Teori Pembagian Kekuasaan

7/22/2019 Teori Pembagian Kekuasaan

1/13

Teori Pembagian Kekuasaan

Oleh: I Gusti Ngurah Santika, SPd

Salah satu ciri untuk dapat disebut sebagai negara konstitusional (constitutionalstate),

yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, selain juga dipersyaratkan adanya pembagian

atau pemisahan kekuasaan (distribution or separation of power), yang tentunya merupakan suatu

masalah yang sangat prinsipil terutama bertujuan dalam rangka membatasi kekuasaan penguasa

yang dalam sejarahnya cenderung bersifat absolut. Teori pembatasan (limitation of power)

sangatlah erat kaitannya dengan teori tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) atau

teori pembagian kekuasaan (division of power or distribution of power). Setiap orang yang telah

dengan jelas mengetahui tentang teori pemisahan kekuasaan, tentunya sangat mengenal dengan

akrab nama Montesquieu yang merupakan filsuf Perancis pencetus doktrin pemisahan kekuasaan

(separation of power) dengan teori yang dinamakan dengan Trias Politica. Menyusul setelahlahirnya teori tersebut kemudian menjadi perdebatan di berbagai belahan dunia, baik dalam

bentuk diskusi baik langsung maupun secara tidak langsung serta menghiasi berbagai buku yang

merupakan karya-karya para ahli terutama yang bergerak di bidang ketatanegaraan. Tentunya

sampai sekarangpun berkaitan dengan teori Trias Politica ternyata masih banyak yang

mendiskusikannya bahkan menjadi sebuah perdebatan hangat di seputar kenegaraan, baik dalam

bentuk dukungan sepenuhnya terhadap gagasan tersebut maupun yang tidak menyetujuinya

terutama terhadap gagasannya tentang adanya pemisahan mutlak terhadap kekuasaan (separation

ofpower).

Namun, setidaknya perlulah diketahui oleh khalayak umum bahwa sebelum Montesquieumencetuskan teori Trias Politica-nya ternyata ada seorang sarjana lainnya, yang merupakan

penggagas utama tentang teori yang membagi kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga

yang tentunya melaksanakan tugas dan fungsi berbeda, yang berarti tugas dan fungsi tersebut

hanya dapat dipegang masing-masing lembaga-lembaga negara. Adalah John Locke yang

merupakan seorang sarjana berkebangsaan Inggris dalam tulisan terkenalnya yang berjudul

Second Treaties of Civil Government (1690), dengan pendapatnya bahwa kekuasaan untuk

menetapkan aturan hukum tidaklah boleh dipegang sendiri oleh mereka yang bertugas untuk

menerapkannya. Dengan kata lain, maksud dari John Locke adalah untuk membedakan tugas dan

kewenangan dari badan legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Kemudian sampailah John Locke pada konsep pembagian kekuasaan negara yang terdiri atas tiga

fungsi, yaitu.

a. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan;b. Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan;c. Fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai

(Busroh,2001;84)


2/13

Menurut John Locke bahwa fungsi mengadili haruslah termasuk ke dalam lingkungan

eksekutif, sedangkan urusan mengenai diplomasi atau hubungan luar negeri merupakan suatu

badan tersendiri, yang tentu menurutnya harus terpisah dengan badan eksekutif. Dengan kata

lain, Locke telah menyatukan fungsi antara lembaga ekskutif dan yudikatif, yang pada dasarnya

merupakan dua lembaga negara yang memiliki kedudukan dan fungsi berbeda antara satu sama

lainnya. Kemudian beberapa puluh tahun setelah itu yaitu pada tahun 1748 filsuf Perancis yang

bernama Montesquieu berinisitaif untuk mengembangkan lebih lanjut pemikiran cemerlang John

Locke tentang pembagian kekuasaan, yang kemudian hasil pemeikirannya di tuangkan kembali

dalam bukunya berjudul LEsprit des Lois (The Sprit of the Laws). Alasan utama lahirnya ide

pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, karena ia melihat sendiri sifat despostis dari raja-raja

Bourbon, kemudian berkeinginan untuk menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga

negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam bukunya The Spirit of Laws berkaitan

absolutnya kekuasaan pada waktu itu, karena tiadanya konsep pembagian kekuasaan yang jelas

maka dengan pemikiran jernih dan mendalam terhadap ketiga kekuasaan tersebut maka

dipandang perlu untuk memisahkan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif(Montesquieu,2011;187). Pendapat ini merupakan hasil dari suatu rangkaian kegiatan

Montesquieu, terutama dalam mempelajari sistem ketatanegaraan dari berbagai negara yang

selama ini dikunjunginya, terutama negara yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Inggris. Yang

menurut Montesquieu memang benar-benar telah mempraktekan idenya dalam kenyataan.

Menurutnya, bahwa sistem konstitusi Inggris telah menerapkan ide tersebut berupa prinsip-

prinsip pemisahan kekuasaan, seperti apa yang Montesquieu bayangkan pada waktu itu.

