KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan tugas makalah ini dapat

diselesaikan.

Tugas makalah ini disusun untuk diajukan sebagai tugas mata kuliah Humas

Pemerintahan dengan judul “KASUS SENGKETA TANAH SENAYAN CITY” di Pasca

Sarjana Universitas Padjajaran Bandung Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Humas.

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Agus Rachmat selaku dosen mata kuliah

Humas Pemerintahan yang telah membimbing dan memberikan kuliah demi lancarnya tugas ini.

Demikianlah tugas makalah ini disusun semoga bermanfaat, agar dapat memenuhi tugas

mata kuliah Humas Pemerintahan.

Bandung, 30 Maret 2011

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI………………………………………………………………............. ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…………...…………………………………....

B. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah…………………………………

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kasus Sengketa Lahan Senayan City……………………………..........

B. Analisa Kasus…………………………………………………………….

KESIMPULAN……………………………………………………………………

PENUTUP…………………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..........

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup

serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan

tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak

langsung selalu memerlukan tanah. Saat meninggal dunia pun manusia masih memerlukan tanah

untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Setiap orang akan

selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Bersamaan dengan hal tersebut, tanah dapat

menimbulkan suatu sengketa di dalam masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya

perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah satu pihaknya menyalahi perjanjian yang telah

dibuat.

Humas pemerintah sebagai badan publik, berkewajiban menyediakan informasi yang

berorientasi pada informasi yang dibutuhkan publik untuk memenuhi kepentingan publik.

Penyediaan informasi ini merupakan ekspresi dari upaya memenuhi hak atau kebebasan

masyarakat untuk memperoleh informasi (public's right to know). Di samping itu, Humas

mempunyai kewajiban menyebar-luaskan informasi tentang kebijakan nasional yang mempunyai

dampak luas kepada masyarakat dan harus segera diketahui oleh masyarakat. Hal ini merupakan

ekspresi dari kewajiban bagi setiap badan publik (obligation to tell).

B. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah

Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan

pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan

tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain :

Harga tanah yang meningkat dengan cepat.

Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/ haknya.

Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di

bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan

perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain

sebagainya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kasus Sengketa Lahan Senayan City

Sengketa tanah antara pengelola Senayan City dengan ahli waris Alm Toyib bin

Kiming terus berkepanjangan. Bahkan persoalan ini membuat Pusat Pengelolaan Kompleks

Gelora Bung Karno (PPK GBK) turut gerah. Mereka tidak terima jika lahan yang dikelolanya itu

tidak memiliki surat-surat tanah. Bahkan PPK GBK menantang di peradilan jika ahli waris Alm

Toyib bin Kiming itu memiliki bukti otentik atas lahan yang diperebutkan itu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta pemerintah

DKI Jakarta segera menutup pusat belanja dan perkantoran Senayan City. Menurutnya, langkah

itu perlu ditempuh agar penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut. Pengelola komplek Gelora

Bungkarno (GBK) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang

Olah Raga Bung Karno (PPKGBK) menyatakan kerja sama dengan proyek Senayan City sudah

sesuai aturan. Pada saat ini, eksekutif, termasuk Government Public Relations diharapkan dapat

membantu mengambil tindakan tegas.

Kasus sengketa lahan Senayan City, Jakarta, muncul karena adanya pengaduan atau

klaim atas tanah yang digunakan untuk Senayan City oleh orang yang mengaku ahli waris Alm

Toyib bin Kiming. Sengketa lahan yang ditempati Senayan City mencuat setelah ahli waris

Toyib bin Kiming mengklaim tanah seluas 6,2 hektare di Jalan AsiaAfrika itu sebagai miliknya.

Pengelola GBK yang ada di bawah Sekretariat Negari (Setneg) membantah klaim bahwa tanah

tempat Senayan City adalah lahan sengketa. Tanah yang digunakan oleh PT Manggala Gelora

Perkasa untuk proyek Senayan City adalah tanah milik negara atau PPK GBK atau Setneg dan

apabila ada pihak-pihak lain yang mengaku mempunyai hak kepemilikan atas tanah tersebut

tentunya dapat melakukan upaya hukum. Sebab tanah GBK adalah tanah eks Asian Games IV

tahun 1962 yang kepemilikannya adalah milik negara.

