TESIS APA DAN SIAPA BATAK TOBA YOGYAKARTA: IDENTITAS KEWARGAAN BUDAYA BATAK TOBA …repository.usd.ac.id/38151/2/156322008_full.pdf · 2020. 10. 1. · HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS

APA DAN SIAPA BATAK TOBA YOGYAKARTA: IDENTITAS

KEWARGAAN BUDAYA BATAK TOBA DI YOGYAKARTA

Untuk memenuhi persyaratan mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum) di

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Disusun oleh

Ando Harapan Gurning

156322008

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i

TESIS

APA DAN SIAPA BATAK TOBA YOGYAKARTA: IDENTITAS

KEWARGAAN BUDAYA BATAK TOBA DI YOGYAKARTA

Untuk memenuhi persyaratan mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum) di

Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Disusun oleh


156322008

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS

APA DAN SIAPA BATAK TOBA YOGYAKARTA: IDENTITASKEWARGAAN BUDAYA BATAK TOBA DI YOGYAKARTA

oleh


E$22A08

TELAH DISETUJUI OLEH

Dr. Albertus Budi Susanto. SJPembimbing

/4fu1Tanggal: 7 AUru. Zo

^8

(nfvw

,e),6

i Program Magister IRB


- ------------]

PENGESAHAN

. -- -ifGsi*,,,. . l

APA DANSIAPA BATA(.TQBA Y@YAKARTA: DENTITAS EEWARGAAN

OIoh:

AndoHarapan'Gurnirrg ,' ,Nmn rxtzoog

Telah dipertdrar*an di depn Deuam Penguji Tesis padatanggal4 Juli 2018dan dinptakan b[ah memenuhi syamt

Pac@sariana

I

Sut r" S.J.

nt


a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

NIM

Program

Institusi


156322008

Ilmu Religi dan Budaya

Universitas Sanata Dharma

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis

Judul : APA DAN SIAPA BATAK TOBA YOGYAKARTA: IDENTITASKEWARGAAN BUDAYA BATAK TOBA DI YOGYAKARTA

Pembimbing : Dr. Albertus Budi Susanto, S.J.

Tanggal diuji : 4 Juli 2018

Adalah benar-benar karya saya

Di dalam sikripsi/karya tulis/ makalah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagianfulisan atau gagasan orang lain, yang saya ambil dengan cara menyalin atau menirudalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan

saya sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya temyata melakukan tindakan menyalin atau

meniru tulisan orang lain atau seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersediamenerima sanksi, sesuai peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana Ilmu Religidan Budaya Univ. Sanata Dharma Yogyakarta termasuk pencabutan gelar MagisterHumaniora (M.Hum) yang telah saya peroleh.

uth^r !ol8

uming

IV


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH TINTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Ando Harapan Gurning

Nomor Mahasiswa : 156322008

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaanUniversitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

APA DAN SIAPA BATAK TOBA YOGYAKARTA: IDENTITAS KEWARGAANBUDAYA BATAK TOBA DI YOGYAKARTA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikankepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkanke bentuk media lain mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikansecara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentinganakademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada sayaselama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 2l Juli2018

Harapan Gurning)


viii

ABSTRAK

Tesis ini menggambarkan perjuangan komunitas Batak Toba di Jogja, dalam

merepresentasikan (identitas) komunitasnya - dalam gagasan liminal community Victor

Turner - ketika berhadapan dengan “harmonisasi” Yogya dalam arus globalisasi.

Meskipun (perlu) menjadi citizen of the world, komunitas warga “yang lain” dari

sesama “asli” Batak Toba maupun sesama warga Jawa Jogja, berdasar nasionalisme dan

solidaritas mereka, selalu jeli bernegosiasi atau bahkan berkontestasi untuk nyaman

dengan “harmonisasi’ tersebut. Bagi komunitas Batak Toba Jogja, kejelian menyadur

politik Dalihan Na Tolu (tungku berkaki tiga) adalah kejelian mengoperasionalkan

simbol, mitos dan ritus dengan efektif tanpa. Kemampuan menyadur juga tidak lepas

dari dinamika identitas terbayangkan dari jejak-langkah politik identitas di Jogja, bagi

Indonesia saat ini.

Dalam kaitannya dengan konteks sejarah nasionalisme (Medan, Jakarta, Bandung,

HKBP, PRRI, dll.), identitas merupakan sentimen dari rasa kepemilikian terhadap

simbol-simbol, keyakinan, dan cara hidup serta keinginan untuk menentukan politik

mereka sendiri. Rumusanm masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana masa lalu komunitas Batak Toba mengonstruksi identitas Ke-Batak-an di tengah kewargaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai masa kini.

Konstruksi identitas bermula dari situasi Yogyakarta yang terus-menerus menarik

dan menampung berbagai warga budaya. Poin ini akan dibahas dalam bab kedua.

2. Kedua, bagaimana komunitas Batak dengan tradisi dan “bahasa ibu”-nya mengekspresikan identitas ke-Batak-annya di dalam relasi sosialnya di masyarakat

Jogja (bahasa ibu Jawa); membangun dan memperkembangkan relasi sosialis

nasionalis. Perumusan ini akan didalami di bab ketiga

3. Ketiga, apa implikasi dan makna perubahan identitas budaya bagi Batak Toba di DIY ketika memanfaatkan lingua franca, “tidak saling mencerminkan dan ....tidak saling

menyebabkan rasa rikuh” (Siegel 2009: 342) sebagai syarat dasar membangun

“harmonisasi”. Poin ini akan dibahas pada bab keempat.

Penulis menggunakan kajian Oral History lewat metode wawancara dan

pengamatan langsung di lapangan untuk menangkap kata-kata si/apa yang

diucapkan/dicakapkan, gagasan si/apa dicita-citakan, dan kenyataan macam apa atau

dari siapa yang sukses/gagal dihasilkan. Oral history lebih terbuka ruang dialog antara

teks maupun konteks.

“Komunitas nasionalisme” terbayangkan membantu warga Batak Toba Jogja ikut

bersolidaritas meskipun ....” tidak bakal tahu dan takkan kenal...tidak akan bertatap

muka...bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka” (Anderson

2008:8). Analisa, kajian ulang dan paparan data-data temuan dalam penelitian lapangan

diolah dengan bantuan dari kerangka teori identitas kewargaan budaya Nick Stevenson.

Kewargaan budaya merupakan terbentuknya masyarakat demokratis yang membuka

ruang bagi munculnya warga yang beragam dengan kehidupan yang bermakna,

menghormati pembentukan identitas-identitas hibrid yang kompleks dengan

perlindungan dari negara secara sosial. Makna hamajuon memudahkan komunitas Batak

Toba Yogya ikut memperkembangkan imajinasi harmonisasi yang inklusif dalam

nasionalisme-kosmopolitan.

Kata kunci: Batak Toba, Imagined Communities, Kewargaan Budaya, Identitas

Nasional, Dalihan Na Tolu, Asosiasi Klan, adat, klan


ix

ABSTRACT

This thesis describe the struggle of Batak Toba community in Jogja during this time,

to represent (the identity) of their community -in the concept of Victor Tunner’s liminal

community- who are confronted with the “harmonization” of Jogja in globalization.

Despite being citizen of the world, the other communities of original Batak Toba and

also the citizens of Java Jogja, based on their nationalism and solidarity, always

enthusiasm to negotiate or even to contribute to be comfortable with the harmonization.

For Batak Toba community, the foresight in adapting politics of Dalihan Na Tolu

(three-legged stove) is the foresight to operationalize the symbol, myths, and rites

effectively. This thesis intends to explain how the Batak Toba communities adapt an

imaginable identity according to the context of identity politics trace in Jogja, for

Indonesia nowadays. In relation to the historical context of nationalism (Medan, Jakarta,

Bandung, HKBP, PRRI, etc), the identity is a sentiment of belonging in a community

whose the members are identified with the symbols, the confidence, and the way of life

also there is a desire to determine their own politics.

There are three the formulations of problem which is developed in this research:

1. How the past of Batak Toba community constructed the identity of the Batak’s in the middle of cultural civility of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nowadays.

The constructions of this identity begin from the situation of Yogyakarta which

constantly attract and accommodate many kinds of cultural citizens and follow the

time. This point will be discussed in the second chapter.

2. Second, how the Batak community with the tradition and mother tongue of Batak express the identity of the Batak in their social relations in Jogja society (mother

tongue of Java); build and develop nationalist socialist relations. This formulation

will be explored in the third chapter.

3. Third, what is the implication and the meaning of the changing of the cultural identity to Batak Toba in DIY when need to utilize lingua franca as the basic

requirement to build harmonization. The main requirement lingua franca is “not

reflect …not causing the awkwardness” (Siegel 2009:342). This point will be

discussed in the fourth chapter.

In this research, the writer in the certain meaning use Oral History study where the

interview method and direct observation in the field able to capture the words who/what

is spoken/conversed, the concept of who/what aspired, and what kind of reality between

text or context.

The idea of Ben Anderson about the nationalist community to help Batak Toba Jogja

society to join solidarity with others, even though…they would not know and wouldn’t

know…would not meet face to face-might not never have heard about them (Anderson

2008:8). But in every minds of the members lives an image of togetherness.The analysis

of review and exposure of finding the data in the field research has processed by the

assistance of the theory of cultural citizenship of Nick Stevenson. The cultural

citizenship is the formation of a democratic society which opens the space for the

emergence of diverse citizens with the meaningfull lives, respecting the formation of the

complex hybrid identities with the protection of the state socially.

