Embed Size (px)
Citation preview
TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJADAN TRANSMIGRASI
BAB XII
TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI
A. TENAGA KERJA
1. Pendahuluan
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 menge-mukakan bahwa penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya makin besaT merupakan tantangan utama pemba-ngunan. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan dan diman-tapkan langkahlangkah pembangunan yang menyeluruh dan terpadu bagi penciptaan lapangan kerja seluas mungkin. Dalam hubungan ini kebijaksanaan perluasan lapangan kerja dalam Repelita V diarahkan agar sebagian besar pertambahan angkatan kerja da-pat ditampung dengan produktivitas yang meningkat di berbagai sektor pembangunan dan daerah. Selain itu kebijaksanaan la-pangan kerja juga diarahkan agar terdapat pergeseran yang le-bih cepat dari lapangan kerja sektor pertanian kepada lapang-an kerja sektor non pertanian, khususnya sektor industri pengolahan.
Perkembangan masalah ketenagakerjaan di Indonesia antara lain dapat diikuti dari hasil Sensus Penduduk 1971., Sensus Penduduk 1980, Survai Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985, dan Survai Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Februari 1989. Pa-da tahun 1971, 1980, 1985, dan 1989, angkatan kerja masing-masing berjumlah 41,3 juta orang, 52,4 juta orang, 63,8 juta
539
orang, dan 76,1 juta orang. Angkatan kerja yang bekerja ma-sing-masing berjumlah 37,6 juta orang, 51,5 juta orang, 62,4 juta orang, dan 73,9 juta orang. Dalam kurun waktu tersebut jumlah orang yang menganggur atau mencari pekerjaan masing-masing sebanyak 3,6 juta orang, 0,9 juta orang, 1,4 juta orang, dan 2,2 juta orang (Tabel XII-1). Dengan demikian da-patlah dikemukakan bahwa proses pembangunan yang berlangsung sejak Repelita I sampai pada tahun pertama Repelita V telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi sebagian besar tambahan angkatan kerja. Selain dari itu proses pembangunan dalam kurun waktu yang sama juga telah berhasil memperbaiki alokasi sektoral lapangan kerja. Pada tahun 1971 lebih dari 64% angkatan kerja bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1989, persentase ini adalah sekitar 55%. Selanjutnya tingkat pendidikan angkatan kerja juga telah mengalami kemajuan yang berarti. Pada tahun 1971 sekitar 29% dari angkatan kerja yang bekerja berpendidikan SD dan SD ke atas. Pada tahun 1989 per-sentase ini telah meningkat menjadi sekitar 55%. Daya serap teknologi dan inovasi angkatan kerja Indonesia kiranya telah meningkat secara berarti. Hal-hal ini semua telah menyumbang secara berarti bukan hanya kepada pertumbuhan ekonomi tetapi sekaligus juga kepada pengurangan kemiskinan dalam masyarakat Indonesia.
Dapat dikemukakan bahwa walaupun telah dialami berbagai kemajuan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan yang satu sama lain membutuhkan langkah dan kebijaksanaan yang tepat. Keada-an ini tercermin dalam persentase setengah pengangguran yang relatif tinggi, dan status pekerja keiuarga yang relatif be-sar pula. Pertama adalah ketidakseimbangan secara umum, yaitu jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan melebihi jumlah yang tersedia. Dalam hubungan ini untuk mewujudkan pendayagunaan tenaga kerja maka dilaksanakan berbagai kebijaksanaan per-luasan lapangan kerja produktif. Sasaran utama kebijaksanaan adalah menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja mem-beri ruang gerak inisiatif yang sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi tetapi juga sekaligus mendorong serta membantu perkembangan usaha-usaha kecil, usaha-usaha di sektor infor-mal dan usaha-usaha tradisional.
Ketidakseimbangan yang lain adalah kekurangseimbangan secara struktural ataupun sektoral. Walaupun telah terjadi pergeseran sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih be-kerja di sektor pertanian. Dalam hubungan ini, maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan adalah meningkatkan daya
540
Tabel XII – 1
PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA1971 - 1989
Sumber :
1) BPS, Sensus Penduduk 1971, Seri D Maret 19751) BPS, Sensus Penduduk 1980, Seri S No. 2, Februari 1981 3) BPS, SUPAS 1985, Seri S No. 54) BPS, SAKFFJ4AS 1988, Agustus 19885) BPS, SAKERNAS 1989, Februari 1989 (Sementara)
541
tampung produktif di luar sektor pertanian sehingga lapangan kerja sektor ini merupakan bagian yang semakin besar dari seluruh lapangan kerja yang ada.
Dimensi lain dari ketidakseimbangan ketenagakerjaan me-nyangkut mutu tenaga kerja. Tuntutan akan tenaga kerja yang berketerampilan semakin meningkat bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tetapi juga untuk meningkatkan produk-tivitas dan memantapkan upaya menghapuskan kemiskinan serta meningkatkan status tenaga kerja. Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa sasaran lain di bidang ketenagakerjaan adalah perbaikan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan.
Masih terbatasnya lapangan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja juga mengakibatkan lemahnya posisi tenaga kerja. Untuk itu maka kebijaksanaan hubungan dan perlindungan tenaga kerja juga dikembangkan dalam usaha meningkatkan ketenangan kerja dan ketenangan ber-usaha.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sehubungan dengan perkembangan masalah ketenagakerjaan sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, maka dapat disampai- kan bahwa langkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh dalam Repelita V merupakan peningkatan dan pemantapan berbagai langkah kebijaksanaan yang ditempuh dalam Repelita-repelita sebelumnya bagi perluasan dan pemerataan lapangan kerja pro-duktif. Langkah-langkah kebijaksanaan ini dapat dikategorikan ke dalam langkah-langkah yang bersifat umum, sektoral, re-gional, dan langkah-langkah khusus.
Langkah-langkah yang bersifat umum adalah langkah-lang- kah dan kebijaksanaan perluasan lapangan kerja produktif yang mencakup berbagai segi kegiatan ekonomi keuangan yang dituju-kan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat karya. Berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokra-tisasi yang ditempuh khususnya sejak tahun 1983 merupakan bagian dari kebijaksanaan umum ini. Langkah-langkah yang ber-sifat sektoral diarahkan agar kebijaksanaan pembangunan di sektor tertentu seperti pertanian, industri dan jasa ber-orientasi kepada perluasan lapangan kerja. Langkah-langkah yang bersifat regional mencakup upaya untuk mendorong pengem-bangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia setempat agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Dengan langkah-langkah
542
yang bersifat regional tersebut diharapkan pembangunan dapat lebih memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masing-masing daerah. Langkah-langkah yang bersifat khusus ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja kelompok-kelompok tertentu seper- ti tenaga kerja usia muda, wanita, petani miskin, dan seba-gainya melalui berbagai kegiatan bantuan pembangunan, kegiat- an padat karya, dan lain-lain.
Pelaksanaan berbagai langkah yang telah ditempuh selama ini dilaporkan pada berbagai bab dalam lampiran pidato. Dalam bab ini dilaporkan langkah-langkah kebijak.sanaan khusus yang telah ditempuh. Adapun langkah-langkah khusus ini meliputi kegiatan pada program pembangunan pedesaan, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, serta hubungan dan perlindungan tenaga kerja.
a. Pembangunan Pedesaan
Program pembangunan pedesaan merupakan salah satu usaha perluasan lapangan kerja produktif terutama di daerah pedesa-an. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan proyek padat karya gaya baru (PPKGB), bantuan daerah tingkat dua, dan pro-yek reboisasi dan penghijauan.
(1) Proyek Padat Karya Gaya Baru
Kegiatan proyek padat karya gaya baru (PPKGB) dilaksana-kan sejak Repelita I, ditujukan pada perluasan lapangan kerja produktif di daerah-daerah yang relatif tertinggal dan padat penduduk dengan mendayagunakan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur. Proyek PKGB juga dimaksudkan untuk meng-atasi masalah kekurangan lapangan kerja yang sewaktu-waktu timbul karena terjadinya bencana alam atau menurunnya kegiatan ekonomi.
Sejak Repelita I sampai pada Repelita IV, daerah-daerah kecamatan yang melakukan PPKGB dan jumlah tenaga kerja yang terserap,menunjukkan peningkatan, walaupun penyerapan tenaga kerja pada Repelita IV sedikit menurun (Tabel XII-2). Di lain pihak upah yang diberikan pada pekerja sejak akhir Repeli- ta II sampai pada tahun pertama Repelita V cenderung meningkat, yaitu masing-masing Rp 350,0, Rp 800,0, Rp 1.000,0 dan Rp 1.200,0 per hari.
Kegiatan PPKGB dilaksanakan di pedesaan pada waktu sepi kerja. Imbalan jasa yang diberikan kepada pekerja sedikit lebih rendah dari upah minimum yang berlaku setempat. Namun
543
TABEL XII - 2
JUMLAH LOKASI/KECAMATAN DAN PENGERAHAN TENAGA KERJADALAM RANGKA PROYEK PADAT KARYA GAYA BARU,
1968 - 1989/90
1973/74 1978/79 1983/84 1988/89 1989/90 2)
Lokasi dan Pengerahan 1968 (Akhir (Akhir (Akhir (Akhir (TahunPertamaTenaga Kerja Repelita I) Repelita II) Repelita III) Repelita IV) Repelita V)
Jumlah Lokasi/Kecamatan 1) 6 136 2.058 4.081 4.663 319
Pengerahan Tenaga Kerja 5.774 511.000 900.166 1.127.425 981.070 123.848(orang)
1) Kecuali tahun 1968 sampai pada Repelita I proyek berlokasi di Kabupaten/Kotamadya. 2) Angka sementara
544
demikian jumlah peminat yang turut serta dalam kegiatan ini cukup banyak.
