Tentang Politik Jatah Premanrepository.usd.ac.id/35268/1/5381_Tentang+Politik+Jatah+Preman+-… · maksiat dikaitkan dengan “kelas sosial dan ekonomi, seperti gaya hidup kelas menengah

8/9/2019 Tentang Politik Jatah Preman - Jurnal Ruang

https://jurnalruang.com/read/1553177714-tentang-politik-jatah-preman 1/23

Literatur | Ulasan

Tentang Politik Jatah Premanoleh Albertus Harimurti

22 Maret 2019 Durasi: 10 Menit

Politik Jatah Preman. Ian D. Wilson. Marjin Kiri. xxii + 315 hlm

Sumbangan buku Ian Wilson, “Politik Jatah Preman:Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca OrdeBaru” (Marjin Kiri, 2018) terletak pada kekayaanpenggambaran kehidupan preman yang berubah

menjadi terpusat pada lokalitas semenjak awal 1990andan menguat setelah tahun 1998.

JURNALRuang



Buku yang diterjemahkan dari judul aslinya “The Politicsof Protection Rackets in Post-New Order Indonesia:Coercive Capital, Authority and Street Politics” (Routledge,2015) ini merupakan hasil penelitian etnografi Ian Wilsondi Jakarta pada kurun waktu 2006-2014. Menurut IanWilson, proses desentralisasi membuat kekuatan premanyang terorganisasikan oleh negara menjadi terpecah kedalam lingkup-lingkup lokal yang kemudian meningkatkantegangan antara penguasa dan pengusaha yangmenghendaki kekuasaan jalanan.

Ian Wilson menyebutkan bahwa bukunya “hendakmemetakan pergeseran pola praktik, pengorganisasian,serta hubungannya [preman] dengan kekuatan dankewenangan politik formal dan informal” (hal. 2). Iamengamati bahwa penciutan peran militer (hal. 3) semakinmembuat organisasi preman lebih tidak menghamba padasatu bos, yang pada masa Orde Baru adalah negara dansecara khusus Jenderal Besar Bapak Suharto. Penciutanperan militer ini berarti, menurut Taylor dan Tilly,pelemahan sarana koersi yang bisa dikontrol secara efektifoleh negara, yakni tentara dan polisi.

Preman hanya bisa dipahami lewat sebuahpenanda mengambang yang bisa

disematkan kepada siapa saja. Karenanya,banyak sebutan untuk menamai ‘preman’

seperti ‘gali’, ‘gentho’, ‘jawara’,‘bromocorah’, ‘jago(an)’, atau ‘dedengkot’.

JURNALRuang



Penyebutan atau penyematan nama bahwasuatu kelompok atau seseorang adalah

preman amat bergantung pada siapa yangmemiliki kuasa dominan dalam konteks

tertentu.

Keberadaan kuasa ini menciptakan cara pikir bahwa “adakekerasan yang absah” dan ada yang “tidak absah”. Padamasa Orde Baru, kekerasan absah ini bisa ditunjukkanlewat koersi resmi bikinan negara, yang menjadipengontrol keamanan dan ketertiban (rust en orde).Sementara itu, kekerasan tidak absah bisa diwakiligangster (digambarkan sebagai “sekumpulan preman”) yangtak jarang merupakan proxy dari negara lewat aparatnya.Kendati demikian, pembiaran bermacam gangster danpenempatan Soeharto sebagai bos tertinggi, membuatgangster bisa terkontrol dan mencegah warlordism ataubosisme (hal. 30).

Pasca-1998, kekerasan terorganisir yang terpusat padanegara mulai runtuh dan melahirkan aktor-aktor baruyang memiliki ragam kepentingan sosial, ekonomi, danpolitik (hal. 34). Kelahiran aktor-aktor baru menunjukkanbahwa dominasi kuasa tersebut tidak seterusnyamenciptakan kondisi layaknya seorang tuan dan seorangbudak. Ada kalanya kedua pihak memerlukan negosiasi,bahkan yang dianggap budak ini bisa menentukanbagaimana si tuan mengambil keputusan. Karena itu,dalam kacamata Ian Wilson, premanisme pasca-Orde Barumengalami rekonfigurasi.

