If you can't read please download the document
Upload
dinhphuc
View
227
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
STUDI MENGENAI SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN SEKOLAH DI PONDOK PESANTREN
TERHADAP PENGUATAN MANAJEMEN
KEUANGAN
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendididkan
Oleh
UMMU SALAMAH
NIM. 108018200001
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434.H/2013.M
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah
di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan disusun
oleh Ummu Salamah dengan nomor induk mahasiswa 108018200001 telah
diujikan pada tanggal 11 April 2013 dan telah diterima dan disahkan oleh Dewan
Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana pendidikan (S.Pd) pada jurusan Kependidikan Islam Program Studi
Manajemen Pendidikan.
Jakarta, April 2013
Panitia Ujian Munaqasah
Ketua Panitia (Ketua Jurusan/Prodi) Tanggal Tanda Tangan
Drs. Rusydi Zakaria, M.Ed. M.Phil
NIP. 19560503 198503 1 002
Sekertaris (Sekertaris Jurusan)
Drs. H. Muarif SAM, M.Pd
NIP. 19650717 199403 1 005
Penguji I
Dr. Fathi Ismail
NIP.19481012 187803 1 003
Penguji II
Dr. H. Marzuki Mahmud, M.Ag
NIP. 19560504 1981031 1 003
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
STUDI MENGENAI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI
PONDOK PESANTREN TERHADAP PENGUATAN MANAJEMEN
KEUANGAN
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S,Pd)
Oleh :
Ummu Salamah
NIM.108018200001
Dibawah Bimbingan :
Yusar Sagara, SE. Ak. M.Si
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434.H./2013.M
UJI REFERENSI
Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul Studi
Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren
Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan yang disusun oleh Ummu
Salamah dengan NIM. 108018200001 Jurusan Kependidikan Islam Program Studi
Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, telah di uji kebenarannya oleh dosen pembimbing pada
tanggal 27 Maret 2013
Jakarta, 27 Maret 2013
Dosen Pembimbing Skripsi
Yusar Sagara, SE. Ak. M.Si
PERNYATAAN KARYA SENDIRI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : UMMU SALAMAH
NIM : 108018200001
Jurusan : Kependidikan Islam
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Judul Skripsi : Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di
Pondok
Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan
Dosen Pembimbing : Yusar Sagara, SE. Ak. M.Si
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya
sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.
Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.
Jakarta, Februari 2013
Mahasiswa Ybs,
Ummu Salamah
NIM.108018200001
ABSTRAK
Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren
Al-Kholidin Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan
Kata Kunci : Manajemen Keuangan Pesantren, Perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan, pengawasan
keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan
prosedur pengawasan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin. Penelitian ini
telah dilaksanakan pada bulan September 2012-Januari 2013 di Pondok Pesantren
Al-Kholidin. Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi kasus yang
dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan
untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pesantren.
Proses perencanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin dilakukan
oleh kepala sekolah masing-masing berikut jajarannya, walaupun pada prosesnya
diikuti, diawasi dan disahkan oleh Kiayi Pondok Pesantren Al-Kholidin. Dalam
pelaksanaan manajemen keuangan Kiayi Pondok Pesantren Al-Kholidin
merupakan otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan. Pelaporan keuangan
Pondok Pesantren Al-Kholidin dilakukan setiap bulan, semester, dan tahunan.
Peloporan keuangan ini dilakukan oelh koordinator keuangan setiap unit (SMP,
SMA, Diniyah) kepada bendahara, dari bendahara dilaporkan lagy kepada Kiayi
Pondok Pesantren Al-Kholidin yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah
masing-masing unit. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan Pondok Pesantren
Al-Kholidin tidak melalui kepala sekolah SMP/SMA/Diniyah Al-Kholidin karena
proses keuangan langsung terpusat pada kiayi.
(UMMU SALAMAH KI-MP)
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahin
Assalamualaikum Wr.Wb
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi
dan seisinya. Serta telah memberikan rahmat dan karunia-NYA serta hidayah-
NYA kepada kita sehingga kita masih dapat menghirup udara yang menjadi
sumber kehidupan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita
semua jalan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin mungkin hanya itu kata
yang pantas saya ucapkan atas selesainya skripsi ini dengan penuh semangat dan
tanggung jawab. Walaupun terdapat beberapa kendala yang saya hadapi, tetapi
tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah besar dalam pembuatan skripsi ini
dengan kemudahan yang diberikan Allah SWT tentunya. Dengan semangat yang
besar serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan
Sekolah di Pondok Pesantren Al-Kholidin Terhadap Penguatan Manajemen
Keuangan.
Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam
mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kependidikan Islam Program
Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa
keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri,
melainkan berkat dukungan, bantuan dorongan, semangat, dan bimbingan yang
tidak ternilai harganya dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. H. Rifat Syauqi Nawawi, MA, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Drs. Rusydy Zakaria, M.Pd, Ketua Jurusan Kependidikan Islam. Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
ii
3. Drs. Muarif SAM, M.Pd, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.
4. Yusar Sagara, SE. Ak. M.Si Dosen pembimbing penulis yang selalu
membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam
memberikan arahan-arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Kependidikan Islam yang telah memberikan ilmunya
kepada penulis, dari awal perkuliahan hingga akhirnya skripsi ini selesai. Para
pegawai bidang akademika dan kemahasiswaan, bagian keuangan, bagian
umum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
6. Pimpinan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, yang telah memberikan andil besar dalam menyediakan bahan pustaka
guna terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtuaku tercinta, Abi (KH. Muhammad Zakwan ) dan Umi (Hj.
Mahmudah Istichori ). Terima kasih untuk cinta, kasih sayang, perhatian dan
segala yang sudah diberikan baik dari segi moril maupun materil, terima
kasih sekali dengan kesabaran dan doamu akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan juga. Doakan selalu anakmu semogaaa kelak bisa membalas
segala perjuangan dan pengorbanan kalian selama ini. My love for you will
never run out.
8. Suamiku tersayang H. Ahmad Habibi yang telah memberikan bantuan, saran,
dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. You Are My
Everything.
9. Adik-adikku tersayang (Amatullah Zakwan, Zubaidah, Abdul Halim, Abdul
Hamid) akhirnya kakakmu ini jadi sarjana juga. Terima kasih selalu
memberikan support penulis dalam mengerjakan skripsi ini
10. Anak Recok (Farah, Ragil, Pipit, Chimoet) ini empat tahun terdahsyat
bersama kalian. Terima kasih untuk empat tahun terakhir ini untuk selalu
mensupport penulis
11. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas A KI-MP 2008 yang menjadi partner
selama proses perkuliahan
iii
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, setiap saran dan kritik konstruktif selalu disambut
dengan tangan terbuka. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Jakarta, Januari 2013
Penulis
iv
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK
KATA PENGANTAR.
DAFTAR ISI....
DAFTAR TABEL.......
DAFTAR GAMBAR
I
ii
v
viii
ix
BAB I PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Latar Belakang Masalah.....
Identifikasi Masalah....
Pembatasan Masalah..................
Perumusan Masalah..............................
Tujuan Penelitian..................................
Kegunaan Penelitian...
1
6
7
7
7
8
BAB II LANDASAN TEORI
A. Sistem
1. Definisi Sistem.... 9
2. Karesteristik Sistem. 10
3. Klarifikasi Sistem 11
B. Manajemen Keuangan
1. Aktivitas Pembiayaan.. 14
2. Aktivitas Investasi.............................. 15
3. Aktivitas Bisnis.............................. 15
4. Tanggung Jawab Manajer Keuangan... 16
5. Pihak-pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan 17
C. Konsep Manajemen Keuangan Sekolah
v
1. Pengertian Manajemen Keuangan... 18
2. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah... 18
3. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. 19
D. Manajemen Keuangan Pesantren
1. Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren... 21
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP) 22
3. Pertanggungjwaban Keuangan Pondok Pesantren.. 24
E. Kerangka Berfikir... 32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A.
B.
C.
D.
E.
Tempat dan Waktu Penelitian.
Pendekatan dan Metode Penelitian.
Teknik Pengumpulan Data.
Instrumen Penelitian...
Teknik Analisis Data..
