SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DIAN NUSWANTORO …dinus.ac.id/repository/docs/sop/34516.pdfmahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan (4) Statuta

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DIAN NUSWANTORO SEMARANG

NOMOR : 081a/KEP/YS-DN/IX/2012

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN DIAN NUSWANTORO SEMARANG

NOMOR : 081a/KEP/YS-DN/IX/2012

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN DIAN NUSWANTORO SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dinamika pendidikan tinggi pada umumnya, khususnya

Universitas Dian Nuswantoro Semarang berkembang demikian

cepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal.

b. Bahwa Statuta Universitas Dian Nuswantoro perlu

disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan internal dan

eksternal, untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan

Dian Nuswantoro Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

112), jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

7. Statuta Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2000

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DIAN NUSWANTORO

SEMARANG TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIAN

NUSWANTORO SEMARANG

Pasal 1

(1) Statuta Universitas Dian Nuswantoro merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan

kegiatan fungsional Universitas Dian Nuswantoro, yang dipakai sebagai rujukan dalam

pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang

berlaku di Universitas Dian Nuswantoro Semarang

(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan Yayasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

yayasan.

Pasal 2

(1) Surat Keputusan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya peraturan yayasan ini, maka Statuta Universitas Dian Nuswantoro

Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 3 September 2012

Ketua Yayasan Dian Nuswantoro Semarang

ttd

Tri Rustanti, S.E., M.M.

Statuta Universitas Dian Nuswantoro 2012 Page 1

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Dian Nuswantoro Semarang

Nomor : 081a/KEP/YS-DN/IX/2012

Tanggal : 3 September 2012

MUKADIMAH

Dengan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap

warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karena itu, adanya penyelenggaraan

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan konstitusional.

Untuk membangun dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya bukan hanya menjadi

beban dan tugas pemerintah saja, melainkan juga menuntut peran serta masyarakat dalam

karya pendidikan yang mengarah pada pembinaan dan membentuk manusia yang tangguh

dan tanggap dalam menghadapi tuntutan perkembangan secara menyeluruh.

Bahwa sadar akan cita-cita ini Yayasan Dian Nuswantoro terpanggil untuk ikut berperan serta

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan

tinggi yang diberi nama Universitas Dian Nuswantoro.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut diatas, serta dalam rangka mengatur tatacara

pengelolaan Universitas, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah

serta Keputusan Mendiknas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan

tinggi, maka disusunlah Statuta Universitas Dian Nuswantoro sebagai sarana untuk mencapai

tujuan dalam keikutsertaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta Universitas Dian Nuswantoro ini yang dimaksud dengan :

(1) Universitas Dian Nuswantoro, yang selanjutnya disebut Udinus, adalah Perguruan

Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah yang

menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai disiplin

ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni.

(2) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan magister yang

diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

(3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang mempersiapkan

mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana

terapan

(4) Statuta Universitas Dian Nuswantoro adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan

untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta

menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, prosedur

operasional dan peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Udinus .

(5) Fakultas himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut

jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan

profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga,

dan seni.

(6) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan

mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sebagian atau satu

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni tertentu.

(7) Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga

kependidikan dan mahasiswa.

(8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(9) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga

administrasi, laboran, teknisi, serta tenaga pendukung lainnya.

(10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi untuk belajar dalam

berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.

(11) Alumni adalah lulusan program pendidikan akademik dan vokasi Udinus

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Udinus : menjadi universitas pilihan utama di bidang pendidikan dan kewirausahaan


Pasal 3

Misi Udinus :

(1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas

(2) Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi civitas akademika yang bermanfaat bagi

masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Pasal 4

Tujuan Udinus :

(1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dibidangnya dan berjiwa wirausaha

(2) Terciptanya atmosfir akademik yang dinamis dan bertanggung jawab

(3) Terciptanya manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu

(4) Menghasilkan penelitian yang tepat guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni

(5) Terselenggaranya program pengabdian pada masyarakat yang tepat sasaran sebagai

bentuk implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

(6) Terjalinnya kerjasama/kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga

pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional

(7) Terciptanya sistem pelayanan dan program kerja yang berorientasi pada kepuasan

stakeholder.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 5

(1) Udinus merupakan perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah

(2) Udinus berdiri berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No. 169/D/O/2001 tanggal 3

September 2001

(3) Tanggal lahir Udinus ditetapkan tanggal 3 September 2001

(4) Badan Penyelenggara Udinus adalah Yayasan Dian Nuswantoro yang didirikan pada

tanggal 18 Juli 1990 berdasarkan Akte Notaris No. 82 di Semarang dengan Notaris

Sebastian Siswadi Aswin, S.H.

Pasal 6

(1) Lambang Udinus merupakan perpaduan dari huruf “D” dan “N” yang digambarkan

secara grafis dan merupakan singkatan dari Dian Nuswantoro

(2) Huruf “N” digambarkan melengkung ke bawah diartikan bahwa Udinus akan selalu

memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa

(3) Ditengah terdapat lingkaran warna kuning emas, menggambarkan kerukunan, kebulatan

tekat dan dinamika dari kehidupan yang mempunyai makna bahwa dengan modal

kerukunan dan kebulatan tekad dari seluruh sivitas akademika maka Udinus akan selalu

siap untuk bergerak ke depan guna mendukung Pemerintah dalam hal mencerdaskan

kehidupan bangsa.

(4) Tulisan Universitas Dian Nuswantoro Semarang melingkari huruf “D” dan “N”


(5) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) dinyatakan dalam

gambar berikut:

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang Universitas Dian

Nuswantoro diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 7

(1) Bendera Udinus berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding

lebar 3:2 berwarna dasar biru tua, ditengahnya terdapat Lambang Udinus dengan

lingkaran berwarna kuning emas.

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam gambar berikut :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera diatur dengan

Peraturan Rektor

Pasal 8

(1) Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang

berbanding lebar 3 : 2 dengan warna yang berbeda.

(2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Bendera Fakultas Ilmu Komputer berwarna dasar biru mengandung makna

kewibawaan serta bertuliskan Fakultas Ilmu Komputer warna biru, dengan gambar

berikut:


b. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai warna dasar kuning mengandung

makna kecerdasan serta bertuliskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis warna biru,

dengan gambar sebagai berikut :

c. Bendera Fakultas Ilmu Budaya mempunyai warna dasar merah bata mengandung

makna kemajuan serta bertuliskan Fakultas Ilmu Budaya warna biru, dengan

gambar sebagai berikut:

d. Bendera Fakultas Kesehatan mempunyai warna dasar hijau mengandung makna

kesegaran serta bertuliskan Fakultas Kesehatan warna biru, dengan gambar berikut:


e. Bendera Fakultas Teknik mempunyai warna dasar ungu mengandung makna

keindahan serta bertuliskan Fakultas Teknik warna biru, dengan gambar sebagai

berikut:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera fakultas diatur

dengan Peraturan Rektor

Pasal 9

(1) Udinus memiliki Hymne dan Mars

(2) Hymne Udinus berjudul “Hymne Dian Nuswantoro”, ciptaan Yohan Wismantoro, syair

oleh Paulus Desi, arransemen Inoe

(3) Hymne Udinus adalah sebagai berikut :


HYMNE DIAN NUSWANTORO

Do = C 4/4 Cipt : Yohan Wismantoro Lambat Syair : Paulus Desi

Arr : Inoe

(4) Mars Udinus berjudul “Mars Dian Nuswantoro”, ciptaan dan arransemen Felix A.K.

(5) Mars Udinus adalah sebagai berikut:


MARS DIAN NUSWANTORO


(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan Hymne dan Mars Udinus diatur

dalam Peraturan Rektor

Pasal 10

(1) Udinus memiliki busana akademik dan busana almamater.

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan

perguruan tinggi, busana senat dan busana wisudawan adalah toga, topi, kalung dan

atribut lainnya.

