BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian yang sebenarnya corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih

rumit dari yang kita bayangkan. Unruk memberikan gambaran yang lebih mendekati dari

keadaan yang sebenarnya dalam makalah ini akan di bahas tentang perekonomian tiga

sector. Yang di artikan perekonomian tiga sector adalah perekonomian yang terdiri dari

sector-sektor meliputi : rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian

dalam menganalisis perekonomian tiga sector pada hakikatnya akan di perhatikan

peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian.

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua peranan

penting dalam proses penentuan pendapatan nasional yaitu :

i. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan mengurangi pengeluaran

agregat melaui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga.

ii. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akn menaikan

pembelanjaan agregat.

Dalam perekonomian tiga ektor kegiatan perdagangan luar negeri masih di

abaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor masih tetap dimisalkan kegiatan

ekspor dan impor tidak dilakukan. Ini berarti analisis yang di buat masih dimisalkan

bahwa barang-barang dan jasa-jasa yang di produksikan tidak di jual ke luar negeri dan

masyarakat atau perusahaan tidak membeli dan menggunakan barang-barang dan jasa

yang di impor. Di sebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri maka perekonomian

tiga sector juga di namakan perekonomian tertutup.

Oleh karena itu dalam makalah ini saya akan membahas lebih lanjut tentang

Perekonomian tiga sector

BAB II

PEMBAHASAN

ALIRAN PENDAPATAN DAN SYARAT KESEIMBANGAN

Analisis keseimbangan pendapatan nasional alam perekonomian tiga sector bertujuan

untuk menunjukan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat

pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik perlulah terlebih dahulu

disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian

tersebut dan selanjutnaya dari gambaran tersebut ditunjukan syarat keseimbangan

pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sector.

ALIRAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

Campur tangan pemerintah alam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru

dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ke tiga jenis aliran baru tersebut adalah :

a. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada penerintah.

b. Aliran baru yang ke dua adalah pengeluaran dari sector pemerintah kie sector

perusahaan.

c. Aliran yang ke tiga adalah aliran pendapatan dari sector pemerintah ke sector

rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian tiga sector ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan

pengeluarannya adalah sbb :

a. Pembayaran oleh sector perusahaan sekarang dapat di bedakan menjadi dua jenis

yaitu : pembayaran klepada sector rumah tangga sebagai pendapatan kepada

factor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada

pemerintah.

b. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber : dari

pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari

pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.

c. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah

tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah

pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa.

d. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga (Y) akan digunakan untuk

memenuhi tiga kebutuhan : membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C),

disimpan sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga

(T). Dalam persamaan : Y = C + S + T

e. Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga

dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang

menanam modal.

f. Pengeluaran agregat (AE) telah menjadi bertambah jenisnya, yaitu disamping

pengeluaran konsumsi (C) dan investasi (I), sekarang termasuk pula pengeluaran

pemerintah (G). dalam persamaan AE = C + I + G

SYARAT KESEIMBANGAN

Sesuatu perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila :

penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat.dalam perekonomian yang

tidak melakukan perdagangan luar negeri, penwaran agregat adalah sama dengan

pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan

dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat meliputi tiga

jenis pembelanjaan : konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I) dan

pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa (G). dengan demikian yang

menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sector adalah : Penawaran agregat

= Pengeluaran agregat (Y=AE) atau

Y = C + I + G

Sedangkan berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga

sector, berlaku kesamaan berikut :

Y = C + S + T

Dalam keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut :

C + I + G = C + S + T

Apabila C di kurangi dari setiap rumus maka :

I + G = S + T

Dalam perekonomian tiga sector I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran

pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam

keseimbangan ekonomi tiga sector juga berlaku keadaan : suntikan = bocoran. Sebagai

kesimpulan dapat di rumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sector yang mencapai

keseimbangan akan berlaku keadaan berikut :

i. Y = C + I + G, dan

ii. I + G = S + T

JENIS-JENIS PAJAK

PAJAK LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG

1. Pajak langsung, berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung

dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak.