Hasil fisik yang dicapai dari kegiatan PPKGB yang berupa perbaikan/pembuatan jalan desa dan saluran pengairan-pengair- an tersier terus meningkat sampai pada Repelita IV. Hasil pembuatan sawah baru, penghijauan, terasering, dll. tampak menurun terus sampai pada Repelita IV bila dibandingkan de- ngan Repelita I (Tabel XII-3). Hal.ini disebabkan pelaksanaan PPKGB diprioritaskan pada kegiatan yang disesuaikan dengan hasrat dan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya jalan desa dan adanya kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Selain itu jenis proyek yang sebelumnya dikerjakan PPKGB telah dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan berkembangnya program-program pembangunan, seperti pencetakan sawah dikerjakan melalui kredit perbankan, pembuatan saluran tersier melalui program pembangunan jaringan irigasi, reboisasi dan penghijauan melalui program penyelamatan hutan, tanah dan air, dan lain-lain.
Untuk penyempurnaan perencanaan, dalam tahun 1989/90 telah diadakan pengkajian kembali kecamatan calon lokasi di 11 propinsi yang memenuhi kriteria PPKGB. Pengkajian dilaku-kan untuk menentukan skala prioritas lokasi proyek melalui penentuan klasifikasi wilayah padat karya menurut peringkat sangat maju, relatif maju, sedang berkembang dan terkebela-kang. Hasil pengkajian tersebut dimanfaatkan untuk menyempur-nakan perencanaan PPKGB.
Dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja juga dikembang-kan sistem teknologi padat karya (TPK) dan tepat guna. TPK mulai dilaksanakan dalam Repelita III oleh petugas lapangan teknologi padat karya (PLTPK), dengan menginventarisasi ber- bagai teknik produksi pedesaan dan mengadakan pengkajian serta pengembangan TPK. Pada akhir Repelita III TPK dan tepat guna telah dikembangkan di 6 propinsi, dan meningkat menjadi 14 propinsi pada akhir Repelita IV. Pada tahun pertama Repe-lita V program tersebut dikembangkan di propinsi-propinsi lainnya sehingga mencakup 26 propinsi. Penerapan TPK meliputi berbagai jenis teknologi dan untuk itu pada tahun pertama Re-pelita V telah disusun dan diterbitkan buku "Profil Teknologi Padat Karya". Penerbitan ini sangat bermanfaat sebagai buku panduan bagi tenaga kerja sukarela (TKS-BUTSI), pramuka, pe-kerja-pekerja sosial dan lain-lain. Penerbitan buku tersebut disebarkan kepada Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), Satuan Tugas Sosial
545
TABEL XII - 3HASIL PELAKSANAAN FISIK PROYEK PADAT KARYA GAYA BARU,
1973/74 - 1989/90
1) Angka sementara
546
(Satgas), dan sebagainya. Sampai tahun pertama Repelita V te-lah diterapkan sebanyak 12 jenis teknologi, yaitu bata, jamur merang, ikan, kelapa, air pedesaan, anyaman, gerabah, pasca panen, kedelai, semen, kerupuk dan ubi kayu. Pengembangan dan penerapan TPK ternyata menyumbang pada peningkatan produk-tivitas dan pendapatan pada industri kecil serta industri rumah tangga di pedesaan.
(2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat Dua
Pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat Dua (Inpres Kabupaten) ditujukan untuk membangun fasilitas umum yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, seperti pasar, terminal angkutan umum, jalan, saluran pengairan, jembatan, dan sebagainya. Kegiatan program ini diarahkan dalam rangka perluasan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan tenaga kerja dan bahan lokal yang ada di sekitar proyek sebanyak mungkin.
Lapangan kerja yang diciptakan dari program Inpres Kabu-paten selama Repelita II, III, dan IV meningkat cukup pesat bila dibandingkan dengan Repelita I, walaupun selama Repe- lita III dan IV sedikit lebih kecil dari Repelita II (Tabel XII-4). Penurunan tersebut antara lain disebabkan meningkat-nya upah pekerja, dan bertambahnya peralatan yang dibutuhkan. Namun demikian secara keseluruhan program Inpres Kabupaten telah menciptakan lapangan kerja yang cukup memadai dan menyumbang pada pengurangan pengangguran sekitar 2 - 4 juta dalam seratus hari kerja setiap Repelita.
(3) Reboisasi dan Penghijauan
Program reboisasi dan penghijauan yang dilaksanakan me-lalui pelestarian hutan, tanah dan air, diarahkan untuk kon-servasi lahan agar dapat mengendalikan banjir dan erosi di musim penghujan, serta kekeringan di musim kemarau. Selain itu juga program ini diarahkan untuk perluasan lapangan kerja, karena dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat setempat yang pada umumnya berke-terampilan rendah dapat kesempatan berpartisipasi dan penda-patan mereka ditingkatkan.
Lapangan kerja yang dapat diciptakan dari kegiatan re-boisasi dan penghijauan sejak Repelita I sampai pada Repeli- ta III terus mengalami peningkatan, kemudian menurun pada
547
TABEL XII - 4JUMLAH LAPANGAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDAIM PROGRAM INPRES KABUPATEN/KOTAMADYA,
1973/74 - 1989/90
Tahun Jumlah Lapangan Kerja(dalam-seratus hari kerja)
1973/74 1.471.354(Akhir Repelita I)1978/79
4.293.844(Akhir Repelita II)1983/84
2.769.423(Akhir Repelita III)1988/89
2.685.688(Akhir Repelita IV)1989/90
534.339 1)
(Tahun Pertama Repelita V)
1) Angka sementara
Repelita IV (Tabel XII-5). Namun deniikian jumlahnya masih le-bih besar bila dibandingkan dengan Repelita I dan II. Secara keseluruhan kegiatan reboisasi dan penghijauan telah mencip-takan lapangan kerja yang cukup boar bagi masyarakat seki-tarnya, yaitu rata-rata sekitar 44 - 173 ribu dalam seratus hari kerja setiap Repelita.
b. Penyebaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
Kebijaksanaan penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja terus dilanjutkan dalam Repelita V. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari usaha agar jumlah tenaga kerja sebagai sumber. daya manusia dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional. Program ini mencakup pembinaan mantan tenga kerja sukarela (TKS-BUTSI) ke arah usaha mandiri, pembatasan terha-dap penggunaan tenaga kerja asing, pengembangan. informasi pasar kerja dan penyaluran tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja.
548
TABEL XII - 5
JUMLAH LAPANGAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDALAM PROGRAM REBOISASI DAN PENGHIJAUAN,
1973/74 - 1989/90
1973/74Jenis Kegiatan dan (AkhirLapangan Kerja Repelita I)
1978/79 (Akhir
Repelita II)
1983/84(Akhir
Repelita III)
1988/89(Akhir
Repelita IV)
1989/90 1)
(Tahun PertamaRepelita V)
1. Reboisasia. Luas (ha) 120.991 458.987 527.521 258.428 30.895
b. Lapangan Kerja(seratus hari kerja)
19.483,2 73.910,9 84.946,9 41.614,8 4.975,0
2. Penghijauan
a. Luas (ha) 455.395 437.194 1.568.729 916.194 46.453
b. Lapangan Kerja(seratus hari kerja)
25.498,0 24.478,9 87.834,5 51.298,5 2.600,9
3. Jumlah LapanganKerja (seratus hari kerja)
44.981,2 98.389,7 172.781,4 92.913,3 7.576,0
1) Angka Sementara
549
(1) Tenaga Kerja Sukarela
Dalam Repelita IV dan sebelumnya kegiatan penyebaran dan penggunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) diarahkan pada kegiat-an membina keterampilan para pemuda dan membantu proses pem-baharuan dan pembangunan masyarakat di daerah pedesaan. Sing-katnya pada tahap awal perkembangannya TKS bertugas sebagai pendorong dan penggerak pembangunan di daerah pedesaan. Tugas pokok TKS tersebut meliputi perbaikan administrasi desa, ke-sehatan, gizi, keluarga berencana, produksi, transmigrasi, koperasi, industri, dan membantu memelihara kelestarian sumber alam. Setelah tampak manfaat keberadaan TKS di pedesaan, maka perkembangan selanjutnya terasa akan kebutuhan tenaga- tenaga terdidik di sektor-sektor yang sulit mendapatkan tenaga kerja tersebut, misalnya koperasi.
Sehubungan dengan itu berbeda dengan Repelita IV, ke-giatan penyebaran tenaga kerja sukarela terdidik (TKS Terdi-dik) dalam Repelita V diarahkan pada pembinaan untuk usaha mandiri, agar tumbuh dan berkembang sebagai kader-kader wira-swasta. Tenaga kerja tersebut diberikan pelatihan dalam ber-bagai keterampilan dan kewiraswastaan oleh Petugas Pemandu Lapangan, agar dapat bertindak sebagai konsultan manajemen koperasi, pemandu wirausaha dan motivator di Lembaga Ketahan-an Masyarakat Desa (LKMD) di desa-desa swadaya, atau sebagai tenaga teknis sektor-sektor pembangunan yang membutuhkan. Se-telah selesai tugasnya, para mantan TKST diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain yang pada gilirannya memperluas lapangan kerja produktif.
Jumlah TKS-BUTSI yang disebarkan sejak akhir Repelita I sampai pada Repelita III menunjukkan peningkatan yang cukup pesat (Tabel XII-6). Namun selama Repelita IV, terlihat sedi-kit menurun bila dibandingkan dengan Repelita III, tetapi jumlah tersebut masih lebih besar bila dibandingkan dengan Repelita II. Hal ini disebabkan dalam tahun .1987/88 dan 1988/89 kegiatan lebih ditekankan pada usaha untuk membina para mantan TKS-BUTSI yang ada agar dapat memulai usaha man-diri, sehingga dalam dua tahun tersebut tidak ada penugasan TKS baru. Selain itu pada tahun terakhir Repelita IV jumlah TKS terdidik yang disebarkan hanya 280 orang di 14 propinsi, karena pola penyebaran TKS diubah dan dirintis menjadi pola Bimbingan Kerja Tenaga Kerja Terdidik (BKTKT). Berdasarkan hasil rintisan tersebut maka pada tahun pertama Repe- lita V jumlah TKS terdidik yang ditempatkan mengalami pening-katan, yaitu sebanyak 971 orang.
