No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 1

Edisi No.58 • Juni • 2014 Media Komunikasi dan Edukasi LPDB

PeristiwaSemburat Warna-warni

India

NasionalDefisit APBN 2014

Pangkas Anggaran Gemuk

Menegaskan KomitmenPemberdayaan

Temu Mitra LPDB-KUMKM

Ridwan KamilWalikota Bandung

Fitri Rinaldi, Direktur Keuangan LPDB-KUMKM

DB_58_Juni.indd 1 01/08/2014 23:42:49

No. 58 • Juni • Tahun VI • 20142 No. 17 • Januari • Tahun III • 20112

DB_58_Juni.indd 2 01/08/2014 23:42:53

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 3

Daf

tar

Isi

Forum Temu Mitra Regional I dan II LPDB-KUMKM yang berlangsung di Bandung dan Bali menjadi ajang komunikasi dan silaturahmi antar mitra LPDB-KUMKM. Pertemuan ini sekaligus sebagai upaya monitoring dan evaluasi kinerja usaha para mitra sehingga tingkat kredit bermasalah dapat ditekan serendah mungkin.

Kendati berlokasi di bilangan ramai, pojok pasar Tanah Abang, Museum Tekstil nyaris luput dari perhatian umum. Bagi pecinta mode dan busana, museum ini tentu tak asing lagi.

Menyulap sampah menjadi komoditas bernilai ekonomis kini menjadi tren usaha yang banyak tumbuh di berbagai kota di Tanah Air.

44 Heritage

4 Redaksi 5 Sapa 6 Surat

42 Komunitas

16 Nasional 20 Wawancara 24 Ekpose 28 Mitra

30 Kinerja 32 Kebijakan 34 Lintas 37 Tips

Cover Juni 2014Menegaskan Komitmen Pemberdayaan

7Fokus

38 Internasional 40 Peristiwa 46 Selingan 47 Sosok

DB_58_Juni.indd 3 01/08/2014 23:42:58

No. 58 • Juni • Tahun VI • 20144

Re

da

ks

i

Penasehat : Kemas Danial Pemimpin Umum : Sutowo Pemimpin Redaksi : Sri Amelia Harimukti Wakil Pemimpin Redaksi : Agus Priyanto Redaktur Pelaksana : Eko Prianto

Redaksi : Bhaskoro Cahyo Armanto, Kemas Muhammad Azhar, Nanang Suhendi Sekretaris Redaksi : Agung Purnama, Yulgoren Sapta Nostra, I Ketut Adijaya Darmada, Tody Wahyu Dewanto

Sirkulasi/Distribusi : Arief Imamudin, Narulita Herawati, Saefudin, Fadlan Ashari. Konsultan: Irsyad Muchtar

Dana Bergulir adalah jurnal bulanan yang diterbitkan LPDB-KUMKM sebagai media komunikasi dan edukasi bagi seluruh stakeholder LPDB-KUMKM

Alamat RedaksiJl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770

Telp. 021-7990756, Fax. 021-7989746Website: www.danabergulir.com E-mail: info@danabergulir.com

Menjamu MitraPEMBACA yang kami cintai, sepanjang bulan Juni ini aktivitas di lingkungan LPDB-KUMKM boleh dibilang sibuk berat. Kesibukan itu adalah karena kami harus menggelar dua ajang besar yaitu Temu Mitra Regional I dan II di Bandung dan Bali. Untuk bisa menghadiri dan menjamu tamu sebanyak 500 orang lebih tentu tidak mudah, itu sebabnya kami harus mondar mandir ke kedua kota tersebut guna memastikan akomo-dasi serta venue yang benar-benar aman

dan menyenangkan bagi para tamu kami. Lantaran kesibukan itu pula, penulisan dan editing pada majalah kesayangan kita ini agak tersendat. Namun demikian tim redaksi di Humas tetap konsisten menyelesaikan tugasnya menghadirkan media ini ke tangan Anda. Karena, informasi mengenai LPDB-KUMKM harus senantiasa hadir dan berkelanjutan sehingga masyarakat terutama mitra usaha dapat mengikuti perkembangan lembaga ini setiap saat.

Di tengah kesibukan tersebut akhirnya, edisi kali ini dapat kami tampilkan dengan laporan utama mengenai Temu Mitra Regional I dan II di Bandung dan Bali. Sedangkan pada rubrik Wawancara kami berhasil berbincang dengan Direktur Keuangan LPDB-KUMKM Fitri Rinaldi. Itupun tidak mudah mengingat kesibukannya yang super padat dalam mengelola dana lembaga ini. Dari hasil perbincangan dengan Rinaldi kita harapkan publik dan mitra usaha makin me-mahami mekanisme penyaluran dan pengelola dana bergulir LPDB-KUMKM. Sementara pada halaman lain kami membahas implikasi dari dianulirnya UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi.

Tentu saja isi majalah ini tak melulu menyajikan tulisan yang serius. Rubrik lainnya yang lebih santai tetap kami hadirkan, seperti Komunitas, Peristiwa dan Heritage serta tulisan lainnya yang bersifat informatif. Nah pembaca, kesibukan di bulan ini tampaknya tidak hanya di internal LPDB-KUMKM tapi juga kesibukan bangsa Indone-sia yang tengah menimang-nimang siapa calon presiden terbaik untuk masa lima tahun mendatang. Pilihan tentu sudah ada di tangan Anda. Yang pasti kita akan memilih pemimpin yang cakap dalam berkarya bukan hanya pandai berkata-kata. Seperti dikatakan orang-orang bi-jak, bahwa orang mungkin akan ragu dengan apa yang kita katakan, namun mereka akan yakin dengan apa yang kita lakukan.

Salam.

Sri Amelia Harimukti

DB_58_Juni.indd 4 01/08/2014 23:43:00

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 5

Sa

pa

Maksimalkan Forum Mitra

BERADA di tengah ratusan orang mitra usaha LPDB-KUMKM membawa kegembiraan tersendiri bagi saya dan tentunya juga bagi awak pekerja di lembaga ini. Betapa tidak, antusiasme yang terlihat dalam forum Temu Mitra Regional I yang berlangsung pada 5 Juni 2014 di Bandung memberi isyarat bahwa keberadaan lembaga ini semakin penting. Karenanya harus terus dijaga agar solusi pinjaman berbunga murah kepada usaha mikro, kecil dan koperasi tetap berlanjut.

Selain sebagai ajang silaturahmi Temu Mitra yang untuk kesekian kali digelar ini, diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menekan pinjaman berma-salah. Dengan hadirnya para mitra, kita dapat saling berbagi informasi dan sekaligus dapat menimbulkan budaya malu bagi mereka atau mitra yang masih belum memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman tepat waktu.

Dari sisi kepentingan internal LPDB-KUMKM, per-temuan ini adalah sebagai upaya untuk menyamakan frekuensi atau kesamaan titik pandang antar pengelola dengan mitra usaha, sehingga berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana bergulir tersosialisasikan dengan baik.

Mengacu pada kepentingan yang lebih besar, forum temu mitra ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan ekonomi di lapis bawah (pedesaan) yang masih tertinggal. Itu sebabnya, Temu Mitra ini mengu-sung tema: ” Melalui Temu Mitra Regional Kita Kuatkan Permodalan KUMKM Guna Menciptakan Lapangan Kerja dan Menekan Angka Kemiskinan.” Tetapi yang ingin kita capai dalam waktu dekat ini adalah bagaima-na kerja sama antar mitra usaha dapat terjalin secara sinergis, solusinya adalah dengan mengaktifkan ke-beradaan Forum Komunikasi Mitra LPDB-KUMKM yang pernah dibentuk pada 2011.

Lewat forum Temu Mitra ini kita harapkan terjadi peningkatan peran dan fungsi Forum Kemitraan LPDB-KUMKM dalam memonitoring dan evaluasi, sehingga tingkat kolektibitas dana bergulir bermasalah dapat ditekan sekecil mungkin. Tingkat kolektibilitas saat ini rata-rata antara 0,1% hingga 0,5%.

Jika forum mitra ini dapat memainkan fungsinya dengan maksimal tentunya kepatuhan pengembalian pinjaman juga dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Dengan demikian akan semakin banyak koperasi dan UKM yang dapat memanfaatkan dana bergulir. Seperti acapkali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa dana bergulir LPDB-KUMKM bukan dana hibah, melainkan dana pembiayaan yang diberikan kepada mitra yang harus dikembalikan. Jika dalam kenyataan-nya masih banyak mitra yang menganggap sepi perin-gatan itu, maka urusannya akan sampai kepada ranah hukum, karena LPDB-KUMKM memang sudah bekerja sama dengan instansi legal terkait seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi . Dengan demikian tingkat kolektibilitas dana bergulir bermasalah tetap berada di bawah angka toleransinya yaitu sebesar 15%.

Kemas Danial Dirut LPDB KUMKM

DB_58_Juni.indd 5 01/08/2014 23:43:01

No. 58 • Juni • Tahun VI • 20146

Re

da

ks

iS

ur

at

Majalah Dana Bergulir menunggu saran, kritik atau aspirasi lain dari pembaca.

Surat bisa dikirim lewat pos, atau e-mail ke alamatJl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770

Telp. 021-7990756, Fax. 021-7989746Website: www.danabergulir.com, e-mail: info@danabergulir.com

Pertahankan terus LPDB-KUMKM

DALAM ACARA Temu Mitra LPDB-KUMKM di Bandung pada 5 Juni lalu saya menyatakan salut kepada penge-lola lembaga ini yang secara rutin mampu menggelar acara besar seperti itu. Sebagai koperasi yang berada di tingkat kabupaten tentu saja saya merasa gembira mendapat undangan dan menjadi bagian dari peserta Temu Mitra yang spektakuler itu.

Manfaat besar yang saya rasakan adalah dapat bertemu dengan sesama mitra LPDB-KUMKM, yaitu ko-perasi dari daerah lainnya di pelosok Tanah Air, sehingga kami bisa berdiskusi mengenai pengalaman di daerah masing-masing dalam menyalurkan pinjaman dana bergulir.

Di Sumatera Selatan, koperasi kami, Koperasi Kredit Iku Sentosa (Kopdit RIAS) hingga saat ini menduduki ranking pertama terbaik dan kami sudah berdiri sejak 1985 atau hingga kini sudah 29 tahun melayani ang-gota yang berada di lokasi kami, Desa Pi Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musirawas.

Di tengah tingginya permintaan kredit dari ang-gota kami bersyukur mendapat pinjaman pembiayaan pertama dari LPDB-KUMKM sebesar Rp 1 miliar, dana itu langsung kami salurkan kepada anggota. Lantaran kami tepat waktu dalam mengembalikan cicilan, maka berikutnya LPDB-KUMKM menambah pinjaman sebesar Rp 6 miliar sehingga total dana LPDB-KUMKM yang sudah kami salurkan ke anggota mencapai Rp 7 miliar.

Kehadiran LPDB-KUMKM menurut kami sangat bermanfaat dan menolong koperasi-koperasi di daerah yang umumnya selalu kesulitan modal. Lembaga ini tidak hanya memberikan pinjaman murah tapi juga cepat dalam prosesnya. Karenanya, alangkah baiknya jika pemerintah terus mempertahankan keberadaan lembaga ini bahkan kalau bisa ditingkatkan statusnya ke jenjang yang lebih baik. Kalau memungkinkan alangkah baiknya jika tingkat suku bunganya bisa ditekan lebih rendah lagi, karena dana ini memang berasal dari

pemerintah yang sifatnya stimulus agar koperasi dan UMKM terus tumbuh, dan LPDB memang tidak mencari profit.

Sekali lagi selamat dan sukses kepada bapak Kemas Danial beserta jajarannya yang telah memberi arti pent-ing bagi sejarah pembiayaan KUMKM di negeri ini.

Mulyana Manager KSP RIASMusi Rawas-Sumatera Selatan

Mohon Informasi Modal Usaha

Saya berniat untuk mengelola sebuah usaha bengkel sepeda motor. Saya mendengar bahwa LPDB-KUMKM adalah jawaban yang tepat bagi kalangan usaha kecil seperti saya untuk bisa mendapat bantuan permodalan.

Saya membutuhkan informasi lengkap mengenai prosedur mendapatkan dana bergulir yang dapat saya gunakan untuk membuka usaha. Tentunya usaha yang akan saya kembangkan ini bakal dapat menciptakan lapangan kerja dan sekaligus dapat menekan angka kemiskinan. Terima kasih

Abu MujahidBandar Lampung

Jawaban: Usaha Mikro dan Kecil dapat mengakses dana bergulir melalui koperasi. LPDB-KUMKM belum memprioritas-kan penyaluran dana bergulir melalui kelompok atau perorangan (UMK langsung). Anda dapat bergabung dengan Lembaga Keuangan, salah satunya seperti koperasi/Perusahaan Modal Ventura dengan reputasi baik di daerah Anda. Koperasi/Perusahaan Modal Ven-tura dimana Anda bergabung dapat mengajukan dana bergulir. Terima kasihTim Halo LPDB

DB_58_Juni.indd 6 01/08/2014 23:43:02

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 7

Fo

ku

s

Menegaskan Komitmen

PemberdayaanLAPANGAN KERJA dan pengangguran adalah dua sisi mata uang yang berimplikasi pada tinggi rendahnya angka kemiskinan. Semakin besar lapangan kerja terse-dia, makin kecil angka pengang-guran. Sebaliknya, jumlah pengang-guran yang tinggi pada gilirannya bermuara pada membengkaknya angka kemiskinan.

Sudah banyak cara dilakukan pemerintah untuk memotong ling-karan kemiskinan itu, tetapi ma-salahnya memang sungguh tidak sederhana. Selain letak wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, pendidikan rakyat yang um-umnya relatif rendah juga menjadi

faktor dominan bagi tingginya an-gka pengangguran. Kita beruntung sejak bergulirnya orde reformasi, tatanan pemerintahan semakin transparan dan keberpihakkan ter-hadap kesejahteraan ekonomi rakyat juga membaik. Berbagai program pemberdayaan terus bergulir, mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga permodalan murah.

Lahirnya Lembaga Pengelola Dana Bergulir melalui Keputusan Menteri Keuangan No: Kep-292/MK.5/2006 pada tahun 2006

adalah bagian besar dari komit-men pemberdayaan tersebut. Surat Keputusan itu me-nyebutkan LPDB-KUMKM Kemen-

terian Koperasi dan UKM sebagai Instansi Pemerintah yang menerap-kan Pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum, LPDB-KUMKM dituntut untuk mampu mengelola keuangannya secara mandiri, tanpa mengenyampingkan peran lembaga ini dalam pengembangan KUKM serta fungsi pengentasan kemiskin-an dan pengangguran. Artinya, sejak awal kelahirannya, tugas LPDB-KUMKM memang sudah dipatok untuk mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

DB_58_Juni.indd 7 01/08/2014 23:43:03

No. 58 • Juni • Tahun VI • 20148

Fo

ku

s On The Right TrackSebelumnya hampir tidak banyak

pihak peduli dengan kesulitan kalangan usaha mikro kecil dan koperasi menjangkau dana-dana perbankan. Kelompok usahawan kelas bawah ini, kendati bisnisnya terbilang layak namun mereka mendapat stempel unbankable. Kerena mereka sangat butuh dana cepat, akhirnya terpaksa berlabuh ‘dipangkuan’ para rentenir pelepas bunga tinggi.