2. Pajak tak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat di pindah-pindahkan pihak

lain. Salah satu bentuk pajak tak langsung adalah pajak impor.

BENTUK-BENTUK PAJAK PENDAPATAN

1. Pajak regresif adalah system pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun

apabila pendapatan yang dikenakan pajak bertambah tinggi. Semakin tinggi

pendapatan semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan

pendapatan.

2. Pajak proporsional adalah system pajak yang presentasi pungutan pajak yang

tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang

sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam system pajak ini tidak dibedakan

di antara penduduk yang kaya atau miskin dan di antara perusahaan besar dan

perusahaan kecil.

3. Pajak progesif adalah system pajak yang presentasinya bertambah apabila

pendapatan semakin meningkat.

EFEK PAJAK KE ATAS KONSUMSI DAN TABUNGAN

Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak perhubungan di antara pendapatan

nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut :

Yd = Y – T

Ket :

Yd = pendapatan disposebel

Y = pendapatan nasional

T = pajak

Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposebel, pengeluaran

konsumsi dan tabungan, secara umum dapat di rumuskan :

i. Pajak yang di pungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebanyak pajak

yang di pungut tersebut dalam pesamaan : Yd = Y – T

ii. Penurunan pendapatan disposebel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan

tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.

Analisis yang di buat untuk menerangkan pengaruh dua bentuk pajak ke atas konsumsi

dan tabungan rumah tangga. Analisis tersebut adalah :

i. Pengaruh pajak tetap (yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan

nasional) ke ∆pengeluaran konsumsi dan tabungan.

ii. Pengaruh pajak proporsional ke atas pengeluaran konsumsi dan tabungan.

KECONDONGAN MENGKONSUMSI DAN MENABUNG

Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal

Dalam perekonomian tiga sector dapat ditentukan dua nilai MPC, yaitu ∆C/∆Yd dan

∆C/∆Y. maka untuk menghindari kekeliruan perlulah dibedakan diantara kecopndongan

mengkonsumsi marjinal pendapatan disposebel (MPC), dan kecondongan mengkonsumsi

marjinal pendapatan nasional (MPCy). Definisi dari masing-masing konsep itu adalah :

i. MPC adalah rasio diantara pertambahan konsumsi dengan pertambahan

pendapatan disposebel. Dalam persamaan :

MPC = ∆C/∆Yd

ii. MPCy adalah rasio diantara pertambahan konsumsi dengan pertambahan

pendapatan nasional. Dalam persamaan :

MPCy = ∆C/∆Y

Kecondongan menabung marjinal

Dalam konsep ini juga perlu dibedakan diantara kecondongan menabung marjinal

pandapatan disposebel (MPS) dan kecondongan menabung marjinal pendapatan

nasionalnya (MPSy). Definisi dari masing-masing konsep ini adalah :

i. MPS adalah rasio diantara pertambahan tabungan dengan pertambahan

pendapatan disposebel. Dalam persamaan :

MPS = ∆S/∆Yd

ii. MPSy adalah rasio diantara pertambahan tabungan dengan pertambahan

pendapatan nasional. Dalam persamaan :

MPSy = ∆S/∆Yd

Dalam perekonomian tiga sector dengan system pajak proporsional MPS adalah lebih

besar dari MPSy, dalam system pajak proporsional nilai MPSy, adalah :

MPSy = (1-b)(1-t)

PENGELUARAN PEMERINTAH

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Di Negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan

pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi

pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan

pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai system

pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata,

dan membiayai berbagai infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah

beberapa bidang penting yang akan di biayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut akan

meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi Negara.

