PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis moneter yang berjangkit pada akhir Juli 1997 merupakan tonggak

pemicu perubahan mendasar dalam kondisi ekonomi, sosial dan politik di

Indonesia. Berbagai kebijakan yang bersifat salah arah dan salah urus pada rezim

Orde Baru berimplikasi pada keadaan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan

yang lebih mengutamakan pembangunan fisik tanpa diiringi oleh pembangunan

sosial yang memadai menyebabkan adanya kerusakan moral pada bangsa

Indonesia yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat korupsi, rendahnya komitmen

dalam menjaga warisan budaya dan ketidakmampuan mengelola sumber daya

alam secara berkelanjutan serta penguatan kelompok-kelompok tertentu yang

memiliki akses terhadap kekuasaan.

Salah satu indikasi kegagalan pada rezim tersebut adalah

ketidakmampuannya menekan kesenjangan ekonomi seperti kesenjangan relatif,

kesenjangan pendapatan perkotaan-perdesaan dan kesenjangan pendapatan

regional. Rezim Orde Baru memang mampu mengatasi kemiskinan absolut yang

ditunjukkan oleh menurunnya jumlah masyarakat miskin, tetapi kesenjangan

distribusi pendapatan tetap konstan, tidak mengalami perubahan (Data World

Bank dalam Thee, 2004). Beberapa wilayah di Indonesia yang kaya akan bawaan

sumber daya alam (SDA) memiliki indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua,

ternyata memiliki indeks kemiskinan manusia (IKM) yang tinggi dan indeks

pembangunan manusia yang rendah (BPS, Bappenas dan UNDP, 2001).

Sebaliknya beberapa wilayah yang miskin SDA memiliki indikator pembangunan

yang lebih baik (IKM rendah dan IPM tinggi).

Kesenjangan relatif, kesenjangan pendapatan desa-kota maupun

kesenjangan pendapatan regional antar kabupaten/kota tidak hanya ditemui di

provinsi yang memiliki indikator pembangunan yang rendah (belum berkembang),

tetapi juga di provinsi-provinsi yang memiliki indikator pembangunan dan

pertumbuhan yang relatif tinggi, seperti Provinsi Bali dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (berturut-turut berada pada peringkat dua dan tiga dalam IPM

2

setingkat dibawah DKI Jakarta, tahun 2002). Beberapa kabupaten dalam

provinsi-provinsi tersebut berkembang sangat pesat sedangkan lainnya mengalami

pertumbuhan yang lambat. Bahkan di dalam kabupaten yang sama, kawasan

perkotaan berkembang dengan laju yang relatif jauh lebih pesat dibandingkan

dengan kawasan perdesaan. Ketidakseimbangan keterkaitan perekonomian

kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut, cenderung lebih menguntungkan

kawasan perkotaan (Gonarsyah, 1977). Kesenjangan-kesenjangan tersebut akan

menumbuhkan rasa ketidakadilan yang kemudian mengurangi tingkat

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama ketidakpercayaan pada

kemauan baik (goodwill) dan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber

daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menciptakan

pembangunan yang merata. Inilah konsekwensi dari pembangunan yang

mengabaikan aspek keruangan fisik dan sosial. Kegagalan-kegagalan ini

kemudian mendorong adanya tuntutan untuk meruntuhkan rezim Orde Baru pada

tahun 1998.

Runtuhnya rezim Orde Baru ternyata tidak serta merta membangun

masyarakat madani yang diinginkan melainkan terbangunnya keadaan

ketidakpastian yang mendorong memburuknya perekonomian (Budiman, 2006)

Rasa saling mencurigai antar kelompok, kuatnya kepentingan-kepentingan

kelompok tertentu serta pemerintahan yang lemah menyebabkan terjadinya

kekacauan sehingga menekan proses masuknya investasi asing yang diperlukan

sebagai upaya menyehatkan perekonomian bangsa Indonesia. Dharmawan (2002)

menyatakan bahwa melemahnya kepercayaan tersebut menimbulkan adanya

disintegrasi sosial. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

Indonesia membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mampu membangun

kembali perekonomiannya menuju keadaan awal, dibandingkan dengan negara

lain di Asia seperti Cina, Korea Selatan dan Malaysia (Rao, 2001).

Keadaan Indonesia masa reformasi ini sesuai dengan gambaran Putnam

(1993) mengenai Italia dimana dinyatakan bahwa pemerintahan yang memiliki

stok rasa percaya yang lebih tinggi akan mampu mencapai konvergensi lebih

cepat dan pada tingkat yang lebih tinggi pula. Menurut Putnam, rendahnya

kesejahteraan masyarakat di Italia Selatan disebabkan oleh modal sosial yang

3

lebih lemah dibandingkan Italia Utara. Sejalan dengan pemikiran tersebut,

Fukuyama (1995) dan Rao (2001) juga menyatakan bahwa perbedaan rasa

percaya dapat menjadi faktor penyebab adanya perbedaan hasil-hasil

pembangunan ekonomi antar wilayah karena rasa percaya melandasi

terbangunnya pembangunan ekonomi yang sehat dengan menekan biaya transaksi.

Modal sosial, bersama-sama dengan modal lainnya, mampu meningkatkan

produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan proses pembangunan. Tanpa modal

sosial, aktivitas ekonomi akan mengalami kemunduran dan sumber daya alam

akan menghadapi ancaman kerusakan. Sebaliknya, tanpa pertumbuhan ekonomi,

modal sosial akan terganggu (Mitchel, 1999).

Masyarakat di wilayah-wilayah yang miskin sumber daya alam, seringkali

hanya memiliki sumber daya sosial sebagai satu-satunya aset penting dalam

pembangunan. Terabaikannya pembangunan sumber daya sosial menyebabkan

lemahnya stok modal sosial sehingga menekan produktivitas kerja dan mendorong

terbangunnya jaringan kerja yang tidak efisien, lemahnya norma serta hilangnya

nilai-nilai bersama yang akhirnya merugikan semua pihak yang berinteraksi dalam

proses pembangunan.

Penelitian modal sosial di berbagai negara menunjukkan bahwa modal

sosial dapat dibangun pada tingkat mikro, meso dan makro. Di Indonesia,

Grootaert (2001), Miller et al. (2003) dan Brata (2004), menunjukkan bahwa

modal sosial menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan,

kesehatan, pendidikan dan ketersediaan modal di tingkat rumah tangga. Bahkan

menurut Grootaert (2001), kontribusi modal sosial dalam peningkatan pendapatan

rumah tangga di Jambi, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur sebanding

dengan kontribusi modal manusia.

Hingga saat ini, perkembangan penelitian mengenai peran modal sosial

dalam upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga (mikro) ternyata tidak

diimbangi dengan perkembangan fakta empiris mengenai keterkaitan modal sosial

dan indikator pembangunan (Human Development Index atau HDI) di tingkat

wilayah (makro), padahal menurut Hayami (2000) pengukuran kesejahteraan

masyarakat tidak akan mencukupi bila hanya menekankan pada pertumbuhan

ekonomi (produk regional domestik bruto maupun pendapatan per-kapita) saja

4

melainkan pula harus mempertimbangkan kinerja sosial budaya pemerintah serta

masyarakat.

Perumusan Masalah

Perkembangan pemikiran mengenai modal (capital) yang dikemukakan

oleh Bourdieu (1986) memberi arah penting dalam kajian pertumbuhan ekonomi

wilayah. Modal tidak saja diartikan sebagai sumber daya yang bersifat tangible

dan material tetapi juga termasuk sumber daya yang bersifat intangible dan non-

material. Salah satu konsep modal yang memperoleh perhatian dari para ahli

ekonomi, ahli politik, ahli sosiologi, dan ahli antropologi adalah modal sosial.

Modal sosial memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui

perluasan kerjasama dan kepercayaan yang tumbuh antar pelaku dalam

perusahaan, pasar dan negara. Kerjasama dan kepercayaan tersebut memfasilitasi

aliran informasi yang simetris sehingga biaya transaksi dapat ditiadakan. Selain

itu, jaringan kerjasama dapat menjadi jaminan sosial yang meningkatkan akses

individu dan kelompok terhadap sumber daya. Modal sosial juga mencakup

norma dan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

seperti rasa kesetiakawanan, sanksi-sanksi yang menekan tumbuhnya sikap

oportunistik dan perilaku sebagai pembonceng (free rider).

Menurut Mubyarto (2001), Bali merupakan salah satu provinsi di

Indonesia yang mampu mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam

pelaksanaan program-program pembangunan dan pertumbuhan ekonominya

dengan cara menjaga dan memelihara institusi lokal tradisional. Kearifan lokal

yang terpelihara dalam organisasi tradisional seperti subak dan desa (banjar)

pakraman, mendorong masyarakat Bali untuk selalu berpartisipasi dalam

mensukseskan program-program pembangunan. Keberhasilan program

pembangunan yang dikaitkan dengan kehidupan sosial, agama dan budaya

masyarakat seringkali dinyatakan sebagai hasil dari adanya rasa saling percaya

dan norma yang terbangun dalam kelompok tersebut.

Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil

terutama karena keberhasilan pengembangan sektor pariwisata (perdagangan,

hotel dan restorannya). Pertumbuhan ekonomi Bali hampir selalu berada di atas

5

pertumbuhan ekonomi Indonesia, kecuali tahun 2000 saat adanya perubahan

kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah) serta tahun 2002

dan 2004, saat terjadi shock dalam perekonomian akibat adanya peledakan bom

(Tabel 1).

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Indonesia Tahun 1997 – 2004

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004

Bali 5,81 -4,04 0,67 3,05 3,39 3,15 4.62

Indonesia 4,70 -13,68 0,23 4,77 3,32 3,66 5.13

Sumber : PDRB Provinsi Bali, 2005 dan Data Statistik Indonesia, 2005 Tingginya pertumbuhan ekonomi di Bali tidak berarti terlepas dari

masalah kesenjangan pembangunan antar kabupaten maupun antar wilayah dalam

satu kabupaten. Pertumbuhan ekonomi di Bali Selatan terutama di tiga wilayah

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Ketiga wilayah ini

merupakan kelompok wilayah dengan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan

per-kapita, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan laju PDRB

tertinggi. Kabupaten Badung, melalui program pengembangan kepariwisataan di

Badung Selatan, mampu menggali PAD dan tingkat pertumbuhan (PDRB)

sepuluh hingga empat puluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten

lainnya. Namun indikator tingkat pembangunan menunjukkan bahwa IPM di

Kabupaten Badung relatif sama dengan Kabupaten Tabanan, yang memiliki PAD

sepersepuluh dari Kabupaten Badung (Gambar 1a).

Keadaan ketidakseimbangan pendapatan juga terjadi antar desa-kota dalam

satu wilayah kabupaten seperti wilayah Badung Utara dan Badung Selatan.

Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

kesenjangan tersebut, seperti pemberian bantuan, subsidi dan memprioritaskan

pengembangan agribisnis dan agrowisata di wilayah Badung Utara, namun tingkat

keberhasilan yang dicapai relatif rendah sehingga Badung Utara relatif kurang

berkembang dibandingkan dengan Badung Selatan.

6

Denpasar

JembranaTabanan

BadungGianyar

Klungkung

Bangli

Karang Asem

Buleleng

60626466687072747678

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

PDRB per kapita (2004)

Inde

ks P

emba

ngun

an

Man

usia

(IPM

)

Jembrana Tabanan Badung Gianyar KlungkungBangli Karang Asem Buleleng Denpasar

(1a)

Gianyar

Karang Asem

Denpasar

Jembrana

TabananBadung

KlungkungBangli

Buleleng

60626466687072747678

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Kepadatan Penduduk sebagai Indikator Modal Sosial (Collier) (2004)

Inde

ks P

emba

ngun

an M

anus

ia

(IPM

)

Jembrana Tabanan Badung Gianyar KlungkungBangli Karang Asem Buleleng Denpasar

Sumber: Data bali Membangun, 2005

(1b)

Gambar 1 Pemetaan Wilayah Kabupaten/Kota di Bali berdasarkan Indikator Pertumbuhan (PDRB perkapita), Indikator Pembangunan (IPM) dan Indikator Modal Sosial, Tahun 2004

Secara terinci, keadaan kesenjangan tersebut dapat dinyatakan sebagai

berikut (Tabel 2):

1. Kabupaten dengan dominasi sektor pertanian memiliki pertumbuhan PDRB,

PAD dan pendapatan per-kapita yang lebih rendah.

2. Kabupaten yang terletak jauh dari pusat pemerintahan dan jasa pariwisata

termasuk Bali Timur dan Bali Barat, memiliki indeks pembangunan

7

manusia di bawah rataan Provinsi Bali dan indeks kemiskinan manusia di

atas rataan Provinsi Bali.

3. Tingginya indikator pertumbuhan ekonomi seperti PDRB per-kapita, PDRB

dan PAD tidak selalu disertai dengan tingginya indikator pembangunan

manusia. Hanya Kota Denpasar yang sekaligus memiliki indikator

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi.

4. Berdasarkan indikator modal sosial yang digunakan Collier (1998),

Tingginya kepadatan penduduk per km2 di Kabupaten Badung, Gianyar dan

Kota Denpasar seharusnya mampu membangun interaksi yang semakin

intensif sehingga dapat menekan jumlah konflik. Namun hal sebaliknya

terjadi di Bali (Gambar 1b).

Pembangunan ekonomi Bali yang merupakan salah satu success story di

Indonesia, bahkan di dunia, ternyata tidak luput dari masalah kesenjangan antar

daerah (Sukardika, 2004). Pemerintah Provinsi Bali dalam laporan Profile Bali

20031 mengakui bahwa terjadi penyebaran pelaksanaan pembangunan yang

kurang merata sehingga menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah,

antar perkotaan dan perdesaan, maupun antar golongan yang akhirnya menjadi

pemicu gejolak sosial.

Kebijakan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) diharapkan dapat meningkatkan

efektivitas pengelolaan berbagai sumber daya yang ada di suatu wilayah, termasuk

sumber daya sosial, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di wilayah

tersebut. Kebijakan desentralisasi tersebut diharapkan berdampak pula pada

semakin rendahnya tingkat kesenjangan dan menguatnya modal sosial masyarakat

di suatu wilayah karena adanya interaksi sosial yang intensif dan efisien antara

pemerintah kabupaten dan masyarakat. Peningkatan efektivitas interaksi tersebut

akan membangun sistem kontrol yang baik dan meningkatkan rasa percaya

masyarakat terhadap pemerintah (Gambar 2).

1 Lihat Profile Daerah Bali, 2003 halaman iv

8

Tabel 2 Kinerja Perekonomian Bali Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 1999, 2002 dan 2004

Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karang Asem Buleleng Denpasar Bali

Indikator Pertumbuhan:

Rataan Pertumbuhan (2000-2001) 3.42 2.90 4.27 3.61 3.44 2.85 1.78 3.63 3.55 3.22

Rataan Pertumbuhan (2002-2004) 1.29 0.23 -0.89 0.10 0.36 0.28 0.33 0.29 0.69 0.50

Perubahan Kontribusi sektor primer thp PDRB, 1999-2002 (%)

-2.66 -4.06 0.03 3.94 -1.22 -4.63 -2.73 0.83 0.33 1.33

Perubahan Kontribusi sektor tersier thp PDRB, 1999-2002 (%)

3.20 0.04 -3.42 -1.77 -0.36 1.38 0.66 -2.02 0.56 -0.36

PDRB per-kapita 000 (1999) 4388.51 3584.15 9136.46 4589.43 4501.97 3434.17 3842.22 3232.96 5554.54 4718.68

PDRB per-kapita 000 (2004) 6056.07 5019.78 12592.26 6763.53 6709.84 4910.15 3959.81 4917.03 8964.74 7146.75

PAD (2004) (Jutaan Rp.) 7949.23 33970.63 114056.50 43958.66 10276.42 6400.11 23228.14 19697.82 85840.43 474389.5

Indikator Pembangunan:

Perubahan IPM (1999-2004) 5.67 2.8 2.71 3.8 1.71 2.92 2.62 0.9 3.08 2.34

Perubahan IKM (2002- 2004) 3.3 1.6 -6.6 -2.59 -1.49 1.4 -2.57 -2.09 -5.95 -0.18

Persentase Penduduk (2004) 7.49 11.96 12.14 12.47 4.86 6.21 11.74 18.03 15.15 100

Luas Lahan (Ha) 9231 35772 20229 29979 5541 5926 10101 20987 5721 144250

Produktivitas Lahan (kw/ha) 53.2 51.48 55.81 60.91 46.62 53.74 57.26 53.04 57.16 54.84

Indikator Modal Sosial:

Pertumbuhan Penduduk (2003-2004) 0.36 0.47 2.10 1.31 0.08 0.68 0.20 0.05 3.03 1.03

Kepadatan Penduduk/Km2 (2004) 299.44 482.55 982.03 1147.24 522.90 403.56 473.28 446.85 4014.02 600.67

Jumlah Desa Pakraman (2004) 63 339 119 266 92 155 185 166 35 3945

Jmlh Konflik Pidana/perdata (2004) 101/35 81/101 240/203 131/82 52/29 53/23 86/31 349/140 340/300 1433/944 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali 2004; Bali dalam Angka 2004; Data Bali Membangun 2004 dan Profil Bali 2003

(-) menunjukkan keadaan yang semakin buruk

9

Ternyata dalam realitanya, kebijakan desentralisasi cenderung

menimbulkan peningkatan biaya transaksi, peningkatan kompetisi antar daerah

tanpa diiringi oleh peningkatan jaringan kerjasama (Mubyarto, 2001). Hal ini

juga terjadi di Bali.

Pasca penetapan kebijakan desentralisasi muncul berbagai konflik antar

kelompok dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Munculnya konflik-konflik

tersebut mengarah pada aktivitas anarkis seperti perusakan sarana fasilitas umum

maupun tempat peribadatan yang pada akhirnya mengganggu keamanan dan

kenyamanan. Ditinjau dari sudut pandang modal sosial, hal tersebut merupakan

salah satu indikator melemahnya rasa percaya dan norma-norma bersama yang

selama ini ditaati oleh masyarakat. Arogansi kelompok dan melemahnya nilai-

nilai kebersamaan tersebut akhirnya akan melemahkan modal sosial padahal

menurut Gonarsyah (1977), penguatan modal sosial merupakan salah satu upaya

menekan kesenjangan karena memungkinkan wilayah-wilayah terkait untuk

bekerjasama dan sekaligus bersaing melalui pola kemitraan.

Selain kesenjangan dan melemahnya norma-norma bersama, masyarakat

di Bali juga sedang mengalami perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam

tata cara melaksanakan aktivitas sosialnya. Beberapa perubahan menuju kepada

situasi awal tetapi di sisi lain ada perubahan yang meninggalkan kondisi awal

(Setia, 2002). Menurut Couteau (1995), perubahan dalam cakupan yang baru

tersebut disebabkan oleh masuknya modal pariwisata yang tidak hanya membawa

perubahan dalam struktur permodalan, namun juga jaringan kerja terutama

masuknya jaringan kerja internasional. Abdullah (2002), mengemukakan bahwa

pembangunan yang berlangsung selama Orde Baru memang mengabaikan potensi

sosial budaya dan menghancurkan nilai-nilai (kelembagaan tradisional) setempat

yang berfungsi untuk menata kehidupan tingkat lokal dengan melakukan

marginalisasi dan subordinasi sumber daya sosial. Antisipasi terhadap berbagai

perubahan tersebut harus dilakukan. Apabila tidak, keberlangsungan keberadaan

Bali dengan adat dan budayanya akan menuju pada keadaan yang

mengkhawatirkan.

10

Gambar 2 Alur Masalah Penelitian

Macro & Micro National

Macro Global HarnessingSocial capitall

Trust

Norms

Network

SocialSC

Functioning

Loosening norm Prisoner ’s dilemma Higher trans. costsi

rent-

Soc. participatointrust

Resource efficiency

Effectivity

Growth rate.

Acses t educAcses to health

Free rider

Productivy

+

-

Feedback loop

-

+

Macro & Micro National

Macro Global HarnessingSocial capital

Trust

Norms

Network

SocialCapital

(SC)

Loosening norm Prisoner’s dilemma

Higher transaction cost Rent seeking behaviour

Social participation Distrust

Resource efficiency Human productivity

Effectivity

Household incomeRegional Econ.

Development Regional Income

Mutual trust Access to education

Access to health Free rider

Lower transaction cost

Productivity Efficiency and

effectivity

Y

N

+

-

Feedback loop

-

+

Decentralization

Poverty Inequity

Enhancing Institutional Increasing Quality of

others Capital

11

Dinamika kehidupan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam

merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Pertimbangan tersebut

tidak saja dilakukan dalam membangun sumber daya manusia tetapi juga sumber

daya sosial. Mantra (1993), menyatakan perlunya revitalisasi sumber daya sosial

melalui proses reinterpretasi, reintegrasi dan adaptasi untuk dapat menyerap

dinamika kehidupan yang disebabkan oleh adanya kemajuan ekonomi. Namun

pernyataan Mantra yang berkaitan dengan revitalisasi pilar kebudayaan melalui

Subak, Banjar adat (Banjar Pakraman) dan Sekaa tersebut masih berupa wacana

yang belum diimplementasikan.