550
TABEL XII - 6
PENGERAHAN TENAGA KERJA SUKARELA BUTSI,1968 - 1989/90
1968 30
1973/74 (AkhirRepelita I)
813
1978/79 (AkhirRepelita II)
5.522
1983/84 (AkhirRepelita III) 151.908
1988/89 (AkhirRepelita IV)
9.032
1989/90 (TahunPertama Repelita V)
9711)
1) Angka sementara
(2) Informasi Ketenagakerjaan dan Penyaluran Melalui Mekanisme Antar Kerja
Informasi tenaga kerja sangat penting peranannya dalam mempertemukan pencari kerja dan kesempatan kerja menurut lapangan usaha, jabatan dan tingkat pendidikan. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk mem-perkirakan jumlah dan kebutuhan pelatihan kejuruan serta sebagai bahan bimbingan atatu penyuluhan jabatan. Sehubungandengan itu, maka informasi ketenagakerjaan disebarluaskan khususnya di antara lembaga pelaksana pendidikan dan pelatih- an di samping secara umum melalui berbagai media massa.
Perkembangan jumlah pencari kerja yang terdaftar, per-mintaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan jumlah
551
Tahun Jumlah Pengerahan(orang)
penghapusan pada setiap akhir Repelita cenderung meningkat (Tabel XII-7). Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan pada tahun pertama Repelita V meningkat 48% dibanding tahun terakhir Repelita IV atau 5 kali lipat dari tahun terakhir Repelita I. Tenaga kerja yang berhasil mencari pekerjaan sen-diri (penghapusan) pada tahun pertama Repelita V terlihat turun 2% dibanding tahun terakhir Repelita IV, namun masih 13 kali lipat lebih besar dari tahun terakhir Repelita I.
Informasi ketenagakerjaan juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyaluran tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar negara (AKAN). Kegiatan antar kerja ter-sebut dikaitkan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ber-tugas melatih tenaga kerja agar memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan permintaan atau lowongan kerja yang tersedia.
Pada Tabel XII-8 nampak bahwa jumlah tenaga kerja yang disalurkan dalam rangka AKAD, AKL dan AKAN sejak Repelita I sampai pada Repelita IV meningkat cukup pesat, kecuali yang disalurkan melalui AKAD selama Repelita IV sedikit menurun bila dibandingkan dengan Repelita III. Selain itu pada tahun pertama Repelita V tenaga kerja yang disalurkan melalui AKAD dan AKAN terlihat cukup besar bila dibandingkan rata-rata pertahun selama Repelita IV. Hal ini disebabkan oleh makin berfungsinya peranan informasi pasar kerja dalam menunjang kelancaran mekanisme antar kerja, baik di tingkat lokal, antar daerah maupun antar negara.
Dalam rangka pengembangan perencanaan tenaga kerja baik secara nasional, sektoral, regional (propinsi), lokal (kabu-paten) maupun instansional, maka telah disusun suatu sistem informasi pasar kerja dan perencanaan tenaga kerja (SIPPTEK) dengan menggunakan komputer. Melalui SIPPTEK disusun "data base" dan profil ketenagakerjaan. Selain dari itu dibuat proyeksi sasaran kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta perkiraan setengah penganggur. Selanjutnya profil tenaga kerja juga menggambarkan rincian kesempatan kerja regional dan kesempatan kerja sektoral.
SIPPTEK telah diuji coba di 9 propinsi terpilih, yaitu DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut, Sumsel, Kaltim dan Bali untuk disempurnakan dan kemudian diterapkan di propinsi-propinsi lainnya. Selain itu pada tahun 1989 telah pula di-laksanakan Pelatihan Perencanaan Sumber Daya Manusia Daerah yang diikuti oleh 135 orang staf teknis Bappeda dan instansi-instansi terkait Tingkat I.552
TABEL XII – 7
JUMLAH PENDAFTARAN, PERMINTAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJAMELALUI DEPARTEMEN TENAGA KERJA,
1968 – 1989/90
1) Angka sementara2) Sisa pendaftaran = Pendaftaran – (Penempatan + Penghapusan).
553
553
TABEL XII – 8
JUMLAH TENAGA KERJA YANG DISALURKAN DALAMRANGKA AKAD, AKAN DAN AKI
1968 – 1989/90
1) Angka sementara
554
(3) Penggunaan Tenaga Asing
Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, sebagai pelaksanaan dari Keppres No. 23 Tahun 1974, terus dilaksanakan. Pembatasan diklasifikasikan atas tiga kategori jabatan. Pertama, jabatan yang sama sekali ter-tutup bagi tenaga kerja asing, yaitu jabatan yang sudah dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Kedua, jabatan yang di-izinkan untuk waktu tertentu untuk tenaga asing yang karena membutuhkan keterampilan tertentu untuk sementara waktu belum bisa diganti oleh tenaga kerja Indonesia. Pada waktunya kelak jenis jabatan ini akan tertutup bagi tenaga kerja asing, jika tenaga kerja Indonesia telah tersedia. Ketiga, jenis jabatan yang terbuka untuk sementara waktu karena jabatan yang ber-sangkutan membutuhkan kepercayaan pribadi pemilik modal, misalnya manajer keuangan.
Secara keseluruhan jumlah jabatan yang dibatasi setiap akhir Repelita cenderung meningkat (Tabel XII-9 dan XII-10). Dibandingkan dengan akhir Repelita IV jenis jabatan yang di-batasi dan yang tertutup pada awal Repelita V masih meningkat sedikit. Dalam pada itu jenis jabatan yang terbuka sementara waktu meningkat cukup tinggi, sebesar 20%. Hal ini menunjuk- kan semakin meningkatnya kebutuhan akan penyediaan tenaga kerja terampil dalam pembangunan kita.
c. Program Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja
Peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai sumber per-tumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan melalui pelatihan kete-rampilan, kewiraswastaan dan produktivitas.
(1) Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas
Peningkatan mutu tenaga kerja agar sesuai dengan kebu-tuhan pembangunan telah diupayakan melalui penyempurnaan dan pemantapan Sistem Pelatihan Tenaga Kerja Nasional (SISLATKER-NAS). Untuk itu diusahakan agar, antara lain, fasilitas pe-latihan yang ada dimanfaatkan secara optimal, dan mutu ins-truktur, hasil pelatihan dan profesionalisme tenaga kerja ditingkatkan. Yang disebutkan terakhir ini antara lain di-upayakan dengan menetapkan standardisasi dan sertifikasi uji keterampilan dan keahlian. Prioritas pelatihan keterampilan ditujukan kepada angkatan kerja usia muda di pedesaan.
Pada Tabel XII-11 tampak bahwa jumlah keseluruhan tenaga kerja yang dilatih di balai pelatihan kerja cenderung mening-
555
TABEL XII - 9
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJAWARGA NEGARA ASING PENDATANG MENURUT IAPANGAN USAHA,
1973/74 - 1989/90
Lapangan Usaha danJabatan
1973/74 (AkhirRepelita I)
1978/79(Akhir
Repelita II)
1983/84 (Akhir
Repelita III)
1988/89 (Akhir
Repelita IV)
1989/90 1)
(Tahun PertamaRepelita V)
1. Jumlah Lapangan Usaha 6 12 23 25 25
2. Jumlah Jenis Jabatan Yang Tertutup
402 513 1.595 1.665 1.692
3. Jumlah Jenis Jabatan Yang Diizinkan Untuk Waktu Tertentu
2S2 939 2.526 2.658 2.636
4. Jumlah Jenis Jabatan Yang Terbuka Untuk Sementara Waktu
63 418 173 171 205
5. Jumlah Jenis Jabatan Yang Dibatasi
717 1.870
556
TABEL XII – 10
PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAANTENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG MENURUT LAPANGAN USAHA,
TAHUN 1989/90
557
TABEL XII – 11
JUMLAH TENAGA KERJA YANG DILATIH DI BERBAGAIBALAI LATIHAN KERJA,
1968 – 1989/90
1) Angka sementara
558
TABEL XII - 11
JUMLAH TENAGA KERJA YANG DILATIH DI BERBAGAIBALAI LATIHAN KERJA,
1968 - 1989/90
Jenis Balai Latihan 1968 1973/74 (Akhir
Repelita II)
1978/79 (Akhir
Repelita II)
1983/84(Akhir
Repelita III)
1988/89(Akhir
Repelita IV)
1989/901)
(Tahun Pertama Repelita V) )
29.294
5.310
21.212
771
161.044
21.931
53.784
182.206
91.356
17.478
23.929
150.450
53.914
12.635
10.762
25.161
27.908
6.457
6.145
3.992
821
481
1. Industri
2. Pertanian
3. Manajemen
4. Mobile Training Unit(M1U)
Jumlah 1.302 44.502 102.472 283.213 418.965 56.587
1) Angka sementara
558
kat. Perkembangan yang paling mencolok tampak dalam jumlah tenaga kerja yang dilatih di balai pelatihan industri dan mobile training unit (MIU) untuk daerah pedesaan. Pada tahun pertama Repelita V jumlah yang dilatih di bidang-bidang indus-tri dan manejemen cukup besar sesuai dengan kebutuhan pem-bangunan, yaitu masing-masing 29.294 orang dan 21.212 orang.
(2) Pelatihan Swasta
Pelatihan swasta sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja nasional terus didorong dan dimantapkan. Hal ini antara lain dilaksanakan melalui pembinaan terhadap lembaga pelatih-an swasta, baik mengenai kurikulum, fasilitas, pelatihan maupun instrukturnya.