With the development of information technology today, imaginable nasionalism that

has built and promoted – according to hamajuon – by the Batak Toba community in

Yogyakarta, enabling them to participate in developing non-exclusive harmonization in

the concept of nationalism – cosmopolitan.


x

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……………………………………………..………………………. i

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing ..…………………..…………………… ii

Halaman Pengesahan ………………………………………………………………. iii

Halaman Pernyataan ……………………………………………………………….. iv

Halam Persetujuan Publikasi ………………………………………………………. v

Kata Pengantar …………………………………………………………..………… vi

Abstrak ……………………………………………………………..……………… viii

Abstract …………………………………………………………….……………… ix

Daftar Isi …………………………………………………………………..………. x

Daftar Gambar …………………………………………………………….……….. xii

Daftar Tabel ………………………………………………………………..………. xiii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………..…….. 1

1. Latarbelakang Penelitian ……………………………………………………… 1 2. Perumusan dan Pembatasan Tema ……………………………………………. 5 3. Tujuan Penelitian ……………………………………………………………… 5 4. Manfaat Penelitian …………………………………………………………….. 6 5. Kajian Pustaka ………………………………………………………………… 7 6. Landasan Teoritis ……………………………………………………………… 13

6.1.Imagined Communities dalam Nasionalisme-Kosmopolitan ……………… 13

6.2.Kewargaan Budaya ………………………………………………………… 18

6.2.1. Jaringan (network) ……………………………………………………... 22 6.2.2. Sistem Informasi ……………………………………………………….. 23 6.2.3. Globalisasi ……………………………………………………………... 24 6.2.4. Masyarakat Beresiko …………………………………………………… 25 6.2.5. Modernitas Refleksif (reflexive modernity) …………………………… 26 6.2.6. Konsumsi ………………………………………………………………. 27

7. Metode Penelitian……………………………………………………………….. 29 7.1.Pengamatan Terlibat ……………………………………………………….. 31

7.2.Wawancara ………………………………………………………………… 31

7.3.Informan dan Rapport……………………………………………………… 32

7.4.Pengumpulan data …………………………………………………………. 33

8. Sistematika Penyajian …………………………………………………………. 33

BAB II YOGYAKARTA MENUJUKOTA KEWARGAAN BUDAYA ……… 35

1. Yogyakarta: Peleburan Kampung dan Kota…………………………………… 36 2. Pendidikan untuk Kewargaan Budaya ………………………………………… 50 3. Dunia kuliner dari Lokal ke Global …………………………………………… 60 4. Batak Toba Yogyakarta ……………………………………………………….. 61

4.1. Koloni Hindia Belanda dan Jepang (1890-an – 1945) …………………… 61 4.2. Pemoeda Batak dalam Revolusi di Yogyakarta …………………………. . 69 4.3. Orde Baru ………………………………………………………………… 76 4.4. Reformasi ………………………………………………………………… 83

5. Batak Toba Melawan Prasangka demi Pengakuan ………………………….… 85

BAB III AMBANG KOMUNITAS BATAK TOBA DI YOGYAKARTA …… 92

1. Identitas Batak Toba di Tiga Kota Urban …………………………………..… 93


xi

2. Batak di Yogja: Rekonstruksi Identitas ……………………………………… 97 2.1. Berbahasa ………………………………………………………………… 104 2.2. Genealogi dan Identitas …………………………………………………… 111 2.3. Adat ……………………………………………………………………… 124 2.4. Dalihan Natolu…………………………………………………………… 132 2.5. Religi ……………………………………………………………………… 135

3. Kontekstualisasi Adat Dalihan Natolu dan Religi di Yogyakarta ……………. 138 3.1. Network di Pedukuhan …………………………………………………… 139 3.2. Network Kerja ………………………………………………………….… 143 3.3. Network Famili dan Media Sosial ……………………………………….. 146

BAB IV RE-IMAGINED KOMUNITAS KOSMOPOLITAN BATAK TOBA

YOGJA ……………………………………………………………………… 153

1. Nasionalisme Berbahasa ……………………………………………………… 153 2. Kapitalisme Cetak Lewat Pendidikan ………………………………………… 167 3. Yogya:Re-imagined Dalihan Na Tolu Communities …………………………. 177

3.1. Genealogi dalam Kapitalisme Cetak ………………………………………. 178

3.2. Mencari Tuhan-Tuhan Digital …………………………………………….. 184

3.3. Identitas Yang Hibrid ……………………………………………………… 190

4. Komunitas Dalam Kewargaan Budaya ……………………………………….. 203 4.1. Komunitas dan Konsumsi ………………………………………………… 203

4.2. Komunitas Virtual Network …………………………………………….… 217

4.3. “Rapat Online ma Hita”: Antara Komunitas dan Globalisasi ………….… 220 4.4. Aliansi Marga dalam Group Whatshap …………………………………... 225

5. Komunitas dalam Pasar dan Uang ……………………………………………. 227 6. Dinamika Network Sosial Batak Toba ………………………………………… 233

BAB V KESIMPULAN …………………………………………………………… 238

DAFTAR KEPUSTAKAAN ……………………………………………………… 243


xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penduduk Kota Yogyakarta tahun 1980-an …...……………………………. 37

Tabel 2: Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2000-an …..……………………………. 38

Tabel 3: Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Suku Bangsa ..…………………….….. 39

Tabel 4: Komposisi Grup Etnis berdasarkan Jenis Kelamin 2010………………..……39

Tabel 5: Perbandingan penduduk dengan kekurangan beras …………………..…….. 81

Tabel 6: Oposisi Biner Levi-Strauss …...…………………………………………… 127


xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta D.I. Yogyakarta …………………………………………………. 35

Gambar 2: Dua Tuan Pesta sama-sama memasuki Ruangan ……………………… 137

Gambar 3: Ziarah ke anggota asosiasi klan yang beragama islam…………………. 139

Gambar 4: Syukuran akhir tahun asosiasi Klan Parna 2016 …..…………………… 177

Gambar 5: Daftar Silsilah Elektronik …..…………………………………………. 181

Gambar 6:Screenshoot Whatsapp Group Batak Katolik …… …………………….. .. 189

Gambar 7: Screenshoot Whatsapp Group Batak Katolik ……. …………………….. 189

Gambar 8: Foto Famflet angkringan ….…………………………………………… 191

Gambar 9: Foto Framflet angkringan Lapo Hasian ……………………………….. 192

Gambar 10: Foto Perjamuan Makan Pestak Perkawinan Batak … ………………… 193

Gambar 11: Foto Keluarga Batak Berdansa ………………………………………… 195

Gambar 12: Foto Syukuran Ulangtahun Asosiasi Klan ……………………….......... 196

Gambar 13: Foto Keluarga Batak Berpakaian Jawa Yogja …….…………………… 197

Gambar 14: Foto Upacara Pengarakan Kain tenun Batak …………………………... 204

Gambar 15: Foto Pemain Keybord Batak Toba ……………………………………. 207

Gambar 16: Foto Pihak Pemberi Isteri (hulahula) memasuki ruangan ……………. 208

Gambar 17: Foto Syukuran Akhir Tahun dengan jenis minuman ……………. ….. 213

Gambar 18: Screenshoot BKY Rapat Online ……………………………………… 220

Gambar 18: Screenshoot Whatshapp berisi tentang doa …………………………… 221

Gambar 19: Penghormatan Hulahula, uang di atas daging penghormatan …………. 227

Gambar 20: Dua foto tempat jualan …...…………………………………………… 228


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 17 September 2016, peneliti mengikuti peringatan seribu hari

(ritual nyewu) meninggalnya Bapak Giovanni Battista Saroha Sinaga di Mlati,

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hampir tujuh puluh lima persen peserta selamatan

berasal dari orang Batak, baik pihak marga1 Sinaga maupun Nainggolan sebagai pihak

pemberi isteri (Hulahula). Di dekat altar disediakan sepasang burung merpati putih.

Pada penutupan upacara, kedua burung merpati dibawa keluar dan di depan pintu

rumah, istri bapak Sinaga bersama dengan anaknya melepaskan burung tersebut. Salah

satu dari burung merpati itu tidak mau terbang, sedangkan yang satu langsung terbang.

Secara spontan orang yang ikut serta pada upacara berkata, “Ayahnya belum bersedia

pergi.”

Upacara di atas merupakan salah satu bagian dari selamatan, ritual nyewu

menjadi puncak peringatan kematian seseorang dalam budaya masyarakat Jawa.

Perayaan puncak ini membawa keyakinan bahwa roh manusia yang meninggal sudah

tidak akan kembali ke tengah-tengah keluarga. Dari pihak keluarga yang masih hidup,

sikap rela melepas pergi roh termasuk hal penting dari ritual sebagaimana disimbolkan

1Marga ialah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, seketurunan menurut garis bapak.

Marga menjadi landasan utama dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat Batak Toba mengenai relasi

antarsesama. Nama-nama marga yang disebutkan dalam tesis ini adalah marga yang berasal dari Batak

Toba. [Lihat M.A. Marbun dan I.M.T. Hutapea, Kamus Budaya Batak Toba (Jakarta: Balai Pustaka,

1987), hlm. 93-95.].


2

oleh pelepasan burung merpati. Roh “diyakini” meninggalkan keluarga untuk

menghadap Tuhan.2

Sebagai pihak pemberi isteri, marga Nainggolan hadir atas nama asosiasi klan

marga. Tentang kehadiran asosiasi klan di perantauan, terdapat perbedaan pendapat di

antara para ahli.3 Edward Bruner melihat asosiasi marga di kota sebagai pengganti

keluarga dari kampung untuk menghadapi kontestasi yang keras di perkotaan, terutama

dalam perebutan sumber-sumber kehidupan ekonomi. Menurut Kartini, sebagai asosiasi

klan yang terkuat, perkumpulan marga Batak Toba di Jakarta bertujuan untuk

kepentingan adaptasi dan penguatan adat di tanah perantauan. Penguatan identitas ini

menjadi pemicu semakin eksklusifnya komunitas Batak Toba.4 Selama tinggal di

Yogyakarta, penulis cukup sering menjumpai keluarga Batak Toba yang tidak

bergabung dengan asosiasi klan mereka. Alasan yang sering muncul karena keluarga

tidak sanggup memenuhi persyaratan secara ekonomis.

Peringatan seribu hari meninggalnya orang Batak di Yogyakarta dibahas sebagai

pembuka latar belakang penelitian karena upacara tersebut merupakan bentuk

konstruksi identitas komunitas Batak Toba. Slametan sendiri dirayakan dengan

mengundang struktur sosial Batak Toba. Bagi orang Batak Toba yang sangat kuat

mempertahankan adat-istiadatnya (esensialis), praktik peringatan seribu hari tidak

termasuk bagian adat Batak, sedangkan bergabung dengan asosiasi klan merupakan

bagian dari adat marga. Adat merupakan salah satu kategori kebenaran yang

menunjukkan identitas sebagaimana dipraktikkan di Tapanuli. Para esensialis ini hadir

2 Bdk. Endraswara, Agama Jawa, Ajaran, Amalan, dan Asal-usul Kejawen (Yogyakarta: Narasi,

2015), hlm. 26-30. 3 Sitor Situmorang dan Kartini berbeda pendapat berkaitan dengan motif masyarakat Batak Toba

membentuk asosiasi klan di kota. Sitor melihat bahwa terbentuknya asosiasi klan dipengaruhi oleh tradisi

kampung, sedangkan Kartini melihatnya dari sudut ekonomi kapitalisme. 4 Sjahrir Kartini, “Asosiasi Klan Orang Batak Toba di Jakarta” dalam PRISMA I 1982, hlm. 75


3

dalam diri para penatua adat (raja parhata) yang sering memimpin acara-acara adat dan

ketua perkumpulan marga. Tidak jarang para penatua dan pencinta adat

mempertahankan identitasnya tanpa melihat konteks keberadaannya.