33
34
34
35
35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran umum Pondok Pesantren Al-Kholidin
1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al-Kholidin..... 36
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Kholidin.......................... 37
3. Susunan Pengurus Pondok Pesantren Al-Kholidin... 38
4. Keadaan Sarana Prasarana Pondok Pesantren Al-Kholidin 41
5. Keadaan Tenaga Pengajar dan Karyawan Pondok Pesantren Al-Kholidin.. 43
6. Keadaan Santri Pondok Pesantren Al-Kholidin... 44
7. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Al-Kholidin.... 45
vi
B. Pembahasan Hasil Temuan
1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin 46
2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin... 51
3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin 53
4. Sistem dan Prosedur Pengawasan Keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin... 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A.
B.
Kesimpulan.
Saran....
57
58
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN....
60
63
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Penelitian... 33
Tabel 4.1 : Rekapitulasi Data Ruang Belajar.................... 41
Tabel 4.2 : Rekapitulasi Data Ruang Kantor.. 42
Tabel 4.3 : Rekapitulasi Data Ruang Penunjang 42
Tabel 4.4 : Rekapitulasi Data Guru dan Pegawai Administrasi.. 43
Tabel 4.5 : Rekapitulasi Data Siswa... 44
Tabel 4.6 : Rekapitulasi Pendapatan Pondok Pesantren Al-Kholidin. 50
Tabel 4.7 : Salah Satu Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-
Kholidin. 52
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 : Pihak yang memerlukan laporan keuangan 17
Gambar 2.2 : Kerangka berfikir 32
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Kholidin.. 40
Gambar 4.2 : Sistem Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-
Kholidin 54
ix
2
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pesantren adalah suatu bentuk lingkungan masyarakat yang unik dan
memiliki tata nilai kehidupan yang positif.1 Pada umumnya, Pesantren terpisah
dari kehidupan sekitarnya. Komplek pesantren minimal terdiri atas rumah
kediaman pengasuh (Kiayi), masjid atau mushola, dan asrama santri. Tidak ada
model atau patokan tertentu dalam pembangunan fisik Pesantren. Sehingga,
penambahan bangunan demi bangunan dalam lingkungan Pesantren hanya
mengambil bentuk improvisasi sekenanya belaka.
Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua di
Indonesia. Pendidikan ini pada awalnya merupakan pendidikan agama Islam yang
dimulai sejak munculnya masyarakat Islam pada abad ke-13. Beberapa abad
kemudian, muncul tempat pengajian yang merupakan tempat warga atau
masyarakat yang ingin mengkaji agama Islam. Kemudian, dengan disediakannya
tempat menginap bagi masyarakat yang ingin mengkaji agama Islam, maka,
tempat pengajian tersebut disebut sebagai Pesantren.
1 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) h.65
2
Meskipun pada waktu itu pesantren masih dalam bentuk sederhana, tetapi
pesantren merupakan lembaga pendidikan yang begengsi karena pesantren satu-
satunya lembaga pendidikan yang terstruktur.
Menurut Manfred Ziemek, kata pondok berasal dari funduq (Arab) yang
berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan
tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.
Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan
akhiran an yang berarti menunjukan tempat, maka arti nya adalah tempat para
santri.2 Pesantren merupakan Pendidikan Keagamaan dan merupakan bagian dari
Sistem Pendidikan Nasional yang tertulis dalam pasal 30 ayat 4: Pendidikan
keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahbaja
samanera, dan bentuk lain yang sejenis.3
Pesantren adalah model lembaga pendidikan Islam pertama yang
mendukung kelangsungan sistem pendidikan nasional. Secara historis, pesantren
tidak saja mengandung makna keislman, tetapi juga keaslian Indonesia. Seperti
dikatakan A. Malik Fadjar (1998:21), pesantren merupkan lembaga pendidikan
Islam yang memiliki watak indigenous (pribumi) yang ada sejak kekuasaan
Hindu-Budha dan menemukan formulasinya yang jelas ketika Islam berusaha
mengadaptasikan (mengislamkan)-nya.4
Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan
kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan,
berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat
dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi rasul, yaitu menjadi
pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti
sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian,
menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat di tengah-tengah
2 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) h.70
3 Anggota IKAPI, Undang-Undang SISDIKNAS (Fokus Media, 2009) h. 16
4 Tolkhah, Imam. Dan Barizi, Ahmad. Membuka Jendela Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo,
2004) h.49
3
masyarakat (Izz al- Islam wa al-Muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka
mengembangkan kepribadian manusia.5
Bentuk pesantren yang tersebar luas di Indonesia dewasa ini mengandung
unsur-unsur berikut sebagai cirinya: Kiyai sebagai pendiri, pelaksana dan guru,
pelajar (santri) yang secara pribadi langsung diajar berdasarkan naskah-naskah
Arab klasik tentang pengajaran, faham dan akidah ke Islaman. Di sini Kiyai dan
santri tinggal bersama-sama untuk masa yang lama, membentuk suatu komunitas
pengajar dan belajar, yaitu pesantren bersifat asrama (tempat pendidikan dengan
pemondokan dan makan).6
Meskipun setiap pesantren mempunyai ciri-ciri dan penamaan tersendiri,
hal itu tidaklah berarti bahwa lembaga-lembaga pesantren tersebut benar-benar
berbeda satu sama lain, sebab antara yang satu dengan yang lain masih saling kait-
mengait. Sistem yang digunakan pada suatu pesantren juga diterapkan di
pesantren lain, dan sebaliknya.
Karena itu, sebenarnya sangat amat sulit untuk menentukan dan
menggolongkan lembaga-lembaga pesantren ke dalam tipologi tertentu, misalnya :
pesantren salaf dan khalaf atau pesantren tradisional dan modern. Menurut
Zamakhsyari Dhofier dalam buku perguruan tinggi pesantren, pesantren salaf
adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab islam
klasik (salaf) sebagai inti pendidikan.7 Sedangkan pesantren khalaf adalah
lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum
madrasah yang di kembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe
sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMU, dan bahkan perguruan tinggi dalam
lingkungannya.8
Memasuki era modern ini, pondok pesantren diharapkan menjadi agen
perubahan dan pembangunan masyarakat dengan tidak hanya memainkan fungsi-
5 Prof. Dr. Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi
Industri (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) h. 4 6 Manfred Ziemek, Pesantren Dalam Perubahan Sosial (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986; reprint, Frankfurt, Jerman Barat: Disertasi Doktors de
Philosophie pada Johan Wolfgang Goethe Universitat, 1983) h. 100-101 7 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) h.83
8 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) h.87
4
fungsi tradisionalnya yakni: pertama, transmissi dan transfer ilmu-ilmu Islam;
kedua, pemeliharaan tradisi Islam; dan ketiga, reproduksi ulama. Menurut Prof.
Dr. Azyumardi Azra, selain memainkan ketiga fungsi tradisional tadi, pesantren
juga dijadikan sebagai pusat penyuluhan kesehatan; pusat pengembangan
teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan; pusat usaha-usaha penyelamatan
dan pelestarian lingkungan hidup; dan lebih penting lagi menjadi pusat
pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.
Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, ada beberapa faktor yang
berperan dalam sistem penyelenggaraan Pondok Pesantren yaitu, manajemen
sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor Sarana, dan administrasi sebagai
faktor karsa. Ketiga faktor ini memberi arah dan perpaduan dalam merumuskan,
mengendalikan penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan
kebijakan-kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang
sesuai dengan tujuan Pondok Pesantren masing-masing.
Menerapkan sistem manajemen di Pesantren bukanlah hal yang mudah.
Walaupun sebagian besar orang memandang bahwa Pesantren adalah sebuah
lembaga yang kuno, namun ketika coba dikelola menjadi sebuah lembaga yang
profesional, ada tantangan tersendiri untuk mewujudkan pesantren yang
profesional. Selama ini, banyak pihak yang menengarai bahwa salah satu
kelemahan lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren adalah bidang
manajemen. Manajemen pesantren pada umumnya bersifat tertutup, terpusat dan
kekeluargaan. Lebih-lebih jika menyangkut persoalan keuangan, hanya kiyai dan
keluarganyalah yang boleh mengetahuinya. Hal ini mengesankan bahwa pesantren
laksana tembok berlin yang sulit ditembus oleh siapapun.
Salah satu bagian terpenting dalam manajemen pesantren adalah
pengelolaan keuangan. Dalam suatu lembaga, termasuk pesantren, pengelolaan
keuangan sering menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaannya
kurang baik. Di pesantren, pengelolaan keuangan sebenarnya tidak begitu rumit,
sebab pesantren merupakan lembaga swadana yang tidak memerlukan
pertanggungjawaban keuangan yang terlalu pelik kepada penyandang dananya.
