Subsidi Beras untuk Keluarga Miskin

Menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai

Prof. Dr. Bustanul Arifin

barifin@uwalumni.com

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA

Dewan Komisioner dan Ekonom Senior INDEF

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia

Diskusi Perhepi “Antisipasi Penerapan Kebijakan Rastra Sistem Non-Tunai, tanggal 29 Mei 2017 di Jakarta

Sistematika Pembahasan

1. Teori: Pertanian untuk Pengentasan Kemiskinan

2. Pengeluaran pangan kaum miskin masih cukup besar

3. Evaluasi ketepatan raskin: Tidak mencapai tujuan

4. Beberapa hal yang perlu didiskusikan bersama:

a) Apakah Indonesia masih memerlukan Raskin?

b) Bagaimana mengentaskan kemiskinan di perdesaan?

c) Raskin stabilisasi harga pangan atau perlindungan sosial?

d) Raskin dijadikan sepenuhnya bantuan sosial?

e) Apakah persoalan ada di mekanisme penyaluran Raskin?

f) Bagaimana memperbaiki implementasi kebijakan Raskin?

SDGs: Tidak Ada Kemiskinan pada 2030

47,97

38,74

37,87

38,39

37,34

36,15

35,10

39,30

37,17

34,96

32,53

31,02

30,02

29,89

29,13

28,59

28,07

28,55

28,28

27,73

28,59

28,51

28,01

23,4

3

19,1

4

18,4

1

18,2

0

17,4

2

16,6

6

15,9

7 17,7

5

16,5

8

15,4

2

14,1

5

13,3

3

12,4

9

12,3

6

11,9

6

11,6

6

11,3

7

11,4

7

11,2

5

10,9

6

11,2

2

11,1

3

10,8

6

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mar

-11

Sep

-11

Mar

-12

Sep

-12

Mar

-13

Sep

-13

Mar

-14

Sep

-14

Mar

-15

Sep

-15

Mar

-16

Jumlah Penduduk Miskin Presentase Penduduk Miskin

Data September 2016: Dari 28 juta penduduk miskin, 17,7 juta (63.2%)

berada di pedesaan dan 10,3 juta (36.8%) sisanya berada di perkotaan

Jum

lah

Pen

du

du

kM

iski

n(J

uta

Ora

ng

)

Pre

sen

tase

Pen

du

du

kM

iski

n(%

)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pengentasan Kemiskinan Semakin Lambat

Teori Dasar: Pertanian untuk Kemiskinan

• Data: Miskin perkotaan 63,2%; miskin perdesaan: 38,8%

• Peningkatan pendapatan, terutama di pedesaan;

• Penurunan inflasi pangan, perkotaan dan pedesaan;

• Peningkatan pendapatan petani tidak identik dengan peningkatan produksi. Strategi sisi suplai saja tidak cukup;

• Pendapatan petani yang lebih tinggi dapat mengurangikemiskinan di pedesaan. Harga pangan yang lebih rendahdapat mengurangi inflasi, sehingga kemiskinan di perkotaan(dan juga di pedesaan) akan menurun.

• Kombinasi strategi peningkatan produksi dan penyerapan (permintaan) produk pangan, secara teori dapat mengatasikemiskinan dan mendorong stabilasasi harga pangan

D

S0

S1

O

P0

P1

Q0 Q1

E0

E1

D’

P2

Q2

E2

Kenaikan produksi dari kurva S0 ke S1

menyebabkan pendapatan justeru turun

dari OP0E0Q0 menjadi OP1E1Q1 (karena

permintaan komoditas pangan inelastis).

Pendapatan petani akan lebih tinggi bila

kenaikan produksi secara simultan diikuti

dengan kenaikan permintaan (oleh Bulog,

industri pengolahan, konsumen).

Kenaikan permintaan dari D ke D’ akan

menyebabkan harga naik ke P2, yang masih

lebih rendah dari P0. Dengan tingkat harga

P2 pendapatan petani (OP2E2Q2) lebih

besar dari kondisi awal (OP0E0Q0).

Pada keseimbangan E2, surplus konsumen

(SK) dan surplus produsen (SP) lebih besar

dibandingkan SK dan SP pada kondisi awal.