Dengan predikat Jogja sebagai kota plural5, terdapat sejumlah besar manusia

yang hidup berdekatan tetapi semakin lama benar-benar tidak saling mengenal, yang

dalam kondisi tertentu terpaksa melakukan transaksi-transaksi dan perjumpaan

instrumental. Dalam kehidupan urban, semakin terjalin relasi yang bersifat superfisial,

sementara, dan kompetetif serta perasaan terasing dan tidak berdaya. Penghuni kota

membentuk asosiasi berdasarkan gaya hidup, budaya, dan etnisitas bahkan sesuai

dengan kebutuhan. Warga kota berkomunikasi dan berbagi pengalaman satu sama lain

dengan pelbagai cara, bahkan berusaha untuk mencipta ruang kultural baru.6

Pergerakan dan mobilitas warga kota berakibat pada proses pergeseran identitas

kultural sampai pada pembentukan identitas baru. Identitas diproduksi dalam dimensi

persamaan dan perbedaan, percampuran, keberagaman, dan keberadaban.7 Namun

cukup banyak kota seperti yang digambarkan Karl Marx, ada pertentangan kelas, ada

pihak-pihak yang mendistorsi realitas demi kepentingan sendiri tanpa peduli pihak lain.8

Akhirnya, kota sungguh menjadi simbol realitas terjadinya proses tarik-menarik, dalam

pengertian negosiasi antara pendatang dan daerah tujuan.9

5 Imam Subakhan, Hiruk-Pikuk Wacana Pluralisme Yogyakarta (Yogyakarta: Kanisius dan Impulse,

2007), hlm. 49-56. 6 Bdk. Geroge Ritzer, Teori Sosiologi Moder, Edisi ketujuh. Diterjemahkan Triwibowo B.S.,

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) hlm. 285-289. 7 Chris Barker, Kamus Kajian Budaya. Diterjemahkan B. Hendar Putranto (Yogyakarta: Kanisius,

2014), hlm. 132-133. 8 Bagus Takwin, “Kota dan Kita” dalam Alfathri Adlin (ed.), Resistensi Gaya Hidup: Teori dan

Realitas (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hm. 133 9 Carola Suarez Orozco, “Formulating Identity in a Globalized World,” dalam Marcelo M. Suarez –

Orozco and Desire Baolian Qin-Hilliard (ed.), Globalization Culture and Education in The New

Millenium, (Los Angeles and London: University of California, 2004), hlm. 173-175.


4

Integrasi sosial akan menjadi masalah baru bagi individu atau kelompok yang

berpindah ke Yogyakarta. Masalah ini juga terkait dengan apa yang dikatakan oleh

Anderson bahwa setiap individu memiliki ikatan dengan tanah kelahirannya sehingga

individu memiliki keinginan untuk kembali ke asalnya. Keinginan ini semakin diperkuat

oleh alat komunikasi dan transportasi sehingga dengan cepat dan mudah kembali ke

tanah airnya bahkan mendapatkan perkembangan-perkembangan tentang negara

asalnya. Bagi Anderson, keterikatan antara globalisasi dan nasionalisme disebut long

distance nasionalism yaitu berupa klaim identitas oleh individu maupun kelompok

terhadap wilayah lain yang diyakini sebagai asal-usulnya. Dengan demikian terjadi

suatu “kontestasi” antara perjuangan untuk berintegrasi secara sosial dengan keinginan

untuk kembali ke tanah asal.

Ketika masih berada di Tapanuli Utara, perubahan identitas tidak begitu kuat

disadari dan dilakukan karena ikatan primordialisme kesukuan dan kebudayaannya

secara sosio-kultural. Orang Batak Toba diikat oleh perasaan persaudaraan yang erat,

sebagaimana diurai Edward Bruner karena kesamaan identitas sebagai halak kita10

. Uli

Kozok sendiri melihat ikatan identitas sebagai halak hita dipengaruhi oleh dominasi

Gereja Protestan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dari awal

melestarikannya karena keterkaitan antara bangsa dan bahasa.11

Namun, pada saat

10

Konsepsi halak hita cukup sering dipakai oleh orang Batak Toba untuk membedakan identitasnya

dengan etnis atau orang lain yang bukan Batak. Konsepsi ini memperkuat relasi psikologis dan sosial

sesama orang Batak dengan suasana empati [Lihat Ihromi (ed.), Pokok-pokok Antropologi Budaya

(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 213.] 11

Uli Kozok,Utusan Damai di Kemelut Perang (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),

hlm. 73.


5

memasuki kota seperti Yogyakarta, konstruksi identitas budaya Batak Toba semakin

kompleks karena berhadapan dengan situasi sosial yang baru.12

2. Perumusan dan Pembatasan Tema

Judul tesis ialah, Apa dan Siapa Batak Toba Yogyakarta: Identitas

Kewargaan Budaya Batak Toba di Yogyakarta. Identitas merupakan sebuah „entitas‟

yang dapat berubah menurut sejarah, waktu dan ruang, atau selalu dalam proses menjadi

yang dikonstruksi secara penuh dalam budaya dan masyarakat. Proses pembentukannya

berlangsung secara politis dalam sebuah komunitas yang ditempatkan dalam pandangan

kewarganegaraan.13

Merujuk pada pengertian identitas tersebut maka pertanyaan utama

yang akan dijawab dalam pengajuan tesis ini adalah:

1. Bagaimana migran Batak Toba merekonstruksi identitas komunitas ke-Batak-an

di tengah kewargaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini?

2. Bagaimana komunitas Batak Toba mengekspresikan identitas ke-Batak-an di

dalam relasi sosial budaya?

3. Apa implikasi dan makna perubahan masa kini dari identitas budaya bagi etnis

Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Tujuan Penelitian

Tesis ini mempunyai beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui perubahan identitas migran Batak Toba di Daerah

Istimewa Yogyakarta yang plural.

12

Bdk. Ihromi (ed.), Pokok-pokok…, hlm. 214-218. Bdk. juga Daniel Perret, Kolonialisme dan

Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Diterjemahkan Saraswati Wardhany (Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm. 17-18. 13

Chris Barker, Cultural…, hlm. 270-273


6

2. Untuk mengetahui cara komunitas terbayangkan masyarakat Batak Toba

mengekspresikan identitas ke-Batak-Toba-an dalam relasi sosial budaya

masa kini.

3. Untuk mengetahui strategi-strategi budaya yang dikembangkan masyarakat

Batak Toba dalam membangun identitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Manfaat Penelitian

Terdapat point penting dari manfaat penelitian ini. Pertama, memberi sumbangan

pada kajian akademik ilmu sosial humaniora bagaimana konsep kewargaan budaya

(cultural citizenship) semakin berkembang dalam suatu daerah yang semakin plural.

Kedua, bagi komunitas/kelompok sosial yang diteliti, penelitian ini berguna untuk

mendalami secara teoritis bagaimana mereka hidup dalam suatu kota cultural

citizenship.

Ketiga, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan di Yogyakarta dengan

melihat bagaimana komunitas merekonstruksi identitas seturut perkembangan

Yogyakarta yang hidup dalam cultural citizenships (kewargaan budaya). Keempat, bagi

penulis, dengan penelitian ini penulis akan semakin mendalami sebuah strategi yang

dipakai oleh komunitas tertentu yang “bertarung” di daerah yang semakin mendunia.

Ternyata ketika hendak survive, proses rekonstruksi identitas menjadi sangat penting

dalam menempatkan diri di daerah kewargaan budaya. Rekonstruksi menjadi jalan

untuk menempatkan diri yang semula sebagai migran berubah menjadi anggota

kewargaan budaya. Warga Jogja sendiri juga menggagas dan membayangkan “Batak

Jogja”.


7

5. Kajian Pustaka

Urbanisasi sangat berpengaruh pada pembentukan kewargaan budaya karena terkait

dengan mereka yang tinggal dan yang baru datang. Masri Singarimbun dalam artikelnya

Urbanisasi: Apakah itu suatu Problema? mengatakan bahwa salah satu dilema dalam

membendung urbanisasi adalah kenyataan perbedaan pendapatan antara desa dan kota.

Perbedaan itu menyebabkan ketidakmerataan fasilitas terutama penyediaan sarana dan

prasarana transportasi dan pertumbuhan industri yang membuka peluang kerja. Peluang

ekonomi menjadi faktor utama arus urbanisasi.14

Hanya saja Singarimbun tidak

mendalami lebih jauh dampak urbanisasi dalam aspek sosial budaya komunitas

pendatang.

Tentang perubahan identitas dalam konteks migrasi, cukup banyak ahli telah

melakukan penelitian orang Batak Toba di luar Tapanuli Utara15

. Sebut saja misalnya,

Edward Bruner. Ia telah melakukan penelitian kehidupan komunitas Batak Toba di Kota

Medan, Jakarta, dan Bandung. J. Hasselgren secara spesifik melakukan penelitian etno-

religius di daerah Provinsi Sumatera Utara. Jauh sebelum Bruner dan J. Hasselgren,

Daniel Perret telah melihat rekonstruksi idenitas masyarakat Batak Toba dalam

perspektif kolonialisme di Sumatera Timur. K. Sjahrir meneliti tentang masyarakat

Batak Toba dalam kaitannya dengan fungsi asosiasi klan di Jakarta. Togar Nainggolan

menempatkan penelitiannya dalam teori kontinuitas dan diskontinuitas kehidupan

masyarakat Batak Toba di Jakarta.16

Secara umum, para antropolog tersebut membagi

tiga tipe perubahan identitas.17

Pertama, tipe perubahan total yang dialami oleh para

migran dalam kultur lokal yang homogen yang terjadi pada masa kolonial. Dalam

14

Prisma, Mei 1977 hlm. 3-11 15

Sebutan Tapanuli Utara dalam tesis ini adalah wilayah administratif pemerintahan sebelum terjadi

pemekaran pada tahun 1998. 16

Togar Nainggolan, Batak Toba di Jakarta, (Medan: Bina Media Perintis, 2006), hlm. 141-183.] 17

Togar Nainggolan, Batak Toba… hlm. 19-22.


