Pengaruh Ideologi Juche Terhadap Pembagian Kekuasaan Di Korea Utara

Pengaruh Ideologi Juche terhadap Pembagian Kekuasaan di Korea Utara

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Politik

Disusun olehRio Rahadian T.

(41809095)Ilmu komunikasi 3

Universitas Komputer IndonesiaFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu KomunikasiBandung 2009

bag1pendahuluan

1.1 Latar belakangBahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang

belum dan tidak mau paham perihal Ideologi Juche yang mempengaruhi

Pembagian Kekuasaan di Korea Utara. Padahal, masalah ini perlu dikaji mengingat

posisi Indonesia yang juga mengangkat ideologi bangsa sendiri, seperti korea

Utara.

Oleh karena itu saya mengangkat poin ini untuk dikaji agar dapat memberikan

informasi mendasar tentang Ideologi Juche yang mempengaruhi Pembagian

Kekuasaan di Korea Utara.

1.2 Fokus masalah

Berdasarkan kerangka fikir di bawah, saya berniat untuk menyorot masalah

Pengaruh Ideologi Juche terhadap Pembagian Kekuasaan di Korea Utara

Pascaperang Korea 1945. Dengan masalah utama yang akan diangkat adalah

sebagai berikut :

Dan permasalahan yang ingin diketahui dan dibuktikan adalah:

- Seberapa jauhkah pengaruh Ideologi Juche terhadap pembagian kekuasaan

di Korea Utara?

- Bagaimana pembagian kekuasaan di Korea Utara?

bag2pembahasanpengaruh ideologi juche terhadappembagian kekuasaan di korea utara 1

2.1. kerangkateoritik

2.1.1. Pembagian Kekuasaan

Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada

satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara

absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana

kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu

adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan

diantara lembaga pemegang kekuasaan.

a. Pengertian Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian

proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu

memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas

sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu.

Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan

wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb)

menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada

beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang)

pada satu pihak/ lembaga.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti

bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif,

eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi

bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama

(Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 140). Berbeda dengan pendapat dari Jimly

Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-

pengaruh ideologi juche terhadappembagian kekuasaan di korea utara 2

misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks dan balances

dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu

sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi

atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau

pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama

yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada

satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewanang-wenangan.

Pada hakekatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu

(Zul Afdi Ardian, 1994: 62):

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Maksudnya

pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara

pemerintah pusat dengan dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau

antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu suatu

negara federal.

2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam

pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan antara fungsi

pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b. Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke

John Locke, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment”

mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara

yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau agar pemerintah tidak

sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke

dalam tiga macam kekuasaan,yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)

2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)

3. Kekuasaaan Federatif (melakukan hubungan diplomtik dengan negara lain).


Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan

sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut)

dalam suatu negara.

c. Konsep Trias Politica Montesquieu

Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis mengemukakan

teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois”

pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John

Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan

pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:

a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).

b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).

c) Kekuasaaan Yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).

Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh

Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

a) Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang

mencakup kekuasaan yuikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan

undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri)

merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

b) Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan ferderatif

karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif,

sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri

sendiri dan terpisah dari eksekutif.

c) Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian

kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan

ferderatif diberbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui

Departemen Luar Negerinya masing-masing (Moh. Mahfud MD, 2001: 73).

Seperti halnya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini.


Mengenai pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan Montesquieu, yang membagi

kekuasaan itu menjadi tiga kekuasaan, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Jimly

Asshiddiqie menjelaskan lagi mengenai cabang-cabang dari kekuasaan-kekuasaan itu.

Cabang kekuasaan legislatif terdiri dari:

a. Fungsi Pengaturan (Legislasi).

b. Fungsi Pengawasan (Control).

c. Fungsi Perwakilan (Representasi).

Kekuasaan Eksekutif juga mempunyai cabang kekuasaan yang meliputi :

a. Sistem Pemerintahan.

b. Kementerian Negara.

Begitu juga dengan kekuasaan Yudikatif mempunyai cabang kekuasaan sebagai berikut :

a. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman.

b. Prinsip Pokok Kehakiman.

c. Struktur Organisasi Kehakiman.