S1

O

P0

P1

D

S0

Q0 Q1

E0

E1

Kombinasi: Supply-Side & Demand-Side

Sumber: Siregar, 2016

Belanja Pangan Penduduk Miskin: 65%

0

10

20

30

40

50

60

70

CPI Weights (2012) Poverty Basket Weights (2007)

Other Foods Rice

Source: BPS, World Bank

Note: CPI weights are rebased to 2012, while Poverty Basket weights are from the 2007 series. New

Poverty Basket weights cannot be derived as BPS no longer releases a fully disaggregated CPI.

Spending patterns of the poor changes a lot less. Old weights are still likely to be fairly representative.

Weight of Food

in CPI (%)

Pengeluaran beras: 26% pada laju inflasi

Studi Inflasi karena Harga Beras (Ikhsan, 2017)

Studi kuantitatif yang melihat pengaruh konvergensi, produksi, konsumsi, impor,

harga beras internasional, distribusi Raskin, kualitas jalan, efek spasial dan efek

tahunan terhadap inflasi harga beras di tingkat propinsi menunjukan:

1. Pentingnya kualitas jalan terhadap laju inflasi karena harga beras.

2. Terdapat transmisi inflasi antar wilayah di Indonesia: Tambahan 1 persen

rata-rata inflasi di wilayah di Indonesia dapat meningkatkan inflasi di suatu

daerah yang terkoneksi dengan perdagangan melalui kontainer laut sekitar

0.3 persen. (BD Analisis, Efek Spasial Terhadap Inflasi di Indonesia, 2014)

3. Efek impor tidak konsisten, mungkin karena kebijakan impor tidak konsisten

4. Raskin secara statistik tidak signifikan mempengaruhi harga beras

5. Produksi beras menurunkan inflasi (signifikan),

6. Konsumsi meningkatkan inflasi beras (tidak signifikan).

Analisis Kuantitatif: Dampak Faktor Penyebab Inflasi Beras

VariablesInflasi Beras

(OLS)

Inflasi Beras

(Fixed Effect)

Inflasi Beras

(Dynamic AB-GMM)

Inflasi Beras (T-1) -0.250** -0.356** -0.381**

Konsumsi Beras (Ln, Kg) 0.185 19.08 53.66

Produksi Beras (Ln, Ton) 0.636 -11.50 -44.26**

Impor (Ln, Ton) 2.264*** - -

Impor (Ln, Ton) (T-1) -0.964 - -

Impor (Ln, Ton) (T-2) -4.053*** - -

Impor * Harga Beras Vietnam - 0.0573 0.00813

Impor (T-1)*Harga Beras Vietnam (T-1) - -0.00759*** -0.0114***

Impor (T-2)*Harga Beras Vietnam(T-2) 0.00213 -0.000822 -0.00573**

Inflasi Harga Beras Vietnam (%) - -0.761 -0.203

Inflasi Harga Beras Vietnam (%) (T-1) - - -

Distribusi Raskin (Ln, Ton) -0.985 -1.225 -0.833

%Jalan Bagus thd Total Jalan Provinsi -0.0117*** -0.0192*** -0.0388***

Efek Spasial 0.0784 0.239 0.326*

Konstan 49.88* 94.65

Observasi 143 143 112

Total Propinsi 29 29

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 “- “ variabel dibuang karena kolinieritas ganda

Subsidi Harga Beras: Evolusi Raskin

• 1998: Operasi Pasar Khusus (OPK) karena Krisis Ekonomi

• 2002: Subsidi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)

• 2012: Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

• 2014: Subsidi Beras untuk Masyarakat Pra-Sejahtera (Rastra)

• 2016: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

26% Pengeluaran untuk beras

Pengeluaran makanan

Pengeluaran lainnya35%

65%

Pelaksanaan Raskin memerlukan anggaran besar

Sumber: Nota Keuangan, berbagai tahun

Subsidi pangan pertanian meningkat, tapi....