8

bukunya yang berjudul Kolonialisme dan Etnisitas, Daniel Perret mempertanyakan

identitas Batak yang mengingkari diri ketika ada bersama dengan masyarakat Melayu.18

Mereka melakukan perubahan identitas untuk meraih kemajuan. Resistensi yang cukup

tinggi berakibat pada migran Batak Toba yang mengambil alih kultur dan menjadikan

identitas Melayu sebagai identitas baru. Mereka tidak lagi menggunakan marga, sistem

perkawinan yang bersifat eksogami, dan tidak menjalankan sistem sosial masyarakat

Batak Toba (Dalihan Natolu19

) bahkan adat Batak Toba sendiri. Model perubahan

identitas seperti ini berlangsung saat kolonialisme masih menguasai Melayu.20

Hasselgren lebih mendalami perubahan identitas Batak Toba berdasarkan motif etnis

religius ke Sumatera Timur terutama pada tahun 1912-1965, sedangkan Anthony Reid

melihat migrasi Batak Toba secara besar-besaran ketika pemerintah menghapus

kerajaan-kerajaan di Medan dengan terciptanya tirani mutlak rasialisme.21

Hanya Reid

sendiri tidak menjelaskan apakah migrasi membawa perubahan di daerah migran.

Kedua, tipe perubahan identitas yang terbatas, yaitu tergantung pada kuat tidaknya

kultur lokal. Di sini tidak terjadi perubahan identitas secara total kepada hegemoni

kultur dominan setempat. Komunitas Batak Toba di Bandung menampilkan model

perubahan terbatas.22

Perubahan yang terbatas itu diakibatkan oleh patokan-patokan

yang diberlakukan oleh kultur dominan Sunda. Para migran mengambil posisi dalam

18

Daniel Perret, Kolonialisme…,hlm. 316-319. 19

Dalihan Na Tolu merupakan gabungan dari tiga kata bahasa Batak Toba, yakni Dalihan, Na dan

Tolu. Dalihan artinya tungku, Na artinya yang atau nan dan tolu artinya tiga. Jadi, Dalihan Na Tolu

berarti tungku nan tiga. Dalihan Na Tolu diserap menjadi sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba.

Dalihan Na Tolu terdiri dari pihak pemberi isteri (Hulahula), saudara semarga dari pihak penerima isteri

(Dongan Sabutuha) dan pihak penerima isteri (Boru). Ketiganya merupakan golongan fungsional

Masyarkaat Batak Toba yang berhubungan sangat erat, satu kesatuan yang tidak terpisahkan [Lihat M.A.

Marbun dan I.M.T. Hutapea, Kamus…, hlm. 37] 20

Daniel Perret, Kolonialisme…, hlm. 178-180 21

Anthony Reid, Sumatera, Revolusi dan Elite Tradisional. Diterjemahkan Tom Anwar (Depok:

Komunitas Bambu, 2011), hlm. 74-78. 22

Hasselgren, Batak Toba di Medan, Perkembangan Identitas Etno-Religius Batak Toba di Medan

(1912-1965). Diterjemahkan Bina Media Perintis. (Medan: Bina Media Perintis, 2000) hlm. 19; E.M.

Bruner, „Batak ethnic associations in three Indonesian cities‟, dalam Southwestern Journal of

Anthropology 28, 1972, hlm. 211.


9

sistem perkotaan di Bandung yang mengacu pada kehidupan sosial kebudayaan

dominan Sunda. Artinya, para migran mengadaptasi diri dengan kebudayaan dan

cenderung menjadi seperti Sunda (Suparlan).

Proses adapatasi terjadi dalam bentuk mekanisme identifikasi. Sumadi Dila dalam

dalam penelitiannya yang berjudul “Simbolisasi Muna di Bandung: Studi Identitas

Etnik Orang Muna” menggarisbawahi pentingnya partisipasi sosial, berorganisasi dan

lingkungan kerja yang meliputi: dialog diri, penyesuaian diri, dan penataan diri.23

Dila

melakukan penelitian dengan kerangka teori interaksi simbolik dan dramaturgi.

Tipe ketiga adalah perubahan identitas dengan penyesuaian kepada suatu

lingkungan yang heterogen dengan berbagai jenis kelompok etnis di mana tidak ada satu

kultur yang dominan. Di Jakarta tidak ada satu suku bangsa pun yang dominan secara

demografi sosial, dan tidak ada kebudayaan dominan seperti yang terdapat di Bandung.

Orang Jawa yang merupakan mayoritas di Jakarta bukanlah kelompok dominan karena

tidak mempunyai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu, kebudayaannya

tidak merupakan model kebudayaan bagi kelompok-kelompok suku bangsa lainnya.

Masing-masing suku bangsa mempertahankan identitas etnis, hidup mengelompok di

antara sesama suku bangsanya. Para migran di Jakarta mengelompok bersama dengan

sesama warga suku bangsanya dan memperkuat posisi kelompok suku bangsanya dalam

hubungan antar suku bangsa dan dalam bersaing untuk posisi-posisi yang ada dalam

struktur kekuasaan kota Jakarta.24

Di Jakarta masing-masing kelompok etnis menciptakan keteraturan sosial dalam

lingkungan kehidupan masyarakat suku bangsanya. Di tempat-tempat umum mereka

23

Sumadi Dila, “Simbolisasi Etnik Muna di Bandung: Studi Identitas Etnik Orang Muda” dalam

MEDIATOR Vol. 9. No. 2 Desember 2008, hlm. 320-322. 24

https://etnobudaya.net/2011/01/02/kemajemukan-hipotesis-kebudayaan-dominan-dan-

kesukubangsaan/, Selasa, 27 Desember 2016


10

saling berkompetisi menunjukkan identitas kultural. Tawar-menawar kekuatan dalam

bentuk konflik atau kerja sama di antara kelompok-kelompok suku bangsa dalam

memenangkan persaingan menyebabkan corak kesukubangsaan di Jakarta berbeda

dengan yang terdapat di Bandung.

Terhadap penelitian ini, peneliti mengikuti teori Bruner yang mendekati identitas

dari sudut kultur dominan.25

Penelitian Bruner berada di sekitar Jakarta dan Bandung

sementara penulis mencoba di kota Yogyakarta yang juga sedang mengalami

perubahan. Namun, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Bruner dan

Nainggolan yakni menyangkut objek formal penelitian. Dengan metode kajian budaya,

penulis akan lebih melihat komunitas orang Batak Toba yang merekonstruksi

identitasnya karena identitas selalu bersifat dinamis dan diproduksi.

Berkaitan dengan teori Bruner, Suparlan26

memberi pandangan yang mengatakan

bahwa dalam hipotesis kebudayaan dominan tercakup tiga unsur yang masing-masing

berdiri sendiri, tetapi satu sama lainnya saling berhubungan, dan menentukan corak

kesukubangsaan atau produk dan hubungan antar suku bangsa yang terjadi. Unsur-unsur

tersebut yakni: Pertama, demografi sosial yang mencakup rasio populasi dan corak

heterogenitas serta tingkat percampuran hubungan di antara suku-suku bangsa yang ada

dalam sebuah konteks latar tertentu. Kedua, kemantapan atau dominasi kebudayaan

suku bangsa setempat, bila ada, dan cara-cara yang biasanya dilakukan oleh anggota-

anggota kelompok-kelompok suku bangsa pendatang dalam berhubungan dengan suku-

suku bangsa setempat, dan penggunaan kebudayaan masing-masing serta

pengartikulasiannya. Akhirnya, keberadaan dan kekuatan sosial dan pendistribusiannya

di antara berbagai kelompok suku bangsa yang hidup dalam konteks latar tersebut.

25

Togar Nainggolan, Batak Toba…, hlm. 2-6. 26

https://etnobudaya.net/2011/01/02/kemajemukan-hipotesis-kebudayaan-dominan-dan-

kesukubangsaan/,Selasa, 27 Desember 2016


11

Empat puluh tahun setelah studi Bruner, Nainggolan melakukan penelitian di

Jakarta dengan konteks tanpa kultur yang dominan. Temuan Nainggolan mengatakan

bahwa perubahan identitas sangat jelas terjadi terutama orang Batak kelahiran Jakarta.

Titik berangkat dari perubahan itu yakni kesadaran diri dari dalam atau pengaruh dari

luar. Etnis yang heterogen tanpa kultur yang dominan membuat komunitas Batak Toba

di Jakarta semakin longgar terhadap norma dan nilai-nilai masyarakat Batak Toba.

Motif kehadiran orang Batak Toba di Bandung karena ekonomi. Motif ekonomi ini

dipengaruhi oleh budaya Sunda yang dominan. Berbeda dengan motif kedatangan orang

Batak Toba ke Yogyakarta yang semula untuk kepentingan kepentingan pendidikan.

Unsur budaya Jawa yang dominan membuat penelitian ini berbeda dengan apa yang

diteliti oleh Nainggolan.27

Yogyakarta sebagai daerah pendidikan tentu saja menjadi

penyebab utama kehadiran orang Batak Toba.

Mulder mendalami adaptasi budaya yang terjadi antara agama Islam dengan

budaya Jawa; antara agama Katolik dengan budaya Filipina, dan antara agama Budha

dengan budaya Thailand, sampai pada pernyataan bahwa antara ketiganya menunjukkan

persamaan-persamaan yang khas. Persamaan-persamaan itu adalah apa yang disebut

oleh Mulder dengan istilah lokalisasi. Konsep ini menyoroti inisiatif dan sumbangan

masyarakat lokal sebagai jawaban dan penanggung jawab atas hasil-hasil pertemuan

budaya. Dengan kata lain, budaya yang menerima pengaruh dari luar menyerap dan

menyatakan kembali unsur-unsur asing dengan cara menempa unsur-unsur asing itu

sesuai dengan pandangan hidup. Dalam proses lokalisasi, unsur-unsur asing perlu

menemukan akar-akar lokal, atau cabang asli daerah tersebut, di mana unsur-unsur

27

Togar Nainggolan, Batak Toba…, hlm. 268-281


12

asing itu dapat dicangkokkan. Melalui peresapan oleh getah budaya asli itu, cangkokan

itu akan berkembang dan berbuah.28

Hasil penelitian Mulder menjadi rujukan penting dalam penelitian ini karena

pada dasarnya terdapat kesamaan, meskipun cakupan wilayah penelitiannya lebih

sempit. Penelitian Mulder tentu bisa menjadi tuntunan dalam mengkaji persoalan-

persoalan adaptasi budaya orang Batak Toba di Yogyakarta, yakni bagaimana yang

lokal (Budaya Jawa Yogyakarta) memengaruhi budaya asing (Batak Toba) dan

sebaliknya. Lokalitas menjadi tempat terjadinya hubungan-hubungan sosial antarorang

dalam berbagai bentuk-bentuk komunikasi dan informasi yang melintasi ruang dan

waktu.