Jadi menurut Jimly Asshiddiqie kekuasaan itu masing-masing mempunyai cabang

kekuasaan sebagai bagian dari kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara dalam

penyelenggaraan negara.

2.2. sebuahpengantar


Ideologi Juche

Ideologi Juche adalah ideologi resmi Korea Utara.

Ideologi ini mengajarkan bahwa “manusia

menguasai segalanya dan memutuskan segalanya”

juga bahwa “orang Korea adalah penguasa

revolusi Korea”.

Ideologi ini adalah bagian dari kimilsungisma atau

kimisme yang merupakan system politik Korea

Utara. Kata “Juche” secara bahasa berarti “bagian utama” atau “subjek”; juga ditranslasi

dari sumber Korea Utara sebagai “berdiri sendiri” atau “semangat kemandirian”.

Pembentukan

Kim Il-Sung mengusung Juche sebagai slogan pada 28 Desember 1955 lewat pidato yang

berjudul “Menghapus dogmatisme dan formalisme juga membangun juche sebagai

ideology kerja” sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan de-stalinisasi di Uni Soviet.

Kim Il-Sung, pengusung ideologi ini, menuliskan tiga dasar fundamental Juche pada 14

April 1965, lewat pidatonya “Konstruksi sosialis dan revolusi Korea Selatan di Republik

Demokratis Korea Utara”. Sebagai berikut :

1. Merdeka dalam berpolitik (chaju)

2. Swasembada ekonomi (charip)

3. Mandiri dalam pertahanan (chawi)

Pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-Il, sebagai keturunan langsung dari

pengusungnya, punya otoritas final dalam menginterpretasikan ideologi negara. Maka ia

memasukkan kebijakan Songunisme (dahulukan militer) pada 1996.

pengaruh ideologi juche terhadappembagian kekuasaan di korea utara

Menara Juche

6

Aplikasi praktis

Menurut dokumen Kin Jong-Il yang berjudul Juche Idea, aplikasi Juche sebagai kebijakan

negara adalah sebagai berikut:

1. Rakyat harus punya kebebasan (chajusong) dalam berfikir dan berpolitik,

berswasembada ekonomi, dan mandiri dalam pertahanan.

2. Kebijakan harus merefleksikan keinginan dan aspirasi rakyat dan memekerjakan

mereka sepenuhnya dalam revolusi dan pembangunan.

3. Metode revolusi dan pembangunan harus bersesuaian dengan situasi di negeri.

4. Pekerjaan paling penting dari revolusi dan konstruksi adalah mengumpulkan orang

secara ideologis seperti komunis dan menggerakkannya pada aksi pembangunan.

Pandangan Juche memerlukan loyalitas absolute kepada partai revolusioner dan

pemimpin. Di Korea Utara, inilah Partai Pekerja Korea dan Kim Jong-Il, masing-masing.

Dalam Sejarah resmi Korea Utara, aplikasi pertama Juche adalah Rencana Lima Tahun dari

1956-1961, yang disebut dengan Gerakan Chollima. Gerakan ini mengutamakan

pengembangan ekonoi secara cepat dengan membangun industri-industri besar supaya

bisa mandiri dan tidak terpengaruh secara politik dari rezim Uni Soviet maupun Cina.

Namun, aplikasi gerakan Chollima ini ternyata mirip dengan Rencana Lima Tahun Pertama

dari Soviet pada 1928 dan juga mirip dengan “Lompatan Besar ke Depan” dari Mao

Zedong di Cina.

Selanjutnya, pemasukkan kebijakan Songun dalam Juche pada pertengahan 1990 telah

mengubah inti revolusi dari para pekerja menjadi para militan.

2.3. pembahasan2.3.1. pengaruh ideologi juche terhadap politik korutpengaruh ideologi juche terhadappembagian kekuasaan di korea utara 7

Pembagian kekuasaan di Korea Utara secara sederhana dibagi menjadi 3 kekuatan sesuai

dengan isi teori trias politica, yaitu:

1. Eksekutif, pelaksana Undang-undang

Yaitu dipegang oleh Perdana Menteri, sekarang Kim Yong-Il

2. Legislatif, pembuat Undang-undang (unikameral)

Yaitu dipegang oleh Ketua Majelis Rakyat Tertinggi, sekarang Kim Yong Nam

3. Yudikatif, pengawas Undang-undang

Yaitu dipegang oleh para hakim agung yang dipilih oleh MRT.