Sumber: World Bank, Januari 2017, diolah dari Data APBN Kementerian Keuangan

Rp Trillion

Anggaran Kedaulatan Pangan: Cukup BesarUraian APBN-P 2016 APBN 2017

Kementerian Negara/Lembaga 42,2 40,8

1. Kementerian Pertanian 27,6 22,1

2. Kementerian Kelautan Perikanan 8,0 6,5

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan PR 6,7 10,4

4. Kementerian Sosial - 1,7

Non-K/L 75,6 62,4

1. Subsidi 53,6 52,2

a. Subsidi Pangan 22,5 19,8

b. Subsidi Pupuk 30,1 31,2

c. Subsidi Benih 1,0 1,3

d. Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang 0,0 0,0

2. Belanja Lain-lain 4,2 4,5

a. Cadangan Beras Pemerintah 2,0 2,5

b. Cadangan Stabilitasi Pangan 2,2 2,0

3. Transfer ke Daerah (DAK) 17,9 5,7

a. DAK Irigasi 13,9 4,0

b. DAK Pertanian 3,9 1,7

Total 117,9 103,1

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2017

Hasilnya: Impor Beras 2,7 juta ton (Rp 15,3 T)

Tahun Volume (kg) Nilai (US$ )

2014 Triwulan 4 503.324.559 239.439.407

2015 861.601.001 351.602.090

Triwulan 1 66.562.915 29.213.209

Triwulan 2 127.866.410 55.705.088

Triwulan 3 35.181.781 14.964.060

Triwulan 4 631.989.895 251.719.733

2016 1.283.178.527 531.841.557

Triwulan 1 981.992.734 401.346.706

Triwulan 2 91.720.535 40.012.930

Triwulan 3 72.605.748 31.181.924

Triwulan 4 136.859.510 59.299.997

2017 Triwulan 1 43.898.090 26.097.555

Total Impor 2.692.002.177 1.148.980.609Sumber: BPS

LBDSE, 2017

Diskrepansi Data Beras: Paradoks

Sumber: BPS, 2010-2016

Surplus Beras 2010-2015 Impor Beras 2010-2015

Realisasi Penyaluran Raskin 2014-2017

Uraian 2014 2015 2016 2017

Jumlah RT Miskin 15,530,897 15,530,897 15,530,897 15,530,897

RT Sasaran 15,530,897 15,530,897 15,530,897 14,212,742

% RT sasaran thd RTmiskin 100,00 100,00 100,00 91,51

Durasi (bulan) 12 14 12 12

Pagu alokasi setahun (ton) 2,795,561 3,261,488 2,795,561 2,558,293

Realisasi setahun (ton) 2,774,869 3,202,022 2,782,326 105,467

% Realisasi thd alokasi 99,26 98,18 99,53 4,12

Sumber: Bulog, per 13 April 2017

• Rumah tangga sasaran Raskin adalah kelompok miskin dan hampir miskin

(berada di sekitar garis kemiskinan), karena merupakan kelompok paling

rentan terhadap shock perubahan harga dan lingkungan eksternal lain;

• 2017: Percontohan BPNT di 44 kota. Rumah tangga sasaran berkurang.

Kebijakan Raskin: Dibenci, tapi Dirindu

TidakTepat

Exclusion and inclusion error

masih tinggi

Rata-rata RTS-PM

Menerima 4-6 kg/bulan

Seharusnya 15 kg/bulan

Rata-rata RTS-PM

Menerima Rp 2.000/kg

Seharusnya Rp 1.600/kg

Sering terjadi keterlambatan dan

penyatuan (rapel) distribusi

Sasaran

Jumlah

Harga

Waktu

Sumber: TNP2K, 2016

Evaluasi Ketepatan Raskin (Purbasari, 2017)

20

10

14

5,652,82 3,79

0

5

10

15

20

25

2004 2007 2010

Kilo

gram

ber

as p

er b

ulan

Tidak tepat jumlah

Yang seharusnya diterima

Yang diterima secara aktual

Tidak tepat sasaran

43% 39% 38%24%

57% 61% 62%76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tidak tepat waktu

Tidak tepat waktu Tepat waktu

Tidak tepat harga

39%Harga:

Rp1.600-2.000

32%Harga =

Rp1.600

29%Harga >

Rp2.000

57%Harga Rp1.600

33%Harga Rp1.600-2.000

Tidak tepat mutu

62%Pecah,

berbau,

bewarna,

dan berkutu

38%Baik

83%Tidak

membayar

13%Membayar

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jawa Luar Jawa

Tidak tepat administrasi

Tidak tahuMembayarTidak membayar

Tidak semestinya

menerima, tapi

menerima

Pembelian Penyimpanan Distribusi ke Desa Distribusi ke RTPengaduan dan

Keluhan

40%Raskin terlambat tiba ke titik

distribusi di desa (World Bank,

2014)

Distribusi ke desa yang dikelola

Bulog sering tertunda. Walaupun

hampir seluruh beras tiba ke titik

distibusi atau alokasi di akhir tahun,

rata-rata keterlambatan mencapai 2

bulan.

