup
audit intern modern yang luas dan tidak terbatas eksternal. Audit intern adalah
11
sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal
terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk
menentukan apakah:
1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan
diminimalisasi
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa
diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan
dengan tujuan dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu
anggota organisasi dalam menjalankantanggungjawab secara
efektif.
Perbedaan auditor eksternal bertanggung jawab kepemakai laporan
keuangan yang mengandalkan auditor untuk memberikan kredibilitas terhadap
laporan keuangan, sedangkan auditor internal bertanggung jawab ke manajemen.
Keputusan mengenai materialitas dan resiko.
Kesamaannya sebagai auditor harus kompeten dan selalu objektif dalam
melaksanakan pekerjaan dan melaporkan hasil auditnya Selalu menggunakan
model resiko audit dalam menetapkan luasnya pengujian dan mengevaluasi hasil
auditnya.
12
2. Fungsi dan Kedudukan Audit Internal
Fungsi pemeriksaan intern hendaknya ditetapkan secara tertulis dan
dirumuskan secara jelas. Uraian mengenai fungsi pemeriksaan intern harus secara
formal ditetapkan Oleh pimpinan. Idealnya yang menetapkan adalah pimpinan
tertinggi organisasi atau setidak-tidaknya pejabat tinggi yang cukup berwenang.
Selanjutnya pernyataan mengenai fungsi pemeriksaan intern tersebut perlu
diinformasikan ke seluruh jajaran pimpinan.
Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep mengenai audit interal
sama dengan audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Perbedaannya
hanyalah bahwa pelaksananya adalah pegawai itu sendiri.
Jangkauan audit internal lebih luas dari sekedar verifikasi terhadap buku
besar dan catatan-catatan yang berkaitan dengan lainnya. Selain itu juga jauh lebih
besar dari sekedar menilai kualitas pencapaian berbagai orang dalam organisasi
dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Internal
auditor tidak harus membatasi diri hanya pencapaian nilai untuk menemukan
kesalahan pekerjaan dalam dokumen akuntansi, akan tetapi juga harus
melaksanakan sesuatu atas berbagai fungsi operasional atas nama puncak
pimpinan.
Audit intern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan
penilaian atas kontrol, kinerja, resiko, dan tata kelola (governance) perusahaan
public maupun privat/pemerintahan. Aspek keuangan hanyalah salah satu aspek
saja dalam lingkup pekerjaan audit intern. Fungsi audit intern adalah:
13
a. Menentukan baik tidaknya internal auditor dengan memperhatikan
pemisah fungsi dan apakah prinsip akuntansi benar-benar telah
dilaksanakan
b. Bertanggung jawab dan menentukan apakah pelaksanaannya menaati
peraturan, rencana dan prosedur yang telah ditentukan sampai menilai
apakah hal-hal tersebut perlu diperbaiki atau tidak
c. Memverifikasi adanya kebutuhan kekayaan termasuk mencegah dan
menemukan penyelewengan
d. Memverifikasi dan menilai tingkat kepercayaan terhadap sistem akuntansi
dan pelaporan
e. Menilai kehematan, efisiensi, dan efektifitas kegiatan
f. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada manajemen
disertai rekomendasi perbaikannya.
Fungsi audit internal yang terperinci dan relatif lengkap menunjukkan
bahwa aktifitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap
seluruh aktifitas perusahaan atau pemerintahan, sehingga tidak hanya terbatas
pada audit atas catatan-catatan akuntansi. Tujuan, kewenangan dan
tanggungjawab divisi audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis
yang formal, misalnya dalam anggaran organisasi. Anggaran organsasi harus
menerangkan tentang tujuan divisi audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan
yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa divisi audit internal tidak memiliki
kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatagn yang mereka periksa.
14
3. Tujuan Audit Internal
Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota dalam organisasi
dan dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Dalam hal ini audit
internal memberi bantuan berupa analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi,
aktifitas perencanaan, serta memeriksa dan mengevaluasi informasi, kemudian
mengkomunikasikan hasil aktifitas yang telah disertai tindak lanjut.
Secara umum tujuan audit internal adalah membantu semua anggota
organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, dilengkapi
dengan analisis-analisis yang berhubungan dengan setiap aktifitas usaha yang
telah ditelaah oleh audit internal dan mengevaluasi pengendalian dalam organisasi
tersebut.
Tujuan pemeriksaan intern membantu organisasi dalam mencapai
tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk
mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko,
pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Dilakukan dengan cara
pengujian yang memberikan tingkat keandalan terhadap kegiatan-kegiatan
organisasi dan aktifitas pemberian konsultasi kepada manajemen organisasi yang
memerlukannya.
Pada dasarnya pemeriksaan intern diarahkan untuk membantu seluruh
anggota pimpinan, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kwajibannya
dalam mencapai tujuan organisasi secara hemat, efisien, dan efektif. Bantuan ini
dilakukan oleh pemeriksa intern dengan cara menyampaikan kepada para anggota
15
pimpinan berbagai analisa, penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi mengenai
kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya.
Audit intern tidak hanya bertanggung jawab sebatas penilaian yang
dilaksanakan tetapi juga mendorong dilakukannnya tindakan korektif dan
memastikan manajemen mengetahui resiko apa yang diterima jika tindakan
korektif tidak dilakukan, karena manajemenlah yag bertanggung jawab terhadap
efektifitas pengendalian intern.
C. BUKTI AUDIT
Standar pekerjaan lapangan ketiga IAPI (2011:326.1) berbunyi:
“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pemgamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan”.
Bukti audit sangat besar pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik
oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang
diauditnya. Oleh karena itu auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti
yang cukup dan kompeten agar kesimpulan yang diambilnya tidak menyesatkan
bagi pihak pemakai dan juga untuk menghindar dari tuntutan pihak – pihak yang
berkepentingan di kemudian hari apabila pendapat yang diberikannya tidak
pantas. Tipe bukti audit berupa dokumentasi (bukti dokumenter) juga penting bagi
auditor. Namun, dokumentasi pendukung yang dibuat dan hanya digunakan dalam
organisasi klien merupakan bukti audit yang kualitasnya lebih rendah karena tidak
adanya pengecekan dari pihak luar yang bebas.
16
Terdapat empat jenis keputusan mengenai bahan bukti apakah yang harus
diperoleh dan berapa banyak harus dikumpulkan
a. Prosedur pengauditan yang mana yang akan digunakan
b. Berapa ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu
c. Unsur-unsur mana yang akan dipilih dari populasi
d. Kapan menjalankan prosedu audit tersebut
Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi
dan semua informasi penguat (corroborating information) yang tersedia bagi
auditor.
1. Data akuntansi berupa jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta
buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi,
seperti daftar lembaran kerja (work sheet) yang mendukung alokasi
biaya, perhitungan dan rekonsiliasi secara keseluruhan merupakan
bukti yang mendukung laporan keuangan.
2. Informasi penguat meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat
kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak
yang mengetahui; informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan
keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik; serta
informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang
memungkinkannya untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan
yang kuat.
