Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(TAPERA)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Dalam Acara:
SERI WEBINAR PERKIM #10
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)
oleh:
Adang Sutara, SE, MSi DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
23 Juli 2020
perkim.id
2
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Pengesahan International Covenant on Ecosoc
UU 39 TAHUN 1999
PASAL 40
UU 11 TAHUN 2005
PASAL 11
UU 17 TAHUN 2007 RPJPN 2005 - 2025
RPJMN 2020-2024
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2004-2009
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni
Hak untuk bertempat tinggal
HAM - Hak untuk bertempat tinggal
UU 20/2011 RUSUN
UU 4/2016 TAPERA
Pengyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian
UUD NKRI 1945 PASAL 28 H
PP 88/2014 PKP
PP 14/2016 PKP
PERPRES 101/2016
Arah Pembangunan Perkim Jangka Panjang
Pembiayaan Sekunder Perumahan
UU 1/2011 PKP
PP 25/2020 PENYELENGGARAAN
TAPERA
LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN PERUMAHAN perkim.id
3
KRONOLOGIS PENYIAPAN BEROPERASINYA BP TAPERA
12 Januari 2011
UU No.1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Memiliki amanat dalam Pasal 124 bahwa
"Ketentuan mengenai tabungan perumahan
diatur tersendiri dengan undang-undang"
24 Maret 2016
Undang-Undang 4 Tahun 2016
Tentang
Tabungan Perumahan Rakyat
17 November 2016
Keputusan Presiden
Nomor 67 Tahun 2016
tentang
Pengangkatan Ketua dan Anggota
Komite Tapera
13 Februari 2019
Keputusan Presiden
Nomor 10 Tahun 2019
tentang
Pengangkatan Komisioner dan
Deputi Komisioner BP Tapera
20 Mei 2020
PP Nomor 25 Tahun 2020
Tentang
Penyelenggaraan Tapera
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
perkim.id
4
Tabungan Perumahan di Negara Lain
Negara Nama Program Sifat Manfaat
Perancis Plan D’epargne Logement (PEL) Sukarela - Pembelian rumah pertama
- Pembangunan rumah pertama
- Renovasi rumah pertama
- Modernisasi perangkat energi rumah
Jerman Bauspar Sukarela - Pembelian rumah
- Renovasi rumah
Cina Housing Provident Fund (HPF) Wajib - Pembelian rumah
- Pembangunan rumah
- Perbaikan rumah
Singapura CPF (Central Provident Fund) Wajib Pembelian rumah
Malaysia Employees Provident Fund (EPF)
atau Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja (KWSP)
Wajib - Pembelian rumah
- Konstruksi rumah
BEST PRACTICE TAPERA DI NEGARA LAIN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
perkim.id
5
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBENTUKAN TAPERA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
• Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang
memiliki peran yang sangat penting dalam
pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai
salah satu upaya membangun manusia indonesia
seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif
• Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin,
bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup
yang baik dan sehat (Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
• Sebagian besar masyarakat Indonesia memilik
pendapatan rendah dan menengah dan memiliki akses
yang terbatas ke sistem pembiayaan perumahan
sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah
• Negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak
masyarakat atas perumahan melalui penyelenggaraa
sistem pembiayaan perumahan yang bertujuan
menyediaan dana jangka panjang dalam jumlah yang
cukup dan tejangkau
• Tanggung jawab negara, dijabarkan dalam peran
Pemerintah dalam menyediakan serta memberikan
kemudahan dan bantuan bagi skema pembiayaa
perumahan, salah satunya adalah Tabungan
Perumahan
• Rumah tidak hanya berfungsi memberi hunian dan aset
terbesar yang dimiliki seseorang, tetapi mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam pembentukan
karakter dan kepribadian bangsa
• Kendala keuangan merupakan tantangan yang harus
dipecahkan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang
berkeadilan, khusunya di bidang perumahan
• Upaya untuk memecahkan kendala keuangan ini
merupakan tanggung jawab dari semua pihak, orang per
orang, pemberi kerja, masyarakat ataupun pemerintah
• Sinergi antara pekerja, pemberi kerja yang berlangsung
secara masal akan membentuk suatu kekuatan
pendanaan yang besar yang mampu mengatasi kendala
keuangan
• Pemerintah harus mampu mendorong peningkatan daya
beli masyarakat akan perumahan dan memfasilitasi
akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan
perumahan (sisi demand)
• Penguatas di sisi demand perlu diseimbangkan dengan
upaya Pemerintah untuk menguatkan sisi penawaran
(supply) perumahan, antara lain dengan penyediaan
rumah dengan harga terjangkau
• Tabungan perumahan harus diletakan sebagai bagian dari
sistem pembiayaan periumahan nasional dan terintegrasi
dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah
• Penjelasan UU No 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa
“DanaTabungan Perumahan” adalah simpanan yang
dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu
yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati sesuai peraturan dan dapat
dimanfaatkan untuk mendapatkan akses kredit atau
pembiayaan ( pembangunan rumah, perbaikan rumah,
serta pemilikan rumah)
• Saat ini telah ada pengaturan mengenai tabungan
perumahan yakni tabungan PNS yang diatur Keppres No
14 Tahun 1993 tentang Taperum PNS melalui
Bapertarum PNS, tetapi aturan tersebut tidak tepat dan
tidak efektif jika diterapkan pada lingkup yang lebih
luas.