Namun demikian, karena banyak juga dana yang bersumber dari masyarakat
5
untuk mendanai pesantren, walaupun jumlahnya relatif kecil hal itu perlu ada
laporan atau penjelasan sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan publik kepada masyarakat agar kredibilitas pesantren dimata
masyarakat cukup tinggi, disinilah perlunya pengelolaan keuangan dengan baik
dan transparan dibudayakan di lingkungan pesantren.
Pengelolaan keuangan pesantren yang baik ini sebenarnya juga merupakan
bagian dari upaya melindungi personil pengelola pesantren (kiai, ustadz/ustadzah,
atau pengelola lainnya) terhadap pandangan yang kurang baik dari luar pesantren.
Selama ini banyak pesantren yang tidak memisahkan antara harta kekayaan
pesantren dengan individu, walaupun disadari bahwa pembiayaan pesantren justru
lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain
penopang pesantren kurang memadai.9 Namun, dalam rangka pengelolaan
manajemen yang baik seharusnya ada pemilihan antara harta kekayaan pesantren
dengan individu, agar dapat diketahui secara transparan oleh pihak-pihak lain,
termasuk orang tua sendiri.
Kita menyadari bahwa banyak di Pesantren masalah keuangan selalu
menjadi kendala dalam melakukan aktivitas Pesantren, baik yang berkaitan
dengan angaran, akutansi, penataan administrasi, alokasi serta kebutuhan
pengembangan Pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian Pesantren.
Tidak sedikit Pesantren yang memiliki sumberdaya baik manusia maupun
alamnya tidak tertata dengan rapi, dan tidak sedikit pula proses pendidikan
Pesantren berjalan lambat karena kesalahan dalam penataan menejemen
keuangannya.
Dalam lingkungan pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta
masalah keuangan dan pembiayaan menjadi lebih banyak di atur oleh lembaga
pendidikan itu sendiri, tidak terkecuali Pesantren. Walaupun sebenarnya Pesantren
dari dahulu sejak awal berdirinya memang adalah lembaga yang mandiri dalam
penataan manajemenya. Namun alangkah lebih baik jika Pesantren bisa
mengadopsi penataan manajemen yang bisa membawa kemaslahatan umat.
9 Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di sekolah dan
Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) Hal. 145-146
6
Salah satu lembaga pendidikan pondok pesantren yang akan penulis
jadikan objek penelitian pada skripsi ini adalah pondok pesantren Al-Kholidin.
Penulis pun mencoba meneliti dan menjadikan objek sebagai studi dalam
perencanaan dan evaluasi manajemen keuangan pesantren. Pendidikan akan dapat
terlaksana dengan baik apabila tersedia dana. Mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga penilaian, pendidikan
membutuhkan biaya. Demikian pula berbagai komponen yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan pondok pesantren Al-Kholidin membutuhkan biaya. Untuk
membangun gedung lengkap dengan isinya, gaji guru dan karyawan, pengadaan
bahan bacaan, dan lain sebagainya membutuhkan dana.
Berdasarkan latar belakang di atas yang menjelasakan bahwa Pondok
Pesantren harus melakukan perubahan dalam pelaksanaan perencanaan keuangan,
akuntasi, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan dalam keuangan
pesantren. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul : Studi Mengenai Sistem
Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren Al-Kholidin Terhadap
Penguatan Manajemen Keuangan diharapkan mampu menjadi informasi yang
berguna bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam bidang manajemen
keuangan pesantren.
B. Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi
masalahnya sebagai berikut:
1. Belum terorganisir dan terkomunikasikan dengan baik perencanaan dan
penganggaran keuangan di Pondok Pesantren.
2. Belum terdapat prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan di
Pondok Pesantren.
3. Belum adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Pondok
Pesantren.
4. Belum terbentuk mekanisme pengawasan keuangan di Pondok Pesantren.
7
C. Pembatasan Masalah
Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti
sebagai berikut:
1. Perencanaan keuangan Pondok Pesantren difokuskan pada penyusunan
RAPBPP di pondok Pesantren.
2. Pelaksanaan keuangan Pondok Pesantren difokuskan terhadap pelaksanaan
dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat di dalam
RAPBPP.
3. Akuntansi dan pelaporan keuangan Pondok Pesantren difokuskan kepada
sistem informasi keuangan Pondok Pesantren yang bertujuan untuk
menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagi pihak
yang berkepentingan.
4. Pengawasan keuangan Pondok Pesantren difokuskan kepada prosedir yang
terstruktur dan terorganisir dalam mengevaluasi pelaksanaan RAPBPP.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka
perumusan masalah yang akan difokuskan yaitu:
1. Bagaimana perencanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin ?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin ?
3. Bagaimana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Pondok Pesantren
Al-Kholidin ?
4. Bagaimana sistem dan prosedur pengawasan keuangan di Pondok Pesantren
Al-Kholidin ?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui perencanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin
8
2. Mengetahui pelaksanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin
3. Mengetahui sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Pondok Pesantren
Al-Kholidin
4. Mengetahui sistem dan prosedur pengawasan keuangan di Pondok Pesantren
Al-Kholidin
F. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak, antara lain :
1. Peneliti :
Sebagai bahan masukan dalam menambah informasi pengetahuan mengenai
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sistem
akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan di
Pondok Pesantren Al-Kholidin.
2. Pimpinan Pondok Pesantren :
Agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna membantu penyusunan
kebijakan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur
pengawasan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin.
3. Warga Pondok Pesantren
Sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja di bidang perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan
pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan di Pondok Pesantren
Al-Kholidin.
4. Masyarakat
Sebagai alat pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan manajemen
keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur
pengawasan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin.
9
9
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Sistem
1. Definisi Sistem
Apabila kita menelusuri literatur tentang teori sistem dan pendekatan
sistemik, dapat kita menemukan puluhan definisi tentang pengertian sistem.
Walaupun mereka menunjukan adanya perubahan tetap terlihat adanya perbedaan,
etap terlihat adanya persamaan dalam wujud inti yang dimaksud dengan istilah
sistem.
1
Sistem adalah suatu konglomerasi elemen-elemen atau bagian-bagian yang
saling mempengaruhi (terkadang positive, terkadang secara negative) dengan
tujuan mencapai atau menciptakan sasaran tertentu yang dikehendaki oleh sistem
yang bersangkutan.2 Berikut beberapa pendapat para ahli tentang pengertian
sistem3 :
L. Ackof :
Berpendapat bahwa. Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau
fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama
lainnya.
1 J. Winardi, Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi dan Manajemen, (Jakarta : Rajawali
Press.2005) hal.131 2 J. Winardi, Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi dan Manajemen,,,h.135
3 J. Winardi, Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi dan Manajemen,,,h.132-133
10
Ludwig Von Bartalanfy :
Berpendapat bahwa. Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling
terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.
Anatol Raporot :
Berpendapat bahwa. Sistem adalah kumpulan kesatuan dan perangkat
hubungan satu sama lain.
2. Karakteristik Sistem
Berikut ini beberapa karakteristik atau sifat dari sistem
a. Ada Komponen
Komponen mutlak diperlukan karena merupakan bagian dari sistem.
b. Ada Batasan Sistem
Sistem yang dibangun perlu ada batasan yang jelas supaya tujuan dari
sistem dapat tercapai. Bila batasan sistem tidak jelas maka tujuan yang
akan dicapai tidak jelas dan tidak sesuai dengan target yang diinginkan.
c. Ada Lingkungan Di Luar dan Di Dalam Sistem
Lingkungan sistem sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kinerja sistem
yang dibangun, bila tidak dijaga bisa mempengaruhi sistem.
d. Ada Antar Muka
Antar muka diperlukan untuk menghubungkan sistem dengan sub sistem
pembentuknya.
e. Ada Input
Data mentah yang sudah didapat perlu diinputkan kedalam penyimpanan
data yang sudah disiapkan. Input data diperlukan karena bisa saja data
mentah yang diperoleh masih berupa data cetakan atau tulisan tangan,
sehingga perlu diinputkan melalui komputer.
f. Ada Output
Suatu sistem tidak bisa dikatakan selesai dibuat bila tidak ada hasil baik
berupa file atau cetakan yang diharapkan.