Meskipun doktrin ini sebenarnya tidaklah pernah berlaku di Inggris yang bersistem parlementer,

tetapi ia tetaplah penting dalam alam ketatanegaraan Inggris. Berkait dengan tidak berlakunya

teori pemisahan kekuasaan di Inggris, karena di sana justru konsep yang dianut adalah adanya

hubungan erat sekali antara fungsi lembaga eksekutif dan legislatif. Terlihatlah secara jelastentang pernyataan di atas, seperti adanya suatu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan

eksekutif tentu harusnya juga duduk dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, jelaslah bahwa

apa yang dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan Inggris, sebenarnya tidak adanya pemisahan

kekuasaan secara mutlak sebagaimana apa yang dibayangkan oleh Montesquieu. Karena terkait

dengan ide pemisahan kekuasaan sebagaimana yang diinginkan oleh Montesquieu memanglah

tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam praktik ketatanegaraan di sana. Terkait dengan adanya

teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu, yang kemudian membagi kekuasaan tersebut

menjadi tiga cabang kekuasaan. Maka lebih lanjut menurutnya bahwa ketiga kekuasaan itu

haruslah terpisah satu sama lainnya, bahkan terkait dengan tugas (fungsi) maupun mengenai alat

perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Namun, perlu diketahui terkait dengan

pemisahan kekuasaan bahwa berkaitan dengan ide awal mula yang sebenarnya bukanlah berasal

dari Montesquieu. Kemudian selanjutnya yang memberikan nama ketiga teori pemisahan

kekuasaan tersebut dengan nama Trias Politica bukanlah Montesquieu melainkan Immanuel

Kant. Bahkan, Ghoffar (2009;11) menyatakan dengan tegas bahwa dasar pemikiran Trias

Politica sudah pernah dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan


3/13

oleh John Locke. Dengan begitu, ajaran ini bukan ajaran yang baru bagi Montesquieu. Kemudian

Latif (2009;24) lebih lanjut menyatakan hal yang kurang lebih sama bahwa terkait dengan ajaran

ini yang oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin Trias Politica Montesquieu. Dasar

pemikiran doktrin Trias Politica sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian

dikembangkan oleh John Locke, dengan menyatakan bahwa yang membatasi kekuasaan yang

absolut, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia itu sendiri. Tidaklah

jauh dengan pernyataan di atas, maka di bawah dapat juga dinyatakan, bahwa.

Gagasan Trias Politika ini semula ditawarkan oleh John Locke dengan tawarannya tentang

keharusan adanya tiga kekuasaan yang berbeda agar negara tidak menjadi totaliter, yakni

kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Kemudian oleh Montesquieu

menyempurnakannya dengan meletakan kekuasaan federatif sebagai bagian dari eksekutif,

serta meletakan kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri sejajar dengan kekuasaan

legislatif maupun eksekutif. Nama Trias Politika itu bukan berasal dari John Locke

maupun Montesquieu, melainkan berasal dari Immanuel Kant yang datang kemudian

(Mahmud MD dan Marbun,2000).

Ajaran Trias Politica Montesquieu, sangatlah menekankan kepada kebebasan kekuasaan

yudikatif (kehakiman), hal ini dikarenakan menurutnya bahwa di sinilah letaknya kemerdekaan

individu dan hak asasi manusia itu untuk dijamin bahkan menjadi taruhan. Tidak lain, karena

Montesquieu tahu betul bahwa jika seandainya kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dengan

kedua lembaga negara yang lainnya, maka apa yang mungkin terjadi adalah berupa putusan-

putusan pengadilan tidaklah dapatlah dipertanggungjawabkan terutama terhadap kebenaran dan

keadilan. Bahkan yang menjadi jaminan utama dalam mempertahankan hak asasi manusia

merupakan tugas mulia daripada lembaga yudikatif. Latar belakang pemisahan lembaga

yudikatif dengan kedua lembaga lainnya tersebut, tidak lain karena latar belakang daripada

pekerjaan Montesquieu itu sendiri sebagai seorang hakim, yang tahu betul apa yang menjadi

tugas dari lembaga yudikatif, yang tentunya sangat berlainan sekali dengan lembaga negara

lainnya terutama berkaitan dengan wewenang dan tugasnya sehari-hari. Kekuasaan legislatif,

menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian kekuasaan eksekutif

meliputi pelaksanaan daripada undang-undang, (tetapi oleh Montesquieu juga termasuk dalam

tindakan di bidang politik luar negeri), sedangkan lembaga terakhir yang terkait dengan

kekuasaan yudikatif adalah kewenangan untuk mengadili atas terjadinya suatu pelanggaran

terhadap undang-undang.

Dari sini kemudian dapatlah kita membedakan antara konsep teori dari John Locke dengan

Montesquieu. Jika Locke memasukan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, maka

Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri

sendiri. Hal itu disebabkan karena pekerjaan sehari-hari sebagai seorang hakim, Montesquieu

mengetahui betul bahwa kekuasaan eksekutif itu sangat berlainan dengan kekuasaan yudikatif.

Sebaliknya, Montesquieu cenderung untuk memasukan kekuasaan federatif ke dalam kekuasaan

eksekutif (Budiardjo,2008). Oleh karena itu, berkaitan dengan kekuasaan yudikatif, Bechar


4/13

(2005;99) menyatakan bahwa yang khusus itu (kekuasaan yudikatif, pen) berbeda dengan

kewajiban pokok pejabat-pejabat eksekutif maupun legislatif yang berpangkal kepada pembagian

kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan menurut Trias Politika Montesquieu. Tidak lain terkait

dengan kewenangan lembaga yudikatif, yang memiliki kekuasaan berbeda dan sangat besar

terutama dalam memutuskan sebuah kasus konkret berdasarkan norma umum, yang tentunya

harus selalu dipertahankan independensinya, terutama dari pengaruh-pengaruh lembaga-lembaga

negara lainnya yang berada di luar kekuasaan yudikatif. Untuk itulah, perlunya pertimbangan

yang matang bahwa terkait dengan ketiga kekuasaan yaitu berkenaaan kekuasaan legislatif,

eksekutif maupun yudikatif, untuk tidak saling mencampuri urusan satu sama lainnya, tidak lain

hanya semata-mata demi untuk menjaga independensi daripada masing-masing lembaga negara,

serta yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk menjamin hak asasi manusia agar tidak

dilanggar oleh penguasa yang kebetulan memegang kekuasaan tersebut.