• Kebutuhan pekerja akan perumahan disinggung dalam
UU No 13 Tahun 2003 tentang Kenegakerjaan, namun
belum memadai untuk menopang upaya penyediaan
dana jangka panjang bagi perumahan.
• Terdapat pula pengerahan dana masyarakat secara
masal seperti BPJS yang didasari oleh UU No 40 Tahun
2004 tentang SJSN, namun belum mencakup upaya
pengerahan dan pemanfaatan dana jangka panjang
bagi perumahan
• Pasal 124 UU No 1 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa
“Ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur
tersendiri dengan undang-undang”
Landasan Filosofis Landasan
Sosiologis
Landasan
Yuridis
Sebagai kesatuan dari sistem pembiayaan perumahan, pembangunan Tabungan Perumahan bertujuan untuk memperepat tersedianya
dana jangka panjang perumahan yang berkesinambungan dan harga lebih terjangkau
Landasan Sosiologis Landasan Yuridis
perkim.id
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(TAPERA) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara
periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat
dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau
dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah
kepesertaannya berakhir.
adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah
jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan
perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah
yang layak dan terjangkau bagi peserta.
Dana murah jangka panjang adalah dana dengan suku
bunga terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi
ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber biaya dan
jangka waktu pengembalian atau tenor kredit pemilikan
rumah.
TUJUAN TAPERA
PESERTA TAPERA Setiap WNI dan WNA pemegang visa dengan maksud
bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam)
bulan yang telah membayar Simpanan
PEKERJA PEKERJA MANDIRI a. CPNS
b. Pegawai ASN
c. Prajurit TNI
d. Prajurit siswa TNI
e. Anggota POLRI
f. Pejabat negara
g. Pekerja/buurh BUMN
h. Pekerja/buruh BUMD
i. Pekerja/buruh BUMS*
j. Pekerja WNA
wajib didaftarkan oleh
Pemberi Kerja kepada BP
Tapera
setiap warga negara
Indonesia yang
bekerja dengan tidak
tergantung pada
pemberi kerja untuk
mendapatkan
penghasilan
mendaftarkan
dirinya sendiri
kepada BP Tapera
KEPESERTAAN
WAJIB
KEPESERTAAN
SUKARELA
Penghaislan min. UM
Usia 20 tahun atau sudah menikah
Penghaislan <.UM
Usia 20 tahun atau sudah menikah
Gotong royong Kemanfaatan Nirlaba
Kehati-hatian Keterjangkauan
& Kemudahan Kemandirian
Keadilan Keberlanjutan Akuntabilitas
Keterbukaan Portabilitas Dana Amanat
ASAS PENGELOLAAN TAPERA KEPESERTAAN NONAKTIF
KEPESERTAAN BERAKHIR
PESERTA YANG KEPESERTAANNYA BERAKHIR
Jika Peserta tidak membayar Simpanan
Dapat diaktifkan kembali apabila peserta membayar
Simpanan kembali
- pensiun bagi Pekerja
- berusia 58 tahun untuk Pekerja Mandiri
- Peserta meninggal dunia
- tidak memenuhi kriteria sebagai Peserta selama 5 tahun
berturut-turut
MEKANISME PENYETORAN SIMPANAN TAPERA
PEMBERI KERJA
PEKERJA MANDIRI
BANK KUSTODIAN
- wajib membayar Simpanan yang menjadi kewajibannya & memungut
simpanan yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta
- wajib menyetor Simpanan setiap bulan ke Rekening Dana Tapera
- berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil
pemupukannya
- Simpanan dan hasil pemupukan diperoleh berdasarkan
jumlah unit penyertaan dilakilakn nilai aktiva bersih per
unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan
- peserta yang berakhir kepesertaannya karena pensiun
atau berusia 58 tahun dapat kembali menjadi Peserta
- wajib menyetor sendiri Simpanan yang menjadi kewajibannya ke
dalam rekening Dana Tapera
- wajib mencatat penerimaan Simpanan ke setiap rekening peserta