Namun, karena ideologi Juche sudah banyak berpengaruh, banyak terdapat perbedaan

yang mendasar terhadap pembagian kekuasaan di Korea utara.

Monopartai

Korea Utara merupakan negara yang hanya memiliki satu partai, yaitu Partai Pekerja

Korea (PPK). Mengingat ideologi Juche yang jadi disebutkan adalah ideologi partai yang

dipimpin oleh pengusungnya, Kim Il-Sung, sudah pasti ideologi tersebut jadi ideologi

partai.

Partai berkuasa yang memusatkan ideologi menempati posisi teratas dalam struktur

kekuatan nasional, dimana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, eksekutif dan

judikatif secara keseluruhan. Partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan juga

memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, Korea Utara bisa

dikatakan sebagai ‘negara yang dipimpin partai’.

Walaupun ada lebih dari satu partai, namun mereka bukan kubu oposisi, tetapi mitra

partai yang berkuasa. Partai berkuasa di Korea Utara adalah Partai Pekerja Korea.


Kata kunci sistem politik Korea Utara adalah: ‘ diperintah oleh satu partai, penguasa

tunggal, dan kekuasaan yang diwariskan’. Foto di kanan: Upacara HUT ke-60 tahun

pendirian Partai Pekerja Korea

Ideologi Juche dan Kim Il-Sung

Ideologi Juche lah yang membuat pembagian kekuasaan di Korea Utara menjadi

tertampuk di satu kekuatan. Ideologi Juche yang dibuat oleh presiden pertama Korea

Utara, Kim Il-Sung, berisi ajakan untuk bersemangat dalam swasembada dan ingin

mandiri sebagai negara yang berdaulat, kuat dan sejahtera. Namun, ajakan tersebut

diimplementasikan dalam bentuk doktrin-doktrin yang –agar rakyat Korea mau

menurutinya– menyebutkan bahwa ”tidak ada negara lain yang lebih baik dibanding

Korea Utara, dan itu semua dapat dicapai karena kepemimpinan ketua agung (Kim Il-

Sung) ”. Dan selanjutnya doktrin itulah yang menyebabkan Kim Il-Sung mendapatkan

pendewaan kepribadian yang begitu luar biasa dari rakyatnya.

Dalam implementasi Juche, para pendukung Kim Il-Sung yang berasal dari Partai

Pekerja Korea selalu mendukung dalam pendewaan dan pemujaan kepribadian

terhadap Kim Il-Sung. Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak sekali teori politik,

ekonomi bahkan budaya dan seni yang diburamkan pencetusnya dan akhirnya

diumumkan bahwa itu semua adalah buah pemikiran Kim Il-Sung, padahal tidak. Hal

ini tentunya adalah untuk menunjukkan betapa sang ketua agung adalah seorang


polymath yang amat mahir dalam berbagai bidang, merupakan sosok ideal dan

memang pantas didewakan.

Sedikit berbicara tentang pendewaan terhadap pribadi Kim Il-Sung. Di Korea Utara,

semua rakyat harus membaca buku biografi Kim Il-Sung setiap baru bangun tidur,

selain itu semua harus hafal sejarah keluarga Kim dan koleganya. Semua buku yang

dicetak di Korea Utara yang mengandung kata ”Kim Il-Sung” harus menebalcetakkan

tulisan tersebut, sehingga namanya akan tampak mencolok di antara deretan huruf.

Nama-nama tempat pun diberi nama Kim Il-Sung seperti Universitas Kim Il-Sung,

Alun-alun Kim Il-Sung, Stadion Kim Il-Sung dan sebagainya. Selain itu terdapat sekitar

11.350 buah patung Kim Il-Sung yang tidak boleh sembarangan diambil gambarnya

dan tersebar di seluruh Korea Utara. Lebih spektakuler lagi, terdapat berjuta-juta

foto Kim Il-Sung di berbagai tempat di Korea Utara, seperti bandara dan kantor

pemerintah (bahkan seluruh rumah pribadi wajib memasang fotonya!).

Pendewaan inilah yang membuat Kim Il-Sung dipercaya untuk memiliki jabatan-

jabatan politis secara sekaligus. Hal ini diperkuat oleh Juche yang menyebutkan

bahwa ”untuk mencapai sebuah kesejahteraan maka dibutuhkan suatu

kepemimpinan yang mengatur segala aspek kehidupan (termasuk seni) agar dalam

implementasi kebijakan tidak akan saling berbenturan dan akhirnya akan

membentuk sebuah sinambung”. Maka tak heran jika dalam waktu 23 tahun ia

dipercaya jadi Perdana Menteri sekaligus Pemimpin tertinggi (seperti Ali Khamenei di

Iran) setelah turun, diangkat jadi Presiden selama 21 tahun dan akhirnya wafat

dengan menyandang jabatan Presiden Abadi.

Karena itu tak heran bila Kim Jong-Il, anaknya dan penerusnya, hanya disebut

sebagai pemimpin tertinggi dan tidak menyandang jabatan Presiden. Karena

Presiden Korea Utara selamanya adalah Kim Il-Sung. Bahkan setelah wafat,

walaupun secara de facto pemimpin Korea Utara adalah Kim Jong-Il, ada masa 3

tahun pasca meninggalnya Kim Il-Sung dimana beliau nampak hidup yang disebut


”pemerintahan sesuai dengan nasehatnya”. Di masa ini, Kim Jong-Il hanya

melaksanakan pemerintahan berdasarkan apa yang ayahnya ajarkan. Tak ada

perbedaan samasekali selama tiga tahun tersebut.

Kekuasaan dinasti

Sistem unik dimiliki oleh Korea Utara. Karena Kim Jong-il memiliki kemampuan

sebagai pemimpin yang mewariskan filsafat, bakat dan ajaran dari ayahnya secara

sukses, membuat dinegara itu berjalan suatu sistem kekuasaan tunggal yang

diwariskan dari ayah ke anak. Persiapan untuk mewariskan kekuasaan sudah

dilaksanakan sejak awal tahun 1970an. Sistem itu disempurnakan saat Kim Il-sung

mengatakan bahwa “Kim Jong-il memiliki kemampuan penuh untuk menangani

semua tugas (sebagai pemimpin)”. Setelah kematian ayahnya Kim Il-sung, dan Kim

Jong-il dilantik sebagai Sekretaris Uumum Partai Buruh Korea pada Oktober 1997,

maka sistem pewarisan terwujud secara sukses saat Kim Jong-il menjabat sebagai

ketua Komisi Pertahanan Nasional pada September 1998.

Pembagian kekuasaan

Kekuasaan negara terkonsentrasi pada partai, dan kekuasaan di dalam partai itu dimiliki

oleh satu orang secara eksklusif yaitu Sekretaris Umum di Politbiro.

Dalam masyarakat Korea Utara, pemimpin adalah lambang perwujudan tekat dan

keinginan partai, dan merupakan pusat kekuatan untuk mengorganisir dan memimpin

kegiatan sisiopolitik secara terpadu dan secara utuh. Oleh karena itu, peranan dan

kekuatan pemimpin ditempatkan pada posisi teratas dan posisi yang tidak bisa ditantang.


Namun, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, pembagian kekuasaan di Korea

Utara secara konstitusi dibagi menjadi 3 kekuatan sesuai dengan isi teori trias politica,

yaitu:

1. Legislatif, pembuat Undang-undang (unikameral)

Yaitu dipegang oleh Ketua Majelis Rakyat Tertinggi, sekarang Kim Yong Nam

2. Eksekutif, pelaksana Undang-undang

Yaitu dipegang oleh Perdana Menteri, sekarang Kim Yong-Il

3. Yudikatif, pengawas Undang-undang

Yaitu dipegang oleh para hakim agung yang dipilih oleh Majelis Rakyat Tertinggi.

Majelis Rakyat Tertinggi

Majelis rakyat Tertinggi adalah lembaga politik berdaulat tertinggi, sesuai dengan

konstitusi sosialis Korea Utara. Walaupun fungsinya sama seperti DPR dalam segi

kepemilikan hak legislatif, tetapi kekuatannya lebih besar daripada DPR. Namun secara

realita, Majelis rakyat Tertinggi adalah stempel karet yang hanya mengesahkan

kembali UU dan keputusan oleh Partai pekerja Korea.

Pertemuan sidang dibuka satu atau dua kali setahun. Topik yang ditangani oleh sidang

itu termasuk ; pengesahan anggaran nasional, pelantikan anggota kabinet dan

lembaga nasional utama lainya , dan pengesahan UU. Dalam priode reses, fungsi

Majelis rakyat Tertinggi dilaksanakan oleh komite tetap.

Setiap daerah administrasi memiliki majelis rakyat tingkat lokal sendiri.


Pertemuan pertama dalam Majelis rakyat Tertinggi ke-11 , September 2003

Yang menjadi catatan adalah karena hanya ada satu partai yang berkuasa maka

Majelis Rakyat Tertinggi adalah mayoritas dari Partai Pekerja Korea. Hal itu secara

otomatis mengangkat Ketua Majelis (legislatif) yang berasal dari partai tersebut, Kim

Yong Nam.

Struktur Partai Pekerja Korea dan Majelis

Organisasi

Secara prinsip, partai itu dijalankan secara demokrat sesuai dengan keinginan

umum anggotanya. Oleh karena itu, sidang dimana keinginan umum terkumpul

(sidang partai) adalah arena untuk memutuskan segala hal yang menyangkut

masalah partai.

Fungsi sidang adalah memberikan mandat kepada badan yang disebut ‘Komite

Sentral ’ dalam partai , maka komite itulah yang sebenarnya memimpin partai.

Sekaligus memimpin Negara.

Komite Sentral terdiri atas Politbiro, yang merupakan badan eksekutif

tertinggi juga ada Sekretariat di Korea Utara. Di bawah Sekretariat, ada bagian

tingkat kerja termasuk komite departemen pemimpin organisasi, bagian

propaganda, urusan eksternal, urusan internasional.


Untuk memahami struktur kekuatan Korea Utara, maka urutannya adalah dari

Politbiro, Sekretariat, kemudian Komite Sentral partai. Anggota Politbiro dan

Sekretariat biasanya ada banyak yang memiliki jabatan ganda di dua instansi

berbeda.

Oleh karena itu, pejabat pemerintah yang paling memiliki kekuatan adalah

mereka yang menjadi anggota Politboro sekaligus Sekretariat. Hirarki berikutnya

adalah anggota Politbiro, calon Politbiro, anggota Sekretariat dan anggota

Komite Sentral. Anggota atau calon politbiro yang memiliki kekuatan tetapi

belum menjadi anggota sekretariat, biasanya adalah pejabat-pejabat senior yang

sudah tua atau pejabat tinggi di Kabinet atau instansi utama lainnya. Di tingkat

lokal, ada komite partai yang dikelola oleh setiap pemerintah daerah.

Operasi

Menurut aturan partai, partai dijalankan di bawah prinsip ‘sistem demokrasi


terpusat’.

Sidang partai adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam urusan

nasional . Mengenai keputusan yang disahkan dalam sidang itu, semua anggota

partai harus menaati organisasi yang posisinya lebih tinggi, dan semua organisasi

partai harus menaati secara mutlak Komite Sentral dalam partainya. Yaitu,

kewenangan memberi mandat dari tingkat rendah ke Komite Sentral, kemudian

Komite Sentral memberi mandat ke Sekretariat dan kemudian ke Politbiro. Oleh

karena itu, semua kekuatan terfokus di kepala bagian politbiro dan sekretariat

Kepala, yang memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai Sekretaris Umum Partai dan

anggota senior Politbiro, sehingga dapat mengontrol ke dua lembaga itu.

Dengan demikian orang yang menjadi sekrataris umum partai anggota senior

politbiro memiliki kekuasan mutlak.

AnggotaPartai

Kelebihan menjadi anggota partai adalah, anggota partai menikmati banyak hak

istimewa di masyarakat Korea Utara. Untuk memiliki status sosial yang tinggi

maka seseorang harus menjadi anggota partai. Bahkan sistem pendidikan juga

dirancangan dan memberikan pendidikan bagaimana untuk menjadi anggota elit

partai.

Saat pendidikan umum dimulai, penduduk Korea Utara harus masuk menjadi

anggota ‘Kesatuan Pemuda Korea’ (usia dari 7 ke 13 tahun) dan ‘Federasi

Pemuda (usia 14~30 tahun), dimana mereka dididik untuk membaktikan diri

pada partai.