Dalam rangka memanfaatkan fasilitas pelatihan yang ada, sejak Repelita II pelatihan swasta terus didorong peranannya. Untuk itu dilaksanakan pembinaan yang mencakup pembakuan kurikulum dan silabus, pelatihan dan penataran para instruk-tur serta penyempurnaan sarana pelatihan. Bidang-bidang kur-sus swasta yang telah berhasil dibakukan meliputi otomotif/ diesel, pesawat penerima/radio/televisi dan administrasi per-kantoran. Sebagai tindak lanjut usaha pembinaan tersebut, maka pada Repelita III para pengelola latihan/kursus swasta ditatar dalam bidang metodologi dan teknik administrasi, agar mereka mampu menyusun lembaran kerja (job sheet) yang merupa-kan unsur penting dalam pengelolaan pelatihan.
Selama pelaksanaan Repelita IV peranan lembaga pelatihan swasta dan pelatihan di perusahaan terus meningkat. Sehubung-an dengan itu pada tahun pertama Repelita V telah berhasil disusun standar kurikulum bagi pelatihan swasta serta pedoman uji keterampilan dan sertifikasi untuk kejuruan las dan oto- motif. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan bersama oleh lembaga pelatihan dan perusahaan. Kerja sama tersebut merupa-kan kombinasi program pelatihan yang diselenggarakan di suatu lembaga pelatihan yang kemudian dilanjutkan di perusahaan, baik sebagai pemantapan pelatihan melalui praktek maupun se-bagai pelatihan permagangan.
Pada tahun pertama Repelita V juga telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan baru yang mencakup: penyusunan sistem pela-tihan dan kurikulum pelatihan instruktur, pembentukan unit pengembangan pelatihan industri di perusahaan, pelatihan pengukuran dan pcningkatan produktivitas, pelatihan supervi- sor dan manajemen tingkat madya serta pendidikan instruktur
559
bahasa Inggris. Di samping itu pada tahun 1989/90 juga telah terbentuk 4 unit pelatihan industri yang meliputi sektor per-kayuan, makanan, tekstil, konstruksi dan logam.
Pada awal Repelita V sebanyak 255.440 orang tenaga kerja telah dilatih dalam pelbagai jenis kejuruan yang diselengga-rakan oleh 3.193 lembaga pelatihan swasta. Selain itu juga telah dilaksanakan pelatihan bagi 40 orang instruktur yang berasal dari pondok pesantren.
d. Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Dengan bergesernya struktur ekonomi dari pertanian ke non pertanian, maka dirasakan perlunya ditumbuhkan dan dikem-bangkan lembaga-lembaga ketenagakerjaan. Lembaga-lembaga ini menyangkut kerja sama antara pekerja dan pengusaha dalam upa-ya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keserasian hu-bungan di antara berbagai pihak yang terlibat di dalam pro- ses produksi. Lembaga-lembaga dimaksud berperan sebagai wadah komunikasi dan konsultasi dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja. Upaya ini dilaksanakan melalui sarana Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang terus dikembangkan dan diman-tapkan agar tercipta hubungan yang serasi antara pelaku pro-duksi yang mengacu kepada ketenangan bekerja dan berusaha. Berbagai kebijaksanaan yang telah ditempuh selama ini dan yang akan terus dilanjutkan dan disempurnakan menyangkut ke-sehatan dan keselamatan kerja, pengupahan, asuransi tenaga kerja, perjanjian perburuhan, dan lembaga ketenagakerjaan itu sendiri.
(1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berbagai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), se-perti hiperkes, ergonomi, dan perbaikan gizi kerja dilaksana-kan untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja. Usaha meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya K3 di tingkat nasional dan daerah terus dikembangkan. Usaha ini meliputi penyelenggaraan lomba K3, kursus, penyuluhan dan pelatihan di bidang K3.
Dewan K3N/D (di tingkat nasional/daerah) serta Panitia Pembina K3 (P2K3) di perusahaan terus didorong melalui penyu-luhan dan penataran agar dapat berperan lebih aktif. Dengan lebih berperannya lembaga-lembaga tersebut, maka diharapkan makin tercipta ketenangan kerja dan ketenangan berusaha serta terkurangi kebutuhan pengawasan yang dilakukan oleh instansi
560
di luar perusahaan. Pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah sedapat mungkin dilakukan secara selektif.
Sejak Repelita I, kegiatan-kegiatan di bidang keselamat-an dan kesehatan kerja terutama ditujukan untuk memberi per-lindungan tenaga kerja, baik dari risiko jabatan (profes-sional risk) maupun terhadap bahaya lingkungan (environmental hazards). Dalam rangka perlindungan tersebut, maka pada Repe-lita II pengawasan terhadap norma-norma keselamatan dan ke-sehatan kerja ditingkatkan, seperti pengawasan terhadap ke-racunan, pengaruh radiasi dan penggunaan bahan kimia. Selan-jutnya selama Repelita III kebijaksanaan dalam bidang kese-lamatan dan kesehatan kerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan "law enforcement" di tempat-tempat kerja.
Dalam Repelita IV kegiatan pengawasan ketenagakerjaan ditekankan pada pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berlaku guna memberikan perlindungan pekerja di perusahaan.
Dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja ter-hadap bahaya kecelakaan di tempat kerja dan meningkatkan efi-siensi serta meningkatkan produktivitas di perusahaan-per-usahaan maka pada tahun pertama Repelita V diadakan pengawasan K3 secara selektif. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran arti pentingnya K3, telah diadakan penyuluhan K3 di per-usahaan-perusahaan.
(2) Pengupahan
Kebijaksanaan penetapan upah minimum merupakan sarana untuk menciptakan ketenangan kerja yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas perusahaan dan pemerataan kesejah-teraan pekerja. Pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum di perusahaan-perusahaan terus ditingkatkan dan terhadap yangmelanggar ketetapan upah minimum ditindak dengan mengajukannya ke pengadilan. Upah minimum yang berlaku merupakan hasil telaahan masing-masing Dewan Penelitian Pengupahan Daerah yang diusulkan oleh Gubernur dan disetujui oleh Menteri Tena-ga Kerja.
Sampai pada tahun 1989/90 secara kumulatif telah dite-tapkan sebanyak 27 upah minimum regional, 68 upah minimum sektoral dan 521 upah minimum sub sektoral. Dari hasil pene-tapan upah, minimum regional tercatat bahwa tingkat upah terendah terdapat di NTB sebesar Rp 650/hari dan tertinggi di
561
P. Batam sebesar Rp 2.450/hari. Upah minimum sektoral yang terendah terdapat di NTB untuk sektor perkebunan sebesar Rp 650/hari dan tertinggi terdapat di Riau untuk sektor bangunan sebesar Rp 3.000/hari. Selanjutnya upah minimum sub sektoral yang terendah terdapat di DI Yogayakarta untuk sek-tor perhotelan sebesar Rp 700/hari dan yang tertinggi di Riau untuk sektor pertambangan dan migas sebesar Rp 3.500/hari.
(3) Kesejahteraan Tenaga Kerja
Program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) terus dikembangkan baik pesertanya maupun ruang lingkupnya. Pada tahun 1989 jum-lah peserta ASTEK telah mencapai 25.558 perusahaan dengan lebih dari 3,6 juta karyawan, sedangkan dana investasinya telah mencapai lebih dari Rp 650 miliar. Keadaan tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup berarti bila dibandingkan dengan keadaan tahun 1988 ataupun sepuluh tahun sebelumnya. Dalam tahun 1978 jumlah pesertanya baru 3.263 perusahaan dengan hampir 918,6 ribu karyawan dan dana investasinya baru Rp 2,2 miliar lebih sedikit. Selain itu program yang semula hanya mencakup asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian tersebut, kini telah diperluas antara lain dengan penyediaan uang muka perumahan dan uji coba asuransi kesehatan bagi peserta dan keluarganya. Kecuali itu pada tahun 1989 telah diselesaikan lebih dari 44 ribu kasus yang meliputi kasus asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Jaminan asuransi yang telah di-bayarkan berjumlah Rp 14,4 miliar (Tabel XII-12). Dengan makin meluasnya jangkauan program ASTEK dan perusahaan yang menjadi peserta ASTEK, maka karyawan-karyawan perusahaan ter-sebut merasa lebih dilindungi serta aman dari segala resiko bahaya kecelakaan kerja. Upaya lain untuk meningkatkan kese-jahteraan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan dilakukan dengan mendorong terbentuk dan berkembangnya koperasi karya-wan dan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Sampai pada tahun pertama Repelita V telah terbentuk 2.313 buah koperasi pekerja. Tambahan pula sebanyak 414 orang dokter dan 310 orang paramedis perusahaan-perusahaan telah ditatar di bidang pelayanan KB.
(4) Perjanjian Perburuhan
Untuk menciptakan ketenangan kerja dan berusaha bagi pelaku produksi serta menghindari timbulnya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, maka diusahakan terbentuknya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di setiap perusahaan.562
TABEL XII - 12
KASUS DAN PFMBAYARAN JAMINAN,1979 - 1989
Jenis Asuransi 1979
1983 1988 1989 1]
1. Asuransi Kecelakaan Kerja:
a) Kasus 10.378 14.423 20.781 22.487
b) Jaminan (ribu rupiah)
808.500 2.684.430 5.786.390 7.513.490
2. Tabungan Hari Tua:a) Kasus 3.009 8.395 23.497 18.504b) Jaminan
(r ibu rup iah) 70.229 809.481 5.737.550 5.035.430
3. Asuransi Kematian:a) Kasus 1.498 1.957 3.290 3.039b) Jaminan (ribu rupiah)
434.754 460.170 1.756.070 1.838.380
Jumlaha) Kasus 14.885 24.775 47.568 44.030
b) Jaminan (ribu rupiah) 1.313.573 3.954.081 13.280.010 14.387.300
1) Angka sementara
563
Pada tahun pertama Repelita V KKB yang telah disahkan berjumlah 5.237 buah. KKB yang terbentuk menunjukkan pening-katan bila dibandingkan dengan akhir Repelita I, Repelita II, Repelita III, dan Repelita IV, yang jumlahnya masing-masing 13 buah, 696 buah, 3.369 buah, dan 5.004 buah, (Tabel XII-13). KKB berisikan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang menyangkut kondisi dan syarat kerja serta kewajiban dan hak masing-masing pihak pada umumnya. Dengan bertambahnya KKB sebagai hasil musyawarah danmufakat antara kedua pelaku pro-duksi yaitu pekerja dan pengusaha, maka akan tercipta kete-nangan bekerja bagi kedua belah pihak dan gemakin berkurang terjadinya perselisihan-perselisihan perburuhan.