- wajib menghitung nilai aktiva bersih Dana Tapera setiap hari bursa
PEMUPUKAN DANA TAPERA
PEMANFAATAN DANA TAPERA
- dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera
- dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK
- peserta dapat memilih 2 jenis Pemupukan Dana Tapera,
yaitu secara konvensional ataupun syariah
1. Untuk pembiayaan perumahan
Pemilikan Rumah
Pembangunan Rumah
Perbaikan Rumah
a. masa kepesertaan paling singkat 12 bulan.
b. termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
c. belum memiliki rumah.
d. digunakan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah
baru, ataupun perbaikan rumah (untuk rumah pertama).
SYARAT PESERTA MEMANFAATKAN
Ditentukan berdasarkan:
a. lamanya masa kepesertaan
b. tingkat kelancaran pembayaran Simpanan
c. tingkat kemendesakan pemilikan rumah
d. ketersediaan dana pemanfaatan
PESERTA PRIORITAS MENDAPATKAN MANFAAT
- Penilaian kelayakan peserta
SANKSI ADMINISTRASI Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan
Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi, yang
melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif
berupa:
- peringatan tertulis
- denda administratif
- publikasi ketidakpatuhan bagi pemberi kerja
- pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan
pengembalian
- pembekuan ijin usaha
- pencabutan ijin usaha
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Komite Tapera
&
OJK
BP Tapera
&
OJK
- Bank Kustodian
- Manajer Investasi
- Bank/perusahaan
pembiayaan
*(diberlakukan penahapan
kepesertaan paling lambat 7 tahun
sejak PP ditetapkan)
2. Pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya (diakhir
masa kepesertaan)
dikecualikan bagi Peserta WNA (UU Tapera)
perkim.id
Tabungan
Perumahan
Rakyat Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2020
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMBERI KERJA
Hak
1. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta
2. Melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung
jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau
Upah
3. Menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan
menyetorkan hasil pemungutan Simpanan yang menjadi
tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta disertai daftar
perincian pembayaran Simpanan
4. Melakukan pemutakhiran data Pekerja yang terkait dengan
kepesertaan Tapera.
5. Menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran
Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan Pekerja.
mendapatkan Informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan
kinerja Dana Tapera
Kewajiban
PESERTA
1. mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera.
2. memperoleh nomor identitas dan nomor rekening individu.
3. menerima pengembalian Simpanan beserta hasil
pemupukannya pada akhir masa kepesertaan.
4. mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan
kinerja Dana Tapera.
5. mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
6. mendapatkan informasi dari Manajer Investasi dan/atau Bank
Kustodian mengenai posisi nilai kekayaan atas simpanan dan
hasil pemupukannya.
Hak
wajib membayar Simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan BP Tapera
Kewajiban
BESARAN SIMPANAN
Dasar Perhitungan untuk menentukan Besaran Simpanan akan
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri terkait
"aman dan menguntungkan“
yang dilaksanakan dengan prinsip
kehati-hatian untuk “meningkatkan
nilai Dana Tapera”
Besaran Simpanan
• 2,5% dari Peserta
Pekerja
• 0,5% dari Pemberi
Kerja
PESERTA PEKERJA
3%
Besaran Simpanan
• 3% dari Peserta
Pekerja Mandiri
PESERTA PEKERJA MANDIRI
PENGELOLAAN DANA TAPERA
memberikan “manfaat yang
sebesar-besarnya bagi
Peserta” untuk pembiayaan
perumahan.