Orang-orang Cina di Surabaya menikah dengan perempuan Jawa sehingga hidup

seperti orang Jawa. Akar tradisi ajaran Hindu yang seperti pemujaan (Jawa: nyekar)

terhadap leluhur dan “tokoh-tokoh keramat” menjadi merk sekaligus menjadi trend di

berbagai lapisan kelas sosial.29

Apakah fenomena seperti ini juga terjadi pada

masyarakat Batak Toba di Yogyakarta sebagai salah satu usaha untuk mengurangi

resistensi? Bourdieu yang dikutip oleh Perret mengenai strategi kelompok-kelompok

kekerabatan mengatakan bahwa hubungan perkawinan sering merupakan hasil dari

strategi yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan materi dan simbolis, yang ditata

dengan merujuk pada suatu jenis keadaan ekonomi dan sosial terentu.30

Kajian ini

menjadi inspirasi dalam tesis ini untuk melihat bagaimana orang-orang Batak Toba

menunjukkan keinginannya mengonstruksi identitasnya sehingga dapat diterima oleh

28

Niels Mulder, Agama Hidup Sehari-hari dan Perubahannya: Jawa, Muangthai, dan Filipina

(Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 5. 29

Al Qurtuby, Sumanto, Arus Cina-Islam-Jawa, Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam

Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV dan XVI, (Jakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003),

hlm. 175-185. 30

Daniel Perret, Kolonialisme…., hlm. 18.


13

masyarakat Jawa-Yogyakarta tanpa memperhitungkan warisan biologis. Perkawinan

antara orang Batak dengan orang Jawa akan semakin menunjukkan suatu perubahan

identitas budaya bagi orang Batak Toba.

Setelah melakukan review terhadap penelitian tentang konstruksi pembentukan

identitas di atas, penelitian ini memiliki ciri khas dan urgensi tersendiri sehingga

menarik untuk diteliti. Alasan pertama adalah masih jarangnya studi-studi yang

mendalam tentang pembentukan identitas ke-Batak-Toba-an di Yogyakarta apalagi

dalam kajian budaya. Alasan kedua, studi ini diharapkan dapat menambah khasana

teoritik bagi pengembangan Kajian Kebudayaan identitas etnis di masa-masa

mendatang, yang berangkat dari realitas empirik komunitas Batak Toba yang

mengonstruksi identitasnya berdasarkan realitas Yogyakarta yang semakin

kosmopolitan.31

6. Landasan Teoritis

Dalam menganalisis kewargaan komunitas Batak di Yogyakarta, Penulis memakai

dua teori utama yang dikembangkan oleh dua tokoh yaitu Benedict Anderson dan Nick

Stevenson. Anderson mengembangkan Imagined Communities untuk membangun suatu

nasionalisme setelah suatu wilayah tertentu mengalami keterjajahan.Nick Stevenson

mengembangkan Cultural Citizenship. Kedua teori ahli mempunyai keterhubungan

dalam istilah cosmopolitan.

6.1. Imagined Communities dalam Nasionalisme-Kosmopolitan

Mengapa orang yang tidak saling mengenal bisa terikat dalam satu perasaan

bagian dari sebuah komunitas yang disebut bangsa? Apa yang membuat mereka merasa

senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa? Mengapa orang mau mati untuk sebuah

31

Benedict Anderson sangat menggarisbawahi peran print capitalism dalam mengembangkan

semangat kosmopolitanisme


14

bangsa, untuk anggota-anggota yang tidak dikenalnya? Sungguh suatu fenomena yang

tidak pernah terjadi sebelum masa imperialisme dan kolonialisme. Fenomena ini terlihat

saat terjadi kekompakan berdasarkan aliansi bahasa, etnis, latar belakang sejarah, dan

penderitaan menuju semangat “persatuan bangsa” melawan “kekuatan luar”.32

Anderson merumuskan semangat persatuan dengan konsep imagined community,

yaitu suatu bangsa yang imajiner karena “…para anggota terkecil sekalipun tidak bakal

tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain yang mengikutinya,” 33

tidak dalam

pikiran dan setiap kehidupan tetapi terhubung dalam kesamaan ide politik dan mengikat

diri dengan suatu perjanjian sekalipun tidak pernah berhadapan secara langsung atau

bahkan nama dan wajah masing-masing tidak pernah saling mengetahui. Komunitas

Imajiner terbentuk karena adanya rasa persamaan dan persekutuan berupa “horizontal

comradeship” (pertemanan horizontal dan mendalam). Faktor kolektivitas, atribut,

sejarah, ciri-ciri, keyakinan, sikap yang sama, teritorialisasi agama dan penurunan

ikatan kekerabatan. Bahasa sangat berperan dalam membentuk imagined communities

karena dapat memberi effect particular solidarities (efek solidaritas tertentu). Faktor

lain yang turut berperan di antaranya adalah karena adanya perubahan dalam birokrasi

pemerintahan kolonial, yang kemudian mulai diisi oleh orang-orang dari negeri jajahan.

Dengan menggunakan pisau analisis teori Marxist, Anderson membedah konsep

negara dan nasionalisme yang dibangun melalui gerakan perlawanan terhadap

kekuasaan absolut monarki, dan dengan implementasi kapitalisme. Menurutnya, negara

merupakan “an imagined political community and imagined as both inherently limited

and sovereign”. Semua anggota dari suatu negara tidak pernah mengenal dan

32

Teuku Kemal Fasya, Ritus Kekerasan dan Libido Nasionalisme (Yogyakarta: BukuBaik, 2005),

hlm. 118. 33

Benedict Anderson, Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang (Yogyakarta: Insist

Pers dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.


15

memahami. Oleh karena itu, negara hanya sebuah komunitas politik yang imajinatif.

Unsur penting negara adalah bangsa. Sebanyak apa pun populasi masyarakatnya, negara

selalu “terbatas” yang secara lahiriah dapat dilihat. Bangsa merupakan sebuah

komunitas karena ikatan dalam mengabdi negara sampai mengorbankan diri. Anderson

melihat nasionalisme sebagai sistem budaya yang besar, tidak hanya level ideologi

politik yang akan bertumbuh apabila terdapat perubahan dalam: agama, dinasti, dan

konsep tentang waktu.34

Pertama, perubahan agama mengandaikan bahwa nasionalisme

semakin bertransformasi dalam arti mendunia. Kedua, sisi kereligiositasan (agama)

semakin berkurang. Ketiga, perubahan dinasti berarti nasionalisme mempertanyakan

semangat absolutisme, yang meyakini adanya kekuasaan pusat tertinggi. Akhirnya,

konsepsi feodal tentang waktu. Sebelumnya, di masa pra-modern, waktu selalu dilihat

secara simultan dan tanpa pengukuran yang pasti. Di masa modern, waktu diukur dalam

jam dan kalender. Dalam konstruksi identitas, konsep nasionalisme termasuk menjadi

penting untuk melihat perjuangan awal Batak Toba di Yogyakarta.

Terdapat tipe nasionalis baru yaitu Long-Distance Nationalism yang umumnya

dimiliki oleh kaum ekspatriat, seperti kaum Creole dari Amerika Utara dan Selatan pada

masa itu. Hal ini seperti soal dua model identitas modern dan posisi eksil (exile) dalam

nasionalisme di era kapitalisme global. Kaum ini tidak merasakan kedekatan dengan

negara yang ditinggali. Eksil politik bisa memainkan peran signifikan sebagai nasionalis

jarak jauh karena di satu sisi ia ''bebas" dari negaranya: tidak membayar pajak dan tidak

disiksa atau dipenjarakan rezim; tapi, di sisi lain, sebagai kelompok yang cukup mapan

di Dunia Pertama, ia bisa mengirimkan uang, senjata, dan pamflet serta membangun

sirkuit komunikasi internasional untuk ''mengobok-obok" negaranya. Oleh karena, itu

34

Benedict Anderson, Imagined Communities…,hlm. 17-54.


16

kelompok ini akan memainkan politik identitas dengan berpartisipasi dalam konflik

yaitu melalui senjata, uang, dan propaganda.

Teuku Kemal Fasya menggarisbawahi poin penting sifat nasionalisme. Pertama,

nasionalisme adalah budaya tanding (counter-culture) terhadap kolonisasi sehingga

sanggup menyatakan hak terhadap seluruh sejarah komunitas. Dalam arti teritorial, sifat

nasionalisme tampak dalam perjuangan untuk mengembalikan bangsa yang terpenjara.

Kedua, nasionalisme adalah gagasan tentang perlawanan terhadap batas-batas

kebudayaan metropolitan dan feodalisme sehingga tercipta cerita baru dalam semangat

pembebasan, imajinasi dan kemerdekaan diri sendiri. Ketiga, nasionalisme selalu

terarah pada integrasi suatu komunitas menuju pembebasannya.35

Ketika membicarakan tentang pembentukan identitas pada masa modern (dalam

esai Nationalism, Identity and Logic of Seriality), Anderson tetap menekankan

pentingnya surat kabar yang bisa membawa kondisi keserentakan dalam pembentukan

imajinasi identitas tak terbatas. Identitas yang tidak terbatas dan tidak terikat itu seperti

pembentukan identitas kultural di atas, berlawanan dengan identitas yang cenderung

menyempit, yang tidak sama dengan kreasi modernitas. Identitas menyempit merupakan

jenis identitas yang dibentuk oleh sensus dan pemetaan, yang berpikir dalam kategori

numerik, dan melupakan adanya pecahan dan keragaman. Di sini identitas dikhayalkan

sebagai sesuatu yang utuh, anonim, dan total. Contohnya adalah identitas berdasarkan

etnisitas. Kategori mayoritas-minoritas dalam nomenklatur politik pada dasarnya adalah

ciptaan identitas berwatak sensus.

Lalu sejauh mana nasionalisme yang menempatkan komunitas berbasis teritorial

dan keterikatan emosional terhadap kolektivitas kompatibel dengan kosmopolitanisme

35

Teuku Kemal Fasya, Ritus Kekerasan dan Libido…,hlm. 139-141


17

(prinsip politik dan komitmen kultural)? Terhadap persoalan ini, Anderson menegaskan

adanya korelasi antara nasionalisme dengan kosmopolitanisme dalam kehidupan sehari-

hari dan nilai-nilai budaya. Anderson membuktikan bahwa kosmopolitanisme dapat

timbul, bukan dari tradisi perjalanan atau filsafat yang terkenal, tetapi dari tempat yang

tak terduga, terluar, terjauh dari tempat wisata mewah. Anderson secara longgar

menggambarkan konsepnya melalui cerita tentang orang-orang, yang ia identifikasi

sebagai "secara tidak sadar kosmopolitan" (bdk. etnohistori.org.). Benedict Anderson

menemukan corak kosmopolitan dalam diri seorang keturunan Tionghoa bernama Kwee

Thiam Tjing yang memperluas pandangan humanitasnya tanpa bepergian.