Kemunculan LPDB-KUMKM yang menawarkan alternatif bunga rendah, memang tidak serta merta menyelamatkan permodalan di lapis bawah tersebut, karena jumlah usaha mikro dan kecil di negeri ini sangat besar, lebih dari 52 juta unit. Setidaknya, kata seorang pejabat

di Kementerian Koperasi dan UKM, dibutuhkan dana hampir Rp 400 tril-iun untuk menjawab tuntas masalah permodalan KUMKM.

Jika dihitung sejak LPDB-KUM-KM mulai beroperasi pada 2008 hingga semester I 2014, total dana yang telah disalurkan baru Rp 4,4 triliun kepada 3.119 mitra usaha di seluruh Tanah Air. Pemanfaatan dana melalui 160 ribuan KUMKM itu telah dirasakan langsung oleh lebih dari 12 juta pelaku usaha.

Kepercayaan pemerintah me-nambah pagu pinjaman pembiayaan hingga Rp 2,650 triliun merupakan indikator bahwa lembaga ini me-mang sudah berjalan di relnya yang pas (on the right track). LPDB-KUM-KM tidak hanya sukses menyalur-kan dana bagi kalangan usaha mi-kro kecil dan koperasi, tetapi juga menyalurkannya kepada mereka yang berhak. Dan sukses lainnya adalah berhasil menarik kembali pinjaman tersebut untuk digulirkan kepada mitra usaha lainnya.

Kendati demikian tidak berarti penarikan dana tersebut berjalan lancar. LPDB-KUMKM tidak terhin-dar dari mitra usaha yang ber-prilaku negatif maupun gagal bayar. Namun jumlahnya masih berada di bawah batas toleransi, 15%. Agar penagihan dana tersebut lancar, LPDB-KUMKM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kejaksaan, BPK-RI dan KPK. Hasilnya menggembirakan karena tingkat Kolektibilitas Dana Berma-salah dapat ditekan, hanya berkisar pada angka 0,5%.

Upaya memperbesar penyal-uran dana bergulir dan sekaligus menjaga pengembalian dana tetap aman, LPDB-KUKMM secara berkala mengadakan Temu Mitra dengan para koleganya dari seluruh Tanah Air.

Harus DikembalikanDalam Temu Mitra Regional I

yang berlangsung pada 5-6 Juni 2014 di Hotel Grand Royal Pang-hegar Bandung Jawa Barat, Dirut Kemas Danial menegaskan bahwa dana bergulir LPDB-KUMKM mutlak harus dikembalikan. Ia menepis adanya anggapan yang keliru bahwa dana bergulir LPDB-KUMKM identik dengan dana hibah ataupun bantuan sosial. “ Dana ini harus dikembalikan, dan ada sanksi pidan-anya jika dana ini tidak dikemba-likan,” ujarnya seraya membeberkan adanya 50 koperasi mitra berma-salah dan kini tengah berurusan dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Selain itu, ajang temu mitra ini menjadi salah satu model dalam monitoring dan evalu-asi (Monev) dari dampak pemberian pinjaman pembiayaan terhadap penyerapan tenaga kerja, pengen-tasan kemiskinan serta penguatan modal KUKM.

Arti penting Temu Mitra yang wajib digelar setiap semester itu, kata Kemas Danial, adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelayanan kepada KUMKM. Setida-knya KUMKM yang menjadi debitor LPDB itu bisa memahami secara jelas prosedur akses pembiayaan yang terus diperbaiki oleh LPDB guna peningkatan pelayanannya.

Pertemuan dengan para mitra dari 14 provinsi itu diikuti sekitar 500 mitra Koperasi dan UKM serta 14 Dinas Koperasi tingkat provinsi dari Banten,Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepu-lauan Riau, Lampung, NAD, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Menteri Kop-erasi dan UKM yang diwakili Deputi Bidang Pembiayaan Choirul Jamhari.

(Sri)

LPDB-KUMKM tidak hanya sukses menyalurkan dana

bagi kalangan usaha mikro kecil dan ko-perasi, tetapi juga menyalurkannya

kepada mereka yang berhak.

DB_58_Juni.indd 8 01/08/2014 23:43:05

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 9

Fo

ku

s

Bisnis KUMKM Tumbuh Positif

Sejak LPDB-KUMKM menggelontor-kan dana bergulir melalui Koperasi dan UKM, hingga kini sedikitnya tercatat sudah 12 juta pelaku usaha yang telah mengakses dana stimulus ini. Memang belum apa-apa jika dibanding jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mencapai 52 juta unit usaha, namun dari jumlah yang minim itu kontribusi lembaga ini bagi pen-ingkatan usaha KUMKM cukup signifikan.

Seperti dikatakan Dirut Kemas Danial, di sela acara Temu Mitra Regional I LPDB-KUMKM di Ban-dung, bahwa dana bergulir sangat bermanfaat bagi KUMKM. Bisnis pelaku tidak hanya tumbuh posi-tif tetapi juga berimplikasi pada

penambahan lapangan pekerjaan baru sehingga angka kemiskinan dapat berkurang secara otomatis.

Karenanya, masih kata Kemas, ke depan diperlukan kebijakan yang lebih kondusif bagi pemberdayaan KUMKM karena kontribusinya terbukti sangat fenomenal bagi per-tumbuhan ekonomi secara nasional.

Bagi LPDB sendiri, KUMKM tidak sekadar menjadi sasaran utama program pembiayaan tetapi juga

memberikan fungsi pembinaan dan pengawasan sehingga KUMKM benar-benar mampu memainkan perannya sebagai pahlawan eko-nomi negeri ini. Ajang Temu Mita yang digelar secara rutin adalah salah satu upaya serius ke arah pem-binaan dan pengawasan tersebut tetapi juga sekaligus merupakan ajang untuk meningkatkan kualitas pekerjaan LPDB-KUMKM.

Ajang ini digelar sebanyak dua

DB_58_Juni.indd 9 01/08/2014 23:43:07

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201410

Fo

ku

s

sesi yaitu Temu Mitra Regional I un-tuk KUMKM di kawasan Indonesia Barat seperti yang berlangsung pada 5-6 Juni 2014 di Bandung. Sedan-gkan Temu Mitra Regional II untuk KUMKM di kawasan Indonesia Tengah dan Timur yang digelar pada 19-20 Juni 2014 di Bali. Temu Mitra juga bertujuan untuk menyamakan persepsi pelaku di lingkungan KUMKM yang telah menerima dana bergulir. Sehingga tingkat kredit bermasalah bisa ditekan.

Seperti dikatakan Kemas Danial bahwa Temu Mitra juga menjadi ajang pembinaan dan evaluasi, maka bagi KUMKM yang mengalami kesulitan pengembalian pinjaman pembiayaan hendaknya tidak meny-erah atau menghilang begitu saja, tetapi dilaporkan kepada petugas LPDB guna dicarikan jalan keluarnya.

“Apabila Anda mengalami kega-galan usaha, tak usah takut ketemu LPDB. Ada jalan keluar yang bisa kita selesaikan bersama bukannya

melarikan diri,” tukasnya. Dalam sesi dialog dengan para mitra tersebut, Kemas menekankan pentingnya bagi para mitra untuk memenuhi komitmennya membayar kembali pinjaman pembiayaan. Kasus 50 ko-perasi yang harus digiring ke PUPN, ujarnya adalah langkah terakhir yang terpaksa diambil LPDB, karena kop-erasi bersangkutan tidak kooperatif. “ Ke 50 koperasi itu para pengurus-nya sudah banyak yang menghilang, dan waktu kita cek kantornya juga

kebanyakan masih sewa dan diting-galkan begitu saja. Ini kan merusak citra koperasi secara umum,” kata Kemas. Dia menambahkan, dari 50 koperasi bermasalah itu waktu mengajukan pinjaman umumnya hanya menyodorkan jaminan fiducia saja karena pemerintah memang sengaja memberikan keleluasaan kepada koperasi dan juga UKM untuk bisa bertanggungjawab dalam mengembalikan utangnya. Namun sayang, niat baik itu juga masih

sering dikemplang. Karenanya, tegas Kemas, LPDB-KUMKM terpaksa mengahapuskan jaminan fiducia tersebut tetapi meminta jaminan yang lebih konkrit berupa fisik atau harta tidak bergerak lainnya.

Bagi LPDB-KUKMKM memang tidak mudah untuk mendeteksi secara akurat apakah mitra yang bersangkutan sudah baik secara manajemen, bisnis maupun or-ganisasinya. LPDB hanya mematok persyaratan umum saja yaitu usaha

DB_58_Juni.indd 10 01/08/2014 23:43:08

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 11

Fo

ku

skoperasi sudah berjalan dua tahun, melaksanakan rapat anggota tepat waktu dan pengurus dan anggot-anya jelas. Sedangkan mengenai kinerja usahanya tidak bisa dipan-tau lebih jauh lagi, porsi tersebut diserahkan kepada kepala dinas di daerah yang membawahi urusan KUKM. Itu sebabnya, LPDB sangat berharap pemerintah dapat memberi lampu hijau bagi pembukaan kantor cabang di sejumlah daerah agar pembinaan dan pengawasan bisa lebih dekat dan angka kredit berma-salah dapat ditekan lebih rendah.

Potensi JabarDipilihnya Kota Bandung sebagai

arena Temu Mitra Regional I cukup beralasan yaitu untuk mengenalkan kepada para mitra bagaimana ibu kota Jawa Barat ini belakangan sudah menjadi magnet yang sangat kuat bagi pengembangan KUMKM melalui ekonomi kreatif. Hampir banyak kreasi dan inovasi bisnis KUMKM beramunculan di Band-ung, mulai dari industri rumahan, garmen, kuliner hingga wisata. “Warga Bandung sudah lama tidak mengenal barang impor, semua bisa kita bikin di sini. Kasih saja mod-elnya, kami bisa buat lebih keren dari aslinya,” kata Walikota Band-ung Ridwan Kamil ketika menjadi pembicara dalam acara Temu Mitra tersebut. Dalam era kepimimpi-nannya Ridwan memang bertekad untuk menjadikan kota Bandung sebagai kiblatnya UKM. “Saya ingin Bandung menjadi UKM City, yaitu pusat produksi dan pemasaran bagi produk UKM, karenanya kami akan fokus pada pengembangan usaha kecil,”ujarnya. Pernyataan Ridwan memang beralasan, apalagi sejak lama Bandung dikenal sebagai pusat kreatif dari berbagai aneka produk. Bandung kini juga dikenal sebagai pusat fesyen mulai dari

produk distro hingga fesyen Muslim. Bahkan di beberapa tempat juga berkembang pusat souvenir dan cinderamata yang sangat beragam. “Bandung ini terkenal dengan kota yang kreatif dan penduduk muda kami jumlahnya besar,” kata Rid-wan lagi sambil menegaskan Kota Bandung yang saat ini mengan-tongi perputaran uang hingga Rp 6 triliun bisa menyediakan lingkungan dan iklim yang baik bagi perkemban-gan UKM dan koperasi. Salah satu kiat mengapa Bandung menonjol di bidang ekonomi kreatif, adalah karena kemampuan para pelaku UKM dalam menciptakan produk inovartif dan juga packaging (penge-masan). “Anda ciptakan produknya datang pada kami untuk dibantu pengemasan,” tutur Ridwan sambil menandaskan bahwa kemasan adalah salah satu kunci utama dimi-natinya suatu produk.

Mengacu pada data BPS, jumlah pelaku UMKM di Jabar saat ini mencapai 9,1 juta unit, sedangkan koperasi sebanyak 25.252 unit. Un-tuk meningkatkan potensi ekonomi dan akses pasar para pelaku UMKM

tersebut, Pemprov Bandung turut membantu para pelaku melalui program Kredit Cinta Rakyat yang disalurkan melalui Bank Bjb. Kredit ini tergolong lunak karena hanya dikenakan bunga sebesar 8,3% per tahun. “Hingga kini, total dana yang dialokasikan mencapai Rp235 miliar,” kata Staf Ahli Ekonomi dan keuangan Pemrov Jabar Tati Iriani.

Masalah pembiayaan bagi UMKM, kata dia, menjadi masalah klasik. Pelaku kerap kesulitan mengakses sumber pembiayaan dari bank maupun nonbank. Meski demikian, pelaku KUMKM khusus-nya di Jabar diminta untuk tidak pantang menyerah. Terlebih, potensi pasar di Jabar masih terbuka lebar mengingat jumlah penduduk yang mencapai 45 juta orang.

Selain dukungan pendanaan, kata Tati Iriani, pihaknya juga ikut membantu menyelesaikan perma-salahan agunan melalui Jamkrida Jabar. Lembaga ini menjamin hingga 70% dari nilai pinjaman. Dia men-jamin, melalui Jamkrida, pelaku tidak akan terkendala permasalahan agunan. (Sri)

DB_58_Juni.indd 11 01/08/2014 23:43:08

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201412

Fo

ku

s Agar Kinerja Mitra Usaha Terkendali

Monitoring dan evaluasi adalah dua kata kunci yang wajib dilaksanakan LPDB-KUMKM agar kinerja

para mitranya tetap terpantau dengan baik. Salah satu implementasinya adalah melalui

Forum Temu Mitra Regional.

DUA PEKAN seusai menggelar Temu Mi-tra Regional I di Band-ung, pertengah-an Juni lalu LPDB-KUM-KM kembali meng-gelar acara serupa, kali ini adalah Temu Mitra Regional II yang berlangsung pada 19-20 di Bali. Tema pertemuan kedua event ini juga sama yaitu, menguatkan Permodalan Koperasi dan UMKM guna Menciptakan Lapangan Kerja dan Menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan. Acara tersebut dihadiri sekitar 550 mitra LPDB –KUMKM dan 49 dinas koperasi

tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kali-mantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Teng-gara Timur, Jawa Timur, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua,

Papua Barat dan Bali sebagai tuan rumah.

Pada kesempa-tan tersebut Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial kembali men-egaskan bahwa dana

bergulir LPDB bukan dana hibah dan mutlak harus dikembalikan karena perputaran dana tersebut bakal bisa membantu KUMKM lainnya yang membutuhkan akses modal.

“Saya ingatkan sekali lagi, apabila saudara lalai atau sengaja menunda-nunda pengembalian dana bergulir ini maka konsekwen-

DB_58_Juni.indd 12 01/08/2014 23:43:10

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 13

Fo

ku

ssinya harus siap berhadapan dengan hukum karena LPDB sudah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan , BPK dan KPK,” tegasnya.

Banyaknya para mitra yang hadir dalam acara tersebut menyiratkan bahwa acara Temu Mitra tersebut sangat penting, tidak hanya seka-dar ajang silaturahmi tetapi juga sebagai forum bagi para mitra untuk mengenal lebih dekat performa LPDB yang sejak beroperasi pada 2008 hingga kini sudah menyalur-kan pinjaman pembiayaan sebesar Rp 4,4 Triliun kepada 3.119 mitra di seluruh Indonesia.

