Upload
nguyendung
View
226
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN
JAKARTA, 30 AGUSTUS 2017
Disampaikan dalamForum DJA Mendengar
RAPBN 2018Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Rakyat
1
POKOK BAHASAN
Postur RAPBN 2018
3
2
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan
Pendahuluan1
2
KEMENTERIAN KEUANGAN 3
Pendahuluan1
KEMENTERIAN KEUANGAN
Tujuan Kemerdekaan Indonesia
• Mengurangi kemiskinan• Mengurangi pengangguran• Mengatasi kesenjangan• Membangun dari pinggiran• Indonesia centris (bukan
jawa centris)
• Pendidikan• Riset + Teknologi Inovasi• Kesehatan
• Penegakan Hukum• TNI dan POLRI• Pemerintahan yang efektif dan
bersih)
MemajukanKesejahteraanUmum
MencerdaskanKehidupanBangsa
Menjaga ketertibandunia berdasarkanperdamaian abadi
Keadilan Sosial
EKONOMI HARUS TUMBUH
CUKUP TINGGI BERKELANJUTAN INKLUSIF & BERKEADILAN
PERANGI KEMISKINAN & KESENJANGAN
Mengurangiketimpangan antarpendapatan dan antar wilayah
4
APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemerdekaan
5
KEMENTERIAN KEUANGAN 6
Postur RAPBN 20182
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan akan terusmeningkat dan inflasi menurun
Realisasi2016
5,4
3,5
13.500
5,3
48
800
1.200
5,2
4,3
13.400
5,2
48
815
1.150
5,0
3,0
13.307
5,7
40
829
1.180
APBN-P2017
RAPBN2018
7
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pendapatan NegaraBelanja Negara
1.878,4 2.204,4
Penerimaan Perpajakan
PNBP
1.609,4
267,9
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer Ke Daerah& Dana Desa
1.443,3
761,1
Defisit AnggaranKeseimbangan Primer
(78,4)
Pembiayaan Anggaran
325,9
Defisit RAPBN tahun 2018dapat diturunkan menjadi
2,19% PDB(2017 : 2,67% PDB)
Pembiayaan Utang
Pembiayaan
investasi 399,2
(65,7)
• Belanja K/L• Belanja Non K/L
814,1629,2
Outlook 2017: 2.098,9
Triliun Rupiah
Outlook 2017: 1.736,1
Outlook 2017: (144,3)Outlook 2017: (362,9)
(325,9)
HIBAH
1,2
86% dr Pendapatan Negara
8
KEMENTERIAN KEUANGAN
11,5% PDB
Target
Rp1.609,4 T
PPh Migas Pajak NonmigasKepabeanan& Cukai
35,9 1.379,4 194,1
Penerimaan Perpajakan terusditingkatkanDengan tetap menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha
Tax Ratio
Termasuk SDA migas & pertambangan
Pertumbuhan Perpajakan (%)
Outlook 2017: 1.472,7
Data Dan Sistem Informasi Perpajakan
up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, e-form dan e-faktur.
Kepatuhan WajibPajak
membangun kesadaranpajak (sustainable compliance) a.l. melaluie-service, mobile tax unit, KPP Mikro, danoutbond call.
Insentif Perpajakan
• tax holiday dan tax allowance
• reviu kebijakan exemptiontax pada beberapa barangkena PPN.