Cynthia Foo dalam wawancaranya dengan Anderson merumuskan secara ketat

bahwa kosmopolitanisme adalah seseorang yang duniawi, bukan karena perjalanan

dunia, tetapi keterpaparan mereka terhadap budaya lain. Dengan pendekatan ini, kita

dapat melihat bahwa kosmopolitanisme dapat dipahami bukan sebagai teori politik

belaka, tetapi sebagai dinamika sosial budaya, pendekatan kemanusiaan untuk saling

memahami perbedaan satu sama lain. Kosmopolitanisme menjadi motivasi kaum

minoritas untuk bekerja sama, berjuang, tidak hanya untuk mendapatkan kembali

pengakuan tetapi juga kesejahteraan mereka.36

Dengan demikian, kosmopolitanisme

merupakan mobilisasi pemikiran dan pencapaian kebaikan bersama dengan hadirnya

pertukaran intrakultural.37

Mobilisasi pemikiran menjadi cikal bakal kosmopolitan

hibrid.

36

Fajar Ahmad Setiawan, “Cosmopolitanism as Experience: Global Imagined Solidarity in

Minorities Struggle,” dalam Budi Susanto, SJ., A. Windarto, & A. Harimurti (ed.), Proceeding of The

International Conference on Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities

(Yogyakarta: Sanata Dharma dan Studi Lembaga Realino, 2017), hlm. 400-403. 37

Robert Holton, “Globalization's Cultural Consequences”, dalam Annals of the American Academy

of Political and Social Science, Vol. 570 TAHUN 2000, hlm. 140-152


18

Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengolah semua pertarungan subjektivitas

mengenai identitas antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam ruang ketiga, daerah

Yogyakarta akan mengetahui sejauh mana identitas Batak Toba berkompetisi untuk

dapat menyatukan atau peleburan identitas. Bagi Barker, peleburan identitas menjadi

identitas hibrida yaitu berupa identitas baru karena percampuran antara identitas nenek

moyang seseorang dengan identitas di mana seserang lahir, tinggal, dan hidup. Keadaan

dunia yang bersifat globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatunya bergerak dengan

cepat, persoalan identitas budaya hibrid banyak dibahas dibandingkan dengan identitas

budaya bangsa yang homogen. Pemaknaan kata-kata yang berbeda juga mendorong

manusia untuk memikirkan tentang budaya, identitas, dan identitas sebagai tempat

dengan batas-batas dan hibriditas, daripada kesatuan yang stabil dan baku.38

Teori ini

akan dipakai untuk menjawab rumusan pertanyaan nomor satu (bab dua) dan nomor dua

(bab tiga).

6.2. Kewargaan Budaya

Dahlgren yang dirujuk oleh Barker mengatakan bahwa kewargaan adalah suatu

bentuk identitas. Sebagai diri yang jamak, “identitas kewargaan” sipil berfungsi untuk

mengikat suatu nilai dan dunia-kewargaan secara demokratis. Kewargaan atau

citizenship mengartikulasikan masyarakat sipil dan negara secara terbuka dan tidak

determinatif.39

Sebagai sosiolog, T.H. Marshall mendefinisikan citizenship sebagai status yang

diberikan kepada semua anggota masyarakat sebagai penjamin atas hak dan kewajiban.

Dalam bukunya yang berjudul Citizenship and Social Class (1950), T.H. Marsall

38

Chris Barker, Cultural…,hlm. 263 39

Chris Barker, Cultural…,hlm. 481-482.


19

merumuskan teori kewarganegaraan yang berfokus dalam sistem kelas. Citizenship

dalam konteks hak warganegaraan terdiri atas tiga hak dasar yakni: Kesamaan di depan

hukum (Rule of Law); Kesamaan dalam hak memilih (voting rights), dan Kesamaan hak

dalam memperoleh jaminan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan

pendapatan minimal, suatu tugas negara kesejahteraan (welfare state). Gagasan atas hak

sosial dan politik ini menjadi keterangan terhadap fungsi citizenship dalam

mempertahankan ide “keadilan sosial”. Artinya, bila pemerintah mengambil kebijakan

yang otoritarian atau menerapkan sistem ekonomi yang kapitalis-monetaristik maka ide

citizenship segera berakhir.

Kewargaan berkaitan dengan kewarganegaraan nasional yang berkontribusi

terhadap unversalisasi hak dan kewajiban pada abad pertengahan di Eropa. Pada masa

Perang Dunia Kedua, negara berorientasi pada kesejahteraan yang dipengaruhi oleh

sistem kapitalisme. Kapitalisme berkembang sebagai sistem sosial seiring dengan

struktur kelas yang berkembang sehingga kewargaan modern berubah dari sistem hak

menjadi hubungan pasar dalam hubungan antagonis. Bila ditempatkan dalam konteks

sejarah, T.H. Marsall mengatakan bahwa perjuangan prinsip hak-hak sipil dan hak

politik sudah berlangsung pada abad ke-18 dan ke-19, sedangkan abad ke-20

pemenuhan hak sosial40

. Abad ke-18 merupakan abad yang menekankan hak sipil

dengan prinsip utamanya kebebasan individu dalam bentuk: berpendapat, berpikir,

beriman, dan kebebasan untuk memasuki kontrak legal, sedangkan abad ke-19 lebih

menitik beratkan pada hak politik. Untuk abad ke-20 merupakan periode yang mengejar

kesejahteraan sosial misalnya: pendidikan gratis, pensiun, kesehatan, dan negara yang

sejahtera. Lord Acton yang dikuti Benedict Anderson dalam bukunya The Spectre of

40

Nick Stevenson, Cultural…, hlm. 6.


20

Comparisons memberi tiga kategori abad ke-20 yakni egalitarianisme, komunisme, dan

nasionalisme.41

Secara konseptual, citizenship mengandalkan beberapa kondisi seperti: budaya

kota (berpikir modern dan maju), sekularisasi (hal yang tidak berdasar pada ajaran

agama dan tradisi budaya tertentu), makin pudarnya nilai-nilai partikular (kepentingan

individu), munculnya konsep ruang publik (kebebasan berekspresi), dan bekerjanya

sistem adminsitrasi negara. Kondisi ini semakin membuka peluang bahwa citizenship

lebih luas dan bersifat universal. Universalitas yang dimaksud adalah peran aktif warga

negara dalam sebuah wilayah yang luas dan lintas tatanan pemerintahan lain. Hal ini

didasari oleh paradigma kesetaraan dan kesejahteraan yang berlandaskan pada prinsip

kemanusiaan. Sebagai warga negara dunia yang ikut serta menjaga dan mengatur

tatanan dunia yang lebih baik, seperti: kesetaraan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam

masyarakat.

Lalu bagaimana kita membicarakan antara kewargaan (citizenship) dan budaya?

Renato Rosaldo (1994) mengatakan bahwa pintu masuk untuk membicarakan atau

memadukan kewargaan dan budaya terletak pada kesadaran bahwa dalam setiap warga

mempunyai „hak untuk berbeda‟, sambil menikmati kewargaan masyarakat secara

demokratis dan partisipatif. Arus demokrasi dan partisipasi membuat anggota warga

“keluar” dari kewargaannya untuk terhubung dengan persoalan yang melewati

kewargaannya. Rosaldo sendiri mendefinsikan kewargaan budaya sebagai “hak untuk

menjadi berbeda termasuk dalam pengertian demokratis partisipatif… bahkan ketika

perbedaan semacam itu… secara potensial dapat digunakan untuk membuat orang tidak

setara atau lebih rendah dari orang lain”. Stevenson yang merujuk pada Rosaldo (2001)

41

Benedict Anderson, The Spectre of Comparisons Nasionalism, Southeast Asia, and the World

(London: Verso, 1998), hlm. 58-59.


21

mengatakan bahwa kewargaan budaya adalah poliglot42

yang mampu berjalan dengan

nyaman di beberapa komunitas tanpa memikirkan identitas yang murni dan kurang

kompleks. Untuk mendukung teorinya, Stevenson juga mengutip pendapat Jhon Urry

(1995) yang mengatakan bahwa kita memiliki kewargaan budaya melalui pertumbuhan

kosmopolitanisme yang mendorong warga semakin terbuka lewat isu-isu global dan

konsumsi. Oleh karena itu, budaya dan kewarganegaraan atau kewargaan budaya sangat

terkait, baik dalam praktik politik maupun dalam kepentingan ekonomi.43

Kewargaan

budaya berarti upaya membangun kesadaran dan merumuskan identitas kultural, sosial,

dan individual di tengah transformasi sosial yang sedang berjalan. Identitas kultural

yang dimaksud bukan yang sudah distandarisasi, tetapi lebih pada kesadaran dan

subjektivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh arus perubahan.44

Supratiknya45

memahami teori kewargaan budaya Nick Stevenson sebagai:

Sejenis kemampuan dalam konteks transnasional atau kosmopolitan untuk

berpartisipasi dalam kehidupan publik seraya tetap dihargai sebagai subjek dan

tidak direduksi menjadi yang lain atau liyan, membutuhkan seperangkat nilai

sebagai pedoman atau panduan.

Proses pengakuan berlangsung dalam proses dalam status liminal (ambang) melalu

penanda-penanda seperti: bahasa, simbol, mitos, dan ritual. Unsur-unsur yang

memengaruhi dan terbentuknya kewargaan budaya, yakni: jaringan (networks),

informasi, globalisasi, risiko, refleksi, dan konsumsi. Dalam unsur tersebut, komunitas

Batak Toba menunjukkan identitasnya yang sedeang berada dalam liminal.

42

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa poliglot berarti dapat mengetahui,

menggunakan dan menulis dalam banyak bahasa. 43

Nick Stevenson (ed.), Culture and Citizenship (London: SAGE Publication, 2001), hlm. 2-3. 44

Nick Stevenson, Cultural…, hlm. 4-5; bdk. Alexander Koko Siswijayanto, Dilema Warga

Budaya, Transformasi di Era Informasi dan Pembentukan Kewargaan Budaya, (Seminar Setengah

Sehari: Universitas Sanata Dharma, 2014), hlm. 8 45

A. Supratiknya, “Pendidikan di Tengah Tantangan Kewargaan Budaya dan Ekstremisme Global”

dalam Anne Shakka dan A. Harimurti (ed.), Nasionalisme Di Tengah Kewargaan Budaya dan

Ekstremisme Global (Yogyakarta: Pusat Sejarah dan Etika Politik dan Sanata Dharma University Press,

2018), hlm. 130.