Menurut pendapat dari Montesquieu bahwa jika ketiga kekuasaan dan tiga badan

kenegaraan tersebut tidak sekali-kali dipisahkan, maka dengan sendirinya para penguasa di

dalam negara dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Jika tiga kekuasaan dan

tiga badan kenegaraan tersebut tidak sekali-kali dipisahkan, maka dengan sendirinya pada

penguasa di dalam negara bertindak sewenang-wenang (Utrecht,1986;19-20). Dan dapatlah

dibayangkan jika seandainya ketiga kekuasaan tersebut hanya diletakan dalam satu lembaga

yang tentunya akan berpotensi untuk menggoda penguasa yang kebetulan pada waktu itu

memegang kekuasaan tersebut kemudian menyalahgunakannya, yang pada akhirnya hanya

melanggar hak-hak asasi manusia padahal seharusnya perlu dijamin. Berdasarkan pemikiran

tersebut maka tidaklah mungkin untuk ketiga kekuasaan tersebut kemudian diserahkan hanya

kepada satu tangan ataupun satu lembaga. Untuk itu ketiga kekuasaan tersebut haruslah

diserahkan pula kepada ketiga lembaga, yang tentunya sudah ditentukan masing-masing hanyamemiliki satu kewenangan, yang artinya berbeda kewenangan antara satu lembaga dengan

lembaga yang lainnya. Hal dikarenakan ide Montesquieu yang mengemukakan ajaran Trias

Politika pada dasarnya bertujuan tidak lain hanya untuk memberantas atau setidak-tidaknya

dapat membatasi kekuasaan penguasa (raja) yang pada waktu itu bersifat absolut dan bertindak

secara sewenang-wenang, agar hak kebebasan serta kemerdekaan individu (para warga negara)

dapat terjamin pelaksanaannya (Soehino,1984;5). Penguasa yang memiliki kekuasaan terbatas

terutama dalam melakukan tindakan serta mencegah kemungkingan menjadi absolutnya

kekuasaan penguasa yang tentunya kemudian dapat menjamin hak warga negara merupakan

landasar dari teori pemisahan kekuasaan ini. Hal ini merupakan suatu upaya dari Montesquieu

dalam menjamin bahwa kewenangan yang diberikan tidak kepada lembaga tersebut tidaklahdisalahgunakan. Tujuan pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan atau

penyelewengan tersebut, kekuasaan itu harus dibatasi, antara lain dengan tidak memperbolehkan

kekuasaan itu berada di satu tangan (Manan dan Magnar,1997;38). Jadi, kesepakatan yang

didapatkan untuk sementara waktu adalah kekuasaan tidaklah dapat diserahkan hanya kepada

satu lembaga terutama berkaitan dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara, namun untuk itu

perlulah dipisahkan sedemikian rupa, agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang pada dasarnya


5/13

tidak diinginkan seperti absolutnya kekuasaan penguasa. Menurut konsep semula, tujuannya

ialah pemisahan kekuasaan guna mencegah keabsolutan penguasa. Karena itu kekuasaan harus

dipisah (tanpa hubungan) satu sama lain (Kantaprawira,1990;52).

Menurut beliau, kekuasaan itu bukannya hanya harus dibedakan saja, melainkan kita

seharusnya memisahkannya juga, artinya membagi-bagi atas beberapa orang atau badan, karenapenyatuan kekuasaan tersebut dalam satu tangan akan memusnahkan kemerdekaan rakyat

(Apeldoorn,2011;302). Maka, jaminan utama kemerdekaan akan dapat tercapai hanya jika ketiga

kekuasaan tersebut benar-benar didistribusikan ke dalam beberapa lembaga negara yang memang

terpisah, guna melaksanakan tugasnya masing-masing yang tentunya berbeda serta secara

terpisah yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak menjadi absolut. Oleh

karenanya dapat dikatakan bahwa gagasan pembatasan dan pengawasan penggunaan kekuasaan

menjadi penting (Saptaningrum,2006;104). Yaitu dengan cara masing-masing kegiatan

(lembaga,pen) tersebut adalah 1(satu) task (1985;22).

Bahkan yang lebih ekstrim lagi menurut pendapat dari Montesquieu yang dengan tegasmenyatakan bahwa kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu

orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka

kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari

rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat

undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-

persoalan individu-individu (Budiardjo,2008;282). Tentunya dalam hal ini akan sesuai dengan

pandapat dari Prodjodikoro (1981;64) yang menyatakan apabila kekuasaan legislatif dan

kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang atau badan, maka tidak akan ada kemerdekaan

(liberty), karena ada kekhawatiran di antara para anggota masyarakat, bahwa seorang (monarch)

atau satu badan yang berkuasa itu akan membikin peraturan-peraturan yang kejam dan sekali

akan melaksanakan peraturan-peraturan itu secara kejam.