Penggunaan bahan bukti tidak hanya digunakan oleh para auditor.Bahan
bukti juga digunakan secara meluas oleh para ilmuwan, pengacara, ahli
17
sejarah.Misalnya setiap orang yang suka menonton serial drama hokum di televisi
mengetahui bahwa bahan bukti dikumpulkan dan digunakan untuk berdebat
mengenai siapayang benar dan siapa yang salah di pengadilan.Dalam kasus-kasus
hukum, terdapat aturan mengenai bahan bukti yang didefinisika secara jelas dan
diterapkan oleh para hakim sebagai perlindungan terhadap pihak yang tidak
bersalah. Dalam percobaan ilmiah, para peneliti mendapatkan bahan bukti untuk
menguji hipotesis dengan menggunakan eksperimen-eksperimen yang diatur,
misalnya percobaan obat untuk menguji efektivitas perawatan medis terbaru.
Serupa dengan hal itu, mendapatkan bahan bukti merupakan bagian besar
aktivitas yang dilakukan auditor. Meskipun para profesional ini menggunakan
jenis-jenis bahan bukti yang berbeda, dan menggunakan bahan bukti dalam
kondisi yang berbeda dengan cara berbeda, para pengacara, ilmuwan, dan auditor
akan menggunakan bahan bukti untuk embantunya menarik kesimpulan.
Bukti audit yang diperoleh selama pekerjaan lapangan harus
didokumentasi- kan dengan baik dalam kertas kerja audit, disertai dengan
keterangan mengenai klasifikasi bukti auditnya. Hal tersebut dimaksudkan agar
auditor mudah dalam melakukan analsisis dan evaluasi lebih lanjut, sehingga
proses pengembangan temuan audit dapat dilakukan dengan baik berdasarkan
unsur-unsurnya.
D. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
a. Definisi Kertas Kerja Pemeriksaan
Kertas kerja adalah catatan yang dipersiapkan dan disimpan oleh auditor
yang isinya meliputi prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilakukan,
18
informasi yang diperoleh serta kesimpulan yang dicapai dalam penugasan audit
(PSA No.15, SA Seksi 339).
Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan
oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, yang berasal dari:
1. Pihak klien
2. Analisis yang dibuat oleh auditor
3. Pihak ketiga
Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi atas prosedur-
prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi
yang didapat dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis,
memorandum, surat-surat konfirmasi dan representasi, ikhtisar dokumen-
dokumen klien, serta komentar-komentar yang dibuat atauyang diperoleh auditor.
b. Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan
Auditor internal menyiapkan kertas kerja untuk beberapa tujuan :
1. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan.
Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang
dicantumkan dalam kertas kerja klien.
2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai
dengan standar.
Dalam Kertas Kerja Pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur
dalam standar sudah diikuti dengan baik oleh auditor. Misalnya melakukan
penilaian terhadap pengendalian intern dengan menggunakan koesioner
19
pengendalian intern, mengirimkan konfirmasi piutang, meminta Surat
Pernyataan Langganan dan lain-lain.
3. Sebagai referensi daam hal ada pertanyaan dari:
a) Pihak Pajak
b) Pihak Bank
c) Pihak klien
Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan
dari pihak-pihak tersebut, yang berkaitan dengan laporan audit, bias
dijawab dengan mudah oleh auditor, dengan menggunakan kertas kerja
pemeriksaan sebagai referensi.
4. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten (seluruh tim audit) sehingga
dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan
partner, sesudah selesai suatu penugasan.
Evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan
untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji.
5. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya.
Untuk persiapan audit tahun berikutnya kertas kerja tersebut dapat
dimanfaatkan antara lain:
1) Untuk menecek saldo awal
2) Untuk dipelajari oleh audit staf yang baru ditugaskan untuk
memeriksa klien tersebut
3) Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan
berguna untuk penyusunan audit plan berikutnya.
20
c. Kriteria Untuk Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan yang Baik
Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, harus
dipenuhi kriteria berikut ini:
a) Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan.
Misalnya: cash count sheet dapat ditaksir dengan angka pada neraca.
b) Harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak
kerugiannya, antara lain membuang waktu dan dapat salah menyalin
c) Dalam kertas keja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang
dilakukan dengan menggunakan audit tick mark.
Misalnya:
i. Periksa aging schedule
ii. Cek penjumlahan dengan cara footing dan cross footing
Penggunaan tick mark antara lain:
^ =Footing/cross footing
C.B =Confirmed Balance <bila cocok>
R.D =Reporting Difference <bila tidak cocok>
d) Kertas kerja pemeriksaan harus diindex/cross index.
Ada beberapa cara penggunaan index:
1) Alphabetis = A – Z
2) Numerical = I – II dan seterusnya
3) Gabungan = A1, A2 dan seterusnya
21
e) Kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan me-review
working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab.
f) Setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab, tidak
boleh ada “open question”(pertanyaan yang belum terjawab).
g) Pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan:
1) Sifat dari perkiraan yang diperiksa
2) Prosedur pemeriksaan yang dilakukan
3) Kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa
h) Hal-hal tambahan
I. Kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih
II. Kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca (jelas)
III. Bahasa yang digunakan (Indonesia atau Inggris) harus baik
IV. Jangan hanya memphoto copy data dari klien tanpa diberi suatu
penjelasan
i) Dibagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimaukkan Daftar Isi
dan Index kertas kerja pemriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa
yang terlibat dalam penugasan audit tersebut.
E. INSPEKTORAT
Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan
Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat
kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas
internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh
22
Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau
Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai
ketentuan/peraturan perundang-undangan.
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.
Untuk menyelenggarakan fungsi , Inspektorat mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
perekonomian;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
kesejahteraan sosial;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
keuangan dan asset; dan
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal PemerintahDaerah
memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-
fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-
23
program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai
kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.
Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah,
Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus
pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam
organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen
puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana,
menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah,
menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah,
serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam
organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa
Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang
spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:
1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi quality
assurance.
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala
Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat
menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang
jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses
kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan
dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.
Pasal 537:
1. Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan
pengawasan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.
Pasal 538:
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 539:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538,
Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
1. pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi
umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
25
2. pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan
tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan;
4. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan
pemeriksaan;
5. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.
F. KERANGKA PIKIR
Kertas KerjaPemeriksaan
Berkas-Berkas dariPihak Klien
Berkas-berkas dariAnalisis yang Dibuat
oleh Auditor
Berkas-Berkas dariPihak Ketiga
26
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian mengenai Tinjauan Dalam menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan
yang Informatif oleh Inspektorat Kab. Muna yang berada di Jalan Paelangkuta
No.69. Tlp/Fax (0403) 2521401 dilakukan di lingkungan Pemerintahan Daerah
Kab. Muna. Untuk mengetahui tinjauan auditor dalam proses menyusun Kertas
Kerja Pemeriksaan yang informatif.
Dalam melaksanakan penelitian peneliti memerlukan waktu kurang lebih dua
bulan. Yakni dimulai dari bulan Mei 2016 hingga bulan Juni 2016.
B. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :
1. Data primer adalah data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian
ini dan diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dari sumber
asli/utama untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang kemudian
dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis di dalam
mengambil kesimpulan. Misalnya: wawancara dan observasi langsung di
lapangan.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan sumber lain dengan
pendekatan studi kepustakaan melalui literatur-literatur, buku-buku,
catatan dan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data
dokumenter) yang dipublikasikan maupun data instansi/badan yang
26
27
berhubungan dengan obyek penelitian. Misalnya: dokumen Kertas Kerja
Pemeriksaan yang dapat diperlihatkan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan
beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu:
1. Wawancara
Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan
informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau
subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini,
wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media
telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk
memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang
diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain
sebelumnya.
Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara
sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Observasi
Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif.
Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera,
bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang
diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa
28
aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan
perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran
riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3. Dokumentasi
Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh
lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil
rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen
seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam.
Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen
tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.
D. Metode Analisis
Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen, gambar foto dan
sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan
satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.
Kegiatan analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara
lain:
a. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan, dimana
29
reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian
yang beriorientasi kualitatif berlangsung.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan keputusan yang terus berkembambang menjadi
sebuah siklus dan penyajian data dan dilakukan dalam sebuah
matrik.
c. Verifikasi
Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari
suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan-
kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung
30
BAB IV
GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KAB. MUNA
A. Sejarah Singkat
Inspektorat Kabupaten Muna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Muna dan sebgaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2008 serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penjabaran Yugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Muna.
Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Muna sebagaimana tersebut pada
pasal 3 Peraturan Bupati Muna Nomor 35 Tahun 2012 adalah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan
Pemerintahan Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3
Peraturan Bupati Muna Nomor 35 Tahun 2012 bahwa Inspektorat Kabupaten
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program pengawasan
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
30
31
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
Inspektorat Kabupaten Muna sesuai tugas dan fungsi yang di berikan
yaitu sebagai unit pengawasan peyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa
mendatang tugas-tugasnya semakin dibutuhkan perannya seiring dengan
berkembangnya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan
tuntutan masyarakat, dapat menjadi media dalam upaya mencapai tujuan
tercapainya penyelenggraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, nepotisme, transparan, akuntabel, efektif dan efesien.
Untuk memberikan arah tercapainya peran tersebut, maka Inspektorat
Kabupaten Muna merumuskan visi yaitu :
“Pengawas dan pengarah terselenggaranya pemerintahan daerah
yang efektif, efesien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui
pengawasan yang profesional”.
Kemudian untuk dapat mewujudkan pencapain tujuan dan arah
penyelenggaraan tugas/pada setiap jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Muna,
serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan
inspektorat, maka di tetapkan misi Inspektorat Kabupaten Muna yaitu :
“Melakukan pengawasan dan memberikan arah penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pengadilan pengawasan,
pelayanan informasi, pengukuran kinerja satuan unit kerja daerah guna
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.”
Tujuan yang dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Muna adalah sebagai
berikut :
32
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
kemasyarakatan yang efektif dan efesien.
2. Meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan
biaya rendah.
3. Meningkatkan pencegahan tenjadinya KKN.
4. Mewujudkan pencapaian kinerja instansi pemerintah yang optimal.
5. Meningkatkan sistem pengawasan/strategi pengawasan yang handal.
Kemudian sasaran yang akan di capai oleh Inspektorat Kabupaten Muna
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pengawasan pada unit-unit
kerja Daerah /SKPD dan BUMD.
2. Berkurangnya Hambatan-hambatan, dalam penyelenggaraan
pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan sampai
dengan 90%.
4. Tercapainya kinerja instansi pemerintah daerah yang baik.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang cepat dan akurat.
33
C. Struktur Organisasi
D.E.Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Muna
INSPEKTUR
LM. SYARIF ANDI MUNA, SH., MM
Lampiran : Peraturan Bupati MunaNomor : 35 Tahun 2012Tanggal : 26 November 2012
IRBAN WILAYAH IALIMIN
IRBAN WILAYAH IIDrs. LA ODE RIKA
IRBAN WILAYAH IIIMUH. RIZAL, S.Sos
SEKRETARIS
Jabatan Fungsional Auditor
IRBAN WILAYAH IV Drs.LA ODE DAWUA
Kelompok JabatanFungsional
Jabatan Fungsional P2UPD
Sub Bag. Administrasi &Umum
Wa Ode Patola
Sub Bag. Evaluasi &Pelaporan
Sub Bag. PerencanaanMARDIANA, S.Si
SITTI NURIATI BATULLAH,SE
La Ode Laidi, A.Md
La Ode Kana
Wa Ode Andribone. D, Ba
L.M. AGUNG NUGRAHA.A,ST
RIDZALUL FIKRI, SE
WD CHUSNUL CHATIMAH,SE
SYAHARUDDIN. S,S.Hut.,M.si
MUNARNI HURA, S.Sos
SAMSIDAR, SE 33
34
F. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas
a. Inspektur
Tugas pokok dan fungsi Inspektur Inspektorat Kab. Muna sesuai
peraturan Bupati Muna Nomor 35 Tahun 2012 :
Tugas :
Fungsi :
Membantu Bupati dalam memimpin, membina,
mengkoordinasikan mengendalikan dan
menentukan kebijakan teknis pelaksanaan
pengawasan umum serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Bupati.
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang
pengawasan;
b. Pengkoordinasian program kegiatan operasional
pengawasan dengan pihak terkait;
c. Pembinaan dan penetapan kebijakan teknis di
bidang pengawasan yang meliputi :
pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah,pemeriksaan terpadu,
pengujian terhadap capaian berkala/ atau
sewaktu – waktu dari unit/ satuan kerja,
pengusutan atas kebenaran laporan mengenai
adanya indikasi terjadinya penyimpanagn,
korupsi, kolusi, dan nepotisme, penilaian atas
manfaat dan keberhasilan kebijakan,
35
pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pembinaan penyelenggaraan administrasi umum
kesekretariatan;
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan di Kabupaten Muna dan
Pemerintah Desa/ Kelurahan;
f. Membina tenaga fingsional pengawasan
dilingkungan Inspektorat Kab. Muna;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati
b. Sekretaris
Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Inspektorat Kab, Muna sesuai dengan
Perturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 :
Tugas :
Fungsi :
Membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan
koordinasi pengawasan, memberikan pelayanaan
administrative dan fingsional kepada semua unsure
dilingkungan Inspektorat Kab. Muna, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Inspektur.
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian
rencana dan program kerja pengawasan;
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan
36
penympanan laporan hasil pemeriksaa/
pengawasan aparat pengawas fungsional
daerah;
c. Menyusun bahan dan data dalam rangka
pembinaan teknis fungsional;
d. Penyusunan dan penginventarisan bahan dan
data dalam rangka [enatausahaan proses
penanganan pengaduan;
e. Pelaksanaan urusan administrasi yang meliputi
kepegawaian, keuangan, surat menyurat,
rumah kepegawaian dan keprotokoleran
Inspektorat Kab. Muna;
f. Pelaksanaan tugas lain yang dinerikan oleh
inspektur.
c. Sub. Bag. Perencanaan
Tugas pokok dan fungsi Sub. Bag. Perencanaan sesuai Peraturan Bupati
Muna Nomor 35 Tahun 2012 :
Tugas : a. Menyiapkan penyusunan dan pengendalian
rencana/ program kerja pengawasan;
b. Menghimpun peraturan perundang – undangan;
c. Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
37
S
u
b
.
a.
d. Sub.Bag. Evaluasi dan Pelaporan
Tugas pokok dan fungsi Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan
Peraturan Bupati Muna Nomor 35 Tahun 2012 :
Tugas
:
Menyiapkan bahan penyusunan, penghimpun,
mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan dan melakukan
administrasi atas pengaduan masyarakat serta
menyusun laporan kegiatan pengawasan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan
Fungsi : a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/ program
kerja pengawasan dan fasilitas;
b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
c. Penyusunan anggaran Inspektorat;
d. Penyiapan laporan dan statistic Inspektorat;
e. Penyiapan peraturan perundang – undangan;
f. Pentiapan dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan;
g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemeritahan (LAKIP) Inspektorat;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.