PENENTU-PENENTU PENGELUARAN PEMERINTAH

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

salah satu factor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah

adalah jumlah pajak yag diramalkan. Dalam menyusun anggaran pemerintah

harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan

diterimanya.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin di capai

Faktor yang lebih pentig dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-

tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Beberapa tujuan penting dari

kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari

inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

3. Pertimbangan politik dan keamanan Pertimbangan-pertimbangan politik dan

kestabilan Negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun

anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai

golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di wilayah suatu Negara di dunia.

Keadaan seperti itu akan menyebabkan perbelanjaan pemerintah menjadi sangat

besar.

KESEIMBAMNGAN DALAM PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

Uraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam pereonomian tiga sector akan

dibedakan dalam dua keadaan, yaitu :

1) Dalam perekonomian dimana system pajaknya adalah system pajak tetap.

2) Dalam perekonomian dimana system pajaknya adalah system pajak proporsional.

MULTIPLIER DALAM PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

MULTIPLIER DALAM ANGKA

Dalam contoh angka ini digambarkan dua keadaan, yaitu dalam perekonomian yang

system pajaknya adalah pajak tetap dan dalam perekonomian di mana system pajaknya

adalah pajak proporsional.dalam kedua keadaan tersebut dimisalkan sector perusahaan

memutuskan untuk menambah investasi sebanyak rp.20 triliun. Dalam perekonomian

tersebut kecondongan konsumsi marginal pendapatan disposebel (MPC) adalah 0,75 dan

pajak proporsionalnya adalah T = 0,20Y. proses multiplier sebagai akibat pertambahan

investasi tersebut di tunjukan dalam table 5.5. d bagian 1 digambarkan proses multiplier

dalam perekonomian dengan system pajak tetap, dan di bagian 2 di gambarkan proses

multiplier yang akan berlaku dal;am perekonomian dengan system pajak proporsional.

Contoh angka dalam bagian 1 menunjukkan tambahan investasi sebanyak ∆i=20

pada mulanya aka menambah pedapatan asional sebanyak ∆Y, = 20. kenaikan ini tidak

menambah pajak (∆T = 0). Maka pendapatan disposebel bertambah sebanyak ∆Y, = ∆I

juga. Tambahan pendapatan ini menyebabkan konsumsi rumah tangga bertambah

sebanyak ∆C = 0,75(20) = 15 dfan tabungan sebanyak ∆S = 0,25(20) = 5. Pertambahan

konsumsi rumah tangga sebanyak ∆C = 15 akan menambah pendapatan nasional

sebanyak ∆Y, = ∆C = 15. pertambahan ini akan menimbulkan tahap kedua proses

multiplier. Pada akhir proses multiplier tersebut pendapatan nasional bertambah sebanyak

Rp.80 triliun, konsumsi sebanyak Rp.60 triliun dan tabungan sebanyak Rp.20 triliun.

Contoh ini menunjukan pendapatan nasional bertambah 4 kali lipat dalam pertambahan

investasi.

MENGHITUNG NILAI MULTIPLIER

Perhitungan nilai multiplier yang akan diterangkan mengunakan-menggunakan

pemisahan dibawah ini :

i. Fungsi konsumsi adalah C = a + bYd

ii. Dua bentuk system pajak akan digunakan. Dalam contoh yang pertama pajaknya

adalah pajak tetap, yaitu T = Tx

iii. Fungsi investasi yang asal adalh I dan fungsi engeluaran pemerintah yang asal

adalah G.

MULTIPLIER INVESTASI

Untuk menghitung nilai multiplier investasi, dimisalkan nilai investasi bertambah

dari I menjadi I, dan besar pertambahannya adalah ∆I.

