KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATJAKARTA, 14 SEPTember 2011

DEKONSENTRASI

LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

A. DASAR HUKUM

• UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;• UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;• UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;• UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;• PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)• PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemprov

dan Pemkab/Pemkot;• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;• Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;• Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;• Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010.

B. DASAR PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 18 (5) UUD 45 (Dasar Dekon)

PEMDA menjalankan OTDA seluas-luasnya kecuali URUSAN PEMERINTAHAN yang oleh UU ditentukan sebagai URUSAN PEMERINTAH PUSAT (Dekonsentrasi) .

Pasal 18 (2) UUD 45 (Dasar TP)

PEMDA Prov. Kab./Kota mengatur & mengurus sendiri URUSAN PEMERINTAHAN menurut asas Otonomi dan TUGAS PEMBANTUAN.

3

M P R D P R PRESIDEN

DAERAHOTONOM

DESENTRALISASI

C. SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL

DEKONSENTRASI

BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL

DELEGASI(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)

LEMBAGA NEGARA LAINNYA

B P K M A M K

TUGAS PEMBANTUAN

DAERAH dan DESA

Kementerian Negara

Dewan Pertimbangan

TNI/Polri

D P D

TP DAERAH

4

• Melindungi segenap bangsa Indonesia

• Memajukan Kesejahteraan Umum

• Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

• Melaksanakan Ketertiban Dunia

DESEN

DEKONTP

D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Ps 20 UU 32/2004 ASAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN

BERNEGARA :

5

E. E. TUJUAN PENYELENGGARAAN TUJUAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI

1. Terpeliharanya keutuhan NKRI.2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dlm

mengurangi kesenjangan antar daerah.3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan

pemerintahan & antar pemerintahan di daerah.4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya

keanekaragaman sosial budaya daerah. 5. Tercapainya efisiensi & efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat.

6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam NKRI.

6

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan (pelimpahan (PP NPP Noo. 7 T. 7 Tahunahun 2008 tentang Dekonsentrasi 2008 tentang Dekonsentrasi ddan Tugas Pembantuan an Tugas Pembantuan dan Permenkeu Ndan Permenkeu Noo. 156/PMK.07/2008. 156/PMK.07/2008))

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non-f isikkegiatan non-f isik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

Antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan Antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan, teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian ( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)

Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan sesuai dengan Renja-KL dan RKPRenja-KL dan RKP . Rencana lokasi dan anggaran untuk . Rencana lokasi dan anggaran untuk program/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuan program/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaan keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah pembangunan daerah ( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)

F. F. DANA DEKONSENTRASIDANA DEKONSENTRASI

7

G. KERANGKA PIKIR DEKONSENTRASI

DK

PEMERINTAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERENCANAANPERMEN/L

BINWAS

GUBERNURWKL

PEMERINTAHDPRD

SKPD

Melaksanakan

Mempertanggungjawabkan

Melaporkan

88

[9]

H. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM APBN

(PP No. 21/2004 dan PP No. 40/2006) No Uraian Time Frame

1. Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif minggu II Februari s.d. pertengahan Maret

2. Rancangan Renja KL pertengahan Maret

3. Rancangan Interim RKP

4. Musrenbangprov(sinkronisasi rencana kegiatan Dekonsentrasi dgn kebutuhan pemb. daerah) minggu II April

5. Musrenbangnas(pembahasan, penyempurnaan rancangan RKP & rancangan renja KL) minggu IV April

6. RKP (ditetapkan Presiden) pertengahan Mei

7. Pagu sementarapertengahan JuniPemberitahuan rencana program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh K/L kepada

daerah

8. Pembahasan RKA-KL dengan DPR(pembahasan dalam rangka pagu sementara) pertengahan Juni – pertengahan Juli

9. Penyampaian RKA-KL ke Menkeu + Bappenas pertengahan Juli

10. Nota Keuangan dan RAPBN disampaikan ke DPR pertengahan Agustus

11. Pembahasan RKA-KL dengan DPR(pembahasan dalam rangka pagu definitif) Agustus – Oktober

12. Pembahasan dan persetujuan DPR terhadap RAPBN Agustus – Oktober

13. Penelaahan RKA-KL dengan DJA Oktober - November

14. UU APBN akhir November

15. RKA-KL ditetapkan jadi Perpres akhir November

16. Penyampaian DIPA ke Menkeu minggu II Desember

17. Pengesahan DIPA 31 Desember

(1) DPRD

(2) GUBERNURPROPINSI

(3) KEMENTERIAN/LEMBAGA

(4) DPRKOMISI TERKAIT

(5) MENTERI KEUANGAN

(6) BAPPENAS

Usulan RKAKL Dana Dekon

PenelaahanRKAKL

RKA-KL/SAPSKPembahasan APBD

SAPSK/PERPRES

PenelaahanRKAKL

SAPSK/PERPRES

SAPSKN

PenelaahanRKAKL

Urusan ygakan dilimpah-

kan (dlm Renja KL)

MusrenbangNasional

SEB Pagu Indikatif

SEB Pagu Sementara

DIPA

KONSEP DIPA

JAN-APR MEI-AGS SEPT-DES

Urusan ygakan dilimpah-

kan (dlm Renja KL)

PERMEN ttg urusan

yg dilimpahkan

Keterangan: A. Setelah menerima SEB Pagu Sementara, K/L memberitahukan mengenai lingkup urusan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur menyampaikan penetapan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi kepada K/L.