38
Fungsi
:
a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak
lanjut hasil pengawasan;
b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
c. Pengadministrasian, laporan hasil pengawasan;
d. Melaksanakan evaluasi laporan hasil
pengawasan;
e. Penyusunan statistik hasil pengawasan;
f. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
g. Pelaksanaan tugasn lain yang diberikan oleh
pimpinan.
e. Sub. Bag. Umum Dan Kepegawaian
Tugas pokok dan fungsi Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan
Peraturan Bupati Muna Nomor 35 Tahun 2012 :
Tugas
:
Fungsi
:
Melaksanakan pengelolaan dan pelayana
administrasi yang meliputi ketatausahaan, surat –
menyurat, kenuangan, kepegawaian dan urusan
rumah tangga serta keprotokoleran serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.
a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat
dan kearsipan;
b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
39
c. Pengelolaan administrasi, inventaris, pengkajian,
analis pelaporan;
d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah
tangga;
f. Pengelolaan urusan keuangan;
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan Inspektorat;
h. Pelaksanaan tugasn lain yang diberikan oleh
pimpinan.
f. Inspektur Pembantu
Tugas pokok fungsi Inspektur Pembantu sesuai Peraturan Bupati Muna
Nomor 35 Tahun 2012 :
Tugas :
Fungsi :
Membantu Inspektur dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah
kerja pemeriksaan dan pengawasan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
terhadap Instansi terkai;
40
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melakukan tugas – tugas
pemeriksaan bidang keuangan.
2. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melakukan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah
diluar pengawasan keuangan yang meliputi:
1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan,meliputi :
a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;dan
b. Pelaksanaan atas urusan pemerintahaan.
2) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
meliputi:
a. Pengawasan atas rencangan peraturan daerah dan rancangan
peraturan kepala daerah; dan
b. Pegawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3) Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi :
a. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembangunan di provinsi;
dan
b. Pengawasan dan tugas pembantuan di kabupaten/kota.
4) Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi :
41
a. Pengawasan akhir urusan jabatan kepala daerah; dan
b. Pengawasan atas pengaduan masyarakat.
5) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :
a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah; dan
b. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
c. Evaluasi daerah otonomi baru;
d. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan/desa; dan
e. Evaluasi laporan akuntabilitas.
G. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Kabupaten Muna
menetapkan langkah-langkah pencapainya melalui penetapan kebijakan, program
dan kegiatan yaitu :
1) Kebijakan yang di tempuh adalah :
a. Kebijakan pengawasan tahunan secara komprehnsif;
b. Kebijakan kordinasi dengan pengawasan lainya;
c. Kebijakan oprasional tindak lanjut hasil pengawasan;
d. Kebijakan pengadaan sarana/prasarana;
e. Kebijakan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan
kordinasi antara unit kerja daerah, provinsi dan pemerintah pusat.
2) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
42
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
g. Penyediaan logistik kantor;
h. Penyediaan makan dan minum;
i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah;
j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah;
k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran.
1. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
Kegiatan : a. Pengadaan meubeler;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
e. Pengadaan notebook/laptop.
2. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan :
Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran.
3. Program : Peningkatan kapasitas perencanaan :
Kegiatan : a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
c. Penyusunan Renstra;
d. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepada daerah :
43
Kegiatan : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah;
c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala
daerah;
d. Tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.
5. Program : Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan :
Kegiatan : a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
b. Koordinasi pengawasan dalam rangka penyusunan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
6. Program : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur:
Kegiatan : Review Lakip SKPD.
7. Program : Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur :
Kegiatan : Penyusunan LAKIP.
44
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan
Kertas kerja pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif,
meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin.
a. Tepat waktu
Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka kertas kerja
pemeriksaan harus tepat waktu. Kertas kerja pemeriksaan yang dibuat dengan
hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi
pengguna. Selama pemeriksaan berlangsung, auditor harus
mempertimbangkan adanya kertas kerja pemeriksaan sementara untuk hal
yang material kepada objek pemeriksaan atau pihak terkait. Kertas kerja
pemeriksaan sementara tersebut bukan merupakan pengganti kertas kerja
pemeriksaan akhir, tetapi mengingatkan kepada pihak auditor terhadap hal
yang membutuhkan perhatian segera dan memungkinkan auditor untuk
memperbaikinya sebelum melaporkan kertas kerja pemeriksaan sebenarnya.
b. Lengkap
Kertas kerja pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang
dibutuhkan untuk memenuhi sasaran audit, memberikan pemahaman yang
benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi
kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan harus memasukan
informasi mengenai latar belakang permasalahan secara memadai,
memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan
44
45
signifikansi temuan audit, seperti frekuensi terjadinya penyimpangan
dibandingkan dengan jumlah kasus atau transaksi yang diuji, serta hubungan
antara temuan audit dengan kegiatan entitas yang diaudit. Umumnya, satu
kasus kekurangan saja tidak cukup untuk mendukung suatu simpulan yang
luas atau rekomendasi yang berhubungan dengan simpulan tersebut. Satu
kasus itu hanya dapat diartikan sebagai adanya kelemahan, kesalahan, atau
kekurangan data pendukung. Oleh karena itu, informasi yang terinci perlu
diungkapkan dalam kertas kerja pemeriksaan untuk meyakinkan pengguna
kertas kerja pemeriksaan tersebut.
c. Akurat
Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan
tepat. Keakuratan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna
laporan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat
diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam kertas kerja pemeriksaan dapat
menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh kertas kerja pemeriksaan
tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna kertas kerja pemeriksaan
dari substansi kertas kerja pemeriksaan tersebut. Kertas kerja pemeriksaan
yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas auditor dan mengurangi
efektivitas kertas kerja pemeriksaan.
Kertas kerja pemeriksaan harus memuat informasi yang didukung oleh bukti
yang kompeten dan relevan. Apabila terdapat data yang material terhadap
temuan audit tetapi auditor tidak melakukan pengujian terhadap data tersebut,
maka auditor harus secara jelas menunjukkan bahwa data tersebut tidak
46
diperiksa dan tidak membuat temuan atau rekomendasi berdasarkan data
tersebut.
Bukti yang dicantumkan dalam kertas kerja pemeriksaan harus masuk akal
dan mencerminkan kebenaran mengenai masalah yang dilaporkan.