Automatic Exchange of Information(AEoI)
• meningkatkan basis pajak
• mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)
SDM dan regulasi
Peningkatan Pelayanandan efektifitas organisasi
(triliunrupiah)
2014:
1.146,9
2015:
1.240,4
2016:
1.285,0
Pertumbuhan Perpajakan (%)
8,2
3,6
6,5
9,32017:
1.472,7
14,6
9
Pendapatan SDA
99,3SDA Migas
SDA Nonmigas
77,2
22,1
Pendapatan dariKekayaan Negara yang Dipisahkan
43,7
PNBP Lainnya
82,0PendapatanBLU
43,0
Target
Rp267,9 T
Kemkominfo
Polri
Kemenhub
15,4
8,6
7,0
3 K/L Terbesar:
PNBP lebih optimal• tetap memperhatikan kualitas
pelayanan kepada masyarakat danmenjaga kelestarian sumber daya alam
• PNBP K/L perlu terus dioptimalkan
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN: Kemenkeu
Kemenkes
Kemenristek Dikti
13,9
6,4
3 K/L denganPendapatan BLU Terbesar:
11,1
Perbankan
11,0
Non Perbankan
32,7
Minerba 16,8
Panas bumi 0,7
Perikanan 0,5
Kehutanan 4,1
Outlook 2017: Rp260,2 T
(triliunrupiah)
398,6 255,6 262,0 260,2
2014 2015 2016 2017
Optimalisasi PNBP• Efisiensi operasional PNBP• Menggali potensi baru
Peningkatan PengawasanPenyetoran sesuai penerimaannya
Perbaikan Pelayanan• Tranparansi dan kemudahan• Pemanfaatan IT
Revisi RegulasiUU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP
10
KEMENTERIAN KEUANGAN
Belanja K/L
Belanja Non K/L
814,1
629,2
Subsidi lebih tepatsasaran dan pengendalian inflasi
Alokasi
Rp1.443,3 T
Subsidi Energi Subsidi Nonenergi
%Pembayaran
Bunga Utang
247,6 103,4 69,0
Antara lain:
Perbaikan peringkat suratutang diharapkan memberidampak positif terhadappenurunan yield SBN.Sejalan dengan perbaikan peringkat utang juga efisiensi biaya bunga
Belanja Pemerintah PusatBelanja K/L & non K/L lebih berkualitas dengan melanjutkanefisensi belanja, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
Outlook 2017: 1.343,0
• Perbaikan perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan
• Efisiensi belanja operasional
• Monitoring pelaksanaan
• Proses pelelangan yang lebih awal
Subsidi nonenergi
• Sinergi dengan bansos dantransfer ke daerah agar efektifdan terintegrasi untuk:
- Pengendalian inflasi- Bantuan masyarakat
menengah ke bawah
(triliun rupiah)
2014:
1.203,6
2015:
1.183,32016:
1.154,0
Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat (%)
5,8
(1,7)(2,5)
16,4
Outlook 2017:
1.343,1
7,5
11
KEMENTERIAN KEUANGAN
Belanja Pemerintah Pusatdiarahkan untuk
Program
perlindungan sosial(PKH) --> Naik dari 6
juta menjadi 10 juta
KPM
Perluasan Bantuan
Pangan non Tunai(BPNT) dari rastra
Pelayanan KesehatanPBI
92,4 juta jiwa
Kemiskinan danKesenjangan
Pertanian• Peningkatan
Produksi pangan
dan
pembangunan
sarpras
• Pengembangan
hortikulrtura
Sektor Unggulan
Pariwisata• Pengembangan 10
destinasi wisata
• Peningkatan
wisatawan
• Promosi pariwisata
Pembangunan
Jalan
856 km
Infrastruktur
Pembangunan
Irigasi
781 kmKesejahteraanaparatur dan
pensiunan
Aparatur Negara danPelayanan Masyarakat
Kenaikan uang
lauk pauk TNI/Polri Rp5 ribu dariRp55.000 menjadi
Rp60.000/org/hari
Pendidikan
Program Indonesia Pintar 19,7 juta
siswa Bidik misi
401,5 ribu mahasiswa
Perumahan
7.062 unit
Perikanan• Peningkatan daya
saing produk olahan
perikanan
• Bantuan kapal nelayan
1048 unit • Kelestarian lingkungan
Perbaikan sistem dan
manfaat
pensiun
Rasio
Elektrifikasi
95,15 %
Peningkatan
reformasi birokrasi untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
292,8 409,0 34,8369,2
Pertahanan
Pencapaian
MEF tahap 2
dan
pengembanga
n industri
pertahanan
Pertahanan Keamanandan Demokrasi
201,6
Keamanan
Pemeliharaan
keamanan dan
ketertiban dan
penyelidikan/p
enyidikan
pidana
Demokrasi
Penyelenggara
n pilkada 2018
dan persiapanpemilu 2019
3)
3) Alokasi Kementan,
KKP, dan Kemenpar5) Alokasi Kemenhan,Polri, KPU, dan Bawaslu
4)
(triliun rupiah)
1)
1) Termasuk Dana Desa
2)
2) Termasuk TkDD dan Pembiayaan
5)
4) Termasuk pensiunan aparat pemda
12
KEMENTERIAN KEUANGAN
SubsidiEnergi
Subsidi BBM & LPG
Subsidi Listrik
SubsidiNon-energi
Subsidi Pangan
Subsidi Pupuk
antaralain:
ALOKASI
Rp172,4 T
103,4
51,1
52,2
7,3
28,5
69,0
• Perbaikan penyaluran untukmemperbaiki ketepatan sasaran
• Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg
• subsidi tepat sasaran untukpelanggan 450 VA dan 900 VA
• untuk 5,6 juta KPM• Sinergi subsidi rastra dengan
BPNT
• Penyempurnaan data penerima dengan NIK.
• volume pupuk 9,5 juta ton
Subsidi lebih tepat sasaranmenuju nontunaiMelalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun nonenergi
(triliun rupiah)
13
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kementeriandan LembagaDenganAnggaranTerbesar
BLU KelapaSawitRp 10,7 T Rp11,0 T
10
(triliun rupiah)
14
KEMENTERIAN KEUANGAN
146,6
Melalui Transfer Melalui Pembiayaan
279,3 15,0
Rp440,9 T
Melalui BelanjaPusat
Anggaran Pendidikantetap dijaga 20 persenuntuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan
Alokasi
Sasaran Target
Program Indonesia Pintar
19,7 Juta siswa
Bantuan OperasionalSekolah
262,1 ribu sekolah
Beasiswa Bidik Misi
401,5 ribumahasiswa
Pembangunan/RehabRuang Kelas
61,2 ribu
Tunjangan Profesi Guru
Non PNS 435,9 ribu guru
257,2 ribu guruPNS
IndikatorPendidikan :APKPendidikan
Menengah
PNSD 1,2 juta guru89,788,1
APM Pendidikan
Menengah
65,363,4
(triliun rupiah)
2017 2018
15
KEMENTERIAN KEUANGAN
Anggaran Kesehatansebesar 5 persen Belanjauntuk meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN Alokasi
Rp110,2 T
Program Indonesia Sehat
92,4 juta jiwa
Kesertaan ber-KB melaluipeningkatan aksesdan kualitaspelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi1,8 juta orang
Imunisasi untukanak usia 0-11 bulan
92,5%
Penyediaan saranafasilitas kesehatanyang berkualitas
49 RS/Balkes
Sertifikasi obat dan makanan
74,0 ribu
Sasaran Target
PenangananMalaria dan HIV
95% Kasus Malaria diobati
52% Kasus HIV diobati
80,7
Melalui Transfer
29,5
Melalui Belanja
Pusat
Indikator Kesehatan :
Stunting 28,8%29,6%
Persalinan di
fasilitas kesehatan
82%81%
Ketersediaan obat danvaksin di puskesmas
86%83%
16
(triliun rupiah)
2017 2018
16
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kemen PUPR Kemenhub DAK Investasi
Pemerintah (PMN & LMAN)
Pembangunan dan Preservasi Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan Bandara
Pembangunan LRT (lanjutan) Penyediaan dan Peningkatankualitas Perumahan MasyarakatBerpenghasilan Rendah
856 km• Pembangunan Jalan
Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
639 km’sp
15 lokasi
23 km’sp
7.062 unit• Pembangunan Rusun
180,0 ribu unit• Bantuan Stimulan
(peningkatan/pembangunan)
106,9 * 48,2 *41,5
33,9
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan Telekomunikasi
• Pembangunan BTS
di daerah blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa
broadband terpadu
100 lokasi
380 lokasi
Konektivitas dan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
AnggaranInfrastruktur
Rp409,0 T
Angka sementara
Output
8.761 m
(triliun rupiah)
*) total pagu
256,1 317,1 401,1
2015 2016 2017
17
KEMENTERIAN KEUANGAN
Transfer ke Daerah
Rp701,1 T
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
87,7
398,1
62,4
123,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Dana Desa
Rp60,0 T
Dana Insentif Daerah 8,5 Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY
20,9
Fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas, dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
Penyaluran berbasis kinerja
AlokasiRp761,1 T
(triliun rupiah)
• Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau selain sesuai UU Cukai, juga untuk infrastruktur sesuai prioritas daerah;
• DBH Dana Reboisasi, selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan; serta
• 25% untuk belanja infrastruktur.
• Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah• Pagu bersifat dinamis;• Bobot wilayah laut naik menjadi 100%; dan• 25% untuk belanja infrastruktur.
Mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran, antara lain BOS untuk 211,6 sekolah, TPG 1,2 juta guru, BOK 9.767 Puskesmas.
• Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik;• Money follow program; • Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi;
• Usulan daerah sesuai prioritas nasional; dan• Sinkronisasi dengan belanja K/L.
• Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.
Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan, melalui:• Penurunan porsi alokasi yg dibagi merata & peningkatan alokasi formula;• Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin; dan• Pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
18
KEMENTERIAN KEUANGAN
Rp325,9 T
Pembiayaan Utang
Pembiayaan Investasi
Pemberian Pinjaman
Kewajiban Penjaminan
Pembiayaan Lainnya
399,2
(65,7)
(6,7)
(1,1)
0,2
• SBN (neto) 414,7
Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)
• BUMN: 3,6• BLU: 57,4• Lembaga
Lainnya: 2,5• Organisasi/LK
I/BUI: 2,1
Pembiayaan AnggaranPenerbitan SBN (neto) turun dari outlook 2017
• Pinjaman (neto) (15,5)
Outlook 2017: Rp362,9 T
Alokasi
(triliun rupiah)
19
KEMENTERIAN KEUANGAN 20
Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan3
KEMENTERIAN KEUANGAN
Good Governance harus dijaga Usulan kebijakan, alokasi, dan revisi harus sesuai peraturan dan siklus
pembahasan APBN yang berlaku
• Terdapat kewenangan Pemerintah
• Termasuk revisi tambah pagubelanja (PNBP, PHLN, SBSN)
Persetujuan DPRlevel program
Tidak adapemberian tandabintang
Pelimpahan kewenangan revisi rincianbelanja
Putusan MK terkait batasan pembahasan
RAPBN di DPR
Penyusunan dan Pembahasan RAPBN di
DPR dilakukan sesuai siklus
• Berpedoman padakebijakan dan besaranpada Nota Keuangan
• Usul tambahananggaran
didiskusikan internalpemerintah
• Arahan / DirektifPresiden dan/atauSidang Kabinet
21
Perubahan
Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat
pergeseran anggaran
dalam rangka
penyediaan dana
untuk penyelesaian
restrukturisasi
K/Lperubahan
anggaran
belanja yang
bersumber dari
PNBP
Pergeseran BA BUN ke BA
KL atau BA KL ke BA BUN
perubahan
anggaran
belanja yang
bersumber dari
SBSN
Pergeseran
anggaran
antarprogram
dlm 1 BA yang
bersumber dari
RM Bel .
operasional
pergeseran anggaran
antarprogram dalam 1
BA untuk kebutuhan
ineligible kegiatan PHLN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Hal-hal Penting Lainnya
Sinergi perencanaan dan pelaksanaan belanja pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah
DAK fisik dan DAK non Fisik
Strategi komunikasi yang efektif
Kesesuaian output dalam berbagai dokumen mengacu ke NK RAPBN 2018RKP, Renja K/L, RKA KL dan DIPA
Fokus pada pencapaian target, dengan tetap menjaga efisiensi
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja
Money follow program
Pemanfaatan IT
publikasi dan diseminasi program-program pembangunan
Minimalisir revisi dokumen, percepat pelaksanaan
22