JURNALRuang



Bagaimana Preman dalam Konteks IndonesiaDibicarakan?

Loren Ryter (2001) menyatakan bahwa untuk memahamibagaimana istilah ‘preman’ terbentuk, maka kita perlukembali menilik Batavia abad ke-17 dan Deli awal abad ke-20. Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda, ‘vrij’berarti ‘bebas’ dan ‘man’ berarti ‘orang’. Di Batavia abadke-17, istilah ‘preman’ digunakan untuk menyebut orang-orang yang ikut berdagang tetapi tidak terikat dengan VOC(Vereenigde Oostindische Compagnie). Sementara itu, diDeli ‘preman’ digunakan untuk menyebut mereka yangtidak tergabung dalam kuli kontrak. Mereka bukan ‘budakbebas’, melainkan kuli lepas atau pengawas kuli kontrakyang bekerja di perusahaan perkebunan tapi tidak terikatdengan perusahaan. Selain itu, para “preman” dikenalseringkali membuat masalah dalam perkebunan. Unsur“ketidakterikatan” dan “sumber masalah” kemudianmenjadi perkara penting dalam memahami sejarah“preman” di Indonesia.

Istilah ‘preman’ menyeruak dalam perdebatan publikIndonesia pada pertengahan dekade 90-an menjelangruntuhnya Orde Baru. Pada masa sebelumnya, tahun 1983,istilah ‘preman’ kalah populer dengan ‘gali-gali’ (gabungananak liar) yang digunakan untuk menyebut mereka yangbikin onar dalam ruang sosial (lebih lanjut lihat Siegel,1998). Penggunaan istilah “gali” dalam Petrus(Pembunuh[an] Misterius), memungkinkan istilah ‘preman’dilihat sebagai hal yang ditafsirkan secara positif dandisematkan dalam cara orang berpakaian. Tidak heranapabila istilah ‘polisi berpakaian preman’ menjadi frasa

JURNALRuang



yang sering digunakan dalam percakapan sehari-haridalam konteks Indonesia.

Setelah terjadi penyerangan terhadap anggota kepolisiandan tentara pada 1995, istilah ‘preman’ kemudianmengalami perluasan semantik (Ryter, 2001). Penyeranganyang berbuntut tewasnya aparat di Jakarta tersebutkemudian membentuk pemahaman bahwa ‘preman’ adalahmereka yang melanggar hukum dan berpotensi membuatkerusuhan sosial. Penempatan preman sebagai orang yangmengancam kondisi masyarakat kemudian meluas dandigunakan untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaandengan penghasilan tetap (lumpenpoletariat). Penyematannama preman dengan para lumpenproletariat ini dapatditemukan dalam pengiriman milisi pro-integrasi ke TimorTimur (Kammen, 2003). Tidak memiliki pendapatan tetapmenjadikan penyebutan preman merujuk pada merekayang disingkirkan dari proses produksi.

Ketersingkiran dari proses produksi dan pendapatan yangtidak pasti ini memungkinkan para preman diasosiasikandengan kehidupan orang-orang di kelas sosial bawah.Pengasosiasian dengan orang kelas bawah ini,menghidupkan logika bahwa “kemiskinan membuat orangmenjadi jahat”. Orang tidak lagi perlu melihat bagaimanaketimpangan ekonomi berlangsung, paling penting adalahuntuk membuat para kelas menengah takut denganancaman dari mereka yang dianggap dari kelas bawah.

Dengan lahirnya ketakutan antarkelas ini, polapembentukan jaringan preman tak lagi bisa dihindari.

JURNALRuang



Bahkan, mereka yang disebut preman ini justru diperlukanuntuk menjalankan kehidupan sosial. Pada kenyataannya,dalam menjalankan kekuasaan, orang-orang tertentu butuhenergi preman untuk memantapkan diri sebagai penguasaatau pengusaha yang mampu menaklukkan kelasmenengah, yakni kelas dengan anggota terbanyak dalammasyarakat.