B. Setelah penerbitan Perpres RABPP, K/L menetapkan Permen tentang urusan yang dilimpahkan dan menyampaikan kepada Gubernur.Selanjutnya Gubernur menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan kepada K/L. 10

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKANInstansi Kegiatan Bulan

Kementerian/

Lembaga

1. Setelah ditetapkan pagu indikatif, memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur . Maret

2. Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dituangkan dalam rancangan Renja KL dan disampaikan kepada Bappenas sebagai bahan koordinasi pada Musrenbangnas.

Maret

3. Memberitahukan kepada Gubernur lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan setelah Pagu Sementara ditetapkan.

Juni

4. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada Gubernur . Nov

5. Menteri/pimpinan KL menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Mendagri, Menkeu, dan Menneg PPN/Bappenas setelah ditetapkannya Perpres tentang RABPP.

Paling lambat Minggu I

Desember

BappenasBersama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja KL dan RKP.

Maret

Gubernur

1. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemda. Maret

2. Penyiapan perangkat daerah (SKPD) yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi. Minggu I Juli

3. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

4. Membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

5. Memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

I. PROSES PERENCANAAN-PENGANGGARAN DANA DEKONSENTRASI (LANJUTAN)

11

Kepala Daerah

Menjabarkan urusan Pemerintah dalam rincian

Program dan Kegiatan

mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani

Memberitahukan indikasi program dan kegiatan

kepada Daerah Penerima

Kementerian/Lembaga

Dgn memperhatikan skala prioritas;

alokasi anggaran;

lokasi kegiatan.

pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara

Menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

tentang program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ ditugaskan

Menyampaikan Peraturan tersebut kepada daerah

penerima

Menyampaikan usulan SKPD kepada K/L paling lambat akhir bulan Juni

setelah terbitnya Perpres RABPP paling lambat minggu 1 bulan Desember

Format Peraturan tersebut disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sepanjang belum

ditetapkan lain oleh Mendagri

J. J. PERENCANAAN KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI

menerima Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Dekonsentrasi

12

Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/Lsepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L

K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendampingdana pendamping

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:

biaya penyusunan dan pengiriman laporanbiaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;

biaya operasional dan pemeliharaanbiaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan;

honorarium pejabat pengelola keuanganhonorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi; dan

biaya lainnya dalam rangka pencapaian targetbiaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

K. K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKON SENTRASISENTRASI

13

PROSES PENGANGGARAN DANA DEKONKEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD

1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.

2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

`

5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga.

6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD.

7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)

K. K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKON SENTRASI SENTRASI (LANJUTAN)(LANJUTAN)

14

[15][15]

1. Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

2. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan SPM.

3. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA.

4. Kepala SKPD penerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN.

5. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

6. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

7. Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

L. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANAL. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

15

M. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKONSENTRASI (Pasal 30 PP 7/2008)

ASPEK MANAJERIALASPEK MANAJERIAL

a. Perkembangan realisasi penyerapan dana

b. Pencapaian target keluaran

c. Kendala yg dihadapid. Saran tindak lanjut

ASPEK ASPEK AKUNTABILITASAKUNTABILITAS

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neracac. Catatan Atas Laporan

Keuangand. Laporan Barang

PP 39/2006PP 39/2006 PP 6/2006PP 6/2006 & & PP 8/2006PP 8/2006

Keterangan: - PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah- PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah- PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 16

17

N. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN DEKONSENTRASI

MENTERI/PIMP.LEMBAGA

GUBERNUR(WKL PEMERINTAH)

BAPPEDA PROVLap. Kegiatan

Lap. Keg/ManajLap. Keuangan/Barang

MENDAGRI MENKEU BAPPENAS

BAHAN LAP.

GABUNGAN

LAP. GABUNGAN

1b

1a

3

2

Lap. SAK & SABMN BIRO KEUANGAN

SKPD PROV.

O. TATA CARA PENARIKAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN

18

1. Penarikan urusan dapat dilakukan karena adanya PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dan PELAKSANAANYA TIDAK SEJALAN dengan perundang-undangan.

2. Penarikan urusan dilakukan melalui Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan tembusan Mendagri, Menkeu, dan Bappenas.

3. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Menkeu sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana.

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN

URUSAN YANG DILIMPAHKAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA

DEKONSENTRASI

pedoman, fasilitasi, dan bimbingan teknis,

serta pemantauan dan evaluasi

Koordinasi Binwas

Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi & akuntabil i tas, serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan & pengelolaan dana

Dekonsentrasi

P. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

19

Pemeriksaan Dekonsentrasi dilakukan oleh:

unit pemeriksa

internal kementerian/

lembaga

unitpemeriksa eksternal pemerintah

berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara

Q. PEMERIKSAAN

20

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

berupa pemeriksaan atas laporan keuangan

berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdir i dari pemeriksaan atas aspek

ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas

meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif , dan

pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah

R. PEMERIKSAAN DANA DEKONSENTRASI

2121

S. PENERAPAN SANKSI

22

1. Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

2. Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;

3. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:

a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan.

b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional.