(3) Busana almamater sebagaimana ayat (1) adalah jaket berbentuk pantalon dan berwarna

biru dibagian dada kiri terdapat lambang Udinus

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 11

(1) Udinus menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah

bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

program sarjana dan magister yang diarahkan terutama untuk penguasaan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

program diploma yang diarahkan untuk menyiapkan tenaga yang memiliki ketrampilan

di bidang tertentu.

(4) Penyelenggaraan pendidikan akademik dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada standar nasional pendidikan

Pasal 12

(1) Sistem penyelenggaraan pendidikan di Udinus menerapkan sistem kredit semester yang

bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester

genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas)

tatap muka perkuliahan termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1

(satu) kali pelaksanaan ujian akhir semester

(3) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada

minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya

(4) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret dan berakhir pada minggu

terakhir bulan Agustus

(5) Di antara semester genap dan gasal Udinus menyelenggarakan semester antara untuk

remediasi, pengayaan atau percepatan.


(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 13

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Udinus adalah

Bahasa Indonesia.

(2) Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam

penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan atau

ketrampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 14

(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

(2) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan mengacu pada standar

nasional pendidikan.

(3) Kurikulum dikembangkan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan

kepribadian dalam mencapai kompetensi sesuai dengan persyaratan program studi dalam

rangka meningkatkan daya saing bangsa.

(4) Ketentuan penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana ayat 2 dan ayat 3

diatur dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan peraturan perundangan yang

berlaku.

Pasal 15

(1) Penilaian kegiatan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam

bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir

semester, dan ujian akhir program studi (ujian proyek akhir, ujian tugas akhir dan ujian

tesis).

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas

terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.

(4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).

(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang

dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1,

dan 0.

(6) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studi selama satu semester

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

(7) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studi sejak semester satu hingga

semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar

mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor


Pasal 16

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata

kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa

proyek akhir, skripsi atau tesis.

(2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan program diploma adalah proyek akhir.

(3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan program sarjana adalah skripsi atau

karya akademik yang setara.

(4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan program magister adalah tesis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

(1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru,

alih kredit, dan kerja sama.

(2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,

kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Udinus apabila memenuhi syarat dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 18

(1) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Udinus merupakan kegiatan terpadu untuk

menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Udinus meliputi, penelitian pemula, penelitian

ipteks, penelitian pengembangan institusi, dan penelitian unggulan

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh

dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara

kelompok maupun perorangan dengan mengikuti kaidah/norma dan etika akademik

sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipublikasikan pada

terbitan berkala ilmiah dalam negeri dan atau luar negeri terakreditasi atau terbitan

berkala ilmiah yang diakui Kementrian yang berkompeten dalam bentuk jurnal ilmiah

dan publikasi ilmiah lainnya.

(5) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat.


(2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar

perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

(3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

(1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka

penerapan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan

masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta upaya menuju pendidikan

untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

(2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan

pembelajaran dan penelitian.

(5) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional

baik secara individu dan/atau berkelompok sesuai dengan otonomi keilmuan.

(6) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang

mudah diakses oleh masyarakat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan

Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

(1) Pemimpin Udinus menjamin pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik sesuai dengan minat setiap anggota sivitas akademika yang dilandasi oleh

norma dan kaidah keilmuan.

(2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan anggota sivitas akademika dalam

melaksanakan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma dan

kelaziman akademik yang berlaku.

(3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan anggota sivitas akademika dalam

menyebarluaskan hasil penggunaan kebebasan akademik, melalui pertemuan ilmiah

berupa perkuliahan, ceramah, seminar, diskusi, simposium, dan ujian yang

diselenggarakan dalam rangka kegiatan pembelajaran.


(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap

anggota sivitas akademika harus:

a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik

perguruan tinggi yang bersangkutan.

b. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan

norma dan kaidah keilmuan.

c. menjaga nama baik almamater

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni perguruan

tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

(2) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau seni berdasarkan kekhasan/keunikan bidang telaah, metode dan sistematika,

dan substansi cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tersebut untuk

mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran untuk menjamin

pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.