Dalam wawancaranya dengan seorang yang dianggappreman, Ryter (2001) menemukan bahwa “Preman berartiseorang yang bebas, sungguh-sungguh orang yang bebas.Salah satunya adalah saya. Seorang preman adalah orangyang bebas, tak terikat dengan apa pun, bebas untukmenentukan hidup atau matinya, sepanjang dia memenuhipersyaratan dan hukum negeri ini.” Meskipun demikian,ilusi mengenai kebebasan ini patut untuk dikaji-ulang.Robinson (2001) menuliskan bahwa selama masa kolonial,preman memiliki kuasa untuk menentukan hukum disuatu wilayah kekuasaan dan tak jarang melakukankekerasan demi menjaga wilayahnya. Adanya unsur“menjaga wilayah” ini membuat kelompok-kelompokpreman bekerja dalam bentuk gangster yang kemudiantercipta pada wilayah dan kelas tertentu.

Setidaknya, ada dua hal penting dalam temuan Robinson(2001).

Pertama, preman tak lagi bisa dikatakansekadar kelas bawah, istilah ini dapatmenembus hingga ke kelas atas yang

JURNALRuang



praktis membutuhkan tenaganya untukkepentingan ekonomi maupun politik.Pembentukan kelompok ormas menjadi

salah satu bukti yang menunjukkan bahwapreman dan organisasi semacamnya

menjadi produk yang tidak bisaterpisahkan dari kekuasaan. Kedua,

preman tidak bisa dipahami secara sempitdalam pengertian individual, mereka

senantiasa bersifat sosial. Sifat sosial dalamkonteks ini adalah bahwa mereka sering

tidak menyebut diri sebagai preman, tetapimasyarakat menamai mereka preman.Selain itu, mereka juga hidup secara

berkelompok.

Menurut Barker (2001), apa yang disebut preman memilikikonsentrasi khas dalam perebutan lahan berkaitan denganpemerasan jatah. Sesekali mereka bersandar pada bantuanmiliter, meski demikian, sifatnya hanya sementara.Preman bukan melulu mereka yang difantasikan bertato,punya fisik kuat, atau keluar-masuk bui. Fantasi tersebut,menurut Wilson (2008), hanyalah sebatas gambaran brutalrekayasa media populer dan statistik televisi. Rekayasa inikemudian menutup kemungkinan bahwa preman bisa sajaberubah. Wilson kemudian menceritakan hasilwawancaranya dengan Bang Aa yang tadinya menjadi salahsatu elite dalam Forum Betawi Rempug (FBR), tetapikemudian ditolak oleh FBR sendiri karena ia tak mau

JURNALRuang



menyerang balik orang-orang Ikatan Keluarga Betawi (IKB)yang membunuh dua anggota FBR.

Masa Kini Preman Jakarta Masa Lalu

Kehidupan preman di Jakarta, sebagaimana dikatakanWilson (2018), menandai retaknya citra negara sebagaientitas koersif. Kasus Jakarta memperkuat keadaan dimana negara terpecah dan tak lagi mampu mengendalikan“anak-anak didiknya.” Dipimpin oleh tokoh yangberpengaruh dalam konteks lokal, premanisme menjadisesuatu yang lebih kooperatif. Sebelum menjadi besar,mereka membutuhkan patron yang mampu memberi aksesterhadap kepentingan ekonomi yang diperlukan bagikeberlangsungan organisasi preman. Alih-alih koersif,organisasi preman lebih memilih menjadi kooperatifdengan harapan akan memperoleh restu, baik darimasyarakat, penguasa, maupun pengusaha.

Jumlahnya yang makin banyak dan bisa lahir di tiapkampung membuat kerumitan politik para preman dalammempertahankan kondisi kelompoknya. Menurut Wilson(2018), ada beberapa hal yang bisa dicatat dalam kondisitersebut.