22

6.2.1. Jaringan

Di manakah pusat kita sekarang ini? Pertanyaan ini bersumber dari perubahan

bentuk relasi yang tidak disadari oleh masyarakat. Jaringan (network) merupakan

sesuatu yang populer di kalangan masyarakat modern yang terdiri dari sebuah struktur

informatika berdasarkan relasi sosial di dalam sebuah web. Jaringan ini merupakan

kumpulan dari individu yang saling terhubungkan oleh berbagai ikatan sosial, seperti

afeksi, profesionalisme, keagamaan, budaya, dan politik.

Stevenson mengatakan bahwa dalam masyarakat informasi, gagasan jaringan sosial

(social network) menyiratkan suatu rute yang lebih dinamis layaknya seperti sirkuit

yang “tidak memiliki pusat tertentu”. Jaringan ada di seluruh “ruang” dan “waktu yang”

dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Oleh karena itu karakter kewargaan budaya

dalam masyarakat modern tidak didefinisikan melalui pusat atau ketunggalan seperti

yang berlangsung pada masyarakat industri yang menunjukkan pusat-pusat perusahaan.

Ketunggalan dibentuk dalam struktur yang mempunyai pusat pengorganisasian

sekaligus menentukan bentuk-bentuk relasi-relasi sosial dengan yang lain.

Dalam masyarakat informasi, imajinasi jejaring menjadikan suatu visi perputaran

yang dinamis yang tidak berpusat dan plural. Dibandingkan dengan masyarakat industri,

ada sebuah pergeseran paradigma dari memperhatikan massa kepada pembacaaan

sebuah psikologi evolutif hingga politik massa. Siapa pun yang memiliki pengaruh kuat

di jaringan, dia memiliki sebuah kekuatan dan kekuasaan massa. Kini, sangat tergantung

pada informasi dan usaha untuk mendapat sumber-sumber jaringan yang lebih tepat.

Kita mengetahui perkembangan ekonomi, gerakan sosial, politik, dan budaya melalui

jejaring yang terorganisir secara vertikal bukan secara horizontal.


23

6.2.2. Sistem Informasi

Pekerjaan merupakan merupakan kekuatan masyarakat industri, tetapi berbeda

dengan masyarakat modern yang menempatkan segala sesuatunya pada informasi.

Organisasi-organisasi dunia membangun suatu ideologi baru, seperti

“informasionisme”. Istilah ini mengacu pada suatu pengetahuan yang bersifat mandiri

dan kurang menanggapi pengetahuan yang datang dari suatu struktur yang hirarkis.

Perkembangan tehnologi menjadi alat yang secara cepat menyebarluaskan informasi,

lewat jaringan dan membentuk struktur-struktur yang lebih luas.46

Munculnya efek budaya yang disebut Castells „real virtuality‟ – di mana budaya

massa diproduksi oleh berbagai kepentingan manusia melalui jaringan internet hingga

menyentuh seluruh spektrum komunikasi antar manusia. Dalam bukunya yang berjudul

The Age of Information, Castell berpendapat bahwa digitalisasi pengetahuan menjadikan

informasi bisa diproses dan disebarluaskan melampaui batas-batas tertentu. Kapitalisme

menyandarkan diri pada kemampuan sistem informasi untuk menyebarluaskan

pengetahuan melampaui jaringan yang terpisah-pisah. Lingkungan media kini telah

melampaui gagasan suatu budaya massa, dan pesan-pesan secara eksplisit disesuaikan

terhadap bahasa-bahasa simbol dari audiens yang dituju. Suatu ekonomi yang bersandar

pada informasi ditandai dengan proses simultan perkembangan ekonomi. Jejaring dan

informasi mengalami transformasi raksasa yang luar biasa.47

Pertanyaan seputar sosial kemasyarakatan bisa muncul di sini. Dengan

kemampuannya untuk mengakses informasi, apakah orang akan semakin individualis

atau malahan melahirkan suatu bentuk solidaritas baru yang semakin tinggi?

46

Nick Stevenson, Cultural Citizenship…, hlm. 10-11. 47

Nick Stevenson, Cultural Citizenship…,hlm. 11.


24

Pertanyaan ini juga semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks kewargaan

budaya yang banjir informasi. Orang semakin lebih banyak berhubungan dengan

internet daripada berelasi dalam dunia nyata. “Real virtual” yang menjadi ciri sistem

informasi akan ditelusuri melalui penggunaan media whatshapp group dari asosiasi klan

Batak Toba.

6.2.3. Globalisasi

Pokok pembicaraan di sini menyangkut akibat dari globalisasi yang tampak pada

ekonomi, politik dan budaya modern. Stevenson yang merujuk pada pandangan Giddens

mengatakan bahwa globalisasi menyangkut tehnologi komunikasi yang mampu

menanamkan gambaran dan informasi melampaui ruang, dan waktu. Dalam pandangan

Giddens, “mengosongkan” ruang dan waktu (dalam masyarakat modern)

memungkinkan terjadinya pemisahan hubungan sosial. Pemisahan ruang dan waktu

dapat dilihat secara nyata dalam kalender, jadwal-jadwal transportasi dan peta. Proses

ini merupakan sistem sosial yang tercerabut (disembedding of social system).48

Pada ranah globalisasi ini, kita bisa melihat pada awalnya bahwa penentuan diri

atas komunitas adalah tanggung jawab negara (nation-state). Transformasi kultural

bersamaan dengan ledakan budaya pada kehidupan sehari-hari telah membantu

menyebarluaskan sebuah dunia yang dihuni oleh orang-orang cerdas secara kultural.

Budaya modern menekankan demokrasi sebagai akibat dari “budaya keahlian” (expert

cultures). Sebut saja contoh globalisasi, yakni pengguna whatsapp yang membuat ruang

dan waktu tidak lagi berjarak. Bahkan batas-batas negara pun tidak lagi begitu jelas.

Media sosial membuat masyarakat menjadi warga global yang membentuk identitas

baru.

48

Nick Stevenson, Cultural Citizenship…hlm. 12.


25

Terdapat suatu kesadaran baru tentang efek dari globalisasi sebagaimana dikatakan

oleh Castell:

“Di seluruh dunia masyarakat menyesali betapa mereka kehilangan kontrol atas diri

mereka, atas lingkungan mereka, atas pekerjaan-pekerjaan mereka, atas

perekonomian mereka, atas pemerintahan mereka, atas negara-negara mereka, dan

terutama atas nasib bumi ini”.

Orang yang sudah merasa menjadi warga global bisa jatuh ke dalam ketidak-

pedulian terhadap segala keprihatian yang ada di sekitarnya. Kepedulian bukan dipicu

oleh kecuekan mentalitas personal maupun sosial, tetapi karena kekuatan penderitaan

terlalu masif terjadi dan di luar kontrol individu bahkan suatu kelompok masyarakat

sekalipun. Inilah akibat yang perlu diwaspadai.

6.2.4. Masyarakat Berisiko

Di zaman informasi, muncul suatu manajemen risiko secara luar biasa. Hal ini

dipicu oleh ambruknya tingkat kepercayaan atas gagasan kemajuan dan kepastian dan

diganti dengan risiko. Stevenson yang merujuk pada Beck (1992) membuat sebuah

patokan yang membedakan antara risiko yang menyertai modernitas dan nasib sebelum

masa industri. Pada zaman pra industri risiko didefinisikan sebagai nasib yang

menempatkan masyarakat sulit mengendalikan, seperti tulah, kelaparan, bencana alam.

Sebaliknya, bersama dengan masyarakat industri muncul gagasan risiko, yang secara

eksplisit memperhitungkan peradaban teknologi. Pengertian yang terakhir ini

melibatkan hukum, asuransi perusahaan dan perlindungan terhadap bahaya dari

masyarakat industri. Namun setelah abad keduapuluh, manusia tidak mampu

mengasuransikan risiko dari penghancuran planet bumi ini sebagai akibat dari


26

perkembangan rasionalitas ilmiah dan kemajuan ekonomi yang menghasilkan pelbagai

penghancuran.49

Pada masyarakat berisiko, dunia seolah-olah genting. Situasi ini membayangi

masyarakat, termasuk juga keluarga, gender, pekerjaan, keyakinan akan ilmu

pengetahuan dan kemajuan ekonomi, lingkungan hidup bahkan hidup itu sendiri. Ritzer

yang mengutip pendapat Beck menggarisbawahi bahwa “masyarakat berisiko” dapat

dilihat sebagai sejenis masyarakat industri karena kebanyakan risikonya itu berasal dari

industri yang mengeksploitasi sumber kekayaan.50

Ciri ini tidak terlalu mendapat

perhatian dalam tesis ini.

6.2.5. Modernitas Refleksif (Reflexive modernity)

Kalau masyarakat modern mempunyai kultur berisiko, bagaimanakah mencegah,

meminimalkannya atau menyalurkannya? Beck menggarisbawahi ciri dari masyarakat

berisiko yakni masyarakat modernitas refleksif. Bagi masyarkat modern, refleksivitas

mempunyai arti yang khusus terutama dalam konteks praktik sosial yang di dalamnya

selalu ada proses menguji dan mengubah seturut informasi yang diterima. Dalam

kaitannya dengan hubungan sosial, refleksivitas menjadi penting. Dengan jelas Beck

mengatakan51

:

“Bentuk baru relasi sosial dan jaringan sosial sekarang tergantung pada pilihan

orang secara individual; ikatan sosial pun makin refleksif sehingga ikatan sosial

itu dibentuk, dipelihara, dan secara tetap mendapat pembaharuan dari individu.”

Giddens yang dirujuk oleh Stevenson mengatakan bahwa keterlibatan dalam

produksi refleksi atas identitas membuat kita bertanggungjawab atas otobiografi hidup.

Dunia semakin kompleks menawarkan pilihan-pilihan yang sulit terutama menyangkut

49

Nick Stevenson, Cultural Citizenship…, hlm. 13-14. 50

George Ritzer, Teori…hlm. 515-516. 51

Ulric Beck, Risk Society Towords a New Modernity (London: SAGE Pulbications), hlm. 97


27

gaya hidup. Habitus refleksi adalah bukti “praktik-praktik sosial secara terus-menerus

diuji dan diubah dalam cahaya informasi yang semakin muncul tentang praktik itu dan

dengan demikian sifatnya diubah”. Proses ini membantu untuk mendorong suatu

masyarakat baru di mana mereka hidup dalam proyek refleksif.52

Dalam proyek ini

manusia menentukan segala sesuatu dari dirinya, tidak ada lagi yang kemudian dianut.