Namun, menurut Government Public Relations Senayan City, sengketa itu adalah

masalah antara pihak Gelora Bung Karno dan keluarga ahli waris. Kepastian dari Sekretariat

Negara sangat dibutuhkan, karena ini tanah negara. Hak kepemilikan tanah berada di tangan

Sekretaris Negara dan pengelolaannya dipercayakan kepada Gelora Bung Karno. Sebagai

penyewa, Senayan City mengajukan permohonan kepada pengelola Gelora Bung Karno

mengenai perjanjian sewa-menyewa akan penggunaan lahan itu selama 35 tahun, terhitung sejak

2006.

Kuasa hukum ahli waris Toyib bin Kiming, Tony Arif, mengatakan, lahan yang

diklaim kliennya berada di luar lahan yang dikuasai Sekretariat Negara. Kesimpulan itu sudah

diverfikasi Badan Pertanahan Nasional, P2U, pajak, camat, dan lurah setempat.

Di sisi lain, Public Relations Manager Senayan City membantah anggapan bahwa

pihaknya menganggap remeh persoalan sengketa tanah itu. Ia menjelaskan, Senayan City sebagai

pihak ketiga harus menyerahkan persoalan kepemilikan lahan kepada pemerintah. Menurut

pendapatnya, mereka hanya penyewa, tidak berwenang menentukan siapa pemilik tanah,

Government Public Relations Senayan City berkomentar bahwa mereka hanya sebagai pihak

ketiga dan penyewa tanah. Kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum, karena sengketa

lahan itu tidak akan menemui jalan keluar dan tidak menemukan kepastian jika pihak yang

bersengketa tetap berkukuh dengan pendirian mereka.

B. Analisa Kasus

Kasus sengketa tanah ini terjadi antara pihak Senayan City dengan ahli waris Alm

Toyib bin Kiming, sedangkan pihak Senayan City sudah menyewa lahan tersebut dari pihak

pemerintah selama 35 tahun. Untuk penyelesaian kasus ini, kami sebagai humas pemerintah kota

Jakarta mengusulkan kedua belah pihak mengadukan kasus ini ke ranah hukum karena kasus ini

menyangkut pihak pemerintah dan berskala cukup besar sehingga harus diselesaikan melalui

jalur hukum. Kasus ini juga harus diselesaikan secepat mungkin karena dapat merugikan

berbagai pihak.

Adapun undang-undang yang mengatur kasus Sengketa Tanah di Senayan City tersebut.

meliputi :

PENDAFTARAN TANAH :

Dasar Hukum

PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menggantikan PP No. 10 Tahun 1961.

UUPA:

Pasal 19, Ayat (1) :

Untuk menjamin kepastian hokum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan PP.

Pasal 19, ayat (2) :

Pendaftaran Tanah, meliputi:

1. Pengukuran, Perpetaan, dan Pembukaan Tanah.

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, ang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat.

Pasal 23 : Hak Milik

Pasal 32 : Hak Guna Usaha

Pasal 38 : Hak Guna Bangunan

Tujuan

Antara Lain :

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas

tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun, hak tanggungan dan hak-hak lain yang

didaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang

bersangkutan.

- Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk

pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan.

- Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Fungsi

Yaitu memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya pembuatan hukum

mengenai tanah.

Kegiatan Pendaftaran tanah meliputi :

a. Pengukuran, Perpetaan, dan Pembukaan tanah yang menghasilkan peta-peta

pendaftaran dan surat-surat ukur.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

Dalam kegiatan ini meliputi pencatatan mengenai :

- Status Tanah

- Subjek Pemegang Hak

- Beban-beban yang membebani hak atas tanah tersebut.

c. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat.

SERTIFIKAT CACAT HUKUM

Yaitu sertifikat yang terdapat kekeliruan-kekeliruan saat menerbitkannya.

Bentuk-bentuk kekeliruan tersebut adalah :

1. Pemalsuan sertifikat

Yaitu berupa pemalsuan blangko sertifikat tanah, stempel BPN dan pemalsuan data

pertanahannya.

2. Pembuatan sertifikat aspal

Secara formal, sertifikat aspal ini tidak berbeda dengan sertifikat sebenarnya (asli),

namun secara materiil, penerbitan sertifikat aspal ini tidak didasarkan pada alas hak

yang benar, seperti penerbitan sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan

pemiliknya yang dipalsukan.