(3) Perwujudan otonomi keilmuan di Udinus diatur dan dikelola oleh Senat .

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Udinus memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang telah lulus pendidikan

akademik dan memberikan gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus pendidikan

vokasi.

(2) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Udinus berhak mencabut gelar akademik atau gelar vokasi apabila terbukti menyalahi

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 24

(1) Udinus memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus.

(2) Udinus bisa memberikan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa.

(3) Pemberian ijazah dan atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 1

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 25

Syarat pemberian gelar, ijazah dan atau sertifikat kompetensi sebagai mana dikmaksud dalam

pasal 23 dan pasal 24 meliputi :

(a) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan atau vokasi yang harus

dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi

(b) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program

studi yang diikuti


Pasal 26

(a) Udinus dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau lembaga

yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan atau berjasa terhadap pendidikan di

Udinus.

(b) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan prosedur pemberian penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rektor

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Bagian Pertama

Pembentukan Organisasi Universitas

Pasal 27

(1) Organisasi Universitas dibentuk berdasarkan pertimbangan:

a. Kewenangan yang dimiliki Universitas;

b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Universitas;

c. Kemampuan keuangan Universitas;

d. Efisiensi;

e. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;

f. Pengembangan pola kerjasama antar Universitas atau dengan pihak ketiga.

(2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Universitas diatur dengan

peraturan Universitas.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja pada organisasi Universitas diatur dengan

peraturan Rektor.

Pasal 28

Pembukaan atau penutupan organisasi pelaksana kegiatan akademik dan lembaga lainnya

dalam organisasi Universitas dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat

persetujuan Senat Universitas.

Bagian Kedua

Organisasi Universitas

Pasal 29

Organisasi Udinus terdiri atas :

1. Pimpinan Universitas;

2. Senat Universitas;

3. Unsur Pelaksana Kegiatan Akademik;

a. Fakultas;

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;

c. Lembaga Kerjasama;

4. Unsur Pelaksana Administrasi;

5. Unsur Penunjang ;


Pasal 30

Udinus dipimpin oleh Rektor dan dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Wakil Rektor

Bagian Ketiga

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 31

(1) Rektor bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas :

a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pembinaan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga

penunjang lainnya, dan hubungan kerjasama antara Universitas dengan instansi,

lembaga pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri.

(2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat

Universitas.

(3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor menjabat sebagai pelaksana

harian Rektor.

(4) Apabila Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat seorang pejabat sementara

Rektor sampai terpilih dan diangkat seorang Rektor definitif.

(5) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali.

(6) Syarat-syarat dan tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian

Rektor diatur dengan peraturan Yayasan.

Pasal 32

(1) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas yang bertanggung jawab kepada

Rektor.

(2) Wakil Rektor bertugas membantu Rektor dalam menjalankan tugasnya, dan tugas lain

yang diberikan oleh Rektor

(3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah

mendapat pertimbangan Senat Universitas.

(4) Apabila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat mengangkat pejabat

sebagai pelaksana harian Wakil Rektor.

(5) Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, maka diangkat Wakil Rektor yang merujuk

ketentuan pada ayat (3).

(6) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali.

(7) Syarat-syarat dan tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian

Wakil Rektor diatur dengan peraturan Yayasan

Bagian Keempat

Senat Universitas

Pasal 33

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.

(2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;


b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta

kepribadian sivitas akademika;

c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik;

d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Universitas (RAB) yang diajukan oleh Rektor sebelum diajukan ke Yayasan

untuk mendapatkan pengesahan;

e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah

ditetapkan.

f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas.

g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang

diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan/atau Wakil Rektor.

h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas dosen yang diajukan/dicalonkan

menduduki jabatan akademik lektor kepala dan guru besar

i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, dan tugas-tugas

lain seseuai dengan kedudukan dan ketentuan perundang-undangan.

(3) Senat Universitas beranggotakan: dosen yang mempunyai jabatan akademik guru besar,

Rektor, Wakil Rektor, dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat.