Menurut Palguna dalam Supartha (1999), fenomena yang terjadi dalam

pembangunan Bali saat ini menimbulkan kegelisahan bagi sekelompok besar

penduduk. Bali berpeluang berubah, tidak lagi menjadi last paradise melainkan

lost paradise, apabila kebersamaan yang dibangun bersifat artifisial yang

menumbuhkan dikotomi antara hubungan sekala dan niskala2. Kelembagaan

tradisional yang berperan sebagai pranata sosial dan pranata spiritual berubah

menjadi pranata ekonomi dan politik yang melegalkan segala aktivitas untuk

mencapai keinginan (interest) pribadi maupun golongan. Desa pakraman

merupakan salah satu contoh kelembagaan tradisional yang mengalami pergeseran

peran. Beberapa desa pakraman berubah menjadi teror bagi masyarakatnya

padahal peran yang harus dilakukannya adalah sebagai lembaga yang religius-

edukatif. Pembangunan di Bali akhirnya tidak hanya memberi dampak positif

berupa peningkatan pendapatan, namun juga dampak negatif seperti perubahan

kelembagaan tradisional, penurunan kualitas lingkungan maupun kualitas

kehidupan sosial.

Perubahan nilai-nilai kearifan lokal yang menyertai proses pembangunan

merupakan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Bagaimanapun,

penurunan kualitas kehidupan sosial yang mempengaruhi solidaritas dan rasa

kebersamaan masyarakat perlu memperoleh perhatian serius.

Berdasarkan berbagai fakta yang telah dipaparkan maka terdapat tiga

permasalahan berkaitan dengan pembangunan dan modal sosial di Provinsi Bali,

yaitu:

2 Sekala berkaitan dengan hal-hal yang nyata sedangkan niskala berkaitan dengan metafisika

12

1. Bagaimana sesungguhnya kondisi modal sosial di Bali saat ini?

2. Benarkah modal sosial berkontribusi terhadap kesejahteraan dan

pembangunan di Bali? Kalau ya, bagaimana modal sosial berkontribusi

terhadap kesejahteraan rumah tangga, tingkat pembangunan, kemiskinan dan

pertumbuhan ekonomi wilayah di Bali?

3. Apakah kebijakan pembangunan cenderung melemahkan modal sosial yang

telah ada? Kalau ya, upaya apakah yang harus dilakukan untuk

memperbaikinya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan identifikasi dan

analisis mengenai modal sosial sebagai salah satu faktor produktif untuk memacu

tingkat pembangunan wilayah dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial

ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Identifikasi dan analisis modal sosial ini

dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara terinci, penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Mengkaji komponen dominan modal sosial di Bali.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis peran modal sosial terhadap kesejahteraan

dan pembangunan.

3. Menganalisis prospek kebijakan pemerintah dalam rangka menguatkan modal

sosial masyarakat.

Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi

pemecahan masalah ketidakseimbangan pembangunan wilayah antar desa,

kecamatan maupun antar kabupaten yang ada di Bali. Khususnya pada upaya

merevitalisasi modal sosial yang ada di suatu wilayah apabila modal sosial

tersebut berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan serta

menekan kemiskinan. Pengembangan wawasan penelitian pembangunan ekonomi

dengan cara memasukkan ranah keilmuan sosial diharapkan dapat

menyempurnakan pembahasan penelitian ini.

13

Selama ini, ketersediaan data sosial kelembagaan masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar bagi

penentuan kebijakan dalam merumuskan nilai-nilai sosial masyarakat di Provinsi

Bali, menyediakan data-data sosial seperti rasa percaya, jaringan kerja dan norma-

norma serta memberi informasi dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu

terutama ekonomi pembangunan wilayah.

Definisi Pembangunan dan Modal Sosial yang Digunakan

Konsep pembangunan dalam penelitian ini dibatasi pada pembangunan

manusia yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu: (1) produktivitas

(productivity), (2) keadilan (equity), (3) keberlanjutan (sustainability), serta (4)

pemberdayaan (empowerment). Pembangunan manusia adalah proses yang

memperluas pilihan-pilihan individu. Konsep pembangunan yang digunakan

dalam penelitian ini lebih luas dari konsep pertumbuhan ekonomi.

Modal sosial sesungguhnya dibedakan atas tiga tipe: (1) modal sosial

mengikat (bonding social capital); (2) modal sosial menyambung (bridging social

capital); dan (3) modal sosial mengait (linking social capital). Penelitian ini

hanya menganalisis modal sosial mengikat (bonding social capital) dan modal

sosial menyambung (bridging social capital). Pengabaian terhadap modal sosial

mengait disebabkan karena struktur yang berhirarkhi tidak akan mampu

membangun modal sosial yang mengakar pada masyarakat. Modal sosial

mengikat (Bonding social capital) dicirikan oleh kuatnya ikatan (pertalian) seperti

antar anggota keluarga atau antar anggota dalam kelompok etnis tertentu.

Beberapa pandangan menyamakan ikatan ini dengan thick trust yaitu modal sosial

yang terbangun akibat adanya rasa percaya antar kelompok orang yang saling

mengenal. Tipe kedua, modal sosial menyambung (bridging social capital),

dicirikan oleh semakin banyaknya ikatan antar kelompok misalnya asosiasi

bisnis, kerabat, teman dari berbagai kelompok etnis yang berbeda. Modal sosial

tipe kedua ini terbangun dari thin trust (rasa percaya terhadap sekelompok orang

yang belum dikenal) (Beugelsdijk dan Smulders, 2003). Empat aspek utama yang

dapat membangun modal sosial adalah (1) hubungan dari rasa percaya; (2)

14

resiprositas dan pertukaran; (3) aturan umum, norma dan sanksi; (4) koneksi,

kerjasama dan kelompok (Pretty dan Ward, 2001).

Konsep modal sosial dalam penelitian ini mengarah pada konsep modal

sosial yang dikembangkan oleh aliran ekonomi kelembagaan dengan memberikan

penekanan khusus pada hubungan kausal antara modal sosial dan kesejahteraan

ekonomi masyarakat serta kinerja pembangunan ekonomi wilayah. Modal sosial

dinyatakan sebagai modal produktif yang terdiri atas rasa percaya, kemampuan

seseorang dalam membangun jaringan kerja serta kepatuhannya terhadap norma

yang berlaku dalam kelompok maupun masyarakat di sekitarnya, yang mana

modal tersebut memberi keuntungan untuk mengakses modal lainnya serta

memfasilitasi kerjasama intra dan antar kelompok masyarakat.

Batasan rasa percaya adalah keyakinan bahwa orang lain tidak akan

berlaku maupun berniat buruk pada diri kita; jaringan kerja adalah ikatan formal

dan informal yang dimiliki seseorang diproksi dari jumlah keanggotaannya dalam

organisasi serta jumlah teman yang berkeluh kesah padanya dan norma adalah

nilai-nilai yang bertujuan membangun kegiatan bersama dan menguntungkan bagi

semua pihak diproksi dari kemudahan menitipkan anak pada tetangga,

memberikan bantuan fisik, uang dan perilaku pembonceng (free rider).

Batasan Penelitian

Penelitian ini membedakan antara modal sosial di wilayah belum

berkembang dan wilayah maju. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh

gambaran yang lebih rinci, mengingat karakteristik wilayah berpengaruh terhadap

pembentukan modal sosial. Wilayah belum berkembang dicirikan oleh rendahnya

pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dengan wilayah maju.

Dua kabupaten di Provinsi Bali yang termasuk wilayah belum berkembang yaitu

Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem sedangkan dua kabupaten yang

mewakili wilayah maju adalah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

Indikator dan komponen dominan modal sosial dianalisis melalui model

persamaan struktural atau structural equation model (SEM), khususnya analisis

faktor penegasan (confirmatory factor analysis) yang tersedia dalam program

15

Lisrel 8.73. Penggunaan SEM untuk analisis modal sosial merupakan salah satu

faktor kebaruan dari penelitian ini.

Penelitian ini hanya menganalisis keterkaitan modal sosial dengan

indikator kesejahteraan pada tingkat individu (mikro) dan wilayah (makro) saja,

khususnya keterkaitan indikator modal sosial dengan indikator pendapatan rumah

tangga (mikro) dan indikator pembangunan ekonomi wilayah (Indeks

Pembangunan Manusia atau IPM, Indeks Kemiskinan Manusia atau IKM, PDRB,

Pertumbuhan PDRB dan Total Factor Productivity). Perbedaan tersebut tidak

ditujukan untuk membuat dikotomi antara pandangan modal sosial individu

(mikro) dan modal sosial masyarakat (meso) melainkan sesuai dengan pendapat

Glaeser et al. (2001) yang menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan

investasi modal sosial dibuat oleh individu bukan komunitas. Analisis mikro dan

makro hanya ditujukan untuk mempermudah pengukuran modal sosial

berdasarkan unit pengamatan. Premis dasar penelitian ini adalah terdapat

hubungan kausal antara modal sosial dan indikator kesejahteraan, pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi wilayah sehingga alat analisis yang digunakan adalah

analisis persamaan simultan (two stage least square atau TSLS).

Struktur Penyajian Disertasi

Pemaparan disertasi ini diawali dengan pendahuluan yang mendasari

alasan-alasan mengapa penelitian modal sosial menjadi salah satu kebutuhan

dalam analisis pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Bali. Berbagai konsep

modal sosial yang mencakup definisi, komponen dan metode pengukuran serta

hasil penelitian modal sosial terdahulu dibahas pada Bab Tinjauan Teoritis yang

menjadi landasan peneliti dalam membangun kerangka berfikir dan menyusun

Bab Metodologi Penelitian. Lima bab berikutnya berturut-turut membahas

mengenai kinerja pembangunan sosial ekonomi, karakteristik modal sosial, faktor

dominan modal sosial, keterkaitan modal sosial dengan berbagai indikator

kesejahteraan di tingkat mikro dan makro serta strategi revitalisasi modal sosial di

Provinsi Bali. Disertasi ini ditutup dengan simpulan, saran, implikasi kebijakan,

dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN TEORITIS: MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH

Sejak dua dekade terakhir, terjadi banyak perkembangan dalam ilmu

ekonomi politik yang memberikan isyarat pentingnya kelembagaan dalam

pembangunan ekonomi yang dikenal dengan New Institutional Economics (NIE).

Hal utama yang melatarbelakangi berkembangnya NIE adalah munculnya

masalah yang berkaitan dengan aksi kolektif (collective action), biaya transaksi

(transaction cost), rasionalitas terbatas (bounded rationality) dalam perilaku

manusia, masalah koordinasi, perubahan teknologi dan perilaku pencarian rente

(rent-seeking). Dalam NIE, asumsi neo-klasik yang tidak realistik seperti

informasi yang sempurna dan simetrik (perfect and symmetric information),

ketiadaan biaya transaksi (transaction cost) dan rasionalitas yang tidak terbatas

menjadi lebih longgar.