Kekuasaan pemerintahan yang terpusat pada satu tangan cenderung disalahgunakan dan

untuk mencegahnya harus dipisah-pisahkan (Pamudji,1983;24). Bahkan kecendrungan

penyalagunaan kekuasaan yang akan berpotensi melanggar hak-hak dasar manusia yang

sebenarnya merupakan jaminan utama bahwa hanya dengan hak dasar tersebut maka barulah ia

dapat diakui sebagai seorang manusia dalam arti sesungguhnya, yang tentunya jika dilekati

dengan hak-hak asasinya. Oleh karenanya, jaminan hak asasi manusia hanya dapat diperoleh

yaitu dengan cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi-bagi atau memisahkan

yaitu seperti sesuai dengan apa yang teori Montesquieu nyatakan. Pokoknya menurut

Montesquieu bahwa kekuasaan di antara ketiganya benar-benar harus dipisahkan satu sama lain,

bahkan pemisahan ketiga kekuasaan tersebut haruslah bersifat mutlak. Oleh karena itu, menurut

pendapat penulis bahwa inilah sebagai awal mula dari adanya gagasan konstitusionalisme,

yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yaitu dengan memisahkan ketiga kekuasaan

tersebut serta mendistribusikan ke dalam tangan-tangan yang berbeda. Patutlah dicatat bahwa

biarpun pelajaran Montesquieu diterima dihampir semua negara-negara di Eropa Barat, hanya


6/13

sebagian sajalah dari pelajaran tersebut kemudian menjadi dasar dari tata negara. Tidak lain

karena apa yang telah dinyatakan oleh Montesquie itu, tidaklah seratus persen benar-benar dapat

diikuti oleh negara-negara lain. Dikarenakan jika kekuasaan sungguh-sungguh dipisahkan secara

mutlak, maka justru dapat menyebabkan kekuasaan masing-masing lembaga negara tersebut

tidaklah dapat diawasi yang kemudian akan berujung tidak terkendali kekuasaan yang ada pada

lembaga tersebut. Tidak lain, dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap kewenangan dari

badan-badan tersebut dalam menyelenggarakan kekuasaannya akan menyebabkan pula si

pemegang kekuasaan menjadi absolut. Namun, dapatlah dikatakan bahwa pembagian kekuasaan

ini merupakan konsep yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah ketatanegaraan bahkan

sampai sekarang. Kemudian lebih lanjut menurut Marice Duverger dalam Thaib (1994;8)

menyatakan bahwa persoalan tersebut maha penting. Oleh karena masalah tersebut dikemukakan

justru pada waktu ilmu pengetahuan serta praktek ketatanegaraan meletakan pada tangan

penguasa suatu maha kekuasaan yang tak dikenal oleh penindas manapun juga di dalam sejarah

ketatanegaraan. Dalam suatu negara modern ternyata teori Montesquieu seluruhnya tidaklah

dapat dipraktekan terutama secara murni dan konsekuen, ternyata pada zaman seperti sekarangini rupanya teori Montesquieu seluruhnya hanya dapat dipraktekan di Amerika Serikat saja. Hal

ini karenakan, menurut Dahl (1985;103) bahwa norma konstitusional memberikan suatu

pembagian wewenang yang ekstensif berdasarkan federalisme dan pemisahan kekuasaan.

Bahkan tidak lain dikarenakan pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politika dimaksudkan

untuk lebih membatasi kekuasaan pemerintah federal terutama dalam hubungannya dengan

badan legislatif dan badan yudikatif (Budiardjo,2008;278). Sehingga konsep utama yang menjadi

dasar dalam hal ini adalah adanya suatu jaminan yang sifatnya utama terhadap hak asasi manusia

yang ditentukan secara tegas oleh konstitusi. Ini dapat dimengerti, apabila kita mengingat, bahwa

foundhingfathersdari Amerika sangat dipengaruhi oleh teori-teori Locke, Paine, Rosseau dan

Montesquieu, yang sebelum Revolusi Perancis makin lama, makin besar pengaruhnya(Hartono,1982;25). Jadi para penyusun konstitusi Amerika Serikat, sangatlah mengagumi teori

dari Montesquieu, yang memisahkan kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga lembaga negara. Selain

alasan itu pula, kebencian penduduk koloni terhadap kekejaman kerajaan Inggris merupakan

sebab utama yang menjadi pemikiran utama bagi para penyusun konstitusi Amerika Serikat,

untuk serta merta memisahkan kekuasaan ketiga lembaga negara tersebut dengan fungsinya

masing-masing. Tetapi di situpun telah timbul kesukaran-kesukaran berkaitan dengan praktik

ketatanegaraan, karena untuk zaman modern seperti sekarang ini tidaklah mungkin untuk dapat

diselenggarakan semua teori Montesquieu secara murni dan konsekuen dengan berbagai

implikasi yang mengiringinya, apalagi suatu negara yang pada dadsarnya menganut asas negara

hukum dalam arti luas, yang tidak hanya membagi kekuasaan hanya satu tugas kepada satu

badan untuk diselenggarakan melainkan demi efisiensi dapat saja, satu organ memiliki lebih dari

satu kekuasaan. Namun, janganlah sampai demi efisiensi kemudian ternyata terjadi pelanggaran

terhadap batasan-batasan hukum oleh suatu kekuasaan yang tidak jelas konsepnya. Dalam hal ini