Penggambaran yang benar berarti penjelasan secara akurat tentang lingkup
dan metodologi audit, serta penyajian temuan yang konsisten dengan lingkup
audit. Salah satu cara meyakinkan bahwa kertas kerja pemeriksaan telah
memenuhi standar adalah dengan menggunakan proses pengendalian mutu,
seperti proses referensi. Proses referensi adalah proses dimana seorang
auditor yang tidak terlibat dalam proses audit tersebut menguji bahwa suatu
fakta, angka, atau tanggal telah dilaporkan dengan benar, bahwa temuan telah
didukung dengan dokumentasi audit, dan bahwa simpulan dan rekomendasi
secara logis didasarkan pada data pendukung.
d. Objektif
Objektivitas berarti penyajian seluruh kertas kerja pemeriksaan harus
seimbang dalam isi dan redaksi. Kredibilitas suatu kertas kerja pemeriksaan
ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna
kertas kerja pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.
Kertas kerja pemeriksaan harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti auditor
harus menyajikan hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan
melebih-lebihkan kekurangan yang ada.
47
e. Meyakinkan
Agar meyakinkan, maka kertas kerja pemeriksaan harus dapat menjawab
sasaran audit, menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis.
Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna kertas kerja
pemeriksaan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat
penerapan rekomendasi.
f. Jelas
Kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca dan dipahami serta ditulis
dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang
lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika
digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal,
maka hal tersebut harus didefinisikan dengan jelas. Akronim agar digunakan
sejarang mungkin.
Apabila diperlukan, auditor dapat membuat ringkasan laporan untuk
menyampaikan informasi yang penting sehingga diperhatikan oleh pengguna
kertas kerja pemeriksaan. Ringkasan tersebut memuat jawaban terhadap
sasaran audit, temuan-temuan yang paling material, dan rekomendasi.
Pengorganisasian kertas kerja pemeriksaan secara logis, akurat, dan tepat
dalam menyajikan fakta, merupakan hal yang penting untuk memberi
kejelasan dan pemahaman bagi pengguna kertas kerja pemeriksaan.
Penggunaan judul, subjudul, dan kalimat topik utama akan membuat kertas
kerja pemeriksaan lebih mudah dibaca dan dipahami.
48
g. Ringkas
Kertas kerja pemeriksaan yang ringkas adalah yang tidak lebih panjang
daripada yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan.
Kertas kerja pemeriksaan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas kertas
kerja pemeriksaan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya
dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan
yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk
mempertimbangkan isi, kertas kerja pemeriksaan yang lengkap tetapi ringkas,
akan mencapai hasil yang lebih baik.
B. Mekanisme dan alur proses pemeriksaan yang dilakukan oleh
Inspektorat Kab. Muna
SURAT TUGAS PENGUMPULAN DATA(DOKUMEN/BERKAS)
BERITA ACARA(WAWANCARA AUDITOR
TERHADAP OBJEKPEMERIKSAAN)
KERTAS KERJAPEMERIKSAAN
(KESIMPULAN TEMUANDAN REKOMENDASI)
49
A. SURAT TUGAS
Surat tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang
lebih tinggi dan ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan
suatu tugas tertentu.Surat tugas diperlukan agar pengemban tugas
memperoleh pengesahan formal terhadap tugas yang harus dilaksanakan.
Surat tugas juga berguna untuk instansi yang dituju untuk memperlancar
tugas pegawai atau pejabat yang berhubungan dengan lembaga atau
instansi yang berkaitan dengan tugasnya.
Seluruh proses pemeriksaan yang akan dilakukan diawali dengan surat
penugasan untuk melakukan yang memuat hal-hal yang menjadi acuan
auditor. Surat penugasan ini dibuat dalam bentuk Kartu Penugasan. Kartu
Penugasan berisikan :
1. Objek Pemeriksaan
2. Auditor yang melaksanakan auditor
3. Tanggal pelaksanaan serta tanggal penyelesaian audit
4. Program, sasaran, dan tujuan pemeriksaan
5. Perkiraan besarnya biaya yang dikeluarkan selama pemeriksaan
berlangsung
B. PENGUMPULAN DATA
Sebagian besar usaha audit dihabiskan untuk mengumpulkan bukti.
Berikut ini adalah metode-metode yang paling umum digunakan untuk
mengumpulkan bukti audit:
50
1. Pengamatan atas berbagai kegiatan yang diaudit (contohnya,
memperhatikan bagaimana cara para pegawai meaksanakan tugas
berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan)
2. Melakukan tinjauan atas dokumentasi untuk memahami bagaimana
suatu sistem pengendalian internal berfungsi.
3. Diskusi dengan para pegawai mengenai pekerjaan mereka dan
bagaimana mereka melaksanakan beberapa prosedur tertentu.
4. Kuesioner yang dapat mengumpulkan data mengenai sistem terkait.
5. Pemeriksaan fisik jumlah dan/atau kondisi aset berwujud seperti
perlengkapan, persediaan, atau kas.
6. Melakukan konfirmasi atas ketepatan informasi tertentu, seperti saldo
rekening pelanggan, melalui komunikasi dengan pihak ketiga yang
independen.
7. Melakukan ulang prosedur pilihan perhitungan tertentu untuk
memverifikasi informasi kuantitatif dari beberapa catatan dan laporan
(contohnya, auditor dapat menghitung kembali suatu total batch atau
menghitung kembai beban depresiasi tahunan}.
8. Pembuktian untuk mendapatkan validitas sebuah transaksi dengan cara
memeriksa seluruh dokumen pendukungnya, seperti nota pembelian alat
tulis kantor, kartu tagihan iuran dan bukti transaksi lainnya yang sah
dan asli.
9. Tinjauan analitis atas hubungan dan tren antar informasi untuk
mendeteksi hal-hal yang harus diselidiki lebih lanjut (contohnya,
51
temuan adanya pengadaan kegiatan yang dirasa tidak perlu yang
menggunakan biaya secara tidak wajar atau berlebihan)
C. BERITA ACARA WAWANCARA
Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan
berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara
adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang dilakukan oleh
pewawancara.
Pelaksanaan audit memerlukan berbagai bentuk teknik komunikasi
audit, yang salah satunya adalah teknik wawancara. Selain kegiatan audit
seperti observasi, wawancara juga selalu digunakan oleh auditor untuk
memperoleh data ataupun fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Wawancara merupakan alat yang sangat baik untuk memperoleh
informasi, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, atau tanggapan
seseorang mengenai suatu hal. Untuk itu auditor perlu membaca reaksi
yang timbul dari auditee, sehingga dapat membantu dalam pencarian
informasi yang diinginkan.
Struktur wawancara terbagi dalam 3 tahapan besar, yaitu :
1. Opening
Dalam opening terdapat 2 tahapan yaitu : tahapan membangun rapport
dan tahapan orientasi. Tahapan membangun rapport merupakan hal
awal yang sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap
keakuratan informasi yang selanjutnya akan didapatkan. Yang perlu
diperhatikan adalah auditor harus mampu menyeimbangkan perbedaan
52
status antara auditor itu sendiri dengan auditan, sehingga pihak auditan
merasa 'terbuka' untuk menyampaikan informasi. Tahapan orientasi
merupakan tahapan auditor untuk memberitahukan tujuan dilakukan
wawancara, manfaat dilakukannya wawancara ini sehingga auditan
merasa penting untuk mengikuti wawancara ini.