Sesuai dengan latar belakang sosial, kemampuan, dan tingkat kesetiaan terhadap

partai dan harapan seseorang, maka dia akan menjadi calon partai sebelum

diangkat sebagai ‘anggota tetap’.

Jumlah total anggota partai berubah, sesuai dengan keperluan politik.


Pendidikan

Komite partai pada setiap tingkat pemerintahan dilengkapi dengan sistem

pendidikan kader dan pendidikan lanjutan, yang bertujuan meningkatkan

kemampuan anggota partai dan pengelolaan personil. Fasilitas pendidikan

sentral tertinggi adalah ‘Sekolah partai tingkat tinggi Kim Il sung’. Kesempatan

untuk memasuki sekolah itu hanya diberikan kepada pemimpin atau pejabat

tinggi di kota atau daerah.

Masa pendidikannya cukup bervariasi dari satu bulan sampai 5 tahun. Ada

Universitas Komunis di setiap propinsi, dan di setiap kecamatan ada sekolah

partai. Semua anggota partai harus menerima paling kecil pendidikan lanjutan

selama satu bulan secara wajib pada setiap tahun.

Harian buruh Korea, Nodong Simmun dan perusahaan penerbit harian buruh

Korea juga dikendalikan oleh pemerintah. Melalui media itu pemerintah

mengendalikan semua keperluan propaganda untuk mempromosikan arah baru

politik partai maupun melakukan menjalankan organisasi, atau memobilisasi

rakyat.

Pemerintahan

Di bagian eksekutif, khususnya Perdana Menteri, diangkat oleh Majelis yang biasanya

masih dalam satu partai. Dalam konstitusi Korea, Perdana Menteri ini lah yang

berfungsi menjalankan Undang-undang walau pada praktiknya semua kebijakan

dipegang oleh Ketua Komisi Pertahanan Nasional, Kim Jong-Il.

Pengadilan Sentral

Para hakim di Pengadilan Pusat (Yudikatif) adalah pilihan Majelis yang tentunya

berasal dari PPK. Hakim-hakim di Pengadilan Pusat ini bertaggungjawab secara

langsung terhadap Majelis. Pengadilan provinsi adalah pengadilan pada tingkat


menengah dan pengadilan rakyat adalah tingkat rendah. Semua jaksa dikelompokkan

secara terpisah dan tunduk pada rantai komando yang berpusat di kantor prokurator

yang mengawasi jaksa-jaksa lokal.

Komite rakyat tertinggi

Komisi Pertahanan Nasional adalah lembaga politik dan administrasi de fakto tertinggi

di Korea Utara. Undang-undang yang direvisi pada tahun 1998 menjelaskan bahwa

badan ini bukan hanya badan yang menangani semua pasukan militer, melainkan juga

badan yang berwenang untuk menangani seluruh keamanan nasional.

Oleh karena itu, Komite Pertahanan Nasional melakukan kewenangan administratif

maupun pertahanan nasional.

“Ketua Komite Pertahanan Nasional adalah posisi paling penting dan bertanggung

jawab. Ketuanya menangani semua urusan politik, militer, ekonomi yang bertujuan

untuk melindungi negara dan sistem sosialisnya. Posisinya adalah jabatan suci, yang

mewakili keagungan tanah air dan melambangkan wibawa rakyat . “. (5 September

1998 dari pidato oleh Kim Yong-nam, dalam pertemuan pertama Majelis rakyat

Tertinggi ke-10).

Ungkapan itu secara tepat mengeskpresikan posisi dan peranan ketua Komite Pertahaan

Nasional. Pandangan tentang ketua itu menjadi alasan untuk menjalankan secara

mendasar sistem yang mengutamakan militer maupun sistem penguasaan tunggal di

bawah Kim jong-il.


Pejabat tertinggi yang tidak bisa ditantang, ketua komite pertahan nasional

mengontrol semua urusan politik, legislatif, judisial dan ekonomi

Sentralisasi kekuasaan

Dalam hal ini perlu dicatat bahwa, Kim Jong-Il, putra Kim Il-Sung, adalah pejabat negara

yang memiliki tiga jabatan sekaligus. Yaitu :

1. dipilih oleh Majelis sebagai ketua Komisi Pertahanan Nasional, membuat ia dapat

mengatur masalah militer dan keamanan,

2. terpilih pula memimpin Tentara Rakyat Korea yang punya 5,9 Juta personel aktif,

dan

3. sebagai Sekretaris Umum Partai Pekerja Korea.