11
g. Ada Proses
Suatu sistem bisa dikatakan telah melakukan aktifitasnya bila terjadi
proses yang mengubah input menjadi output yang diharapkan.
h. Ada Tujuan
Sistem tanpa tujuan yang pasti akan menjadi sia-sia.
3. Klasifikasi Sistem
Untuk memahami konsep dasar sistem lebih jauh lagi, bahwa sistem apat
diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut parameter pengklasifikasiannya.
Parameter tersebut adalah antara lain : bentuk, penciptaan oleh manusia, kepastian
dan hubungan sistem dengan lingkungan luar sebagai top-sistem.4
a. Sistem Nyata dan Sistem Abstrak
Sistem Nyata bisa juga disebut sistem fisik, yaitu sistem yang terlihat
wujudnya dan nyata. Contoh : sistem komputer, sistem jual beli, sistem akuntasi,
sistem administrasi akademik.
Sistem Abstrak, yaitu sistem yang terdiri dari ide-ide dan pemikiran yang
tidak terlihat wujudnya. Contoh sistem filsafat.
b. Sistem Deterministik dan Probabilistik
Sistem deterministik yaitu suatu sistem yang tingkah lakunya bisa
diprediksi. Contoh sistem komputer.
Sistem probabilistik yaitu suatu sistem yang nantinya tidak bisa diprediksi
karena hanya berupa kemungkinan.
c. Sistem Alamiah dan Kecerdasan Buatan
Sistem Alamiah ialah suatu system yang terjadi karena sudah diatur oleh
Allah SWT. Semua peristiwa siang dan malam, perputaran bumi, terjadinya hujan
dan pergantian musim, semua karena campur tangan Allah SWT.
Tentang campur tangan Allah dalam fenomena bumi terdapat dalam QS.
Al-Baqarah: 29 dan 164, QS. Al-Araaf:54.
4 Putra, Syopiansyah Jaya dan Subiyakto, Aaang. Pengantar Sistem Informasi. (Jakarta: UIN
Jakarta Press,2006) h.31
12
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha
mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah :29)
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan
siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia,
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan
bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum
yang memikirkan. ( QS. Al-Baqarah : 164)
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi
dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam
kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula)
13
matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-
Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci
Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-Araaf:54)
Sistem Kecerdasan Manusia adalah sistem melibatkan unsur manusia dan
mesin. Sekarang banyak sekali diproduksi robot-robot yang menggantikan tugas-
tugas yang tidak mungkin dikerjakan manusia, seperti : pengayakan uranium,
reakor nuklir dan sebagainya. Pengetahuan manusia sangat terbatas sekali, hanya
Allah yang Maha Tahu.
d. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup
Sistem tertutup adalah suatu sistem dimana aktivitasnya tidak terpengaruh
oleh lingkungan luarnya. Contoh : reaksi kimia yang terisolasi di dalam tabung.
Sedangkan sistem terbuka adalah suatu sistem yang aktifitasnya
terpengaruh oleh lingkungan luar sistem ini menerima masukan dan keluaran dari
sistem lain. Contoh : model sistem jaringan komputer.
B. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional
dalam suatu perusahaan ataupun lembaga pendidikan, yang mempelajari tentang
penggunaan dana, memperoleh dana dan pembagian hasil operasi perusahaan.
Pengertian manajemen keuangan mengalami perkembangan mulai dari pengertian
manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh dana saja sampai
yang mengutamakan dana serta pengelolaan terhadap aktiva.5
Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab
manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap
perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi : keputusan
tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen suatu
perusahaan (Weston dan Copeland, 1992: 2).6
5 Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) h. 1 6 http://lilissolehat.files.wordpress.com/2011/02/manajemen-keuangan.pdf (online)
diakses pada selasa, 7 February 2012 pada pukul 6.20 AM
http://lilissolehat.files.wordpress.com/2011/02/manajemen-keuangan.pdf
14
Menurut R. Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan
sebagai manajemen dat, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam
berbagai bentuk investasi secara efektif dan efesien maupun usaha pengumpulan
dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efesien.7
Sedangkan menurut C. Van Home dan M John Machowicz,
manajemen keuangan adalah segala aktivitas berhubungan dengan perolehan,
pendanaan, dan pengelolaan, aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.8
1. Aktivitas Pembiayaan
Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan
untuk mencari sumber modal (sumber eksternal dan internal) untuk membiayai
kegiatan bisnis. Aktivitas pembiayaan meliputi dua sumber, yaitu sumber
eksternal dan internal.9
a. Sumber eksternal
1. Modal pemilik atau modal sendiri (owner capital atau owner equity)
atau modal saham (capital stock) yang terdiri dari saham istimewa
(preferred stock) dan saham biasa (common stock)
2. Hutang (debt): hutang jangka pendek (short-term debt) dan hutang
jangka panjang (long-term debt); dan
3. Lain-lain, misalnya hibah.
b. Sumber Internal
1. Laba ditahan (retained earning)
2. Penyusutan, amortisasi, dan deplesi (depreciation, amortingzation,
and depletion); dan
3. Lain-lain, misalnya penjualan harta tetap yang tidak produktif.
7 Agus Sartono, Manajemen kuangan Teori dan Aplikasi,(Yogyakarta : FE UGM, 2001),
cet ke-1, h.6 8 C. Van Home dan John M Machowicz, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan, (1997),
edisi e-9 h.2 9 Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.3
15
Berdasarkan undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang No. 20 tahun
2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD). Pembiayaan pendidikan
sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan
dari anggaran pendapatan.10
2. Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan hasil
yang sebesar-besarnya dan resiko yang sekecil-kecilnya11
, aktivitas itu meliputi :
a. Modal kerja (working capital) atau harta lancar (current assets)
b. Harta keuangan (financial assets) yang terdiri dari investasi pada saham
(stock) dan obligasi (bond)
c. Harta tetap (real assets) yang terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan
d. Harta tidak berwujud (intangible assets) terdiri dari hak paten, hak
pengelolaan hutan, hak pengelolaan tambang dan goodwill.
3. Aktivitas Bisnis
Aktivitas bisnis adalah kegiatan untuk mencari laba melalui efektifitas
penjualan barang atau jasa efisiensi dari biaya yang akan menghasilkan laba.12
Aktivitas itu dapat dilihat dari laporan laba-rugi yang terdiri dari unsur :
a. Pendapatan
b. Beban
c. Laba-rugi
10
Bastian, Indra. Akuntansi Pendidikan. (Jakarta: Erlangga, 2006) hal. 162 11
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.3 12
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.4
16
4. Tanggung Jawab Manager keuangan
Aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen keuangan menjadi
tugas manajer keuangan. Tugasnya antara lain sebagai berikut :
a. Perolehan dana dengan biaya murah
b. Penggunaan dana efektif dan efesien
c. Analisis laporan keuangan; dan
d. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan
keputusan rutin dan khusus
Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang
layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana
untuk membelanjai aktiva-aktiva tersebut. Untuk membelanjai kebutuhan dana
tersebut manajer keuangan dapat memenuhinya dari sumber yang berasal dari luar
perusahaan dan dapat juga yang berasal dari dalam perusahaan.13
Sumber dari luar
perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu pertemuan antara pihak membutuhkan
dana dan pihak yang dapat menyediakan dana. Dana yang berasal dari pasar
modal ini dapat berbentuk hutang (obligasi) atau modal sendiri (saham). Sumber
dari dalam perusahaan berasal dari penyisihan laba perusahaan (laba ditahan),
cadangan, maupun depresiasi. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus
digunakan untuk membelanjai operasi perussahaan.
Penggunaan dana untuk operasi perusahaan dapat digunakan untuk
keperluan yang bermacam-macam. Apabila dipandang dari dimensi waktunya,
mak dana tersebut dapat digunakan untuk modal kerja (jangka pendek) dan
investasi modal (jangka panjang). Setelah dana tersebut dipergunakan, maka
diharapkan perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan dana
tersebut. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan maka harus diputuskan
apakah keuntungan ini akan dibagikan kepada pemilik modal ataukah
diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Berdasarkan tugas tersebut,
manajemen keuangan memiliki tujuan, yaitu:
a. Memaksimalkan nilai perusahaan; dan
13
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.4-5
17
b. Membina relasi dengan pasar modal dan pasar uang.
5. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan
Dalam dunia bisnis, ada beberapa pihak yang memerlukan laporan
keuangan, yaitu pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Pihak
internal perusahaan adalah para manajer pada semua tingkat. Laporan keuangan
itu dijadikan alat untuk mengambil keputusan rutin dan keputusan khusus.
Keputusan rutin meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan
kegiatan operasi dan keputusan khusus meliputi keputusan-keputusan yang
berhubungan dengan investasi jangka panjang. Misalnya mendirikan pabrik baru,
memproduksi pabrik baru, mendirikan anak perusahaan, riset pemasaran, dan
sebagainya.
Pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan antara lain
pemegang saham, kantor pajak, pasar modal, lembaga keuangan, serikat buruh,
dan sebagainya. Mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam
menggunakan informasi laporan keuangan. Pemegang saham untuk menilai
investasi, kantor pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan, pasar
modal untuk memperkirakan harga saham, serikat buruh untuk memperkirakan
bonus yang akan diterimanya. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan
disajikan dalam gambar berikut ini.
Gambar 2.1 pihak yang memerlukan laporan keuangan
Laporan keuangan :
1Neraca
2Laba-rugi
3Arus kas
Pihak luar :
1Pemegang saham
2Direktorat pajak
3Lembaga keuangan
4Serikat buruh
Pihak dalam :
1Laba jangk pendek
2Investasi jangka panjang
3Kebijakan harga
4Bauran produk
18
C. Konsep Manajemen Keuangan Sekolah
1. Pengertian Manajemen keuangan
Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif
dan efesien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan
yang baik. Keuangan di sekolah perlu di atur sebaik-baiknya, karena setiap
kegiatan yang ada di sekolah membutuhkan uang. Untuk itu perlu manajemen
keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen
pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
pengawasan, atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu
memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana
(Lipham, 1985; keith, 1991), pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
Manajemen keuangan sekolah mempuanyai rangkaian aktivitas yang terdiri dari
perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang
diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan, dan penggunaan anggaran
sekolah.
Pengertian manajemen keuangan menurut peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dalam Depdiknas Ditjen Dikdasmen (2000) adalah tindakan
pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan,
pelaksanaan pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen
keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah
mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah.
2. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah
Dengan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah, maka kebutuhan
pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanaakan, diupayakan pengadaannya,
dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan
program sekolah secara efektif dan efesien.
Tujuan manajemen keuangan adalah :
19
1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala
sekoalah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan
yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta
memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Prinsip-prinsip manajemen keuangan
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan
dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
a. Transparasi
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan dalam bidang
manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola semua kegiatan. Di
lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya
keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan
sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabnnya
harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka
meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam
penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu
tranparansi dapat menciptakan kepercayaan timbale balik antara pemerintah,
masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Beberapa informan keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga
sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja
20
sekolah (RAPBS) yang bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di
depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu
dapat dengan mudah mendapatkannya.
Orangtua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima
sekolah dari orangtua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan
informasi ini menambah kepercayaan orangtua siswa terhadap sekolah.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena
kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang
menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti
penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah
ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah akan membelanjakan
uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada
orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Tiga pilar utama yang menjadi prasyarat
terbangunnya akuntabilitas, yaitu : (1) adanya transparasi para penyelenggara
sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen
dalam mengelola sekolah; (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat
diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya; dan (3) adanya
partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan
pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan
pelayanan yang cepat.
c. Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena
sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada
kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Masih menurut
Garner (2004), Effectiveness is characterized by qualitative outcomes
(efektivitas lebih menekankan pada outcomes kualitaitf).
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau
kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas
21
dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif
outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
d. Efisiensi
Efesiensi berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. Pakar ekonomi
Garner (2004) berpendapat, Effeciency characterized by quantitative outputs.
Efesiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran
(output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran,
waktu, dan biaya.
Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni :
1. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya
yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
2. Dilihat dari segi hasil
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan
biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun
kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan
terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan
menggunakan sumber daya yang tersecia secara optimal dan bertanggung
jawab.
D. Manajemen Keuangan Pesantren
1. Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Pendidikan Pondok
Pesantren
Penggunaan anggaran dan kuangan, dari sumber manaun, apakah itu dari
pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum
pengelolaan keuangan sebagai berikut :
1. Hemat, tidak mewah, efesien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana atau program kegiatan.
22
3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan
lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai
bukti penggunaannya.
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren
(RAPBPP)
Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah
Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka
dihimpunkan. (QS. Al-Anam :38)
Implementasi prinsip-prinsip keuangan pada pendidikan, khususnya di
lingkungan pondok pesantren, dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga,
sekolah, dan masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah dan pesantren itu tidak
hanya diperoleh dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana
tetap saja, melainkan dari sumber dana dari ketiga komponen diatas.
Oleh karena itu, di pesantren sebenarnya juga perlu dibentuk organisai
orang tua santri yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite atau
majelis pesantren. Komite atau majlis tersebut beranggotakan wakil wali santri,
tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuan/ ulama diluar
pesantren dan dapat juga memasukkan kalangan dunia usaha dan industry.
Selanjutnya pihak pesantren bersama komite atau majelis pesantren pada setiap
awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan RAPBPP sebagai acuan
bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik.
23
a. Pengertian RAPBPP
Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam
jangka waktu atau periode tertentu serta alokasi sumber-sumber kepada setiap
bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting dalam perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang dilakukan pondok pesantren. Maka,
mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan
selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk
perbaikan.
Ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam
penyusunan RAPBB, yaitu :
a. Rencana sumber atau target penerimaan/pendapatan dalam satu tahun,
termasuk didalamnya keuangan, bersumber dari : a) kontribusi santri, b)
sumbangan dari individu atau organisasi, c) sumbangan dari pemerintah,
dan d) dari hasil usaha
b. Rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan,
semua penggunaan keuangan pesantren dalam satu tahun anggaran perlu
direncanakan dengan baik agar kehidupan pesantren dapat berjalan dengan
baik.
b. Langkah-langkah penyusunan RAPBPP
Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBPP adalah
harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan
pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan
minus. Dengan anggaran berimbang tersebut, maka kehidupan pesantren akan
menjadi solid dan kokoh dalam hal keuangan. Oleh karena itu, sentralisasi
pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan pesantren, dalam
rangka untuk mempertanggungjawabkan keuangan. Penyusunan RAPBPP
hendaknya mengikuti langkah sebagai berikut.14
a. Mengintervetarisasi rencana yang akan dilaksanakan
14
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.148
24
b. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya.
c. Menentukan program kerja dan rincian program
d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
e. Menghitung dana yang dibutuhkan
f. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.
c. Realisasi RAPBPP
Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak
sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah
dianggarkan. Menurut Rahmini Hadi dalam bukunya yang berjudul Manajemen
keuangan hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni :15
a. Adanya efesiensi atau inefisiensi pengeluaran
b. Terjadinya penghematan atau pemborosan
c. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan
d. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi ; dan
e. Penyusunan anggaran yang kurang tepat.
3. Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren
Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah
Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa
tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu
kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.
(QS.Al-Anam;164)
15
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.149-15
25
Semua pengeluaran keuangan pondok pesantren dari sumber manapun
harus dipertanggung jawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam
pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip transparansi dan kejujuran
dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalamkaitan
dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh
bendaharawan adalah bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus
membuat laporan keuangan kepada komite atau majlis pesantren untuk dicocokan
dengan RAPBPP. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti
pengeluaran yang ada (kuintasi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan)
serta neraca keuangan. Selain buku neraca keuangan yang erat hubungannya
dengan pengelolaan keuangan, ada juga beberapa buku lain yang penting bagi
bendaharawan pondok pesantren, yaitu16
:
1. Buku kas umum
2. Buku persekit uang muka
3. Daftar potongan-potongan
4. Daftar gaji/honorium
5. Buku tabungan
6. Buku iuran/kontribusi santri (SPP/infaq); dan
7. Buku catatan lain-lain yang tidak termasuk diatas, seperti catatan pengeluaran
insidentil.
Buku-buku tersebut perlu diadakan, agar manajemen keuangan pondok
pesantren dapat berjalan dengan baik, transparan, memudahkan dilakukan
pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ditetapkan, serta tidak
menimbulkan kecurigaan atau fitnah.