2. TheBody.
Merupakan tahapan dimana auditor masuk ke dalam pokok masalah
yang akan dibicarakan. Langkah-langkah yang harus dilakukan auditor
adalah mulai mengembangkan area penyelidikan, mengingat jawaban
yang diberikan auditan, memilah jawaban yang relevan atau tidak, dan
menentukan pertanyaan selanjutnya.
3. Closing.
Merupakan tahap mengakhiri wawancara tetapi bukan berarti
mengakhiri hubungan kepada auditan karena bila terdapat informasi
yang kurang, auditor dapat sewaktu-waktu menghubungi auditan
kembali.
C. Kertas Kerja Pemeriksaan Inspektorat Pada Dinas Sosial
Kesimpulan hasil pemeriksaan pada Dinas Sosial atas pemeriksaan lapoaran
pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2015 ditemukan hal-hal sebagai
berikut :
1. Berdasarkan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan rutin tahun
anggaran 2015 pada Dinas Sosial, yang dikelolah oleh bendahara
pengeluaran a.n. Fitriani, ternyata di temukan adanya penatausahaan
53
keuangan rutin tahun anggaran 2015 kurang dilaksanakan secara
tertib, yaitu belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban
keuangan (SPJ) bulan juli.
Kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan pasa 4 ayat (1), ayat
(2), ayat (8) dan ayat (10) peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan :
a. Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelolah secara tertib, taat pada
peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas
keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
b. Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana di maksud pada ayat (1)
adalah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang
dapat dipertanggung jawabkan.
c. Ayat (8) : Bertanggung jawab sebagamana di maksud pada
ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan rutin tahun
anggaran 2015 pada Dinas Sosial, yang dikelolah oleh Bendahara
54
Pengeluaran a.n. Fitriani, ternyata ditemukan adanya keterlambatan
pembayaran jasa kebersian dan pengurusan tanam makam pahlawan
selama 5 bulan yaitu dari bulan maret sampai juli tahun 2015 sebesar
Rp. 6.000.000,-
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 Ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa” keuangan
daerah dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan,
efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Berdasarkan hasil audit terhadap struktur organisasi dan tata kerja
Dinas Sosial tahun 2015 ternyata di temukan adanya 1 (satu) jabatan
structural yang masih lowong atau belum terisi yaitu Kasi
kepahlawanan, keperintisan dan keperjuangan.
Kondisi tersebut belum sesuai dengan Keputusan Bupati Muna No.44
Tahun 2008 tentang kedudukan,tugas pokok dan fungsi, kewenangan,
susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan barang
inventaris pada Dinas Sosial tahun 2015, ternyata ditemukan adanya
pengelolaan barang inventaris tidak tertib karena bendahara barang
tidak membuat buku inventaris barang, belum diberi nomor kode
barang dan belum di buat kartu inventaris Ruangan.
55
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada romawi II poin
(6) huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
yang menyatakan bahwa pengurus barang bertugas mencatat seluruh
barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain
yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan,
Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris Barang sesuai kode
Klasifikasi dan pengelolaan barang milik daerah.
Berdasarkan pemaparan kesimpulan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.
Muna terhadap Dinas Sosial Kab. Muna, atas laporan pertanggung jawaban tahun
anggaran 2015.Maka, kertas kerja pemeriksan yang telah dibuat dapat dikatakan
informatif karena telah dirincikan secara singkat dan jelas.
Hal tersebut dikarenakan pada setiap temuan disertai dengan alasan yang
jelas tanpa menimbulkan pertanyaan baru bagi para pengguna kertas kerja
pemeriksaan.
D. Kesimpulan Dan Rekomendasi Auditor
Kesimpulan dan rekomendasi auditor pada kertas kerja pemeriksaan
merupakan hal yang juga menjadi penentu untuk menentukan kualitas audit.
Kesimpulan dan rekomendasi auditor berfungsi sebagai sarana komunikasi antara
auditor dan objek pemeriksaan.
1. Kesimpulanan Auditor
Kesimpulan adalah pendapat ataupun reaksi seseorang setelah
melihat,mendengar ataupun merasakan sesuatu. Kesimpulan dapat berupa
56
persetujuan, sanggahan dan pendapat. Semua kesimpulan harus disampaikan
dengan sopan. Dalam menanggapi suatu permasalahan harus disertai jalan keluar
atau solusi.
A. Persetujuan
Persetujuan merupakan suatu kesepakatan dari semua pihak terkait untuk
mencapai hasil yang di harapkan oleh setiap auditor dalam melaksanakan
tugas.
B. Sanggahan
Sanggahan pengungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau
hal untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh setiap auditor.
C. Pendapat
Pendapat merupakan suatu buah pemikiran dari setiap auditor untuk
mengoreksi suatu masalah secara obyektif demi mencapai tujuan dan
kesepakatan bersama.
2. Rekomendasi Auditor
Rekomendasi audit merupakan usulan atau solusi atau saran alternatif
untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tertentu yang digambarkan
dalam setiap unsur temuan audit.
Auditor harus memperhatikan atau memberikan tanggapan atas temuan
audit, tetapi objek pemeriksaan atau auditan tidak harus menerima setiap
rekomendasi auditor. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus
dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan
ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan
57
program atau aktivitas serupa di masa yang akan datang atau berbagai
kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi
tersebut tidak dilaksanakan.
Terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah:
1. Berdasarkan pertimbangan profesional, rekomendasi tersebut
mengatasi masalah.
2. Objek pemeriksaan mampu mengimplementasikan rekomendasi
yang diberikan oleh auditor.
3. Rekomendasi harus mempertimbangkan asas biaya dan manfaat.
4. Rekomendasi harus mempresentasikan jangka waktu dalam
menyelesaikan atau mengatasi masalah.
Kesimpulan dan rekomendasi secara detil, yang diklasifikasikan ke
dalam skala prioritas. Prioritas tersebut terdiri dari:
a. Prioritas Utama. Kelemahan signifikan yang dapat membahayakan
pengendalian internal dan harus segera diatasi sebagai masalah yang
mendesak. Jangka waktu perbaikan: segera.
b. Prioritas Menengah. Kelemahan pengendalian yang dapat
mengganggu sistem pengendalian internal dan harus diatasi dalam
waktu dekat.
Jangka waktu perbaikan: maksimal dalam jangka waktu tiga bulan.
c. Prioritas Rendah. Kelemahan yang tidak berarti pada sistem
pengendalian internal, akan tetapi harus diperbaiki oleh manajemen.
Jangka waktu perbaikan: maksimal dalam jangka waktu enam bulan.
58
Paragraf terakhir pada kertas kerja pemeriksaan merupakan rekomendasi
auditor atas pemerikaan yang telah dilakukan. Pada kertas kerja pemeriksaan
terhadap Dinas Sosial terdapat rekomendasi agar objek pemeriksaan atau
auditan memberikan tanggapan serta komentar atas pemeriksaan dengan batas
waktu yang telah ditentukan
E. Review Kertas Kerja Pemeriksaan
Review Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan yang diselenggarakan oleh
auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang
dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya
sehubungan dengan auditnya.
Review Kertas Kerja Pemeriksaan pada intinya dilaksanakan dengan tujuan
untuk memenuhi persyaratan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah. Selain itu dalam review kertas kerja pemeriksaan juga sebagai salah
satu cara komunikasi antara sesama auditor guna terlaksananya pemeriksaan tanpa
kesalahan. Sarana dan alat bantu yang biasa digunakan dalam review kertas kerja
pemeriksaan mencakup:
1. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan digunakan sebagai dasar review,
sehingga pereview dapat mengetahui Program Kerja Pemeriksaan
Tahunan telah dijalankan, yang tidak dapat dijalankan, dan prosedur atau
teknik audit pengganti yang diambil.
Contoh Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dapat dilihat pada lampiran
59
2. Pena dengan warna tinta yang berbeda
Penggunaan tinta yang berbeda warna diantara anggota tim, ketua tim,
pengendali teknis, dan pengendali mutu akan lebih memudahkan
identifikasi pihak yang menyusun kertas kerja pemeriksaan, yang
mereview kertas kerja pemeriksaan, dan materi atau substansi yang
direview. Pembedaan warna tinta juga menandakan persetujuan secara
berjenjang tentang isi kertas kerja pemeriksaan, simpulan audit, temuan
audit, dan rekomendasi sesuai dengan tingkat kewenangan, serta dapat
menghindari duplikasi kegiatan review.
Contoh pembedaan penggunaan warna tinta sebagai berikut :
Hitam : Anggota Tim
Biru : Ketua Tim
Hijau : Pengendali Teknis (Pengawas)
Biru Magenta : Pengendali Mutu (Wakil Penanggung Jawab)
Penentuan warna tinta yang digunakan masing-masing tingkatan review
ditentukan oleh instansi auditor yang bersangkutan.
3. Format Kertas Kerja Pemeriksaan
Pada umumnya seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah
memiliki ketentuan atau pedoman tentang tata cara penyusunan kertas
kerja pemeriksaan, termasuk ketentuan mengenai format isi kertas kerja
pemeriksaan yang bersifat umum. Review dimulai dengan mengamati
secara sekilas format kertas kerja pemeriksaan secara umum dan isi yang
60
harus ada serta mengamati kerapihan fisik. Kemudian review dilanjutkan
dengan menguji kebenaran butir-butir isi kertas kerja pemeriksaan
tersebut. Namun dalam review ini belum menyangkut substansi materi
kertas kerja pemeriksaan.
Kertas kerja pemeriksaan bentuk surat, sama dengan surat biasa, tidak
perlu menggunakan kulit laporan (cover). Kertas kerja pemeriksaan
bentuk surat tetap wajib memenuhi standar isi laporan. Susunan
mengikuti pedoman administrasi umum yang berlaku pada instansi yang
bersangkutan.
Contoh format Kertas Kerja Pemeriksaan terdapat pada lampiran
F. Kertas Kerja Pemeriksaan Merupakan Konsep Pembuatan Laporan
Hasil Pemeriksaan
Kertas kerja pemeriksaan terdiri dari semua dokumen yang dibuat sendiri dan
juga yang diperoleh dari hasil kerja auditor sebagai dasar informasi yang dipakai
untuk membuat suatu kesimpulan laporan hasil pemeriksaan.
Setelah Kertas Kerja Pemeriksaaan terhadap Dinas Sosial yang dibuat telah
memenuhi standar, isi daripada kertas kerja pemeriksaan kemudian diuraikan
secara rinci kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada Dinas Sosial Kab. Muna.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus menyajikan hal-hal yang penting
secara jelas, teliti dan wajar dan minimal memuat:
a. Lingkup Pekerjaan. Sesuai dengan penugasan yang diterima dari
Pengurus, bagian ini mendeskripsikan lingkup pemeriksaan yang
61
dilakukan, dan auditable unit yang dipilih, jumlah personil yang
diturunkan untuk melakukan pemeriksaan, estimasi waktu
pengerjaan, dan metode yang digunakan.Pada lingkup pekerjaan
memuat tentang :
1. Instansi yang menjadi objek pemeriksaan atau auditan yaitu
Dinas Sosial.
2. Tentang perihal yang diaudit yaitu temuan pada saat
pelaksanaan pemeriksaan.
3. Tahun Anggaran yang diaudit yakni laporan pertanggung
jawaban pada tahun 2014
b. Klasifikasi Jenis Temuan Pemeriksaan. Temuan seluruh jenis
pemeriksaan yang ada diikhtisarkan ke dalam suatu tabel berdasarkan
skala prioritasnya, disertai paparan keterangan yang dibutuhkan.
Klasifikasi kode jenis temuan yang ditentukan oleh ketua tim
pemeriksa.
Contoh terdapat pada lampiran
c. Kesimpulan Pemeriksaan dan Rekomendasi Umum. Kesimpulan
berupa area yang membutuhkan perhatian khusus objek pemeriksaan
atau auditan. Pelaksana diikuti rekomendasi umum yang diberikan
oleh Pemeriksa.
Laporan Hasil Pemeriksaan juga menjelaskan uraian hasil pemeriksaan,
yang memuat:
62
a. Dasar pemeriksaan
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat
Kabupaten Muna Tahun Anggaran
3. Surat Tugas dari Bupati Muna
b. Tujuan pemeriksaan
1. Menilai apakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Menilai apakah pengelolaan sumber dana dan daya telah
dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif
3. Memberikan saran untuk diadakan perbaikan atau
penyempurnaan bila ditemukan adanya kelemahan-kelemahan.
c. Ruang Lingkup pemeriksaan
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran
3. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Pengelolaan barang atau kekayaan negara
d. Sifat pemeriksaan
Pemeriksaan bersifat regular dengan susunan tim.
e. Batasan atau periode pemeriksaan
Tanggal mulai pelaksanaan pemeriksaan hingga tanggal
berakhirnya pemeriksaan. Serta periode tahun anggaran objek audit.
f. Pendekatan pemeriksaan
63
Metode yang digunakan saat pelaksanaan pemeriksaan serta
kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan pemeriksaan.
g. Strategi Pelaporan.
1. Laporan hasil pemeriksaan memuat penilaian secara umum
terhadap kinerja instansi objek audit
2. Seluruh hasil pemeriksaan telah didiskusikan dengan objek
pemeriksaan atau auditan
h. Informasi singkat
1. Objek yang diperiksa atau auditan
2. Keadaan personil
3. Anggaran rutin tahun objek pemeriksaan atau auditan
Dua pola dasar yang dikembangkan oleh auditor untuk hasil laporan
pemeriksaan yang logis sebagai hasil dari audit kinerja, yaitu:
1. Mengikuti aliran informasi yang ada pada laporan hasil pemeriksaan
yang memiliki banyak kesamaan dengan yang ada pada audit.
2. Mengikuti aliran informasi yang ada pada laporan hasil pemeriksaan
berdasar urutan kebutuhan pengguna laporan.
64
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi tinjauan
auditor Inspektorat Kabupaten Muna. Dengan melakukan penelitian secara
langsung tanpa melalui perantara dari narasumber langsung.
Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai
berikut.
Penulisan Kertas Kerja Pemeriksaan harus memperhatikan berbagai hal
secara penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Kerapian dan tidak melakukan
pengulangan merupakan syarat penting agar kertas kerja pemeriksaan yang dibuat
menarik perhatian bagi pembaca.