BP Tapera dalam mengelola Dana Tapera harus:
BP TAPERA
Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat, Tapera disiapkan sebagai salah satu alternatif
sumber dana murah jangka panjang dalam rangka pembiayaan
perumahan.
Sistem pembiayaan perumahan telah bertransformasi, semula berbasis
subsidi menjadi menuju kekuatan gotong royong antarpekerja,
masyarakat yang lebih mampu memberikan prioritas kepada MBR yang
lebih membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan, tanpa kehilangan
haknya memperoleh pengembalian Simpanan beserta hasil
pemupukannya.
BP Tapera akan fokus membangun kredibilitas terlebih dahulu antara
lain penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penguatan SDM,
menyiapkan alat kelengkapan beroperasinya BP Tapera, penguatan
akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik, sehingga
pengelolaan Dana Tapera akan dilakukan secara prudent (cermat, teliti,
aman dan tertib).
Adanya gulungan backlog perumahan yang tidak akan pernah
terselesaikan karena keterbatasan dana pemerintah, sehingga
diperlukan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk
pembiayaan perumahan.
BP Tapera pada saat mulai beroperasi memprioritaskan penyelesaikan
pengembalian dana Taperum-PNS kepada PNS aktif yang akan
dijadikan saldo awal Peserta, hak pensiun aktif dan non aktif yang belum
terselesaikan oleh Bapertarum PNS.
BP Tapera akan menjadikan PNS aktif yang telah memiliki saldo awal
sebagai Peserta tahap pertama penyelenggaraan Tapera yang
dikukuhkan dengan pemberian nomor identitas kepesertaan dan nomor
rekening individu yang menggambarkan saldo Simpanan Peserta.
Rp
Rp Rp
MILESTONE PENYELENGGARAAN TAPERA
1. Likuidasi semua aset untuk dan atas nama Bapertarum-PNS
2. Penghitungan dan penetapan terhadap dana Taperum-PNS
3. Pengembalian hasil likuidasi kepada BP Tapera
3. Pengalihan dana Taperum-PNS kepada BP Tapera
TIM
LIKUIDASI
MELAKUKAN
DUKUNGAN
KEBIJAKAN YANG
DIPERLUKAN
TERKAIT DANA FLPP AKAN DILAKUKAN
• Pengalihan dana FLPP ke dalam
Dana Tapera
• Penetapan/pencatatan Peserta yang
telah menerima manfaat dana FLPP
• Penyiapan penetapan fungsi baru
PPDPP
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
• Peraturan Menteri Keuangan
tentang Mekanisme Pengalihan
dana FLPP ke Dana Tapera
• Peraturan Menteri PUPR tentang
Mekanisme Kepesertaan
Masyarakat yang telah menerima
manfaat dana FLPP
Pengembalian hasil likuidasi dan dana Taperum-PNS kepada
PNS aktif (saldo awal Tapera), PNS Pensiun aktif dan PNS
Pensiun non aktif
BP TAPERA
MELAKUKAN
1
2
3
4
• Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Likuidasi
• Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pengalihan dan Pengembalian dana Taperum-PNS
BP Tapera mulai
beroperasi yaitu
melakukan
persiapan dan
penataan organisasi
BP Tapera
beroperasi
penuh, yaitu
melakukan
pengerahan,
pemupukan
dan
pemanfaatan
BP Tapera mencatatakan ASN, TNI,
Polri sebagai Peserta Tapera tahap
pertama, dikukuhkan dengan pemberian
nomor identitas kepesertaan dan nomor
rekening individu
perkim.id
Tapera merupakan solusi untuk mengatasi defisit perumahan (backlog),
namun bukan solusi tunggal untuk mengatasi backlog rumah nasional ‘’ ‘’
TABUNGAN
PERUMAHAN RAKYAT
(TAPERA)
perkim.id
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TERIMA KASIH
perkim.id