54-81%Responden menyatakan kualitas

Raskin buruk (JPAL, 2014)

Beras terpapar kelembaban di

gudang dalam waktu yang lama.

Distribusi Raskin bulanan jauh lebih

rendah dari total stok di gudang,

sehingga stok tertahan di gudang

cukup lama. (World Bank, 2014)

30%Raskin di titik distribusi tidak

sampai ke RT/pembeli (World

Bank, 2014)

Karena tidak ada SOP tingkat local,

distribusi dari TA/TD ke RT tidak

merata. Banyak kejadian “bagi rata”

sehingga rumah tangga target tidak

mendapat manfaat yang

seharusnya.

Raskin dimaksudkan untuk memberikan akses beras kepada

orang miskin dengan harga 60-75% di bawah harga pasar.

Rasikin tidak efektif mencapai tujuan

Sumber: Ikhsan, 2017

Upaya bertahap untuk

memerbaiki efektivitas

Program Raskin

• TNP2K melakukan uji coba dengan mengirim Kartu Raskin ke

1,3 juta RTS-PM di 53 kabupaten/kota di 7 provinsi

• Pemantauan efektivitas uji coba kartu dilakukan dengan survai

3.300 rumah tangga di 22 kabupaten/kota di 11 provinsi

• TNP2K bekerja sama dengan J-PAL (Jameel Poverty Action Lab)

melakukan eksperimen Kartu Raskin di 572 desa di 6 kabupaten/

kota untuk menguji desain kartu, informasi yang perlu ada dalam

kartu, target kartu, dsb.

FGD: Beberapa Hal Perlu Dibahas Bersama

1. Apakah Indonesia masih memerlukan Kebijakan Raskin?

• Sekadar informasi, upaya untuk menghentikan Raskin telah

dicoba dilakukan berkali-kali, tapi belum berhasil.

• Raskin bahkan pernah dituding penyebab harga beras turun –

mengurangi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi.

• Sekian temuan tentang ketidakefektifan, ketidaktepatan harga,

sasaran, jumlah, kualitas, administrasi, waktu dll lebih banyak

dianggap sebagai ekses atau unsur implementasi kebijakan

• Fakta: Amanat konstitusi fakir miskin wajib dipelihara negara.

Beras merupakan porsi dominan pengeluaran kaum miskin;

• Bukti empiris: Keterlambatan penyaluran raskin berdampak

pada peningkatan harga eceran beras (tahun 2010 dan 2015)

2. Bagaimana mengentaskan kemiskinan pedesaan?

• Strategi peningkatan produksi pangan melalui langkah-langkah berikut:

o Perbaikan manajemen usahatani, sistem insentif baru berbasis inovasi danteknologi, benih, panen-pascapanen;

o Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung supply chain pangan

o Teknologi informasi untuk memotong rantai dan marjin biaya tataniaga, petani dapatmenerima harga lebih tinggi, konsumen membayar harga relatif lebih rendah.

o Dukungan alokasi anggaran R&D pertanian, follow-up kebijakan promotifpengembangan bioteknologi;

• Strategi peningkatan permintaan komoditas pangan seiring kenaikan produksi:

o Pengembangan agregator bisnis untuk melakukan pembelian langsung dari para petani (dalam kelompok atau koperasi) dengan memanfaatkan e-commerce

o Pendalaman industri (hilirasi) dan pengolahan komoditas pangan. Pemanfaatan produk samping penggilingan padi: dedak, bekatul, dan olahan lain.

o Penganekaragaman konsumsi pangan, pemberian insentif kebjakan pangan lokal, basis penguasaan teknologi tepat-guna.

o Pemanfaatan potensi dan kearifan pangan lokal, pengembangan industri kuliner dan peningkatan gizi masyarakat, pengembangan kewirausahaan UKMK pedesaan

• Apa kabar penyaluran alokasi dana desan dan pengembangan BUMDesa?

3. Raskin: Stabilisasi pangan atau perlindungan sosial?

• Pemerintah menjamin ketersediaan dan aksesbilitas beras dengan kualitas

yang baik dan harga terjangkau sepanjang musim dan sepanjang tahun.