Nilai-nilai menjadi semakin kabur dan pegangan menjadi tidak ada lagi.

Munculnya kemampuan untuk mengetahui kondisi saat ini akan membawa kita

ke batas jurang risiko. Bagi Melucci yang dikutip oleh Stevenson, keadaan ini dikenal

dengan “Integralisme”:

“Di bawah pengaruh integralisme, orang menjadi intoleran. Mereka mencari

kunci utama untuk membuka setiap pintu realitas, dan konsekuensinya mereka

menjadi tidak mampu membedakan berbagai level realitas yang ada. Mereka

lama untuk kesatuan. Mereka berhadapan dengan kompleksitas. Mereka menjadi

tidak mampu mengenali perbedaan dan dengan istilah personal dan politik

mereka menjadi fanatik (bigoted) dan berpikiran singkat (judgmental)”.53

Zaman mengarahkan orang untuk berpikir untuk menentukan segala sesuatu. Hal

ini mengarah pada integralisme yang dipahami sebagai pencaharian akan yang integral

(prinsip, spiritualitas, dan politik). Kecenderungan integralisme mengarah pada

intoleransi yang mengancam subjektivitas manusia. Apabila subjektivitas terpengaruh

maka refleksivitas pun akan sulit dibangun dan dibentuk. Poin ini tidak menjadi

orientasi dari tesis sekalipun ketika membahas poin tertentu akan terasa sisi integralisme

dalam praktik-praktik kehidupan orang Batak Toba Jogja.

6.2.6. Konsumsi

Konsumen adalah aktor sosial yang menggunakan gagasan, gambar, simbol, dan

produk komersial untuk (kembali) melakukan konfigurasi ke dalam proyek identitas

52

Nick Stevenson, Cultural Citizenship…,hlm. 14. 53

Nick Stevenson, Cultural Citizenship…, hlm. 15.


28

yang berarti. Kapitalisme cetak menjadi alat konsumsi untuk membayangkan dan

membangun pengalaman konsumtif bagi konsumen atau warga. Dengan membaca,

orang menjadi bersatu dalam komunitas bahasa yang bersebelahan dengan batas-batas

geografis. Imajinasi pada tindakan mengonsumsi (membeli dan menguraikan teks

tertulis) menghasilkan konfigurasi identitas baru, industri baru, pasar baru, dan realitas

sosial baru (Anderson, 1983). Melanjutkan premis Anderson, Appadurai (1996)

mempertimbangkan fasilitas yang mengartikulasikan potensi dan keterbatasan manusia

melalui manipulasi tanda, simbol, produk komersial dengan masing-masing makna.

Dari perspektif Appadurai, imajinasi adalah milik semua orang dan merupakan praktik

sehari-hari dan proses sosial. Imajinasi sebagai cara memperoleh makna dan

menciptakan identitas dan komunitas (imagined comsumptive communities).54

Baudrillard (1998) yang dirujuk oleh Stevenson berpendapat bahwa tanda-tanda

dan makna dari benda-benda yang dikonsumsi merupakan hasil ciptaan untuk

menghubungkan emosi dengan produk konsumen. Hal ini menciptakan masyarakat

yang selalu mencoba segala sesuatu, manusia konsumtif yang dihantui oleh rasa takut

"hilang" sesuatu dalam berbagai bentuk kenikmatan.55

Simulasi tanda-tanda dan gambar

dalam masyarakat konsumen melampaui batas modernitas dengan informasi dan

perubahan dimensi budaya dan ekonomi. Melalui pengembangan sistem informasi

modern, masyarakat menjalani hidup dalam “badai salju” informasi. Lebih lanjut,

konsumsi tanda-tanda berarti bahwa politik dan ekonomi menjadi kebutuhan subjek

untuk merangsang sensasi dan kesenangan baru. Pertumbuhan ekonomi kapitalis pun

54

Hope Jensen Schau, “Consumer Imagination, Identity and Self-Expression", dalam NA -

Advances in Consumer Research Volume 27 (2000), eds. Stephen J. Hoch and Robert J. Meyer, Provo,

UT : Association for Consumer Research Tahun 2000, hlm. 50-56. Diakses dari acrwebsite.org, 16 Maret

2018. 55

Nick Stevenson, Cultural Citizenship… hlm. 14-15.


29

tergantung pada konsumsi individu yang memiliki selera berlapis-lapis dengan produksi

sosial yang menyenangkan, tuntutan kebebasan, dan gaya hidup baru. Stimulasi

keinginan kini telah menjadi bagian sentral ekonomi budaya. Pengembangan jasa

keuangan dan kredit konsumen serta tingkat mempercepat omset desain telah

menciptakan sebuah masyarakat, di mana kesenangan konsumsi lebih sangat dihargai

dari tugas kewarganegaraan (Bourdieu, 1984). Komodifikasi kehidupan sehari-hari telah

memiliki keragaman efek pada budaya kontemporer dan kewarganegaraan.

Stevenson mengatakan bahwa kewargaan budaya terpenuhi ketika masyarakat

mencipta budaya semiotik dan material. Tujuan pencipta agar kehidupan sosial

bermakna, kritik terhadap praktik-praktik dominasi, dan terjadinya pengakuan

perbedaan dalam situasi yang toleran dan saling menghormati. Untuk mewujudkan

kewargaan budaya dibutuhkan perangkat institusi publik yang demokratis dan

terlindungi dari ekses pasar bebas.56

Teori kewargaan budaya akan dipakai untuk

menjawab rumusan pertanyaan nomor dua (bab tiga) dan terutama nomor tiga (bab

empat)

7. Metode Penelitian

Untuk meneliti konstruksi identitas Batak Toba, Penulis menggunakan metode

etnografi. Metode etnografi menggarisbawahi “hubungan reflektif antara peneliti dan

yang diteliti”.57

Kebudayaan bukan lagi dilihat sebagai sesuatu “yang ada di luar sana”,

melainkan lebih dilihat sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara aktif lewat kegiatan

para etnografer. James Clifford dan Marcus menyatakan bahwa budaya bukanlah objek

untuk dilukiskan, bukan pula batang tubuh simbol-simbol dan makna-makna yang

56

Nick Stevenson (ed.), Culture and…, hlm. 3-4. 57

St. Sunardi, “Kajian Budaya: Pada Mulanya adalah Perlawanan…”, dalam RETORIK-VOL 2 No.

4 – OKTOBER 2003, hlm. 39.


30

menyatu serta bisa diinterpretasikan secara definitif. Budaya itu dikompetisikan, bersifat

sementara dan tampil (hadir).58

Representasi baik oleh orang dalam atau orang luar

tercakup dalam penghadiran ini. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah studi

mengenai representasi identitas dan cara-cara membangun realitas yang ingin mereka

gambarkan dalam perubahan sosial. Kebudayaan kini bisa dilihat sebagai wilayah

kompetisi antara representasi dan wacana yang berjuang untuk mendapatkan

pengakuan, otoritas, dan suara.

Data tentang dinamika identitas komunitas Batak Toba di Yogyakarta tersebar di

dalam kehidupan komunitas Batak kini. Metode yang dikembangkan Paula Saukko

(2003) cukup memperhatikan aspek apa yang sedang diteliti dan yang akan menjadi

dasar untuk melihat konstruksi identitas yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di

Yogyakarta. Dalam bukunya yang berjudul: Doing Research in Cultural Studies,

Saukko menekankan betapa pentingnya lived experience karena metode ini sangat tepat

untuk mengetahui pengalaman subjek dalam kaitannya dengan identitas.59

Senada

dengan Saukko, Nugroho juga menggarisbawahi pentingnya mendalami pengetahuan

keseharian yang dialami masyarakat sebagai interpretasi sosial. Mengutip pendapat dari

Berger dan Lukmann, Nugroho mengatakan,60

“Kehidupan sehari-hari mewakili dirinya

sendiri sebagai realitas yang diinterpretasikan oleh individu-individu yang memiliki

makna intersubjektif terhadap mereka”. Untuk menjalankan metodologi Saukko dan

Nugroho maka penulis melakukan metode berikut:

58

James Clifford dan Marcus, Writing Culture, The Poetic and Politic Ethnography (London:

Univeristy California Press, 1986), hlm. 10-19. 59

Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies (London: SAGE Publication,2003). 60

Heru Nugroho, Uang, Renternis dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2001), hlm. 42.


31

7.1. Pengamatan Terlibat

Pasar termasuk salah satu tempat mata pencaharian masyarakat Batak Toba di

Yogyakarta. Ketika mencoba ikut ke pasar, cukup sering penulis dihindari oleh

responden. Rupanya, status saya sebagai pemimpin agama sering menjadi alasan untuk

menghindar. Tentu saja hal ini menjadi suatu tantangan dalam tehnik pengumpulan data

yang digagas oleh Saukko, proses etnografi dengan pengamatan terlibat atau participant

observation menjadi sentral dalam kajian budaya.

Penulis juga mengikuti upacara-upacara adat komunitas Batak Toba dan kegiatan

asosiasi klan yang ada di Yogyakarta. Kepada peserta undangan penulis mengajukan

pertanyaan yang berkaitan dengan tema tesis. Jawaban spontan mereka jauh lebih

menceritakan praktik kehidupan orang Batak Toba Yogja.

Satu hal yang perlu diwaspadai yakni menyangkut kedekatan emosional dan

psikologis (intimacy) karena akan membuat seorang peneliti menjadi tidak objektif dan

bias. Bahwa pada bagian-bagian tertentu peneliti tidak netral dan berpihak, misalnya

peneliti tidak setuju bahkan menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan tradisi Batak

Toba, seperti menyambut pihak pemberi isteri (hulahula) dengan musik Maumere,

Gemu fa mi re. Untuk menjaga keokjektivan data, saya harus menggunakan kemampuan

analitis sekaligus berperan sebagai insider view. Peran sebagai insider tentu saja untuk

membuat distansi karena kedekatan identitas dengan masyarakat Batak Toba

Yogyakarta.

7.2. Wawancara

Siegel dalam “In Place of an Interview” begitu yakin bahwa wawancara membantu

seseorang memahami apa yang telah dibacanya. Wawancara itu bagaikan suara yang

dikatakan dari luar buku yang mempunyai posisi yang sama dengan pembaca, tetapi


32

lebih tahu. Oleh karena itu, catatan-catatan tentang kehidupan orang Batak Toba

Documents

TESIS APA DAN SIAPA BATAK TOBA YOGYAKARTA: IDENTITAS KEWARGAAN BUDAYA BATAK TOBA …repository.usd.ac.id/38151/2/156322008_full.pdf · 2020. 10. 1. · HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING