--- -.----

(J Kamis 0 Jumat---8 9 10 1123 24 2~ 26---(;Jun () Jul 0 Ags

o Senin

2 3

18 19

.Peb

o Selasa 0 Rabu

456 7

20 21 22

o Mar OApr OMe;

o Sabtu . Minggu

12 13 14 6) 1627 28 29 30 31

OSep OOkt ONov ODes

I Dewa Gede Palguna:

Persoalan Demokrasidi Wilayah t<::ebudava>a~n'- . . ~ ~ -~ - - - ~ - ." . .,."-,..I.-- - ... - - - - ...

lCanprogram doktof'CIi(Jmversitas -wijaya WOras, Denpasar, 2001), -Indonesia, iajuga disibukkan de- Demokrasi Indonesia dalam Prosesngan memenuhi undangan membe- Menjadi (Lembaga Kajian Demo-rikan ceramOOdi berbagai tempat,'krasi/EIKaDe, Jakarta, 2(03), dantermasuk di luar negeri. Nasionalisme: Identitas & Kegeli-

Palguna, yang dikenal sebagai sahan (Penerbit Sekretariat Jende-t()kohmuda intelektual yang punya ral dan Kepaniteraan MahkamOOpemikiran-pemikirancemerlang, Konstitusi, 2008).memangjadi kebanggaanmasyara- Buku pertama yang ia terbitkankat Bali. Pemikiran-pemikirannyati- merupakan buOOpergumulannya se-dak hanya dituangkan dalam bentuk bagai generasi muda Bali, sepertikarya ilmiOO,tetapi juga dalaritpe- tertuang dalam bukunya. Suara Ka-nulis:;mbuku. Hingga kini, ia sudah um Muda Hindu (YayasanDharmamenerbitkan lebih dari 10buku. Nusantara. Jakarta, 1993).Berkaitan

Berkaitan dengan bidang hu-. dengan tanOOkelahirannya itu, Pal-kum yang ia geluti, ia menulisbuku guna melOOirkanbuku-buku Dhar-Hukum dalam Teori dan Praktik ma Agama, Dharma Negara (pener-(Penerbit Fakultas Hukum Univer- bit Bali Post, 1995),Mahasiswa Ba-sitas Udayana, Denpasar, 1994), Ii:Ketika Kemandegan PemikiranPengantar Hukum Humaniter (Pe- Mencair (penerbit PKM Akademikanerbit International Committee of Universitas Udayana, Denpasar,the Red Cross, Regional Delegation 1995),Identitas dan Kemerdekaan,Jakarta, 2000), Pergolakan Pemi- Kabar dari Pulau Dewata (penerbitkiran Menuju Amandemen UUD Institut Dian/lnterfidei, YogyakaJ1a.1945 (Forum MerOOPutih, Denpa- . 1998),Bali dan Masa Depannyasar,2003),JalanPanjanghingga . (penerbitBaliPost,Denpasar,Medan Merdeka Barat (Penerbit 1998),dan Saya Sungguh Mence-Sekretariat Jenderal dan Kepanite- maskan Bali (penerbit Sekretariatraan MahkamOOKonstitusi, 2(08), Jenderal dan Kepaniteraan Mahka-dan Mahkamah Konstitusi, Judicial moo Konstitusi, 2(08).Review, dan WelfareState (penerbit Selain merindukan demokrasi,Sekretariat Jenderal dan Kepanite- Palguna takpernOOlelOOmengga-raan MahkamOOKonstitusi, 2(08). ungkan nasionalisme. Bahkan de-

Perenungan Palguna juga me- ngan rekan-rekan sejawat, mantanrambOOke perjalanan demokrasi anggota MPR dari Utusan Partainegeri ini, seperti tertuang dalam Demokrasi Perjuangan ini, sempatbuku-buku Parlemen Literer (Pe- mendirikan Forum MerOOPutih.nerbitBaliMangsi,Denpasar,. MatarantaipemikiranPalgunaten-2000), Mengibarkan Merah Putih. tang MerOO-Putihtidak lepas dariMenega~n DemokrasU:I~enerbit ..>. -

TAMU

Jarang kita melihat

sosok yang begitu getol

belajar dan menekuni

persoalan hukum,

juga getol menekuni

budaya. Tidak hanya

sebagai pemerhati, tetapi

juga terlibat langsung

sebagai seniman. Itulah

I Dewa Gede Palguna,mantan Hakim Konstitusi

pada Mahkamah

Konstitusi (MK)

2003 - 2008.