Kelsen (2011;382) menyatakan bahwa demi keberhasilan kerja dari sistem ini, orang-orang yang

diserahi kekuasaan dalam masing-masing bidang tidak diperbolehkan melanggar batas-batas


7/13

kekuasaan yang ditetapkan untuk bidang-bidang lain, dan masing-masing bidang harus dibatasi,

oleh hukum yang dibuatnya sendiri, pada pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan yang sesuai dengan

bidangnya sendiri dan bukan bidang bidang lain. Jadi, pada garis besarnya Kelsen berpendirian

bahwa keberhasilan suatu lembaga telah ditentukan secara tegas dalam aturan hukum yang

membatasi masing-masing tugasnya, yang kemudian haruslah terlebih dahulu diselesaikannya

sendiri dikarenakan bahwa hanya dengan satu tugas tentunya fokus pekerjaannya akan lebih

mudah diselesaikan, serta tidak diperbolehkan untuk ikut mencampuri urusan lembaga lainnya.

Tidak lain dikarenakan sudah ditentukan batas-batas kekuasaan masing-masing yang tentunya

tidaklah boleh saling mencampuri urusan lembaga lain untuk menghindari terjadi tumpang

tindih. Namun, tetap saja diperlukan upaya yang baik untuk dapat menyelesaikan suatu tugas,

apalagi jika tugas-tugas sebagaimana dimaksud merupakan tugas yang sangat berat, tentunya

diperlukan suatu bantuan dari yang lainnya, sehingga dengan kebersamaan suatu pekerjaan akan

lebih mudah dapat diselesaikan. Bahkan, konsep ini sudah lama dipraktikan dan tidak dapat

dihindari dalam praktik ketatanegaraan disemua negara yang kemudian dikenal dengan nama

checksandbalances. Amerika Serikat yang semula ingin menjalankan teori Trias Politika secaramurni, kenyataan dalam praktiknya saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan

antara kekuasaan-kekuasaan negara (checks and balance system). Sistem check and balance

tersebut dimaksudkan agar ketiga badan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing

dijalankan oleh Presiden, Kongres dan Mahkamah Agung) itu tidak menjalankan kekuasaannya

melebihi atau kurang dari masing-masing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi

(Maksudi,2012;94-95). Asumsi yang digunakan oleh penyusun konstitusi Amerika Serikat

adalah menurut teori Montesquieu yang menyatakan bahwa lebih terjamin dengan adanya

pembagian fungsi yang berbeda pada lembaga-lembaga pemerintahan yang terpisah (di Amerika

Serikat: Konggres, Eksekutif, dan Pengadilan) (Morgenthau,1990). Hal yang sama dinyatakan

oleh K.C Wheare (2005;39) bahwa pada dasarnya kesimpulan-kesimpulan ini benar, tetapi adasatu hal yang harus digaris bawahi. Konstitusi Amerika memisahkan tiga institusi Kongres,

Presiden (beserta seluruh stafnya), dan yudikatif dan tidak memperbolehkan terjadinya

tumpang tindih personel di antara ketiganya, tetapi konstitusi tidak memberikan masing-

masing proses itu kepada salah satu dari lembaga-lembaga tersebut dengan pemisahan secara

mutlak. Morgenthau (1990;10) berpendapat bahwa para penyusunnya (konstitusi,pen) menyadari

bahwa pemerintah yang bertindak adalah kekuasaan. Mereka mengadu ambisi, kepentingan dan

kekuatan manusia di dalam ketiga departemen, yang satu dengan lainnya sedemikian rupa hingga

suatu badan-badan dicegah mengambil semua kekuasaan, menjadi sangat kuat sehingga

membahayakan. Namun, dilain pihak menurut Kusnardi dan Sarigih (1986;31) bahwa

sebenarnya jaminan bagi kebebasan politik tidak terlalu terikat kepada pemisahan kekuasaan

seperti diterangkan di atas, akan tetapi bisa juga jaminan kebebasan politik itu diperoleh dengan

menambahkan banyaknya badan-badan untuk tugas yang sama, sehingga perimbangan kekuatan

bisa terwujud. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga usur

tersebut bukan hanya memungkinkan adanya checks and balances, tetapi juga menghasilkan

sinergi yang baik antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama


8/13

(Dwiyanto,2005;18). Kesemua organ yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang

pada umumnya selalu terdapat dalam setiap konstitusi. Paling tidak keberadaan fungsinya

merupakan pencerminan dari pentingnya organ-organ tersebut dalam setiap negara. Fungsi-

fungsi antara organ yang satu dengan yang lain adalah saling menjaga dan membatasi sebagai

wujud dari keseimbangan kekuasaan sehingga mampu mencegahnya menjadi absolut. Menurut

apa yang diakui bahwa konstitusi yang diciptakan sebagai instrumen pengawasan dan

perimbangan (checksandbalances). setiap cabang pemerintahan bertugas mengawasi yang lain-

lainnya, dan mempertahankan sikap seimbang secara keseluruhan. Cabang legislatifnya harus

mengimbangi cabang eksekutif dan cabang yudikatif kedua-keduanya (Morgenthau,1990;9).

Dengan demikian, kekuasaan tidaklah harus dipisahkan secara mutlak, namun demi keefektifan

dalam mencapai tujuan negara, maka kekuasaan perlulah untuk dibagi dengan catatan tetap

adanya hubungan satu fungsi dengan fungsi yang lainnya.

Menurut Fadjar (2005;61) bahwa asas pembagian kekuasaan negara merupakan asas yang

paling esensial pula bagi suatu negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi

kekuasaan dari penguasa (alat kelengkapan negara), juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi

dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang makin

modern. Namun, dapatlah dinyatakan teori Montesquieu tentang adanya konsep berupa

pemisahan ketiga kekuasaan tersebut, maka menurut Dwidjowijoto (2004;100) bahwa prinsip ini

menjadi salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara melalui politik demokratis. Bahkan

Strong (2005;14) menyatakan bahwa negara-negara yang ada di dunia dibedakan berdasarkan

pada variasi komposisi dan hubungan di antara ketiga kekuasaan pemerintahan tersebut.

Jadi, dalam pelaksanaan berupa praktik ketatanegaraan sepanjang sejarah maka teori Trias

Politika Montesquieu, tidaklah dapat diterapkan secara murni dalam negara-negara modern

seperti sekarang ini, yang pada dasarnya memiliki tugas-tugas kengaraannya kian-kian hari

menjadi semakin kompleks. Hal sama dinyatakan oleh Mahmud MD dan Marbun (2000;14)

dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa ajaran Trias Politika tidak

pernah dapat dilaksanakan dengan konsekuen di negara-negara modern. Bahkan doktrin

pemisahan kekuasaan, seperti apa yang kemudian dibayangkan oleh Montesquieu itu, dianggap

oleh para ahli sebagai suatu pandangan yang tidak realisitis, bahkan tentunya masih sangat jauh

dari kenyataan. Pandangannya itu dianggap, oleh para ahli merupakan suatu kekeliruan utama

Montesquieu dalam usahannya untuk memahami daripada sistem ketatanegaraan Inggris yang

dijadikannya objek telaah, untuk mencapai kesimpulan mengenai Trias Politica itu dalam

bukunya yang berjudul LEspirit des Lois(1748). Karena seperti yang telah dinyatakan di atas,bahwa sistem ketatanegaraan Inggris tidaklah menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan

adanya hubungan yang sangat erat antara dua fungsi yang dipegang oleh eksekutif dan legislatif.

Bahkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang sungguh-sungguh

mencerminkan gambaran seperti apa yang dibayangkan oleh Montesquieu, tentang konsep

pemisahan kekuasaan (separation of power). Bahkan, struktur dan sistem ketatanegaran yang

dijadikan objek dalam meyelesaikan bukunya itupun ternyata tidaklah menganut sistem


9/13

pemisahan kekuasaan, seperti apa yang beliau bayangkan. Dalam hal ini Soehino (1983;219)

berpendapat bahwa tentang ajaran Trias Politika Montesquieu kiranya hanya mungkin dapat

dilaksanakan secara konsekuen pada negara hukum dalam pengertian sempit, seperti yang pernah

dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Fichte, yaitu negara di mana tugasnya itu hanya membuat

serta mempertahankan hukum. Bahkan menurut Utrecht (1986;20) bahwa adanya pemisahan

mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan

yang tidak (dapat) ditempatkan di bawah pengawasan (controle) (suatu badan kenegaraan

lainnya). Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi suatu badan kenegaraan untuk

melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing badan

kenegaraan dipersulit. Jadi, pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti apa yang telah

dikemukakan dahulu oleh Montesquieu, yang tujuan utamanya adalah untuk memberantas

kekuasaan mutlak serta tindakan sewenang-wenang dari raja, tetapi malahan hanya

mengakibatkan pemindahan saja sifat mutlak itu dari raja kepada tiap-tiap badan yang

memegang kekuasaan tersebut, sebab badan-badan tersebut satu sama lain lalu tidak dapat saling

mengawasi. Jadi akibatnya, sekarang yang dapat bertindak sewenang-wenang bukanlah rajamelainkan badan-badan kenegaraan tersebut (Soehino,1983;217). Namun, untuk sekarang adalah

lebih realistis jika ketiga kekuasaan tersebut tidak dipisahkan secara kaku apalagi untuk negara

yang menganut pemerintahan demokrasi. Demikian juga menurut Murhani (2008;4) yang

menyatakan bahwa di dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang konsep

dasarnya adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) yang kemudian berkembang

menjadi konsep pembagian kekuasaan (distribution of power). Jadi, hanya lembaganya saja yang

hanya dapat dipisahkan, namun berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh badan-badan

tersebut satu sama lainnya haruslah saling memiliki hubungan yang dekat. Sehingga dengan

demikian akan dapat saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antar satu

lembaga yang memiliki fungsi tertentu dengan lembaga lainnya yang juga memiliki fungsiberbeda. Hal ini dikarenakan menurut Isra (2010;75) bahwa perkembangan teori hukum tata

negara modern (modern constitutional theory) membuktikan, cabang-cabang kekuasaan negara

semakin berkembang dan pola hubungannya pun semakin complicated.

Namun, jika kita sejenak kembali ke belakang bahwa sebenarnya ajaran pembagian

kekuasaan negara dari John Locke pada abad ke XVII baru merupakan gambaran dari suatu asas

pokok dalam ajaran Montesquieu dalam abad ke XVIII, dalam bentuknya yang lain, yaitu

menjadi kekuasaan pemisahan kekuasaan negara, dengan kemerdekaan politik sebagai tujuannya

(Soehino,1983;118). Penulis rasa, bahwa tentang adanya pembagian kekuasaan, tentunya sangat

berkaitan terutama dengan struktur ketatanegaraan dari suatu negara. Maka dalam hal inimenurut penulis, paling tidak untuk pembagian struktur ketatanegaraan dapatlah kemudian

dibagi menjadi dua bagian yang tentunya memiliki sedikit persamaan dengan konsep pembagian

kekuasaan dari Montesquieu. Kemudian dapatlah merujuk pada pendapat Soemantri

(1981;39)menyatakan bahwa pada umumnya struktur ketatanegaraan suatu negara meliputi dua

suasana, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang dimaksud dengan

suprastruktur politik di sini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut


10/13

alat-alat perlengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya. Mungkin untuk

lebih memperjelas pengertian dengan apa yang dimaksudkan oleh suprastruktur politik adalah

seperti apa yang dimaksud oleh Soemantri tersebut di atas adalah sama dengan maksud daripada

pembagian ketiga kekuasaan dari Montesquieu yang terdiri dari atas kekuasan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Lebih lanjut terkait dengan infrastruktur politik disini adalah struktur

politik yang berada di bawah permukaan. Adapun infrastruktur politik ini meliputi lima macam

komponen, yaitu komponen partai politik, komponen golongan kepentingan, komponen alat

komunikasi politik, komponen golongan penekan dan komponen tokoh politik

(Soemantri,1981;39). Bahkan, kedua komponen tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama

lainnya sehingga keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena

infrastruktur merupakan penggerak utama dari suprastruktur yang berada di atasnya.

Selain adanya pembagian kekuasaan seperti apa yang telah dikemukakan oleh para sarjana

tersebut di atas, ternyata ada sarjana lain yang juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan

pembagian kekuasaan. Namun, dapatlah dikatakan bahwa pada esensinya ajaran pembagian

kekuasaan sarjana ini, merupakan suatu konsep yang pada dasarnya sama dengan apa

disampaikan oleh para ahli di atas. Hanya saja perbedaan yang ada merupakan suatu rincian

daripada konsep pembagian kekuasaan di atas, sehingga ada yang memperluasnya kembali

sehingga kelihatan lebih banyak lembaga dan fungsinya, namun dapatlah dikatakan bahwa

cakupan tugasnya adalah sama, dalam arti dapatlah kualifikasikan kembali ke dalam satu

lembaga. Salah satu sarjana tersebut adalah C.V Vollen Hoven yang masih memakai cara

berpikir menurut ajaran Montesquieu, akan tetapi kemudian memisahkan badan/kekuasaan

Kepolisian secara khusus, sehingga menimbulkan suatu ajaran Catur Praja dari Van Vollen

Hoeven (Muslimin,1980;8), ajarannya sebagaimana dimaksud, yaitu:

a. Pemerintahan dalam arti sempit (bestuur),b. Polisi (Politie),c. Peradilan (rechtspraak),d. Membuat peraturan (regeling, wetgeving) (Soekanto dan Purbacaraka, 1993;57).Van Vollenhoven sendiri merupakan ahli hukum berkebangsaan Belanda yang merupakan

pendasar daripada hukum adat. Kemudian ia berhasil merumuskan sistem hukum adat di

Indonesia, kemudian membedakan antara susunan persekutuan-persekutuan hukum di berbagai

daerah di kepulauan Indonesia menjadi 19 daerah hukum (Soepomo,2003;6,60). Dengan

demikian dapatlah kemudian beliau disebut sebagai bapak dari hukum adat.

Selain pembagian kekuasaan menurut Van Vollenhoeven, Good Now yang merupakan

sarjana Amerika mengemukakan fungsi negara ada 2 bagian, yaitu.

a. Policy Making;b. Policy Exsecuting(Prakoso,1988;2).


11/13

Karena mengemukakan fungsi negara itu atas dua bagian, ajarannya itu terkenal pula

sebagai Dwipraja (dichotomy).Policy makingadalah kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu,

untuk seluruh masyarakat, sedangkan Policy exsecuting, adalah kebijaksanaan yang harus

dilaksanakan oleh negara, untuk tercapainya policy making (Winarno,2009;40). Jadi, dapatlah

dikatakan bahwa prasyarat untuk tercapainya policymaking,harus dilaksanakan terlebih dahulu

policy eksekuting, tanpa itu, tidak akan mencapai sasaran-sasaran yang menjadi tujuan policy

making.

Orang yang menetapkan policy making disebut dengan policy makers dan yang

menetapkan policy exsecuting adalah eksekutor. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa

policy makers adalah orang yang menentukan kebijaksanaan negara, tujuan-tujuan kenegaraan

pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Atau menentukan tujuan mana yang baik untuk

negara pada waktu tertentu. Jadi, semua kebijaksanaan suatu negara akan sangat terikat oleh

waktu dan tempat di mana kebijaksanaan tersebut diambil dan akan dilaksanakan. Hal mana akan

memerlukan suatu dasar daripada keberlakuan suatu kebijakan negara, seperti politis, yuridis,

filosofis dan sosiologis. Bahkan, secara sosiologis kembali lagi di bagi menjadi dua dadar

keberlakuan, yaitu keberlakuan yang dikarenakan kebijakan tersebut memang diakui berguna

oleh masyarakat (Anerkennungstheory), namun apabila masyarakat tidak menaati kebijakan

tersebut, penguasa dalam hal ini dapat kemudian memaksakannya dengan kekuasaan

(machtstheory) yang dimilikinya, sehingga akhirnya masyarakat mematuhi kebijakan tersebut,

terlepas diakui atau tidak oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan manfaat daripada kebijakan

tersebut (lihat Mertokusumo,1996;81).