Sedangkan bagi LPDB-KUMKM, forum tersebut menjadi ajang untuk menjaga tingkat kualitas kepatu-han mitra dalam pemanfaatan dana bergulir. Tujuannya memang untuk menekan angka Kolektibilitas Dana Bergulir Bermasalah (KDBB), dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada mitra dan para pemangku kepentingan.

Menyinggung KDBB, Kemas mengatakan angkanya masih di bawah 1% (sementara batas toler-ansinya adalah 15%). Rendahnya angka KDBB itu bukan berarti LPDB-KUMKM boleh bekerja santai, bah-kan sebaliknya tingkat pengawasan harus tetap diperketat. Sebab, kata Kemas, salah satu faktor yang menyebabkan mitra menjadi nakal adalah lantaran lemahnya penga-wasan dari pihak LPDB-KUMKM.

Berbagi PengalamanKegiatan lain yang juga tidak

kalah pentingnya dalam pertemuan yang berlangsung setiap semester itu adalah diskusi antar para mitra mengenai pengalaman mereka di daerah masing-masing. Diskusi tersebut diharapkan memperkaya wawasan dan pengalaman para mitra sehingga kasus negatif yang terjadi di tempat lain tidak terjadi di

tempat yang lain pula. “Forum berbagi pengalaman ini

saya kira sangat penting, sebab ti-dak jarang kita mengalami masalah yang cukup sulit di lapangan, tetapi bisa kita selesaikan karena masalah tersebut pernah juga dialami oleh mitra di daerah lain,” ujar Frediyanto salah seorang mitra usaha LPDB-KUMKM dari Maumere, NTT.

Frediyanto bahkan berharap dalam ajang temu Mitra berikutnya, porsi diskusi antar mitra hendaknya bisa lebih ditingkatkan intensitasnya sehingga para peserta bisa menim-

ba pengalaman yang lebih banyak dan beragam.

Terjalinnya komunikasi dua arah antara mitra usaha dengan LPDB memang menjadi bagian pokok dari ajang Temu Mitra tersebut. Dengan adanya komunikasi yang in-tensif, LPDB bisa mengevaluasi dan menemukan masalah-masalah di lapangan yang dihadapi mitra dalam mengelola dana bergulir. Intinnya, pungkas Kemas ajang Temu Mitra merupakan upaya dalam mening-katkan kinerja dan capacity building para mitra. (Sri)

DB_58_Juni.indd 13 01/08/2014 23:43:10

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201414

Fo

ku

s

UU No.17/2012:

Masih Sosialisasi Sudah dibatalkan

SESI pemaparan undang-undang tentang koperasi, menjadi bagian terhangat dalam Temu Mitra Re-gional Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) 2014, di Denpasar, Bali, pada 19-20 Juni lalu.

Sebab, Undang-Undang No.17/2012 tentang Perkop-erasian yang baru disahkan akhir 2012 harus berakhir. Padahal UU No.17/2012 telah melalui proses panjang sebelum disahkan, Menteri

Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengisahkan pembahasan UU terse-but selama dua periode keanggota-an DPR RI, atau selama 10 tahun.

Namun Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review atas sejumlah pasal Undang-Undang 17/2012 tentang Perkoperasian. Dengan putusan tersebut, maka UU 17/2012 dinyatakan tidak berlaku dan sementara untuk mengisi keva-kuman, digunakan lagi UU 25/1992 tentang Perkoperasian.

DB_58_Juni.indd 14 01/08/2014 23:43:12

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 15

Fo

ku

sRuntuhnya UU 17/2012 yang masih dalam tahap sosialisasi itu mengundang banyak pertanyaan dari 500 an peserta. Bahkan Asisten Deputi Urusan Peraturan perun-dang-undangan, Deputi bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Basuki,SH yang mengisi sesi terse-but, masih ditanyai sejumlah peserta saat rehat.

Pertanyaanya yang menonjol dari peserta adalah mengapa UU No.17/2012 kalah, lalu bagaimana koperasi yang sedang dan telah

mengikuti syarat dalam UU 17/2012 itu dan apakah ada pengganti atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti persyaratan dalam UU 17/2012 itu.

“Misalnya, koperasi harus spesi-fik menanggani satu unit usaha dan harus berbadan hukum. Koperasi serba usaha yang dulu ada unit simpan pinjam harus melepaskan unitnya tersebut. Nah, kami banyak mengeluarkan biaya untuk itu, untuk membuat badan hukum koperasi ke

notaries tidak murah. Kami dapat ganti tidak dengan diberlakukan-nya UU 25/1992 itu,” tanya Teguh Santoso peserta dari Jember, Jawa Timur.

Menurut Teguh, pemerintah harus ikut bertanggungjawab seti-daknya mengganti biaya yang telah mereka keluarkan. Sebab selama sosialisasi UU 17/2012 tersebut, pemerintah selalu menekankan pentingnya badan hukum dan men-gubah AD/ART sesuai UU 17/2012. “Kami sudah ikuti tapi hasilnya justru dibatalkan, bagaimana ini,” ungkap Teguh bingung.

Menjawab permasalahan terse-but, Basuki, SH menuturkan bahwa mereka harus mengikuti konstitusi. Mau tidak mau, suka tidak suka konstitusi harus diikuti. Lantaran itu keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No.17/2012 tentang Perkoperasian harus diikuti.

“Termasuk biaya-biaya yang telah saudara-saudara keluarkan untuk memenuhi syarat UU No. 17/2012. Kami tidak mengganti biaya-biaya tersebut. Itulah konse-kwensi atas putusan konstitusi,” jelas Basuki.

Basuki, enggan membahas kekalahan pemerintah dalam mem-pertahankan UU No.17/2012 dalam persidangan di Mahkamah Konstitu-si. Dia menekankan bahwa dengan keputusan itu maka UU No.25/1992 tentang Perkoperasian diberlakukan lagi. Sembari menunggu adanya UU tentang perkoperasian yang baru.

Sebagaimana ramai diberitakan, judicial review atau pengujian atas UU No.17/2012 dimohonkan oleh sejumlah koperasi dan perorangan.

Mereka adalah Gabungan Ko-perasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi

An-Nisa Jawa Timur, Pusat Kop-erasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono.

Pemohon menilai definisi kop-erasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh perseorangan jelas menunjukkan semangat (legal policy) pembentukan UU ini yang mengubah paradigma keberadaan koperasi yang sebelumnya adalah usaha bersama menjadi usaha pribadi.

Hal ini berakibat hak-hak para anggotanya menjadi terbatas, misal-nya Pasal 1 angka 1 hanya berorien-tasi yang bernilai materialitas, bukan pada penempatan dan keterlibatan manusia (orang-orang).

Menurut pemohon koperasi yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan merugikan hak konstitusional para pemohon untuk melakukan hak usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Untuk itu pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal yang diuji-kan pemohon bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

“Sistem ekonomi Indonesia bu-kan sistem yang sepenuhnya liberal,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusan pada sidang di MK pada Rabu, 28 Mei 2014. Sejumlah pasal yang digugat mengusung semangat kapitalisme yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip koperasi.

Opini hakim mendukung gugatan para pemohon, diantaranya materi soal definisi koperasi. “Jauh dari roh koperasi karena terlalu individu-alistik,” jelas Hamdan. Beberapa materi lain yang dipersoalkan adalah keberadaan pengurus non-anggota, sistem permodalan yang mirip pe-rusahaan, juga kewenangan penga-was. “Itu mereduksi rapat anggota,” jelasnya. (Sri)

DB_58_Juni.indd 15 01/08/2014 23:43:12

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201416

Na

sio

na

l

Defisit APBN 2014 Memotong Anggaran GemukTotal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 ditengarai membengkak hingga sekitar Rp 472 trilun atau 4,69% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perlu dilakukan perubahan APBN 2014.

KECEMASAN ITU dikemukakan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri saat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komsi XI DPR-RI Juni lalu. Olehnya, pemerintah bersiap memotong anggaran di sejumlah kementerian hingga Rp100 triliun sesuai instruksi presiden (Inpres) No 4 Tahun 2014.

DB_58_Juni.indd 16 01/08/2014 23:43:13

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 17

Na

sio

na

l

“Jika pemerintah tidak melakukan tindakan atau proyeksi yang didasarkan pertumbuhan ekonomi dan kurs, maka risiko defisit anggaran bisa mencapai 4,69% dari yang sebelumnya 1,69% ,” kata Menkeu.

Penurunan penerimaan pajak yang siginifikan dise-but-sebut menjadi salah satu pemicunya. Penurunan penerimaan tersebut, lanjutnya, terjadi bukan hanya karena penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi juga karena adanya penurunan komoditas.

Sementara itu Wamenkeu Bambang P.S Brodjone-goro mengatakan jika pemerintah hanya berdiam saja, target penerimaan pajak bisa berkurang sekitar Rp100 triliun. Padahal, target awal penerimaan pajak dalam APBN 2014 senilai Rp1.110 triliun.

Bambang pun menyatakan, subsidi BBM maupun listrik yang naik akan memicu defisit lebih lebar jika tidak ada upaya pemotongan anggaran belanja di kementerian/lembaga.

Subsidi BBM lagi-lagi menjadi masalah krusial dalam pembahasan APBN Perubahan 2014 karena berpotensi membengkak Rp74,3 triliun dari pagu APBN 2014 senilai Rp210,7 triliun.

Lifting minyak pun disebut sebagai salah satu pengurang penerimaan. Akibat adanya pelemahan nilai tukar rupiah, realisasi lifting yang menurun dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) memicu pem-bengkakan subsidi, termasuk subsidi listrik yang dapat melambung Rp35,7 triliun dari pagu Rp71,4 triliun.

Saat ditanya opsi penaikan harga BBM, Bambang pun tetap menyatakan tidak bisa. “Kan tidak semudah menaikan harga bawang,” ujarnya.

Perubahan nilai tukar rupiah, menurut Bambang menjadi penyebab utama seluruh asumsi makro meleset dan berakibat memburuknya defisit anggaran jika pemerintah tidak melakukan perubahan.

Setiap penguatan dolar AS terhadap rupiah Rp100 diestimasikan akan membuat defisit anggaran bertam-bah sekitar Rp 3-4 triliun.

“Jadi kalau asumsinya Rp10.500 per dolar AS dan sekarang Rp11.700 per dolar AS, berarti tambahan defisitnya mencapai Rp 48 triliun,” ujar Chatib.

Efek inflasi dan lain-lainnya dianggap berdampak kecil pada pelebaran defisit anggaran negara.

Sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2014 tersebut maka pemerintah melakukan pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dengan nilai total Rp 100 triliun. Langkah ini dilakukan untuk menghemat be-lanja negara agar defisit bisa terjaga di 2.5% dari PDB.

Chatib BasriMenteri keuangan RI

Di antara kementerian, hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mengalami pemotongan ang-garan. Kementerian ini tetap mengelola anggaran sebesar Rp 80,7 triliun. Ini karena anggaran pendidikan dikecual-ikan dari pemotongan.

Kementerian apa saja yang anggarannya dipotong? Berikut daftarnya seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet:

• Kementerian Sekretariat Negara: Anggaran Rp 2,1 triliun, dipotong Rp 266,9 miliar.

• Kementerian Dalam Negeri: Anggaran Rp 14,9 triliun, dipotong Rp 3,9 triliun.

• Kementerian Luar Negeri: Anggaran Rp 5,2 triliun, dipotong Rp 816,7 miliar.

• Kementerian Pertahanan: Anggaran Rp 86,4 triliun, dipotong Rp 10,5 triliun.

• Kementerian Hukum dan HAM: Anggaran Rp 7,5 triliun, dipotong Rp 999,9 miliar.

• Kementerian Keuangan: Anggaran Rp 18,7 triliun, dipotong Rp 3 triliun.

• Kementerian Pertanian: Anggaran Rp 15,5 triliun, dipotong Rp 4,4 triliun.

• Kementerian Perindustrian: Rp 2,9 triliun, dipotong Rp 700,4 miliar.

• Kementerian ESDM: Anggaran Rp 16,3 triliun, dipo-tong Rp 4,4 triliun.

DB_58_Juni.indd 17 01/08/2014 23:43:13

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201418

Na

sio

na

l • Kementerian Perhubungan: Anggaran Rp 40,4 triliun, dipotong Rp 10,1 triliun.

• Kementerian Kesehatan: Anggaran Rp 46,6 triliun, dipotong Rp 5,5 triliun.

• Kementerian Agama: Anggaran Rp 49,4 triliun, dipo-tong Rp 2,5 triliun.

• Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Anggaran Rp 4,5 triliun, dipotong Rp 1,3 triliun.

• Kementerian Sosial: Anggaran Rp 7,7 triliun, dipotong Rp 2,3 triliun.

• Kementerian Kehutanan: Rp 5,3 triliun, dipotong Rp 1 triliun.

• Kementerian Kelautan dan Perikanan: Anggaran Rp 6,5 triliun, dipotong Rp 1,8 triliun.

• Kementerian PU: Anggaran Rp 84,1 triliun, dipotong Rp 22,7 triliun.

• Kemenko Polhukam: Anggaran Rp 514,3 miliar, dipo-tong Rp 153,4 miliar.

• Kemenko Perekonomian: Anggaran Rp 317,4 miliar, dipotong Rp 94,1 miliar.

• Kemenko Kesra: Anggaran: Rp 218,4 miliar, dipotong Rp 66,3 miliar.

• Kementerian Parekraf: Anggaran Rp 1,7 triliun, dipo-tong Rp 458,4 miliar.

• Kementerian BUMN: Anggaran Rp 131,6, miliar dipo-tong Rp 35,6 miliar.

• Kementrian Ristek: Anggaran Rp 617,7 miliar, dipotong Rp 145,6 miliar.

• Kementerian Lingkungan Hidup: Anggaran Rp 1,1 triliun, dipotong Rp 321,7 miliar.

• Kementerian Koperasi dan UKM: Anggaran Rp 1,6 triliun, dipotong Rp 430,4 miliar.

• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun-gan Anak: Anggaran Rp 214,7 miliar, dipotong Rp 63,1 miliar.

• Kementerian PAN RB: Anggaran Rp 159,8 miliar, dipo-tong Rp 46,8 miliar.

• Kementerian PPN/Bappenas: Anggaran Rp 1,2 triliun, dipotong Rp 108 miliar.

• Kementerian Komunikasi dan Informatika: Anggaran Rp 3,6 triliun, dipotong Rp 244,6 miliar.

• Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal: Angga-ran Rp 2,8 triliun, dipotong Rp 825,9 miliar.

• Kementerian Perdagangan: Anggaran Rp 2,7 triliun, dipotong Rp 804,7 miliar.

• Kementerian Perumahan Rakyat: Anggaran Rp 4,6 triliun, dipotong Rp 1,3 triliun.

• Kementerian Pemuda dan Olahraga: Anggaran Rp1,9 triliun, dipotong Rp 313,1 miliar. (Bhas)

Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS hingga menembus level Rp 12.000 sungguh tidak nyaman bagi lalu lintas perekonomian Indonesia. Selain terganggunya kinerja perdagangan lantaran nilai impor yang makin tinggi para pelaku ekonomi juga terpaksa menunggu situasi hingga nilai tukar rupiah kembali stabil.

NAMUN demikian, lemahnya nilai tukar rupiah tersebut kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung hanya bersifat sementara. Faktornya adalah pada permintaan yang saat ini tinggi, sementara persediaan terbatas. “Ini hanya faktor musiman yang kerap terjadi di pertengahan tahun,” ujarnya

DB_58_Juni.indd 18 01/08/2014 23:43:15

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 19

Na

sio

na

l

di Jakarta (24/6). Tingginya permintaan terhadap dolar AS, sambung Chairul Tanjung karena ada fenomena pembagian dividen (keuntungan) dari perusahaan kepada pemilik modal di luar negeri. Sehingga terjadi aliran dana ke luar. “Selain itu ada pembayaran utang dan bunga, serta terkait dengan kebutuhan dolar untuk keperluan impor dalam menghadapi lebaran. Itu faktor musiman, jadi jangan khawatir,” ungkapnya. Semen-tara soal persiapan pemilihan umum (pemilu) presiden, menurut dia tak terlalu berpengaruh terhadap perger-akan nilai tukar rupiah. “Kalau pemilu berhasil dengan baik, nggak ada keributan, (rupiah) nggak ada ma-salah,” tandasnya.

Namun demikian kondisi di lapangan tetap saja mengacu pada situasi yang makin membuat rupiah ter-puruk. Ini lantaran masyarakat lebih memilih menyimpan dolar AS ketimbang rupiah. Bahkan penggunaan valuta asing (valas) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam setiap transaksi kegiatan ekonomi kian marak. Masyarakat kini lebih senang menggenggam dolar AS karena mempunyai nilai tinggi.

Yang pasti tingginya permintaan dolar kata pengamat valuta asing (valas) Farial Anwar karena ada kebutuhan impor dalam rangka menghadapi bulan puasa, belum lagi pembayaran bunga dan utang swasta yang mengalami peningkatan. Mereka memang lebih senang pinjam pakai dolar karena bunga rendah. ujarnya kepada pers, Rabu (25/6) di Jakarta.

Lebih jauh kata Farial, kebutuhan dolar AS di Ta-nah Air semakin melonjak karena banyak transaksi di dalam negeri yang menggunakan mata uang negeri Paman Sam itu. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Di mana para pelaku ekonomi dari berbagai sektor seharusnya dapat mengimplementa-sikan seluruh pengaturan tentang mata uang dalam setiap kegiatan dan transaksi ekonomi sehingga rupiah dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Ramai-ramai kegiatan ekonomi di sini seka-rang pakai dolar. Contohnya hampir semua kontrak migas, kontrak listrik, bisnis handling di pelabuhan, bandara pakai dolar. Tarif sewa apartemen dan hotel, perjalanan haji dan umroh sampai toko baju pun kini menggunakan dolar,” keluhnya.

Sayangnya permintaan dolar yang terlampau be-sar tak sebanding dengan suplainya. Devisa dari hasil ekspor Indonesia, tambah dia, justru kerap diparkir di luar negeri, terutama Singapura oleh para eksportir. Sehingga tak mampu mengimbangi kebutuhan valas dalam negeri. “Makanya UU Nomor 7 itu hanya sebatas kertas, tapi belum dilaksanakan seutuhnya. Masa sudah nggak ada lagi yang mau menghargai rupiah. Rupiah dibutuhkan tapi nggak dicintai karena semuanya pilih pegang dolar,” paparnya. Dia men-gaku, pihaknya bersama Bank Indonesia (BI) sedang menggaungkan kembali UU mata uang tersebut supaya timbul kesadaran dari seluruh pelaku eko-nomi dari berbagai sektor seperti perbankan, BUMN, industri swasta nasional dan swasta asing, Kemen-terian/Lembaga dan para stakeholder untuk menggu-nakan rupiah dalam kegiatan ekonominya. (San)

Faktor Musiman Tekan Nilai Rupiah

DB_58_Juni.indd 19 01/08/2014 23:43:15

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201420

Waw

anca

ra

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201420

Fitri RinaldiDirektur Keuangan LPDB-KUMKM

Status LPDB bisa saja BUMN

“OKE nanti sore kita ngobrol di gedung DPR saja usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, karena waktunya bisa lebih luang.” Jawaban itu sangat menggembirakan, karena tidak mudah bisa meminta waktu untuk berbincang dengan Fitri Rinaldi. Aktivitas Direktur Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menen-gah (LPDB-KUMKM) ini lumayan padat. Selain acapkali mondar-mandir ke Kementerian Keuangan dalam rangka konsolidasi pencairan pinjaman pembiayaan dana LPDB, waktu Fitri juga banyak tersita dalam kegiatan akademis. Sarjana S2 Manajemen Keuangan ini memang masih aktif mengajar di Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, dan sekaligus pengajar tetap pada Lembaga Kajian Indonesia.

DB_58_Juni.indd 20 01/08/2014 23:43:17

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 21

aaa

Waw

anca

ra

Karenanya, ketika sore itu seusai menjadi bagian dari rombongan Kementrian Koperasi dan UKM yang tengah mengadakan Rapat Dengar Pendapat DPR-RI , Majalah Dana Bergulir langsung ‘membajak’ putra Minang kelahiran Bukittinggi 24 Februari 1971 ini ke sebuah kantin di gedung parlemen itu. Wawa-ncara santai ditemani secangkir cappucino pun berlangsung akrab. Fitri tampak bersemangat menjawab berbagai masalah di seputar LPDB-KUMKM, menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai antara lain bagaimana menjadikan LPDB-KUMKM sebagai lembaga yang lebih independen agar penyal-uran dana bergulir untuk kemasla-hatan usahawan mikro kecil dan koperasi dapat berkesinambungan. Berikut petikannya.

Target penyaluran pinjaman pembiayaan dana bergulir tahun 2014 ini mencapai Rp 2,650 triliun. Sebagai orang pengatur lalu lintas keuangan di lembaga ini, apakah target itu bisa terpenuhi?

Tentunya kami akan berupaya untuk menyalurkan dana tersebut kepada KUMKM. Memang tidak mudah karena masih banyak mitra-mitra usaha LPDB terutama koperasi yang belum mampu menampilkan kinerja usaha yang baik. Itu sebab-nya agar tugas penyaluran dana pinjaman pembiayaan ini tidak mengalami masalah di lapangan, maka kami perlu menyaratkan agunan fisik disamping kerja sama dengan lembaga hukum terkait agar KUMKM dapat bertanggungjawab terhadap pinjaman pembiayaan yang mereka terima.

Hingga pertengahan tahun ini sudah berapa total dana yang sudah disalurkan ke KUMKM?

Kalau total dananya dihitung sejak LPDB pertama beroperasi sudah cukup besar sekitar Rp 4 triliunan lebih. Namun jika mengacu pada target tahun 2014, memasuki semester satu ini baru sekitar Rp 600 miliar yang sudah dikomitekan, dan dari jumlah tersebut setengahnya atau sekitar Rp 300 miliaran sudah dicairkan ke KUMKM.

Kenapa ada kesan penyalurannya lambat?

Kalau dari segi ketersediaan dana tidak ada masalah karena dana LPDB-KUMKM memang sudah siap, yang jadi soal adalah kesiapan koperasi dalam memenuhi proses pencairan tersebut. Selain itu, LPDB juga masih mengalami kesulitan memenuhi permohonan pinjaman pembiayaan dari seluruh Tanah Air karena infrastruktur yang masih sangat terbatas. Kalau dilihat dari target yang dicantumkan dalam dokumen anggaran dan juga target yang disampaikan kepada Menteri Koperasi dan UKM, bahwa target minimal harus disalurkan adalah 80% dari Rp 2,650 triliun .

Artinya, Anda optimistis target minimal itu bisa tercapai?Ya harus optimislah, itu sebabnya kami kini terus bekerja keras untuk

mencapai target tersebut. Memang kalau dilihat dari semester I agak sedikit berat, namun kalau dilihat dari proposal yang sedang diproses oleh teman-teman di direktorat bisnis saya masih optimis untuk pencapaian tar-get 80%, dan target 80% itu adalah target yang bisa dikomitekan. Apabila sudah disetujui di komite bisa dikatakan 90% dana pasti cair.

Selain bermitra utama dengan koperasi yang sebagian besar adalah KSP, apakah ke depan LPDB juga akan melirik pembiay-aan kepada mitra lain seperti sektor riil?

Maunya kita memang dana ini tersalurkan ke sektor riil karena bisa meningkatkan angkatan kerja dan mengurangi pengangguran. Hanya saja mitra utama kami, yaitu koperasi tidak banyak yang bergerak di sektor riil, sebagian besar adalah KSP.

DB_58_Juni.indd 21 01/08/2014 23:43:19

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201422

Waw

anca

ra

Memang ada juga koperasi yang bergerak di sektor riil seperti per-susuan, perikanan dan perkebunan yang semuanya itu kini tengah kita jajaki. Tetapi dari sisi internal LPDB-KUMKM juga harus siap, karena ketika masuk ke sektor riil analisis-nya berbeda dengan simpan pinjam. SDM kita harus kuat menganalisis dalam berbagai sektor usaha.

Bagaimana kinerja keseluruhan mitra usaha LPDB-KUMKM yang Anda amati?

Kalau KSP relatif cukup baik terbukti dari indikator yaitu tingkat pengembalian dana yang ditempat-kan sebesar Rp 4 triliun hampir 80% hingga 90%. Artinya, mitra usaha kita bisa mengelola keuangannya karena punya kemampuan untuk pengembaliannya.

Ada pula KSP yang walaupun manajemennya sudah baik namun jadi buruk karena faktor manusian-ya. Dari inventarisasi masalah yang ada di LPDB yaitu ada KSP yang menerima pinjaman pembiayaan namum peruntukannya tidak sesuai

dari yang diajukan dan juga tidak berpengalaman dalam penanganannya. Kalau saja peruntukannya berbeda tapi manajemennya punya pengalaman dalam penanganannya mungkin dari sisi dana akan aman dan bisa dikem-balikan.

Dari yang bermasalah, yang ada hampir 90% adalah simpan pinjam dan banyak dana yang diperuntukan simpan pinjam tapi tidak dipergunakan untuk simpan pinjam, malah digunakan untuk yang lain.

Untuk mitra yang nakal sepert itu bagaimana menanganinya ?Terpaksa kita bawa ke ranah hukum, bahkan kini ada beberapa dianta-

ranya yang sudah di PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara ). Mereka yang kita giring ke PUPN ini karena menggunakan dana pinjaman pembiayaan LPDB bukan untuk kepentingan anggotanya tetapi malah diinvestasikan ke properti. Dan ternyata investasinya itu juga tidak jalan sehingga akhirnya dana tidak berputar dan berdampak pada pengembalian. Tetapi mitra yang bermasalah itu jumlahnya bisa kita tekan, ini terlihat dari tingkat kredit ber-masalah di LPDB-KUMKM yang masih terkendali, di bawah 1%.

Ada wacana bahwa tahun depan, dana LPDB-KUMKM bakal bert-ambah, karena kebutuhan di pembiayaan KUMKM memang masih sangat kurang?

Ya kami sudah usulkan agar dana untuk KUMKM ini ditambah. Adapun usulan pesimisnya adalah naik sebesar Rp 1 triliun, moderat naik Rp 2 triliun dan usulan yang optimis Rp 4 triliun. Nah kalau usulan yang optimis dipenuhi maka dana pinjaman pembiayaan LPDB-KUMKM mencapai Rp 5 triliun lebih, karena dana LPDB kalau dihi-tung dari pengembalian rata-rata dalam setiap tahun bisa mencapai Rp 1,5 triliun.

Apa saja kendala dihadapi pada saat penyaluran dana pinjaman pembiayaan ini?

Yang sering kita hadapi adalah respon yang lemah terhadap persyaratan adminis-trasi. Pada saat pencairan saja misalnya, masih ada koperasi

yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan ketika sudah akad, dan su-dah komite. Dari sisi pengembalian pinjaman walaupun sudah bisa dibilang tertib, namun administrasi intenal mereka tetap ambradul

Ada wacana status LPDB bakal naik, yang semula Badan Lay-anan Umum bergeser menjadi Perum atau Persero dengan status BUMN, pendapat Anda?

DB_58_Juni.indd 22 01/08/2014 23:43:20

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 23

Waw

anca

ra

Wacana BUMN itu pertama kali diangkat oleh Dewan Penga-was di LPDB-KUMKM. Saya kira apabila dengan posisinya yang sekarang LPDB dianggap sudah cukup mapan tidak ada salahnya ditransformasikan menjadi BUMN. Dengan demikian pemerintah bisa lebih fokus mengurusi masalah pembiayaan melalui lembaga ini karena LPDB semakin besar. Seka-rang ini payung hukumnya kan baru di tingkat Keputusan Menteri, dan kalau bergeser menjadi lembaga khusus maka payung hukumnya bisa Peraturan Pemerintah (PP) atau kalau perlu Undang-undang.

Apa LPDB memang siap untuk naik status?

Mengapa tidak?, saya kira tim kerja di LPDB sudah siap menjalank-an tugas yang lebih besar, namun dengan demikian tentu saja kami juga harus tetap mengedepankan dan mempertahankan visi dan misi dari lembaga ini sendiri. Kalau nantinya jadi berubah tentu akan memengaruhi pencapaian visi misi lembaga ini, karena BUMN itu sudah pasti profit center minimal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika benar-benar jadi BUMN maka jika nanti meminta dana bergulir tambahan tidak semudah sekarang karna bentuknya dari pemerintah itu sudah murni investasi. Sehingga kalaupun berubah menjadi BUMN maka harus benar-benar dihitung berapa sebenarnya kebutuhan untuk bisa menggerakan permodalan koperasi, dan itu harus diantisipasi dari awal.

Ada juga wacana yang mengu-sulkan LPDB sebaiknya langsung di bawah presiden saja, berbagai wacana ini sedang dalam proses pengkajian dan didiskusikan mana yang paling pas.

CURRICULUM VITAE

Nama : F. Rinaldi, SE.MM

Pendidikan : S-2 Manajemen Keuangan

Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 24 Pebruari 1971

Pekerjaan saat ini:1. Direktur Keuangan Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB-KUMKM (sejak Okto-

ber 2011- sekarang)2. Kepala Divisi Keuangan Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB-KUMKM (sejak

Juni 2008 - September 2011)3. Pengajar tetap pada Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (sejak Juni 2005

- sekarang) 4. Pengajar tetap pada Lembaga Kajian Indonesia (sejak Juni 2006 - sekarang)5. Narasumber tidak tetap dibidang keuangan daerah pada lembaga-lembaga pelatihan

dan pengembangan SDM Pemerintah Daerah (2003 - sekarang)

Pengalaman kerja:1. Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Jakarta (2004 - 2008)

2. Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan, Jakarta (1996 - 2004).

Pengalaman Lainnya : 1. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Badan Layanan Umum Daerah Usaha

Perikanan Kementerian Kelautan Dalam Rangka Program Minapolitan (2009). 2. Anggota tim ahli pembentukan FATEKGAN LAPAN menjadi Badan Layanan Umum

(BLU) (2008)3. Anggota tim ahli pembentukan IAIN Sumatera Utara menjadi Badan Layanan Umum

(BLU) (2008)4. Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Berdasarkan

Permendagri 13 dan 59 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Tahun 2008)5. Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Berdasarkan

Permendagri 13 dan 59 Pemerintah Propinsi Riau (Tahun 2008)6. Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Berdasarkan

Permendagri 13 dan 59 Pemerintah Kabupaten Tangerang (Tahun 2008)7. Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang (Tahun 2008)8. Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon (Tahun 2007)9. Tim Asistensi Penyusunan Pedoman Prognosis Laporan Keuangan dan Prognosis Lapo-

ran Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang (2007)10. Anggota Tim Penyusunan Modul Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Per-

mendagri 13 Tahun 2006 dalam STAR Project ADB (2006)11. Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang (2006)12. Tim pembentukan BLU Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (2006)13. Tim Ahli Reviu atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi

Banten (2005)14. Ketua Tim Penyusun Manual Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Pemerintah

Kabupaten Biak Numfor (Tahun 2003-2004)15. Ketua Tim Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Tahun 2003-

2004)16. Koordinator Tim Penyusun Manual Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Pemer-

intah Kabupaten Jayapura (Tahun 2003-2004)17. Koordinator Tim Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Jayapura (Tahun

2003-2004)18. Pengajar Pada STIE Muhammadiyah Jakarta ( Tahun 2000 s.d 2003)

DB_58_Juni.indd 23 01/08/2014 23:43:21

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201424

Ek

sp

os

e

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201424

TEMU MITRA REGIONAL I LPDB-KUMKM yang berlangsung pada tanggal 5-6 Juni 2014 di Bandung dihadiri sekitar 500 mitra usaha serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dari wilayah regional I. Acara tahunan ini dinilai sangat efektif dalam menjaga komunikasi antar para mitra dengan LPDB-KUMKM. Selain mendapat informasi mengenai berbagai kebijakan terkini LPDB-KUMKM, peserta juga mendapat masukan berharga dari para narasumber baik dari unsur pemerintahan maupun kalangan profesional yang diundang dalam acara ini.

DB_58_Juni.indd 24 01/08/2014 23:43:24

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 25

Ek

sp

os

e

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 25

RAIH GELAR DOKTOR : Melalui debat cukup pan-jang dan pertanyaan kritis tujuh doktor penguji Universitas Persada Indonesia, akhirnya dalam sidang terbuka itu Kemas Danial berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen dari perguruan tinggi tersebut pada 13 Juni 2014 lalu.

MELANJUTKAN KERJA SAMA:Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial meneken perjan-jian kerja sama dengan sejumlah Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) pada 16 Juni 2014 lalu di Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Melalui Mou tersebut, Kemas Danial berharap LMVD dapat menjadi mitra LPDB-KUMKM yang handal dalam menyalurkan dana bergulir ke kalangan usaha mikro kecil mene-ngah dan koperasi.

DB_58_Juni.indd 25 01/08/2014 23:43:25

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201426

Ek

sp

os

e

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201426

TEMU MITRA REGIONAL II LPDB-KUMKM yang berlangsung pada tanggal 19-20 Juni 2014 di Bali ditandai dengan pemukulan gong oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang diwakili Deputi Bidang Pembiayaan Choirul Djamhari. Acara ini merupakan tindak lanjut dari Temu Mitra Regional I di Bandung. Para peserta umumnya merasa puas dengan acara tahunan ini karena kinerja mereka dapat terpantau setiap saat disamping itu jalinan komunikasi dan informasi antar sesama mitra dapat dijaga dengan intensif sehingga bisa menimba pengalaman mitra dari daerah lainnya.

DB_58_Juni.indd 26 01/08/2014 23:43:29

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 27

Ek

sp

os

e

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 27

SOSIALISASI DANA BERGULIR Dipimpin langsung oleh Dirut Kemas Danial, LPDB-KUMKM kembali meng-gelar Sosialisasi Penyerapan Dana Bergulir yang berlangsung pada 23 Juni 2014 lalu di Semarang, Jawa Tengah. Bersamaan dengan acara itu juga berlangsung rencana program LPDB-KUMKM tahun 2015 dengan sasaran terus meningkatkan jumlah dana bergulir kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga kalangan KUMKM di Tanah Air dapat mengakses dana dengan bunga murah ini.

DB_58_Juni.indd 27 01/08/2014 23:43:29

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201428

Mi

tr

a

KSP Bakti Huria

Sukses Melawan Citra BurukSULAWESI SELATAN termasuk provinsi di luar Jawa yang paling subur per-tumbuhan koperasinya. Memang tidak semuanya, atau dari total 8 ribuan koperasi di provinsi itu yang bisa bertahan lama, karena kurang nampu mengembangkan usaha. Namun banyak pula yang berkembang dan tetap eksis hingga sekarang. Salah satu koperasi yang tetap eksis dan mampu menjaga kinerja unggulnya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bakti Huria yang hingga per Desember 2013 mampu menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 100 miliar.

Ketika didirikan pada 29 September 2003, para pendirinya punya tekad ingin membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota sehing-ga mampu menjadi usahawan yang sukses dan produktif. Namun mereka, juga sadar bahwa lingkungan eksternal kala itu masih belum kondusif bagi tumbuh suburnya usaha koperasi. Sebanyak 22 orang para pendiri KSP ini tahu persis lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberday-aan koperasi, itu sebabnya kolaborasi antara pelaku dan praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan usaha kecil dan menengah ini sepakat mendirikan KSP Bakti Churia; merupakan singkatan dari “Center for Human Rights in Action”. Belakangan pada 30 Juni 2006 berganti nama jadi KSP Bakti Huria.

DB_58_Juni.indd 28 01/08/2014 23:43:32

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 29

Mi

tr

a

Sukses Melawan Citra Buruk

Dimotori Andi Amri yang sejak awal didaulat memimpin koperasi ini, Bakti Huria langsung tancap gas. Pasalnya Andi Amri yang jebo-lan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ini memang punya jam terbang cukup lumayan di perkoperasian. Ia pernah menjabat Sekretaris Eksekutif sekaligus men-imba ilmu selama dua tahun di KSP Multi Niaga Makassar, koperasi yang terbilang besar di Sulawesi Selatan.

Karenanya ketika Bakti Huria lahir, Andi sudah mematri visi yang tegas yaitu menjadi Koperasi Terbaik Milik Bangsa dengan Mengembang-kan Potensi Ekonomi Rakyat Menuju Sejahtera Bersama”. Sedangkan misinya adalah menjadikan Bakti Huria profesional, melek teknologi; inovasi berkelanjutan guna mem-perkuat eksistensi dan kompetensi serta memberikan layanan prima kepada anggota, calon anggota dan masyarakat umumnya.

Visi misi yang sangat ideal? Ya memang harus ideal sahut Andi. Jika untuk mencita-citakan sebuah pekerjaan yang baik saja sudah tidak bisa bagaimana dengan real-isasinya nanti,” sergah putra Wajo (Bugis) kelahiran 20 Juni 1973 ini.

Berbekal pengalaman berkop-erasi di Multi Niaga, Andi Amri tentu saja memahami karakter pasar dan komunitas perkoperasian. Maka ia pun menyiapkan berbagai produk koperasi yang sesuai dengan kebu-tuhan masyarakat. Salah satunya adalah Mikro Pintas singkatan dari pinjaman harian tapi singkat, khusus untuk pengusaha mikro. Pinjaman ini, kata Andi, sangat sesuai dengan karakteristik usaha anggota yang

umumnya memiliki cashflow harian sehingga angsuran pinjaman tidak terasa sudah lunas. Produk laris lain-nya adalah MIkro Prima ( pinjaman produktif masyarakat) Mikro Pinisi (khusus untuk PNS), Smart Pendi-dikan untuk mengenalkan peserta didik dengan instrumen lembaga keuangan sejak dini dan Smart Mikro (Simpanan Masyarakat Mikro) untuk produk tabungan, ini adalah model tabungan yang bisa dijemput di tempat usaha.

Berbagai produk keuangan itu bakal sulit mencapai sasaran jika pengelola koperasi tak menguasai aspek-aspek teknis yang berkai-tan dengan keuangan. Dan Andi sangat mafhum bahwa kelemahan di komunitas koperasi justru pada keterbatasan SDM yang handal.

“Sejak koperasi ini berdiri saya sudah siapkan berbagai pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM dan menjaga militansi pengelola se-hingga pelayanan kepada anggota semakin berkualitas,” ujar ayah dua putri ini. Militansi sebagai pekerja koperasi itu basis utama yang harus ditanamkan, sebab lanjut Andi, koperasi hanya bisa maju kalau pekerjanya sendiri bangga menjadi bagian dari komunitas koperasi.

Berkat kerja keras dan cerdas yang dikembangkan Andi beserta tim pengurus, yaitu Saidiman, Agus Sugiarto, Andi Ibrahim, Herman Yanto, mampu membawa KSP Bakti Huria kejajaran bersar koperasi tingkat nasional.

Dana Bergulir LPDB-KUMKMLantaran kinerja usaha yang

terus membaik, terutama keber-hasilan mendapatkan penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional dan koperasi penerima award dari Kementerian Koperasi dan UKM, maka tidak sulit bagi KSP ini menghimpun maupun me-

nyalurkan pinjamannya. hingga per 31 Desember 2013 KSP ini berhasil mencetak aset sebesar Rp 121,188 miliar, volume usaha Rp 107,643 miliar dan anggota 23.125. Semen-tara jumlah cabangnya mencapai 28 unit dengan karyawan sebanyak 220 orang.

Sumber pembiayaan juga tidak masalah karena sejumlah bank daerah maupun nasional siap mengucurkan pinjamannya kepada koperasi yang juga meraih penghar-gaan Koperasi Berprestasi Sulawesi Selatan 2013 ini.

Sebagai mitra usaha LPDB-KUMKM, Huria Bakti juga meman-faatkann pinjaman pembiayaan dana murah lembaga tersebut. Pinjaman pertama adalah sebesar Rp 8 miliar pada 2010 dan ketika pengembaliannya berjalan lancar, LPDB-KUMKM kembali menyalur-kan pinjaman kedua sebesar Rp 10 miliar pada 2013. Dengan sejumlah penghargaan dan sukses usaha itu, KSP Bakti Huria bertekad untuk tetap konsisten mewujudkan visinya sebagai koperasi terbaik milik bangsa. (Sri)

Andi Amri

DB_58_Juni.indd 29 01/08/2014 23:43:32

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201430

Tidak Penuhi Persyaratan, LPDB Batalkan Pinjaman KSP Wahyu Mandiri

KENDATI sudah dilakukan peninjau-an lapangan (on the spot) maupun persetujuan rapat komite, namun bukan berarti pencairan pinjaman pembiayaan yang diajukan mitra usaha LPDB-KUMKM praktis cair. Jika dalam peninjauan berikutnya ditemui kinerja mitra yang kurang baik, lembaga ini bisa saja mem-batalkan pencairan dana.

Masalah seperti itu acapkali terjadi dalam proses pencairan dana bergulir LPDB-KUMKM. Penyebab-nya bervariasi, ada pengurusnya yang belakangan ternyata berma-salah, ada anggota peminjam yang tidak jelas, bahkan ada pula penggu-naan dana bergulir itu hanya untuk membayar utang koperasi, bukan untuk kepentingan pembiayaan ke anggotanya.

Kasus seperti itu belakangan mencuat di Palopo Sulawesi Selatan. LPDB-KUMKM terpaksa membatal-kan pengajuan pinjaman KSP Wahyu Mandiri yang beroperasi di daerah itu lantaran tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam ketentuan.

Bagi mitra usaha yang menga-jukan pinjaman pembiayaan telah ditetapkan persyaratan antara lain, sudah beroperasi lebih dari dua tahun yang ditunjukan melalui RAT lancar setiap tahun, SHU positif, dan

anggota, pengurus serta kantor yang jelas,

Ketika pertama kali mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM, KSP Wahyu Mandiri belum berusia dua tahun, sehingga LPDB-KUMKM menggunakan lembaga linkage, yai-tu mengalihkan pencarian pinjaman melalui koperasi lain yang sudah memenuhi persyaratan operasional. Selanjutnya kepada koperasi linkage inilah KSP Wahyu Mandiri memenuhi kewajiban angsuran utangnya.

Pinjaman MacetAwalnya kewajiban tersebut

berjalan lancar, namun di tengah jalan pengembalian kepada lembaga linkage ternyata macet. Untuk menyelesaikan pinjaman yang macet itu pada bulan Desember 2013 KSP Wahyu Mandiri kemudian menga-jukan pinjaman sebesar Rp 3 miliar ke LPDB-KUMKM yang waktu itu disetujui karena usia oeprasionalnya sudah mencapai dua tahun.

Namun, ketika diketahui bahwa KSP ini tengah bermasalah dan pinjaman tersebut untuk membayar utangnya kepada lembaga link-age, dan bukan untuk pembiayaan usaha kepada anggota, maka LPDB-KUMKM menangguhkan pinjaman tersebut. KSP ini diminta memenuhi persyaratan berupa penambahan agunan agar proses pengembalian

utangnya tidak bermasalah di kemu-dian hari.

Tidak puas dengan tindakan yang dianggap sepihak itu, KSP Wahyu Mandiri melalui kuasa hukumnya melakukan somasi kepada LPDB-KUMKM dan menyebarkan isu negatif termasuk menulis surat ke-pada Presiden, KPK dan Kepolisian.

Dalam keterangan persnya Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial membantah bahwa pihaknya telah melakukan pembatalan sepihak pengucuran kredit yang telah dis-epakati dengan KSP Wahyu Mandiri. Pihaknya justru masih menunggu itikad baik dari KSP Wahyu Mandiri untuk melengkapi persyaratan yang telah disepakati hingga sampai saat ini.

“LPDB-KUMKM berhak se-tiap saat menunda atau bahkan membatalkan pengajuan pinjaman pembiayaan yang sudah kita setujui apabila dalam proses berikutnya kami temui bahwa kinerja mitra usaha tersebut bermasalah dan bisa menghambat pengembalian utang-nya,” sambung Kemas lagi

Mengenai tuduhan tidak mendasar yang disampaikan KSP Wahyu Mandiri, Kemas mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum agar masalah tersebut tidak melebar menjadi fitnah. “Kami akan sampaikan somasi kepada mereka, karena menyebarkan fitnah tanpa bukti,” tegasnya. (Tod)

Ki

ne

rj

a

DB_58_Juni.indd 30 01/08/2014 23:43:33

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 31

Ki

ne

rj

a

KENDATI harus mampu meng-gelontorkan pinjaman pembiayaan rata-rata sebesar Rp 200 miliar per bulan, namun memasuki masa kampanye Pemilu LPDB-KUMKM mengambil kebijakan menahan sementara penyaluran dana terse-but. Alasannya agar pencairan dana bergulir bisa dihindari dari penggu-naan yang berkonotasi politis.

Sepanjang semester I 2014 pe-nyaluran dana bergulir baru Rp400 miliar dari target terserap Rp2,650 triliun sampai akhir 2014. “Me-mang ada perlambatan serapan karena berbagai faktor di antaranya pelaksanaan Pemilu Legislatif pada

April 2014. Ada ketentuan bahwa pemberian modal yang bersumber dari APBN sementara direm dulu menjelang Pemilu,” kata Dirut Ke-mas Danial, Jumat (6/6) di Bandung.

Pengucuran dana bergulir sebelum Pemilu dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan ataupun rawan penyalahgunaan. Oleh karena itu, lanjut Kemas, pihaknya tidak mencairkan pinjaman dana bergulir selain kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada awal tahun ini. “Tapi tetap kita lakukan akad kredit meskipun pencairannya kami tahan. Sekarang ini proses pencairan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Menurut dia, prinsip kehati-ha-tian dalam menyalurkan dana bergu-lir meskipun LPDB KUMKM memang harus dikedepankan, namun tidak

harus seketat perbankan karena dana bergulir LPDB-KUMKM bukan dana komersial tetapi dana stimulus penggerak usaha mikro kecil dan koperasi. Namun demkian, kata Kemas pihaknya tetap pasang target sampai akhir tahun ini akad bisa mencapai Rp2,1 triliun, dan minimal yang bisa dicairkan setelah pemilu Rp1,4 triliun, Lembaga ini akan tetap mengatur proses akad hingga pencairan agar target penyerapan Rp2,5 triliun bisa tercapai. “Bisa terserap seluruhnya itu kan kontrak kinerja kami, kalau sampai tidak disalurkan itu juga berarti kami menyalahi kontrak,” katanya.

Kredit BermasalahHingga saat ini, Kolektibilitas

Dana Bergulir Bermasalah (KDBB) di LPDB-KUMKM mencapai Rp75 miliar yang bersumber dari 50 koperasi bermasalah. Kemas Danial sudah menyerahkan nasib 19 koperasi di antara 50 koperasi bermasalah itu dalam mekanisme penyehatan Pani-tia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Ada 19 koperasi kami lempar ke proses penyehatan di PUPN, jika koperasi-koperasi itu memang betul-betul macet dan tidak ada yang bertanggung jawab akan dimasukan ke ranah hukum. Apakah itu perdata atau pidana akan diselesaikan,” katanya.

Catatan LPDB-KUMKM, seba-gian besar koperasi bermasalah itu karena manajemen pengurusnya

yang buruk atau bahkan meny-alahgunakan pinjaman yang sudah diberikan. “Sekitar 10,8 persen koperasi bermasalah ini terletak pada pengurusnya yang tidak beres,” katanya. Sebelum menyerahkan ke PUPN, katanya, LPDB-KUMKM telah mengklarifikasikan kepada koperasi yang bersangkutan dan menawarkan berbagai solusi mulai dari restruk-turisasi utang, reschedule pengem-balian, hingga somasi tiga kali. Be-berapa daerah yang masuk dalam wilayah kehati-hatian LPDB KUMKM dalam menyalurkan dana bergulir di antaranya Aceh, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Bali. (Eko)

Tekan Penyaluran Dana Bergulir

di Bulan Politik

DB_58_Juni.indd 31 01/08/2014 23:43:33

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201432

Ke

bij

ak

an

Pembatalan UU No17 Tahun 2012 oleh

Mahkamah Konstitusi disambut gembira

oleh kalangan pegiat perkoperasian di Ta-

nah Air, namun harus pula menanggung konsekwensi kem-

bali ke UU Koperasi lama,UU No 25 Tahun

1992. Apa untung ruginya?

BERTENTANGAN dengan UUD 1945, begitulah salah satu bunyi putusan yang dikemukakan Mahka-mah Konstitusi (MK) ketika mem-batalkan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akibatnya, segala peraturan mengenai perkop-erasian kembali tunduk pada UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkopera-sian.

Keputusan itu sekaligus memenuhi tuntutan dari sejumlah gerakan koperasi yang meminta MK meninjau ulang (judicial review) sejumlah pasal dalam UU No 17/92 yang dinilai menciderai jatidiri perkoperasian. Hasilnya memang mengejutkan, MK malah menolak

semua pasal dalam UU tersebut karena memang tidak sesuai den-gan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan ber-dasarkan azas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, majelis hakim MK memandang regulasi baru perkop-erasian itu mengutamakan skema permodalan materil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi. Hal ini dinilai meminggir-

kan peran anggota dan menguta-makan kepentingan pemodal.

Substansi yang juga disoroti adalah koperasi menjadi tidak ber-beda dengan perseroan terbatas (PT) dimana pemodal mendapatkan hak istimewa. Hal ini mengingkari jatidiri koperasi sebagai kumpulan anggota yang berazaskan gotong royong. “Sistem ekonomi Indone-sia bukan sistem yang sepenuhnya liberal,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusan pada sidang di MK.

Kembali ke UU No 25 Tahun 1992

DB_58_Juni.indd 32 01/08/2014 23:43:36

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 33

Ke

bij

ak

an

Selain dianggap menghilangkan asas kekeluargaan yang terdapat pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 tentang UU Koperasi. Menurut MK, koperasi sebagai usaha bersama seharusnya diberikan kebebasan berusaha tanpa membatasi satu jenis usaha tertentu dari setiap ang-gotanya.

“Membatasi jenis usaha ko-perasi dengan menentukan satu jenis usaha koperasi (single purpose cooperative) bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai organisasi

kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai ke-sejahteraan anggota,” ujar Hamdan Zoelva dalam bacaan putusannya

Sekadar mengingatkan, sejak awal diterbitkan UU baru perkop-erasian itu memang sudah menuai kontroversi. Pegiat koperasi menilai bahwa semangat yang ada dalam regulasi itu membatasi ruang gerak usaha koperasi. Sebab dalam UU itu hanya ada tiga jenis koperasi yaitu produksi, koperasi konsumsi dan koperasi jasa. Padahal, realitasnya ada juga koperasi serba usaha (KSU) yang memiliki aneka ragam usaha. Sesuai dengan UU itu, KSU harus membubarkan diri dan memilih salah satu dari ketiga jenis koperasi tersebut.

Oleh karena itu, pada awal tahun 2013 sejumlah koperasi mengajukan uji materi UU 17/2012 ke MK. Beberapa pemohon itu adalah Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, Gabun-gan Koperasi Susu Indonesia, dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil.Koperasi Wanita Setia Budi Wanita (Kopwan SBW) Malang, Jawa Timur.

Menanggapi keputusan MK itu, Menteri Koperasi dan UKM Sjarief Hasan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Alasannya, UU itu sebenarnya dipersiapkan untuk menghadapi Masyarakat Eko-nomi ASEAN (MEA) 2015. Namun demikian, ia tetap menghormati keputusan MK sebagai lembaga hukum yang keputusannya tidak

Kembali ke UU No 25 Tahun 1992bisa diganggu gugat. “Kita kecewa terhadap putusan MK namun tetap mentaatinya,” ujarnya.

Padahal sebelum diundangkan, UU Nomor 17 Tahun 2012 harus melalui proses pembahasan panjang di DPR. Setidaknya, membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun sebe-lum DPR menyetujui dan mensah-kannya.

Semangat EkonomiDukungan atas keputusan MK

tersebut juga datang dari Kadin yang menilai UU 25/1992 lebih mempunyai semangat ekonomi kerakyatan. Dalam UU yang lama itu masyarakat justru lebih mudah men-jadi anggota koperasi. Sedangkan pada undang-undang baru, tidak semua masyarakat dapat mendaftar sebagai anggota karena adanya persyaratan modal minimal sebagai setoran awal.

Selain itu, fungsi koperasi yang tersebar di daerah-daerah dapat dioptimalkan. Menurut Kadin, koperasi dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dengan mengakomodasi bantuan stimulus dan bantuan bergulir dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara.

Alasannya, pada Pasal 50 tentang Tugas dan Kewenangan Pengawas Koperasi, para pengawas berwenang meminta dan mendapat-kan segala keterangan yang diper-lukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan laporan berkala tentang perkemban-gan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus.

Tidak hanya itu, pengawas mempunyai wewenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus, serta dapat memberhenti-kan pengurus untuk sementara wak-tu. Pasal ini, mirip dengan sistem dalam perusahaan swasta.

DB_58_Juni.indd 33 01/08/2014 23:43:36

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201434

Li

nt

as DORONG MINAT MASYARAKAT

BERKOPERASI

MASIH MINIMNYA kesadaran masyarakat dalam berkoperasi ditengarai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di lapis masyarakat bawah berjalan lamban. Padahal dengan berkoperasi, perekonomian rakyat dapat tumbuh lebih baik karena lembaga ini merupakan wadah ekonomi bersama yang dibangun dari dan untuk anggota.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, pemerintah sejak 2011 menggalak-kan sosialisasi perkoperasian di tengah masyarakat terutama pede-saan, remaja dan sekolah-sekolah yang dinamakan Gemaskop (Gerak-an Masyarakat Sadar Koperasi).

Menurut Setyo Heriyanto, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Gemaskop yang dilaksanakan setiap tahun diharapkan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih mengenal esensi berkoperasi.

”Bagi kelompok masyarakat maupun individu yang telah terlibat dalam gerakan koperasi, diharap-kan partisipasinya agar semakin aktif. Bagi yang belum jadi ang-gota koperasi diharapkan segera bergabung. Kegiatan berkoperasi

bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan,” katanya kepada pers , Senin (9/6) di Jakarta .

Kegiatan Gemaskop selama ini lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk dialog, seperti pendidikan, penyuluhan, seminar, diskusi dan ceramah. Ke depan, kata Setyo, aktivitas Gemaskop tidak hanya bersifat seremonial, sehingga

semakin menarik bagi masyarakat. Salah satu kegiatan yang penting misalnya, dengan mengundang koperasi yang telah berhasil, terma-suk yang berhasil meraih penghar-gaan.

Selain itu, masih kata Setyo, kegiatan Gemaskop hendaknya tetap melibatkan masyarakat luas,

sehingga mereka semakin dekat dengan koperasi dan semakin sadar keberadaannya. Keberadaan koperasi sebenarnya tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Namun masih perlu sosialisasi.

Eksistensi koperasi akan se-makin tangguh apabila telah mempunyai berbagai infrastruktur sebagaimana kehadiran gerakan perkoperasian. Misalnya, kantor sudah ada, struktur organisasi lengkap, dan kantor tidak menum-pang. Kelengkapan ini untuk mem-bedakan gerakan koperasi dengan paguyuban.

Papan NamaSecara nasional, jumlah koperasi

Indonesia saat ini sudah mencapai 203.701 unit. Meski demikian, Setyo tidak memungkiri 60.000 unit di antaranya dinyatakan tidak aktif. Artinya, tak ada lagi kegiatan usaha, tidak ada pengurus dan papan nama koperais juga tidak ada. Dengan alasan itulah Kementerian Koperasi dan UKM dalam tiga tahun terakhir rutin melaksanakan Gemas-kop yang diselenggarakan secara besar-besaran. Dari kegiatan itu diharapkan mampu menunjukkan kembali eksistensi koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Yang paling diharapkan dari kegiatan rutin itu, masyarakat bisa semakin sadar manfaat organi-sasi koperasi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khusus-nya, bagi masyarakat di perdesaan yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan. (Sri)

Setyo HeriyantoDeputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM

DB_58_Juni.indd 34 01/08/2014 23:43:38

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 35

Li

nt

as

PEMBIAYAAN UMKMBUTUH RP 400 TRILIUN

KOMITMEN membantu perkuatan modal UMKM akan terus ditingkat-kan melalui berbagai program strat-egis. Sasarannya agar UMKM terus tumbuh dengan kualitas yang terus meningkat dan manajemen makin profesional. Untuk memenuhi komitmen tersebut sedikitnya dibu-tuhkan dana sebesar Rp 400 triliun yang akan digulirkan untuk membi-ayai pengembangan 56 juta UMKM di seluruh Tanah Air.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Asisten Deputi Urusan Asuransi dan Jasa Keuangan Kementerian Kop-erasi dan UKM Toto Sugiyono dalam acara Sosialisasi Program Pembi-ayaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, Senen (2/6) di Bandung.

UMKM dinilai punya peran strategis dalam menggerakan roda perekonomian di Indonesia, namun jumlah yang besar itu hingga kini masih belum diimbangi dengan kualitas usaha yang memadai. Data Kemenkop dan UKM menyebutkan dari total UMKM tersebut, se-banyak 70% atau 38,19 juta unit dinyatakan belum layak dan belum bankable. Hanya 4.898 unit saja UMKM yang layak usaha, bankable dan layak go publik.

Untuk meningkatkan mutu UMKM yang masih di bawah standar itu, pemerintah memberi-kan berbagai layanan pembinaan baik dari segi akses usaha maupun permodalan. Dari segi permodalan misalnya sudah banyak ayng dilaku-kan pemerintah, antara lain melalui dana-dana BUMN yang disalurkan melalui program kemitraan dan bina lingkungan, dana perbankan dan non-bank. Selain itu lahirnya Lem-baga Pengelola Dana Bergulir juga memberi peningkatan yang semakin baik di sektor angkatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Sedangkan aktivitas yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, kata Toto Sugiyono, sepanjang tahun 2014 telah digulirkan sejum-lah program strategis diantaranya, bantuan perkuatan permodalan bagi Usaha mikro. Target tahun 2014 sebanyak 1.000 koperasi di 33 provinsi dengan bantuan masing-masing Rp50 juta.

Selain itu juga diberikan bantuan permodalan bagi wirausaha pemula dengan target sebanyak 2.500 orang di 33 provinsi dengan besaran bantuan Rp25 juta. Sedangkan untuk koperasi, dilakukan penilaian kesehatan dan pengawasan KSP/ KJKS, yang ditargretkan menjangkau 42 KSP primer nasional dan 27 KJKS primer nasional.

Kredit Cinta RakyatPada kesempatan itu, Kepala

Bidang Pembiayaan dan Teknologi

Tepat Guna Dinas KUMKM Jabar, Rudibillah menjelaskan salah satu sumber pembiayaan yang digulirkan pemerintah provinsi Jawa Barat yakni Kredit Cinta Rakyat (KCR).

“Kredit bergulir yang disalurkan melalui Bank BJB dengan tingkat suku bunga 8,3% per tahun efektif. Hingga saat ini pemprov Jabar telah menggulirkan Rp 235 miliar, ren-cana tahun 2014 ada tambahan Rp 100 miliar,” katanya.

Hingga 30 April 2014, penyal-uran KCR mencapai Rp 291,7 miliar dengan debitur sebanyak 9.236 KUMKM yang mampu menyerap

20.625 tenaga kerja.Melalui KCR diharapkan,

pertumbuhan ekonomi daerah dapat terdorong serta memperluas penciptaan lapangan usaha dan me-numbuhkan wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Kadiv Bisnis IV LPDB-KUKM Hasbendi mengatakan penyaluran LPDB-KUKM di Jabar hingga saat ini telah mencapai Rp 621,4 miliar dengan jumlah mitra 796 KUMKM dan BPR. Sejak Januari hingga Mei 2014 sendiri, LPDB-KUKM telah menyaluran Rp 33,33 miliar.