Pertama adalah penyesuaian terhadapbentuk kekuatan sosial-politik. Keduaadalah proses urbanisasi dan eksklusi

terhadap kaum miskin kota. Ketiga adalah

JURNALRuang



pembuatan aturan baru yangmengabsahkan sistem jatah preman dalamalam demokrasi dan desentralisasi. Dalamsebuah struktur atau pranata sosial yang

menghambat pemenuhan kebutuhan dasar,masyarakat—sebagian besar kaum miskin

kota—menemukan bahwa gangster menjadi“sarana partisipasi politik, sumber strategi,

dan identitas kolektif ” (hal. 50).

Ada dua siasat yang dilakukan preman-preman “baru” diJakarta. Dikatakan baru, sebab pengidentifikasian inimenguat ketika Orde Baru hampir tumbang. Preman kinimenjelma sebagai sebuah organisasi yang mengusung temakedaerahan (sebagaimana diwakili FBR) dan temakeagamaan (Front Pembela Islam atau FPI) yang mendakudiri untuk menanggapi kemuakan masyarakat terhadappremanisme, kekerasan, dan maksiat. Keduanya bisaditerima dan dianggap sebagai organisasi populis yangberhasil mendapat dukungan dari masyarakat—khususnyamereka yang di/terpinggirkan dari arena kapital—karenamampu mengisi kekosongan identitas yang dibutuhkanbanyak orang sebagai sumber identifikasi simbolik. Denganadanya identifikasi simbolik ini, mereka yang tengahbingung terkait bagaimana mendefinisikan diri,menemukan sumber makna baru. Penempelan identitas inijuga menawarkan akses ke kehidupan ekonomi yangmenjadi pengikat dalam model organisasi tersebut.

Sebagai seorang Betawi, perasaan tersingkir dari Jakartayang membuat mereka hidup di pinggiran, menjadi pemicu

JURNALRuang



mengapa FBR perlu dibentuk. Bagi sebagian besar orang,FBR mampu mewakili suara para korban dari kemajuan.Apabila dirunut ke belakang, etnisitas Betawi terbentukdari kumpulan orang yang dipekerjakan oleh pemerintahkolonial Hindia-Belanda di Batavia. Banyak darimasyarakat ini yang berasal dari India, Ambon, Papua,Flores, Madura, Jawa, maupun Tionghoa. Dengandemikian, dilihat dari demografi masyarakatnya, Betawimerupakan percampuran etnis—yang tentunya tidakseragam. Oleh karena itu, ironis bahwa kemudian adaklaim soal pribumi atau orang asli terkait etnis ini.

Sementara itu, apabila kita adalah seorang Muslim yangtaat, FPI mampu menjawab persoalan moralitas yang burukdari orang-orang yang tinggal di Jakarta. Keburukan moralyang dimaksud tampil dalam bentuk klub malam,prostitusi dan segala sesuatu yang kebarat-baratan—bahkan juga patung! Wilson (2018) menulis bahwa apabilamaksiat dikaitkan dengan “kelas sosial dan ekonomi,seperti gaya hidup kelas menengah dan perkotaan yangliberal dan sekuler, amarah dan kebencian kelas yang lebihluas juga bisa dimobilisasi” (hal. 58).

Kedua model premanisme baru tersebut bisa hidup karenamampu merebut wacana masyarakat soal logika dominasikapital yang memaksa orang-orang menjadi tersingkir dariarena kehidupan sosial. Dalam bahasa Castells (2010),identitas resistensi berhasil diciptakan dan diwakili lewatorganisasi-organisasi populis seperti FBR dan FPI.Keduanya membangun sebuah parit perlawanan terhadapdominasi kehidupan kota yang dikuasai kelas menengahdan elite. Selain itu, tema pribumi dan moralitas juga

JURNALRuang



mampu menggaet serta mengisi kekosongan ideologis kelasmenengah pasca-Orde Baru.

Organisasi populis (yang merupakan jenisvigilante!) juga dibutuhkan para elite

untuk membangun kekuatan sosial-politik.Tidak heran apabila orang-orang yang

tergabung dalam FPI maupun FBR menjadigarda terdepan dalam unjuk rasa membelapatron-patronnya. Mereka memiliki posisimendua, bisa di posisi para elite dan di lain

pihak juga mengadvokasi terkait isu darianggota dan lingkungannya. Model

advokasi yang sebetulnya semacam bentukpermintaan politik (political demand)

menjadi karakteristik baru dalam jejaringpreman Jakarta.