• Program Raskin masih tetap diperlukan untuk mengintegrasikan ketahanan

pangan dengan perlindungan sosial dan penanganan rawan pangan;

• Program Raskin perlu diperbaiki dalam delivery system, untuk memenuhi

enam tepat: sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan administrasi.

• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperbakin pengendalian

dengan melakukan pendampingan Program Raskin, dengan mengalokasikan

anggaran daerah yang memadai sesuai dengan amanat UU 18/2012 tentang

Pangan khususnya Pasal 18 Ayat d.

• Program Raskin perlu memperhatikan potensi sumber daya lokal agar tidak

kontraproduktif dengan program diversifikasi pangan. Pemerintah daerah

memberikan dukungan untuk mengembangkan pangan lokal dan

pengindustriannya sesuai dengan potensi dan budaya lokal.

• Raskin adalah program subsidi beras untuk masyarakat miskin dan rentan

o Subsidi adalah selisih antara harga patokan beras Bulog di pasar

dengan harga tebus di titik distribusi (Rp 1.600/kg).

o RTS menyediakan minimal Rp 24.000 untuk menebus 15 Kg Raskin

setiap bulan

o RTS tidak memiliki uang yang dibutuhkan untuk menebus Raskin pada

saat distribusi. Keterlambatan distribusi dan rapel distribusi

menjelaskan ketidakmampuan RTS.

• Perubahan Raskin menjadi Bansos memiliki konsekuensi sebagai berikut:

o Harga tebus raskin di titik distribusi menjadi gratis. Ini akan mengatasi

permasalahan ketidakmampuan RTS dalam menebus Raskin

o Besaran subsidi sama dengan harga patokan beras bulog di pasar.

o Perkiraan tambahan kebutuhan anggaran untuk perubahan Raskin

menjadi Bansos: Rp 1.600 x 15kg x 15.4 juta = Rp 369,6 miliar/bulan

4. Raskin dapat dijadikan sepenuhnya Bantuan Sosial?

Jumlah Rumah Tangga (RT)

25.771.493

Jumlah Keluarga (KK)

27.046.374

Kemensos: Program Penanganan Fakir Miskin

Jumlah Penduduk

93.026.921 Jiwa

Data Terpadu: Memuat 40 % Status Sosial Ekonomi Terendah by Name & Address

Garis kemiskinan (Sep 2016)

Penerima

KPS/KKS/KIP

/Rastra

10,7 %

40%

25%

Inclusion Error

Exclusion Error

Penerima Bantuan

Iuran (PBI) JKN35%

Program Keluarga Harapan (PKH)8%

Data Terpadu*

Sumber: TNP2K, 2017

1. E-money / Uang Tunai

o Setiap Rumah Tangga Sasaran akan menerima bantuan dalam bentuk

uang (tunai maupun elektronik) sebagai pengganti subsidi raskin

o Daerah yang belum tercakup dalam layanan keuangan digital, dapat

menerima uang tunai yang didistribusikan melakukan PT. Pos atau Bank

seperti BLSM, PKH dan BSM

2. Voucher Beras Bulog melalui Mitra Bulog

o Setiap RTS menerima voucher yang dapat ditukarkan dengan beras

Bulog melalui toko/warung yang sudah bekerjasama dengan Bulog

o Dalam pelaksanaannya, Bulog harus dapat memastikan keberadaan

mitra di daerah-daerah pilot

3. Voucher Beras melalui mitra penyelenggara Raskin

o Setiap RTS menerima voucher yang dapat ditukar dengan beras

(termasuk beras Bulog) melalui toko/warung yang sudah bekerjasama

dengan Pihak Penyelenggara Raskin (Tim Kordinasi Raskin)

5. Pemerintah melakukan ujicoba Mekanisme Raskin

Uji Coba e-Voucher Beras Berbasis Telko

Kelebihan Kekurangan

Dapat memenuhi syarat sebagai electronic

voucher

Membutuhkan jaringan telekomunikasi

yang cukup

Dapat digunakan untuk mengambil bantuan

pangan di outlet: warung, kios, toko kelontong,

mini market, koperasi, dll. Masyarakat sangat

mudah untuk mengubah toko/warung biasa

menjadi agen e-voucher.