“Kalau ingin berkembang UMKM harus jujur dan ingat bahwa uang yang merupakan aset negara ini harus terus digulirkan. Kalau mau mengajukan harus benar-benar untuk usaha, karena bunga LPDB sangat kecil yakni 6% per tahun,” katanya. (Eko)

DB_58_Juni.indd 35 01/08/2014 23:43:39

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201436

Li

nt

as

PRODUK UKM INDONESIA PAMERAN PERMANEN DI HONGKONG

MENYERBU pasar luar negeri, agaknya menjadi salah satu kiat yang kini dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan Pasar Ekonomi Bersama Asean yang akan bergulir pada tahun depan. Salah satu upaya jitu tersebut adalah digelarnya promosi dan pemasaran produk unggulan KUKM secara per-manen di salah satu negara gerbang bisnis Asia, yakni Hong Kong.

Gelar produk KUKM secara permanen itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan naskah

kesepahaman kerja sama atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Hong Kong Trade Development Centre (HKTDC) beberapa waktu lalu di Hongkong.

Dipilihnya Hongkong sebagai tujuan promosi katra Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Emilia Suhaimi karena negara ini merupakan pusat bisnis di kawasan Asia, selalu mempunyai daya tarik bagi yang ingin berinvestasi mau-pun menjadikannya sebagai target

market dari produk yang dihasilkan. Dengan keunggulan pasar yang strategis itu, Kemenkop dan UKM, lanjut Emilia, tertarik untuk menjalin kerja sama terutama guna mema-sarkan aneka produk dan komoditas KUMKM dari Indonesia.

Event tersebut, sambung dia, ke depannya tidak hanya sebagai sasaran reguler saja. Kementerian Koperasi dan UKM menginginkan ada semacam perlakuan khusus terhadap komoditas maupun keikut-sertaan KUMKM ketika ada kegiatan di Hong Kong.

Selain menyertakan KUMKM Indonesia pada pameran di Hong Kong, ada keistimewaan yang diberikan. Yakni, produk unggulan itu akan mendapat porsi untuk dipromosikan secara permanen pada kegiatan tertentu yang dilaksanakan HKTDC.

Hong Kong memang patut dijadi-kan negeri sasaran bagi pemasaran maupun promosi. Terutama pemasa-ran bagi produk kreatif dan inovatif yang dihasilkan KUMKM. Pada awal-nya promosi dilakukan di negara itu melalui ajang pameran regular.

Salah satu di antaranya adalah Hong Kong Gifts and Premium Fair 2014. Ketika itu Kementerian Koperasi dan UKM menyertakan beberapa pelaku KUMKM nasional yang berlangsung pada akhir April 2014. Masih ada beberapa pameran yang diikuti KUMKM Indonesia.

Hong Kong dijadikan sebagai pili-han untuk ajang promosi sekaligus pemasaran itu, karena negeri itu diyakini mampu melaksanakannya. Pada setiap event pameran di negeri itu, misalnya mampu menyedot sekitar 50.000 pembeli potensial internasional Jumlah itu belum ter-masuk ratusan buying mission yang umumnya melakukan order atau transaksi langsung dengan perajin sebagai peserta pameran. (San)

DB_58_Juni.indd 36 01/08/2014 23:43:40

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 37

Ti

ps

Travelling atau jalan-jalan kini bukan lagi barang mewah, coba simak media massa cetak maupun atau elektronik yang hampir tiap pekan menyajikan berb-agai paket perjalanan ke dalam maupun luar negeri. Tentu saja tujuannya disesuaikan dengan kemampuan kantong masing-masing. Bagi kebanyakan kaula muda, umumnya lebih menyukai perjalanan menantang dan yang kini lagi ngetren adalah blusukan ke negeri orang lain. Menyusuri India 10 hari, atau Eropa Timur dengan back packer jauh lebih asyik ketimbang daftar ke biro perjalanan dan duduk manis diatur oleh tour leader. Bagi kalian yang sudah siap-siap blusukan ke negeri lain, yuk packing barang-barang apa saja yang harus dibawa (tentu saja duit dan paspor kudu wajib).

1. Charger portabelCharger portabel atau powerbank tidak hanya berguna bagi para pecinta gadget tapi juga bagi sebagian masyarakat. Tidak semua transportasi memiliki tempat untuk mengisi baterai dengan listrik. Salah satu solusinya adalah dengan membawa serta charger portabel.

2. Stop Kontak PortabelStop kontak portabel akan sangat berguna saat Anda berada di tempat-tempat yang minin untuk mengisi ulang baterai handphone, kamera, dan charger por-table. Benda ini juga bisa dipasang di dalam kamar penginapan Anda agar tidak rebutan dengan teman sekamar atau mengantri untuk mengisi ulang benda elektronik Anda.

3. SlayerSlayer juga sangat berguna saat sedang liburan. Kain kecil ini bisa menjadi masker penutup muka, penutup kepala, dan juga scarf di leher. Dalam keadaan terpak-sa, slayer ini bisa jadi pembersih kacamata dan lensa, juga bisa jadi pengganti sapu tangan.

4. SelotipBenda ini bisa sangat berguna saat barang-barang yang Anda bawa tiba-tiba rusak. Saat sepatu atau

sendal rusak di tengah jalan, selotip dapat jadi penolong pertama sebelum menemukan toko untuk memperbaiki atau membeli sendal baru. Saat tas Anda tiba-tiba robek atau rusak, selotip dapat men-jadi penolong pertama.

5. Minyak AnginAkan sangat sulit mendapatkan benda ini dalam kendaraan saat anda merasa pusing dalam perjalan-an, terlebih jika Anda mendapatkan serangan mabuk di dalam kendaran. Dengan ukuran yang mini dan tidak perlu repot untuk mencari tempat saat mem-bawanya, minyak angin juga bisa membuat Anda lebih rileks dalam perjalanan.

6. Tempat minumTempat minum sangat berguna bagi Anda yang ingin banyak jalan-jalan saat liburan. Tidak semua kawasan memiliki warung atau toko yang menjual air mineral.

7. Tisu basahSaat jalan-jalan, Anda akan sering memegang ban-yak benda seperti uang, pintu toko atau pegang-an di bus atau kereta. Tisu basah bisa menjadi andalan untuk membersihkan tangan yang sudah berkuman seperti itu. Dapat pula untuk membersihkan kursi atau meja kotor yang ingin anda tempati.

8. PenitiBenda ini adalah penolong dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika pakaian Anda robek tiba-tiba, peniti jadi penolong pertama tanpa harus repot mencari pakaian pengganti atau toko untuk membeli pakaian.

9. Tas kainTas kain dapat menjadi jawaban ketika barang bawaan Anda terlalu banyak dan tak muat masuk ransel atau koper. Anda dapat masukkan semua belanjaan di dalam tas kain, akan lebih mudah dan praktis. Tas kain ini tidak berat dan tidak memakan tempat di koper atau ransel Anda. (Bhas)

Benda-benda Penting di Perjalanan

DB_58_Juni.indd 37 01/08/2014 23:43:41

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201438

Inte

rnas

iona

l

www.landolakes.com

Land O’Lakes Inc.

Koperasi Pertanian Mendominasi AS

Koperasi pertanian di Amerika Serikat (AS) mendominasi posisi puncak sebagai koperasi-koperasi berkinerja unggul. Dari daftar pering-kat 100 Koperasi Besar AS yang dirilis National

Cooperative Bank (NCB) tahun 2013.

TIGA BESAR pemuncak koperasi AS diduduki CHS Inc (total pendapa-tan US$40,599 miliar per tahun buku 2012); Land O’Lakes Inc (US$ 14,116 miliar) dan Dairy Farmers of America (US$12,140 miliar).

Dari tiga besar tersebut, Land O’Lakes Inc adalah koperasi pertani-an tertua yang didirikan oleh sebuah

kelompok bernama Creameries Min-nesota pada 1921. Awalnya dimulai dengan memproduksi makanan berbasis susu, seperti mentega dan keju. Kemudian disusul dengan membuka toko guna melayani kebutuhan anggotanya. Beberapa komoditi yang dijual Land O’Lakes antara lain makanan ternak, pupuk, bibit, dan produk pertanian.

Selain melayani para produsen susu anggotanya, koperasi ini juga menjual produknya kepada petani pemilik ranch yang tersebar di selu-ruh negeri melalui jaringan koperasi lokal. Koperasi yang berada di

DB_58_Juni.indd 38 01/08/2014 23:43:42

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 39

Li

nt

as

Inte

rnas

iona

l

www.landolakes.com

peringkat 61 Global List 300 ICA ini mempekerjakan sekitar 9.000 karyawan dengan pelayanan men-cakup 300.000 petani produsen di seantero AS.

Dalam rentang perjalanan selama 93 tahun itu, pengelola koperasi yang berkantoir pusat di Arden Hills, Minnesota ini tidak melupakan akar sejarah dari para founding father-nya yang bertekad untuk membangun masa depan AS melalui pertanian. Land O’lakes Inc sangat mendukung berbagai usaha kemitraan yang dapat meningkatkan profitabilitas dan keamanan pan-gan di negara-negara berkembang. Komitmen ini diujudkan dengan mendirikan sebuah divisi Interna-tional Development Land O’Lakes yang sejak 1981 telah membantu pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup bagi jutaan orang melalui lebih dari 275 proyek di 76 negara berkem-bang.

Koperasi yang juga menduduki peringkat 194 dari 500 perusahaan besar versi Ma-jalah Fortune ini konsisten melayani anggota yang um-umnya para petani susu dari sektor hulu hingga hilir. Dari hasil olahan para anggota terse-but lahirlah aneka produk makanan yang terkenal di AS, seperti Dairy Foods, Purina Ani-mal Nutrition (makanan sehat untuk hewan peliharaan), WinField (tana-man dan benih) dan Geosys. Produk makanan yang terkenal adalah Kozy Shack, puding terbuat dari tepung beras tapioka berkualitas tinggi dan merupakan makanan pencuci

mulut (dessert) yang dijual merata di seluruh toko ritel di AS. Jangkauan usaha Land O’Lakes tersebar di 50 negara bagian dan juga merambah ke 60 negara lainnya di dunia.

Dengan aneka produksi yang merajai pasar di AS serta tingkat produksi yang tetap konsisten (sekitar 6 juta ton produk susu per tahun), maka tak heran jika kin-erja keuangan koperasi ini melesat tajam. Pada 2013 koperasi ini mengantongi penjualan hingga US$ 14,2 miliar, dan ini merupakan pen-jualan terbesar untuk produk berba-sis susu, jasa makanan dan produk berbahan makanan di seantero AS.

Kepengurusan Bersama

Sebagaimana lazimnya kop-erasi, Land O’Lakes juga dimiliki sepenuhnya oleh anggota peroran-

gan, dan setiap anggota mendapat kesempatan untuk duduk di dewan perusahaan. Dewan inilah yang menentukan kebijakan serta tujuan bisnis, mengendalikan keuangan dan mengangkat direksi untuk menjalankan bisnis. Jumlah direksi yang diangkat mencapai 24 orang, di mana setengah diantaranya

mewakili para anggota koperasi susu dan setengah lainnya berasal dari kalangan koperasi pertanian. Tentu saja jumlah direksi sebanyak itu mengacu pada kebutuhan dan usaha perusahaan yang menyebar melalui koperasi-koperasi lokal di daerah. Para direksi dipilih untuk masa empat tahun, dan setelah itu dievaluasi

Sebagaimana dikemukan di atas bahwa koperasi ini berkomitmen kuat pada pengembangan pertanian di berbagai belahan dunia, terutama negara berkembang., maka berb-agai inovasi pertanian terus dilaku-kan guna terciptanya pembangunan pertanian berkelanjutan.

Secara khusus usaha tersebut di tempatkan pada sebuah divisi pengembangan usaha (Business Development Services - BDS) yang

menyediakan pelayanan bisnis yang strategis bagi koperasi-koperasi pertanian. BDS mempunyai komit-men tinggi untuk mengembang-kan sektor usaha yang dikelola oleh koperasi melalui penyediaan manajemen, rekrutmen sumber daya manusia, strategi bisnis dan akses pasar, (Sri)

DB_58_Juni.indd 39 01/08/2014 23:43:43

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201440

dogo

med

ia.c

omht

tp://

reig

n23.

com

Per

isti

wa Semburat

Warna Warni India

Umat Hindu di India memulai awal musim semi dengan menggelar perang warna. Sebuah perang dengan nuansa pesta paling marak. Mereka menye-butnya Holi atau Festival warna, salah satu hari raya paling penting di India.

BEGITULAH, di penghujung musim dingin masyarakat Hindu di India meramaikan jalanan dengan festival warna-warni yang amat meriah dan mengesankan. Ini adalah sebuah perayaan umat Hindu yang cu-kup kuno namun punya daya tarik pariwisata yang tinggi, sehingga Holi tidak hanya dirayakan kaum Hindu, tapi juga aneka bangsa di dunia yang datang bertandang dan ikut larut dalam pesta religi itu. Penge-nalan terhadap Holi selama ini tak lebih dari sekadar perang warna, di-mana para peserta saling melempar tepung warna warni kepada peserta lainnya dalam suasana penuh gelak tawa. Di balik pesta meriah itu, Holi adalah simbol dari kemenangan kebaikan atas kejahatan. Karenanya mereka yang larut dalam acara ini menunjukkan keceriaan dan tidak boleh tersinggung oleh lemparan tepung atau peluru warna warni. Tepung-tepung warna tersebut adalah lambang keceriaan musim semi yang segera menjelang.

DB_58_Juni.indd 40 01/08/2014 23:43:44

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 41

tele

grap

h.co

.uk

Pe

rist

iwa

Holi Festival biasanya berlang-sung di bulan Maret dengan tang-gal yang berbeda setiap tahunnya.Tahun ini Holi jatuh pada 17 Maret, sementara tahun lalu dirayakan pada 27 Maret, dan tahun 2012 pada tanggal 8 Maret.

Di kota Mathura, India utara, yang dalam dongeng dikenal sebagai tempat lahir dewa Krishna, perayaan berlangsung hingga 16 hari. Perayaan Holi diawali dengan persembahan religious, kemudian beralih ke acara penuh warna dan musik tradisional

Siapa saja yang boleh ikut Holi. Setiap orang yang datang ke kota-kota di India pada hari Holi adalah para peserta festrival. Datang saja ke pusat-pusat keramaian sambil membawa amunisi, yaitu tepung warna, pistol air dan benda-benda untuk pesta Holi lainnya yang sepekan sebelumnya sudah banyak dijual di berbagai toko dan kaki lima.Pagi hari, tepat pesta dimulai, para Holi Rascal sudah bergerilya

emncari sasarannya terutama para wisatawan asing untuk menambah keseruan. Kalau Anda berada di India di bulan Maret, siap-siap saja tertembak tepung warna. Hukumnya menembak atau ditembak, so kalau amunisi Anda kurang banyak, ya siap-siap saja jadi objek lemparan. Ah kebanyakan ngobrol nih, kita lihat saja foto-fotonya ya biar lebih jelas seperti apa suasana Holi itu. (Sri)

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 41

DB_58_Juni.indd 41 01/08/2014 23:43:44

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201442

Kom

un

itas

ww

w.d

epok

.go.

id

Komunitas Sampah dimana-mana

AWALNYA sekadar keinginan untuk membangun ling-kungan yang bersih dan nyaman, tetapi ide itu mela-hirkan partisipasi massal, maka lahirlah Bank Sampah Gawe Rukun, Kota Tangerang

Di balik ide besar itu, adalah Tukidi, Ketua RT 001/01 Perumahan Kunciran Mas Permai, Tangerang yang galau melihat lingkungannya yang kumuh dengan kebiasaan buruk warganya yang suka buang sampah sembaran-gan.