(4) Keanggotaan Senat ditetapkan dengan keputusan Rektor.

(5) Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang

dipilih dari antara para anggota Senat Universitas.

(6) Apabila dipandang perlu Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang

beranggotakan anggota Senat Universitas dan dapat ditambah anggota lain di luar

anggota Senat Universitas.

(7) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Senat

Universitas.

Bagian Kelima

Fakultas

Pasal 34

(1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik Udinus yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang

ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada

Rektor.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Fakultas

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;

b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau

seni;

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

(4) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) memiliki organanisasi sebagai berikut:

a. Dekan dan Sekretaris Dekan;

b. Senat Fakultas;

c. Program Studi;


d. Laboratorium;

e. Kelompok Dosen; dan

f. Tata Usaha.

Pasal 35

(1) Dekan adalah Pemimpin Fakultas dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(2) Dekan mempunyai tugas:

a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat

dan melakukan pembinaan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa,

serta menyusun perencanaan dan pengembangan fakultas.

b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan

masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut

bidang tanggung jawabnya.

(3) Dekan menyusun Rencana Anggaran Belanja Fakultas dengan memperhatikan usulan

program studi/bagian dan laboratorium

(4) Dekan dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lain dibantu oleh Sekretaris Dekan

(5) Sekretaris Dekan diangkat Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan

Senat Fakultas

(6) Dekan dan Sekretaris Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat

usulan dan/atau pertimbangan Senat Fakultas

(7) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Sekretaris Dekan bertindak sebagai pejabat

pelaksana harian dekan.

(8) Bilamana dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat seorang pejabat sementara

Dekan sampai dipilih dan diangkat seorang Dekan definitif.

(9) Masa jabatan Dekan dan Sekretaris Dekan adalah 4 (empat) tahun, setelah itu dapat

diusulkan dan diangkat kembali.

(10) Syarat-syarat untuk dapat menjabat dekan serta tata cara pemilihan, pengusulan,

pengangkatan, dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 36

(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan

fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan fakultas.

(2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian

dosen

c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;

d. Merumuskan kebijakan tentang penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas

e. Memberi pertimbangan terhadap usulan RAB Fakultas dekan;

f. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang

telah ditetapkan sebagaimana dalam huruf a;

g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk

diangkat menjadi pimpinan fakultas.

(3) Keanggotaan senat fakultas terdiri dari: dosen dengan jabatan akademik guru besar,

dekan, sekretasis dekan, ketua program studi dan wakil dosen tetap

(4) Persyaratan lain pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota senat diatur

dalam peraturan rektor


(5) Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang

dipilih dari antara para anggota Senat Fakultas.

(6) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dengan

tata tertib Senat Fakultas.

Pasal 37

(1) Program studi merupakan penyelenggaraan program-program pendidikan tingi yang

diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.

(2) Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dapat didampingi oleh

Sekretaris Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan

(3) Ketua Program Studi menyusun Rencana Anggaran Belanja Program Studi.

(4) Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan baku mutu pendidikan.

(5) Ketua dan Seketaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul

dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan sesudah

itu dapat diangkat kembali

Pasal 38

(1) Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam kegiatan akademik fakultas dalam

pengembangan ilmu dan teknologi serta pelaksanaa kegiatan praktikum mahasiswa.

(2) Laboratorium dipimpin oleh Ketua Laboratorium yang bertanggung jawab kepada

Dekan.

(3) Tugas seorang Ketua Laboratorium melakukan pengelolaan laboratorium, koordinasi

dan mengembangkan laboratorium.

(4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.

(5) Ketua laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah

mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(7) Masa jabatan Ketua Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan sesudah itu dapat

diangkat kembali

Pasal 39 (1) Bagian Tata Usaha Fakultas merupakan unsur pelaksana administrasi di fakultas yang

dapat terdiri dari beberapa sub bagian menurut kebutuhan.

(2) Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab

kepada Dekan, sedangkan sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Keenam

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 40

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pusat penelitian dan

pusat pengabdian kepada masyarakat.