Menurut Wilson (2018), karakteristik advokasi seringterpinggirkan dari kajian soal gangster dan preman yangmelulu dianggap terkait kriminalitas dan orang bayaran.

Mengapa nuansa kedaerahan dan keagamaan ini “laku”dalam masyarakat Jakarta? Pertanyaan ini tentunyamembutuhkan jawaban berbeda di masing-masingkelompok. Wilson (2018) menunjukkan bahwa dalam FBRsebetulnya juga hidup wacana soal keagamaan. Pada 2001,FBR lahir dari rahim sebuah pesantren yang didirikan oleh

JURNALRuang



Fadloli el-Muhir, seorang yang aktif dalam kegiatanNahdlatul Ulama (NU). Para anggota berikrar setia padaFadloli untuk menegakkan nilai-nilai Islam (hal. 182-183).Paduan Islam dengan Betawi, ditambah dengan advokasiterhadap ketersingkiran dari arena produksi, menjadikanFBR berkembang begitu pesat. Rasa malu terhadapkekalahan digantikan oleh budaya kesalehan, yangdicirikan oleh kemurnian, kezuhudan, dan semangatkebersamaan (hal. 178). Peran budaya populer si Pitungyang ramai pada masa 70an dan 80an menjadi pemantikkesadaran bahwa menjadi Betawi adalah perkara menjadiseorang pendekar yang takwa dan karismatik dalammelawan ketidakadilan sosial demi membela akhlakmasyarakat (hal. 178-179).

Dalam membentuk ikatannya, FBR juga mengembuskan isuterkait perantau dari Indonesia Timur, Madura, maupunSumatra. Para perantau dianggap sebagai orang yangberkontribusi dalam ketersingkiran mereka dalam arenaproduksi, akses ekonomi orang Betawi menjadi minim.Dalam terminologi psikoanalisis, pendatang ini diposisikanlayaknya “pencuri kenikmatan” (lihat Žižek, 1995)masyarakat adat Betawi. Logikanya demikian: seandainyatidak ada para pendatang, maka orang-orang Betawi dapathidup makmur. Logika bahwa ada faktor eksternal yangjadi biang masalah juga menjadi alasan mengapa FPI perludibesarkan. FPI yang mengangkat isu moralitas yangmenganggap sesuatu yang tidak menjadi tradisi Islam(Islam seturut definisi kelompok ini) membuat orangmelakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, parapendatang dan pendosa dianggap oleh kelompok ini sebagaiorang yang diandaikan layak untuk dirisak. Perisakan ini

JURNALRuang



tidak melulu menggunakan kekerasan, mereka bisa sajamengembuskan wacana dan mendatangi untuk melakukan“negosiasi”.

Keberadaan FPI, yang secara khusus menyematkan nama“Islam”, perlu dipahami dalam konteks historiografi Islamdi Indonesia. Sejak masa kolonial, muncul perasaan “tidakterwakili” dari orang-orang Islam yang notabene memilikijumlah terbesar di Hindia-Belanda (kemudian Indonesia).Ketidakterwakilan muncul dalam ekspresi golongantertentu dalam Islam yang gemar bersuara bahwa selama32 tahun kekuasaan Orde Baru, peran ummat disingkirkandari logika para tokoh Islam, misalnya dalam IkatanCendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Golongan Islamtersebut melihat ICMI hanya sebatas sebagai kumpulanelite dengan nama tenar dan suara ummat yang absen.

Perasaan ketidakterwakilan dan ketersingkiran dalamarena kebangsaan ini dengan mudah menyulut kekuatantersembunyi untuk muncul dalam kancah negara-bangsaIndonesia. Pembentukan Pam Swakarsa oleh militer sebagaikekuatan menghadapi para mahasiswa yang hendakmenduduki Sidang Istimewa MPR 1998 menjadi kelahirandan pintu masuk FPI ke dalam wacana nasional. Hanyaselang tiga atau empat tahun, FPI tidak lagi dikontrolpenuh oleh militer. Dengan mendaku diri sebagai penegakkehidupan Islami, yakni amar ma'ruf nahi munkar(mengajak yang baik, mencegah hal buruk), FPI berhasilmenarik dukungan masyarakat yang mayoritas beragamaIslam.