Melalui proses panjang dan tidak mudah, pria Wono-giri ini berhasil mengajak warganya untuk hidup bersih

dengan menanam pohon bersama di halaman rumah masing-masing. Suasana asri pun mulai trampak, namun sampah tetap saja bertebaran. Kemudian pada 2011 Tukidi berinisiatif mendirikan Bank Sampah guna me-nampung sampah warga, bahkan belakangan sampah-sampah itu bisa menhasilkan uang lantaran dibeli oleh pihak ketiga. Bahwa sampah bisa menghasilkan uang, maka ibu-ibu di kampung itu jadi rajin mengumpulkan sampah dan dikirimlkan setiap akhir pekan, ke Bank Sampah milik mereka bersama.

Kini, Kunciran Mas Permai, terutama di kawasan RT001/01 menjadi daerah istimewa di Tangerang lantaran berhasil memberi contoh perbaikan lingkun-gan kumuh menjadi sehat, indah dan nyaman melalui pengembangan Bank Sampah.

Kisah Tukidi yang sukses dengan Bank Sampahnya, juga terjadi di berbagai tempat. Di Surabaya misalnya, muncul sebuah Komunitas Nol Sampah dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat Surabaya akan bahaya sampah plastik.

Herman Some, penggagas komunitas ini bertutur,

DB_58_Juni.indd 42 01/08/2014 23:43:45

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 43

Ko

mu

nit

as

http

://lin

gkun

gan.

net

awalnya merasa sedih melihat Surabaya yang banyak sampahnya. Dia tahu persis imbauan saja tidak bisa menyadarkan warga.

Komunitas Nol Sampah lebih fokus mengampa-nyekan dan menggiatkan diet tas kresek . Kegiatan yang sudah dilakukan salah satunya adalah kampanye unik dengan tema “Rampok Tas Kresek” yang digelar pada acara Car Free Day di Taman Bungkul Surabaya. Jadi setiap orang yang membawa barang dengan meng-gunakan tas kresek, maka akan didatangi, diambil tas kreseknya dan diberikan tas yang bisa dipakai berkali-kali. Mereka tidak hanya memberikan tas saja, tetapi juga menjelaskan bahaya plastik untuk lingkungan dan kesehatan. Dalam menjalankan aksinya, komunitas ini acap bekerjasama dengan komunitas lain, dengan kampung, sekolah, universitas dan perusahaan. Beberapa sekolah di Surabaya sudah menerapkan diet plastik untuk dikantin-nya. “Untuk keanggotaan kami tidak mendata anggota, tetapi siapa yang minat bisa gabung kapan saja,” tutur Herman seraya menambahkan untuk memperoleh informasi kegiatan mereka bisa dilihat di Facebook dengan akun Nol Sampah.

Komunitas sampah di bandung juga bertebaran, salah satunya yang menarik adalah Komunitas Pungut Sampah yang dibentuk langsung oleh Walikota Bandung Ridwan Ka-mil. Gagasan yang dikemukakan pada Februari lalu itu, dimaksudkan untuk menyemangati warga Kota Band-ung agar lebih peduli terhadap lingkungan. Diharapkan warga Kota Bandung bisa langsung melakukan aksi positif memungut sampah di jalan ketimbang meng-gerutu karena banyaknya sampah yang berserakan.

“Jangan marah kalau disebut ‘City of Pig’ karena memang kelakuan (warganya) seperti itu. Daripada menggerutu, lebih baik bertindak,” tegasnya.

Tetapi masyarakat sadar sampah di kota mode ini tersebar di banyak tempat, seperti Sekolah Hijau Indo-nesia Bandung di Ujung Berung. Sekolah ini memiliki program yang mulia, diantaranya untuk memanfaatkan sampah supaya kembali berguna bagi masyarakat.

Bandung juga punya pejuang sampah sangat ener-jik, yaitu Khilda Baiti Rohmah, yang mengusung aktivitas Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat. Dara kelahi-ran Bandung 14 Juli 1988 ini sejak 2006 sudah aktif di sebuah LSM Lingkungan dan ia diajari bagaimana men-golah sampah menjadi kompos dan berbagai produk

kerajinan sehingga dapat menghasilkan uang. Lewat komunitas pengelola sampah yang diberi nama TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), Khilda mengem-bangkan aktivitasnya hingga luar kota Bandung, antara lain Cimahi, Cigugur Tengah, Cikundul hingga Baros (Sukabumi). Peraih Danamon Award 2011 ini bahkan akan merambah ke Halmahera dan Makassar.

Kesadaran kaum muda untuk menciptakan lingkun-gan hijau dan asri belakangan memang kian merebak. Ada semacam kesadaran bersama bahwa lingkungan yang pengap dengan asap knalpot dan industri pada gilirannya bakal mengancam pertumbuhan generasi di masa datang. (Sri)

DB_58_Juni.indd 43 01/08/2014 23:43:47

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201444

He

rita

ge

kota

wisa

tain

done

sia.c

om

Dari Galeri Karya Seni Hingga Kursus Membatik

MUSEUM TEKSTIL

MUSEUM TEKSTIl boleh jadi ter-dengar awam bagi masyakat di luar Jakarta namun jika sesekali mampir ke dalamnya bersiaplah untuk ter-cengang dengan kekayaan berbasis tekstil dari seantero nusantara.Memang Museum Tekstil dijadikan sebagai cagar budaya yang secara khusus mengumpulkan, mengawet-kan, serta memamerkan karya-karya seni yang berkaitan dengan pertek-stilan Indonesia.

Bertempat di Jalan Aipda K.S. Tu-bun No.4, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, museum ini secara resmi dibuka pada 28 Juli 1976 dan berdiri dengan menempati gedung tua di atas areal seluas 16.410 meter persegi.

Dalam sejarahnya, gedung yang digunakan sebagai museum ini dahulu merupakan rumah pribadi seorang warga keturunan Perancis yang hidup di abad ke-19.

Namun gedung ini kemudian di-jual pada seorang anggota konsulat Turki bernama Abdul Aziz Al Musawi Al Katiri. Pada tahun 1942, gedung ini dijual lagi kepada orang yang bernama Karel Cristian Cruq.

Tidak begitu lama, gedung ini pun beralihtangan lagi dan dijadikan Markas Besar Barisan Keamanan Rakyat (BKR) pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1947, kepe-milikan gedung ini dipegang oleh seseorang yang bernama Lie Sion Phin. Setelah beberapa kali beralih kepemilikan dan beralih fungsi, akhirnya pada tahun 1975, gedung

DB_58_Juni.indd 44 01/08/2014 23:43:48

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 45

He

rita

ge

keku

naan

.blo

gspo

t.com

ini diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta dan dijadikan sebagai Museum Tekstil.

Peresmian Museum Tekstil di-lakukan oleh Ibu Tien Soeharto pada tanggal 28 Juni 1976.

Seribu KoleksiSebagai sebuah museum tekstil

terbesar di Indonesia, museum ini mempunyai koleksi-koleksi yang ter-hitung banyak, yakni sekitar 1.000 buah.

Keistimewaan museum ini ter-letak pada koleksi-koleksinya yang kebanyakan merupakan koleksi tekstil tradisional Indonesia.

Koleksi-koleksi tersebut dikelom-pokkan dalam empat bagian, yakni koleksi kain tenun, koleksi kain batik, koleksi peralatan, dan koleksi campuran.

Wisatawan yang berkunjung ke museum ini dapat menyaksikan aneka kain batik bermotif geometris sederhana hingga yang bermotif rumit, seperti batik Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, Palembang, Madura, dan Riau.

Selain itu, wisatawan juga dapat menyaksikan bendera Keraton Cire-bon yang merupakan koleksi pilihan, karena usianya yang paling tua.

Bendera itu terbuat dari ba-han kapas berupa batik tulis yang berhias kaligrafi Arab. Bendera mirip plakat itu konon merupakan pening-galan bersejarah dari tahun 1776 M yang sangat disakralkan di Istana Cirebon. Pada saat itu bendera tersebut sering dipakai sebagai simbol syiar Islam.

Selain memamerkan koleksi pertekstilan, di museum ini juga terdapat sebuah taman di halaman belakang yang diberi nama Taman Pewarna Alam.

Taman seluas 2.000 meter persegi ini berisi pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan

baku pewarna alam. Penanaman pohon-pohon itu bertujuan men-didik masyarakat agar mengenal dan mengetahui pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan baku pewarna alam.

Kursus MembatikKeistimewaan lainnya yang ter-

dapat di museum ini adalah kursus membatik. Kursus ini dilaksanakan bersamaan dengan hari-hari buka museum.

Pengunjung bisa bela-jar membatik dan menge-tahui proses pembuatan batik yang rumit atau hingga delapan tahapan.

Kursus Membatik (termasuk tiket masuk museum) untuk turis do-mestik seharga Rp40.000, turis asing Rp75.000, Kur-sus Kain Flanel (minimal 10 orang), kursus membuat boneka Rp65.000/orang, dan kursus mem-buat aneka aksesoris Rp35.000/orang.

Kursus kerajinan ini dilaksanakan di sebuah bangunan yang terletak di halaman paling belakang Museum Tekstil. Bangunan ini bergaya rumah panggung lebar yang tak mempun-

yai sekat di dalamnya. Semua bahan bangunannya ter-

buat dari kayu dengan cat berwarna coklat tua. Di ruangan ini tidak terdapat pendingin ruangan (AC), karena telah terdapat beberapa jendela yang mengelilingi ruangan untuk mengalirkan udara segar.

Museum Tekstil dibuka untuk umum pada hari Selasa hingga Minggu, sedangkan pada hari Senin dan Hari Besar tutup.

Pada hari Selasa hingga Ka-

mis museum ini buka pada pukul 09.00—15.00 WIB. Hari Jumat, museum buka dari pukul 09.00-12.30 WIB dan pada hari Sabtu dari pukul 09.00—15.00 WIB. Sedang-kan untuk hari Minggu museum ini buka pada pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB. (Bhas- Ber-bagai sumber)

DB_58_Juni.indd 45 01/08/2014 23:43:49

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201446

Sel

ing

an

Sudoku dimulai dengan beberapa sel yang sudah terisi dengan ang-ka. Isilah sel-sel yang kosong dengan angka antara 1 dan 9 (setiap sel hanya 1 angka). Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, kolom dan area.Selamat mencoba!!!

Mesem

98

2 65

44

9

5

372

5

69

9

29 85 6

13

618

Tidak TegaDi ruang kuliah, seorang dosen senior sedang memarahi maha-siswanya.Dosen: menjawab saja tidak becus, eh malah bercanda dan ngobrol seenaknya. Menjawab soal aja juga ga ada yg tahu, jadi percuma aja kuliah ini.

Hayo Sekarang yang merasa dungu BERDIRI !!!! sang dosen mem-bentak.

Beberapa menit suasana hening, Tiba-tiba dari bangku belakang seorang mahasiswa berdiri.

Dosen: Jadi kamu yakin betul, kamulah si dungu itu ???

Bukan begitu pak, saya cuma tidak tega melihat Bapak berdiri sendiri.

Quick Count

Setelah melakukan pencoblosan pemilu presiden kemarin, ceritanya keluarga besar Pak Maman buka bersama di Rumah Makan Padang.

Selesai makan, Pak Maman memanggil pelayan.

Pak Maman: “Uda, tolong dihitung semua”.

Dalam beberapa detik, si Uda sudah menye-rahkan tagihan. Pak Maman kaget melihat kehebatan dan kecepatan sang pelayan menghitung.

Pak Maman: “Uda, hebat. Hanya beberapa detik, hitungan sudah selesai?”

Uda: “Itu pakai quick count, Pak. Kalau hitungan real count silakan ke kasir..”

Pak Maman: “Onde Mande...”

Sumber: http://www.ketawa.com

Sombong

Pengemis: Sedekahnya nak...

Ucil: (Merogoh kantong dan hanya menemu-kan uang 10 ribu rupiah) Ini pak, kembalinya tujuh ribu yah...

Pengemis: Nih delapan ribu nak...

Ucil: Kok delapan ribu pak?

Pengemis: Gak papa nak, anggap saja amal...

Ucil: *&^%$

Sumber: http://www.bersasi.com

DB_58_Juni.indd 46 01/08/2014 23:43:51

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 47

So

so

k

Antusiasme Neymar

SIAPA pemain sepakbola yang bakal jadi bintang lapangan di piala dunia 2014 ini? Sejumlah nama besar memang jadi perbincangan, seperti Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay) dan Lio-nel Messi (Argentina). Tetapi pemain muda Brazil, Neymar da Silva Santos Junior atau biasa dipangil Neymar justru paling banyak diramal bakal ber-sinar di kejuaraan paling akbar sedunia ini.

Kendati ini adalah debutan pemuda kelahiran Sao Paulo Brazil 5 Februari 1992 ini, tetapi publik di Brazil sangat berharap ia mampu membawa Brasil meraih juara untuk keenam kalinya. Ke-mampuan individunya sangat meyakinkan saat membawa Brazil menjuarai Piala Konfederasi 2013, bahkan ia terpilih menjadi pemain terbaik di ajang tersebut.

No. 58 • Juni • Tahun VI • 2014 47

Neymar yang kini menikmati kekayaannya dengan penghasilan sekitar 35 juta Euro setahun, memulai kecintaannya terhadap si kulit bundar tidak di atas lapangan, melainkan di jalanan atau tanah berdebu di kota kelahirannya, Mogi das Cruzes, selatan Brazil. Kekayaannya yang cukup fantastis itu ternyata tidak me-lulu dari hasil nendang bola. Neymar memiliki kerajaan bisnis yang mencakup bidang pemasaran, publisitas dan perdagangan untuk mendukung kariernya di sepak bola. Saat dirinya digadang-gadang bakal menjai top figur piala dunia kali ini, Ia justru merendah. Menurut striker celecao ini, pemain yang bakal jadi bintang la-pangan di piala dunia 2014 adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, duo superstar La Liga Spanyol. Say-angnya Cristiano keburu angkat koper lantaran timnya gagal melaju ke babak 16 besar. (Kem)

DB_58_Juni.indd 47 01/08/2014 23:43:51

No. 58 • Juni • Tahun VI • 201448

DB_58_Juni.indd 48 01/08/2014 23:43:53