Policy exsecutors, adalah orang-orang yang berusaha mencapai apa-apa yang telah

diputuskan oleh policy makersatau menentukan daya upaya, alat-alat apa dan sebagainya untuk

mencapai tujuan tadi. Ajaran dari Goodnow merupakan suatu reaksi terhadap suatu ajaran cara

penggantian orang dalam pemerintahan. Ajaran ini terkenal dengan nama spoil system dari

Andrew Jackson,di Amerika Serikat yang manyatakan bahwa apabila suatu pemerintahan

berganti, maka semua pegawai diganti oleh penguasa yang baru tersebut dengan tujuan untuk

kelancaran jalannya pemerintahan, tanpa adanya hambatan dari mereka yang tidak sepaham.

Namun, Goodnow melihat fungsi negara itu secara prinsipil sehingga seperti diuraikan di atas

mengutarakan dua fungsi negara. menurut Goodnow terhadap policy makersboleh dilaksanakan

sistem Andrew Jackson. Sedang untuk policy excecutor tidak perlu dipakai, tetapi yang

dijalankan adalah berdasarkan keahlian. Ajaran Goodnow ini disebut juga merit system, karena

mengutamakan kegunaannya (Kusnardi dan Sarigih,2008;224).

Keseluruhan fungsi negara tersebut di atas yang pada dasarnya diselenggarakan oleh

pemerintahan tentunya untuk mencapai tujuan daripada negara yang memang telah ditetapkan

bersama. Adapun tujuan negara, tentunya akan berbeda-beda antara satu negara dengan yang

lainnya. Tidak lain hal ini disebabkan oleh berbagai perbedaan, baik dalam bidang ideologi

terutama cita-cita yang memang diharapkan oleh masyarakat disuatu negara tertentu. Berikut ini

merupakan pandangan dari para ahli tentang tujuan negara yang harus dicapai, yaitu antara lain.


12/13

1. Roger. H. Soltau.Tujuan negara menurut Soltau ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta

menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the frees possible devolepment and creative

self expression of it members) (Budiardjo,2008;55).

2. Harol.J. LaskiTujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya

keinginan-keinginan secara maksimal (Winarno,2009;41).

3. PlatoTujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu

maupun sebagai makhluk sosial (ibid).

4. Thomas Aquino dan AgustinusUntuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat hanya kepada

dan di bawah pimpinan tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan

kekuasaan tuhan yang diberikan kepadanya (ibid).

5. Shang YangTujuan negara ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia

mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai

perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Shang Yang mengatakan kalau ingin

membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dansebaliknya jika orang hendak membuat rakyat kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan

negaranya lemah (Huda,2010;54-55).

6. DanteDante mempunyai cita-cita tentang tujuan negara bahwa seluruh negara-negara di dunia itu

menjadi satu kekuasaan raja. Tujuan yang dimaksud Dante tidak untuk memperoleh kekuasaan

yang mutlak, tetapi dengan mempersatukan semua negara-negara di bawah satu kekuasaan untuk

membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia terutama dalam mencapai kebahagiaan

hidup yang setinggi-tingginya (Kusnardi dan Sarigih,2008;76).


13/13

BIODATA PENULIS

I Gusti Ngurah Santika S.Pd, lahir di Yeha 1 Agustus

1988. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan I Gusti

Ngurah Oka dan I Desak Ayu Putu. Menyelesaikan pendidikandasar di SDN 1 Peringsari (1996-2002) kemudian melanjutkan ke

SMPN 1 Selat (2002-2005) dan pendidikan menengah di SMAN

1 Selat (2005-2008) kemudian pada peruguruan tinggi (2009-

2012). Setelah menyelesaikan pendidikan SMA kemudian bekerja

sebagai security pada PT Arkadena sampai januari 2012. Pada

saat yang bersamaan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti

pendidikan di perguruan tinggi sambil bekerja, akhirnya lulus

dengan predikat cumlaude. Kemudian untuk sekarang ini penulis

belum bekerja, namun sedang melanjutkan pendidikan S2 pada

Program Studi Pendas di Undhiksa.

Pengalaman penulis selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi adalah sebagai

nara sumber dalam temuwicara menyambut bulan Bung Karno yang diselenggarakan Gor

Kapten Sujana (Lapangan Buyung) Kota Denpasar (2012). Nara sumber dalam seminar alumni

FKIP Universitas Dwijendra (2012), Mahasiswa berprestasi Prodi PKn, sebagai salah satu

pemenang karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dikti. Selain itu, penulis juga

aktif mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan bidang studi yang di dalami.

Berkaitan dengan kritik dan saran terhadap tulisan sebelumnya, dapat disampaikan langsung

kepada penulis dengan menghubungi alamat maupun no hp yang ada di bawah ini.

Alamat rumah : Banjar Dinas Padang Aji Tengah, Peringsari, Selat Karangasem. No. Hp :

085237832582/085738693121

Documents

Teori Pembagian Kekuasaan