Perusahaan yang belum ada SPSI atau unit kerjanya di-usahakan agar membuat Peraturan Perusahaan (PP) yang isinya antara lain mencakup syarat-syarat kerja dan tata tertib per-usahaan.
Selain usaha-usaha di atas ini terus dikembangkan rin-tisan perlindungan tenaga kerja di sektor informal, khususnya sektor tradisional, dengan membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pemerintah Daerah. Isi perjanjian menjelaskan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja.
(5) Lembaga Ketenagakerjaan
Upaya meningkatkan fungsi lembaga ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat dan daerah maupun di tingkat perusahaan, di-lakukan melalui pendidikan dan penyuluhan. Melalui penyuluhan diharapkan dapat ditumbuhkan citra saling menghormati yang merupakan unsur utama dalam membina ketenangan kerja dan ke-tenangan berusaha. Sistem pendidikan ini selalu mengikutser-takan serikat pekerja dan pengusaha. Dalam rangka meningkat-kan pemahaman dan pengamalan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) telah dikembangkan metode dan sarana untuk pendidikan dan penyuluhan bagi Serikat Pekerja (SPSI) baik di tingkat Pusat, Daerah Tingkat I/II, maupun di unit kerja di tingkat perusahaan. Pendidikan P4-HIP juga telah mulai dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan, yang berarti bahwa pendidikan P4-HIP telah dirasakan manfaatnya oleh perusahaan.
Sampai pada tahun pertama Repelita V telah dilaksanakan penataran P4 bagi 207.027 orang pekerja. Di samping itu pe-nyelenggaraan pendidikan P4-HIP secara mandiri oleh perusaha-an telah diikuti oleh lebih dari 60.000 orang peserta.
564
TABEL XII - 13
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 1973/74 - 1989/90
PKB dan Perusahaan1973/74(Akhir
Repelita I)
1978/79(Akhir
Repelita II)
1983/84 (AkhirRepelita III)
1988/89(Akhir
Repelita IV)
1989/90 1)(Tahun PertamaRepelita V)
1. Jumlah PIB 13 696 3.369 5.003 5.237
2. Jumlah Perusahaan 20 1.900 5.649 6.937 5.237 yang dicakup
1) Angka sementara
565
Sejak berganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sekaligus merubah struktur organisasi dari federasi menjadi unitaris, sainpai pada tahun pertama Re-pelita V pertumbuhan dan perkembangan unit kerjanya telah mencapai 8.843 (Tabel XII-14). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPSI sampai saat ini telah terdapat di semua propinsi. Selain itu telah terbentuk 266 buah Dewan Pimpinan Cabang.
Kerja sama antara pemerintah dengan SPSI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia-Kamar Dagang Indonesia (APINDO-KADIN) te-rus ditingkatkan dan dikembangkan. APINDO dan KADIN dewasa ini telah mempunyai perangkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di semua propinsi dan 119 buah Dewan Pimpinan Cabang (Tingkat II).
Badan Kerja Sama (BKS) Tripartite yang berfungsi sebagai wadah konsultasi, komunikasi dan musyawarah antara pekerja, pengusaha dan pemerintah terus dikembangkan. Dalam pada itu wadah antara pengusaha dan pekerja berupa lembaga Bipartite di perusahaan-perusahaan semakin menunjukkan kemajuan. Sampai pada tahun pertama Repelita V telah terbentuk Badan Kerja Sama (BKS) Tripartite di tingkat Nasional, di 27 Dati I dan di 179 Dati II. Secara kumulatif BKS Bipartite telah terben-tuk di 2.732 perusahaan.
Lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pu-sat dan Daerah (P4P dan P4D) yang berfungsi memberikan pela-yanan hubungan ketenagakerjaan dengan, cepat, tepat, murah, konsisten dan adil telah meningkatkan frekuensi persidangan. Perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan serikat peker-ja yang disampaikan melalui P4P/P4D aelama Repelita IV jika dibandingkan dengan Repelita III menunjukkan penurunan. Jum-lah kasus yang diselesaikan berturut-turut adalah 104 kasus pada tahun 1984/85 dan 72 kasus pada tahun 1988/89. Dalam tahun pertama Repelita V jumlah perselisihan yang disampaikan kepada P4P/P4D berjumlah 70 kasus.
Pada tahun pertama Repelita V terjadi 20 kali pemogokan yang melibatkan tidak kurang dari sejumlah 3.728 pekerja dan menyebabkan hilan nya 23.818 jam kerja. Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun ter-akhir Repelita IV., yaitu 35 kali pemogokan dan melibatkan 14,6 ribu pekerja serta mengakibatkan hilangnya 39,7 ribu jam kerja. Penurunan jumlah pemogokan tersebut terjadi antara lain berkat adanya kesadaran para pekerja dan pengusaha serta mulai tumbuhnya suasana saling pengertian dalam memacu ke-majuan perusahaan.
566
TABEL XII - 14
PERKEMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIADAN SERIKAT BURUH LAPANGAN PEKERJAAN,
1973/74 - 1989/90
Struktur Organisasi1973/74(Akhir
Repelita I)
1978/79(Akhir
Repelita II)1983/84 (Akhir
Repelita III)
1988/89(Akhir
Repelita IV)
1989/90 1)(Tahun Pertama
Repelita V)
SPSI 2)
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 187 187 274 266 266
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 21 26 26 2627
Unit Kerja 3) 7.233 8.351 10.220 8.823 8.843
1) Angka sementara
2) Sebelum tahun 1986 bernama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) 3) Sebelum tahun 1986 bernama Basis
567
B. TRANSMIGRASI
1. Pendahuluan
Pembangunan transmigrasi dalam Repelita V ditujukan un- tuk membantu memecahkan masalah yang diakibatkan penyebaran penduduk yang kurang merata. Usaha tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki mutu- kehidupan dan pembangunan daerah, meningkat-kan pengembangan sumber alam dan lingkungan hidup, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memperkokoh per-satuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, terutama golongan masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka menang-gulangi masalah kemiskinan.
Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 1969 dan tahun 1983, jumlah keluarga petani di Jawa dan Bali semakin mening-kat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi lain luas lahan pertanian cenderung semakin berkurang sebagai aki-bat besarnya kebutuhan lahan bagi pembangunan. Jumlah keluar-ga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha cenderung meningkat. Kecenderungan ini akan terus berlangsung di masa-masa mendatang. Dampak-dampak negatif antara lain perambahan terhadap kawasan hutan yang ada dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan sulit dihindarkan. Selain itu, pertumbuh-an penduduk juga dapat mengakibatkan meningkatnya urbanisasi dan pengangguran serta terjadi konsentrasi penduduk di daerah yang tak layak huni. Dalam kaitan ini maka pelaksanaan trans-migrasi dimaksudkan untuk memindahkan penduduk dari wilayah-wilayah tertentu dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.
Di lain pihak, pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ma-luku dan Irian Jaya, jumlah dan kepadatan penduduk relatif rendah. Lagi pula daerah-daerah di luar Jawa masih mempunyai potensi lahan yang cukup luas bagi pengembangan perkebunan, pertambakan dan usaha lain. Jelaslah kiranya bahwa program transmigrasi dapat menyumbang secara berarti bukan saja bagi pemberantasan kemiskinan tetapi juga bagi peningkatan sumber alam dan lingkungan.
Di samping masalah penyebaran penduduk, pelaksanaan transmigrasi juga ditujukan untuk memperluas landasan yang kuat bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Salah satu sek-tor yang memberikan peluang kesempatan kerja yang besar ada-lah sektor pertanian. Di samping memperluas areal pertanian
568
produktif, kegiatan transmigrasi meningkatkan produksi berba-gai komoditi pertanian. Usaha penyebaran penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya juga diharapkan akan membantu mem-percepat proses pembauran bangsa serta menunjang usaha-usaha memperkokoh pertahanan dan keamanan Nasional. Upaya program transmigrasi juga meliputi pemindahan penduduk dari daerah kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung, hutan margasatwa dan cagar alam. Dengan demikian diharapkan potensi manusia dan potensi alam akan lebih berimbang dan serasi. Pelaksanaan transmigrasi diupayakan agar juga makin menjadi bagian integral dari usaha penataan dan pemilikan tanah baik di daerah asal maupun di daerah penerima.
Sektor lainnya yang memberikan perluasan kesempatan ker-ja yang besar adalah sektor industri. Pembangunan transmigrasi di sektor industri lebih menjamin tersedianya tenaga kerjayang menetap serta penyediaan bahan baku yang cukup. Usaha pengembangan industri yang mengelola-hasil pertanian di daerah transmigrasi mempunyai peluang yang cukup besar, seperti pengolahan karet, kelapa sawit, cokelat dan lain-lain. Demi-kian pula pengembangan sektor perdagangan sangat diperlukan untuk memungkinkan penyaluran hasil produksi dari daerah transmigrasi baik ke pusat pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. Penyaluran barang dan jasa sangat diperlukan dalam usaha pembangunan daerah transmigrasi dan sekitarnya.