Posisi Sekretaris Umum ini adalah posisi tertinggi dalam partai. Posisi ini adalah

presidium Politbiro yang merupakan bagian dari Komite Sentral. Dan seperti yang

diketahui bahwa Majelis Rakyat dipimpin oleh Partai Pekerja Korea yang

memberi mandat pada Komite Sentral untuk mengurus berbagai aspek bernegara

di Korea Utara.

Bagaimana dengan Kim Yong Nam sebagai ketua Majelis? Dalam struktur partai,

Kim Yong Nam hanya menempati anggota Politbiro (bukan Presidium seperti Kim

Jong-Il) Jadi secara tidak langsung, pemimpin Politbiro, Kim Jong-Il, lah yang

sebenarnya memimpin Majelis (legislatif).


Dalam memimpin Majelis secara tidak langsung, sebenarnya pemilihan Hakim di

Yudikatif pun adalah bergantung Kim Jong-Il selaku pemimpin Partai yang

berkuasa. Pun, dalam memilih Perdana Menteri dan Menterinya adalah

bergantung pada Kim Jong-Il. Itu lah mengapa Pembagian kekuasaan di Korea

Utara tidak dapat dikatakan seimbang.

Selain itu, Kim Jong-Il juga merangkap sebagai Sekretariat Komite Sentral. Dan

seperti sudah disebutkan di atas bahwa merangkap antara politbiro dan sekretariat

adalah jabatan yang amat menguntungkan karena keabsolutan yang diterima.

Maka tidaklah salah jika disebutkan bahwa Kim Jong-Il adalah pelaksana segala bentuk

kekuasaan secara langsung di seluruh sektor termasuk politik, pertahanan, diplomatik,

keamanan nasional , ekonomi, industri, perdagangan, sosial, budaya dan seni.

bag3simpulandansaranpengaruh ideologi juche terhadappembagian kekuasaan di korea utara 19

Ditinjau dari beberapa teori-teori mengenai pembagian kekuasaan, baik yang diutarakan

oleh Montesquieu dan John Locke, membuktikan bahwa Korea Utara sama sekali tidak

memenuhi konsep pembagian kekuasaan.

Ideologi Juche yang dicetuskan oleh Kim Il-Sung, yang didewakan oleh penduduk Korea

Utara, telah mendarahdaging di pembuluh masyarakatnya. Ideologi yang berakar dari

komunisme ini memperbolehkan seorang pemimpin negara memiliki banyak jabatan

sekaligus agar semua kegiatan baik itu politik, ekonomi dan lain-lain dapat dilaksanakan

secara sinambung.

Hal ini dapat dilihat dari contoh pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-Il yang memiliki

serangkaian jabatan inti sekaligus termasuk sekretariat umum partai pekerja, ketua

komite pertahanan nasional, panglima tertinggi pasukan militer Korea Utara, anggota

tetap senior dalam komite sentral partai pekerja, anggota militer sentral partai pekerja,

anggota dewan perwakilan rakyat tertinggi, dan lain lain.

Hal itu membuat Kim Jong-Il dapat secara leluasa melaksanakan segala bentuk kekuasaan

secara langsung di seluruh sektor termasuk politik, pertahanan, diplomatik, keamanan

nasional , ekonomi, industri, perdagangan, sosial, budaya dan seni. Padahal seperti yang

diketahui, tidaklah mungkin seorang pemimpin tertinggi dapat mengurusi seluruh sektor

tersebut. Apalagi sampai mengurusi masalah seni.

Dan sebagai saran, hendaknya pemerintah Korea Utara mulai berbenah diri, membuka

akses demokrasi yang sesungguhnya ke dalam pemerintahan. Supaya sektor-sektor

pengembangan di Korea Utara dapat dikelola oleh orang yang benar-benar kompeten,

sehingga Korea Utara dapat mengembangkan diri dan pada saatnya akan semapan

negara-negara lain.


Documents

Pengaruh Ideologi Juche Terhadap Pembagian Kekuasaan Di Korea Utara