JURNALRuang



Kisah-kisah Lain

Dalam sebuah pertemuan dengan Ian Wilson di UGM,kalau tak salah ingat pada 2016 silam, ia bercerita bahwadirinya memiliki kartu anggota FBR (juga FPI?). Iabercerita untuk menjadi anggota FBR cukup denganmendaftarkan diri dan mengikuti beberapa pertemuanyang sering mereka adakan. Ada dua hal yang patut kitacatat di sini, pertama adalah identitas Ian Wilson dankedua adalah soal keanggotaan FBR dan FPI. Dalammelakukan penelitian etnografi, hidup bersama komunitasmerupakan hal yang mutlak dilakukan. Ian Wilsonmerupakan seorang Australia yang kini bekerja di MurdochUniversity. Identitasnya bisa menjadi bentuk“keberuntungan” serta mendukung terlaksananyapenelitian yang amat detail terkait dunia preman diJakarta. Terkait keanggotaan, dalam buku Politik JatahPreman, Ian tidak menceritakan bagaimana orang-orangbisa tergabung masuk, apa saja syaratnya, dan bagaimanasifat keanggotaannya.

Ada kisah menarik di luar Jakarta terkait temakeanggotaan. Ketika saya pergi ke Medan dan berceritadengan beberapa anggota Pemuda Pancasila (PP) dan IkatanPemuda Karya (IPK), salah seorang dari merekamengatakan bahwa keanggotaan PP dan IPK cukupterbuka. Tidak sedikit dari mereka yang berpindah darisatu organisasi ke organisasi lain. Keikutsertaan organisasibisa sangat praktis didasarkan pada seberapa organisasitersebut dapat menjamin keselamatan anggota. Seorangyang pernah menjadi pengurus PP di Medan bercerita padasaya bahwa kini ia ikut IPK. Alasannya sederhana saja, IPK

JURNALRuang



bisa melindungi ia dan usahanya dari palakan organisasilain.

Cerita-cerita atau mitos juga berkembang dalampercakapan orang-orang Medan mengenai kebesaran parapemimpin. Dari sekian tokoh, Olo Panggabean merupakantokoh IPK yang kiprahnya terus dibicarakan. Orangmeyakini bahwa setelah Olo meninggal, kriminalitasmenjadi tak terkendali. Tawuran menjadi semakin sering.Hal ini juga diyakini masyarakat di Jogja sebagaimanasetelah Gun Jack meninggal. Namun, kisah mitos Olo jauhlebih menarik. Namanya pernah melejit secara nasionalsetelah membantu biaya operasi istri pelawak masyhur:Doyok. Kisah lain adalah mengenai seseorang yangkesulitan membayar biaya operasi keluarganya. Orangtersebut mendatangi Olo, Olo kemudian menelepon rumahsakit dan pihak rumah sakit kemudian membebaskan biayapengobatan bagi keluarga tersebut. Lain lagi dengan kisahtantangan DL Sitorus, pengusaha tenar asal SumateraUtara, terhadap Olo untuk berlomba membakar kerbaudengan uang. Singkat kata, cerita fantastis menjadi bagianpenting dari apa yang disebut sebagai premanisme.

Dalam buku Ian Wilson, kisah fantastis muncul dalamperistiwa tahun 2002 ketika terjadi konflik antara FBRdengan orang-orang dari Madura. Diceritakan bahwaFadloli, ketua FBR, diserang oleh massa dari kelompokMadura. Massa ini bersenjatakan golok, tetapi secara ajaibFadloli lolos dan tanpa luka sedikit pun (hal. 186). Kisah inidiceritakan dan membuat ratusan warga Cakung bergabungke FBR. Mereka percaya bahwa kekebalan Fadlolimenunjukkan bahwa ia punya mandat ilahiah untuk

JURNALRuang



membawa Betawi ke masa kejayaan baru. Sayangnya, kisahfantastis semacam itu sangat minim dikisahkan oleh IanWilson. Bisa jadi ada dua kemungkinan, memang kisahmitos tidak berkembang atau dianggap sebagai perkararemeh.