Pelaksanaan transmigrasi sejak periode tahun 1968 - 1989/90 pada umumnya sudah memberikan sumbangan positif bagi usaha pembangunan. Hasil pembangunan sudah dirasakan baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Hasil-hasil yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan baik dalam jumlah transmi-gran yang dipindahkan maupun dalam mutu pelaksanaannya. Diha- rapkan di masa mendatang pembangunan transmigrasi akan membe-rikan dampak yang lebih bermanfaat serta membantu memantapkanlandasan yang lebih kuat bagi kelanjutan pembangunan. Untuk ini maka dalam pelaksanaan transmigrasi dituntut lebih di-tingkatkannya koordinasi serta keserasian antar kegiatan dari berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun di tingkat dae-rah.
2. Pelaksanaan Kegiatan Transmigrasi
Dalam Repelita V sasaran pembangunan transmigrasi adalah memindahkan dan menempatkan sejumlah 550 ribu kepala keluarga transmigran dari Jawa, Bali dan daerah-daerah lain yang padat penduduknya ke pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
569
Maluku dan Irian Jaya yang penduduknya relatif jarang. Di samping penempatan transmigran baru tersebut selama Repe- lita V akan dilaksanakan pula usah.a peningkatan mutu trans-migran yang sudah berada di lokasi.
Kebijaksanaan pelaksanaan transmigrasi antara lain meli-puti pembangunan prasarana dan sarana yang memadai baik di daerah asal maupun di daerah penerima. Di daerah asal di-bangun sarana pendukung berupa bangunan transito beserta fa-silitas yang diperlukan. Selain itu secara terbatas dibangun pula prasarana jalan dalam rangka menunjang berfungsinya fa-silitas transito. Bangunan transito tersebut dimaksudkan se-bagai. tempat penampungan transmigran sebelum diberangkatkan ke daerah penerima. Di daerah penerima prasarana dan sarana merupakan landasan bagi tumbuhnya masyarakat baru. Prasarana yang dibangun meliputi pembangunan jalan penghubung, jalan poros, jalan desa, jalan pertanian, saluran irigasi, lahan usaha dan perumahan, fasilitas air bersih dan jamban keluar-ga. Di samping pembangunan prasarana, dalam usaha pembinaan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi dibangun pula sarana dan fasilitas lainnya seperti sekolah, bangunan koperasi (KUD), balai pengobatan, balai desa, rumah ibadah, kantor pos pembantu, dan rumah petugas beserta perlengkapannya. Seluruh prasarana, sarana dan fasilitas-fasilitas tersebut tidak saja diperuntukkan bagi transmigran tetapi.juga bagi penduduk se-tempat.
Untuk mencapai hasil yang optimal dari pembangunan transmigrasi maka pemilihan lokasi yang tepat yang memenuhi persyaratan pemukiman memegang peranan penting. Persyaratan yang dikehendaki adalah pemukiman yang layak huni serta dapat berkembang dengan cepat di bidang sosial dan ekonominya. Se-lain itu pencapaian hasil yang optimal juga membutuhkan koor-dinasi dalam aspek-aspek utama kegiatan baik pada tahap pe-rencanaan maupun pada tahap pelaksanaannya. Sektor-sektor yang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan transmigrasi antara lain adalah pertanian dan pengairan, perkebunan, per-ikanan, kehutanan, industri dan jasa lainnya.
Ada 2 tahap perencanaan pemukiman, yaitu perencanaan makro dan perencanaan mikro. Perencanaan makro merupakan pe-rencanaan awal. Pada tahap ini disusun perencanaan jangka panjang,'menengah atau 5 tahun dan jangka pendek atau tahun-an. Untuk ini dibutuhkan informasi mengenai keadaan fisik, topografi, curah hujan, kesuburan tanah dan aspek lain dari calon lokasi transmigrasi. Informasi disiapkan baik melalui
570
pertemuan antar sektor maupun penelitian langsung. Setelah tahap perencanaan makro selesai, kegiatan dilanjutkan dengan perencanaan.mikro. Pada tahap perencanaan mikro sudah diketa-hui dengan pasti jumlah daya tampung dari masing-masing loka-si.,Di dalam perencanaan mikro, di samping pertimbangan tek-nis juga diupayakan penyelesaian masalah non teknis seperti penyelesaian masalah status tanah. Atas dasar berbagai per-timbangan ini maka dilaksanakan pemilihan lokasi.
Setelah tahap pemilihan lokasi, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan rencana pengembangan. Rencana pengembangan di daerah transmigrasi mencakup pola tata ruang, pola pengem-bangan produksi, pola pemasaran, pola pengembangan sosial bu-daya serta pola-pola lainnya dalam usaha mempercepat pertum-buhan daerah pemukiman transmigrasi.
Setelah tahap perencanaan selesai maka dilaksanakan per-siapan fisik di lapangan. Kegiatan ini meliputi pembangunan prasarana, sarana dan fasilitas-fasilitas penunjang dalam rangka pembangunan daerah produksi baru. Fasilitas-fasilitas penunjang yang perlu disiapkan bagi pembentukan suatu unit pemukiman antara lain adalah balai desa, kantor unit transmi-grasi, rumah ibadah, balai pengobatan, sekolah dan lain-lain. Di samping itu dilakukan pula penataan dan penyiapan lahan. Bagi setiap kepala keluarga disediakan lahan seluas 2,0 ha yang masing-masing terdiri dari 0,25 ha untuk rumah dan lahan pekarangan serta lahan usaha seluas 1,75 ha. Pembukaan lahan pekarangan dan lahan usaha I seluas 1,0 ha dibantu oleh peme-rintah sampai siap tanam. Sedangkan pembukaan sisa lahan se-luas 1,0 ha sebagai lahan usaha II, dilaksanakan oleh trans-migran sendiri.
Di samping kebijaksanaan pemindahan transmigran baru dari daerah asal, kegiatan transmigrasi juga ditujukan untuk turut memecahkan masalah penduduk di daerah penerima. Perma-salahan di daerah penerima meliputi antara lain penduduk se-tempat yang tidak memiliki tanah, petani peladang yang ber-pindah-pindah dan terpencar-pencar serta penduduk yang ber-tempat tinggal di kawasan hutan lindung atau suaka alam. Un-tuk mengatasi permasalahan tersebut maka dalam kegiatan transmigrasi dilaksanakan kebijaksanaan Alokasi Pemukiman ba-gi Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT). Besarnya jumlah alo-kasi penduduk di daerah penerima diperkirakan sekitar 20% da-ri kapasitas pemukiman. Namun jumlah tersebut dapat diperbe-sar tergantung pada permasalahan yang dihadapi di daerah ma-sing-masing. Misalnya propinsi Lampung dan Sulawesi Tenggara
571
pada tahun terakhir Repelita IV dan tahun pertama Repelita V seluruh program penempatan transmigrasi berasal dari penduduk yang tinggal di kawasan hutan lindung. Pemindahan penduduk dari hutan lindung tersebut membantu menyelamatkan sumber da-ya alam dan lingkungan hidup dari perusakan. Di daerah lain yang permasalahan penduduk setempatnya kurang menonjol, per-sentase APPDT bervariasi disekitar angka 20% walaupun tidak sebesar di Lampung dan Sulawesi Tenggara. Di samping itu, pengalokasian APPDT di dalam program transmigrasi dimaksudkan pula sebagai salah satu usaha pengintegrasian transmigran dengan penduduk setempat. Usaha tersebut sekaligus merupakan upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan fisik se-lesai maka transmigran didatangkan. Tahap pembinaan dimulai sejak transmigran berada di lokasi. Pada saat itu bantuan pangan diberikan selama 12 sampai 18 bulan. Bantuan pangan terdiri dari 9 bahan pokok dan dimaksudkan agar transmigran dapat segera mengerjakan lahan pekarangan maupun Lahan Usa- ha I untuk produksi pertaniannya. Diperkirakan sebelum bantu-an pangan dihentikan lahan pertanian yang diusahakan tersebut telah dapat menghasilkan sehingga selanjutnya tidak diperlu-kan lagi bantuan. Di samping bantuan pangan diberikan pula paket sarana produksi kepada transmigran. Paket tersebut ter-diri atas peralatan pertanian dan non pertanian, seperti pa-rang, cangkul, alat-alat pertukangan dan alat-alat lainnya.
Dalam usaha mendayagunakan sarana produksi dan peralatan pertanian yang telah diberikan agar dapat digunakan sesuai dengan harapan, maka dilaksanakan berbagai bentuk penyuluhan, seperti pembuatan petak percontohan, pelatihan dan pendidikan serta bimbingan. Juga diberikan petunjuk mengenai cara dan teknik pertanian yang baik di lahan transmigran. Selanjutnya disediakan pula sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak transmigran, sarana kesehatan, penyuluhan tentang ke-luarga berencana dan lain-lain. Usaha pembinaan tersebut di-maksudkan agar masyarakat transmigran dapat secepat-cepatnya hidup lebih baik bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Begitu pula diharapkan anak-anak atau generasi berikutnya da-pat berkembang tidak hanya menjadi petani tradisional melain-kan menjadi petani maju serta mampu mencapai tingkat kehidup-an yang lebih tinggi. Melalui bimbingan dan penyuluhan diha-rapkan tumbuh kader-kader pemuda transmigran yang berwawasan luas serta mampu meningkatkan produksi pertanian dan indus-tri. Agar usaha-usaha tersebut dapat segera terwujud maka se-lama Repelita V di lokasi-lokasi yang perkembangannya lambat
572
akan dilakukan pembinaan khusus dalam rangka melaksanakan usaha peningkatan mutu. Pembinaan khusus dikonsentrasikan ke-pada transmigran yang pendapatannya masih di bawah tingkat rata-rata. Hal ini dilaksanakan dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan lahan pertanian serta pengembangan Lahan Usa- ha II. Komponen pembinaan khusus meliputi penyuluhan pertani-an, peningkatan prasarana, penyediaan kredit melalui kopera-si, perbaikan lingkungan, dan peningkatan peranan wanita. Se-lain usaha meningkatkan pendapatan petani transmigran diupa-yakan pula agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara petani, koperasi dan pihak swasta dalam usaha pening-katan produksi, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran. Me-lalui usaha pembinaan dan penyuluhan yang lebih baik diharap-kan dalam waktu 5 tahun para transmigran akan mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak.