Perkembangan tersebut didukung oleh pemikiran North (1990) yang

menyatakan bahwa kelembagaan formal dan informal merupakan hal penting

dalam upaya memahami kinerja ekonomi. Akar perdebatan akhir-akhir ini adalah

isu pembangunan kelembagaan (institutional development) terkait dengan

penadbiran yang baik (good governance) yang mampu menekan biaya transaksi

dan menghindari risiko kegagalan komitmen akibat adanya perilaku oportunistik,

melalui penguatan rasa saling percaya, jaringan kerja dan norma sebagai

determinan modal sosial.

Sesungguhnya perdebatan mengenai modal sosial telah berlangsung sejak

tahun 1920-an namun mulai memperoleh perhatian kembali ketika Bourdieu

(1980), Coleman (1988) dan Putnam (1993) mempublikasikan pandangan serta

hasil penelitian mereka mengenai modal sosial. Pesatnya perkembangan penelitian

modal sosial didorong pula oleh adanya publikasi social capital initiative working

papers, World Bank seperti hasil penelitian Woolcock (1998), Grootaert (1999;

2001) serta Narayan dan Pritchett (1999). Hasil-hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa modal tradisional (sumber daya alam, manusia dan fisik)

hanya menentukan secara parsial dari keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi.

Faktor penentu lainnya adalah modal sosial yaitu cara aktor ekonomi saling

17

berhubungan dan mengorganisasikan diri mereka untuk menghasilkan

pembangunan ekonomi yang lebih tinggi.

Meier dan Stiglitz (2001) menggambarkan evolusi pemikiran ekonomi

tersebut seperti Gambar 3. Awalnya, pembangunan ekonomi diartikan hanya

sebagai pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga faktor modal fisik

(physical capital) menjadi penentu keberhasilan proses pembangunan tersebut.

Sejalan dengan perkembangannya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur

berdasarkan pencapaian indikator ekonomi (pertumbuhan) saja melainkan juga

pencapaian indikator non-ekonomi. Hal tersebut juga mendorong terjadinya

pergeseran pemikiran terhadap akumulasi modal secara bertahap, yang awalnya

hanya menekankan pada akumulasi modal fisik kemudian disertai dengan

akumulasi modal manusia, ilmu pengetahuan dan akhirnya modal sosial.

Sumber: Meier dan Stiglitz, 2001

Gambar 3 Evolusi Pemikiran Pembangunan dalam Akumulasi Modal

Menurut Lin (2001) modal sosial dapat meningkatkan efektivitas

pembangunan melalui: (1) tersedianya aliran informasi (flow of information) yang

semakin simetris sehingga biaya transaksi dapat dihindari; (2) terbangunnya

pengaruh yang semakin kuat antar pelaku pembangunan dalam pengambilan

keputusan; (3) adanya jaminan sosial (social credentials) untuk memperoleh akses

yang lebih baik terhadap berbagai sumber daya, dan (4) terbangunnya rasa saling

berbagi antar anggota organisasi sehingga tersedia dukungan emosional dan

pengakuan publik.

Perkembangan pemikiran mengenai modal sosial memang tidak terlepas

dari kritik, terutama berasal dari para ahli ekonomi klasik (Arrow, 1997; Solow,

2000; Sobel 2002) yang meragukan ketepatan istilah modal dalam menyatakan

modal sosial. Modal (capital) dalam pengertian klasik adalah stok dari faktor

produksi alam atau buatan manusia yang diharapkan dapat menghasilkan jasa

yang produktif (Solow, 2000). Modal seringkali merupakan stok yang berbentuk

tangible, solid dan durable. Arrow (1997) menyatakan bahwa ada tiga aspek dari

Physical capital

Human capital

Knowledge capital

Social capital

18

modal (capital) yaitu (1) perluasan dalam waktu (extension in time), (2)

memerlukan pengorbanan untuk keuntungan di masa yang akan datang (deliberate

sacrifice for future benefit) serta (3) dapat dipertentangkan atau alienabilitas.

Pada beberapa kasus, aspek (1) memang terpenuhi namun berbeda dengan

investasi fisik, modal sosial dalam jumlah kecil tidak cukup bermanfaat jika

digunakan dalam proses produksi. Menurut Arrow (1977), aspek (2) tidak dapat

dipenuhi karena jaringan kerja sosial dibangun lebih didasarkan pada nilai

pengawasan (monitoring) bukan nilai ekonominya. Aspek (3) memang diakui

tidak selalu sesuai untuk semua kasus, sebagai contoh kasus human capital saat

seseorang meningkatkan pendidikan dan keterampilannya. Berdasarkan kritik-

kritik tersebut, Solow dan Arrow meyakini bahwa terdapat analogi yang lemah

antara modal fisik dan modal sosial sehingga tidak dapat diperlakukan sama.

Bagaimanapun, Arrow sependapat bahwa oganisasi adalah alat untuk

mencapai manfaat dari collective action pada saat terjadinya kegagalan sistem

harga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaringan kerja (network) dan pasar

bersifat subsitusi. Selain itu, jaringan kerja dan pasar dapat bersifat komplemen

dimana jaringan kerja produksi dan pertukaran dari suatu komoditi berperan

penting bagi berfungsinya sistem pasar. Jaringan kerja dapat menjadi alat melalui

mana pasar dapat dibangun seperti perdagangan jarak jauh di masa yang lalu.

Modal sosial memang menjadi faktor penting dalam teori ekonomi dan

merupakan suplemen terhadap teori pasar.

Berbeda dengan Arrow dan Solow, Adler dan Woo Kwon (1999)

menegaskan bahwa ada enam atribut yang melekat pada modal sosial yang

memungkinkan memasukkan modal sosial dalam kelompok modal. Enam atribut

tersebut yaitu: (1) modal sosial adalah sumber daya yang dapat diinvestasikan

untuk penggunaan masa depan; (2) modal sosial dapat digunakan untuk berbagai

keperluan; (3) modal sosial bersifat komplemen dengan modal lainnya; (4) modal

sosial membutuhkan upaya pemeliharaan; (5) modal sosial dimiliki secara

bersama bukan bersifat individu; dan (6) Modal sosial tergantung dari kerjasama

antar individu. Meskipun dapat dihancurkan oleh seseorang namun modal sosial

tidak dimiliki secara perorangan.

19

Robinson dalam Lawang (2005) menyatakan bahwa ada sembilan

karakteristik modal fisik yang digunakan sebagai kriteria apakah modal sosial

dapat dikategorikan sebagai modal. Karakteristik tersebut meliputi: (1) kapasitas

transformasi; (2) kemampuan mempertahankan diri (durability); (3) fleksibilitas;

(4) substitutif; (5) berkurangnya kemampuan melayani (decay, obsolete); (6)

keandalan (reliability); (7) multi produktif; (8) peluang (opportunity); (9)

alienabilitas.

Perdebatan dan kritik tidak hanya mengenai pemikiran yang

mempertimbangkan modal sosial sebagai modal, namun juga dalam penentuan

indikator yang tepat untuk mengukur modal sosial serta bagaimana cara

membangun modal sosial (Bjørnskov dan Svendsen, 2005; Sabatini, 2005).

Putnam (1993) menggunakan ikatan kewarganegaraan, kerapatan membaca koran

dan rasa percaya sebagai proksi dari modal sosial, sedangkan Collier (1998)

menggunakan indeks rasa percaya sebagai proksi dari modal sosial. Di sisi lain,

modal sosial dinyatakan pula sebagai fungsi dari biaya interaksi yang diproksi dari

kesamaan bahasa, kepadatan telepon dan kepadatan penduduk.

Perbedaan pandangan dan cara mendefinisikan modal sosial juga berkaitan

erat dengan metode yang digunakan untuk menjelaskan modal sosial tersebut.

Bagaimanapun, perbedaan cara pandang dan metode analisis dalam penelitian-

penelitian modal sosial ternyata tidak saling mempertentangkan peran modal

sosial itu sendiri.

Perkembangan Definisi Modal Sosial

Ahli ekonomi, sosiologi dan politik mendefinisikan modal sosial secara

berbeda-beda. Secara umum, konsep modal sosial dikembangkan oleh dua aliran

utama yaitu sosiolog-anthropologi serta politik dan ekonomi kelembagaan.

Gylfason (2002) menyatakan modal sosial adalah infrastruktur sosial dan politik

suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, modal

sosial yang lemah akan ditunjukkan oleh tingginya perilaku rent seeking dan

korupsi yang mengganggu efisiensi serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Coleman (1990) berpendapat bahwa modal sosial adalah atribut struktur

sosial dimana seseorang ada di dalamnya. Modal sosial melekat dalam struktur

20

sosial dan memiliki karakteristik public good namun setara dengan financial

capital, physical capital dan human capital. Adler dan Woo Kwon (1999)

memiliki pandangan yang sama dengan menyatakan bahwa modal sosial adalah

barang publik (public good), tidak dimiliki oleh orang tertentu tetapi tergantung

dari seluruh anggota dalam suatu jaringan kerja. Sifat public good tersebut

menyebabkan setiap individu cenderung untuk melalaikan kewajiban dalam

memelihara keberlangsungannya dan sebaliknya mempercayakan pada anggota

yang lain untuk jaminan pemeliharaannya.

Bank Dunia (1998) menyatakan modal sosial secara spesifik sebagai

norma-norma dan hubungan sosial yang melekat dalam struktur sosial masyarakat

dan memungkinkan orang-orang untuk mengkoordinasikan kegiatan serta

mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan definisi Bank Dunia tersebut,

Woolcock dan Narayan (2000) menyatakan bahwa modal sosial merupakan norma

dan jaringan kerja yang memungkinkan orang melakukan sesuatu secara bersama-

sama. Menurut Woolcock dan Narayan, ada empat perspektif modal sosial dalam

pembangunan ekonomi, yaitu: (1) Communitarian View; (2) Network View; (3)

Institutional View; dan (4) Synergy View.

Pandangan Communitarian mempersamakan modal sosial dengan

organisasi lokal seperti asosiasi, klub atau kelompok masyarakat. Pandangan ini

mengukur secara sangat sederhana melalui kepadatan suatu organisasi dalam

komunitas tertentu. Modal sosial secara inheren adalah ”barang” sehingga

semakin banyak akan lebih baik dan selalu memberikan dampak yang positif

terhadap kesejahteraan masyarakat.

Network view berusaha untuk menghitung upside dan downside dari modal

sosial. Perspektif kedua ini menekankan pada pentingnya asosiasi vertikal dan

horisontal antar individu serta hubungan inter dan antar organisasi yang saat ini

dikenal dengan bonding (strong intra community ties) dan bridging social capital

(weak extra community network). Modal sosial tidak selalu berupa manfaat tetapi

juga merupakan biaya. Perspektif ini menganggap bahwa masyarakat dapat

dicirikan oleh bawaan (endowment) mereka akan kedua dimensi modal sosial

tersebut. Perbedaan kombinasi antar kedua dimensi akan mempengaruhi hasil

yang diperoleh dari modal sosial.