Menurut Imam SyafiI dalam artikelnya tentang manajemen keuangan
pendidikan pondok pesantren dalam penyelenggaraan pondok pesantren,
pembentukan pendidikan pesantren yang ideal meliputi17
:
16
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.150 17
Imam SyafiI, Manajemen Keuangan Pendidikan Pesantren, 2012,
(http://tarbiyahku.wordpress.com/manajemen-keuangan-pesantren/)
26
a. Prosedur anggaran
Prosedur Anggaran merupakan suatu langkah perencanaan yang
fundamental, Jadi Anggaran atau budget adalah sebagai suatu rencana operasi dari
suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk
periode tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun fungsi pengangaran
adalah proyeksi kegiatan finansial yang diperlukan guna mencapai tujuan yang
akan dilaksanakan oleh suatu organisasi (perusahaan, yayasan, atau pondok
Pesantren, dll).
Kegiatan di atas meliputi empat fase kegiatan pokok prosedur
penganggaran keuangan, sebagai berikut:
1. Perencanaan angaran, merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan,
menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam operasional yang terukur,
serta adanya analisis yang terarah dalam pencapaian tujuan, serta membuat
rekomendasi alternativ untuk mencapai sasaran
2. Persiapan anggaran, yaitu adanya kesesuaian anggaran yang telah ada
dengan segala bentuk kegiatan Pesantren, baik pendistribusian, progam
pengajaran yang akan dicanangkan serta adanya inventarisasi kelengkapan
peralatan dan bahan-bahan yang tersedia
3. pengelolaan pelaksana anggaran, prosedur yang harus di terapkan dalam
pelaksana anggaran adalah, adanya pembukuan yang jelas dan teratur,
pembelanjaan dan transaksi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
telah ada. Perhitungan yang jelas dan terencana, pengawasan prosedur kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan serta membuat laporan
keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban keuangan terhadap lembaga.
4. Menilai pelaksanaan anggaran, dari semua anggaran yang telah dibuat dan
diaplikasikan ke taraf pendidikan praktis, perlu adanya evaluasi sebagai
rekomendasi untuk perbaikan manajemen dan anggaran yang akan datang.18
Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat tentu bisa saja
menerima sumber dana dari berbagai sumber, hal ini sejalan dengan UU
18
Mulyana , menjadi kepala sekolah professional. (Bandung : Remaja rosda karya,
2003)` hal: 199
27
Sisdiknan Pasal 55 ayat (3) yang berbunyi, Dana penyelenggaraan pendidikan
berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat,
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengangaran keuangan adalah
menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya antara pendapatan dan dan
pengeluaran harus berimbang dan diupayakan tidak terjadi aggaran pendapatan
minus.19
b. Prosedur Akuntansi keuangan
Kata akuntansi berasal dari kata bahasa inggris to account yang berarti
memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat
kaitannya dengan informasi keuangan.20
Menurut Indra Bastian dalam bukunya akuntansi pendidikan tahun 2006
definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari
sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari proses kegiatannya. Definisi dari
sudut pandang pemakainya adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan
informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efesien dan
mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Definisi dari sudut pandang
proses kegiatan adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaoporan,
dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.
Sebuah organisasi tentunya membutuhkan pengelola keuangan untuk
memastikan tertopangnya kegiatan operasional dari aspek pendanaan, Tidak
terkecuali Pesantren. Di setiap Pesantren memerlukan dana yang cukup untuk
menjalankan sejumlah program kegiatan dalam periode tertentu. Seperti halnya
organisasi-organisasi umum lainnya, dana yang dimiliki Pesantren harus diatur
dan dicatat sedemikian rupa agar jelas arus masuk dan keluarnya, termasuk
ketepatan penggunaannya. Pencatatan dan pengelolaan dana yang baik menjadi
kegiatan yang penting sebagai wujud pertanggungjawaban Pesantren. Pada
19
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.155 20
Bastian, Indra. Akuntansi Pendidikan. (Jakarta: Erlangga, 2006) hal. 53
28
dasarnya pelaksanaan akuntannsi keuangan hanya meliputi penerimaan atau
pemasukan dan pengeluaran
Dalam melakukan akutansi keuangan, Pesantren perlu menegakan prinsip-
prinsip keadilan, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas publik. Hal ini sesuai
dengan UU Sisdiknas pasal 48. selanjutnya pembahasan mengenai akutansi
keuangan ini meliputi:21
1. Penerimaan atau pemasukan
Pemasukan keuangan Pesantren dari berbagai sumber perlu dilakukan
pembukuan berdasarkan prosedur yang disepakati, baik konsep teoritis maupun
peraturan pemerintah. Sumbangan dana yang masuk ke Pesantren bisa kita
klasifikasi sebagai dana langsung dan dana tidak langsung.
Dana tidak langsung adalah dana berupa perbandingan waktu guru dan
peserta dididk dalam mengunakan setiap waktunya di sekolah atau Pesantren,
seperti penyesuaian waktu belajar mengajar ketika di bandingkan dengan ketika
guru atau peserta didik mengunakanya untuk bekerja, dan juga perhitunganya
dengan transportasi, dan biaya hidup. dana ini memang sulit sekali dihitung
karena tidak ada catatan resminya. Namun dalam perencanaan biaya ini turut
dihitung. Dana langsung, adalah dana yang di peroleh dari beberapa sumber yang
sah.
2. Pengeluaran
Alokasi dari dana pendapatan Pesantren harus pula diatur secermat
mungkin. Ada beberapa klasifikasi dalam pengeluaran dana yang di pakai secara
umum di lembaga-lembaga pendidikan kita, yaitu :
a. Dana pembangunan, pengeluaran dana ini diatur dan digunakan untuk
pembangunan dan pembenahan sarana fisik lembaga, dana ini di sesuaikan
dengan kebutuhan dan jumlah guru serta peserta didik yang ada di
lembaga pendidikan tersebut.22
21
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.155 22
Nanang fatah, ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Bandung 2000. remaja rosda
karya, hal: 26
29
b. Dana rutin, dana rutin adalah dana yang digunakan untuk biaya
operasional satu tahun anggaran. Dana rutin pengunaanya meliputi
pelaksanaan progam belajar mengajar, pembayaran gaji guru maupun
personil, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana lembaga
pendidikan.
Untuk menghitung dana rutin lembaga pendidikan harus menghitung total
costatau nilai unit cost yang dibutuhkan setiap siswa atau santri. Nilai unit cost
merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan
terhadap seorang peserta didik setiap tahun dalam satu jenjang pendidikan.
Berdasarkan akutansi keuangan di Pesantren, ada beberapa hal yang harus
di perhatikan oleh bendaharawan Pesantren:
a. membuat laporan keuangan kepada Pesantren dan komite Pesantren untuk
di cocokan dengan rancangan anggaran Pesantren
b. menyertakan bukti-bukti laporan keuangan, termasuk bukti pembayaran
pajak bila ada
c. kwitansi atau bukti-bukti pembelian dan dan penerimaan berupa tanda
tangan penerima atau bukti pengeluaran yang lain
d. menunjukan neraca keuangan untuk di periksa oleh tim
penangungjawaban keuangan dari yang bersangkutan.
Hal-hal yang perlu di persiapkan oleh bendaharawan Pesantren meliputi :
a. buku kas umum
b. buku persekot atau uang muka
c. daftar potongan-potongan
d. daftar honoranium
e. buku tabungan
f. buku iuran atau kontrbusi santri
g. buku catatan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga23
23
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di
sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.157
30
c. Pembelanjaan
Pembelanjaan dalam arti luas, yaitu Keseluruhan aktivitas yang
bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan
atau mengalokasikan dana tersebut.24
Sedangkan prinsip dari manajemen adalah
dalam memperoleh maupun dalam menggunakannya atau mengalokasikan dana
harus didasarkan pada pertimbanggan efesiensi dan efektivitas. Dalam manajemen
terkandung fungsi-fungsi perencanaan, pengarahan dan pengendalian.
Ditarik dari kesimpulan diatas, pembelanjaan mempunyai fungsi. sebagai
Fungsi penggunaan dana atau pengalokasian dana. Maksudnya bahwa setiap
rupiah dana yang tertanam harus dapat digunakan seefisien mungkin untuk dapat
menghasilkan tingkat keuntungan investasi. Fungsi penggunaan dana meliputi
perencanaan dan pengendalian penggunaan aktiva baik dalam aktiva lancar
maupun aktiva tetap.