Bersamaan dengan kegiatan di daerah penerima, di daerah asal juga dilakukan kegiatan pemilihan kecamatan atau desa yang akan menjadi sumber pemindahan penduduk. Pemilihan ter-sebut didasarkan atas kriteria bahwa transmigrasi dari daerah-daerah yang bersangkutan akan memberikan manfaat dan pengaruh yang cukup besar dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk dan mengatasi kemiskinan. Demikianlah maka prioritas utama diberikan kepada kecamatan atau desa yang padat penduduknya dan relatif miskin, yang menghadapi masalah kelestarian sum-ber alam, merupakan daerah kritis, dan atau daerah bencana alam serta daerah-daerah yang terkena proyek-proyek pembangun-an. Dengan demikian diharapkan akan dapat dilaksanakan usaha rehabilitasi sehingga daerah yang sebelumnya menghadapi masa-lah tekanan penduduk akan dapat menata kembali daerahnya sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
Di daerah-daerah yang sudah ditentukan sebagai tempat asal penduduk yang akan dipindahkan, diselenggarakan pene-rangan dan penyuluhan mengenai maksud dan tujuan program transmigrasi. Di dalam melaksanakan penerangan disampaikan informasi mengenai keadaan daerah penerima yang sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan agar calon penduduk yang dipindahkan mengetahui kondisi daerah yang akan menerimanya sebagaimana adanya. Agar usaha penerangan dan penyuluhan tersebut menca- pai sasarannya maka digunakan berbagai jenis media seperti radio, televisi dan selebaran-selebaran. Penerangan dan pe-nyuluhan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lengkap, terinci, dan jelas mengenai peluang yang ada di daerah pe-nerima transmigrasi, khususnya daerah pemukiman transmigrasi. Selanjutnya baru diikuti dengan pendaftaran dan seleksi calon transmigran.
573
Bagi anggota masyarakat yang berminat didaftar sebagai calon transmigran. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk mengeta-hui dan memantau secara dini identitas calon-calon transmi-gran. Calon-calon yang sudah mendaftar tersebut akan diselek-si secara cermat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria untuk menjadi transmigran antara lain ber-penghasilan rendah, relatif muda, petani, sudah berkeluarga dan sehat jasmani dan rohani. Kriteria lain yang digunakan adalah calon transmigran tersebut hendaknya mempunyai motiva-si tinggi untuk mengubah taraf hidupnya namun kemampuannya sangat terbatas.
Calon transmigran yang terpilih akan dididik dan dilatih terlebih dahulu di daerah asal. Pendidikan dan pelatihan awal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pengetahuan dan kete-rampilan mengenai budi daya dan teknologi pertanian di daerah baru. Setelah seluruh persiapannya selesai maka transmigran siap untuk diberangkatkan. Jenis angkutan yang digunakan ada-lah kendaraan umum seperti bus, kereta api atau kapal laut. Namun bagi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau apabila dipan-dang perlu akan digunakan angkutan udara. Selama dalam perja-lanan diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan penye-diaan petugas kesehatan, keamanan serta obat-obatan.
Di samping pengaturan yang telah ditetapkan, dalam Repe-lita V akan diupayakan peningkatan arus transmigrasi swakarsa yang teratur dan terarah. Usaha tersebut dapat terwujud apa-bila di daerah penerima terjadi peningkatan dan pertumbuhan yang dapat memberikan peluang bagi penyerapan tenaga kerja yang menetap. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pe-laksanaan transmigrasi swakarsa sudah sejak awal diikutser-takan pihak swasta dan instansi-instansi yang terkait. Pihak swasta diberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai ke-mungkinan menanamkan modalnya `di daerah transmigrasi. Untuk menarik minat para investor diberikan kemudahan-kemudahan an-tara lain dibantu mempersiapkan studi mengenai usaha yang kan dikembangkan serta dibantu perizinannya.
Secara keseluruhan, pelaksanaan transmigrasi terus me-
ningkat dari Repelita ke Repelita. Selama Repelita I, II, IIIdan IV transmigran umum dan swakarsa yang berhasil dipindah-kan masing-masing sekitar 40 ribu kepala keluarga, 60 ribu kepala keluarga, 535 ribu kepala keluarga dan 750 ribu kepala keluarga (Tabel XII-15). Dengan demikian jumlah transmigran yang pindahkan selama empat Repelita adalah sekitar 1,4 ju- ta keluarga atau sekitar 7,0 juta jiwa.
574
TABEL XII - 15JUMLAH TRANSMIGRAN UMUM DAN TRANSMIGRAN SWAKARSA,
1968 – 1989/90 (kk)
575
575
Pemindahan jumlah penduduk yang demikian besar mempunyai pengaruh positif bagi pembangunan daerah. Di daerah asal te-kanan penduduk di daerah-daerah kurang layak huni telah dapat dikurangi. Pemindahan penduduk dari daerah-daerah tertentu lainnya telah membantu pemanfaatan sumber daya alam air dan tanah secara lebih efisien dengan dimungkinkannya pembangunan bendungan dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu. Di daerah penerima kedatangan keluarga baru dalam jumlah relatif besar telah membawa serta. investasi baru bukan hanya dalam bentuk prasarana ekonomi dan sosial tetapi juga dalam bentuk kegiatan ekonomi yang langsung meningkatkan produksi dalam jangka pendek. Pengaruh positif yang mendasar bagi pembangunan daerah di daerah penerima adalah bahwa kedatangan keluarga-keluarga baru transmigran telah merubah imbangan sumber alam dan sumber daya manusia ke arah yang lebih optimal daripada keadaan sebelumnya. Imbangan yang lebih optimal ini bukan hanya memacu perkembangan daerah tetapi juga mempermudah pe-laksanaan kebijaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam Repelita V pelaksanaan transmigrasi swakarsa telah diprogramkan dan diarahkan sejak tahap perencanaan. Hal ini berarti bahwa penempatan transmi-gran swakarsa diarahkan pada lokasi-lokasi di mana akan dilak-sanakan berbagai program pembangunan, khususnya di bidang perkebunan, pertambakan, dan hutan tanaman industri. Kebijak- sanaan tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pe-ningkatan mutu pelaksanaan transmigrasi. Begitu pula di dalam pelaksanaan transmigran umum yang dipindahkan dan yang ditem-patkan menurut propinsi telah disesuaikan dengan sasaran pem-bangunan. Dari penyebaran tersebut terlihat bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan propinsi pengirim trans-migran umum yang terbesar bila dibandingkan dengan propinsi daerah asal lainnya (Tabel XII-16). Sampai dengan akhir Repe-lita IV propinsi-propinsi tertentu di Sumatera ternyata meru-pakan daerah tujuan utama pelaksanaan transmigrasi (Tabel XII-17). Di masa-masa mendatang pelaksanaan transmigrasi umum akan diarahkan ke wilayah bagian timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pemerataan pembangunan.
Sejalan dengan usaha-usaha tersebut, selama periode 1969/70 - 1989/90 telah dilaksanakan pembangunan prasarana (Tabel XII-18). Selama Repelita I, II, III dan IV panjang ja-lan yang dibangun masing-masing sekitar 4 ribu km, 5 ribu km, 26 ribu km dan 14 ribu km. Dengan demikian dalam periode em-pat Repelita telah dibangqn jalan baru sekitar 49 ribu km dan jembatan sekitar 43 km. Selain pembangunan jalan baru, dilak-
576576
TABEL XII – 16JUMLAH TRANSMIGRASI UMUM YANG DIPINDAHKAN
1968 – 1989/90(kk)
1) Alokasi Pemukiman Bagi Penduduk Daerah Transmigrasi
577
577
TABEL XII – 17JUMLAH TRANSMIGRASI UMUM YANG DITEMPATKAN,
1968 – 1989/90(KK)
578
TABEL XII - 18PEMBBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN
DI MUKIMAN TRANSMIGASI,1973/74 - 1989/90
579
1973/74 1978/79 1983/84 1988/89
sanakan pula pemeliharaan jalan-jalan yang sudah dibangun te-tapi belum dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan pemeliharaan ini memperoleh prioritas yang tinggi di masa-masa mendatangg karena akan sangat membantu perkembangan lokasi pemukiman. Selama 10 tahun terakhir panjang jalan dan jembatan yang. dipelihara masing-masing sekitar 7 ribu km dan 33 km. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar hubungan dari daerah pemu-kiman ke pusat-pusat pemasaran.
Selain pembangunan dan pemeliharaan jalan selama periode tahun 1969/70 - 1989/90 dilaksanakan pula pembuiaan lahan ba-gi transmigran yang meliputi lahan pekarangan dan Lahan Usa- ha I (Tabel XII-19). Luas lahan yang dibuka selama Repelita I, II, III dan IV masing-masing sekitar 46 ribu ha, 83 ribu ha, 448 ribu ha dan 187 ribu ha. Dengan demikian luas lahan yang dibuka selama empat Repelita sekitar 766 ribu ha atau menampung sekitar 627 ribu kepala keluarga. Hasil pelaksanaan perkaplingan dapat terlihat pada Tabel XII-20. Selama Repe-lita I, 11, 111 dan IV pelaksanaan perkaplingan untuk trans-migran masing-masing sekitar 46 ribu ha, 83 ribu ha, 362 ribu ha dan 200 ribu ha. Dengan demikian lahan yang telah dika-pling selama empat Repelita sekitar 700 ribu ha. Luas perka-plingan disesuaikan dengan jumlah penempatan transmigran dan setidaktidaknya transmigran yang sudah berada di lokasi mem-peroleh kepastian mengenai status lahan yang digarapnya.