21

Institutional view berpendapat bahwa jaringan kerja komunitas dan

masyarakat merupakan hasil dari keadaan politik, hukum dan kelembagaan.

Pandangan ini telah menghasilkan sejumlah metodologi dan fakta empiris yang

kuat namun hanya untuk kebijakan makro. Terakhir, synergy view, berusaha

untuk mengintegrasikan pandangan network dan institutional. Pembangunan

yang inclusive akan tercapai bila terdapat forum bersama antara pemerintah,

sektor swasta dan masyarakat, yang secara bersama mampu mengidentifikasi dan

mencapai tujuan bersama.

Berbeda dengan pandangan Woolcock dan Narayan (2000), Lesser (2000)

mendefinisikan modal sosial sebagai kesejahteraan atau keuntungan yang terjadi

karena adanya hubungan sosial antar individu. Ada tiga dimensi utama yang

mempengaruhi perkembangan dari keuntungan ini, yaitu struktur hubungan,

dinamika interpersonal yang terjadi dalam struktur, serta konteks dan bahasa

umum yang digunakan oleh individu dalam struktur.

Menurut Collier (1998), modal sosial dapat mengatasi permasalahan

oportunistik, kegagalan pasar terutama dalam hal informasi dan permasalahan

pembonceng (free rider) sehingga memudahkan aksi kolektif. Ada hubungan yang

erat antara modal sosial dan sumber daya manusia. Modal sosial adalah hasil dari

hubungan antar individu yang memfasilitasi suatu tindakan dan terbentuk apabila

setiap orang dalam kelompok tersebut memberikan kontribusi. Hubungan antara

modal sosial dan sumber daya manusia ini memang tidak dapat digambarkan

dalam bentuk hubungan yang sederhana. Investasi modal sosial, seperti halnya

investasi dalam human capital, tidak memiliki tingkat depresiasi yang

diperkirakan (Glaeser, Laibson dan Sacerdote, 2001). Modal sosial, sama dengan

ilmu pengetahuan, bersifat intangible, selalu berkembang dan menjadi lebih

produktif bila digunakan. Oleh karenanya, modal sosial perlu dipelihara agar tetap

produktif. Tanpa curahan waktu, energi atau sumber daya lain pada modal sosial,

hubungan antar individu cenderung akan terkikis oleh waktu. Bersama-sama

dengan human capital dan physical capital, modal sosial memfasilitasi aktivitas

yang produktif.

Konsep modal sosial merupakan konsep yang relevan baik di tingkat

mikro, meso dan makro. Pada tingkat makro, modal sosial mencakup institusi

22

seperti pemerintah, aturan hukum, hak sipil dan kebebasan politik. Pada tingkat

meso dan mikro, modal sosial merujuk pada jaringan kerja dan norma yang

membangun interaksi antar individu, rumah tangga dan masyarakat. Interaksi

yang membangun modal sosial dapat bersifat horisontal, yang menekankan pada

hubungan setara antar anggota (Putnam, 1993), maupun hubungan vertikal yang

dicirikan oleh adanya hubungan hierarki dan ketidaksamaan distribusi kekuasaan

antar anggota (Coleman, 1988; 1990). Norma yang dibangun dan disepakati

bersama akan mendorong individu untuk melakukan investasi pada aktivitas

kelompok karena adanya keyakinan bahwa orang lain akan melakukan hal yang

sama dan masing-masing individu akan bertanggung jawab terhadap manfaat

bersama.

Sumber dan Dimensi Modal Sosial

Pengelompokan sumber modal sosial disesuaikan dengan pendekatan yang

digunakan dalam pengukuran modal sosial tersebut. Pantoja (1999)

mengelompokkan modal sosial berdasarkan sumber terbentuknya menjadi enam,

yaitu: (1) Hubungan kekeluargaan yang terjadi karena kelahiran; (2) Kehidupan

berorganisasi yang meliputi semua organisasi horisontal dan vertikal; (3) Jaringan

kerja; (4) Masyarakat politik; (5) Aturan formal dan norma yang mengatur

kehidupan publik serta (6) Nilai-nilai. Dimensi modal sosial yang terbangun dari

berbagai sumber modal sosial tersebut adalah: (1) Rasa percaya, (2) Norma dan

(3) Jaringan Kerja.

Rasa Percaya (Trust)

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial

dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial

dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu

dengan lainnya. Membangun rasa percaya adalah bagian dari proses kasih sayang

yang dibangun sejak awal dalam suatu keluarga. Sepanjang adanya rasa percaya

dalam perilaku dan hubungan kekeluargaan, maka akan terbangun prinsip-prinsip

resiprositas dan pertukaran (Bordieu, 1986; Fukuyama, 1995).

23

Rasa percaya merupakan alat untuk membangun hubungan yang dapat

menekan biaya transaksi, yaitu biaya yang muncul dalam proses pertukaran dan

biaya untuk melakukan kontak, kontrak dan kontrol. Rasa saling percaya dapat

menekan biaya pemantauan (monitoring) terhadap perilaku orang lain agar orang

tersebut berperilaku seperti yang diinginkan. Percaya berarti siap menerima risiko

dan ketidakpastian. Casson dan Godley (2000), mendefinisikan rasa percaya

sebagai menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak

benar. Rasa percaya memudahkan terjalinnya kerjasama. Semakin tebal rasa

saling percaya semakin kuat kerjasama yang terbangun antar individu.

Rasa saling percaya dapat dibangun namun dapat pula hancur. Rasa

percaya yang berkelanjutan terbangun dari adanya interaksi personal yang

berulang-ulang (personalized trust), pengetahuan terhadap populasi maupun

insentif-insentif yang diperoleh (generalized trust) dan tidak dapat dibangun tanpa

menunjukkan kebenaran. Sifat rasional manusia yang terbatas (bounded

rationality) berpengaruh pada usaha membangun rasa saling percaya tersebut.

Oleh karena itu, batas rasionalitas manusia harus diperluas melalui komunikasi

dan ketersediaan informasi yang dapat dipercaya. Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa rasa percaya secara nyata dan positif berhubungan dengan

keberhasilan pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi melalui proses produksi

yang lebih efisien. Sebaliknya, keberhasilan pemerintah mewujudkan tingkat

pembangunan ekonomi yang lebih baik dapat pula memperkuat rasa percaya

sosial masyarakat.

Norma (Share Value)

Teori tradisional tentang kelompok menyatakan bahwa organisasi dan

kelompok memiliki sifat ada dimana-mana (ubiquitous) karena kecenderungan

hakiki manusia untuk bergabung dan membentuk asosiasi. Mosca dalam Olson

(1982) menyatakan bahwa manusia memiliki insting untuk bergerombol bersama

(herding together) dan bersaing dengan gerombolan lainnya (fighting with other

herds). Insting ini meningkat dalam suatu masyarakat tertentu dengan alasan

moral.

24

Selama ini, terbentuk anggapan umum bahwa kelompok individu dengan

kepentingan bersama (common interest), paling tidak mencakup tujuan ekonomi,

akan berusaha mengembangkan tujuan bersama tersebut. Kelompok individu

diharapkan lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan

kepentingan individu. Anggapan tersebut mengasumsikan bahwa individu dalam

kelompok akan bertindak di luar keinginan pribadinya. Sesungguhnya, individu

dalam kelompok akan berusaha untuk mencapai tujuan bersama hanya jika

individu tersebut juga memperoleh keuntungan, dengan kata lain, tindakan untuk

mencapai tujuan bersama tersebut bukanlah sukarela. Oleh karena itu, diperlukan

norma yang berperan mengatur individu dalam suatu kelompok sehingga

keuntungan setiap anggota proporsional dengan usahanya dalam kelompok

tersebut.

Norma adalah nilai bersama yang mengatur perilaku individu dalam suatu

masyarakat atau kelompok. Fukuyama (1999), menyatakan modal sosial sebagai

norma informal yang bersifat instan yang dapat mengembangkan kerjasama antar

dua atau lebih individu. Norma yang merupakan modal sosial dapat disusun dari

norma resiprositas antar teman. Norma sosial yang menentukan perilaku bersama

dalam suatu kelompok individu juga dipahami sebagai prinsip keadilan yang

mengarahkan pelaku untuk berperilaku yang tidak mementingkan diri sendiri.

Jaringan Kerja (Network)

Dasgupta dan Serageldin (2002), mengasumsikan bahwa setiap orang

mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa harus memilih. Namun

sesungguhnya, setiap orang memiliki pola tertentu dalam berinteraksi, melakukan

pilihan dengan siapa berinteraksi, dan dengan alasan tertentu. Jaringan kerja pada

awalnya merupakan sistem dari saluran komunikasi (system of communication

channel) untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal.

Membangun saluran komunikasi ini membutuhkan biaya yang dikenal dengan

biaya transaksi. Keinginan untuk bergabung dengan orang lain, sebagian

disebabkan oleh adanya nilai-nilai bersama. Jaringan kerja juga berperan dalam

membangun koalisi dan koordinasi. Secara umum dikatakan bahwa keputusan

25

melakukan investasi dalam saluran tertentu disebabkan oleh adanya kontribusi

saluran tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi individu.

Jaringan kerja menekankan pada pentingnya organisasi vertikal dan

horisontal antar manusia serta hubungan inter dan intra organisasi tersebut.

Granovetter (1973), menyatakan bahwa ikatan kuat antar masyarakat (strong ties)

diperlukan untuk memberikan identitas pada keluarga dan masyarakat serta tujuan

bersama. Pandangan ini juga menganggap bahwa lemahnya ikatan antar

masyarakat (weak ties) yang menghubungkan berbagai organisasi sosial akan

mendorong ikatan horisontal yang kuat (strong ties) menjadi dasar untuk

mewujudkan keinginan kelompok yang terbatas.

Modal sosial adalah suatu keadaan dimana individu-individu

menggunakan keanggotaannya dalam suatu kelompok untuk memperoleh

manfaat. Modal sosial tidak dapat dievaluasi tanpa pengetahuan mengenai

dimana individu tersebut berada, karena interaksi sosial tergantung dari struktur

jaringan kerja dan struktur masyarakatnya. Coleman (1988), berpendapat bahwa

kepadatan jaringan kerja sosial akan meningkatkan efisiensi penguatan perilaku

kerjasama dalam suatu organisasi. Menurutnya, modal sosial adalah jumlah dari

”relational capital” yang dimiliki beberapa individu dan dibangun berdasarkan

norma resiprositas. Hubungan sosial yang terbangun dalam suatu penutupan

(closure) struktur sosial, tidak hanya penting untuk membangun norma yang

efektif tetapi juga membangun kepercayaan karena penutupan jaringan kerja

(network closure) tersebut menghasilkan eksternalitas ekonomi positif melalui

proses fasilitasi terhadap aksi bersama (collective action).