(2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan fungsi

koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang bersinergi dengan fakultas, jurusan dan program studi.

(3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membina hubungan dan

kerjasama dengan pihak eksternal.

(4) Unsur pelaksana lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas

Ketua Lembaga, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada

Masyarakat, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.

(5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab

kepada Rektor.

(6) Unsur pelaksana lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor.

(7) Masa jabatan Ketua Lembaga, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian

kepada Masyarakat dan tenaga ahli adalah 4 (empat) tahun yang dapat diangkat

kembali

Pasal 41

(1) Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana akademik Universitas dalam bidang

penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bersinergi

dengan fakultas, jurusan dan program studi.

(2) Pusat penelitian bertugas membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan/atau melibatkan mahasiswa.

Pasal 42

(1) Pusat pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik Universitas

dalam bidang pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(2) Pusat pengabdian kepada masyarakat bertugas:

a. membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiataan

pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan fakultas, jurusan dan

program studi.

b. melaksanakan kontak atau kerjasama dengan pihak eksternal.

Bagian Ketujuh

Lembaga Kerjasama

Pasal 43

(1) Lembaga Kerjasama adalah unsure pembantu Rektor bidang kerjasama

(2) Lembaga Kerjasama dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Rektor dan

bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I

(3) Lembaga Kerjasama bertugas:

a. Menjalin dan mengembangkan kerjasama akademik dan non akademik dengan

pihak-pihak yang sesuai dan terkait dengan pengembangan institusi baik dalam

negeri maupun luar negeri


b. Berkoordinasi dengan Sekretaris Universitas dalam penyelenggaraan aktivitas

pimpinan Universitas 9protokoler0 dalam kerangka kerjasama denganpihak

eksternal

(4) Lembaga Kerjasama terdiri dari:

a. Kantor Urusan Internasional

b. Pusat Layanan Karir dan Alumni

Bagian Kedelepan

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 44

(1) Unsur pelaksana administrasi di lingkungan Udinus berbentuk biro dan sekurang-

kurangnya satu biro.

(2) Biro bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang keuangan,

umum, akademik, pelayanan kemahasiswaan, serta perencanaan dan sistem informasi.

(3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

(4) Biro terdiri atas bagian-bagian, dan setiap bagian terdiri atas beberapa Sub Bagian.

(5) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala

Biro.

(6) Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian yang membawahinya.

(7) Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor.

Bagian Kesembilan

Unsur Penunjang Universitas

Pasal 45

(1) Udinus mempunyai beberapa unsur penunjang dalam penyelanggaraan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis

(UPT).

(2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta

bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Setiap UPT dapat dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi sesuai dengan

kebutuhan.

BAB IX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 46

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap

(2) Dosen tetap merupakan dosen tetap yayasan Dian Nuswantoro yang bekerja penuh

waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Dian Nuswantoro


(3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai

tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas Dian Nuswantoro.

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memiliki kualifikasi dan

kompetensi akademik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan

Guru Besar.

(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

(1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat

Keputusan Rektor.

(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang

berlaku.

(3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan tidak

tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga

administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.

(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik

diatur oleh Universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku

Pasal 50

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk

mengembangkan karir berdasarkan prestasi dan kinerja.

(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi dan

kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Atasan langsung secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Tenaga

Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin, syarat dan

kode etik akademik mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 51

(1) Mahasiswa Udinus harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan lulus ujian masuk

Universitas sesuai dengan jalur yang dipilih, tanpa melihat perbedaan jenis kelamin,


suku, keturunan, abilitas fisik, agama, dan pandangan hidup sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Udinus apabila sudah memenuhi

beberapa persyaratan tambahan dan prosedur tertentu, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur berdasarkan

Peraturan Rektor.

Pasal 52

(1) Setiap mahasiswa Udinus mempunyai hak sebagai berikut :

a. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat,

bakat, kegemaran dan kemampuan.

b. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.

c. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang

diikuti dalam penyelesaian studinya.

d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti

serta hasil belajarnya.

e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan

persyaratan yang berlaku.

f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

g. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata

kehidupan bermasyarakat.

h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bilamana memenuhi persyaratan

penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak

dimasuki dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi tersebut

memungkinkan.

i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi yang

bersangkutan.

j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

k. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan

akademik.

(2) Setiap mahasiswa Udinus mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Udinus dengan menjunjung

tinggi norma dan etika akademik.

b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Udinus.

c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan

Udinus dan lingkungannya.

d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang

dibebaskan dari kewajiban tersebut.

e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Udinus.

g. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

h. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini,

diatur oleh Rektor


Pasal 53

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan , penalaran, bakat, minat, kegemaran,

dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan, mahasiswa membentuk organisasi

kemahasiswaan

(2) Organisasi kemahasiswaan Udinus adalah wahana dan sarana pengembangan diri

mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas

kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan

manusia melalui hakekat manusia.

(3) Organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui keputusan Rektor dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 54

(1) Alumni adalah seorang yang telah menamatkan pendidikan di Udinus.

(2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi antar alumni dan alumni

dengan universitas, serta menunjang pencapaian tujuan pendidikan Universitas

dibentuk organisasi alumni

(3) Organisasi alumni Udinus bernama Ikatan Alumni Udinus (IKA UDINUS)

(4) Pimpinan Universitas dan Fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk

memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi

alumni

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 55

(1) Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, maka Universitas dapat mengadakan

kerjasama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari

dalam maupun luar negeri.

(2) Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan

bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan

bagi pengembangan Universitas.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Bentuk dan pelaksanaan kerjasama dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman

(Memorandum of Understanding) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-


BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 56

(1) Sarana dan prasarana Universitas adalah semua fasilitas yang digunakan untuk

meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan.


(2) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Universitas yang

ditetapkan dengan keputusan Yayasan atas usulan Rektor.

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari

Pemerintah, diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan

kekayaan negara.

(4) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari

masyarakat dan/atau pihak luar negeri yang diluar penggunaan dana Universitas diatur

dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 57

(1) Sumber pembiayaan Universitas diperoleh dari:

a. Yayasan

b. Masyarakat

c. Mahasiswa

d. Lembaga kemasyarakatan

e. Alumni

f. Bantuan pemerintah

g. Bantuan Luar Negeri

h. Sumber lain yang sah.

Pasal 58

(1) Rektor berkewajiban mengajukan Rencana Operasional dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja (RAB) Universitas dengan persetujuan Senat Universitas setiap

tahunnya dan diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan.

(2) Rektor berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Rencana

Operasional dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Universitas

kepada Yayasan setiap tahun atas persetujuan Senat Universitas.

(3) Pertanggungjawaban sumber dana dari luar Universitas dilakukan sesuai dengan

ketentuan pemberi dana.

(4) Untuk melaksanakan ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan dengan wewenang dan tanggung

jawab jenjang jabatan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 59

(1) Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggaraan universitas dilakukan

pengawasan mutu dan efisiensi terhadap semua unsur organisasi pelaksana.

(2) Mutu merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran yang

merupakan tanggung jawab institusional Universitas.

(3) Penilaian mutu dan efisiensi dilakukan secara berkala oleh Senat Universitas.


(4) Berdasarkan hasil pengawasan pada ayat (3), Rektor menetapkan langkah-langkah

pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan

pada setiap program pendidikan.

(2) Akreditasi dilakukan atas prakarsa Udinus dengan tujuan memenuhi Standar Nasional

Pendidikan

(3) Pemantauan dan pelaporan atas pencapaian standar mutu Udinus dilakukan oleh Kantor

Penjaminan Mutu dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

(1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh sivitas akademika Udinus.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri

dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-


(3) Perubahan Statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh Yayasan

dan atas usul Rektor.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 3 September 2012

Yayasan Dian Nuswantoro

K e t u a,

Tri Rustanti, S.E., M.M.

Documents

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DIAN NUSWANTORO …dinus.ac.id/repository/docs/sop/34516.pdfmahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan (4) Statuta