22

NO. PROVINSIJUMLAH

KAB/KOTAANGGARAN

TAHUN 2010%

ANGGARAN TAHUN 2010

%

1 Aceh 23 1,985,419,000 3.97% 1.755.638.000 3,51%2 Sumatera Utara 33 2,635,785,000 5.27% 1.806.118.000 3,61%3 Riau 12 1,232,668,000 2.47% 1.299.641.000 2,60%4 Kepulauan Riau 7 904,011,000 1.81% 1.265.106.000 2,53%5 Jambi 11 1,111,375,000 2.22% 1.246.536.000 2,49%6 Sumatera Barat 19 1,710,645,000 3.42% 1.687.263.000 3,37%7 Sumatera Selatan 15 1,422,720,000 2.85% 1.365.963.000 2,73%8 Lampung 14 1,326,503,000 2.65% 1.476.778.000 2,95%9 Bengkulu 10 1,049,283,000 2.10% 1.234.146.000 2,47%

10 Kepulauan Bangka Belitung 7 866,773,000 1.73% 1.193.581.000 2,39%11 Banten 8 867,925,000 1.74% 1.227.781.000 2,46%12 Jawa Barat 26 2,092,785,000 4.19% 1.591.598.000 3,18%13 DKI Jakarta 6 712,854,000 1.43% 1.324.106.000 2,65%14 Jawa Tengah 35 2,625,670,000 5.25% 1.741.193.000 3,48%15 DI Yogyakarta 5 737,244,000 1.47% 1.266.181.000 2,53%16 Jawa Timur 38 2,828,029,000 5.66% 1.874.553.000 3,75%17 Bali 9 1,119,802,000 2.24% 1.729.031.000 3,46%18 Nusa Tenggara Barat 10 1,180,406,000 2.36% 1.362.891.000 2,73%19 Nusa Tenggara Timur 21 2,098,030,000 4.20% 1.804.598.000 3,61%20 Kalimantan Barat 14 1,452,804,000 2.91% 1.358.833.000 2,72%21 Kalimantan Tengah 14 1,440,819,000 2.88% 1.339.433.000 2,68%22 Kalimantan Selatan 13 1,405,844,000 2.81% 1.471.703.000 2,94%23 Kalimantan Timur 14 1,542,821,000 3.09% 1.613.348.000 3,23%24 Sulawesi Utara 15 1,677,935,000 3.36% 1.573.413.000 3,15%25 Gorontalo 6 930,403,000 1.86% 1.289.151.000 2,58%26 Sulawesi Barat 5 843,622,000 1.69% 1.228.036.000 2,46%27 Sulawesi Selatan 24 2,262,237,000 4.52% 1.848.073.000 3,70%28 Sulawesi Tengah 11 1,195,970,000 2.39% 1.335.096.000 2,67%29 Sulawesi Tenggara 12 1,275,421,000 2.55% 1.376.266.000 2,75%30 Maluku 11 1,306,895,000 2.61% 1.589.976.000 3,18%31 Maluku Utara 9 1,213,755,000 2.43% 1.397.981.000 2,80%32 Papua 29 3,347,755,000 6.70% 2.475.138.000 4,95%33 Papua Barat 11 1,595,792,000 3.19% 1.850.851.000 3,70%

TOTAL 497 50,000,000,000 100.00% 50,000,000,000 100.00% 23

NO. PROVINSI SKPD 2010 SKPD 2011

1 Aceh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tetap2 Sumatera Utara Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Tetap3 Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap4 Kepulauan Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap5 Jambi Dinas Pekerjaan Umum Tetap6 Sumatera Barat Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Tetap7 Sumatera Selatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tetap8 Lampung Dinas Pengairan dan Pemukiman Tetap9 Bengkulu Bappeda Tetap

10 Kepulauan Bangka Belitung Sekretariat Daerah Tetap11 Banten Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Tetap12 Jawa Barat Dinas Permukiman dan Perumahan Tetap13 DKI Jakarta Dinas Perumahan dan Gedung Tetap14 Jawa Tengah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tetap15 DI Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tetap16 Jawa Timur Bappeda Tetap17 Bali Dinas Pekerjaan Umum Tetap18 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap19 Nusa Tenggara Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap20 Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap21 Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap22 Kalimantan Selatan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum23 Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap24 Sulawesi Utara Sekretariat Daerah Tetap25 Gorontalo Bappeda Tetap26 Sulawesi Barat Bappeda Tetap27 Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tetap28 Sulawesi Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap29 Sulawesi Tenggara Dinas Pekerjaan Umum Tetap30 Maluku Dinas Pekerjaan Umum Tetap31 Maluku Utara Dinas Pekerjaan Umum Tetap32 Papua Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Tetap33 Papua Barat Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tetap

SKPD PELAKSANA DEKONSENTRASI TAHUN 2010 DAN 2012

24