1. Sistem pajak tetap

Dalam perekonomian bersistem pajak tetap, keseimbangan pendapatan nasional

yang asal adalah :

Y = C + I + G

Y = a + bYd + I + G

Y = a + b(Y – Tx) + I + G

Y = a + bY – bTx + I + G

Y – bY = a – bTx + I + G

Y = 1/1-b (a – bTx + I + G)

Multiplier investasi = 1/1-b

(pajak tetap)

2. Sistem pajak proporsional

Sebelum ada kenaikan investasi tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian

adalah :

Y = C + I + G

Y = a + bYd + I + G

Y = a + b(1-t)Y + I + G

Y = a + bY – btY + I + G

Y – bY + btY = a + I + G

Y (1 – b + bt) = a + I + G

Y = 1/1-b+bt (a + I + G)

Multiplier Investasi = 1/1-b+bt = 1/1-b(1-t)

(pajak proporsional)

MULTIPLIER PENGELUARAN PEMERINTAH

Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran

agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran

agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, peertambahan investasi akan

menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan

mengakibatkan pertambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multiplier

pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama

besarnya. Sebagai akibat dari keadaan ini maka nilai multiplier dari perubahan

pengeluaran pemerintah.

System pajak tetap dalam perekonomian yang menggunakan system pajak tetap,

nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/1-b dan kenaikan pendapatan nasional

(∆Y) dapat ;

∆Y = 1/1-b(∆G)

Sistem pajak proporsional dalam perekonomian yang menggunakan system pajak

proporsional, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/1-b+bt dan kenaikan

pendapatan nasional ∆Y dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :

∆Y = 1/1-b+bt(∆G)

MASALAH MAKROEKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL

Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam system pajak

atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi

yang dihadapi dinamakan kebijakan fiscal. Dalam suatu p[erekonomian tertutup, yaitu

perekonomian yang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri, dua masalah

makroekonomi yang utama adalah pengangguran dan inflasi.

Dalam usaha untuk menunjukan konsumsi kebijakan fiscal dalam menagatasi

masalah ekonomi yang dihadapi, bagian ini akan menerangkan dua hal berikut :

1. menunjukan bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomnian.

2. menerangkan bentuk langkah kebijakan fiscal dalam mengatasi masalah

ekonomi yang dihadapi.

MASALAH PENGANGGURAN DAN INFLASI

Tingkat kegiatan ekonomi Negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah

berbentuk salah satu dari tiga keadaan berikut :

i. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh.

ii. Menghadapi masalah pengangguran.

iii. Menghadapi masalah inflasi.

MENCAPAI TINGKAT KONSUMSI TENAGA KERJA PENUH

Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian, dan merupakan salah

satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam

perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat

yang sebenarnya wujud adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukanb untuk

mencapai tingkat konsumsi tenaga penuh.

MENGHADAPI MASALAH PENGANGGURAN

Masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiaap perekonomian. Akan tetapi

sampai dimana seriusnya masalah itu berbeda dari satu Negara ke Negara lain. Terdapat

Negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius. Tetapi ada pula Negara

yang tingkat penganggurannya sangat rendah dan hampir mendekati tingkat konsumsi

tenaga kerja penuh. Jurang deflasi adalah jumlah kekuragan pembelanjaan agregat yang

diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh.

JURANG DEFLASI, JURANG INFLASI DAN KEBIJAKAN FISKAL

Dengan menggunakan kebijakan fiscal pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang

deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang

deflasi tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan

pengangguran wujud. Dalam keadaan seperti ini pengeluaran agregat perlu dinaikkan.

Kebijakan pemerintah itu akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi da mengurangi

pengangguran.

Langkah yang paling mudah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu

adalah dengan menambah pengeluarannya. Bersama dengan langkah ini, untuk menjamin

agar jurang deflasi dapat diperkecil sejauh mungkin, pemerintah dapat pula mengurangi

pajak yang dipungutnya dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan.

Denagn demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan anggaran belanja deficit adalah satu

langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran.

Di dalam masa dimana jurang inflasi wujud, yaitu pegeluaran agregat melebihi

kemampuan perekonomian untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa,

kebijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan.