3. Pembuatan sertifikat ganda

Yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat.

HAK GUNA BANGUNAN (HGB)

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah ang

bukan miliknya sendiri.

Subjek HGB :

1. WNI

2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia.

Terjadinya HGB :

1. Tanah Negara: Penetapan Pemerintah

2. Tanah Milik: Perjanjian

PP No. 40 Tahun 1996: Hak Guna Bangunan diberikan untuk waktu paling lama 30 tahun

dan dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk 30 tahun.

HAK GUNA USAHA (HGU)

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna

perusahaan pertanian, perikanan, atau pertenakan.

UUPA pasal 28 s/d pasal 34, PP No. 40 Tahun 1996 pasal 2 s/d pasal 18.

PP No. 40 Tahun 1996 :

Pasal 8 :

Hak guna usaha dapat diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang

untuk waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperbahurui kembali.

Pasal 11 :

Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau pembaruhuan hak

guna usaha dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan.

HAK PENGELOLAAN (HPL)

PMDN No. 1 Tahun 1977, berisi wewenang untuk :

1. Merencanakan peruntukan penggunaan tanah yang bersangkutan.

2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya.

3. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut

persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi

segi-segi peruntukkan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya; dengan

ketentuan bahwa pemberian tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KESIMPULAN

Di zaman yang semakin modern ini, harga tanah semakin lama semakin meningkat.

Setiap orang yang mengaku sebagai pemilik tanah harus disertai dengan bukti yang kuat agar

tidak terjadi sengketa tanah atau kesalahpahaman yang dapat berakibat merugikan banyak orang.

Bagi orang yang ingin membeli atau menyewa tanah, teliti surat-surat tanah terlebih dahulu

sebelum membeli atau menyewa tanah tersebut. Kasus sengketa tanah Senayan City ini tentu

tidak mudah diselesaikan, karena bangunan Senayan City sendiri yang sudah selesai dibangun

dan dibuka. Apabila hal ini terjadi, tentu tidak mudah untuk menyelesaikan perkara sengketa ini

karena menyangkut banyak pihak yang mengklaim bahwa tanah sengketa itu sebagai miliknya.

Hal ini mungkin hanya ulah sebagian orang yang tidak menerima adanya proyek Senayan City.

Tetapi, pihak Senayan City harus bisa membuktikan apabila tanah sengketa tersebut tidak

bermasalah sebelum terjadi sengketa yang lebih besar. Kasus ini perlu diselesaikan melalui jalur

hukum agar masalah sengketa tanah ini tidak membesar dan dapat terselesaikan secara adil.

PENUTUP

Tantangan Humas Pemerintah—mau tidak mau—harus dihadapi dan dilakukan

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi publik. Tuntutan ini telah

diakomodir oleh UU KIP yang harus dipahami dan dapat dilaksanakan oleh pejabat pelayan

informasi publik, khususnya Humas Pemerintah.

Lembaga negara Mahkamah Konstitusi merupakan contoh nyata dimana informasi

merupakan “nilai yang berharga” bagi publik, dan bagaimana publik dapat memperolehnya

dengan mudah.

Jaman akan berubah mengikuti arus budaya masyarakatnya, dan Humas harus

beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Peningkatan kualitas diri dan komitmen terhadap diri

dan masyarakat, merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan ke era keterbukaan

informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adurachman, Oemi.2001. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

Anggoro , M. Linggar , 2000 . Teori dan profesi kehumasan serta aplikasinya , Bandung : PT.

Bumi Aksara .

Berry, David.1995. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cangara,Hafied. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cutlip, Scott. Center, Allen. Broom, Glen. 2006. Effective Public Relations. Jakarta: Persada

Media.

De Vito, Joseph, A, Editor : Agus Maulana. 1997. Komunikasi Antar Manusia, Professional

Book, Jakarta,.

Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya

Bakti.

KASUS SENGKETA LAHAN SENAYAN CITY

HUMAS PEMERINTAHAN

DISUSUN OLEH

AHMAD HELMI YAHYA 210110090

INTANIA ADITYA DEVIAYU 210110090186

YOGI NUGRAHA WIDHI 210110090313

ASTRID ASTORIA 210110070230

ELDIAN HUDAYA 210110070260

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Padjajaran