Walaupun sangat mudah untuk

mengubah toko/warung biasa menjadi

agen, namun dibutuhkan smartphone

Dapat dikombinasikan untuk mengambil beras

dan sebagian lagi untuk bahan makanan lain

(telur, minyak) yang akan ditentukan kemudian

Penerima manfaat harus memiliki

telepon genggam (HP)

Manfaat tidak harus diambil semua pada

periode pemberian bantuan (dapat diambil

kemudian dan tidak hangus)

Diperlukan proses untuk menyiapkan

jaringan outlet

Sebenarnya dapat menggunakan HP biasa

(Non-Smartphone)

Antisipasi persoalan pada jaringan dan

provider, terutama pada daerah jauh

Sumber: TNP2K, 2017

BPNT: Cara Baru Penyaluran Raskin 2017

• Rumah tangga Sasaran diberikan voucher senilai tertentu per bulan.

• Voucher dapat ditebus untuk membeli beras dan telur pada harga pasar di pedagang pasar tradisional dan warungan yang telah teregistrasi

– Memberikan nutrisi lebih seimbang (beras-karbohidrat dan telur-protein)

– Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin (tentang kapan, berapa, dan apa yang dibeli)

– Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani rakyat miskin

• Poin: Menggeser dari Bulog kepada usaha ritel rakyat untuk rakyat. Sumber: Purbasari (2016)

Efektivitas: Cash transfer, Raskin atau Voucher?

Kriteria Raskin Cash

Transfer

Food Voucher Komentar

Tepat Sasaran √ √√√ √√√ Tepat Sasaran tergantung pada database dan

metoda menentukan penerima bantuan. Tetapi

pengalaman BLT cenderung lebih baik

dibandingkan dengan yang lain

Tepat Jumlah √ √√√ √√√

Tepat Waktu √ √√√ √√ Cash Transfer bisa mengikuti pola penyaluran

BLT yang disempurnakan – sebagian melalui

bank account, sebagian melalui pos

Biaya Fiskal √ √√√ √√ Biaya Distribusi Cash transfer paling rendah

Pemenuhan Nutrisi √ √√ √√√ Empirical Question: pengalaman negara lain

tidak bisa digeneralisasikan. Namun pengalaman

BLT menunjukkan umumnya penerima

menggunakannya untuk membeli makanan

Welfare Effect dan

penurunan kemiskinan

√ √√√ √√ Cash transfer lebih efektif

Manfaat Tambahan √ √√ √√√ Food Voucher dimanfaatkan sebagai incentive

tool for modernisasi pedagang tradisional

Sumber: Ikhsan, 2017

Hasil Studi BKP Kementan (2017) di 5 Kota

• Data keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai Pedum BPNT 2017. Pencairan Januari-Februari menggunakan data PPLS 2011

• Waktu penyaluran mengalami keterlambatan. Penyaluran bantuandilakukan sekaligus untuk dua bulan (rapel Januari-Februari)

• Kesiapan e-warong belum optimal. Rasio e-warong dengan KPM yang dilayani belum seimbang dengan KPM. Sebaran distribusi e-warong juga tidak merata

• Saran ke depan: Pemutakhiran basis data untuk menetapkan KPM sebaiknya mengacu pada data PBDT 2015 yang sudah diverifikasi

• Waktu penyaluran bantuan dilaksanakan setiap bulan kepada KPM

• Menambah jumlah e-warong sesuai dengan rasio ideal jumlah KPM yang dilayani dan mendistribusikan e-warong seca ramerata

6. Bagaimana memperbaiki implementasi Kebijakan Raskin?

• Apa pun strategi yang dipilih, akurasi ketepatan sasaran adalah faktor kunci, yang mampu memperbaiki implementasi kebijakan Raskin;

• Faktor akurasi seperti: tepat jumlah, tepat waktu, dan prediktabilitas juga menjadi amat penting;

• Setelah ujicoba BPNT di 44 kota pada 2017, voucher atau kartu pangan akan operasional pada 2018, kecuali di daerah amat jauh.

• Voucher didisain non-transferable, sehingga tidak salah sasaran dantidak disalahgunakan untuk kepentingan lain;

• Perkuat Bulog dalam menjalankan perannya untuk membeli gabahpetani (dan pangan lain) dalam Perpres 48/2016 dan 20/2016

• Pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan sistemlogistik pangan menggunakan anggaran realokasi subsidi pupuk;

• Anggaran ketahanan pangan yang ditransfer ke daerah melalui DAK diarahkan untuk pelayanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat

Terima Kasih