Kisah mitos atau narasi ini berpotensimembuahkan rasa keterikatan kelompok

yang lebih kuat dibandingkan sekadarakses terhadap ekonomi. Sebagaimanagagasan Victor Turner terkait liminal

society (1991) atau ‘bangsa’-nya BenedictAnderson (2006), mitos mampu

membangun sebuah komunitas terbayangyang mampu menciptakan ikatan di antara

anggota komunitas.

Adalah menarik untuk mengumpulkan kisah-kisah “ajaib”atau “aneh” yang berkembang dalam sebuah kelompokuntuk kemudian melakukan penafsiran mengenaibagaimana hasrat untuk (tetap) tergabung dimunculkan.

Simpulan

Menurut Ian Wilson, premanisme di Jakarta dapat terushidup karena hadirnya kaum miskin kota yang tersingkirdari gagasan pembangunan. Kaum miskin ini mengalamiancaman yang dirasa menghambat pemenuhan kebutuhan

JURNALRuang



dasarnya (hal. 50). Kebutuhan dasar sendiri dapat berupatanah dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalamkonteks spasial dan materi yang demikian, gangster dilihatpara pemuda sebagai sebuah sarana untuk bersama-samameratapi kondisi sehingga membangun identitas kolektif.Selain itu, gangster juga menjawab kebutuhan para pemudadalam partisipasi politik dan strategi bertahan hidup.

Temuan Ian Wilson yang tak kalahmenarik adalah kelompok-kelompok

preman ini menyediakan akses kekuasaandan daya tawar terhadap kekuasaan itu

sendiri. Sebagaimana disebutkan di atas,dengan memanfaatkan apa yang disebut

Walter Benjamin sebagai politisasikebudayaan, kelompok preman menjadi

jawaban atas kegagalan negara dalammenciptakan kondisi Negara Sejahtera. Takheran apabila isu terkait ketidakadilan danketidakmerataan ekonomi menjadi siasat

ideologis untuk menjaga para anggota tetaptergabung.

Meski demikian, politisasi kebudayaan ini tidaksepenuhnya menjawab isu ketidakadilan. Sebaliknya,politisasi kebudayaan ini justru menyembunyikaneksploitasi ekonomi dan ketidaksetaraan politik. Keduanyadinaturalkan dan dinetralkan (Žižek, 2008). Para anggota

JURNALRuang



kelompok preman belum tentu kemudian “naik kelas”sebagaimana para dedengkotnya, bahkan kelompok laingantian disingkirkan atas nama ketersingkiran yangdialami kelompoknya sendiri.

Daftar Acuan

Anderson, B. R. O'G. (2006). Imagined communities:Reflections on the origin and spread of nationalism (ed.rev.). London & New York: Verso.

Barker, J. (2001). “State of fear: Controlling the criminalcontagion in Soeharto’s New Order”, dalam B. R. O'G.Anderson (Ed.). Violence and the state in Suharto’sIndonesia. Ithaca: SEAP Cornell University.

Kammen, D. (2003). “Master-slave, traitor-nationalist,opportunist-oppressed: Political metaphors in East Timor”.Indonesia, 76, hal. 69-85.

Robinson, G. (2001). “War: Militias in East Timor andIndonesia”. South East Asia Research, Vol. 9, No. 3, hal.271-318.

Ryter, L. (2001). “Pemuda Pancasila: The Last LoyalistFree Men of Suharto’s Order?”, dalam B. R. O'G. Anderson(Ed.). Violence and the State in Suharto’s Indonesia. Ithaca:SEAP Cornell University.

JURNALRuang



Siegel, J.T. (1998). A new criminal type in Jakarta: Counter-revolution today. Durham, NC: Duke University Press.

Turner, V. (1991). The ritual process: Structure and anti-structure. Ithaca: Cornell University Press.