Aktiva tetap adalah aktiva yang berubah menjadi kas memerlukan waktu
lebih dari satu tahun dan merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva relative
permanen. Aktiva tetap ini disebut juga aktiva berwujud (tangible assets) karena
ada secara fisik. Aktiva ini dimiliki dan digunakan oleh organisasi serta tidak
untuk dijual karena sebagai bagian dari operasional normal. Sedangkan Aktiva
lancar adalah aktiva yang secara normal berubah menjadi kas dalam waktu satu
tahun atau kurang seperti dana pemasukan yang ada baik donatur atau usaha
pondok Pesantren, dan manajer keuangan harus mengambil keputusan investasi
(investment decision), Fungsi pemenuhan kebutuhan dana, atau fungsi pendanaan
(financing; obtaining of funds).
d. Prosedur Investasi
Dana yang diperoleh Pesantren, baik dari pemerintah (jika ada),
pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana dalam UU Sisdiknas, Pasal
46 no. 1 tahun 2003. perlu di kelola dengan baik, salah satu bentuk
pengelolaan yang paling efisien adalah dengan menginvestasikan.
24
Bambang Riyanto. Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan. Jakarta 2006, Bumi
aksara hal: 4
31
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga
produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi
digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk
membangunrel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau kopontren.
Investasi memiliki dua jenis yaitu:
1. Permanen, artinya permodalan itu sifatnya harus tetap ada dalam
organisasi yang terkait untuk menjalankan fungsinya. Dalam hal ini
Pesantren mendapatkan modal permanen dari pengasuh atau pengelola
Pesantren saja.
2. Variabel, artinya permodalan yang jumlah pendapatannya tidak menetap
karena harus disesuaikan dengan perubahan pendapatan dan keadaan
penyokong dana. Dalam hal ini Pesantren mendapatkan modal variable
dari para donatur kemasyarakatan ataupun dari donator alumnus
Pesantren dan para wali santri dan lain-lain.
e. Prosedur Pemeriksaan atau Pengawasan
Menurut Murdick prosedur Pengawasan atau pemeriksaan merupakan
proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan meskipun bagaimanapun rumit
dan luasnya cakupan dalam suatu organisasi25
sedangkan metode yang di
gunakan adalah:
1. Penentuan standar
Yang dimaksudakan adalah batasan-batasan mengenai keberhasilan dan
kegagalan suatu kegiatan. Misalnya suatu kegiatan direncanakan
terlaksana 90% dari keseluruhannya maka apabila sama atau lebih dari
90% maka dikatakan sesuai dengan standar. Sebaliknya, apabila kurang
dari 90% maka dianggap tidak sesuai dengan standar.
2. Mengadakan pengukuran
Dalam hal ini pemimpin tidak boleh percaya bergitu saja kepada
bawahannya karena dikuatirkan laporan yang ada tidak sesuai dengan yang
realita. dua cara dalam pengukuran. Pertama, Teknik tes, yang
25
Nanang fatah, landasan manajemen penddikan. Bandung 2000. remaja rosda karya hal 101
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Modal_%28ekonomi%29&action=edithttp://id.wikipedia.org/wiki/Barang_produksihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_apihttp://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik
32
dilakukan untuk mengetahui aspek yang nyata terjadi. Misalkan : Ditanya
tentang kejadian yang riil terjadi dilapangan. Kedua, Teknik non tes yang
digunakan untuk mengetahui keseluruhan aspek yang tidak dapat
dijangkau oleh teknis tes. Seperti, bagaimana kinerja para anggotanya
kemudian disesuaikan dengan evaluasi dari para anggota. Selanjutnya
yang dilakukan adalah menyesuaikanya dengan ketentuan yang telah
berlaku. Dan hasilnya digunakan untuk umpan balik (feedback) berupa
revisi, atau modifikasi.
E. Kerangka Berfikir
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir
Pengelolaan Keuangan Pesantren
Perencanaan
Misi, Tujuan Jangka Panjang dan Pendek,
program, layanan, aktivitas, target, anggaran
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Pemasukan dan Pengeluaran
Pengawasan
Intern, eksteren, berkala, insidental
33
33
BAB III
METEDOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Al-Kholidin yang beralamat
di Jl. Iskandarsyah Raya/ Wijaya I Blok.O Melawai Kebayoran Baru Jakarta
Selatan 12160. Adapun waktu pelaksanaannya mulai dari tahap penyusunan
proposal samapai selesai/bab V. Jadwal penelitian sebagai berikut:
Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian
No Kegiatan 2012/2013
Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nov Des Jan
1 Pengajuan Judul
2 Konsultasi
3 Pendekatan ke pesantren
4 Izin Penelitian
5 Pengumpulan Data
6 Analisis Data
7 Laporan Penelitian
B. Pendekatan dan Metode Penelitian
34
Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi kasus yang dilakukan
dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk
mengetahui secara mendalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pesantren
Penelitian studi kasus menurut Harahap, S.S, (2001) dimaksudkan bahwa
dalam penelitian si peneliti dapat menetapkan unit analisis yang menjadi fokus
penelitiannya secara mendalam dengan persoalan yang meliputinya. Lebih lanjut
Ferra dan Merchant (dalam Harahap, 2001) menjelaskan bahwa studi kasus, si
peneliti memiliki keikutsertaan secara langsung, mendalam dengan organisasi
yang teliti, khususnya dalam mewawancarai dan mengamati langsung kegiatan
organisasi sehingga didapat data primer dari lapangan. Sedangkan menurut Irawan
(1999) bahwa penelitian studi kasus tergolong pada penelitian kualitatif
dimaksudkan agar mengkaji fenomena secara mendalam.
Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang
menitikberatkan pada observasi pengamatan langsung di lapangan. Metode ini
pada dasarnya adalah metode teori, bukan menguji teori. Penelitian ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan
gejala yang ada, mengidewntifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan
praktek-pratek yang berlaku dan menentkan apa yang harus dilakukan dalam
menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan
rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Adi Nugroho & Dwi Sunar
Prasetyo, 1996, h. 36)
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu:
1. Studi lapangan
Penelitian ini dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-
data yang diperlukan dengan observasi. Ridwan (2007) mengungkapkan
bahwa observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek
penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi
dilakukan peneliti terhadap pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al-
Khlodin
35
2. Studi Pustaka
Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan landasan
teori dan analisis pembahasan dengan cara pengumpulan dan mempelajari
berbagai referensi atau literatur yang ada berupa buku, buku pedoman,
catatan-catatan tulis yang terdapat diperpustakaan atau multimedia, yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen
yang terkait dengan pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al-Kholidin yaitu :
1. Dokumen yang tekait dengan Perencanaan dan Penganggaran keuangan
pesantren Al-Kholidin yaitu dokumen Renstra Pesantren Al-kholidn, dokumen
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Pesantren Al-Kholidin.
2. Dokumen yang terkait dengan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
keuangan Pesanren Al-Kholidin yaitu laporan realisasi penggunaan anggaran
Pesantren, surat pertanggungjawaban belanja (SPJ), proposal pengajuan dana
per kegiataan.
3. Dokumen yang terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan keuangan yaitu
laporan keuangan per kegiatan, laporan keuangan bulanan dan laporan
keuangan tahunan.
4. Dokumen yang terkait dengan Pengawasan yaitu laporan dewan pengawas
yang ddisertai dengan evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut temuan,
catatan-catatan rekomendasi.
E. Teknik Analisis Data
Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah
pengolahan data. Data yang ada dikelompokkan, diseleksi dan selajutnya
dianalisis dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jalan
membandingkan hasil penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan.
36
36
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Kholidin
1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al-Kholidin
Pondok Pesantren Al-Kholidin didirikan oleh almarhum KH. Abdul
Hamid Abdul Halim (dikenal dengan julukan ABI HAMID) beserta istri
(Hj. Zakiyah Zaini) pada tanggal 11 oktober 1988. Berlokasi di
Jl.Iskandarsyah Raya Blok.O Kebayoran Baru Jakarta Selatan Propinsi DKI
jakarta, jarak dari terminal blok m 1 km,ke arah Timur.dari kantor kecamatan
Jakarta selatan 500 m,ke arah barat. Dan telah mencatatkan diri sebagai
Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Kholodin
pada tahun 1991 02/B/YAK - 9 /XI/91.