Woolcock (2000), membedakan secara tegas antara modal sosial yang

mengikat, menyambung dan mengait (bonding, bridging dan linking social

capital). Menurutnya, modal sosial yang bersifat mengikat (bonding) umumnya

berasal dari ikatan kekeluargaan, kehidupan bertetangga dan sahabat. Anggota

dalam kelompok ini umumnya berinteraksi secara intensif, face-to-face dan saling

mendukung. Modal sosial yang bersifat menyambung (bridging) terbentuk dari

interaksi antar kelompok dalam suatu wilayah dengan frekwensi yang relatif lebih

rendah seperti kelompok agama, etnis, atau tingkat pendapatan tertentu. Modal

sosial yang bersifat mengait (linking) umumnya terbentuk dari hubungan formal

26

antar berbagai pihak seperti lembaga politik, bank, klinik kesehatan, sekolah,

pertanian, kepariwisataan dan sebagainya.

Pengukuran Modal Sosial

Sabatini (2005), menyatakan bahwa banyaknya kajian empiris mengenai

modal sosial belum mampu mengatasi keberagaman metode pengukuran modal

sosial. Mengukur modal sosial di suatu wilayah dapat dilakukan melalui

pengukuran determinan sosial kehidupan berkelompok dan hasil (outcome) dari

modal sosial itu sendiri. Stone dan Hughes (2002) dari Australian Institute of

Family Studies, mengusulkan pengukuran inti modal sosial yang dikaitkan dengan

determinan dan hasil (outcome) modal sosial seperti pada Gambar 4.

Gambar 4 Kerangka Pemikiran Pengukuran Modal Sosial

Determinan Modal sosial

Modal SosialOutcome modal

sosial Jaringan

kerja Karakteristik jaringan kerja

Karakteristik individu

• Umur

• Jenis Kelamin

• Kesehatan Karakteristik keluarga

• Status perkawinan

• Status hubungan

• Jumlah anak Sumber daya

• Pendidikan

• Tenaga kerja

• Kepemilikan Prilaku

• Toleransi

• Partisipasi Karakteristik wilayah

• Rural/urban

• Tingkat sosial ekonomi

• Proporsi lokal network

• Pendidikan

• Keamanan

Ikatan informal

• Ikatan kekeluargaan

• Aturan keluarga

• Teman

• Tetangga

• Rekan kerja Hubungan yang umum • Hubungan antar

orang lokal Hubungan kelembagaan

• Hubungan sistem kelembagaan

• Ikatan kekuatan

Kesejahteraan keluarga

• Peningkatan kapasitas

Kesejahteraan

masyarakat

• Kesehatan masyarakat

• Kesukarelaan

• Kerjasama masyarakat

• Toleransi

• Penurunan kriminalitas

Kesejahteraan politik

• Partisipasi dalam demokrasi

• Kualitas pemerintahan

Kesejahteraan ekonomi

• Kemakmuran

• Pengurangan inequality

Ukuran dan ekstensif

• Jumlah ikatan informal

• Jumlah tetangga dekat

• Jumlah rekan kerja dekat

Kerapatan dan Closure

• teman dekat masing-masing anggota keluarga

• Mengenal orang-orang lokal

• Keragaman etnis, pendidikan, budaya

Sumber: Families, Social & Citizenship project, Australian Institute of Family Studies, 2002

27

Indikator Proximal adalah indikator yang mengukur hasil modal sosial

yang berhubungan langsung dengan komponen inti dari jaringan kerjasama, rasa

percaya dan resiprositas seperti penggunaan civic engagement sebagai indikator

dari jaringan kerja sosial. Indikator Distal adalah hasil tidak langsung dari modal

sosial seperti indeks harapan hidup, status kesehatan, kehamilan remaja, tingkat

kriminalitas, tingkat partisipasi dalam pendidikan, tingkat pengangguran dan

tenaga kerja, tingkat pendapatan rumah tangga, korupsi, kepercayaan terhadap

lembaga negara, kriminalitas dan keamanan serta ikatan politik, pertumbuhan

GDP atau pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Tabel 3 Aspek Struktural dan Kognitif Modal Sosial

Struktural Kognitif

Sumber dan manifestasi Peran dan aturan Network dan hubungan

interpersonal lannya Tata cara dan keteladanan

Norma Nilai Sikap Kepercayaan

Domain Organisasi sosial Kebudayaan Masyarakat

Faktor dinamis Keterkaitan horisontal Keterkaitan vertikal

Rasa percaya Solidaritas Kerjasama Kedermawanan

Elemen Umum Harapan yang mengarah pada perilaku bekerjasama yang menghasilkan manfaat bersama

Sumber: Uphoff, 1999 dalam Dasgupta dan Serageldin, 2002 Ada dua pandangan yang berbeda dalam membahas kontribusi aspek

kognitif dan struktural modal sosial, yaitu pandangan Uphoff (1999) dalam

Dasgupta dan Serageldin (2002), yang tidak membedakan secara terinci antara

tingkat mikro, meso dan makro (Tabel 3) serta pandangan Grootaert dan Van

Bastelaer (2002), yang mengaitkan antara sumber modal sosial dan tingkat modal

sosial tersebut (Gambar 5). Pada beberapa kasus, modal sosial di tingkat makro

merupakan hasil aggregasi dari modal sosial di tingkat mikro. Namun pada kasus

tertentu, hal tersebut tidak dapat diberlakukan.

28

Sumber : Grootaert dan Van Bastelaer (2002)

Gambar 5 Bentuk dan Ruang Lingkup Modal Sosial Keterkaitan antara modal sosial dan kinerja pemerintahan ditunjukkan

pada Gambar 6. Kinerja pemerintahan yang baik dan modal sosial yang kuat,

tidak saja mewujudkan kesejahteraan ekonomi namun juga kesejahteraan sosial.

Sebaliknya, jika tidak disertai dengan modal sosial yang kuat, akan berpeluang

untuk terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat yang bersifat laten (Exclution).

Apabila kinerja pemerintahan buruk maka konflik akan muncul ke permukaan

(Woolcock dan Narayan (2000)). Kuatnya modal sosial namun tidak disertai

dengan kinerja pemerintahan yang baik akan mendorong terjadinya coping.

Kelompok-kelompok yang memiliki modal sosial kuat mengambil alih fungsi-

fungsi formal pemerintahan seperti terjadi di Tanzania. Lemahnya kinerja aparat

keamanan mendorong masyarakat membangun sistem keamanan desa.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah tidak cukup hanya menekankan pada

keberhasilan kinerja ekonomi saja namun harus disertai dengan upaya

membangun modal sosial melalui kepemimpinan (leadership) elit masyarakat dan

penadbiran baik (good governance) yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab

kepada masyarakat bukan pada kelompok maupun golongan tertentu.

Struktural Kognitif Meso

Makro

Mikro

Kelembagaan negara, Aturan hukum

Kelembagaan lokal, Network

Governance

Trust, local norm, values

29

Gambar 6 Keterkaitan antara Modal Sosial Masyarakat dan Pemerintah

Isu-Isu dalam Penelitian Modal Sosial Terdahulu

Modal sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Penelitian mengenai keterkaitan modal sosial dengan pertumbuhan

ekonomi wilayah diawali oleh Putnam (1993) yang menurutnya, modal sosial

tidak hanya dapat ditemukan pada tingkat mikro, dalam bentuk hubungan personal

antar individu, tetapi juga pada tingkat makro. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa perbedaan struktur sosial yang ada di masing-masing

wilayah Italia Utara dan Italia Selatan mempengaruhi tingkat kesejahteraan

masyarakat. Di Italia Utara terdapat struktur yang horisontal sedangkan di Italia

Selatan lebih berbentuk hierarki (vertikal). Modal sosial yang diukur berdasarkan

indeks perluasan civic community, keterlibatan warga negara dan efisiensi

pemerintahan digunakan untuk menjelaskan mengapa terdapat perbedaan laju dan

tingkat pertumbuhan ekonomi antar kedua wilayah tersebut sedangkan perbedaan

yang ditimbulkan oleh variabel lainnya diasumsikan tidak terlalu besar.

Selanjutnya, Helliwell dan Putnam (2000) mempertegas hasil penelitian

sebelumnya dengan menunjukkan bahwa modal sosial memfasilitasi kemampuan

pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui

proses konvergensi yang lebih cepat dan keseimbangan pendapatan yang lebih

tinggi. Ukuran modal sosial yang digunakan oleh Putnam di Italia, memang

Social and Economic Wellbeing

CopingConflict

Exclution (Latent Conflict)

Low Level of Bridging

Social Capital

Dysfunctional State

High Level of Bridging Social

Capital

Well Functioning State

Sumber Woolcock dan Narayan, 2000,

30

hanya menekankan pada karakteristik sosial dari keanggotaan dalam organisasi

yang berkembang di masyarakat tersebut.

Knack dan Keefer (1997), meragukan hasil penelitian Putnam (1993) dan

menguji kembali menggunakan indikator rasa percaya (trust) dan norma

masyarakat (civic norm) sebagai proksi kekuatan organisasi masyarakat di 29

negara. Penelitian yang dilakukan Knack dan Keefer membandingkan hasil

penelitian Putnam yang menyatakan bahwa asosiasi memfasilitasi pertumbuhan

melalui peningkatan trust, dengan hasil penelitian Olson yang menyatakan bahwa

asosiasi menghambat pembangunan melalui rent-seeking. Hasil penelitian Knack

dan Keefer tersebut membantah temuan Putnam dengan menyatakan bahwa

keanggotaan dalam kelompok yang dijadikan ukuran modal sosial, tidak berkaitan

dengan perbaikan kinerja perekonomian.

Di Yunani, Christoforou (2003) menunjukkan bahwa modal sosial

memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Modal sosial

merujuk pada hubungan sosial, yang didasarkan pada norma, jaringan kerjasama

dan rasa percaya, mempengaruhi pasar dan pemerintah dengan cara menguatkan

collective action antar pelaku dan memperbaiki pertumbuhan serta efisiensi sosial.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tradisi kewarganegaraan yang rendah

menghambat reformasi dan pembangunan di Yunani. Peningkatan tingkat

pendidikan dan kesempatan kerja meningkatkan insentif untuk berpartisipasi

dalam kelompok sehingga menguatkan stok modal sosial.

Hubungan positif antara rasa percaya dan aktivitas organisasi terhadap

pertumbuhan ekonomi wilayah juga ditunjukkan dalam penelitian Beugelsdijk dan

Schaik (2003) di 54 negara Eropa pada kurun waktu tahun 1950 – 1998. Hasil

analisis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas berorganisasi (associational

activity) berhubungan secara positif dengan perbedaan pertumbuhan wilayah.

Hasil penelitian ini menentang hasil penelitian Knack dan Keefer (1997) dan

memperkuat hasil penelitian Putnam. Beugelsdijk dan Schaik (2003) memodelkan

hubungan antara modal sosial dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan

data European Value Studies (EVS). Modal sosial dibedakan atas modal sosial

mengikat (bonding social capital) dan modal sosial menyambung (bridging social

capital).