Wilson, I. (2008, Agustus-Oktober). The rise and fall of agangster. Inside Indonesia 93. Diunduh darihttp://www.insideindonesia.org/the-rise-and-fall-of-a-gangster pada 25 Januari 2018.

Wilson, I. (2018). Politik jatah preman: Ormas dan kuasajalanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Serpong: Marjin Kiri.

Žižek, S. (1995). “Eastern Europe’s Republics of Gilead”,dalam C. Mouffe (Ed.). Dimensions of radical democracy:Pluralism, citizenship, community. London & New York:Verso.

Žižek, S. (2008). Violence. New York: Picador.

Simpan ke Koleksiku

JURNALRuang

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://jurnalruang.com/read/1553177714-tentang-politik-jatah-preman#&src=sdkpreparse

https://twitter.com/intent/tweet?text=Tentang%20Politik%20Jatah%20Preman&url=https://jurnalruang.com/read/1553177714-tentang-politik-jatah-preman#



Albertus Harimurti. Fakultas Psikologi Universitas SanataDharma. Tertarik pada kajian Psikologi dan Antropologibertema budaya, politik, dan sastra.

Artikel Terkait

Sastra

Siapa Kamu, Siapa Saya: Rupa-Rupa PolitikIdentitas di Indonesia dalam ‘Moemie’oleh Sebastian Partogi

"Kesukuan adalah penjara mental..., kebanggaan atas identitas digabung dengankeangkuhan menjadi sebuah faktor utama yang

JURNALRuang



whatsapp://send?text=Tentang Politik Jatah Preman https://jurnalruang.com/read/1553177714-tentang-politik-jatah-preman#



https://jurnalruang.com/read/1495433490-siapa-kamu-siapa-saya-rupa-rupa-politik-identitas-di-indonesia-dalam-moemie#



Simpan ke Koleksiku

Olahraga

Bola dan Politik di Antara Kuasa, Harta danWanitaoleh Charles DM

Sepak bola selalu menarik. Tidak hanya menjadi praktik memuaskan mata danmelegakan jiwa, sepak bola pun menjadi jalan

Simpan ke Koleksiku

JURNALRuang






https://jurnalruang.com/read/1495433490-siapa-kamu-siapa-saya-rupa-rupa-politik-identitas-di-indonesia-dalam-moemie#

https://jurnalruang.com/read/1487927105-bola-dan-politik-di-antara-kuasa-harta-dan-wanita#



Literatur

Ben Anderson, Perjuangan NasionalismePemudaoleh Mario F. Lawi

Revoloesi Pemoeda adalah kritik Ben Anderson atas konsep nasionalisme Gregor McT.Kahin.

Simpan ke Koleksiku

JURNALRuang






https://jurnalruang.com/read/1545992554-ben-anderson-perjuangan-nasionalisme-pemuda#



TENTANG JURNAL RUANG

Jelajah pustaka,membaca manusia, memantik wacana.

MEDIA SOSIAL

Facebook Instagram

Abduraafi AndrianEditor Fiksi Populer

Angga RuliantoEditor Film

Dewi Kharisma MichelliaEditor Literatur

Raka IbrahimEditor Musik

Wa Ode Wulan RatnaEditor Sastra

TIM REDAKSI KONTAK

[email protected]

©JURNAL RUANG 2017

Literatur

Sin Po: Koran Kiri Tionghoa yang Nasionalisoleh Dewi Kharisma Michellia

Pengadaan arsip digital Sin Po, jalan awal penelusuran media Indonesia-Tionghoaterbesar pada masanya.

Simpan ke Koleksiku

JURNALRuang

https://www.facebook.com/jurnalruang/

https://www.instagram.com/jurnalruang/

mailto:[email protected]






https://jurnalruang.com/read/1550553791-sin-po-koran-kiri-tionghoa-yang-nasionalis#

Documents

Tentang Politik Jatah Premanrepository.usd.ac.id/35268/1/5381_Tentang+Politik+Jatah+Preman+-… · maksiat dikaitkan dengan “kelas sosial dan ekonomi, seperti gaya hidup kelas menengah