Jumlah rumah yang dibangun melalui program transmigrasi selama 20 tahun sekitar 640 ribu unit (Tabel XII-21). Jumlah rumah dan fasilitas umum yang dibangun disesuaikan dengan sasaran penempatan. Jumlah rumah yang dibangun berbeda dengan jumlah transmigran yang ditempatkan. Perbedaan tersebut dise-babkan karena jumlah yang dibangun belum termasuk pembangunan dari sektor perkebunan melalui Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Bersamaan dengan pembangunan rumah telah dibangun l sarana pe-nunjang lainnya, seperti sarana air bersih, balai pengobatan, rumah ibadah, rumah petugas dan gudang yang jumlahnya disesu-aikan dengan standar yang ada.
1989/90 (Tahun Pertama
Repelita V)
Kegiatan
Kegiatan di daerah penerima seperti pembangunan prasara-na dan sarana menyangkut pembangunan daerah yang didasarkan pada kontribusinya terhadap pembentukan struktur pengembangan wilayah dan daya dukung lingkungan tanpa melampaui batas-ba-tas yang telah ditentukan. Hasil pembangunan di bidang trans-migrasi menyiapkan terbentuknya satuan pemukiman baru atau desa baru. Desa baru tersebut berkembang lebih lanjut menjadi satuan ekonomi dan sosial budaya yang memenuhi persyaratan minimal dalam pembangunan daerah.
580
TABEL XII - 19
PEMBUKAAN LAHAN UNTUK TRANSMIGRASI,1973/74 - 1989/90
Kegiatan1973/74
(AkhirRepelita I)
1978/79(Akhir
Repelita II)
1983/84 (Akhir
Repelita III)
1988/89(Akhir
Repeli ta IV)
1989/90(Tahun Pertama Repeli ta V)
1. Jumlah KK Yang Di tampung 25.537 21.090 60.345 19.548 16.181
2. Lahan Pekarangan (ha) 6.384,25 5.275,50 22.307,25 2.443,50 12.040,25
3. Lahan Usaha I (ha) 19.153,00 34.125,00 89.299,00 9.774,00 36.505,25
581
TABEL XII - 20
PELAKSANAAN PERKAPLINGAN UNTUK TRANSMIGRAN,1978/79 - 1989/90
(ha)
Jenis Lahan
1978/79 (Akhir
Repelita II)
1983/84 (Akhir
RepeTita III)
1988/89 (Akhir
Repelita IV)
1989/90(Tahun Pertama
Repelita V)
1. Lahan Pekarangan 4.164,25 28.644,50 9.507,75 2.907,00
2. Lahan Usaha 16.994,00 118.568,75 30.156,00 11.628,00
Jumlah Z1.158,25 147.213,25 39.663,75 14.535,00
582
TABEL XII - 21
PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI,1978/79 - 1989/90
(unit)
Jenis
1978/79(Akhir
Repelita II)
1983/84(Akhir
Repelita III)
1988/89(Akhir
Repelita IV)
1989/90(Tahun PertamaRepelita V)
1. Rumah Transmigrandan Jamban
15.350 62.114 10.186 11.954
2. Sarana Air Bersih 3.225 20.500 23.009 5.411
3. Balai Pengobatan 29 35 28 52
4. Rumah Ibadah 40 233 59 119
5. Rumah Petugas 15S 248 39 119
6. Gudang (pangandan saprodi)
58 35 43 86
583
Kegiatan pembinaan dimulai sejak transmigran berada di pemukiman baru. Kepada setiap kepala keluarga transmigran di-berikan jaminan hidup selama setahun di daerah non pasang su-rut dan 18 bulan di daerah pasang surut. Jaminan hidup antara lain terdiri dari beras, lauk pauk, minyak goreng dan minyak tanah. Di samping itu di daerah pemukiman transmigrasi dilak-sanakan pula program pembangunan di berbagai bidang yang meli-puti pengembangan bidang ekonomi dan sosial budaya. Tujuan pembinaan adalah untuk membentuk landasan yang kuat agar dalam waktu yang relatif singkat yaitu selama lima tahun, masyara-kat transmigran mampu mandiri. Setelah masa pembinaan ter-sebut, selanjutnya tugas pembinaan menjadi tanggung jawab daerah seperti daerah-daerah lainnya. Sampai dengan tahun pertama Repelita V jumlah transmigran yang masih dibina ber-jumlah sekitar 410 ribu kepala keluarga. Jumlah tersebut se-bagian hasil pendapatan selama Repelita IV dan sebagian hasil penempatan tahun pertama Repelita V (Tabel XII-22).
Segi lain dalam kebijaksanaan pembinaan adalah melaksa-nakan usaha rehabilitasi di lokasi-lokasi yang kondisinya re-latif sulit berkembang. Rehabilitasi tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan mutu kehidupan trans-migran. Rehabilitasi dapat berupa perbaikan prasarana dan sarana atau tambahan investasi seperti bantuan dalam bentuk kredit dengan syarat yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pendapatan. transmigran meningkat di atas rata-rata pendapatan nasional.
Kegiatan lain dalam pembinaan adalah pelatihan dan pen-didikan. Jumlah transmigran yang dilatih dan dididik selama Repelita II, III, IV dan tahun pertama Repelita V masing-masing sekitar 9 ribu ora , 37 ribu orang, 25 ribu orang dan 4 ribu orang (Tabel XII-23). Dengan demikian selama 20 tahun jumlah transmigran yang dilatih dan dididik sekitar 80 ribu orang.
Perkembangan produktivitas pada beberapa jenis tanaman pertanian sangat bervariasi (Tabel XII-24). Misalnya produksi singkong rata-rata sekitar 6,2 ton per ha. Palawija dan padi berkisar antara 1,6 ton/ha sampai 1,5 ton/ha. Rendahnya pro-duktivitas tersebut ditentukan oleh banyak faktor, antara lain tingkat kematangan tanah yang masih rendah, teknologi yang masih sangat sederhana dan frekuensi serangan hama cukup tinggi. Untuk mengurangi resiko kegagalan dilaksanakan sistem tumpang sari dengan tanaman perkebunan. Caranya adalah dengan menanam tanaman keras pada lahan pekarangan dan lahan usaha I
584
TABEL XII - 22
JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIBINA,1973/74 - 1989/90
585
TABEL XII - 23JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DILATIH DAN DIDIDIK MENURUT
DAERAH DAN JENIS KETERAMPILAN,1978/79 - 1989/90
586
TABEL XII - 24PRODUKTIVITAS LAHAN UNTUK BEBERAPA JENISTANAMAN PERTANIAN DI DAERAH TRANSMIGASI,
1973/74 - 1989/90
587
di samping tanaman pangan. Usaha pengembangan tanaman per-kebunan menunjukkan hasil yang cukup baik seperti kelapa, cengkeh dan kopi (Tabel XII-25). Usaha tersebut terus diting-katkan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Pola PIR mencakup komoditi karet dan kelapa sawit. Luas komoditi ter-sebut terus meningkat selama Repelita III. Dalam Repelita III luasnya dibawah 10 ribu ha. Dalam Repelita IV dan tahun per-tama Repelita V jumlah tersebut telah jauh dilampaui. Mening-katnya luas tanaman perkebunan tersebut menunjukkan bahwa di dalam pembangunan transmigrasi sudah semakin terkait usaha pengembangan perkebunan.
TABEL XII - 25
LUAS PRODUKSI TANAMAN KERAS DAERAH TRANSMIGRASI,1978/79 - 1989/90
(ha)
1978/79 1983/84 1988/89 1989/90Komoditi (Akhir (Akhir (Akhir (Tahun Pertama
Repelita V)Repelita II) Repelita III) Repelita IV)
Kelapa 20 1.197 40.688 41.105
Cengkeh 40 3.614 21.209 22.090
Kopi 120 741 4.583 5.681
Perkembangan populasi ternak besar dan sedang selama Re-pelita II, III, IV dan tahun pertama Repelita V terus meningkat (Tabel XII-26). Populasi ternak besar dan sedang seperti sapi, kerbau dan kambing selama Repelita II adalah 10 ekor untuk setiap 1.000 kepala keluarga. Jumlah ini meningkat terus sehingga pada tahun pertama Repelita V telah mencapai 500 ekor. Sedangkan populasi unggas pertumbuhannya turun naik dipengaruhi oleh iklim. Ternak unggas sangat rentan terhadappenyakit.
588
TABEL XII - 26
POPULASI TFRNAK DAERAH TRANMIGRASIUNTUK SETIAP 1.000 KK,
1973/74 - 1989/90(ekor)
J e n i s
1973/74(Akhir
Repelita I)
1978/79(Akhir
Repelita II)
1983/84(Akhir
Repelita III)
1988/89(Akhir
Repelita IV)
1989/90(Tahun PertamaRepelita V)
1. Ternak besar dan sedang(Sapi, Kerbau dan Kambing)
10 210 214 455 512
2. Ternak Unggas(Ayam dan Itik)
3.150 4.890 3.679 9.745 5.751
589
3. Peningkatan Kegiatan Koordinasi
Usaha pembangunan di bidang transmigrasi pada umumnya mempunyai kaitan yang luas. Oleh karena itu pelaksanaannya memerlukan koordinasi secara lintas sektoral serta lintas re-gional sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Usaha untuk meningkatkan koordinasi tersebut terus dilakukan selama Repelita I sampai dengan tahun pertama Repelita V. Da-lam Repelita III telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1984. Keputusan tersebut mengatur koordinasi lintas sektoral baik antar sektor dan antar daerah maupun antara pe-merintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari tahap peren-canaan sampai dengan pengawasan. Dalam Keppres tersebut juga dipertegas bahwa penyelenggaraan transmigrasi merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Transmigrasi yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsi-nya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
Keputusan Presiden tersebut dipertegas lagi dengan ke-luarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koor-dinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Kedua keputusan tersebut membelikan dukungan yang kuat untuk lebih meningkat-kan koordinasi dan keterpaduan dengan instansi-instansi yang mempunyai tugas kegiatan yang langsung berkaitan dengan pe-nyelenggaraan transmigrasi.
590