Standar pembuatan kertas kerja pemeriksaan yaitu Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah merupakan salah satu dasar yang digunakan
auditor dalam melakukan penyusunan.
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) menjadi landasan utama
pelaksanaan audit.
Kesimpulan dan rekomendasi auditor pada kertas kerja pemeriksaan pada
Dinas Sosial Kab. Muna dibuat berdasarkan fakta dan bukti yang jelas agar tidak
terjadi kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.
Setelah membuat kertas kerja pemeriksaan perlu dilakukan review kertas
kerja pemeriksaan hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara komunikasi antara
sesama auditor guna terlaksananya pemeriksaan tanpa kesalahan.
64
65
Ketas kerja pemeriksaan yang telah sesuai kemudian dimuat ke dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan, namun pada penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) agak sedikit berbeda. Hanya saja pada penulisan Laporan Hasil
Pemeriksaan lebih terperinci tentang hal-hal yang menjadi objek pemeriksaan atau
auditan.
Dengan melihat berbagai kesimpulan yang dipaparkan penulis mengambil
kesimpualan bahwa kertas kerja pemeriksaan pada Dinas Sosial Kab. Muna telah
informatif Karena memenuhi apa yang menjadi standar pemeriksaan.
B. SARAN
Penelitian ini hanya melibatkan satu institusi saja, yaitu Inspektorat
Kabupaten Muna dan kesimpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada
Inspektorat Kabupaten Muna dan tidak dapat digeneralisasikan ke Inspektorat
Daerah lainnya.
Dalam penelitian ini peneliti hanya langsung melakukan proses wawancara
dengan narasumber secara random, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-
kelemahan yang ditemui, seperti jawaban narasumber yang sedikit kurang
dipahami.
C. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Dikarenakan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dimiliki oleh Inspektorat kab.
Muna yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan kalangan
Inspektorat menyebabkan saya sebagai peneliti cukup mengalami kendala yakni
keterbatasan informasi yang dapat dipaparkan pada penulisan skripsi.
66
Objek penelitian yang tertuju hanya pada satu contoh kasus Kertas Kerja
Pemeriksaan Inspektorat Kab. Muna yakni pada Dinas Sosial tidak menjadi
masalah bagi peneliti dikarenakan pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan pada
Inspektorat Kab. Muna memiliki mekanisme yang sama dalam membuat Kertas
Kerja Pemeriksaan. Perbedaan yang terjadi hanyalah hasil audit yang berdasarkan
kenyataan pada pemeriksaan masing-masing objek audit.
67
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh
Akuntan Publik. Edisi Keempat Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
Asdar, Afrianty. 2014. Penerapan Audit Intern Untuk Menunjang Efektifitas
Pengelolaan Dana Proyek Pembangunan Daerah Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Gowa
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga.
Jakarta: Penerbit Erlangga
Fuad, Anis. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. Graha Ilmu
Jusuf, Amir Abadi. 2011. Jasa audit dan assurance: pendekatan terpadu(adaptasi Indonesia). Jakarta: Salemba Empat
Mayangsari S. ; Puspa Wandanarum. 2013. Pendekatan Sektor Publik danPrivat. Buku 1, Jakarta: Media Bangsa
Mulyadi. 2011. Auditing. Edisi ke-6. Jakarta: PT Salemba Empat
Suryabrata, Sumadi. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta. PT. Rajawali
Ulum, Ihyaul. 2012. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi 1, Cetakan 2.
Jakarta. PT. Bumi Aksara
Yusri, Arif. 2013. Pengaruh Faktor Kompetensi, Indepedensi Dan SikapProfesional Auditor Terhadap Kualitas Audit Dalam MeningkatkanKinerja Inspektorat (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi SulawesiSelatan) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin
68
Situs yang digunakan:
http://dokumen.tips/download/link/makalah-audit-sektor-publik di akses pada
tanggal 8 April 2016
https://www.google.co.id/#q=materi+kertas+kerja+audit di akses pada tanggal 8
April 2016
http://www.kompasiana.com/ema_surya/audit-internal-audit-operasional-audit-
sektor-publik_556c4665589373c6038b4567 di akses pada tanggal 8 April2016
https://www.google.co.id/#q=makala+bukti+audit
Formulir KM.9
PEMERINTAH KABUPATEN MUNAINSPEKTORAT
Alamat : Jl. Paelangkuta No. 69
NO. PKA : …………
PROGRAM PEMERIKSAAN
Nama obyek yang diperiksa :
Kegiatan yang diperiksa :
Lokasi :
Periode yang diperiksa : 1 Januari 2015 sd. 31 Desember 2015
II DATA UMUM
TUJUAN PENDAMPINGANUntuk memperoleh pemahaman danpenilaian singkat tentang aset Kab. Pangkepserta mekanisme pencatatanyaProsedur Pendampingan1. Dapatkan dokumen dokumen serta
peraturan dan pedoman yang berlakusebagai dasar audit, :
1) DPA/SPM/SP2D dan revisi (jika ada)untuk belanja Modal
2) Strukturur organisasi dan uraian tugasatau mekanisme pencatatan aset danBuku Investaris dan KIB
3) Bandingkan data aset pada SKPDdengan bagian Akutansi dan BidangAset
2. Buat kesimpulan dan komentar hasilpendampingan
Uraian Tujuan danPosedur Pemeriksaan
Rencana
Dilaksana Anggarankan oleh Waktu
Realisasi
Dilaksana waktu Refkan oleh
Kkp
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8I PERENCANAAN AUDIT
TUJUAN PENDAMPINGAN- Untuk mendapatkan gambaran umum- Sebagai dasar penyusunan program audit
Prosedur Pendampingan1. Lakukan pembicaraan awal dengan
pimpinan obrik2. Dapatkan struktur organisasi/uraian
tugasnya pengelola aset dan pencatatanaset
3. Dapatkan informasi mengenai aset Kab.Pangkep
4. Buat kesimpulan dan komentar hasilpendampingan
RAHA … Desember 2015
Pengendali Teknis Ketua Tim
______________ __________________NIP. NIP.
Inspektur
______________NIP.
III PENYELESAIAN PENDAMPINGANTUJUAN PENDAMPINGAN
Untuk menyakinkan bahwa pendampingantelah dilaksanakan secara lengkap dan telahmenempu prosedur yang telah di tetapkan
PROSEDUR PENDAMPINGAN1) Telah dan teliti kelengkapan Kertas
Kerja, terutama yang berhubungandengan masalah yang di jumpaidalam pendampingan
2) Lakukan pembahasan intem dengan3) Susun konsep LHP4) Bicarakan konsep LHP dengan obrik5) Selesaikan konsep LHP
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Lailatul Shafitri, Lahir di Raha, 10 Maret 1994. Penulis
adalah anak tunggal dari pasangan Ayahanda Sugeng
Jawali dan Ibunda Sitti Nuriati Batullah,SE. Jenjang
pendidikan mulai Sekolah tingkat dasar SDN 15 Katobu
tamat tahun 2006, kemudian lanjut ke SMP Negeri 2 Raha
dan lulus pada tahun 2009, kemudian lanjut ke SMA
Negeri 1 Raha dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan
studi di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil
jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selesai pada tahun 2016.
DOKUMENTASI