BENTUK KEBIJAKAN FISKAL DIKRESIONER

Kebijakan fiscal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-

masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiscal dikresioner atau

discretionary fiscal policy. Ini dapat diartikan sebagai langkh-langkah pemerintah untuk

mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk :

i. Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi ari waktu ke waktu, dan

ii. Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi

tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami

partumbuhan yang memuaskan.

Dari penjelasan mengenai kebijaka fiscal diskresioner ini dapat disimpulkan bahwa

terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan

tersebut :

I. Membuat perubahan-perubahan ke atas pengeluarannya, dan

II. Membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya.

Dalam pelaksanaannya, kedua alat kebijakan fiscal diskresioner tersebut dapat digunakan

secara tersendiri atau merupakan gabungan daripada kedua-keduanya. Maka pada

hakikatnya kebijakan fiscal diskresioner dapat dibedakan di dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Membuat perubahan ke atas pengeluaan pemerintah.

b. Membuat perubahan ke atas system poemungutan pajak.

c. Secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintahan dan system

pemungutan pajak.

Untuk mencapai tujuan tujuan ini pemerintah dapat memilih salah satu dari beberapa

perubahan berikut :

i. Menaikkan pengeluarannya tetapi tidak membuat perubahan apa-apa ke

atas pajak yang di pungutnya.

ii. Mempertahankan tingkat pengeluarannya tetapi mengeluarkan pajak yang

dipungutnya.

iii. Di satu pihak menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan

pajak yang di pungutnya.

iv. Pengeluaran dan pemungutan pajaknya dinaikkan, dan kenaikkan tersebut

sama besarnya. Tujuan dari kebijakan seperti ini adalah untuk menjaga

agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.

Perubahan-perubahan yang sebaliknya akan digunakan untuk mengatasi inflasi.

Kebijakan yang dilakukan adalah :

i. Mengurangi pengeluarannya; atau

ii. Menaikkan pajak yang dipungut; atau

iii. Mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak yang dipungut; atau

iv. Mengurangi pengeluarannya dan mengurangi pajak yang dipungutnya dengan

jumlah yang sama besarnya.

PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN FISKAL : CONTOH ANGKA

Setelah menunjukan bentuk-bentuk kebijakan fiscal diskresioner yang dapat digunakan

untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, persoalan selanjutnya yang perlu

diteliti dan dibicarakan adalah mengenai jumlah perubahan dalam pengeluaran

pemerintah dan pajak yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Pada

hakikatnya terdapat tiga factor yang akan menentukan besarnya perubahan dalam

anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi yang dihadapi.

Ketiga factor tersebut adalah :

1. besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional yang sebenarnya di capai

dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja

penuh.

2. bentuk kebijakan fiscal diskresioner yang akan dilaksanakan.

3. besarnya kecondongan konsumsi marginal pendapatan nasional (MPC)

PEMISALAN YANG DIGUNAKAN

Contoh yang berikut akan menunjukan magnitude kebijakan fiscal diskresioner untuk

mengatasi masalah pengangguran yang di hadapi dalam perekonomian. Misalkan

pendapatan nasional potensial, yaitu pandapatan nasional yang akan dicapai pada tingkat

konsumsi tenaga kerja penuh adalah Rp.800 triliun. Pada tahun tersebut pendapatan

nasional yang sebenarnya dicapai adalah Rp.750 triliun. Seterusnya di misalkan MPC

pendapatan disposebel adalah 0,75 dan system pajak adalah pajak proporsional dan

besarnya adalah 20 persen dari pendapatan nasional. Alternative kebijakan fiscal

diskresioner yang akan dilakukan pemerintah adalah seperti yang dinyatakan dibawah ini:

i. pemerintah menaikkan pengeluarannya saja.

ii. Pemerintah menurunkan pajak saja.

iii. Pemerintah menaikkan pengeluarannyasebanyak Rp.10 triliun, dan usaha

mengatasi pengangguran dilakukan juga dengan mengurangi pajak.