31

Tabel 4 Peneliti, Definisi dan Sumber Modal Sosial

Peneliti Definisi Modal Sosial Sumber Modal sosial

Rasa percaya (Trust)

Jaringan kerja (Network)

Norma Beliefs Aturan dan Institusi Formal

Portes, Sensenbrenner

(1993)

Kemampuan pelaku untuk mengamankan keuntungan dengan

cara menjadi anggota dalam jaringan kerja sosial atau struktur sosial

lainnya.

Norma Nilai-nilai

sisipan: norma reprositas

bounded solidarity

Coleman (1988; 1990)

Modal sosial didefinisikan menurut fungsinya, bukan merupakan satu

sifat tertentu tetapi terdiri atas berbagai sifat yang berbeda.

Closure; ikatan multiple

Putnam (1993) Karakteristik organisasi sosial yang memfasilitasi koordinasi dan

kerjasama untuk keuntungan bersama

Networks Efisiensi pemerintah

Ostrom (1994) Modal sosial adalah pengetahuan bersama, pengertian, norma, aturan

dan ekspektasi mengenai pola interaksi dimana kelompok

individual membangun aktivitas bersama (Coleman 1998; E. Ostrom 1990, 1992; Putnam, leonardi, dan

Nanetti 1993)

Networks Norma Social beliefs Aturan

Knack & Keefer (1997)

Trust Norma kerjasama

32

Lanjutan

Peneliti Definisi Modal Sosial Sumber Modal sosial

Trust Network Norma Beliefs Aturan dan Institusi Formal

Woolcock (1998, 2000)

Modal sosial adalah informasi, kepercayaan dan norma resiprositas yang melekat pada jaringan kerja sosial

Integritas masyarakat dan

keterkaitan

Integritas pemerintahan dan sinergi antar masy. dan

pemerintah

Francis Fukuyama (1999)

Modal sosial adalah norma informal yang bersifat instant yang mengembangkan kerjasama antar dua atau lebih individu. Norma yang merupakan modal sosial dapat dibentuk dari norma yang bersifat resiprokal antar teman, atau yang lainnya.

General trust (social capital in the form of non-family)

Globalisasi agama

Grootaert (2001) Sesuai dengan definisi Portes (1998) Networks Beugelsdijk, Van

Schaik (2003) Rasa saling

percaya

Svendsen, Svendsen (2004)

Rasa Percaya Entrepreneurship

Sumber: Disarikan oleh penulis dari berbagai pustaka, 2005

33

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang tinggi mendorong

terjadinya pertumbuhan regional yang semakin baik. Semakin kuat modal sosial

menyambung (bridging) akan menguatkan pertumbuhan ekonomi karena

partisipasi dalam jaringan kerja interkomunitas mengurangi insentif untuk rent

seeking dan berlaku curang.

Penelitian Kennedy et al. (1998) menunjukkan bahwa kesenjangan yang

semakin lebar akan mempengaruhi modal sosial dan akhirnya meningkatkan kasus

pembunuhan menggunakan senjata api serta kekejaman kriminalitas. Modal

sosial diukur melalui bobot respons terhadap kerapatan keanggotaan per-kapita

dalam organisasi sukarela dan tingkat kepercayaan sosial. Dua inti modal sosial,

seperti dikemukakan oleh Coleman (1990) dan Putnam (1993; 1995), adalah

tingkat saling percaya (mutual trust) antar masyarakat dan keterlibatan warga

negara (civic engagement). Civic engagement merujuk pada tingkat komitmen

warga terhadap masyarakatnya yang direfleksikan melalui keterlibatannya dalan

hubungan kemasyarakatan khususnya keanggotaan dalam organisasi dan

kelompok. Mutual trust diukur melalui respons terhadap pertanyaan mengenai

sifat opportunistik seseorang dan peluang mempercayai orang lain.

Narayan dan Princhett (1999) menunjukkan bahwa karakteristik sosial

desa, khususnya keeratan jaringan kerja horisontal suatu asosiasi, mempengaruhi

penghasilan individu. Instrumen survei yang terdapat dalam the Social Capital

and Poverty Survey (SCPS), digunakan untuk menggambarkan aspek kehidupan

desa. Rumah tangga yang menjadi responden dipilih secara random cluster. Data

tiga dimensi modal sosial dikumpulkan melalui: (1) keanggotaan dalam

kelompok; (2) karakteristik kelompok dimana rumah tangga berpartisipasi sebagai

anggota; (3) nilai dan perilaku individu khususnya pemahaman mengenai definisi,

rasa percaya dan persepsinya terhadap kohesi sosial.

Modal sosial memfasilitasi terjadinya proses produksi yang efektif

dicirikan oleh penggunaan sumber daya yang efisien. Pertumbuhan ekonomi

merupakan fungsi positif dari modal fisik, tenaga kerja, perubahan teknologi dan

perubahan kelembagaan termasuk didalamnya total faktor produktivitas atau TFP

(Baier et al., 2002). Total faktor produktivitas (TFP) mengukur perubahan

teknologi dan kelembagaan yang memungkinkan meningkatnya efektivitas proses

34

produksi. Pada keadaan dimana teknologi relatif konstan, konsep total faktor

produktivitas cenderung lebih mencerminkan perubahan kelembagaan,

eksternalitas atau free gift dalam proses pertumbuhan (Lipsey dan Carlaw, 2000).

Namun, seringkali sisaan (residual) dari suatu fungsi produksi hanya dinyatakan

sebagai kemajuan teknologi. Lipsey dan Carlaw menyatakan bahwa TFP lebih

merupakan pengukuran terhadap variabel-variabel yang bersifat positif yang

terabaikan dalam proses produksi artinya ada peluang untuk mempertimbangkan

aspek modal sosial dalam TFP tersebut. Selama ini, pemikiran dan pandangan

yang mempertimbangkan modal sosial dalam TFP masih sangat terbatas. Oleh

karena itu, perlu upaya untuk mengembangkannya dalam analisis modal sosial.

Modal Sosial dan Kesejahteraan Rumah Tangga

Pada umumnya, keterkaitan modal sosial dan kesejahteraan rumah tangga

mencakup modal sosial di tingkat mikro (individu). Indikator yang digunakan

untuk memproksi modal sosial adalah rasa percaya, kesediaan berbagi dengan

tetangga, kepadatan organisasi, homogenitas dalam kelompok, nilai-nilai dalam

rumah tangga, partisipasi, solidaritas, resiprositas, jumlah kontribusi serta

karakteristik sosial individu lain.

Modal sosial berperan secara signifikan dalam berbagai aktivitas ekonomi

rumah tangga seperti produksi hasil pertanian, pendapatan per-kapita rumah

tangga, ketersediaan lapangan kerja dan proses jual beli, serta aktivitas sosial

meliputi kegiatan kolektif pengawasan hutan, pengelolaan air tanah maupun

peningkatan kesehatan anak. Hasil-hasil penelitian di berbagai negara

berkembang (Narayan dan Pritchett (1999); Grootaert (1999); Maluccio et al.

(2000); Fafchamps dan Minten (2002)) menunjukkan hasil yang konsisten dengan

penelitian di negara-negara maju.

Penelitian mengenai peran modal sosial terhadap kesejahteraan rumah

tangga di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Grootaert (1999) di tiga provinsi,

yaitu Jambi, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut

menganalisis modal sosial hanya pada tingkat mikro (individual, rumah tangga)

dan meso (komunitas). Batasan yang digunakan mencakup asosiasi horisontal

dan vertikal untuk menginvestigasi secara empiris hubungan antara modal sosial,

35

kesejahteraan rumah tangga dan kemiskinan. Selain itu, juga ingin

diperbandingkan antar peran modal manusia dan modal sosial dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hasil analisis peubah ganda

(multivariate) menunjukkan bahwa peran modal sosial dalam peningkatan

kesejahteraan hampir sama dengan peran sumber daya manusia dan bernilai

positif. Rumah tangga dengan modal sosial tinggi memiliki pengeluaran per-

kapita lebih tinggi, memiliki asset fisik dan tabungan lebih banyak serta akses

terhadap kredit yang lebih baik. Sayangnya, determinan modal sosial masih

terbatas pada jaringan kerja saja yang meliputi kepadatan organisasi,

heterogenitas, partisipasi, kehadiran dalam kegiatan kelompok dan orientasi

individu.

Kirwen dan Pierce (2002), meneliti peran modal sosial khususnya rasa

percaya di wilayah konflik di Maluku. Penelitian tersebut ditujukan untuk

mengetahui upaya membangun kembali rasa saling percaya antar masyarakat

pasca konflik. Rasa percaya ternyata dapat dibangun melalui mediasi pihak ketiga

dan penyediaan ruang-ruang publik untuk melakukan aktivitas bersama. Namun

hal yang terpenting adalah penciptaan pengelolaan pemerintahan yang lebih

demokratis dan transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Miguel et al. (2002) melakukan penelitian mengenai dampak

industrialisasi pada modal sosial di Indonesia selama kurun waktu 1985 hingga

1997. Modal sosial diukur berdasarkan aktivitas organisasi sukarela, tingkat rasa

percaya, kerjasama informal dan outcome keluarga. Data yang dianalisis berasal

dari BPS meliputi data PODES, SUSENAS dan SUPAS. Pengertian modal sosial

ditekankan pada modal sosial informal (proporsi pengeluaran per-kapita untuk

aktivitas sosial dan keagamaan dan persentase aturan adat yang masih ditaati)

sedangkan hasilnya (outcome) meliputi indikator kualitas tempat tinggal dan

tingkat perceraian. Semakin tinggi pengeluaran per-kapita untuk aktivitas sosial

dan keagamaan berarti semakin kuat hubungan antar individu tersebut.

Penekanan khusus diberikan pada masalah migrasi penduduk yang seringkali

menghambat upaya penguatan modal sosial. Dua model yang dibangun

dibedakan atas model statik dan dinamis. Model statik tidak mempertimbangkan

faktor migrasi sedangkan model dinamik sebaliknya, mempertimbangkan faktor

36

migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial ternyata tidak

berkaitan dengan industrialisasi sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa

industrialisasi akan menguatkan atau melemahkan modal sosial.

Keterkaitan modal sosial dengan kesehatan masyarakat di 27 provinsi di

Indonesia dianalisis oleh Miller et al. (2003). Penelitian tersebut membandingkan

keterkaitan antara modal sosial dan modal manusia dengan kesehatannya. Data

yang digunakan adalah Family Life Survey tahun 1993 dan 1997 (FLS1 dan FLS2)

yang mencakup data demografi, pendidikan, kesehatan dan tingkat informasi

masyarakat. Human capital diukur dari tingkat pendidikan sedangkan modal

sosial diukur dari jumlah kategori organisasi masyarakat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa modal sosial berhubungan secara positif dengan kesehatan

fisik dan mental sedangkan human capital hanya berhubungan dengan beberapa

kesehatan mental yang mencakup kesedihan, insomnia, kegelisahan dan sifat

tempramental.