Awalnya hanya sebuah musholla yang di namakan Fuqoro Wal
Amwat sebab proses pembangunan Musholla tersebut di lakukan oleh orang
orang Fuqoro pada zaman tersebut, yakni dengan bahan-bahan serba apa
adanya, kemudian berapa tahun kemudian datang KH.Abdul Hamid Abdul
Halim Ad-Daary untuk mengembangkan Musholla tersebut sehingga
menjadi sebuah Masjid yang kemudian di namakan Masjid
Syarifhidayatullah.
37
Melihat kondisi yang ada, dimana sulitnya untuk menemukan sarana
belajar agama bagi anak-anak di lingkungan sekitar Masjid serta atas saran
dari guru beliau yaitu, Syeikh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani maka
dibangunlah Pondok Pesantren Al-Kholidin.
Pada Tahun 1991 dibuatlah lembaga pendidikan SMP Islam Al-
Kholidin. Tiga tahun kemudian barulah berdiri SMA Islam Al-Kholidin.
Selama 12 tahun SMP/SMA Islam Al-Kholidin mengabungkan antara
kurikulum DIKNAS dan Diniyah. Pada tahun 2002 barulah di pisahkan
antara kurikulum DIKNAS dengan Diniyah. Sejak berdiri sampai saat ini
Alm. KH Abdul Hamid Abdul Halim mempercayakan kepemimpinan pondok
pesantren kepada anak beliau yaitu KH. Muhammad Zakwan Abdul
Hamid.
Kebahagian dunia dan akhirat adalah cita-cita setiap muslim. Namun
demikian, srana dan prasarana kearah cita-cita itu masih terasa belum banyak.
Sedangkan faktor penghambat tercapainya cita-cita itu semakin berkembang.
Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Kholidin menyadari bahwa cita-
cita tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang
memberikan kepada anak didik ilmu yang dapat membentuk kepribadian
muslim, pribadi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
2. Visi dan Misi
Visi Pondok Pesantren Al-Kholidin sebagai lembaga pendidikan yang
menciptakan manusia yang berkualitas dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ), mempunyai Visi :
Mempersiapkan santri yang berakhlakul karima, bertauhid, dan hidup
dengan Qurani
Adapun misi dari Pondok Pesantren Al-Kholidin tersebut adalah
sebagai berikut :
38
1. Menanamkan dan meningkatkan disiplin santri untuk melaksanakan
ajaran Islam dalam kehidupan sehar-hari.
2. Menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah diniyah,
kemandirian dan kebebasan dalam kehidupan sehari - hari.
3. Menyelenggarakan pendidikan formal dengan Kurikulum Pesantren yang
disesuaikan dengan Pendidikan Nasional.
4. Mendidik dan mengantarkan santri untuk mampu mengenal jati diri dan
lingkungannya serta mempunyai motivasi dan kemampuan untuk
mengembangkan diri sesuai dengan pilihan hidupnya.
5. Mendidik dan mempersiapkan santri untuk menjadi manusia mandiri dan
berkhidmad kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
3. Susunan Pengurus Pondok Pesantren Al-Kholidin
Pendiri
Ketua : KH. Abdul Hamid Abdul Halim
Anggota : Drs. H. Muhammad Syah Manaf
H. Abdul Majid Toyib
KH. Muhammad Zakwan Abdul Hamid
H. Abdul Karim Abdul Hamid
H. Muhammad Yamin Abdul Hamid
H. Muhammad Nur Sasi
H. Abdul Hadi Abdul Hamid
Hj. Zakiyah Zaini
Dra. Hj. Maimunah Abdul Hamid
Dra. Hj. Romlah Abdul Hamid
39
Badan Pengurus
Ketua Umum : KH. Muhammad Zakwan Abdul Hamid
Ketua : H. Abdul Karim Abdul Hamid
Sekretaris Umum : H. Abdul Hadi Abdul Hamid
Sekretaris : Dra. Hj. Maimunah Abdul Hamid
Bendahara I : H. Muhammad Yamin Abdul Hamid
Bendahara II : H. Muhammad Nur Sasi
Anggota : Hj. Zakiyah Zaini
Dra. Hj. Romlah Abdul Hamid
DR. KH. Abdul Muhith Abdul Fatah
H. Dimyati
Penasehat : KH. Abdul Hamid Abdul Halim
Drs. H. Muhammad Syah Manaf
H. Abdul Majid Toyib
KH. Numan Istichory
Bidang-bidang
Pendidikan dan
Pengajaran
: H. Abdul Karim Abdul Hamid
DR. KH. Abdul Muhith Abdul Fatah
Pembangunan : H. M. Iskandar
H. Dimyati
H. Abdul Hadi Abdul Hamid
Keuangan : H. Muhammad Yamin Abdul Hamid
H. Chairuddin Sani
Perpus dan Laborat : H. Rahmatullah BA
Dra. Hj. Maimunah Abdul Hamid
Humas : H. Hanafi Mamun
H. A. Mukri
H. Zainuddin Abdul Hamid
Pemeliharaan dan
perawatan
: H. Muhammad Nur Sasi
Dra. Hj. Romlah
40
Pengawasan : H. Marzuqi Arman
H. Ahmad Musyaffa Umar
Mataman
STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN AL KHOLIDIN
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Kholidin
Badan Pendiri Ketua
Badan
Penasehat
Ketua Umum
Ketua.I
Bidang
Pendidikan
dan
Pengajaran
Pengawas
Sekretaris Umum
Sekretaris I
Bendahara Umum
Bend. I Bend. II
Bidang
Pembangunan
Bidang
Keuangan
Bidang Perpus
dan Laborat
Bidang
Pemeliharaan
dan
Perawatan
Bidang Humas
41
4. Keadaan Sarana Prasarana Pondok Pesantren Al-Kholidin
Secara sederhana, manajemen sarana prasarana sekolah dapat
didefinisikan sebagai proses kerja pendayagunaan semua perlengkapan
pendidikan secara efektif dan efisien. Perlengkapan sekolah, atau juga sering
disebut dengan fasilitas sekolah, dapat dapat di kelompokan menjadi sarana
pendidikan dan prasarana pendidikan.
Satu hal yang perlu di pertegas dalam definisi tersebut adalah bahwa
manajemen sarana prasarana sekolah merupakan suatu proses pendayagunaan
yang sasarannya adalah perlengkapan pendidikan, seperti perlengkapan
sekolah, perlengkapan perpustakaan, media pengajaran, dan perlengkapan
lainnya.
Sarana prasarana penunjang terlaksananya proses belajar mengajar
yang dimiliki pondok pesantren Al-kholidin :
Ruang Belajar
Tabel 4.1
Rekapitulasi Data Ruang Belajar
No Jenis Ruang Jumlah
Ruang Ukuran Kondisi
1 Ruang kelas 12 68.00 M2 Baik
2 Perpustakaan 1 32.00 M2 Baik
3 Laboratorium IPA 1 32.00 M2 Baik
4 Laboratorium computer 1 68.00 M2 Baik
5 Multimedia 1 16.00 M2 Baik
42
Ruang kantor
Tabel 4.2
Rekapitulasi Data Ruang Kantor
No Jenis Ruang Jumlah
Ruang Ukuran Kondisi
1 Kepala Sekolah 3 16.00 M2 Baik
2 Wakil kepala Sekolah 3 12.00 M2 Baik
3 Guru 3 36.00 M2 Baik
4 Tata Usaha 3 24.00 M2 Baik
5 Tamu 2 16.00 M2 Baik
6 BK 1 12.00 M2 Baik
Ruang Penunjang
Tabel 4.3
Rekapitulasi Data Ruang Penunjang
No Jenis Ruangan Jumlah Ruang Kondisi
1 Masjid 1 Baik
2 Dapur Umum 1 Baik
3 KM/WC Guru 4 Baik
4 KM/WC Santri 20 Baik
5 Kantin 2 Baik
6 Asrama 15 Baik
7 Kamar Ustad 3 Baik
8 Aula 2 Baik
9. Gudang 1 Baik
10 Seketariat PMB 1 Baik
43
5. Keadaan Tenaga Pengajar dan Karyawan Pondok
Pesantren Al-Kholidin
Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai
tenaga kependidikan. Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki
kepribadian ideal. Pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan
yang dapat digugu dan ditiru oleh siswa. Sebagai seorang model, guru harus
memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan
kepribadiannya (personal competencies).
Kompetens