Kendati namanya tidak lagisering muncul dalam perca-turan hukum nasional sete-

100pensiun sebagai hakim MK, bu-kan berarti kesibukan bapak tigaanak ini berkurang. Justru di te-ng~-tengOO kssibukan menyelesai- .

-.... ~- .-.

Klipirg Humos Unpod 2009

-----

Nama : IDewaGedePalgunaTempatclantanggallahir : Bangli,Bali,24Oesember1961

NamaIstri I Gusti Ayu Shri Trisnawati

Namaanak'

1. I Oewa Ayu Maheswari Adiananda (Iahir 1995)

2. I Dewa Made Krishna Wiwekananda (lahir 1997)

3. I Dewa Ayu Adiswari Paramitananda (Iahir 2003)

Pendidikan:

o Sekolah Dasar di SD Pengiangan, Bangli (tamat 1974)

o SLTPdi SWB I Saraswati Oenpasar (1977)

o SLTAdi SWA I Saraswati Denpasar (1981)

o Sl (sarjana hukum) di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali,

bidang kajian Hukum Tata Negara (1987)

o S2 (magister hukum) di Program Pascasa~ana Universitas

Padjadjaran, Bandung. bidang kajian Hukum Internasional (1994)

Karier:

o Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak 1988

o Dosen luar biasa pada Fakultas Keguruan dan IImu Pendidikan

Universitas Owijendra Oenpasar untuk rnata kuliah Hukum Pidana

(1987-1988)

o Asisten Dosen pada Program Magister IImu Hukum

Universitas Udayana sejak 1997

o Dosen loar Biasa pada Fakultas Ekonomi Universitas

Udayana untuk mata kuliah Sosiologi Politik dan Hak

Atas Kekayaan Intelektual (1997-1999)

o Sekretaris Bagian Hukum Intemasional Fakultas Hukum Universitas

Udayana (1995-1997)

o Ketua Bagian Hukum Intemasional Fakultas Hukum Universitas

Udayana (1997-1999)

o Anggota Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas

Udayana (1998-1999)

o Ketua Oepartemen Penelitian dan Pengembangan pada Pusat Studi

Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana

perjalanannya sebagai aktivis pro-dernokrasi yang rneletakkan keina-

~ jemukan sebagai bahan dari sikapintelektualnya berhadapan denganperadaban dan perubahan.

SP berkesernpatan rnewawanca-rai Palguna di kediamannya di

, Denpasar, belurn lama ini. Berikutpetikannya.

Bagaimana Anda melihat per-jala1uzn demokrasi di negeri ini?

Bagian terbesar dari persoalandernokrasi sesungguhnya bukanberada di wilayah politik, rnelain-kan di wilayah kebudayaan. Arti-nya, dernokrasi hanya bisa dan ha-nya rnungkin turnbuh dan berkern-bang dalam rnasyarakat yang rne-rniliki kultur atau budaya dernokra-tis. Untuk rnenumbuhkan budaya,faktor yang determinan adalahpendidikan.

Hanya rnelalui pendidikanorang akan belajar rnengetabui se-suatu (learning to know), belajaruntuk rnenjadi sesuatu (learning tobe), dan belajar hidup bersama da-lam rnasyarakat (learning to live to-gether). Dengan rnenyesal saya ka-takan, sistern pendidikan kita darirnasa ke rnasa rnasih tetap dorninandiarahkan pada persoalan learningto know dan learning to do.

Pendidikan kita harusnya rnern-berikan kontribusi yang signiflkandalam rnasalah-masalah kenegaraandan rnasyarakat. Karena itu, yangrnesti diberikan perhatian secarasungguh-sungguh adalah persoalanlearning to be dan learning to livetogether. Sebab, dalam kontekspendidikan, persoalan dernokrasibuk~ han}'a~I!o~aIl di wi~ah

- -

(1999-2001)

o Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Oaerah Tingkat I Bali

(1999)o Anggota MPR Utusan Daerah Bali (kemudian bergabung dengan

Fraksi POI Pe~uangan) periodel999-2004 II

o Sekretaris Panitia Ad Hoc II Badan Peke~a MPR (1999-2000)

o Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Peke~ MPR (2000-2003)

o Terpilih sebagai Hakim Konstitusi melalui seleksi OPR (2003)

Keterangan Lain:

o Mahasiswa teladan Universitas Udayana tahun 1986o Ketua II Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Udayana 1985-1987

o Ikut sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Oepartemen

Hukum Tata Negara Forum Diskusi Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Udayana (1984-1986)

o Ikut mendirikan Kelompok Oiskusi Merah Putih (1983-1987)

o Ikut mendirikan Yayasan Arti (Arti Foundation), yang bergerak dalar(li

bidang konservasi dan pengembangan kesenian (1998)

o Tujuh tahun aktif dalam aktivitas teater, bersama

Teater Sanggar Putih (1983-1990)

o Sembilan tahun aktif dalam aktivitas olahraga beladiri karate pada

perguruan Inkai (lnstitut Karate-do Indonesia), 1978-1987

o Anggota Tim Universitas Udayana untuk penyusunan Pokok-pokok

Pikiran UniversitasUdayanauntuk disampaikan kepada Dewan 'IPerwakilan Rakyat Daerah Bali dalam rangka Penyusunan Pola Dasa_1

Pembangunan Bali 1998-2003 (1997)

o Anggota Tim Universitas Udayana pada Pertemuan Penjajakan

Ke~asama Universitas Udayana dengan University of Groningen, IIthe Netherlands (1997)

o Tahun 1998 mendirikan Forum Merah Putih, sebuah organ'isasi

sukarela yang bergerak dalam bidang advokasi rnasalah-masatah

sosial, kebudayaan, dan pendidikan kewarganegaraan;

o Redaktur Majalah Hukum Kertha Patrika (1998-2000)

o Pembina Pers Kampus Akademika Universitas Udayana (1996-1999);

o Penulis lepas di sejumlah media (etak (koran).

~I

~I

kowntif, rnelainkanjuga afektif danpsikornotorik.

Pada bagian apakah persoalandemokrasi itu Anda anggap palingmendesak?

Persoalan utama yang kita ha-dapi sekarang ini adalah pada satupihak kita rnerindukan hadimya de-rnokrasi, di lain pihak, kita belurnrnerniliki sistern hukurn atau kelern-bagaan politik yang kuat, dan be-lurn rnerniliki budaya berdernokrasiyang baik.

Saya kira inilah kondisi palingrnasuk akal untuk rnenjelaskanrnengapa kita kerap kali rnelihat ha-dimya perilaku-perilaku paradoks.Orang berteriak lantang tentang de-JIlokrasi, tetapi rnelalui cara-cara ti-

.diik dernokratis. Orang rneneriak-kan.kritik akan pentingnya penega-kan hukurn, tetapi cara yang digu-nakan dalam rnenyampaikan kei-nginan itu tidak kalah tercelanyadengan orang ataupun lernbagayang dikritik.

Kalau rnau jujur dan objektif,perilaku seperti itu bukan curna di-lakukan orang kebanyakan, jugabukan rnonopoli pejabat publikyang korup. Hal itu juga dilakukanpribadi-pribadi penyandang predi-kat intelektual, termasuk kalangankampus atau perguruan tinggi.

Mernang sulit rnengernbangkanbudaya politik dernokrasi dalamrnasyarakat yang sudah terlalu lamatertindas, rnasyarakat yang puluhantaboo kehilangan kernerdekaanberpikir, sehingga hanya bisarnenerirna perintah dan petunjuk.Tokob pendidikan Brasil, Paulo~~ ---

Freire mengatakan, suatu masyara-kat yang terlalu lama tertindas,ketika terbebas dari penindasan itu,ada kecenderungan mewarisi sifat-sifat atau watak rezim yang dulumenindasnya. Bipotesis tersebuttampaknya pas kalau melihatkonteks masyarakat Indonesiasekarang ini.

Bagaimana dengan nasionalis-me jika dikaitkan dengan kenyata-an mengenai kemajemukan ma-syarakatnya?

Setelah bangsa ini merdeka danbendera jahitan ThuFatmawati diki-barkan, berarti identitas kebangsaanini mesti dipegang teguh. Penghor-matan terhadap bendera Merah-Pu-tih tersebut hams kita berikan seca-ra tulus. Penghormatan yang tuluskepada panji-panji negara itu untukmenjaga kewibawaan negara secaraformal, bukan hanya dalam wila-yah, melainkanjuga dalam tindak-an kenegaraan.

Di tengah-tengah, kita hamsmenjaga kewibawaan bangsa ini,sangat ironis kalau sekarang masihmuncul pertikaian karena persoalanremeh-temeh. Kesalahan kita seringmembiarkan persoalan-persoalan ,besar terse1}uthanyalah perkararemeh.

Salah satu contoh, Undang-Undang Pomografi yang telah di-sahkan DPR menyisakan pro dankontra di masyarakat. Saya inginbertanya, UU Pomografi itu kebu-tuhan atau keinginan? Kalau kebu-tuhan, kita sudah punya UU PokokPers, KUHAP, UU Kekerasan, dansebagainya. Jangan-jangan UUPomografi itu hanya sebuahkeinginan yang tentunya berbahayabagi bangsa dan negara. Kalauhal semacam itu terus dibiarkan,tentunya akan memunculkan------

disintegr1!Si bangsa.

Apakah sampai sebegitu jauhdampaknya?

Betapa pun kokoh dan kuat ba-ngunan suatu bangsa yang didirikandi atas bahan-bahan yang plural,jika elemen plural itu tidak benar-benar lekat dan mendarah dagingdi dalam kesadaran masing-masingindividu bangsa, kekokohanbangunan tersebut sesungguhnya

"Orang meneriakkan

kritik akan pentingnyapenegakan hukum,

tetapi cara yangdigunakan dalammenyampaikan

keinginan itu tidakkalah tercelanya

dengan orang ataupunlembaga yang

dikritik.

semu belaka. Begitu pun kalaukekuatan bangunan bangsa yangberdiri di atas bahan-bahan pluralitu hanya digantungkan padaperekat personal, tanpa disertaiupaya-upaya mengomunikasikangagasan-gagasan kebangsaan itusampai ke tingkat akar rumput(grass root) sehingga benar-benarterjadi proses intemalisasi kebang-saan yang mengental sampai ting-kat basis, kekuatan bangunan itu

juga semu belaka.Kesadaran Merah-Putih da~t .

saja dibentuk oleh partai-partai,vo-litik mulai dari tingkat elite S3.l1)paike akar rumput. Forum Merah PiJ-tih misalnya, didirikan untuk mem-bangun kesadaran kebangsaan yangbetiar-benar Merah-Putih.

Membangun kesadaran kebang-saan yang benar-benar Merah-Py.tihtidak selalu hams melalui perju~g-an memperebutkan kekuasaan for-mal pada level negara. pada level; .

suprastuktur politik. Perjuangan qisamelalui penggalangan kekuatan wo-ral-intelektual pada level infrasttuk-tor politik, pada level akar rumpu.tyang benar-benar independen.

Sejarah membuktikan, betapa.pun kuat energi suprastruktur yangbergantung pada otoritas formal ne-gara. tanpa dukungan kesadaran,ba-

ik pada tingkat basis massa, ener§ikekuatan suprastruktur itu tidak akanbertahan lama. Seperti dikatakanJohn F Kennedy, bangsa yang bclmrbukan hanya menyatakan dirinyamelalui pahlawan-pahlawan besaryang mampu dihasilkannya, melain-kan juga melalui dorongan-doroqgankecil namun tulus yang diberikaOsetiap individu bangsa itu.

Lama meninggalkan Bf'li, tWayang bisa Anda sampaikan ten..tang Bali?

Saya tidak senang kalau adayang merendahkan dan menjelek-jelekkan Bali. Pasti "kebalian" sayaakan muncul. Bali sering mend~atjulukan Pulau Dewata, Pulau Seri-bu Pura, dan sebagainya, namun itumembuat saya gelisah.

Pertama, soal aspirasimasyara-kat. Suka atau tidak, aspirasimas}'a-rakat pada saat ini sudah seharus~yamenjadi agenda yang mesti dipriQii-taskan pemahaman dan penyaluran---- ---........

. nya.Terutamaberkaitandenganke-butuhan masyarakatBali akan ke-adilan dan perlindungan atau rasa a-man, baik yang menyangkut pribadi-nya maupunhak-haknya.

Persoa1an ini memang bukanhanya monopoli Bali, melainkan,menjadi potret wajah kita secaranasional. Namun bagi Bali, hal inimenjadi persoalan tersendiri, ter-utama langsung atau tidak, dengancorak Bali sebagai sebuah entitasdengan identitas budayanya yanglekat. Artinya, kita berbicara dalamaspirasi kultural. Kecerobohan da-lam memahami dan menangani ma-salah ini akan membawa dampak

;terhadap kultur Bali.Kedua, persoaian tanah yang

berarti langsung berbicara tentangeksistensi diri orang Bali. Hal yangsering kali terjadi dan menimbul-kan persoalan adalah tanah-tanahyang berstatus sebagai tanah nega-ra, atau yang diklaim sebagai tanahnegara. Dalam hubungan ini, seringkebijakan pemerintah, dalam hal inipemerintah daerah, tidak transparandan berpihak kepada investor danpemilik modal. Kalau keadaan ituberlangsung terus, dalam waktu ti-dak terlalu lama, akan muncul ribu-an orang, terutama petani menjadimiskin karena lahan garapan mere-

. ka tiba-tiba dikatakan tanah negaradan mendadak dicabut.

Ketiga, persoalan tata ruang Baliyang relatif kecil dengan luas5.632,86 km persegi. Namup, kehi-dupan masyarakat di mana budayaagraris hidup dalam filosofik estetik,kini mulai terancam akibat tata ru-ang yang mengemuka.

Harusnya, dalam menentukantata ruang ada empat langkahpokok yang dilakukan dan sifatnyamutlak. Empat langkah itu, identifi-kasi terhadap fungsi, potensi, dandaya dukung ruang; pengkajianterhadap daya kementakan ruang;

_ pe~ep.!.U~~cana desain.pena~

...'

-- '~-ruang;dan menyuSiiD'illmusarinor-.

matifnya sebagai pengaman hasil ".desain.Untuk melaksanakan hal itu,perlu ketegasan dalam soallawenforcement (penegakan hukum).

Keempat, persoalan lingkungan.Persoalan lingkungan sudah banyakterjadi di daerah pariwisata ini,karena adanya pembangunan-pembangunan besar, sepertipembangunan hotel di Tanah Lot,reklamasi di Pulau Serangan, PLTGBedugul, dan pembangunanlainnya. Pembangunan itu harusmengikuti kaidah-kaidah tatalingkungan dan memperhitungkandaya dukung demi pembangunan11a!U~a P..~3I!~_

"

~ -~-

' KeTima,persoTankependuduk-an. Persoalan ini menjadi pentingkarena ada semacam hipotesisbahwa persoalan kerawanan danketegangan sosial bermula daripersoalan kependudukan. Lemab-nya segi-segi legal administrasikependudukan dalam pengendalianintensitas dan kepadatan arus orangyang mendatangi Bali, memperpa-rah persoalan kependudukan didaerah ini. Hal itu sebenarnya bisadiatasi kalau fungsi yang mengaturdan mengendalikan pendudukberjalan maksimal.

P,EWAWANCARA:NYOMAN MARDIKA