Penelitian Brata (2004) lebih menekankan pada keterkaitan antara modal

sosial dan kredit perdesaan di Jogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan di Dukuh

Sanden, Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyimpulkan bahwa

modal sosial memberi dampak yang berbeda-beda terhadap tipe kredit perdesaan

yang dapat diakses oleh setiap individu. Aspek modal sosial yang diamati

meliputi kepadatan organisasi (jumlah keanggotaan), kehadiran dalam rapat dan

partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kehadiran anggota dalam pertemuan

kelompok berpengaruh positif terhadap jumlah kredit formal yang diperoleh

sedangkan kepadatan organisasi berpengaruh negatif. Selain itu, individu yang

berada pada strutur sosial yang lebih tinggi (elit perdesaaan) memiliki akses yang

lebih besar terhadap kredit formal. Penelitian ini bersifat sangat situasional

karena tidak mempertimbangkan variabel karakteristik wilayah. Selain itu,

penggunaan OLS untuk menganalisis dampak modal sosial tidak

mempertimbangkan kemungkinan adanya keterkaitan yang erat antara jumlah dan

tipe kredit yang dipinjam dengan tingkat modal sosial seseorang (sifat

endogeneity).

37

Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah Dalam literatur ekonomi pembangunan dinyatakan bahwa komunitas dan

masyarakat yang kaya akan jaringan kerja sosial dan ikatan-ikatan masyarakat

cenderung memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam mengatasi kemiskinan dan

kerentanan sosial, lebih mudah memecahkan masalah dan konflik, memiliki

informasi yang simetris serta memiliki dampak pembangunan yang lebih baik.

Penelitian mengenai peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial dan politik telah banyak

dilakukan di berbagai negara di dunia. Masing-masing peneliti memberikan

penekanan yang berbeda terhadap aspek dan determinan modal sosial. Namun,

sebagian besar penelitian dilaksanakan pada tingkat makro dan cenderung hanya

menganalisis keterkaitan modal sosial dengan indikator pertumbuhan ekonomi

wilayah (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan

PDRB) bukan indikator pembangunan ekonomi wilayah, padahal indikator

pembangunan seringkali lebih mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan

masyarakat dibandingkan dengan indikator pertumbuhan ekonomi wilayah karena

pembangunan ekonomi mencakup juga berbagai aspek sosial kelembagaan selain

tingkat pendapatan per kapita (Dasgupta, 2005).

Secara parsial, analisis keterkaitan modal sosial dengan masing-masing

komponen pembangunan ekonomi wilayah memang telah banyak dilakukan

seperti keterkaitan modal sosial dengan pendidikan (Coleman, 1988), kesehatan

(Miller et al., 2003) maupun kesejahteraan (Grootaert, 2001). Hasil penelitian-

penelitian tersebut mampu menunjukkan bahwa modal sosial dapat meningkatkan

akses individu terhadap pendidikan, kesehatan maupun tingkat pendapatan yang

lebih tinggi. Keadaan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik serta

tingkat pendapatan yang lebih tinggi memang akan meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) serta menekan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

Namun, penelitian-penelitian yang menganalisis keterkaitan langsung antara

modal sosial dengan indikator pembangunan secara menyeluruh yaitu IPM atau

IKM masih terbatas. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya referensi yang dapat

38

menjelaskan bagaimana keterkaitan modal sosial dengan IPM, IKM maupun

distribusi pendapatan masyarakat (Gini ratio).

Analisis terkini mengenai peran modal sosial dalam pembangunan

ekonomi wilayah dilakukan oleh Sabatini (2005). Data yang dianalisis merupakan

hasil survey Italian National Bureau of Statistic yang terdiri dari data modal sosial

mengikat (bonding social capital), modal sosial menyambung (bridging social

capital), modal sosial mengait (linking social capital) serta data kualitas

pembangunan seperti human development index, index of social quality dan state

of health of urban ecosystem. Hasil penelitian Sabatini yang menggunakan

stuctural equations model menunjukkan bahwa modal sosial mengikat (bonding

social capital) berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia dan kinerja

ekonomi, sebaliknya modal sosial menyambung (bridging social capital) mampu

menjembatani antara komunitas yang berbeda, mendorong terjadinya difusi

informasi sehingga bermanfaat dalam proses pembangunan. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian Putnam.

Di Indonesia, pemahaman mengenai konsep modal sosial dan perannya

dalam proses pembangunan ekonomi mulai memperoleh perhatian. Namun hanya

Grootaert (1999) yang telah mempertimbangkan adanya keterkaitan antar modal

sosial dan indikator kesejahteraan yang ditunjukkan melalui metode analisis Two

Stage Least Square (TSLS) yang digunakannya. Peneliti lain masih

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk menganalisis modal

sosial dan indikator kesejahteraan yang berarti belum mempertimbangkan adanya

sifat keterkaitan tersebut. Penggunaan metode OLS sesungguhnya tidak lagi

memadai apabila terdapat keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat

karena akan menghasilkan penduga yang bias. Namun, Grootaert hanya

melakukan analisis di tingkat rumah tangga (mikro) dan kelompok (meso),

sehingga analisis keterkaitan modal sosial di tingkat wilayah (makro) dengan

mempertimbangkan sifat keterkaitan tersebut, perlu dikembangkan.

Hasil-hasil penelitian modal sosial terdahulu menunjukkan bahwa pada

tingkat mikro, modal sosial diyakini berperan positif dan nyata terhadap

peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan menekan terjadinya kemiskinan.

Pada tingkat makro, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan, yaitu: (1)

39

sebagian besar peneliti meyakini bahwa modal sosial memberi kontribusi positif

dan nyata terhadap indikator pertumbuhan dan pembangunan wilayah, (2)

beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial menimbulkan efek

crowding out yang mengurangi waktu kerja efektif sehingga akhirnya memberi

kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Modal sosial terbentuk dari beberapa komponen yang masing-masing

komponen memberi kontribusi yang berbeda terhadap pembangunan maupun

pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karenanya, penelitian ini sependapat dengan

institutional view dan network view dan menganggap bahwa pandangan

communitarian (communitarian view) adalah keliru. Modal sosial tidak selalu

memberi dampak positif sehingga asumsi bahwa semakin kuat modal sosial akan

menciptakan keadaan yang semakin baik adalah tidak selalu benar. Karakteristik

sosial budaya masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap peran modal sosial

dalam peningkatan kesejahteraan di tingkat mikro, meso maupun makro.

40

Tabel 5 Penelitian Modal Sosial Terdahulu dan Variabel yang Digunakan

Penulis Variabel Bebas Identifikasi Variabel Terikat Hasil

Knack dan Keefer (1997) Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Trust, Civic norm Student enrollment pada tingkat primer dan secondary Harga barang investasi

Trust dan civic cooperation memiliki dampak yang kuat pada aktivitas ekonomi

Grootaert (1999)

• Tingkat pendapatan

• Kepemilikan aset fisik dan tabungan

• Membershi : rata-rata anggota yang aktif perRT • Indeks Heterogenitas : Skala heterogenitas internal (0-

100) berdasarkan 8 kriteria • Kehadiran: rata-rata jumlah kehadiran anggota keluarga

pada pertemuan kelompok selama 3 bulan terakhir, dinormalisasi dengan jumlah anggota.

• Indeks partisipasi dalam pengambilan keputusan : Skala partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan

• Cash contributio: jumlah fee yang dibayarkan sebagai anggota pada tiga kelompok terpenting

• Work contribution: jumlah hari kerja per tahun • Community orientation: Persentase anggota dalam

suatu organisasi dimana komunitas berasal.

Kekuatan pengaruh modal sosial hampir sama dengan human capital

Rumah tangga dengan modal sosial yang lebih tinggi memiliki kemampuan mengakumulasi aset fisik dan tabungan

Glaeser, Laibson, Sacerdote (2001)

Modal sosial diukur berdasarkan keanggotaan dalam organisasi

Umur

Tingkat mobilitas

Tingkat return to social skill

Kepemilikan rumah

Jarak

modal sosial dan umur awalnya berhubungan secara positif lalu negatif

mobilitas memperlemah modal sosial return to social skill yang lebih besar

meningkatkan investasi modal sosial pemilikan rumah meningkatkan modal

sosial jarak fisik memperlemah hubungan sosial investasi dalam human capital juga berarti

investasi dalam modal sosial modal sosial memiliki komplementaritas

interpersonal.

41

Lanjutan...

Penulis Variabel Bebas Identifikasi Independent Variables Hasil

Lyberaki dan Paraskevopoulos (2002)

Indikator pertumbuhan ekonomi

Aktivitas dan keanggotaan suatu organisasi Rasa kebangsaan Variabel komunikasi (televisi, koran, radio) Kepercayaan terhadap lembaga yang ada (politik,

pengadilan, militer, polisi) dan korupsi

Pertumbuhan di Yunani dapat dijelaskan melalui akumulasi modal sosial secara gradual

Yunani memiliki kesamaan dengan Itali Selatan dalam hal sebab akibat dari tingkat modal sosial yang rendah

Christoforou (2003) Tingkat pengangguran dan GDP (Gross Domestic Product) per-capita

Indeks individual group membership, diturunkan dari european community household panel

civic society yang lemah berimplikasi pada stok modal sosial dan trust yang rendah.

negara di Uni Eropa yang memiliki tingkat group membership rendah cenderung berkaitan dengan tingkat GDP per-capita yang rendah.

Beugelsdijk dan Schaik (2003)

• Modal sosial diukur berdasarkan rasa percaya (general trust) dan aktivitas organisasi

• Menggunakan variabel dalam penelitian Knack dan Keefer (2003) serta Putnam (1993) dan Olson (1982)

• Modal sosial yang diukur dari trust tidak berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi

• Tidak ada bukti kuat yang mendukung hubungan antara investasi, strudent enrollment dan pertumbuhan ekonomi

Brata (2004) • Akses pada lembaga perkreditan

• Jumlah keanggotaan, kehadiran, partisipasi dalam pengambilan keputusan

• Social position

• Kehadiran berpengaruh terhadap perolehan kredit formal sedangkan jumlah keanggotaan dalam organisasi pada perolehan kredit informal

Iyer, Kitson, Toh (2005)

• Modal sosial diukur dari rasa percaya dan keanggotaan dalam organisasi

• Pendidikan dan pendapatan • Mobilitas • Partisipasi dalam pasar tenaga kerja • Umur • Kepemilikan rumah

• Pendidikan, pendapatan, employment, pemilikan rumah meningkatkan modal sosial

• Modal sosial memberi peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah

• Modal sosial tidak dapat berdiri sendiri, hanya berperan bila dikombinasikan dengan modal lainnya

Sumber : Disarikan oleh penulis dari berbagai pustaka, 2006